#Lelemuku

Latihan Super Garuda Shield 2023, Militer Indonesia dan Amerika Latihan Sambil Membantik

2023-09-07T06:17:00.005+09:00

Membatik mencuri perhatian pasukan AS di tengah latihan perang Sersan Satu Bryan J. Lesher dari Angkatan Darat Amerika Serikat membatik di sela-sela kegiatan latihan militer gabungan Super Garuda Shield di Situbondo, Jawa Timur, 31 Agustus 2023 - Eko Widianto/BenarNews

SITUBONDO, LELEMUKU.COM - Latihan militer tahunan Super Garuda Shield 2023, yang melibatkan lebih dari 6.000 personel dari Amerika Serikat, Indonesia, serta negara-negara lain seperti Australia, Jepang, dan Inggris, telah dimulai di Pusat Latihan Tempur Marinir, Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama militer antar-negara dan meningkatkan keterampilan dalam berbagai skenario operasi tempur.

Salah satu momen menarik dari latihan ini adalah partisipasi aktif Sersan Satu Bryan J. Lesher dari Angkatan Darat Amerika Serikat dalam kegiatan membatik. Dalam suasana yang penuh semangat, Lesher dengan hati-hati menggambar pola pada selembar kain putih, menciptakan karya seni batik yang merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia. Meskipun ini adalah pengalaman pertamanya dalam membatik, Lesher mengungkapkan kegembiraannya dalam mengenal budaya Indonesia.

"Bagus, ini budaya Indonesia. Saya sangat menikmati budaya Indonesia. Ini tantangan karena pengalaman pertama kali dalam membatik. Saya senang," katanya di Situbondo, Jawa Timur pada 31 September 2023.

Selain kegiatan budaya seperti membatik, para personel militer juga dilibatkan dalam berbagai latihan operasi tempur yang mencakup perang hutan, perang perkotaan, pertempuran jarak dekat, operasi udara, infiltrasi, dan pendaratan amfibi. Ini memberikan mereka kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka tentang budaya dan tradisi Indonesia sambil meningkatkan keterampilan militer mereka.

Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mayor Saimah menyambut positif upaya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada pasukan asing. Dia berharap bahwa dengan memahami dan menghargai budaya Indonesia, para pasukan asing akan semakin terhubung dengan Indonesia.

"Batik adalah warisan budaya kita yang harus kita jaga dan kembangkan. Dengan memperkenalkan batik kepada pasukan asing, kita bisa menunjukkan kekayaan dan keindahan budaya kita. Kita juga bisa menjalin hubungan baik dengan negara sahabat," ujarnya.

Selain latihan militer, Super Garuda Shield juga mencakup kegiatan bakti sosial, di mana personel militer memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat setempat. Ini adalah langkah positif dalam mempererat hubungan antara militer dan masyarakat yang mereka layani.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membuka latihan militer gabungan ini, yang merupakan yang terbesar dalam sejarah Garuda Shield. Dengan lebih dari 6.000 personel yang berpartisipasi, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama militer antar-negara sahabat dan pertukaran informasi serta teknologi.

Sebagai bagian dari latihan ini, beberapa alat perang canggih, seperti helikopter Apache, jet tempur F-16, serta tank Leopard dan Abrams, digunakan oleh TNI dan negara sahabat. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kemampuan militer dan kerjasama lintas negara.

Super Garuda Shield tahun ini diadakan di Jawa Timur, sebuah lokasi dengan tantangan kompleks dalam latihan militer. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang berbeda dan rintangan yang harus diatasi.

Latihan ini juga menjadi isyarat tidak langsung bagi negara-negara di kawasan terkait menghadapi agresivitas China di Laut China Selatan. Meskipun Indonesia bukan pihak yang mengajukan klaim atas wilayah tersebut, latihan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama regional dan pemeliharaan kedaulatan maritim.(Benar News)

Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo Setujui Raperda APBD 2023

2022-11-28T01:31:00.003+09:00

KRAKSAAN, LELEMUKU.COM – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 memasuki tahap akhir.

Jum’at (25/11/2022) malam digelar rapat paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi Terhadap Raperda APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Tentang APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Secara keseluruhan fraksi-fraksi di DPRD (Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi PDI Perjuangan) dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo.

Secara umum Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana APBD tahun 2023. Namun demikian, fraksi-fraksi tersebut juga menyampaikan beberapa masukan kepada eksekutif.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Nota persetujuan bersama tersebut ditandatangani Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo (Ketua Andi Suryanto Wibowo, Wakil Ketua Lukman Hakim, Wakil Ketua Oka Mahendra Jati Kusuma dan Wakil Ketua Jon Junaidi).

Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para Pimpinan, Badan Anggaran, Fraksi-fraksi, Komisi-komisi serta segenap anggota DPRD yang telah membahas dan mencermati Rancangan APBD tahun anggaran 2023.

“Untuk itu kepada segenap Kepala Perangkat Daerah serta Pimpinan BUMD dan BLUD agar mencermati dan menindaklanjuti koreksi serta saran yang telah disampaikan dalam pemandangan akhir Fraksi-fraksi DPRD yang baru saja kita ikuti bersama,” katanya.

Menurut Wabup Timbul, postur Rancangan APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah tahun 2023 secara total ditetapkan mencapai Rp 2.147.625.903.315,00 dan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2.359.881.769.906,00.

“Adapun defisit sebesar Rp 212.255.866.591,00 akan ditutup melalui surplus pembiayaan daerah, sehingga APBD tahun anggaran 2023 mengalami anggaran seimbang,” jelasnya.

Setelah persetujuan bersama atas Rancangan APBD tahun anggaran 2023, maka selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh evaluasi dan penyempurnaan.

“Perbaikan atas evaluasi dimaksud akan dipaparkan kembali dalam Rapat Badan Anggaran DPRD untuk disampaikan kembali kepada Gubernur Jawa Timur guna memperoleh persetujuan penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD 2023,” pungkasnya. (DiskominfoProbolinggo)

BPPKAD Probolinggo Sosialisasikan UU Hubungan Keuangan Antara Pempus dan Pemda

2022-11-28T01:29:00.001+09:00

KRAKSAAN, LELEMUKU.COM – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di ruang rapat Bidang Pendapatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kamis (24/11/2022).

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Ofie Agustin didampingi Kabag Hukum Setda Kabupaten Probolinggo Priyo Siswoyo ini diikuti oleh 16 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Ofie Agustin mengatakan hadirnya Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat memperbaiki desain disentralisasi dan otonomi daerah sehingga bisa berkelanjutan serta akuntabel.

“Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ofie menegaskan Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disahkan dan diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 5 Januari 2022. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan Perda hingga 5 Januari 2024.

“Untuk itu BPPKAD beserta Bagian Hukum sebagai narasumber melakukan sosialisasi untuk percepatan penyusunan Perda Kabupaten Probolinggo yang mengatur pajak dan restribusi,” terangnya.

Dampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo.

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), pajak reklame, PAT (Pajak Air Tanah), Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB (Opsen Pajak Kendaraan Bermotor), Opsen BBNKB (Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor),” tegasnya.

Menurut Ofie, jenis retribusi sesuai pasal 88 terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari pelayanan kesehatan (Dinkes, RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas), pelayanan kebersihan; (Dinas Lingkungan Hidup), pelayanan parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan), pelayanan pasar (DKUPP) dan pengendalian lalu lintas (Dinas Perhubungan).

Retribusi jasa usaha terdiri dari penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan (Dinas Pertanian, Dinas Perikanan), penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan (Dinas Perhubungan, DKUPP, Dinas Porapar, RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas), penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila (Dinas Porapar), pelayanan rumah pemotongan hewan ternak (Dinas Pertanian).

Selanjutnya, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga (Dinas Porapar), pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air (Dinas Perhubungan), penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian, Dinas Perikanan) serta pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BPPKAD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, DKUPP, Bagian Umum).

Kemudian, retribusi perizinan tertentu terdiri dari persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh daerah (Dinas PMPTSP, Dinas Perkim), penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing (Dinas Tenaga Kerja).

Serta pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara. (DiskominfoProbolinggo)

Imam Rifai Hadiri Serbuan Vaksinasi Ponpes Kodim 0823 Situbondo

2021-08-26T20:38:00.003+09:00

SITUBONDO, LELEMUKU.COM - Kapolres Situbondo AKBP Ach. Imam Rifai, S.H., SIK., M.PICT., M.ISS. mengikuti kegiatan zoom meeting bersama Panglima TNI, Kapolri dan Forkopimda Jawa Timur dalam rangka Pelaksanaan Program Serbuan Vaksinasi ke Pondok Pesantren Secara Serentak di Jajaran Kodam V Brawijaya, Rabu (25/8/2021)

Hadir dalam pelaksanaan kegiatan zoom meeting diantaranya Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf. Neggy Kuntagina, S.I.P. selaku penanggung jawab kegiatan, Asisten I Pemkab Drs. Sugiyono, M.Pdi., Kasi Pontren Kemenag Imam Turmuji, M.Hi., Pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Ulum KH. Syaiful Rohim, Forkopimca Kec. Situbondo, Lurah Patokan Supriyanto, S.H., Petugas vaksinator dari Klinik Kodim 0823 Situbondo dan Santri Ponpes Misbahul Ulum sebagai peserta vaksinasi.

Dalam zoom meeting tersebut, Panglima TNI dan Kapolri mengecek secara langung pelaksanaan vaksinasi di Ponpes Langitan – Tuban dan Ponpes Lir Boyo – Kediri yang diikuti oleh seluruh Ponpes di Jawa Timur termasuk di Situbondo bertempat di Pondok Pesantren Misbahul Ulum Lingk. Plaosa.

Jumlah santri Pondok Pesantren Misbahul Ulum yang mengikuti vaksinasi dalam rangka pelaksanaan program Serbuan Vaksinasi ke pondok pesantren secara serentak sebanyak 50 orang. (humaspolri)