#Lelemuku

Demo Anti Narkoba di Panipahan, Masyarakat Minta Aparat Keamanan Tegaskan Penindakan [PENTING]

2026-04-14T03:01:00.002+09:00

ROKAN HILIR, LELEMUKU.COM – Aksi demonstrasi besar-besaran masyarakat di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, mendapat perhatian serius dari Polda Riau. Kapolda Riau bahkan turun langsung ke lokasi menggunakan helikopter untuk merespons situasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Aksi tersebut dipicu oleh keresahan warga terhadap dugaan maraknya peredaran narkoba di wilayah Panipahan. Dalam aksi itu, masyarakat secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap narkoba serta mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.

Menindaklanjuti hal tersebut, Polda Riau mengeluarkan pemberitahuan bahwa setiap anggota yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah tersebut akan diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan institusi kepolisian dalam merespons tuntutan masyarakat, terutama karena aksi perlawanan terhadap bandar narkoba justru dilakukan langsung oleh warga.

Situasi ini menjadi sorotan, mengingat penanganan peredaran narkoba seharusnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Polda Riau menegaskan komitmennya untuk mendalami dugaan keterlibatan oknum aparat, termasuk di tingkat Polsek setempat.

Aksi demonstrasi di Panipahan juga menunjukkan keterlibatan luas masyarakat, mulai dari tokoh perempuan hingga generasi muda yang turut berada di barisan depan menyuarakan aspirasi.

Partisipasi aktif warga ini menjadi bukti kuatnya keinginan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

Polda Riau mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban serta tidak mengambil tindakan di luar hukum, sembari memastikan bahwa proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan.(Roe)

Sugiarto Tinjau Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Luar Penghubung Lubuk Gaung - Mamugo

2025-05-03T02:03:00.004+09:00

DUMAI, LELEMUKU.COM – Wakil Wali Kota Dumai, Sugiarto, melakukan peninjauan langsung terhadap rencana pembangunan jalan lingkar luar yang menghubungkan Kelurahan Lubuk Gaung hingga Mamugo, kawasan perbatasan Kota Dumai. Peninjauan ini berlangsung di Jalan Parit Kitang, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Riau Alamsyah, serta perwakilan dari dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Hadir pula calon investor yang akan melakukan kajian pra-kelayakan untuk menilai potensi investasi pada proyek infrastruktur tersebut.

Wakil Wali Kota Sugiarto menyampaikan bahwa pembangunan jalan lingkar luar ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi di wilayah Kelurahan Purnama dan Lubuk Gaung, sekaligus memperlancar arus kendaraan dari dan menuju perbatasan kota.

“Jalan lingkar luar ini nantinya menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban lalu lintas, terutama di jalur padat yang ada saat ini. Kami juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, investor, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan proyek ini,” ujar Sugiarto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Riau Alamsyah, menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung penuh proses perencanaan teknis dan pengembangan infrastruktur ini sebagai bagian dari peningkatan konektivitas dan pelayanan publik di wilayah Dumai.

Pemerintah Kota Dumai berharap proyek strategis ini dapat segera terwujud, baik melalui dukungan anggaran dari APBN maupun melalui kerja sama investasi dengan pihak swasta yang tertarik mengembangkan infrastruktur di wilayah perbatasan ini. (PemkotDumai)

Balai POM Dumai Fokus Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Untuk Masyarakat

2025-05-03T02:01:00.001+09:00

DUMAI, LELEMUKU.COM - Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Dumai melaksanakan Advokasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan BPOM RI dan Forum Komunikasi Publik 2025 di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung, Rabu (30/4/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dengan pemateri langsung dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM RI yakni Eva Yuliana Fitri, S.Si., M.Epid dan beberapa pemateri asal Kota Dumai yaitu Kepala BPOM di Dumai Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc. dan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Dumai Shintia Riza, SKM, M.Si.

Adapun peserta yang hadir pada kegiatan ini seperti Kepala OPD Pemerintah Kota Dumai, pihak sekolah, perusahaan BUMN ataupun swasta, insan pers, asosiasi pedagang pasar, dan beberapa stakeholder lainnya yang menjadi salah satu ujung tombak terhadap penguatan pengawasan obat dan makanan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Merujuk pada penyampaian pemateri Eva Yuliana Fitri, BPOM RI melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan dengan suatu program berjudul GERMAS SAPA (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman).

GERMAS SAPA ini memiliki beberapa sub program meliputi Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, Sekolah Keamanan Pangan, dan Kabupaten/Kota Pangan Aman. BPOM RI menargetkan implementasi dari program ini akan memberikan akses makanan yang sehat dan bermutu masyarakat kepada masyarakat.

Kegiatan Advokasi dan Forum Komunikasi Publik ini dibuka oleh Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS diwakili Sekdako H. Indra Gunawan, S.IP., M.Si dan dihadiri oleh Ketua TP Posyandu Kota Dumai Hj. Leni Ramaini Paisal, SKM.

Sekda mengungkap bahwa Pemerintah Kota Dumai mendukung penuh program pengawasan obat dan makanan yang dicetuskan oleh BPOM di Dumai. Sekdako turut mengharapkan dukungan seluruh stakholder dan peserta yang hadir untuk menyukseskan pengawasan makanan sehat yang sangat berdampak positif bagi masyarakat terutama di Kota Dumai.

"Kita ingin pangan yang dikonsumsi masyarakat itu aman bagi kesehatan. Program yang dicetuskan oleh BPOM ini tentu saja harus bersama sama didukung dengan segala upaya yang dapat dilaksanakan. Pemko Dumai turut mengajak semua unsur masyarakat untuk bekerjasama dalam mengawasi peredaran obat dan makanan yang sesuai dengan standar BPOM RI untuk pangan aman dan berkualitas" tutur Sekdako Indra.

Usai membuka kegiatan secara resmi, selanjutnya Sekdako Indra, Ketua TP Posyandu Leni, dan Kepala BPOM di Dumai Emi menyaksikan penandatanganan komitmen dukungan penuh pelaksanaan Intervensi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dari Balai POM di Dumai melalui Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman oleh Kepala OPD Pemerintah Kota Dumai beserta peserta lainnya.

Usai dilaksanakan penandatangan, selanjutnya kegiatan Advokasi dan Forum Komunikasi Publik pun resmi dimulai dengan fokus pada pembahasan serta diskusi bersama para peserta yang hadir. (PemkotDumai)

Paisal Sebut Sinergi dan Kesiapsiagaan Jadi Kunci Pemkot Dumai dalam Menghadapi Bencana

2025-05-03T01:16:00.001+09:00

DUMAI, LELEMUKU.COM - Bencana adalah peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, dan korban jiwa. Terjadinya bencana disebabkan oleh tiga faktor, yakni faktor alam, faktor non-alam, dan faktor sosial/manusia.

Daerah rawan bencana di Indonesia sejatinya merata di seluruh daerah termasuk Kota Dumai, yang kini menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai dibawah kepemimpinan Wali Kota Dumai H Paisal dan Wakil Wali Kota Sugiyarto.

Bencana di Kota Dumai bisa dikatakan sering terjadi. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai terdapat 7 (tujuh) potensi ancaman bencana di Kota Dumai dengan tingkat risikonya masing-masing.

Tingkat risiko kelas tinggi untuk bahaya banjir, kebakaran hutan dan lahan. Kelas sedang untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan cuaca ekstrim, serta kegagalan teknologi. Sedangkan kelas rendah untuk bahaya gempa bumi.

Prioritas bencana yang akan ditangani Kota Dumai dianalisis berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan menunjukkan bahwa prioritas bencana yang ditangani Kota Dumai adalah banjir dan kebakaran hutan.

Sebagai wilayah yang terletak di daerah pesisir dan memiliki berbagai sungai, Dumai menjadi daerah yang rentan terhadap banjir. Curah hujan yang tinggi dan faktor geografis seperti sedimentasi sungai menjadi momok meningkatnya risiko banjir khususnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Selatan, Medang Kapai, dan Sungai Sembilan.

Banyak dampak yang ditimbulkan karena persoalan banjir hujan dan banjir rob di Kota Dumai, mulai dari sektor perumahan, infrastruktur dengan sub sektor jalan dan tanggul sungai dan sektor ekonomi dalam sub sektor pertanian dan perternakan.

Pada sektor perumahan, detail total kerusakan terjadi pada 644 unit rumah, baik rumah permanen maupun rumah non permanen. Kemudian berdampak juga terhadap sektor infrastruktur yang terdiri dari kerusakan terhadap jalan dengan panjang 680 meter dengan katagori rusak sedang dan drainase dengan panajang 1,3 Km. Pada sektor infrastruktur tanggul sungai dan di area pantai juga mengalami kerusakan. Sedangkan dari sektor ekonomi pada sub sektor pertanian yang berakibat pada sawit, jagung dan kedelai dengan total kerusakan tanaman 34 Ha.

Dalam keterangannya, Wali Kota Dumai H Paisal menekankan khususnya kepada BPBD Dumai untuk lebih proaktif dalam memberikan khidmat terbaik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terhadap prioritas bencana yang ditangani Dumai yakni banjir dan kebakaran hutan.

"Sinergi bersama stakeholder terkait dalam menghadapi tantangan bencana harus kita perkuat guna memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Semoga upaya bersama ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan ketahanan, serta memulihkan ekonomi di Kota Dumai," ungkap orang nomor satu Dumai.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Dumai Irawan Sukma mengungkapkan, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Pemko Dumai bersama segenap lapisan elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terjadinya bencana alam.

Menurutnya, bencana yang terjadi memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan serta penanggulangan untuk mengantisipasi dampak bencana.

"Bencana alam bisa terjadi kapan saja baik lewat tanda-tanda yang diberikan atau bahkan terjadi secara langsung. Dalam menghadapi ini, sikap waspada dan tindakan bila terjadinya bencana harus dimiliki oleh kita semua," ungkapnya.

Lebih lanjut Irawan Sukma mengungkapkan bahwa Pemko Dumai melalui BPBD dibawah arahan Wali Kota Dumai H Paisal dan Wakil Wali Kota Sugiyarto terus memantapkan khidmat kesiapsiagaan berencana dan siap menjadi garda terdepan dalam melakukan tanggap darurat.

Tahun 2025, Wali Kota Dumai telah menetapkan Keputusan Nomor 169/BPBD/2025 tentang Kelurahan Rawan Bencana di Kota Dumai Tahun 2025. Keputusan Wali Kota ini bertujuan untuk memprioritaskan koordinasi instansi terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta pengumpulan data dan informasi sebagai bahan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana.

Pemko Dumai juga sudah mengeluarkan kebijakan Penanggulangan Bencana di Kota Dumai telah dilakukan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039.

"Pada Tahun 2022, Pemko Dumai juga telah mengundangkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya kerusakan fungsi hutan dan lahan serta lingkungan hidup di wilayah Kota Dumai," tutur Irawan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Dumai telah mengundangkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Dumai Tahun 2024-2028 guna mengidentifikasi risiko bencana di Kota Dumai dan memberikan panduan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana untuk upaya pengurangan Risiko Bencana.

"Peraturan tersebut juga menjadi landasan kami untuk aksi pendampingan komunitas terpapar sebagai upaya pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas dan menjadi dasar dalam penyusunan aksi praktisi untuk kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, seperti penyusunan rencana dan jalur evakuasi, penentuan lokasi tempat tinggal dan lain sebagainya," imbuhnya.

Agar penanggulangan bencana di Dumai Kota Idaman semakin maksimal, Irawan Sukma menjelaskan bahwa Pemko Dumai melalui BPBD telah berkoordinasi dengan Tim Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) untuk menyusun dokumen Jitupasna.

Diterangkannya, tujuan utama Jitupasna untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak bencana, serta memperkirakan kerusakan dan kerugian pascabencana, sehingga kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Dumai bisa terpenuhi.

"Dengan dokumen ini, Pemko Dumai semakin terbantu dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat sasaran, efektif, dan efisien" pungkasnya. (PemkotDumai)

Inilah Praktek Potongan Bansos Tunai di Berbagai Daerah, Rata-rata Dipotong Rp50 Ribu

2021-07-31T04:12:00.002+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) ataiu bansos tunai, PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu, 28 Juli 2021.

Salah seorang warga, Aryani penerima Bantuan Pangan Non Tunai mengaku dimintai "uang kresek" oleh pihak tertentu setelah menerima bantuan dari Kementerian Sosial.

"Seharusnya Ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apapun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," ujar Mensos.

Hal serupa dialami Maryani, penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Harga barang bantuan yang diterimanya tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan. Menurut Risma, Satgas Pangan telah menghitung harga bahan pangan yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya Rp 200 ribu. "Jadi ada selisih Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikalikan 18,8 juta."

Pungutan bansos juga terjadi di Depok. Seorang warga Kota Depok, Jawa Barat, melaporkan dugaan pemotongan jatah bansos Covid-19 oleh aparat RT dan RW sebesar Rp 50 ribu dari Rp 600 ribu yang seharusnya ia terima.

"Min, kemaren saya anter istri ambil bansos sebesar Rp 600 ribu. Tapi dipotong Rp 50 ribu oleh mereka dengan alasan bensin ambulans. Semua orang yang ambil bansos di sana langsung dipotong Rp 50 ribu," kata pelapor seperti diunggah akun Instagram @Depok24jam.

Dalam slide unggahan tersebut, Ketua RW 06 Kuseri membenarkan telah melakukan pungutan, bukan pemotongan. Menurut dia, pungutan itu merupakan kesepakatan antara ketua RT, RW, dan pengurus posko siaga Covid-19 di wilayah tersebut. Pungutan itu digunakan untuk perbaikan mobil ambulans bersama yang turun mesin.

Pungutan bansos juga terjadi di Pekanbaru. Kepolisian Daerah Riau melakukan penyelidikan kasus penyelewengan dana bansos covid-19. Terdapat 7 kasus saat ini ditangani polisi.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan, tujuh kasus itu, terdapat dua kasus ditangani Polda Riau. Sedangkan Polres Rokan Hilir menangani tiga kasus, Rokan Hulu satu kasus, dan Polres Kuansing satu kasus.

"Adapun modus penyimpangan yang terjadi yakni adanya pemotongan dana bansos, serta masyarakat yang belum masuk daftar penerima saat penyerahan," kata Sunarto, Jumat 30 Juli 2021

Selain itu, terdapat enam kasus penanganan kasus penyelewengan dana bansos Covid-19 ini diungkap Inspektorat di masing masing kabupaten. Sedangkan, satu kasus di Polres Kuansing masih dalam penyelidikan.

Penyelewengan ini seperti bantuan yang dibagikan secara tidak proporsional, bantuan sosial yang dibagikan ketua RT kepada masyarakat yang tidak terdaftar, bansos tunai yang dipotong menjadi Rp 300 ribu dari semula Rp 600 ribu, bansos yang tidak tepat sasaran, hingga kades yang meminta uang setelah bansos dibagikan. (Naufal Ridhwan Aly | Tempo)

Perusahaan Gas Negara (PGN) Komitmen Selesaikan Proyek Pipa Minyak Blok Rokan

2020-09-15T20:32:00.000+09:00

JAKARTA, LELEMUKU.COM – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui PT Pertamina Gas (Pertagas) bersama Holding Migas Grup berkomitmen untuk mengawal dan menyelesaikan pembangunan pipa minyak Rokan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Tentunya proyek itu dibangun untuk mendukung Proyek Strategis Nasional yang diemban Pertamina dalam menjaga ketahanan energi setelah alih kelola Blok Rokan pada 2021 mendatang.

Direktur Utama PGN Suko Hartono mengungkapkan bahwa proyek strategis dengan nilai Capex USD300 juta itu, mengoptimasi efisiensi capex yang pada awalnya sebesar USD450 juta, sehingga besaran penghematannya sebesar USD150 juta atau sekitar Rp 2,1 Triliun.

Efisiensi biaya tersebut diperoleh dari optimasi dari tahapan penetapan Final Investment Decision (FID) dan proses procurement. Hal ini merupakan upaya bersama dewan pengawas dan manajemen PGN dalam mengawal proyek pipanisasi minyak Rokan Hulu dapat berjalan efektif dan efisien ditengah tantangan ekonomi global dan pandemi.

“Pertagas telah melaksanakan pengelasan perdana minggu lalu sebagai langkah awal dalam percepatan penyelesaian tahapan konstruksi,” ungkap Suko, pada Senin, 14 September 2020.

Pada sisi pelaksanaan kontruksi, PGN Solution (PGASOL) selaku anak perusahaan PGN dan PT Pertamina Patra Drilling Contractor (PDC) berkolaborasi mengoptimalkan utilisasi fasilitas eksisting yang sudah ada. Dengan demikian, melalui sinergi berkelanjutan dalam keluarga besar Holding Migas ini dapat memberikan manfaat dan optimisme dalam menekan biaya operasional dan investasi proyek pipa minyak Rokan.

Selain itu, upaya sinergi BUMN juga ditunjukkan dengan menggandeng PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dalam pengadaan material pipa. Sinergi itu merupakan bentuk nyata simbiosis mutualisme dimana PT Krakatau Steel sebagai salah satu pelanggan PGN yang menggunakan gas bumi PGN dapat menyediakan kebutuhan pipa baja yang bermutu dan berdaya saing.

“Hal ini merupakan manfaat nyata efisiensi penggunaan gas bumi bagi pemanfaatan produk TKDN yang bisa menghemat biaya pengadaan material sebesar 16 persen,” ungkapnya.

Upaya efisiensi dan kolaborasi juga ditunjukkan dengan menggandeng sumber daya lokal agar bisa menggerakkan potensi daerah dan tentunya multiplier effect secara ekonomi melalui pembangunan proyek Rokan bagi wilayah dan masyarakat sekitar.

"Transfer knowledge merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tentunya penguasaan aspek pemahaman teknologi maupun komersial dalam pembangunan proyek bagi anak bangsa, sehingga pelaksanaan proyek bisa berjalan intensif namun tetap efektif,” jelas Suko.

Sepanjang kurang lebih 367 Km, pipa minyak Rokan berukuran 4"-24" akan melintas di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Dumai, Bengkalis, Siak, Kampar, dan Rokan Hilir. Pipa ini berpotensi mengangkut minyak diperkirakan kurang lebih 200.000-265.000 BOPD.

“Setelah dilakukan koordinasi dengan Pertamina Hulu Rokan (PHR), direncanakan akan dilakukan commissiong parsial Blok Utara terlebih dahulu pada kuartal ketiga 2021 yaitu Koridor Balam-Bangko-Dumai. Kemudian disusul Blok Selatan yakni Minas-Duri yang ditargetkan on stream pada Triwulan I 2022,” imbuh Suko.

Suko menegaskan, PGN grup berkomitmen mengupayakan dukungan terbaik untuk holding migas PT Pertamina agar proses transisi pengelolaan Blok Rokan berjalan lancar dan dapat meningkatkan pencapaian efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan PSN.

“Proyek Pipanisasi Minyak Rokan menjadi upaya untuk mendorong efisiensi hulu migas di Indonesia, seiring dengan upaya Pemerintah untuk mengurangi impor minyak. Pengerjaan pipa ini, juga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan wilayah, bernilai lebih bagi industri baja dalam negeri, serta diharapkan nantinya mampu berkontribusi secara nyata bagi pergerakan roda perekonomian nasional,” tutup Suko. (HumasPertamina)