#Lelemuku

Polres Probolinggo Kota Gagalkan Penyelundupan 38 Satwa Dilindungi dari Maluku

2026-05-06T07:30:00.007+09:00

PROBOLINGGO, LELEMUKU.COM – Polres Probolinggo Kota Polda Jatim berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan satwa dilindungi yang akan masuk ke wilayah Probolinggo. Polisi mengamankan satu orang tersangka berinisial YP (22) yang merupakan anak buah kapal (ABK).

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Rico Yumasri, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya pengiriman satwa dilindungi melalui jalur laut.

“Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial YP yang merupakan ABK,” kata Rico, Senin (4/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku mengangkut 38 ekor satwa dilindungi yang berasal dari Maluku dengan tujuan Probolinggo. Satwa tersebut terdiri dari berbagai jenis, di antaranya burung Cenderawasih Raja, Nuri Bayan Merah, Perkici Pelangi, Kakatua Jambul Kuning, Kakatua Tanimbar, hingga Pelandu Nugini. Satwa-satwa tersebut disembunyikan di dalam karung, kardus, dan keranjang plastik di ruang tertutup kapal untuk mengelabui petugas.

“Ini merupakan kejahatan serius karena menyangkut kelestarian ekosistem dan satwa dilindungi,” tegasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 40A ayat (1) huruf d jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Ancaman pidananya penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp5 miliar,” terang AKBP Rico.

Kapolres Probolinggo Kota juga menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas segala bentuk tindak pidana yang merusak lingkungan dan ekosistem. (Joe)

Polisi Sebut Dendam Rumah Tangganya Hancur jadi Alasan Ayah-Anak Bunuh Seorang Pria di Jalur Bromo

2025-09-10T22:43:00.001+09:00

PROBOLINGGO, LELEMUKU.COM - Kasus pembacokan yang menewaskan seorang pria di kios bensin kawasan Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, akhirnya berhasil diungkap.

Satreskrim Polres Probolinggo berhasil meringkus dua pelaku yang ternyata merupakan ayah dan anak, M (54) dan DCW (21), warga Dusun Krajan, Desa Resongo, Kecamatan Kuripan.

Korban yakni DDF (27), warga Desa Nogosaren, Kecamatan Gading. Ia tewas seketika setelah dibacok oleh para lelaku menggunakan celurit pada Selasa (3/9/2025) lalu.

Kapolres Probolinggo AKBP M Wahyudin Latif mengatakan, bahwa motif utama pembunuhan ini berasal dari dendam pribadi.

DCW tidak terima karena mantan istrinya menikah dengan korban. Ia merasa rumah tangganya hancur akibat hubungan gelap antara korban dengan istrinya sebelum bercerai.

“Jadi pelaku mencurigai korban mempunyai hubungan gelap dengan mantan istrinya. Yang kemudian menyebabkan pelaku bercerai dengan mantan istrinya, kata AKBP Latif.

AKBP Latif menjelaskan bahwa pelaku sering mendapat kiriman konten mesra antara korban dan mantan istrinya melalui media sosial. Bahkan korban sempat menantang pelaku berduel.

Hal ini membuat tersangka M (ayah DCW), tidak terima atas perbuatan korban. Kemudian M dan DCW berencana membeli buah di Pasar Lumbang dengan melewati rumah korban.

Selanjutnya, keduanya bertemu korban di Jalan Raya Sukapura pada Selasa (3/9) lalu. Kemudian tersangka M menghampiri korban di kios bensin.

“Tersangka M bertanya kepada korban: kamu sudah merusak hubungan orang dan mengambil istri orang, dengan menggunakan Bahasa Madura. Korban kemudian menjawab: terus kenapa? Dan berakhir dengan pembacokan terhadap korban,” tutur AKBP Latif.

Disaat tersangka M membacok korban, kemudian tersangka DCW juga ikut membantu membacok korban. Bahkan ia juga terkena sabetan ayahnya dibagian bahu.

Kurang lebih total ada 40 luka bacokan di tubuh korban. Beberapa bacokan yang dilakukan tersangka juga mengarah ke bagian vital sehingga korban mengalami pendarahan yang cukup serius dan tewas seketika di lokasi kejadian, ucap Kapolres.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. (polri)

Mochamad Rusdi Sutejo Serahkan Trofi Kemenangan ke Jawara Lomba Bola Voli Bupati Cup II Tahun 2025

2025-05-02T21:54:00.002+09:00

PASURUAN, LELEMUKU.COM - Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo menyerahkan trofi kepada para pemenang Lomba Bola Voli Antar Pelajar SMP Negeri/Swasta Bupati Cup II Tahun 2025. Penghargaan diserahkan di GOR Sasana Krida Anoraga, Komplek Perkantoran Raci pada hari Kamis (1/5/2025).

Hadir bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tri Agus Budiharto serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Mujiono, piala diserahkan kepada SMPN 2 Pandaan yang berhasil keluar sebagai juara pertama. Kemudian disusul SMPN 1 Pandaan sebagai juara kedua.

Sementara, SMPN 2 Grati dan SMPN 2 Nguling sebagai juara ketiga dan keempat. Selain itu, Kepala Daerah memberikan uang pembinaan kepada pemain terbaik putri dari SMPN 2 Pandaan yakni Ega Risky.

Mas Rusdi, demikian biasanya Bupati disapa mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil menjuarai kompetisi. Sembari menyampaikan bahwa sportivitas harus terus dijunjung dalam semua pertandingan bola voli. Tidak lupa ia memberikan semangat kepada tim bola voli putra yang saat penyerahan hadiah berlangsung masih mengikuti pertandingan perebutan juara.

“Selamat bagi yang sudah juara. Bagi yang akan bertanding, saya ucapkan selamat bertanding dan tetap junjung sportivitas di semua pertandingan,” pesannya.

Acara tersebut kedepannya menurut Bupati Rusdi akan diselenggarakan dengan lebih besar serta lebih meriah lagi. Jika saat ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara, kedepan akan dimasukkan agenda ke Dinas Pemuda dan Olahraga.

“Tahun 2026 nanti kita adakan dengan hadiah yang lebih besar. Kita akan bikin kegiatan yang lebih besar, serta uang pembinaan juga akan kita tambah. Kedepan lomba voli antar pelajar SMP ini akan kita ikutkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga,” katanya.

Pantauan di lokasi kegiatan, sejak hari pertama hingga akhir gelaran lomba berlangsung sangat seru. Setiap tim saling berlomba-lomba menampilkan permainan terbaiknya dengan penuh semangat kekompakan. Sorak-sorai-pun membahana mengiringi penampilan masing-masing peserta event kejuaraan olahraga yang diadakan di dalam dan diluar GOR Sasana Krida Anoraga tersebut. (PemkabPasuruan)

Mas Rusdi Terima Kasih Buruh di Pasuruan Jaga Keharmonisan dengan Pemerintah dan Pengusaha

2025-05-02T21:52:00.001+09:00

PASURUAN, LELEMUKU.COM - Puluhan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Pasuruan memenuhi Lapangan Plumbon Pandaan, Kamis (1/5/2025) pagi.

Mereka tak menggelar orasi, demo alias unjuk rasa, melainkan merayakan May Day alias Peringatan Hari Buruh Internasional dengan kegiatan Mlaku Bareng Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.

Bersama Pemkab dan para pengusaha, para buruh berkumpul jadi satu untuk ikut mlaku bareng dengan rute sejauh 2,5 kilometer.

Pantauan di lapangan, para peserta mlaku bareng diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori tepat pukul 07.00 WIB. Beberapa menit kemudian menyusul Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo yang hadir untuk memberikan bantuan paket sembako kepada puluhan pekerja disabilitas serta jaminan sosial kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Mas Rusdi - sapaan Bupati Pasuruan ini hari ini mengatakan hubungan buruh dan pengusaha di Pasuruan lagi harmonis - harmonisnya. Dalam artian buruh tahu kondisi pengusaha dan sebaliknya. Jadi bisa saling memahami.

"Kalau sama-sama saling memahami, jatuhnya adem ayem, harmonis," pungkasnya.

Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis, Mas Rusdi optimis harapan itu bisa lebih baik. Artinya, Pemkab akan terus berkomitmen untuk mendukung kelangsungan pengusaha dan buruh.

“Kalau ada masalah itu pasti, tapi harus diselesaikan dengan cara yang baik - baik, tidak perlu demo atau sikap - sikap lainnya. Mari jaga iklim investasi baik ini,” terangnya.

Di sisi lain, kata Mas Rusdi, sapaannya, jika ada investor masuk, perizinan tidak boleh ribet, tidak boleh rumit harus membantu bukan menghalangi.

“Keberhasilan daerah tidak bisa berdiri tanpa dukungan buruh, pengusaha dan pemerintah sendiri. Hubungan tripartit harus terus baik dan sinergi,” tutupnya

Sementara itu, Ketua APINDO Kabupaten Pasuruan Nurul Huda menyebut, pelaksanaan May Day yang terpusat, aman dan damai jadi bukti bahwa Kabupaten Pasuruan kondusif.

“Ini baru pertama kali May Day dilaksanakan jadi satu. Dan buktinya berhasil, maka ini menjadi sinyal yang baik bahwa Kabupaten Pasuruan kondusif,” katanya.

Sinyal ini harus ditangkap para calon investor untuk tidak takut melakukan investasi di Kabupaten Pasuruan sebanyak mungkin, karena Pasuruan aman, dan damai.

“Tidak seperti stigma yang dibayangkan banyak orang bahwa Pasuruan ini buruhnya galak. Hari ini jadi bukti kalau buruh, pengusaha dan pemerintah jadi satu,” urainya.

Selama acara, panitia menyediakan 800 paket sembako yang dibagikan melalui pengundian. Belum lagi hadiah peralatan elektronik seperti penanak nasi, kipas angin, kompor, hingga sepeda gunung, sepeda listrik dan sepeda motor.

Tak lupa, kehadiran penyanyi dangdut Tasya Rosmala serta Cak Sodiq bersama New Monata menambah meriah acara tersebut. (PemkabPasuruan)

Mas Rusdi Harap Turnamen Bola Voli Giatkan Semangat Olahraga Pelajar di Pasuruan

2025-05-02T21:50:00.002+09:00

PASURUAN, LELEMUKU.COM - Turnamen bola voli antar pelajar SMP Negeri se-Kabupaten Pasuruan di GOR Sasana Krida Anoraga Raci Bangil, selesai sudah.

SMPN 1 Pandaan dan SMPN 2 Pandaan pada pertandingan Final, Kamis (1/5/2025) siang, keluar sebagai jawara.

Untuk SMPN 1 Pandaan adalah tim bola voli putra yang berhasil mengalahkan SMPN 2 Lumbang dengan skor 3-0, yakni 25 -17, 25-18 dan 25 -16.

Namun pada partai final putri agak sedikit alot. Sebab permainan digelar sampai 5 set. Tim SMPN 2 Pandaan sukses menumbangkan tim SMPN 1 Pandaan dengan skor 3-2, yakni 25-20, 18 -25, 20-25, 25-22 dan 15-11. D

Atas kemenangannya, mereka berhak menerima trophy plus uang pembinaan dan berhak membawa Piala Bupati Pasuruan ke sekolah mereka.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto menjelaskan digelarnya turnamen bola voli antar pelajar SMP tak lain agar ada bibit-bibit calon atlet yang bisa terus dikembangkan. Terlebih ketika punya keahlian mumpuni plus postur tubuh yang tinggi, sangat memungkinkan untuk menjadi pemain voli profesional tanah air.

"Karena selain skill, postur tubuh juga sangat mempengaruhi performa pemain voli. Maka dari itu kami gelar turnamen ini, karena banyak potensi yang bagus dari para pelajar meski masih SMP," jelasnya.

Seperti diketahui, turnamen bola voli digelar selama 4 hari berturut-turut sejak 28 april hingga 1 mei 2025. Total ada 24 lembaga SMP negeri yang berpartisipasi memperebutkan Piala Bupati Pasuruan.

Kata Tri, turnamen bola voli intens dilaksanakan setiap tahunnya dengan hadiah sebesar Rp 2,5 juta untuk juara I plus hadiah tambahan Rp 500 ribu bagi pemain terbaik.

"Insya Allah setiap tahun akan dilaksanakan. Karena tahun ini sudah tahun kesepuluh rutin kami gelar," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Mas Rusdi melihat kekuatan para pemain merata. Bahkan sekolah yang berada di wilayah pedesaan seperti Lumbang dan Nguling justru sukses menembus babak final dan Semifinal meski tak jadi juara.

"Saya sangat excited karena melihat SMPN 2 Nguling yang bisa tembus semifinal ataupun SMPN 2 Lumbang yang menjadi juara kedua. Ini jadi bukti bahwa kekuatan pemain merata di semua wilayah," tegasnya.

Ke depan, Mas Rusdi meminta agar seluruh lembaga terus mencari bibit-bibit potensial yang mempunyai potensi besar sebagai kebanggaan daerah.

"Bukan hanya selam, renang, pencak silat dan beberapa cabor lain. Tapi menyeluruh supaya rata dan kemajuan olahraga di Kabupaten Pasuruan semakin pesat," harapnya.

Tak selesai sampai di situ, Mas Rusdi juga menyampaikan permohonan maaf lantaran hadiah yang diberikan tahun ini masih terbatas.

"Mudah-mudahan turnamen tahun depan akan digelar lebih meriah, dengan hadiah yang lebih besar sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat dan prestasi para pelajar," terangnya. (PemkabPasuruan)

Gus Shobih Harap Hardiknas Jadi Momentum Tingkatkan Dedikasi Pelayanan Pendidikan

2025-05-02T21:47:00.000+09:00

PASURUAN, LELEMUKU.COM - Peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum bagi tenaga pendidik untuk terus meningkatkan dedikasi, komitmen dan semangat dalam memberikan layanan pendidikan terbaik, bermutu dan berkemajuan bagi seluruh anak didik. Hal itu mengacu pada amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Disampaikan pada saat memimpin upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di halaman Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan, Gus Shobih demikian biasanya Wakil Bupati akrab disapa menyebutkan tentang tantangan dunia pendidikan di era disrupsi. Seperti halnya yang disebutkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

“Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab lainnya yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Karena pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan. Baik sebagai pribadi maupun warga negara,” tandasnya pada saat membacakan amanat pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (RI), Abdul Mu’ti.

Lebih lanjut disampaikan, dibutuhkan kerjasama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk memajukan dunia pendidikan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumberdaya dan sumberdana. Sehingga memerlukan dukungan dan partisipasi agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat.

“Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial-politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas sekaligus berkomitmen membangun sumberdaya manusia kuat sebagai aktor dan agen perubahan, mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur,” imbuhnya.

Ditambahkan Gus Shobih, melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Sekaligus memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana-prasarana pendidikan, pembelajaran digital dan peningkatan kualitas, kualifikasi dan kinerja guru. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan.

“Guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran saja, tetapi sekaligus mentor dan konselor para siswa. Dengan demikian, guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur,” tuturnya.

Sementara itu, setelah seremonial upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini berakhir dilanjutkan dengan rangkaian acara hiburan. Mulai dari penampilan ciamik Paduan Suara dari siswa/siswi SMPN 1 Pandaan yang menyanyikan beberapa komposisi nasional nasional, sendra tari Terbang Laro hingga performa SPMN 1 Gondangwetan. (PemkabPasuruan)

Shobih Asrori Pimpin Upacara Bendera Peringati Hardiknas 2025 di Pemkab Pasuruan

2025-05-02T21:44:00.003+09:00

PASURUAN, LELEMUKU.COM - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Upacara Bendera, Jumat (2/5) pagi.

Upacara tersebut digelar di Halaman Kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori.

Pantauan di lapangan, pengibaran bendera Merah Putih dipercayakan kepada para Paskibraka Kabupaten Pasuruan. Diantaranya Yusuf Bima Satria dari SMAN Taruna Madani, Intan Febrianti dari SMKN 1 Purwosari dan Sugiarto dari SMAN 1 Kejayan.

Tak hanya petugas pengibar bendera yang berasal dari dunia pendidikan. Namun untuk petugas lainnya juga sama, seperti Komandan Upacara yang diamanahkan kepada Kepala SDN Kutorejo 1 Pandaan, Hamdan Safick Ananda. Kemudian Perwira Upacara oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto. Putri Ayu Andini, siswi SDN Gambir Kuning Kraton sebagai Pembaca Teks UUD 1945 hingga penampilan tari terbang laro dari Sanggar seni tradisional cendono purwosari, paduan suara SMPN 1 Pandaan dan drumb band Gita Pati dari SMPN 1 Gondangwetan.

Dalam amanatnya, Gus Shobih - sapaan akrab Bupati Pasuruan ini membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti.

Salah satu poin penting dalam sambutan tersebut tentang pernyataan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karenanya, pendidikan harus mampu membentuk pribadi yang berakhlak mulia, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, serta berbagai kecerdasan untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan.

"Setiap seseorang yang berakhlak mulia, berpengetahuan dan berderajat ya dari pendidikan. Dari situ kita tahu bahwa pendidikan itu istimewa," katanya.

Selanjutnya, Gus Shobih juga menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam program prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden.

“Sesuai program Asta Cita Presiden Prabowo, pendidikan harus dikuatkan di semua lini, dan harus dimulai sejak usia dini,” tutupnya. (PemkabPasuruan)

Fraksi DPRD Kota Pasuruan Berikan Dukungan dan Masukan atas Empat Raperda 2024

2025-05-02T21:40:00.001+09:00

PASURUAN, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan menyelenggarakan Rapat Paripurna II dengan agenda Tujuh fraksi DPRD Kota Pasuruan menyampaikan pandangan umum terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Pasuruan dalam rapat paripurna, Rabu (19/4). Keempat Raperda tersebut mencakup Raperda tentang Kerja Sama Daerah, Penyelenggaraan Reklame, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045, serta Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat ini dihadiri oleh Wakil Walikota Pasuruan M. Nawawi beserta jajaran Forkopimda.

Mayoritas fraksi memberikan apresiasi atas langkah Pemkot Pasuruan dalam mempersiapkan regulasi pembangunan jangka panjang. Fraksi Hanura Nasdem PDI Perjuangan, misalnya, mengapresiasi upaya Pemkot dalam mendorong pembangunan strategis.

“Kami berharap program seperti kawasan Makkah Street dapat berjalan terus dan tidak mangkrak, karena ini bagian dari legacy Kota Pasuruan,” ujar Muhammad Sulaiman.

Fraksi PKB juga menyampaikan dukungan terhadap penyusunan raperda kerja sama daerah.

“Kami mengapresiasi langkah perencanaan kerja sama yang sudah diintegrasikan dalam KUA-PPAS dan APBD tahun 2025,” kata H. Abdullah Junaedi.

Sedangkan dari Fraksi Gerindra menyampaikan harapan agar pembangunan yang direncanakan dalam RPJPD benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Kami optimis, jika RPJPD disusun dengan memperhatikan kebutuhan lokal, maka Kota Pasuruan akan tumbuh lebih dinamis dan berkelanjutan,” ungkap Tutur Anjar Jiwandono.

Sementara itu, Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi antar-perangkat daerah. “Kami berharap pembentukan perangkat daerah nantinya semakin meningkatkan sinergi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Helmi, Ketua FAP.

Fraksi Partai Golkar menggarisbawahi pentingnya visi pembangunan jangka panjang.

“Penyusunan RPJPD ini harus menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan Pasuruan sebagai kota maju, harmoni, dan berkelanjutan,” tutur Muhammad Syaifudin.

Senada, Fraksi PKS juga memberikan dorongan agar ke depan Pemkot lebih cepat menyesuaikan kebijakan daerah dengan regulasi nasional.

Rapat paripurna ini menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membangun Kota Pasuruan yang lebih baik ke depannya. (PemkotPasuruan)

Pemkot Pasuruan Raih Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Kedua se-Jawa Timur

2025-05-02T21:38:00.001+09:00

PASURUAN, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Pasuruan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur dengan meraih Peringkat Terbaik II Kategori Kota Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, S.T.P., M.Si., dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Surabaya, pada Rabu (29/4).

Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya dan komitmen Pemerintah Kota Pasuruan dalam merencanakan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi-misi pembangunan nasional dan daerah.

“Pemerintah daerah, baik Bupati maupun Wali Kota, perlu merangkai visi-misinya agar selaras dengan delapan misi nasional (Asta Cita Presiden) dan sembilan misi pembangunan Jawa Timur (Nawa Bhakti Satya),” ujarnya.

Gubernur Jatim juga menyoroti pentingnya capaian program-program cepat atau quick wins, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, peningkatan produktivitas lahan pertanian, percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur desa.

“Keterlibatan bapak/ibu sangat berperan penting, kami berharap apa yang menjadi pembahasan Musrenbang kali ini dapat memberikan akselerasi nyata dan mengakomodasi seluruh program strategis semaksimal mungkin,” ujar Khofifah

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Pasuruan, menyampaikan pentingnya Musrenbang sebagai sarana sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

“Di Kota Pasuruan, saat ini orientasi pembangunan difokuskan pada sektor riil, terutama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini didukung melalui penguatan sektor UMKM, peningkatan belanja masyarakat, dan perluasan investasi, yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Selain itu, kami juga terus mendorong ketahanan pangan melalui urban farming,” jelasnya.

Mas Adi juga mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima.

“Ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Kota Pasuruan yang senantiasa berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang terencana dan terarah. Kami berharap pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Kota Pasuruan,” tuturnya.

Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Kota Pasuruan terus berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (PemkotPasuruan)

Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo Setujui Raperda APBD 2023

2022-11-28T01:31:00.003+09:00

KRAKSAAN, LELEMUKU.COM – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 memasuki tahap akhir.

Jum’at (25/11/2022) malam digelar rapat paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi Terhadap Raperda APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Tentang APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Secara keseluruhan fraksi-fraksi di DPRD (Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi PDI Perjuangan) dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo.

Secara umum Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana APBD tahun 2023. Namun demikian, fraksi-fraksi tersebut juga menyampaikan beberapa masukan kepada eksekutif.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Nota persetujuan bersama tersebut ditandatangani Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo (Ketua Andi Suryanto Wibowo, Wakil Ketua Lukman Hakim, Wakil Ketua Oka Mahendra Jati Kusuma dan Wakil Ketua Jon Junaidi).

Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para Pimpinan, Badan Anggaran, Fraksi-fraksi, Komisi-komisi serta segenap anggota DPRD yang telah membahas dan mencermati Rancangan APBD tahun anggaran 2023.

“Untuk itu kepada segenap Kepala Perangkat Daerah serta Pimpinan BUMD dan BLUD agar mencermati dan menindaklanjuti koreksi serta saran yang telah disampaikan dalam pemandangan akhir Fraksi-fraksi DPRD yang baru saja kita ikuti bersama,” katanya.

Menurut Wabup Timbul, postur Rancangan APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah tahun 2023 secara total ditetapkan mencapai Rp 2.147.625.903.315,00 dan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2.359.881.769.906,00.

“Adapun defisit sebesar Rp 212.255.866.591,00 akan ditutup melalui surplus pembiayaan daerah, sehingga APBD tahun anggaran 2023 mengalami anggaran seimbang,” jelasnya.

Setelah persetujuan bersama atas Rancangan APBD tahun anggaran 2023, maka selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh evaluasi dan penyempurnaan.

“Perbaikan atas evaluasi dimaksud akan dipaparkan kembali dalam Rapat Badan Anggaran DPRD untuk disampaikan kembali kepada Gubernur Jawa Timur guna memperoleh persetujuan penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD 2023,” pungkasnya. (DiskominfoProbolinggo)

BPPKAD Probolinggo Sosialisasikan UU Hubungan Keuangan Antara Pempus dan Pemda

2022-11-28T01:29:00.001+09:00

KRAKSAAN, LELEMUKU.COM – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di ruang rapat Bidang Pendapatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kamis (24/11/2022).

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Ofie Agustin didampingi Kabag Hukum Setda Kabupaten Probolinggo Priyo Siswoyo ini diikuti oleh 16 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Ofie Agustin mengatakan hadirnya Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat memperbaiki desain disentralisasi dan otonomi daerah sehingga bisa berkelanjutan serta akuntabel.

“Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ofie menegaskan Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disahkan dan diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 5 Januari 2022. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan Perda hingga 5 Januari 2024.

“Untuk itu BPPKAD beserta Bagian Hukum sebagai narasumber melakukan sosialisasi untuk percepatan penyusunan Perda Kabupaten Probolinggo yang mengatur pajak dan restribusi,” terangnya.

Dampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo.

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), pajak reklame, PAT (Pajak Air Tanah), Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB (Opsen Pajak Kendaraan Bermotor), Opsen BBNKB (Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor),” tegasnya.

Menurut Ofie, jenis retribusi sesuai pasal 88 terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari pelayanan kesehatan (Dinkes, RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas), pelayanan kebersihan; (Dinas Lingkungan Hidup), pelayanan parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan), pelayanan pasar (DKUPP) dan pengendalian lalu lintas (Dinas Perhubungan).

Retribusi jasa usaha terdiri dari penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan (Dinas Pertanian, Dinas Perikanan), penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan (Dinas Perhubungan, DKUPP, Dinas Porapar, RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas), penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila (Dinas Porapar), pelayanan rumah pemotongan hewan ternak (Dinas Pertanian).

Selanjutnya, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga (Dinas Porapar), pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air (Dinas Perhubungan), penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian, Dinas Perikanan) serta pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BPPKAD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, DKUPP, Bagian Umum).

Kemudian, retribusi perizinan tertentu terdiri dari persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh daerah (Dinas PMPTSP, Dinas Perkim), penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing (Dinas Tenaga Kerja).

Serta pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara. (DiskominfoProbolinggo)

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari Jadi Tersangka Dugaan Seleksi Jabatan Kades

2021-08-31T05:09:00.001+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Jatim Puput Tantriana Sari menjadi tersangka. Puput menjadi tersangka dalam kasus dugaan seleksi jabatan di Probolinggo.

Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengatakan dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT ini ada 10 orang yang ditangkap pada Senin, 30 Agustus 2021 pukul 04.00 WIB pagi.

Setelah melalui pemeriksaan, KPK menemukan ada banyak orang yang terlibat dalam dugaan jual beli jabatan ini.

"KPK menetapkan 22 orang tersangka sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Alexander dalam konferensi pers pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Dua di antaranya adalah Puput dan suaminya, Hasan Aminuddin, yang juga anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai NasDem.

Ia mengatakan Hasan dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari diduga bermain dalam jual beli posisi kepala desa di Probolinggo.

KPK menduga Hasan mematok tarif Rp 20 juta untuk posisi kepala desa plus upeti Rp 5 juta dari sewa sawah. (Syailendra Persada| Tempo)

Khofifah Indar Parawansa Beri 3 Pesan Terkait Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

2021-07-14T04:59:00.002+09:00

SURABAYA, LELEMUKU.COM - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2020/2021 resmi dimulai hari ini, Senin (12/7/2021), hingga lima hari kedepan yakni 16 Juli 2021. Karena masih dalam status PKKM Darurat, maka MPLS digelar secara daring.

MPLS kali ini tanpa ada seremoni husus tersentral seperti dilakukan tahun lalu. Secara khusus Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pesannya pertama , berharap MPLS mampu menyiapkan mental siswa yang baru memasuki masa pembelajaran di SMA, SMK, dan SLB. Selain itu juga menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru di masa pandemi Covid-19 ini.

“Meski harus dilakukan secara daring, namun lewat MPLS ini akan tercipta interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Khofifah menyebut, jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB sangat berbeda dari jenjang sebelumnya yakni SMP atau MTs karena merupakan fase transisi penting sebelum kelak menapaki dunia kerja atau dunia akademik di perguruan tinggi.

Oleh karena itu, kata Khofifah, dibutuhkan niat dan tekad yang bulat disertai dengan semangat belajar yang tinggi, agar seluruh siswa sukses menyelesaikan pendidikan di SMA/SMK/SLB.

Khofifah mengungkapkan, meski Jawa Timur masih berjibaku dengan Pandemi Covid-19, namun sejumlah prestasi terus berhasil diraih para pelajar, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menjadi bukti bahwa pelajar Jawa Timur memiliki semangat juang dan pantang menyerah yang luar biasa.

“Bahkan, Di antara provinsi lainnya, siswa di Jawa Timur menjadi yang terbanyak lolos Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) baik jalur reguler maupun KIP Perguruan Tinggi Tahun 2021. Jangan pernah menyerah, terus semangat,” imbuhnya.

Kedua, kepada para Kepala Sekolah dan para Guru Khofifah berpesan agar menyiapkan pelaksanaan tahun ajaran baru 2021/2022 dengan sebaik-baiknya, baik dari aspek sistem pembelajaran maupun kualitas sumber daya manusianya. Pengalaman penyelenggaraan proses belajar-mengajar selama pandemi Covid-19 sebelumnya hendaknya dievaluasi secara komprehensif dan segera dicarikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang ada.

“Saya berharap agar pembelajaran pada tahun ajaran baru ini benar-benar efektif untuk proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan karakter siswa-siswi kita, sehingga kita benar-benar bisa menekan terjadinya learning loss dan character loss seperti yang kita khawatirkan selama ini,” terangnya.

Ketiga , kepada para orang tua/wali siswa, Khofifah meminta untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar putra-putrinya, yang selama masa pandemic covid-19 ini masih dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh.

“Mohon luangkan waktu untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar, dan aktif bekomunikasi dengan para gurunya mengenai perkembangan belajar putra-putrinya,” pungkasnya. (humasjatim)

Khofifah Indar Parawansa Ungkap Tambahan 62 Positif dan 25 Sembuh COVID-19 di Surabaya

2020-05-18T15:46:00.003+09:00

SURABAYA, LELEMUKU.COM - Update persebaran Virus Corona (Covid-19) di Jawa Timur hingga Minggu (17/5) sampai pukul 17.00 WIB mengalami penambahan kasus baru, baik tambahan sembuh maupun tambahan meninggal dunia.

Ada penambahan kasus baru positif Corona pada, Minggu (17/05/2020) hingga pukul 17.00 Wib yakni sebanyak 62 pasien. Terbanyak dari daerah yang sedang melaksanakan PSBB yaitu Kota Surabaya 24 orang, disusul ABK dari Kapal Awu milik Pelni 9 orang, Jember 6 orang dan Tuban 6 orang.

Lainnya mereka berasal dari Bangkalan 2 orang, Kab Mojokerto 1 orang, Tulungagung 1 orang, Kab Pasuruan 1 orang, Banyuwangi 1 orang, Jombang 1 orang, Kab Kediri 1 orang, Magetan 2 orang, Gresik 2 orang, Kota Probolinggo 1 orang dan Kabupaten Sidoarjo 4 orang.

"Dengan adanya penambahan kasus baru, pada hari ini total yang terkonfirmasi positif 2.150 orang. Yang masih dirawat 1.593 orang (74,09persen)," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat jumpa pers di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Minggu (17/05/2020) malam

Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 4943 orang. Dari jumlah tersebut yang masih diawasi sebanyak 2304 orang (46,61 persen) . Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) total sebanyak 22734 orang. Dari jumlah tersebut yang masih dipantau sebanyak 4101 orang (18,08 persen).

Berkat tenaga kesehatan yang telah berjuang keras untuk pasien yang terkonversi menjadi negatif atau dinyatakan sembuh dari covid 19 , ada tambahan 25 orang hari ini. Mereka 1 orang dari Kota Probolinggo, 6 orang dari Kab Lamongan, 2 orang dari Gresik, 11 orang Kab Probolinggo,1 orang Pacitan dan 4 orang dari Kota Surabaya . Dengan tambahan tersebut, total pasien yang sembuh menjadi 337 orang (15,67 persen).

Sedangkan pasien meninggal dunia ada penambahan 14 orang berasal dari Kab Probolinggo 1 orang , Kab Sidoarjo 1 orang, Jember 1 orang dan 12 orang dari Kota Surabaya. Hingga hari ini, jerumlah pasien yang meninggal dunia sebanyak ,211 orang atau setara dengan 9,81 persen. (InfoPublik)

Ignasius Jonan Resmikan Infrastruktur Energi di Sidoarjo

2019-03-08T14:24:00.001+09:00

SIDOARJO, LELEMUKU.COM - Menteri ESDM Ignasius Jonan, hari ini, Jumat (1/3) meresmikan infrastruktur energi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Infrastruktur energi yang diresmikan terdiri dari jaringan gas bumi untuk rumah tangga, penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS), dan sumur bor air bersih. Pada kesempatan ini Menteri ESDM juga menyerahkan konverter kit (konkit) BBM ke LPG untuk nelayan di Kabupaten Sidoarjo.

Acara peresmian dipusatkan di Masjid Al Hikmah Perum Tas 2, Desa Kalisampurno, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Hadir dalam acara ini, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Mas'ud Khamid, jajaran Kementerian ESDM dan warga sekitar Desa Kalisampurno.

Peresmian infrastruktur energi ini menunjukkan komitmen Pemerintah agar masyarakat dapat merasakan manfaat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung yang dalam jangka panjang dapat memperkuat ekonomi rakyat.

"Ini dana rakyat. Kami (Pemerintah) komit warga Sidoarjo menjadi lebih sejahtera ke depannya", ujar Menteri ESDM.

7.093 SR Jargas dan 196 Unit Konkit Diserahkan

Sebanyak 7.093 sambungan rumah (SR) jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di Kabupaten Sidoarjo diresmikan oleh Menteri ESDM. Selanjutnya, 196 paket konversi BBM ke LPG untuk nelayan kecil di Sidoarjo juga diserahkan.

Jargas Sidoarjo dibangun dengan menggunakan dana APBN tahun 2018, pasokan gas berasal dari Lapindo Brantas Ltd sebesar 0,4 mmscfd. Jargas dibangun di 7 desa yaitu Desa Banjar Panji, Banjar Asri, Penatarsewu, Sentul, Kalisampurno, Kedensari dan Boro.

"Program jargas di tahun 2020 nanti masih ada, silakan dari Sidoarjo ini untuk diajukan, 30.000 SR misalnya silakan diajukan," ujar Menteri Jonan.

Menurut dia, Pemerintah memanfaatkan dana APBN untuk pembangunan jargas bagi rumah sederhana, rusun sederhana dan daerah-daerah yang telah tersedia pasokan gasnya.

Ini merupakan kali kelima jargas dibangun di Kabupaten Sidoarjo. Jargas pertama kali dibangun tahun 2010 sebanyak 4.061 SR. Selanjutnya 2.457 tahun 2011, tahun 2012 sebanyak 2.230 SR, tahun 2014 sebanyak 1.702 dan terakhir 2018 mencapai 7.093 SR. Total jargas yang dibangun di Kabupaten Sidoarjo sebesar 17.543 SR.

Selain Sidoarjo, untuk Provinsi Jawa Timur, jargas secara bertahap dibangun di Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo. Hingga saat ini, total jargas yang terbangun di Jawa Timur sebanyak 65.961 SR.

Jargas untuk rumah tangga memiliki banyak keunggulan yaitu aman, bersih, hemat serta praktis karena tersedia 24 jam. Penggunaan jaringan gas ini juga akan menekan pengeluaran karena lebih hemat. Ke depan ini pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk pembangunan jargas Sidoarjo ini, Kementerian ESDM menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian serta pengembangan jargas Kabupaten Sidoarjo melalu afiliasinya PT Pertamina Gas dan PT Pertagas Niaga.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sejak dibangun pertama kali tahun 2009, total jargas yang terbangun dengan dana APBN hingga saat ini sebanyak 325.773 SR SR yang terdistribusi di 16 provinsi, 40 kabupaten/kota. Untuk tahun 2019, direncanakan akan dibangun sebanyak 78.216 SR jargas di 18 lokasi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM secara simbolis membagikan paket konversi BBM ke LPG untuk 196 nelayan kecil tahun anggaran 2018.

"Konverter kit ini selain lebih hemat, keunggulannya ikannya juga nggak bau bensin," ungkap Jonan.

Dengan menggunakan LPG sebagai bahan bakar melaut, penghematan nelayan dapat mencapai Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari. Jumlah yang cukup besar bagi para nelayan kecil.

"Kalau pakai LPG itu biayanya Rp 38.000, sebelumnya dua kalinya lebih Pak kalau pakai bensin," ujar Abdul Rokhim, salah satu nelayan Sidoarjo yang berkesempatan diwawancara langsung oleh Menteri Jonan.

Program ini juga merupakan upaya Pemerintah menyediakan energi alternatif yang dapat digunakan masyarakat, termasuk nelayan. LPG lebih ramah lingkungan karena emisi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan BBM. Konversi BBM ke LPG menjadi bentuk perlindungan lingkungan untuk generasi anak-cucu kita yang akan datang.

Paket konversi BBM ke LPG yang dibagikan terdiri dari mesin penggerak, tabung LPG 2 unit beserta isinya, konverter kit berikut aksesorisnya (reducer, regulator, mixer,dll) serta as panjang dan baling-baling.

Tahun 2016, Pemerintah telah membagikan 5.473 paket konkit di 10 kabupaten/kota. Tahun 2017 sebanyak 17.081 paket di 28 kota/kabupaten dan pada tahun 2018, dilaksanakan pembagian sebanyak 25.000 unit paket perdana konverter kit di 53 kabupaten/kota.

Akses Air Bersih dan Penerangan Warga Sidoarjo

Selain infrastruktur migas, pada kesempatan ini Menteri ESDM menyerahkan 9 unit sumur bor air tanah beserta fasilitasnya di Kabupaten Sidoarjo yang tersebar di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Balong Bendo, Krian, Prambon, dan Tarik.

Dari 9 unit sumur bor yang dibangun melalui anggaran Kementerian ESDM tahun 2018 tersebut, nantinya dapat melayani kebutuhan air bersih masyarakat sekitar 30.816 jiwa.

Sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2018, Kementerian ESDM melalui Badan Geologi telah melakukan kegiatan berupa pembangunan sumur bor air tanah yang saat ini sudah mencapai 2.288 unit sumur bor yang tersebar seluruh wilayah Indonesia dan diperkirakan sudah dapat melayani kebutuhan air masyarakat sekitar 6,6 juta jiwa.

Kementerian ESDM juga berkomitmen untuk menjalankan berbagai program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat yang bersumber dari energi terbarukan. Salah satu penyediaan energi terbarukan yang dikembangkan adalah melalui program pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS).

PJU-TS adalah lampu penerangan jalan yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya. Lampu PJU-TS ini sangat cocok digunakan untuk jalan-jalan di daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN dan juga di daerah yang mengalami kekurangan pasokan energi listrik terutama daerah terpencil karena sifatnya yang stand alone.

PJU-TS juga dapat diaplikasikan di daerah perkotaan seperti di kawasan jalan utama, jalan kawasan perumahan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya.

Pada tahun 2018, program PJU-TS dilaksanakan di 26 Provinsi, yang dipasang di 21.839 titik. Untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 telah dibangun PJU-TS sebanyak 3.550 titik yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota, dimana 600 titik diantaranya berada di Kabupaten Sidoarjo. (KESDM)

Masyarakat Probolinggo Nikmati Gas Bumi yang Bersih dan Murah

2019-03-06T18:54:00.003+09:00

PROBOLINGGO, LELEMUKU.COM - Untuk pertama kalinya, masyarakat Probolinggo dapat menikmati gas bumi di rumahnya, setelah Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sukandar meresmikan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (5/3).

Sebanyak 5.088 sambungan rumah (SR) dibangun Pemerintah dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Hadir pula dalam peresmian ini, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Migas, Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo, Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Direktur Komersial PT PGN (Persero) Tbk Danny Praditya.

Program pembangunan jargas merupakan salah satu program yang mendukung diversifikasi energi dan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi gas bumi melalui pipa bagi sektor rumah tangga. Dengan menggunakan dana APBN, pengoperasian dan pengembangan jargas ditugaskan kepada BUMN.

Untuk jargas Probolinggo, pengoperasiannya dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Jargas Probolinggo dibangun di 4 kelurahan yaitu Kelurahan Wiroborang, Jati, Mangunharjo serta Mayangan. Pasokan gasnya berasal dari PT. Husky CNOOC Madura Limited (HCML) dengan jumlah volume alokasi gas sebesar 0,2 mmscfd dimana pengaliran gas oleh HCML diperintahkan oleh SKK Migas.

"Pemerintah mengutamakan alokasi jargas untuk masyarakat dalam menyediakan bahan bakar untuk rumah tangga dan usaha kecil di mana alokasi gas domestik pada 2018 mencapai 61%," ujar Sukandar dalam sambutannya.

Sebagai langkah pendorong dan memasyarakatkan pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga, lanjut Sukandar, Pemerintah juga mendukung konversi dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui pipa.

c-WhatsApp%20Image%202019-03-05%20at%201

Pemanfaatan gas bumi melalui pipa untuk sektor rumah tangga, mendatangkan manfaat ekonomi cukup besar yaitu hingga Rp 90.000 per bulan. Keuntungan lain menggunakan gas bumi adalah mengurangi emisi gas buang yang akan membuat penurunan tingkat pencemaran lingkungan secara signifikan. Gas bumi juga aman karena karena tekanan jargas lebih rendah dari tekanan LPG. Artinya, apabila ada kebocoran, gas langsung naik ke atas ke udara bebas.

"Pakai gas bumi juga tidak repot karena tersedia 24 jam. Ibu-ibu tidak perlu takut kehabisan bahan bakar jika sedang memasak," ujar Sukandar.

Lantaran jargas dibangun dengan dana APBN, Pemerintah mengharapkan agar Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Probolinggo ikut mengamankan serta memelihara infrastruktur jargas ini.

Dengan menggunakan dana APBN, hingga akhir tahun 2018 telah dilaksanakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 325.773 SR di 16 Provinsi, 40 Kabupaten/Kota. Sementara untuk tahun 2019, rencananya jargas akan dibangun 78.216 SR di 18 lokasi. (KESDM)

Menteri ESDM Resmikan Pengoperasian 7.093 SR Jargas di Sidoarjo

2019-03-02T00:36:00.001+09:00

SIDOARJO, LELEMUKU.COM – Pemerintah berkomitmen agar masyarakat dapat merasakan manfaat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung serta dalam jangka panjang dapat memperkuat ekonomi masyarakat.

Bertempat di Masjid Al Hakimah Perum Tas 2, Desa Kalisampurno, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jumat (1/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meresmikan pengoperasian 7.093 sambungan rumah (SR) jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) serta secara simbolis membagikan 196 paket konversi BBM ke LPG untuk nelayan kecil di Sidoarjo.

Jargas Sidoarjo dibangun dengan menggunakan dana APBN tahun 2018, pasokan gas berasal dari Lapindo Brantas Ltd sebesar 0,4 mmscfd. Jargas dibangun di 7 desa yaitu Desa Banjar Panji, Banjar Asri, Penatarsewu, Sentul, Kalisampurno, Kedensari dan Boro.

"APBN harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama lapisan menengah ke bawah. Peresmian ini merupakan wujud pemanfaatan dana APBN tersebut," ujar Menteri Jonan dalam sambutannya.

Menurut dia, Pemerintah memanfaatkan dana APBN untuk pembangunan jargas bagi rumah sederhana, rusun sederhana dan daerah-daerah yang telah tersedia pasokan gasnya. "Produksi gas bumi nasional cukup besar sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk penggunaan dalam negeri dan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," paparnya lagi.

Ini merupakan kali kelima jargas dibangun di Kabupaten Sidoarjo. Jargas pertama kali dibangun di Sidoarjo tahun 2010 sebanyak 4.061 SR. Selanjutnya 2.457 tahun 2011, tahun 2012 sebanyak 2.230 SR, tahun 2014 sebanyak 1.702 dan terakhir 2018 mencapai 7.093 SR. Total jargas yang dibangun di Kabupaten Sidoarjo sebesar 17.543 SR.

"Kabupaten Sidoarjo adalah daerah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan manfaat jargas. Ini kali kelima Sidoarjo menerima proyek jargas," ungkap Menteri Jonan.

Selain Sidoarjo, untuk Provinsi Jawa Timur, jargas secara bertahap dibangun di Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo. Hingga saat ini, total jargas yang terbangun di Jawa Timur sebanyak 65.961 SR.

Jargas untuk rumah tangga memiliki banyak keunggulan yaitu aman, bersih, hemat serta praktis karena tersedia 24 jam.

"Penggunaan jaringan gas ini juga akan menekan pengeluaran karena lebih hemat. Ke depan ini pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan inilah salah satu bentuk pembangunan ekonomi na dilakukan Pemerintah,” kata Jonan.

Untuk pembangunan jargas Sidoarjo ini, Kementerian ESDM menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian serta pengembangan jargas Kabupaten Sidoarjo melalu afiliasinya PT Pertamina Gas dan PT Pertagas Niaga.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sejak dibangun pertama kali tahun 2009, total jargas yang terbangun dengan dana APBN hingga saat ini sebanyak 325.773 SR SR yang terdistribusi di 16 provinsi, 40 kabupaten/kota. Untuk tahun 2019, direncanakan akan dibangun sebanyak 78.216 SR jargas di 18 lokasi.

Pembagian paket konversi BBM ke LPG untuk nelayan kecil

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM secara simbolis membagikan paket konversi BBM ke LPG untuk 196 nelayan kecil tahun anggaran 2018 di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan menggunakan LPG sebagai bahan bakar melaut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghematannya dapat mencapai Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari. Jumlah yang cukup besar bagi para nelayan kecil.

"Program konkit ini sebenarnya ditujukan supaya biaya operasional lebih rendah, sehingga pendapatan kita sebagai nelayan itu bisa membaik," ungkap Menteri Jonan.

Program ini juga merupakan upaya Pemerintah menyediakan energi alternatif yang dapat digunakan masyarakat, termasuk nelayan. LPG lebih ramah lingkungan karena emisi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan BBM. Konversi BBM ke LPG menjadi bentuk perlindungan lingkungan untuk generasi anak-cucu kita yang akan datang.

Mensukseskan program konversi BBM ke LPG bukan hanya menjadi tugas Pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kerja sama semua pihak. Mulai dari penyediaan alokasi gas bumi, penjaminan ketersediaan dan pengoperasian. "Untuk itu, rekan-rekan dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta diharapkan dapat terus terlibat sehingga

program konversi penggunaan BBM ke LPG bagi nelayan dapat dirasakan manfaatnya dan berjalan berkesinambungan," ujar Jonan.

Paket konversi BBM ke LPG yang dibagikan terdiri dari mesin penggerak, tabung LPG 2 unit beserta isinya, konverter kit berikut aksesorisnya (reducer, regulator, mixer,dll) serta as panjang dan baling-baling.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 0116.K/10/DJM.I/2018, nelayan calon penerima paket perdana konverter kit diusulkan oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan daerah, memiliki kapal dengan ukuran lebih kecil atau sama dengan 5 GT (Gross Ton), berbahan bakar bensin, kapal yang digunakan memiliki daya mesin lebih kecil atau sama dengan 13 HP (Horse Power), jenis alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap yang ramah lingkungan, belum pernah menerima bantuan sejenis dan memiliki Kartu Nelayan/Kartu Kusuka.

Tahun 2016, Pemerintah telah membagikan 5.473 paket konkit di 10 kabupaten/kota. Tahun 2017 sebanyak 17.081 paket di 28 kota/kabupaten dan pada tahun 2018, dilaksanakan pembagian sebanyak 25.000 unit paket perdana konverter kit di 53 kabupaten/kota.

Hadir dalam acara ini, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Direktur Perencanaan dan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso dan Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Mas'ud Khamid. (Pertamina)

305 Pemerintah Daerah Sampaikan Usulan Pengadaan PPPK

2019-02-17T08:36:00.004+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Sebanyak 305 pemerintah daerah telah menyampaikan usulan pengadaan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah akan mengadakan seleksi PPPK pada daerah-daerah sesuai dengan usulan tersebut.

“Bagi yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, tidak akan dilaksanakan pengadaan PPPK Tahap I pada pemda tersebut,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Kamis (14/2).

Lanjutnya dikatakan, sebelumnya, Kementerian PANRB telah mengirim surat kepada 530 pemerintah daerah untuk mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019. Masing-masing kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengusulkan, harus menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka pendaftaran online PPPK sejak 12 Februari 2019 melalui laman sscasn.bkn.go.id dan ditutup 17 Februari 2019. Seleksi PPPK pada tahap ini dibuka untuk Tenaga Honorer (TH) Eks K-II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian. Disamping itu, seleksi ini juga dibuka untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru pada Kementerian Ristekdikti. (KemenPANRB)

Berikut adalah Daftar pemda yang mengusulkan pengadaan PPPK Tahap I:

1. Kabupaten Aceh Timur
2. Kabupaten Aceh Barat
3. Kabupaten Aceh Tengah
4. Kabupaten Aceh Tenggara
5. Kabupaten Simeulue
6. Kabupaten Aceh Singkil
7. Kabupaten Aceh Barat Daya
8. Kabupaten Gayo Lues
9. Kabupaten Aceh Tamiang
10. Kabupaten Nagan Raya
11. Kabupaten Bener Meriah
12. Kota Sabang
13. Kota Banda Aceh
14. Kota Langsa
15. Kota Lhokseumawe
16. Kabupaten Deli Serdang
17. Kabupaten Karo
18. Kabupaten Langkat
19. Kabupaten Dairi
20. Kabupaten Nias
21. Kabupaten Mandailing Natal
22. Kabupaten Serdang Bedagai
23. Kabupaten Nias Barat
24. Kabupaten Nias Utara
25. Kota Medan
26. Kota Tebing Tinggi
27. Kota Binjai
28. Kota Pematangsiantar
29. Kota Tanjungbalai
30. Provinsi Riau
31. Kabupaten Kampar
32. Kabupaten Bengkalis
33. Kabupaten Indragiri Hulu
34. Kabupaten Indragiri Hilir
35. Kabupaten Rokan Hulu
36. Kabupaten Siak
37. Kota Pekanbaru
38. Kota Dumai
39. Provinsi Sumatera Barat
40. Kabupaten Pasaman
41. Kabupaten Lima Puluh Koto
42. Kabupaten Pesisir Selatan
43. Kabupaten Tanah Datar
44. Kabupaten Sijunjung
45. Kabupaten Kepulauan Mentawai
46. Kabupaten Solok Selatan
47. Kabupaten Dharmasraya
48. Kabupaten Pasaman Barat
49. Kota Bukittinggi
50. Kota Sawah Lunto
51. Kota Solok
52. Kota Padang
53. Kota Pariaman
54. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
55. Provinsi Sumatera Selatan
56. Kabupaten Musi Banyuasin
57. Kabupaten Ogan Komering Ulu
58. Kabupaten Muara Enim
59. Kabupaten Musi Rawas
60. Kabupaten Ogan Komering Ilir
61. Kabupaten Banyuasin
62. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
63. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
64. Kabupaten Musi Rawas Utara
65. Kota Palembang
66. Kota Pagar Alam
67. Kota Lubuk Linggau
68. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
69. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
70. Kabupaten Bangka
71. Kabupaten Belitung
72. Kabupaten Bangka Barat
73. Kabupaten Bangka Tengah
74. Kabupaten Belitung Timur
75. Kota Pangkal Pinang
76. Kabupaten Muko-Muko
77. Kabupaten Lebong
78. Kabupaten Bengkulu Tengah
79. Kabupaten Lampung Selatan
80. Kabupaten Lampung Tengah
81. Kabupaten Lampung Utara
82. Kabupaten Lampung Barat
83. Kabupaten Tulang Bawang
84. Kabupaten Tanggamus
85. Kabupaten Way Kanan
86. Kabupaten Lampung Timur
87. Kabupaten Pesawaran
88. Kabupaten Tulang Bawang Barat
89. Kabupaten Mesuji
90. Kota Metro
91. Kota Bandar Lampung
92. Provinsi Jawa Barat
93. Kabupaten Bogor
94. Kabupaten Sukabumi
95. Kabupaten Cianjur
96. Kabupaten Bekasi
97. Kabupaten Bandung
98. Kabupaten Sumedang
99. Kabupaten Garut
100. Kabupaten Tasikmalaya
101. Kabupaten Kuningan
102. Kota Bandung
103. Kota Bogor
104. Kota Cirebon
105. Kota Depok
106. Kota Cimahi
107. Kota Tasikmalaya
108. Kota Banjar
109. Provinsi Banten
110. Kabupaten Lebak
111. Kabupaten Tangerang
112. Kota Tangerang
113. Kota Tangerang Selatan
114. Provinsi D.I. Yogyakarta
115. Kabupaten Bantul
116. Kabupaten Sleman
117. Kabupaten Gunung Kidul
118. Kabupaten Kulon Progo
119. Kota Yogyakarta
120. Kabupaten Semarang
121. Kabupaten Kendal
122. Kabupaten Grobogan
123. Kabupaten Pekalongan
124. Kabupaten Batang
125. Kabupaten Tegal
126. Kabupaten Brebes
127. Kabupaten Pati
128. Kabupaten Kudus
129. Kabupaten Pemalang
130. Kabupaten Rembang
131. Kabupaten Blora
132. Kabupaten Banyumas
133. Kabupaten Cilacap
134. Kabupaten Purbalingga
135. Kabupaten Banjarnegara
136. Kabupaten Temanggung
137. Kabupaten Wonosobo
138. Kabupaten Kebumen
139. Kabupaten Boyolali
140. Kabupaten Sragen
141. Kabupaten Sukoharjo
142. Kabupaten Karanganyar
143. Kabupaten Wonogiri
144. Kota Semarang
145. Kota Salatiga
146. Kota Pekalongan
147. Kota Tegal
148. Kota Magelang
149. Kota Surakarta
150. Kabupaten Gresik
151. Kabupaten Mojokerto
152. Kabupaten Sidoarjo
153. Kabupaten Jombang
154. Kabupaten Sampang
155. Kabupaten Pamekasan
156. Kabupaten Sumenep
157. Kabupaten Bangkalan
158. Kabupaten Bondowoso
159. Kabupaten Jember
160. Kabupaten Malang
161. Kabupaten Pasuruan
162. Kabupaten Lumajang
163. Kabupaten Kediri
164. Kabupaten Tulungagung
165. Kabupaten Trenggalek
166. Kabupaten Blitar
167. Kabupaten Madiun
168. Kabupaten Ngawi
169. Kabupaten Magetan
170. Kabupaten Ponorogo
171. Kabupaten Pacitan
172. Kabupaten Bojonegoro
173. Kabupaten Tuban
174. Kabupaten Lamongan
175. Kota Malang
176. Kota Pasuruan
177. Kota Probolinggo
178. Kota Blitar
179. Kota Kediri
180. Kota Batu
181. Provinsi Kalimantan Barat
182. Kabupaten Sambas
183. Kabupaten Sintang
184. Kabupaten Mempawah
185. Kabupaten Ketapang
186. Kabupaten Bengkayang
187. Kabupaten Landak
188. Kabupaten Melawi
189. Kabupaten Sekadau
190. Kabupaten Kuburaya
191. Kabupaten Kayong Utara
192. Kota Pontianak
193. Kota Singkawang
194. Provinsi Kalimantan Tengah
195. Kabupaten Kapuas
196. Kabupaten Barito Utara
197. Kabupaten Barito Selatan
198. Kabupaten Kotawaringin Timur
199. Kabupaten Kotawaringin Barat
200. Kabupaten Pulang Pisau
201. Kabupaten Gunung Mas
202. Kabupaten Sukamara
203. Kabupaten Murung Raya
204. Kabupaten Katingan
205. Kabupaten Seruyan
206. Kabupaten Barito Timur
207. Provinsi Kalimantan Selatan
208. Kabupaten Banjar
209. Kabupaten Tanah Laut
210. Kabupaten Tapin
211. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
212. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
213. Kabupaten Barito Kuala
214. Kabupaten Tabalong
215. Kabupaten Hulu Sungai Utara
216. Kabupaten Tanah Bumbu
217. Kabupaten Balangan
218. Kota Banjarmasin
219. Kabupaten Kutai Barat
220. Kabupaten Kutai Timur
221. Kabupaten Mahakam Ulu
222. Kota Samarinda
223. Provinsi Sulawesi Utara
224. Kabupaten Minahasa
225. Kabupaten Bolaang Mongondow
226. Kabupaten Kep. Sangihe
227. Kabupaten Minahasa Selatan
228. Kabupaten Kepulauan Talaud
229. Kabupaten Minahasa Utara
230. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
231. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
232. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
233. Kota Manado
234. Kota Kotamobagu
235. Kabupaten Gorontalo
236. Kabupaten Boalemo
237. Kabupaten Bone Bolango
238. Kota Gorontalo
239. Kabupaten Banggai
240. Kabupaten Morowali
241. Kabupaten Wajo
242. Kabupaten Tana Toraja
243. Kabupaten Maros
244. Kabupaten Luwu
245. Kabupaten Kepulauan Selayar
246. Kabupaten Takalar
247. Kabupaten Barru
248. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
249. Kabupaten Soppeng
250. Kabupaten Enrekang
251. Kabupaten Luwu Utara
252. Kabupaten Toraja Utara
253. Kota Makassar
254. Kota Parepare
255. Kabupaten Muna
256. Kabupaten Kolaka
257. Kabupaten Muna Barat
258. Kabupaten Buleleng
259. Kabupaten Jembrana
260. Kabupaten Klungkung
261. Kabupaten Gianyar
262. Kabupaten Karang Asem
263. Kabupaten Tabanan
264. Kota Denpasar
265. Provinsi Nusa Tenggara Barat
266. Kabupaten Lombok Barat
267. Kabupaten Sumbawa
268. Kabupaten Sumbawa Barat
269. Kabupaten Lombok Utara
270. Kota Mataram
271. Provinsi Nusa Tenggara Timur
272. Kabupaten Kupang
273. Kabupaten Belu
274. Kabupaten Timor Tengah Utara
275. Kabupaten Timor Tengah Selatan
276. Kabupaten Alor
277. Kabupaten Sikka
278. Kabupaten Flores Timur
279. Kabupaten Ende
280. Kabupaten Ngada
281. Kabupaten Manggarai
282. Kabupaten Rote-Ndao
283. Kabupaten Manggarai Barat
284. Kabupaten Manggarai Timur
285. Kabupaten Sumba Barat Daya
286. Kabupaten Sumba Tengah
287. Kabupaten Sabu Raijua
288. Kabupaten Malaka
289. Kota Kupang
290. Provinsi Maluku Utara
291. Kabupaten Kepulauan Sula
292. Kabupaten Halmahera Utara
293. Kota Ternate
294. Kota Tidore Kepulauan
295. Kabupaten Tolikara
296. Kabupaten Deiyai
297. Provinsi Kepulauan Riau
298. Kabupaten Karimun
299. Kota Batam
300. Kabupaten Fak-Fak
301. Kabupaten Polewali Mandar
302. Kabupaten Majene
303. Provinsi Kalimantan Utara
304. Kabupaten Tana Tidung
305. Kota Tarakan

Meski 46 Pasien Meninggal, Soekarwo Belum Tetapkan KLB di Jawa Timur

2019-01-30T22:44:00.003+09:00

SURABAYA, LELEMUKU.COM -Jumlah pasien Demam Berdarah Degue (DBD) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencapai 2.660 orang. Bahkan saat ini ada 46 Orang meninggal dunia. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, menyatakan kejadian itu belum kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Belum, kalau kita mengambil KLB itu harus wilayahnya berapa. Perilaku belanja kita seperti KLB iya, tapi kita menetapkan KLB belum. Jadi 46 per hari ini meninggal," kata Pakde Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim, Soekarwo ditemui usai pelantikan Bupati Sampang, Walikota Probolinggo digedung negara Grahadi, Rabu (30/1).

Dikatakannya, saat ini penderita DBD masih tersebar di wilayah Jombang, Ponorogo, Bojonegoro dan sekitarnya. "Jadi kalau KLB bukan hanya ada korban saja. Tapi meluas dan sudah menjadi epidemik," katanya.

Kasus DBD di Jawa Timur ini, menurutnya terjadi setiap jelang musim hujan lebat. Nyamuk-nyamuk yang tumbuh itu akibat saluran dan sanitasi kurang baik. "Jadi tugas kita memberikan promotif dan preventif sudah kita lakukan semua. Bahkan dulu itu terjadi pada air yang keruh tapi sekarang terjadi pada air yang bersih juga nyampuk bisa berkembang. Jadi pola hidup bersih itu yang penting," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, perubahan pola penyebaran DBD sendiri juga menyebabkan penyakit itu berkembang pesat. Misalnya saja, ketika jentik penyebab wabah DBD juga bisa hidup di air jernih. "Kalau dulu yang kena kan anak-anak. Sekarang orang dewasa juga. Misalkan di Mojokerto sudah 20 tahun tidak lena DBD tetapi skrg ada kasusnya," tandasnya.

Maka itu, ia meminta bupati/walikota se Jatim lebih mengintensifkan program pencegahan demam berdarah. Sekalipun sudah lama tidak ada pasien yang terjangkit demam berdarah. Ia berharap kabupaten/kota tetap meningkatkan kewaspadaannya. "Kemudian tidak timbul bintik lagi, jadi kalau sekarang anget harus segera lari di cek," tuturnya. (DiskominfoJatim)