Berdiri sejak 2014, Kober Mie Suhat kini hadir dengan tampilan baru. Selain mempertahankan menu andalan mie pedas, manajemen juga memperkenalkan dua varian menu terbaru, yakni Mie Koma dan Kola.

Supply Chain Manager Kober Mie, Ardhi Ramadani, mengatakan pembaruan konsep dan menu ini diharapkan mampu kembali menarik pelanggan setia, termasuk mereka yang sudah mengenal Kober Mie sejak awal berdiri.

KAI Daop 8 Gandeng Kejari Kota Malang, Perkuat Tata Kelola dan Penanganan Hukum

“Dengan hadirnya dua menu kuah baru, Koma dan Kola, serta bangunan yang sudah direnovasi, kami berharap pelanggan bisa merasakan atmosfer yang berbeda,” ujarnya.

Dalam rangka re-opening, Kober Mie Suhat juga memberikan promo menarik berupa makan gratis khusus pelanggan dine in selama satu hari penuh tanpa batasan.

Operational Manager Kober Mie Jawa Bali Lombok, Surya Anggara Putra, menjelaskan promo tersebut sekaligus menjadi momen untuk memperkenalkan menu baru kepada masyarakat.

“Khusus hari ini, 2 Mei 2026, semua menu gratis selama dine in, tanpa batas. Sekaligus kami kenalkan produk makanan dan minuman baru,” katanya.

500 Personel Disiagakan Jelang Aksi Hari Buruh di Kota Malang

Antusiasme pengunjung pada hari pertama pembukaan kembali terbilang tinggi. Sejak siang, antrean panjang terlihat di area kasir, dengan pelanggan yang rela menunggu untuk mencicipi menu andalan Kober Mie.

Salah satu menu baru, Mie Koma (Kober Mala), menghadirkan konsep mie kuah dengan cita rasa khas Sichuan, China. Menu ini dimasak menggunakan cabai kering, lada Sichuan, serta rempah autentik yang menghasilkan kuah merah dengan sensasi pedas khas. Tingkat kepedasan pun dapat disesuaikan, mulai dari ringan hingga ekstrem.

Selain itu, tersedia pula varian Wonton Koma, berupa pangsit isi daging ayam yang disajikan dengan kuah pedas.

Sementara itu, Mie Kola (Kober Kolagen) menawarkan pilihan berbeda dengan kuah berkolagen yang ringan, gurih, dan menyegarkan. Menu ini ditujukan bagi konsumen yang tidak menyukai makanan pedas.

Marketing Manager Kober Mie, Chey Yuanita, optimistis lokasi di kawasan Suhat tetap menjadi daya tarik utama, khususnya bagi kalangan mahasiswa dan warga sekitar.

“Kami optimistis dengan lokasi yang dipertahankan di area Suhat ini, Kober Mie bisa kembali menjadi pilihan anak-anak kampus maupun masyarakat sekitar,” pungkasnya.(der)

The post Re-opening Kober Mie Suhat, Kenalkan Menu Baru dan Promo Makan Gratis appeared first on MalangVoice.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung pada Rabu (29/4) di Kantor Kejari Kota Malang. Penandatanganan dilakukan Executive Vice President KAI Daop 8 Surabaya, Daniel Johannes Hutabarat, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tri Joko, S.H., M.H.

Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak menyepakati ruang lingkup kerja sama yang mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Langkah ini bertujuan mendukung upaya pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, serta aset milik perusahaan.

Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup penanganan berbagai persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi KAI. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tercipta kepastian hukum sekaligus mendukung kelancaran operasional bisnis KAI di wilayah Daop 8 Surabaya.

Daniel Johannes Hutabarat menyatakan, penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi. Ia menegaskan, kerja sama tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan efektivitas penanganan persoalan hukum.

“Melalui dukungan Kejaksaan Negeri Kota Malang, kami optimistis penyelesaian berbagai isu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan dan penyelamatan aset perusahaan, dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi ini juga menjadi momentum penting dalam menciptakan lingkungan kerja serta proses bisnis yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan upaya KAI dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Sinergi ini memberikan nilai strategis bagi KAI Daop 8 Surabaya dalam memperkuat aspek hukum perusahaan. Kami berharap kerja sama ini mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum sekaligus mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan kepada pelanggan,” tegas Daniel.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Malang, Tri Joko, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai pendampingan hukum yang diberikan akan membantu KAI dalam memitigasi risiko hukum serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi KAI Daop 8 Surabaya. Kami siap mendukung penyelesaian sengketa, pemulihan aset, serta pelaksanaan tugas hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” jelasnya.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen meningkatkan efektivitas penanganan aspek hukum, memperkuat pengelolaan aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.(der)

The post KAI Daop 8 Gandeng Kejari Kota Malang, Perkuat Tata Kelola dan Penanganan Hukum appeared first on MalangVoice.

Upacara yang diikuti ribuan dosen dan karyawan Kampus Putih tersebut menjadi momentum refleksi pendidikan di tengah perubahan global yang semakin kompleks. Nazaruddin Malik menekankan, pendidikan harus tampil sebagai aktor utama, bukan sekadar merespons perubahan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi konkret.

Larang Kunker Setiap Jumat, PKB Kota Malang Fokus Serap Aspirasi Warga Lewat Hari Fraksi

Menurutnya, pendekatan pendidikan konvensional sudah tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan zaman. Keterbatasan SDA di tengah meningkatnya kebutuhan manusia menjadi ancaman nyata bagi kualitas hidup, sehingga menuntut sistem pendidikan yang lebih adaptif dan inovatif.

“Pendidikan tinggi harus menjadi solution center excellence. UMM harus hadir sebagai pusat layanan unggul, mitra solusi industri, sekaligus inkubator inovasi dan talenta,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran tersebut hanya dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Mulai dari proses pembelajaran, tata kelola institusi, hingga memastikan lulusan memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, Nazar juga mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kekinian. Menurutnya, nilai-nilai pendidikan nasional tidak boleh berhenti sebagai simbol sejarah, tetapi harus diterjemahkan menjadi kekuatan transformasi sosial.

Sebagai langkah konkret, UMM menetapkan tiga pilar strategis dalam pengembangan universitas. Pertama, Service Excellence Hub yang fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Kedua, Industry Solution Partner yang berperan aktif menjawab kebutuhan dunia industri. Ketiga, Innovation and Talent Incubator untuk mendorong lahirnya inovasi serta pengembangan talenta unggul.

“Ketiga pilar ini bukan sekadar konsep, tapi harus diwujudkan dalam praktik nyata. Ini menjadi indikator keberhasilan perguruan tinggi dalam menjawab tantangan zaman,” tegasnya.

Dalam rangkaian peringatan Hardiknas tersebut, UMM juga memberikan penghargaan kepada sivitas akademika berprestasi. Di antaranya dosen dengan capaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbanyak sekaligus peraih rekor MURI 2026, dosen dengan masa pengabdian 25 tahun, humas terbaik tingkat fakultas dan program studi, serta mahasiswa berprestasi tingkat universitas.

Momentum Hardiknas di UMM tahun ini menjadi penegasan bahwa pendidikan tidak bisa lagi berjalan dalam pola lama. Perguruan tinggi dituntut bergerak lebih kritis, responsif, dan solutif, agar mampu menjawab berbagai persoalan global secara nyata, bukan sekadar wacana.(der)

The post Rektor UMM: Pendidikan Harus Jadi Pusat Solusi di Tengah Krisis Global appeared first on MalangVoice.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, mengatakan, program Hari Fraksi ini merupakan inovasi pelayanan politik yang menegaskan komitmen Fraksi PKB DPRD Kota Malang untuk menghadirkan ruang aspirasi yang lebih terbuka, mudah diakses, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Melalui program ini, anggota Fraksi PKB tidak hanya menjalankan aktivitas kedewanan di lingkungan DPRD, namun juga berkantor secara khusus di Kantor DPC PKB Kota Malang guna menerima aspirasi masyarakat secara langsung.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan inovasi PKB Kota Malang tanpa perintah dari DPP karena dilandasi semangat untuk memperkuat kedekatan wakil rakyat dengan konstituen serta memastikan bahwa setiap persoalan masyarakat memperoleh ruang penyampaian yang lebih cepat, efektif, dan substantif.

“Hari Fraksi juga menjadi sarana konsolidasi gagasan antara kader partai, elemen masyarakat, komunitas, hingga kelompok-kelompok strategis yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Kota Malang,” jelasnya.

Pada hari pertama pembukaan Hari Fraksi ini sudah ada dua masyarakat yang mendatangi Kantor DPC PKB Kota Malang. Mereka melontarkan aspirasinya mengenai masalah pembangunan dan BPJS.

Dari dua aspirasi masyarakat itu nantinya dikatakan Wafy akan diteruskan kepada pejabat terkait untuk dicarikan solusi.

“Berbagai aspirasi yang masuk nantinya akan dihimpun secara terstruktur untuk kemudian dilakukan kajian, verifikasi, dan pemetaan tindak lanjut, baik melalui mekanisme advokasi langsung, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, maupun penguatan usulan kebijakan publik yang pro-rakyat,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPC PKB Kota Malang, Fatchullah, menyampaikan, pelayanan politik tidak hanya dilakukan di kantor dewan, tetapi juga melalui layanan langsung di kantor partai serta kanal media sosial.

“Ini bagian dari pelayanan politik. Tidak hanya di kantor anggota dewan, tetapi juga melayani masyarakat secara langsung di kantor DPC, termasuk melalui media sosial,” ujar pria yang akrab disapa Abah Fat tersebut.

Agar program Hari Fraksi ini berjalan dengan baik, ia bahkan memerintahkan seluruh anggota Fraksi PKB di DPRD Kota Malang dilarang melakukan kunjungan kerja setia Jumat.

“Tidak boleh kunker hari Jumat. Yang jelas DPC PKB tifak izinkan kunker hari Jumat agar maksimal melayani aspirasi masyarakat,” tandasnya.(der)

The post Larang Kunker Setiap Jumat, PKB Kota Malang Fokus Serap Aspirasi Warga Lewat Hari Fraksi appeared first on MalangVoice.

Koordinator SPBI Malang Raya, Misdi, menegaskan regulasi tersebut dinilai cacat hukum dan merugikan pekerja. Ia menyoroti belum adanya kejelasan revisi UU tersebut, meski sebelumnya telah diberikan tenggat waktu untuk diperbaiki.

“Undang-undang itu dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, lalu diberi waktu dua tahun. Sekarang tinggal kurang enam bulan, tapi belum juga masuk Prolegnas. Ini menunjukkan negara seolah mengulur waktu dan memperpanjang penindasan terhadap buruh,” ujar Misdi di sela aksi.

Menurutnya, salah satu dampak paling terasa dari UU Cipta Kerja adalah hilangnya kepastian hubungan kerja. Ia mencontohkan perubahan aturan kontrak kerja yang kini dianggap semakin tidak jelas dibanding sebelumnya.

“Dulu kontrak maksimal dua tahun dan bisa diperpanjang satu kali selama satu tahun. Sekarang bisa sampai lima hingga sepuluh tahun tanpa kepastian. Bahkan sebelum diperpanjang, pekerja bisa dilepas dulu lalu direkrut kembali,” jelasnya.

Tak hanya itu, Misdi juga menyoroti aturan outsourcing yang dinilai semakin longgar. Jika sebelumnya jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dibatasi, kini aturan tersebut disebut tidak lagi memiliki batasan tegas.

“Sekarang tidak ada kejelasan jenis pekerjaan apa saja yang boleh di-outsourcing-kan. Artinya semua pekerjaan bisa dialihkan. Ini yang kami tolak,” tegasnya.

Ia menilai kondisi tersebut sangat merugikan buruh, baik dari sisi kesejahteraan maupun kepastian masa depan. Dampaknya pun disebut tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga berpotensi membebani generasi mendatang.

“Kalau hari ini kita diam, yang jadi korban berikutnya adalah anak cucu kita,” ucapnya.

Di sisi lain, Misdi mengakui gerakan buruh saat ini juga menghadapi tantangan internal. Salah satunya adalah terpecahnya kekuatan akibat berbagai kepentingan, termasuk politik.

“Gerakan buruh sekarang terkotak-kotak dan tidak lagi satu suara. Ini membuat perjuangan semakin berat,” katanya.

Menanggapi regulasi lain seperti Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Misdi menilai implementasinya masih perlu pengawalan serius. Sementara terkait kenaikan upah yang tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok, ia menegaskan sikap perlawanan.

“Undang-undang sering hanya jadi seremonial. Kalau tidak dikawal, tidak akan berjalan. Satu kata: lawan,” tandasnya.(der)

The post May Day 2026, Buruh Gelar Aksi di Balai Kota Malang appeared first on MalangVoice.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk memastikan perlindungan anak berjalan optimal di lembaga penitipan anak.

Kunjungan tersebut menyasar beberapa daycare, di antaranya Daisy Mom and Baby Care di Jalan Danau Bratan Raya, Peony Daycare di Jalan Danau Buyan, Kamila Daycare & PAUD, KB, TK di Jalan Danau Bratan Raya, serta Ummaya Children Centre di Jalan Sawojajar Gang XV A-B, Kota Malang.

Dalam kegiatan itu, tim melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari kondisi fasilitas, interaksi antara pengasuh dan anak, hingga sistem pengawasan internal yang diterapkan masing-masing daycare.

Kepala UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB, Fulan Diana Kusumawati, bersama Kanit PPA Polresta Malang Kota, Iptu Khusnul Khotimah, turut memimpin langsung monitoring di lapangan. Selain observasi, tim juga berdialog dengan pengelola dan pengasuh guna memastikan pola pengasuhan telah sesuai standar perlindungan anak.

Iptu Khusnul Khotimah menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah preemtif dan preventif dalam merespons berbagai kasus kekerasan maupun kelalaian terhadap anak yang belakangan menjadi perhatian publik.

“Kami ingin memastikan setiap daycare benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Secara hukum, anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Negara melalui kepolisian menjamin hak tersebut terpenuhi,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, Unit PPA Polresta Malang Kota memiliki peran strategis dalam perlindungan anak, mulai dari edukasi hukum, pendampingan korban, hingga penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran.

“Kami juga memberikan pembinaan kepada pengelola daycare agar memahami konsekuensi hukum apabila terjadi kelalaian. Selain itu, kami siap memberikan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, hingga proses hukum demi memastikan hak anak terlindungi secara maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Fulan Diana Kusumawati menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pengasuhan anak di daycare. Menurutnya, kualitas interaksi antara pengasuh dan anak menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

“Kami ingin memastikan anak-anak diperlakukan dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga bagaimana interaksi yang ramah agar anak merasa aman, nyaman, dan bahagia,” ujarnya.

Dukungan terhadap peningkatan kualitas daycare juga datang dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA). Perwakilan kementerian, Danial Mukti, menyebut pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap lembaga penitipan anak.

“Melalui program TAMASYA, kami rutin memberikan penyuluhan, peningkatan kapasitas, serta pelatihan keterampilan bagi para pengasuh agar pengasuhan semakin profesional dan berorientasi pada tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sebagian besar daycare di wilayah tersebut telah memenuhi standar dasar pelayanan. Meski demikian, tim menilai masih diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan, pencatatan aktivitas anak, serta peningkatan kompetensi pengasuh.

Pemerintah daerah, kepolisian, dan kementerian pun berkomitmen memperkuat sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Melalui langkah kolaboratif ini, diharapkan seluruh daycare di Kota Malang mampu menjadi ruang tumbuh yang aman, sehat, dan penuh kasih bagi anak-anak sebagai generasi masa depan.(der)

The post Kolaborasi Pemkot dan Polisi, Pastikan Daycare Aman dan Nyaman appeared first on MalangVoice.

Di sini, Anda tidak hanya bisa menginap di cottage yang nyaman, tetapi juga menikmati kuliner, mengadakan rapat, sekadar bersantai, atau bahkan melihat langsung kebun durian. Lokasinya sekitar 35 kilometer dari Kota Malang atau 18 kilometer dari Kota Batu, tepat di jalur menuju Kediri dan Jombang. Meski jaraknya cukup ditempuh, sesampainya di sana Anda akan merasa menemukan permata tersembuny yang benar-benar masih asri.

500 Personel Disiagakan Jelang Aksi Hari Buruh di Kota Malang

Salah satu wisatawan bahkan tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam ulasannya, ia menulis, “Cottage-nya bersih, bebek pekingnya enak, tempatnya luas buat meeting. Pemandangannya bagus, suasana alam banget, bikin betah lama-lama di situ. Gilaaa, ini cakep banget, mah! Bikin adem bawanya kalau ke sini.”

Bugenvil City sebenarnya adalah wajah baru dari Ngantang Park yang diluncurkan pada pertengahan 2025 oleh Bupati Malang, Sanusi. Meski berganti nama dan konsep, beberapa wahana favorit tetap dipertahankan, seperti Go Kart dan kolam renang yang dulu sudah sangat disukai pengunjung.

Hal yang membuat istimewa, hampir seluruh area sekarang ditumbuhi bunga bugenvil. Ada sekitar tujuh ribu jenis tanaman bugenvil yang tersebar indah. Manajer Operasional Bugenvil City, Hilda Arista Sari, menjelaskan, Bugenvil City punya penginapan lengkap, dan semua area tercover bunga bugenvil.

“Kami juga punya kolam renang dengan air panas. Uniknya, airnya tidak dipanaskan pakai mesin, melainkan langsung dari sumbernya dan dipanaskan dengan kayu bakar. Jadi, rasanya lebih alami,” imbuh dia.

Satu lagi yang bikin betah, di kawasan Bugenvil City terdapat sekitar 73 pohon durian, mulai dari durian lokal, musang king, hingga montong. Begini yang menarik, durian-durian itu tidak dijual, melainkan diberikan gratis kepada pengunjung saat panen. “Kemarin ada pohon durian yang berbuah dan waktu panen, semua buah langsung kami berikan kepada pengunjung,” tandas Hilda.o

Soal kuliner, jangan lewatkan menu andalannya yakni bebek peking. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk mencicipinya. Tak hanya untuk liburan keluarga, Bugenvil City juga sering dipakai oleh komunitas atau instansi untuk mengadakan pertemuan di luar kantor. Dengan kapasitas 200 hingga 300 orang lebih, tempat ini sudah menyediakan perlengkapan meeting lengkap, termasuk elektronik dan menu makanan.

Melihat potensi besar ini, Kepala UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Provinsi Jatim, Binsar Siregar, memberikan pandangannya. Menurutnya, Bugenvil City punya semua yang dicari wisatawan, lokasi yang bagus, udara sejuk, pemandangan memukau, hingga masakan yang enak. Namun, ia menekankan satu hal penting untuk masa depannya.

“Kita harus bisa membuat pengunjung merasa nyaman dan aman, termasuk akses keluar masuknya. Karena lokasi wisata ini berada di jalan utama yang ramai. Kalau aksesnya lancar, tidak bikin macet, orang pasti akan semakin senang datang. Sebaliknya, kalau akses bikin pusing, pengunjung juga bisa malas,” ujarnya.(der)

The post Bugenvil City Pilihan Tepat Melepas Penat di Pelukan Alam appeared first on MalangVoice.

Sepeda motor matic miliknya bernopol N-4882-EAV raib digasak komplotan pencuri pada Rabu sekitar pukul 01.30 WIB (29/4). Komplotan pencuri ini nekat mengincar motor matic milik Tegar yang diparkir di teras rumah kontrakannya di Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

500 Personel Disiagakan Jelang Aksi Hari Buruh di Kota Malang

Satu orang dari komplotan pencuri berinisial MM (36) ditangkap polisi. Terduga pelaku pencurian asal Pasuruan itu gagal meloloskan diri lantaran mendapat perlawanan dari korban dibantu bersama warga. Sehingga setelah berhasil diamankan oleh warga, selanjutnya tersangka diserahkan kepada pihak kepolisian.

Dari penangkapan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna merah, bernopol N-6409-TEB yang diduga sebagai sarana melakukan tindakan kriminal.

“Pelapor berusaha menangkap pelaku dan sempat terjadi perkelahian sambil pelapor berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Warga yang keluar berhasil mengamankan satu orang laki laki yang diduga merupakan komplotan pelaku pencurian,” urai Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto.

Berdasarkan penuturan pelapor, sepulang bekerja dirinya memarkir sepeda motor dalam keadaan terkunci stir di teras rumah kontrakan pada Selasa sore (28/4). Kemudian setelah itu pelapor istirahat di dalam rumah kontrakan. Sekira pukul 01.30 WIB pada Rabu (29/4), pelapor mendengar ada suara barang bergerak. Karena curiga, pelapor mengintip melalui jendela dan baru mengetahui kalau sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran.

“Atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp16 juta, selanjutnya melapor ke Polres Batu guna proses penyelidikan lebih lanjut,” terang Joko.(der)

The post Motor Milik Guru Raib Digasak Komplotan Pencuri saat Diparkir di Teras Rumah Kontrakan appeared first on MalangVoice.

Apel tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian. Mulai dari Banser, Kokam, Senkom, Aremania, komunitas ojek online, relawan ambulans, hingga mahasiswa turut hadir, mencerminkan soliditas warga dalam menjaga kondusivitas Kota Malang.

Rugi Rp7 Miliar, Gudang Rokok di Malang Dibakar untuk Tutupi Aksi Kejahatan Karyawan

Dalam amanatnya, Kombes Pol Putu Kholis Aryana menegaskan bahwa keamanan tidak bisa diwujudkan hanya oleh aparat, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

“Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan lintas komunitas. Ini bukan sekadar apel, tetapi wujud silaturahmi dan komitmen bersama menjaga Kota Malang. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita kuat karena kebersamaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai agenda besar yang telah dilalui sepanjang awal tahun 2026 menjadi bukti nyata kekompakan masyarakat Kota Malang dalam menjaga stabilitas keamanan.

Menurutnya, rasa aman merupakan kebutuhan dasar di tengah dinamika yang tidak pasti. Karena itu, keberadaan komunitas menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi kebutuhan bersama. Kehadiran komunitas adalah pemain utama dalam menjaga ketertiban,” tegasnya.

Apel Sabuk Kamtibmas ini juga menjadi upaya memperkuat langkah preventif dan preemtif melalui kolaborasi aktif antara kepolisian dan masyarakat.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk sinergi. Kami mohon doa restu agar Polresta Malang Kota dapat terus bekerja sesuai harapan masyarakat. Kunci utama menjaga kota ini adalah kekompakan kita semua,” imbuhnya.

Sementara itu, menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Polresta Malang Kota menyiapkan pengamanan terpadu untuk mengawal aksi unjuk rasa.

Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Wiwin Rusli, menyampaikan sekitar 500 personel gabungan akan diterjunkan, terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

Diperkirakan aksi tersebut akan diikuti 300 hingga 500 peserta dari elemen buruh dan mahasiswa. Massa dijadwalkan berkumpul di Alun-Alun Merdeka sebelum bergerak menuju Balai Kota Malang sekitar pukul 13.12 WIB.

“Sesuai arahan Kapolresta, setiap elemen masyarakat dipersilakan menyampaikan aspirasi dan akan kami layani dengan baik. Namun, pengamanan tetap kami lakukan maksimal agar kegiatan berlangsung tertib dan kondusif,” kata Wiwin.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan, khususnya di kawasan Jalan Tugu.

“Situasional, jika memungkinkan akan dibuka sebagian. Namun jika arus padat, akan ditutup total,” jelasnya.

Ia menegaskan, pengamanan akan dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif, sehingga aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Apel Besar Sabuk Kamtibmas ini menjadi refleksi bahwa stabilitas keamanan di Kota Malang merupakan hasil kolaborasi erat antara aparat dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus diperkuat, diharapkan Kota Malang tetap menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh warganya.(der)

The post 500 Personel Disiagakan Jelang Aksi Hari Buruh di Kota Malang appeared first on MalangVoice.

Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/741/IX/RES.1.9./2020/UM/SPKT Polda Jatim. Dalam perkara ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jatim juga menahan dua tersangka lain, yakni Choiri MS alias CR dan Fanani alias FN.

Kuasa hukum Tatik, Hely SH MH, menyampaikan kasus ini telah berjalan cukup lama sejak 2020. Ia mengapresiasi langkah tegas aparat kepolisian dalam menangani perkara tersebut.

“Penahanan dilakukan setelah proses konfrontasi para pihak oleh penyidik. Dalam perkara ini, terdapat akta yang diduga dibuat dengan keterangan palsu, menyebut aset Sardo Swalayan di Malang dan Pandaan sebagai harta waris keluarga. Padahal secara hukum, itu merupakan harta bersama,” ujar Hely, Rabu (29/4/2026) malam.

Hely menjelaskan, perkara bermula dari munculnya Akta Kesepakatan Bersama Nomor 7 tertanggal 24 Desember 2016. Akta tersebut diduga dibuat sepihak tanpa melibatkan kliennya, dengan mencantumkan keterangan tidak benar terkait status aset.

Perjalanan kasus ini terbilang panjang. Pada 2021, penyidikan sempat dihentikan melalui penerbitan SP3 oleh Rowassidik Bareskrim Polri. Namun, keputusan itu dibatalkan melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Bangil yang diajukan oleh Tatik.

Tidak berhenti di situ, pihak pelapor juga menempuh jalur perdata hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK). Dalam putusan PK, pengadilan menyatakan akta tersebut batal demi hukum dan menegaskan bahwa Sardo Swalayan merupakan harta bersama.

“Putusan itu sudah inkrah dan menjadi dasar dibukanya kembali perkara pidana. Penyidik kemudian diperintahkan melanjutkan proses hingga pelimpahan ke kejaksaan,” jelas Hely.

Sementara itu, upaya hukum tersangka melalui gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya juga kandas setelah permohonan mereka ditolak.

Hely menilai, langkah penahanan yang dilakukan penyidik telah sesuai ketentuan hukum, baik secara objektif maupun subjektif.

“Penahanan ini penting karena ada dugaan upaya merekayasa bukti baru serta memengaruhi saksi,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan dugaan rekayasa bukti ke Polda Jatim pada Februari 2026. Dengan penahanan para tersangka, diharapkan proses hukum berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum.

“Ini menjadi pelajaran bahwa hukum harus ditegakkan. Semua pihak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkasnya.(der)

The post Babak Baru Perjuangan Tatik, Bos Sardo Ditahan Polda Jatim appeared first on MalangVoice.

Salah satunya aktivitas pengeboran air tanah yang dilakukan oleh PT Esa Suwardhana Tani, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan tanaman hortikultura. Pengeboran air tanah untuk keperluan komersial ini berdampak pada menyusutnya debit air, khususnya pada Sungai Janitri yang berjarak sekitar 300 meter dari titik pengeboran.

Protes keras disampaikan warga Dusun Jurang Kuali, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji. Para warga merapatkan barisan dengan merumuskan lima tuntutan yang disampaikan melalui Pemdes Sumber Brantas. Tuntutan yang disampaikan warga bukan tanpa dasar karena dampak ekologi sejak perusahaan tersebut beroperasi pada 2025 lalu.

“Warga sangat khawatir ke depan sumber air akan semakin habis. Sejak perusahaan mulai beroperasi awal 2025, perubahan ketersediaan air sangat terasa,” ungkap perwakilan warga Sumber Brantas, Neno Pratama.

Menurutnya, warga tak menolak investasi. Apalagi pihak perusahaan melenceng dari perjanjian mengenai kompensasi sumber mata air. Puncak kemarahan warga meledak pada April 2026. Di tengah ketidakpastian debit air yang makin menyusut, PT Esa Suwardhana Thani tiba-tiba mendatangkan alat berat baru ke lokasi. Kehadiran mesin-mesin raksasa ini dilakukan secara diam-diam.

“Logika ekologinya sangat sederhana. Jika air di titik nol ini disedot dari bawah tanah menggunakan teknologi sumur dalam, maka mata air di permukaan, termasuk Sungai Janitri, akan kehilangan daya dorong. Kapiler tanahnya rusak,” jelas dia.

Para warga pun menyampaikan lima tuntutan melalui Pemdes Sumber Brantas. Pertama, warga menuntut agar seluruh dokumen perizinan, kesepakatan, dan perjanjian terkait aktivitas PT Esa Suwardhana Thani dibuka seluas-luasnya ke ruang publik. Kedua, mereka mendesak penghentian sementara (moratorium) seluruh kegiatan pengeboran di lokasi, setidaknya hingga ada jaminan kepastian perlindungan ekologi bagi warga sekitar.

Ketiga, warga menuntut transparansi absolut mengenai izin lingkungan dan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA). Sesuai Undang-Undang Sumber Daya Air, air tanah tidak bisa dieksploitasi tanpa mengkaji daya dukung cekungan air tanah di sekitarnya. Keempat, harus ada realisasi nyata terkait kompensasi bagi lahan pertanian yang terdampak penurunan debit air.

Kelima, dan yang paling esensial, warga menuntut pelibatan aktif masyarakat secara partisipatoris dalam setiap pengambilan kebijakan lingkungan. Warga menilai, selama ini aktivitas perusahaan melanggar prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Menyikapi tuntutan warga, Pemdes Sumber Brantas secara resmi mengeluarkan surat permohonan penghentian sementara kegiatan pembangunan dan pengeboran air yang dilakukan oleh PT Esa Swardhana Thani usai audiensi dengan warga RT 5 RW 6 Gimbo.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 470/75/35.79.02.2009/2026 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Sumberbrantas, Saniman. Penghentian ini dipicu oleh aspirasi warga Gimbo RT 5 RW 6, Dusun Jurang Kuali, yang merasa kesepakatan lama tidak kunjung dihormati. Berdasarkan hasil pertemuan di rumah Ketua RT pada 4 September 2023, terdapat beberapa poin krusial yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Diantaranya kompensasi debit air oleh Perusahaan yang belum direalisasikan. Sesuai aturan atau janji pemberian kompensasi sebesar 10 persen debit air kepada warga dari sumur bor.

Kemudian kurangnya sosialisasi kepada warga mengenai rencana kegiatan pengeboran air tahap kedua. Kemudian kedatangan alat berat yang membuat ketegangan meningkat setelah alat bor air diketahui sudah didatangkan ke lokasi sebelum adanya titik temu dengan warga.

Dalam surat tersebut, Kepala Desa Saniman menegaskan bahwa selaku penanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan warga, pihak desa meminta PT Esa Swardhana Thani untuk segera menghentikan seluruh aktivitas di lapangan.

“Kami memohon kepada Pimpinan PT Esa Swardhana Thani terhitung mulai hari ini untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan rencana pengeboran tersebut sebelum kesepakatan kompensasi 10% debit air dipenuhi serta sosialisasi ke warga dilakukan,” tulis Saniman dalam dokumen resmi tersebut.

Penghentian sementara ini diharapkan menjadi ruang bagi pihak manajemen perusahaan dan perwakilan warga untuk kembali duduk bersama. Hingga berita ini diturunkan, warga Dusun Jurang Kuali tetap bersikeras agar hak-hak mereka atas sumber daya air di wilayah tersebut dijamin sebelum proyek dilanjutkan.

“Selanjutnya pihak Pemerintah Desa Sumberbrantas menyatakan akan terus mengawal proses ini guna memastikan kondusivitas di lingkungan masyarakat tetap terjaga dengan memastikan perjanjian direalisasikan sebelum beroperasional kembali,” pungkasnya.

The post Aktivitas Pengeboran Air Tanah Perusahaan Hortikultura Picu Kekhawatiran Warga Sumber Brantas appeared first on MalangVoice.

Maraknya aksi bunuh di Jembatan Cangar memantik kekhawatiran warga Kecamatan Bumiaji. Para warga mendesak agar ada langkah konkret guna mencegah jatuhnya korban berikutnya di lokasi yang dikenal rawan tersebut. Merespons keresahan itu, pihak pengelola wisata Mikutopia bergerak cepat.

Dinamika Sengketa CMNP dan MNC: Analisis Peran dan Strategi Hukum Lucas vs Hotman

Melalui kuasa hukum Mikutopua, Haitsam Nuril Brantas Anarki dan Bagas Dwi Wicaksono mengaku telah menerima aspirasi langsung dari perwakilan masyarakat dalam sebuah pertemuan yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, berbagai gagasan dibahas secara terbuka. Salah satu solusi yang mengemuka adalah pemasangan pagar pengaman di dua titik jembatan yang selama ini dianggap memiliki risiko tinggi.

“Diskusi berjalan cukup panjang dan konstruktif. Kami menangkap keinginan kuat dari masyarakat agar ada langkah nyata. Salah satu opsi yang dinilai efektif adalah pemasangan pagar pengaman di kedua jembatan tersebut,” ujar Nuril.

Ia menjelaskan, dua jembatan yang dimaksud memiliki karakteristik berbeda, dengan panjang masing-masing sekitar 73 meter dan 44 meter. Keduanya menjadi titik perhatian utama dalam upaya pencegahan. Sementara itu, Bagas menegaskan kesiapan pihaknya untuk segera merealisasikan rencana tersebut. Bahkan, menurutnya, proses pembangunan pagar tidak membutuhkan waktu lama apabila seluruh aspek administratif telah terpenuhi.

“Kami siap bergerak cepat. Secara teknis, pemasangan pagar bisa dilakukan dalam waktu relatif singkat dan tetap memperhatikan aspek estetika jembatan agar tidak merusak keindahan kawasan,” jelasnya.

Langkah cepat yang ditunjukkan Mikutopia ini pun diharapkan mampu menjadi titik awal kolaborasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, sekaligus menekan potensi kejadian serupa di masa mendatang.

Meski demikian, ia mengakui bahwa saat ini kendala utama masih berada pada aspek perizinan. Mengingat lokasi tersebut berada di bawah kewenangan pihak tertentu, maka persetujuan resmi menjadi syarat mutlak sebelum pengerjaan dimulai.

“Jika izin bisa segera diberikan, kami tidak akan menunda. Pemasangan pagar di sisi kiri dan kanan jembatan dengan total panjang lebih dari 200 meter siap kami kerjakan sebagai bentuk komitmen pencegahan,” tegasnya.(der)

The post Tangkap Aspirasi Warga, Mikutopia Siap Pasang Pagar di Jembatan Cangar appeared first on MalangVoice.

Sengketa antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan MNC Group merupakan salah satu perkara korporasi paling kompleks dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya karena nilai ekonominya yang signifikan, tetapi juga karena menyentuh irisan antara hukum perdata, hukum korporasi, dan regulasi perbankan.

Akar persoalan bermula dari transaksi tukar-menukar surat berharga pada tahun 1999, ketika CMNP menukarkan instrumen keuangannya dengan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Bank Unibank senilai USD 28 juta yang difasilitasi oleh pihak MNC.

Permasalahan muncul ketika NCD tersebut tidak dapat dicairkan akibat status Bank Unibank sebagai bank beku kegiatan usaha (BBKU) oleh Bank Indonesia pada tahun 2001, dan kemudian dinyatakan tidak sah melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 376/Pdt/2008.

Dalam konteks hukum, gugatan CMNP terhadap MNC dan Hary Tanoesoedibjo berlandaskan pada konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur PMH—perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas—dalam perkara ini dinilai terpenuhi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan tersebut menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan menawarkan dan mengalihkan instrumen keuangan yang secara regulatif tidak sah dan berisiko tinggi. Fakta bahwa NCD tersebut bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia, khususnya Surat Edaran BI No. 21/27/UPG Tahun 1988, memperkuat posisi bahwa sejak awal transaksi telah mengandung cacat hukum.

Menariknya, majelis hakim juga menerapkan doktrin piercing the corporate veil sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam doktrin ini, tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat ditembus apabila terbukti adanya penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan pribadi atau adanya itikad buruk. Hakim menilai bahwa peran Hary Tanoesoedibjo tidak semata sebagai representasi korporasi, melainkan juga sebagai pengendali yang secara aktif terlibat dalam transaksi bermasalah tersebut.

Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak berhenti pada entitas MNC, tetapi juga menjangkau harta pribadi pengendalinya.
Dari sisi konstruksi kontrak, majelis hakim mengkualifikasikan transaksi tersebut sebagai perjanjian tukar-menukar sebagaimana Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual beli. Klasifikasi ini penting karena berdampak pada penentuan hak dan kewajiban para pihak, khususnya terkait dengan peralihan kepemilikan atas instrumen keuangan. Dalam perspektif ini, siapa yang menguasai fisik surat berharga dianggap sebagai pemilik sah, sehingga beban tanggung jawab beralih kepada pihak yang menerima dan mengendalikan instrumen tersebut.

Strategi hukum yang dibangun oleh kedua belah pihak menunjukkan pendekatan yang sangat kontras. Tim kuasa hukum CMNP, yang dipimpin oleh Lucas, mengedepankan pendekatan substantif dengan menitikberatkan pada ketidaksahan instrumen, peran aktif tergugat sebagai beneficial owner, serta konstruksi PMH yang diperkuat dengan doktrin piercing the veil.

Lucas juga secara efektif menangkis berbagai eksepsi, termasuk daluwarsa dengan merujuk Pasal 1976 KUHPerdata, serta menepis asas nebis in idem dengan membedakan objek sengketa antara perkara sebelumnya dan gugatan saat ini.

Sebaliknya, strategi yang dibangun oleh Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum MNC lebih berfokus pada pendekatan formil dan pembatasan tanggung jawab. Ia menempatkan MNC sebagai pihak perantara atau arranger yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam aliran dana maupun penerbitan instrumen. Argumen ini diperkuat dengan dalil bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah Bank Unibank sebagai penerbit NCD. Selain itu, MNC juga mengajukan eksepsi kurang pihak dan daluwarsa, serta mempertanyakan validitas konstruksi hukum yang digunakan oleh penggugat.

Namun demikian, pendekatan ini menghadapi kelemahan mendasar. Dalam praktik, ketika pihak utama seperti Unibank sudah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena status hukumnya, maka tanggung jawab berpotensi dialihkan kepada pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam terjadinya transaksi. Di sinilah hakim melihat adanya keterkaitan erat antara tindakan korporasi dan keputusan pengendali, sehingga dalil sebagai “perantara” menjadi kurang meyakinkan secara yuridis.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian gugatan CMNP dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar USD 28 juta serta immateriil sebesar Rp50 miliar, sekaligus menolak tuntutan bunga majemuk dan dwangsom, menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kehati-hatian yudisial.

Penerapan bunga 6% per tahun mencerminkan standar kewajaran dalam praktik peradilan, sementara penolakan terhadap uitvoerbaar bij voorraad mengindikasikan kehati-hatian dalam eksekusi putusan yang masih berpotensi berubah di tingkat banding.
Ke depan, arah perkara ini akan sangat ditentukan oleh proses banding dan kasasi.

Pihak MNC kemungkinan akan menitikberatkan pada aspek formil seperti daluwarsa, kesalahan penerapan doktrin piercing the corporate veil, serta tidak lengkapnya pihak tergugat. Di sisi lain, CMNP akan berupaya mempertahankan konstruksi PMH dan memperkuat pembuktian mengenai peran aktif tergugat dalam transaksi yang merugikan.
Sebagai refleksi, perkara ini memberikan pelajaran penting bagi praktik hukum korporasi di Indonesia.

Pertama, pentingnya kehati-hatian dalam transaksi keuangan, khususnya yang melibatkan instrumen kompleks dan lintas entitas. Kedua, penguatan prinsip bahwa badan hukum tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab apabila terdapat itikad buruk. Ketiga, pentingnya strategi litigasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga mampu mengelola narasi publik dan persepsi hukum.

Pada akhirnya, sengketa ini bukan sekadar pertarungan hukum antara dua korporasi besar, melainkan juga ujian terhadap konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dan korporasi di Indonesia. Apakah doktrin piercing the corporate veil akan semakin menguat dalam praktik, atau justru dibatasi dalam putusan tingkat lanjut, akan menjadi preseden penting bagi perkembangan hukum bisnis nasional ke depan.

The post Dinamika Sengketa CMNP dan MNC: Analisis Peran dan Strategi Hukum Lucas vs Hotman appeared first on MalangVoice.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, AKP Rakhmad Aji Prabowo mengatakan, selain MAS dan AFR sebagai pelaku utama pembakar gudang, ada tiga karyawan lain yang diamankan, yakni DS, EKF, dan PAO.

Rakhmad Aji menyebut peran ketiga pelaku yang lain memiliki keterlibatan dengan dua pelaku utama.

“Ketiganya kami amankan berdasarkan penyelidikan dari dua pelaku yang lain. Mereka kedapatan terlibat pidana penggelapan dalam jabatan,” kata Aji, Rabu (29/4).

Aji menjelaskan penggelapan dalam jabatan itu berkaitan dengan penjualan filter rokok secara diam-diam tanpa diketahui PT secara resmi. Para pelaku sudah melakukan aksinya sejak Oktober 2025 lalu dilanjutkan pada Januari 2026 sampai terjadinya kebakaran.

“Para tersangka mengambil sejumlah filter rokok tanpa seizin PT Gaganeswara. Kemudian setelah diambil diiklankan dijual di FB. Selanjutnya untuk total kerugian dari PT Geganeswara kebakaran dan penggelapan sekitar Rp7 miliar,” jelasnya.

Pada aksi terakhir mereka menjual filter rokok sebanyak 80 tray senilai Rp72 juta. Sedangkan total filter rokok yang dijual mencapai sekitar 500 tray atau setara dengan Rp950 juta.

“Hasilnya dibagi rata ke lima tersangka dengan perhitungan antara AFR mendapat Rp32 juta, MAS Rp27 juta, EKF Rp7 juta, PAO Rp2 juta, dan Ds Rp4 juta,” imbuhnya.

Rakhmad Aji menjelaskan, modus yang dilakukan para tersangka ini hampir terendus pihak PT Gaganeswara saat audit. Sehingga mereka merencanakan membakar gudang untuk menyembunyikan pidana penggelapan dalam jabatan.

Pada saat hari kejadian, Jumat 24 April lalu, kedua pelaku utama MAS dan AFR menunggu lokasi gudang sepi ketika pulang jam kerja. Mereka kemudian menyiapkan satu botol minuman plastik berisi pertalite serta obat nyamuk bakar dan kapas.

“Rencananya dibuat seolah-olah gudang terbakar alami. Kedua pelaku tadi sebelumnya sudah mematikan CCTV agar aksinya tidak terekam, tapi ternyata CCTV masih berfungsi dan kami jadikan untuk bahan penyelidikan,” tegasnya.

Selain bahan bekas kebakaran di gudang serta filter rokok, polisi ikut menyita mobil box yang digunakan para pelaku mengirimkan barang untuk dijual secara diam-diam.

Kini kelimanya masih mendekam di balik jeruji tahanan Polresta Malang Kota. Tersangka MAS dan AFR dikenai pasal 308 UU Ri No 1 Tahun 2023 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun.

Sedangkan tiga tersangka lain, yakni DS, EKF, dan PAO dikenai Pasal 488 UU RI no 1 2023 KUHP subsider Pasal 486 juncto Pasal 20 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.(der)

The post Rugi Rp7 Miliar, Gudang Rokok di Malang Dibakar untuk Tutupi Aksi Kejahatan Karyawan appeared first on MalangVoice.

Proyek ini menjadi bagian dari program strategis Pemerintah Kota Malang untuk membenahi kawasan perdagangan agar lebih tertata. Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, memastikan pekerjaan fisik baru akan dimulai setelah seluruh proses relokasi lapak selesai dilakukan.

Menurutnya, jadwal pelaksanaan proyek telah melalui perhitungan matang agar pengerjaan berjalan efektif dan sesuai target. Pekerjaan direncanakan dimulai pada pekan keempat Mei dengan durasi total sekitar enam hingga tujuh bulan.

Karyawan Suket Teki Jadi Penyebab Kebakaran Gudang

“Kita rencanakan minggu keempat bulan Mei. Waktunya antara 6 sampai 7 bulan total semuanya,” ujar Dandung, Selasa (28/4/2026).

Dengan target tersebut, penataan Pasar Gadang diproyeksikan rampung paling lama tujuh bulan sejak pekerjaan dimulai. Selain memperbaiki infrastruktur, proyek ini juga bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

Tak hanya itu, penataan ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas yang selama ini kerap terjadi di sekitar kawasan pasar.

Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, proses pengadaan akan langsung dilakukan begitu tahap pembersihan selesai. Langkah ini dinilai penting guna menghindari jeda waktu yang bisa menghambat pekerjaan di lapangan.

“Setelah kita pastikan proses pembersihan ini selesai, segera kita lakukan pengadaannya,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menyusul kenaikan harga material konstruksi. Meski demikian, total anggaran proyek tetap dipertahankan sebesar Rp14,9 miliar.

Penyesuaian dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan kebutuhan utama. Beberapa pekerjaan yang dinilai belum mendesak akan ditunda sementara, serta dilakukan penyesuaian nilai satuan pada sejumlah material.

“Anggaran tidak naik karena sudah ditetapkan Rp14,9 miliar. Jadi kita sesuaikan mana yang kurang dibutuhkan untuk sementara tidak kita lakukan dulu,” paparnya.

Dalam pelaksanaannya, proyek tidak akan menutup total akses jalan di sekitar Pasar Gadang. Sistem pengerjaan dilakukan secara bertahap dengan metode pembagian sisi jalan, sehingga lalu lintas tetap bisa berjalan meski terbatas.

Dandung menjelaskan, pengerjaan kemungkinan akan dimulai dari sisi selatan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar sisi lain masih dapat difungsikan sebagai jalur kendaraan.

“Kita kerjakan per sisi. Satu sisi dikerjakan, sisi lainnya tetap bisa dilalui. Jadi meskipun masih dalam kondisi berlubang, akses jalan tetap bisa digunakan,” ungkapnya.

Skema ini dianggap krusial mengingat kawasan Pasar Gadang merupakan salah satu jalur vital dengan mobilitas tinggi, baik untuk aktivitas perdagangan maupun lalu lintas harian masyarakat.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap dampak kemacetan selama proyek berlangsung dapat diminimalkan. Lebih jauh, penataan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembenahan sistem lalu lintas serta aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Ke depan, Pasar Gadang diharapkan mampu menjadi kawasan perdagangan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat Kota Malang.(der)

The post Proyek Rp14,9 M Penataan Pasar Gadang Dimulai Mei, Ini Skemanya appeared first on MalangVoice.

Kekalahan telak Singo Edan ini menambah daftar panjang rekor buruk pertemuan dua tim di Derby Jatim. Hasil ini juga disayangkan manajemen Arema.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyatakan rasa kecewa yang mendalam dan menegaskan bahwa hasil ini menjadi alarm keras untuk pembenahan internal tim.

Pria yang akrab disapa Inal ini menegaskan bahwa manajemen berada di barisan yang sama dengan Aremania. Ia menuntut tanggung jawab nyata dari seluruh jajaran pelatih dan pemain atas performa di lapangan.

“Untuk itu kami instruksikan secara tegas kepada tim agar empat laga tersisa harus menghasilkan poin maksimal sebagai pembuktian profesionalisme mereka,” ujar Inal.

Selain itu, manajemen secara objektif mengakui adanya kendala teknis yang mempengaruhi stamina punggawa Singo Edan.

Jadwal yang sangat padat—termasuk melakoni dua laga big match beruntun melawan Persib dan Persebaya—diakui cukup menguras fisik pemain.

Selain itu, ketidakpastian terkait venue pertandingan yang sempat berubah-ubah sebelum laga turut memecah konsentrasi support system klub.

Inal berharap hal ini menjadi catatan bagi operator liga ke depannya terkait Rest Period yakni Perlunya pertimbangan jeda istirahat yang ideal bagi tim yang melakoni laga tensi tinggi.

“Serta kepastian Venue yakni Kepastian lokasi pertandingan derbi sangat krusial bagi kesiapan mental dan logistik klub,” papar Inal.

Mewakili klub, Inal menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Aremania dan seluruh pecinta bola di Malang Raya.

Ia mengapresiasi cara Aremania dalam menyampaikan kritik yang konstruktif dan tetap menjaga kondusifitas.

“Kami berterima kasih kepada Aremania yang luar biasa dalam memberikan dukungan serta tetap respect dengan menyampaikan evaluasi secara elegan. Kami mengajak semua pihak untuk melihat ini murni sebagai persoalan teknis sepak bola,” tandasnya.(der)

The post Manajemen Arema Sayangkan Hasil Buruk Lawan Persebaya, Tuntut Evaluasi appeared first on MalangVoice.

Kasihumas Polresta Malang Kota, Ipda Lukman Sobikhin, mengatakan, berdasarkan penyelidikan mulai menggali keterangan saksi, rekaman CCTV serta dari bukti lain mengarah kepada terduga karyawan PT Gaganeswara sendiri.

“Betul dua pelaku (karyawan) sudah diamankan,” kata Lukman, Selasa (28/4).

Dua pelaku yang diamankan antara lain MAS (26) warga Bali dan AFR (27) warga Kota Malang.

Polisi menggencarkan penyelidikan usai kebakaran terjadi. Pemilik gudang menilai ada kejanggalan yang terjadi saat terjadinya kebakaran sehingga langsung melapor ke polisi.

Dari pengakuan tersangka, aksi nekat pembakaran dilakukan, karena kedua karyawan tersebut ingin menutupi kejahatan penggelapan yang mereka lakukan.

“Motifnya, pelaku ini bersam teman-temannya empat orang melakukan penggelapan barang di gudang. Barang yang digelapkan adalah filter rokok,” tuturnya.

Demi menutupi aksi bejat tersebut, pelaku bersama teman-temannya menciptakan kebakaran hebat untuk menghanguskan seluruh barang bukti yang ada di gudang.

“Untuk menutupi kejahatannya, pelaku sengaja membakar agar jumlah barang yang berkurang tidak ketahuan,” tutupnya.(der)

The post Karyawan Suket Teki Jadi Penyebab Kebakaran Gudang appeared first on MalangVoice.

Dari total 24 desa/kelurahan di Kota Batu, masih terdapat empat desa/kelurahan yang belum melakukan pembangunan. Empat wilayah yang masih belum memulai pembangunan tersebut adalah Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, Desa Sidomulyo dan Desa Pesanggrahan. Kendala utama yang dihadapi masih berkaitan dengan ketersediaan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi gerai.

Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kota Batu mencatat, sebanyak 20 desa dan kelurahan sudah memulai pembangunan gerai KDMP. Bahkan, beberapa di antaranya telah menuntaskan pembangunan fisiknya. Program nasional ini dituangkan dalam Inpres nomor 9 tahun 2025. Pemerintah pusat menargetkan pendirian 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Kota Batu menjadi salah satu dari lima daerah di Jawa Timur yang akan menjadi model percontohan program ini. Hadirnya badan usaha ini menjadi wadah penguatan ekonomi desa sekaligus membangun kemandirian masyarakat guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehingga turut berperan sebagai ujung tombak dalam menggerakkan ekonomi desa di Kota Batu.

Kepala Bidang Koperasi Diskumperindag Kota Batu, Muhammad Ghufron Sholihin menjelaskan, bahwa perkembangan terbaru terjadi di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu. Desa tersebut menjadi wilayah terakhir yang memulai pembangunan gerai KDMP pada bulan ini.

“Terakhir di Oro-Oro Ombo, tepatnya dibangun di Jalibar. Bulan ini sudah dilakukan peletakan batu pertama,” ujar Ghufron.

Ia menambahkan, setelah pembangunan fisik berjalan, tahapan berikutnya adalah pemenuhan sarana dan prasarana gerai. Namun proses tersebut masih menunggu distribusi perlengkapan dari pihak penyedia, yakni Agrinas.

Tahap awal pengadaan sarana difokuskan pada perlengkapan di dalam gerai, seperti rak dan peralatan penunjang operasional lainnya. Meski beberapa gerai sudah selesai dibangun, hingga kini sebagian besar masih belum mendapatkan pengisian sarana dan prasarana.

Sejauh ini, baru satu gerai yang telah menerima sebagian fasilitas. Gerai KDMP di Kelurahan Dadaprejo sudah mendapatkan satu unit truk operasional serta fasilitas rak untuk mendukung aktivitas di dalam gerai.

Pengawas Bidang Koperasi Diskumperindag Kota Batu, Hendry Son menyampaikan, bahwa pihaknya belum bisa memastikan jadwal distribusi sarana dan prasarana secara menyeluruh.

“Pengiriman perlengkapan masih menunggu dari pihak penyedia, sehingga belum dapat dipastikan kapan seluruh gerai akan mendapatkan fasilitas lengkap,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemkot Batu terus mendorong percepatan pembangunan KDMP di seluruh wilayah. Baik bagi desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan maupun yang sudah berjalan agar segera menuntaskan tahapan fisiknya.

Upaya percepatan tersebut dilakukan karena pembangunan KDMP memiliki target waktu nasional. Program ini ditargetkan rampung pada Maret 2026 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Dengan tenggat waktu tersebut, capaian pembangunan di Kota Batu masih perlu dikejar. Terutama pada wilayah yang hingga kini belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Pemerintah daerah berharap proses pembangunan bisa segera merata sehingga operasional KDMP dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Wali Kota Batu, Nurochman menambahkan, progres KDMP di Kota Batu berjalan relatif merata dan selaras dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa.

Namun demikian, Cak Nur sapaan Nurochman mengingatkan agar kehadiran KDMP tidak menjadi ancaman bagi pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu tumbuh. Ia menegaskan, koperasi harus ditempatkan sebagai penguat ekosistem ekonomi desa, bukan pesaing yang mematikan usaha warga.

“Koperasi ini harus memperkuat ekonomi desa, bukan mematikan usaha masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus direncanakan secara matang, profesional dan berbasis pemetaan potensi lokal,” tegas Cak Nur.(der)

The post Lahan Terbatas, Pembangunan KDMP Belum Merata appeared first on MalangVoice.

Adapun perjalanan kereta api yang dibatalkan adalah KA 94–91 Jayabaya relasi Malang – Pasarsenen.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan, KAI memahami pembatalan perjalanan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Namun demikian, langkah tersebut diambil sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mengutamakan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api, sekaligus mendukung kelancaran proses penanganan di lokasi kejadian.

Ia menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasional KAI. KAI Daop 8 juga menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang atas pembatalan keberangkatan tersebut.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan perjalanan kereta api pada 28 April 2026. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan perjalanan,” ujar Mahendro.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan, KAI memastikan bahwa pelanggan yang terdampak berhak memperoleh pengembalian bea tiket secara penuh (100%), di luar bea pesan.

Proses pembatalan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI maupun di loket stasiun. Selain itu, pelanggan juga diberikan opsi untuk melakukan penjadwalan ulang perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KAI akan terus menyampaikan pembaruan informasi secara berkala terkait perkembangan operasional perjalanan kereta api. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center 121, WhatsApp 0811-2223-3121, atau melalui kanal resmi KAI lainnya.

KAI mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kepercayaan pelanggan, serta berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, andal, dan terpercaya.(der)

The post KAI Daop 8 Batalkan Perjalanan KA Jayabaya Malang Tujuan Pasarsenen appeared first on MalangVoice.

Kejadian yang menjadi sorotan publik itu diharapkan tak terjadi di Kota Malang. Karena itu Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengistruksikan jajarannya untuk mengawasi operasional daycare.

“Saya sudah minta kepada Dinas Pendidikan dan Perizinan untuk menindaklanjuti dan mempelajari kasus yang ada di Yogyakarta, termasuk dengan Dinas Kesehatan,” katanya, Selasa (28/4).

Dari laporan OPD terkait, Wahyu mengetahui memang ada daycare di Kota Malang yang belum berizin. Karena itu, ia meminta pengelola daycare segera mengurus perizinan tersebut dan melapor ke pemkot.

“Karena terkait dengan daycare ini ada beberapa tempat yang belum berizin dan Kota Malang memang ada beberapa lokasi. Saya sudah saya perintahkan untuk segera melaporkan dan juga mengecek terkait dengan perizinannya, apa yang dilakukan disana, tenaga tenaganya seperti apa,” tegasnya.

Dalam praktik pengawasan, Wahyu juga melibatkan perangkat wilayah mulai tingkat lurah hingga camat. Apabila masih ditemukan daycare belum memenuhi izin, Pemkot Malang akan bertindak tegas.

“Saya minta semua kolaborasi untuk mengawasi. Kalau sudah memenuhi persyaratan, tentu bisa beroperasi (daycare). Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, ya kami suruh hentikan,” tandasnya.(der)

The post Pemkot Malang Awasi Operasional Daycare Buntut Kasus di Yogyakarta appeared first on MalangVoice.

Dalam kasus itu belasan pengasuh termasuk pimpinan di Daycare Little Aresha sudah ditetapkan tersangka oleh Polresta Yogyakarta.

Suryadi menyatakan sangat prihatin sekaligus menegaskan pentingnya langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terjadi di Kota Malang.

Suryadi mengaku sangat terpukul saat melihat video yang beredar di media sosial, di mana seorang anak diperlakukan tidak manusiawi.

“Saya sangat sedih dan marah melihat itu. Anak yang seharusnya dilindungi justru diperlakukan seperti hewan. Itu sangat keji dan tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun,” tegasnya.

Ia menekankan Kota Malang tidak boleh kecolongan terhadap kasus serupa. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Malang untuk segera melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh daycare yang beroperasi, baik dari sisi perizinan maupun standar operasionalnya.

“Kita harus pastikan semua daycare yang ada benar-benar sudah berizin dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada yang luput dari pengawasan,” ujarnya.

Selain itu, Suryadi juga mendorong adanya penguatan sistem pengawasan, termasuk memastikan aspek keamanan dan kenyamanan anak terpenuhi secara maksimal. Ia mengusulkan agar setiap daycare diwajibkan memiliki fasilitas CCTV yang dapat diakses oleh orang tua.

“Ke depan, saya mendorong agar setiap daycare memiliki CCTV yang terhubung dengan orang tua. Ini penting agar orang tua bisa memantau langsung aktivitas anaknya, sekaligus memberikan rasa aman dan transparansi dalam pengasuhan,” jelasnya.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan orang tua sebagai bagian dari kontrol sosial.

Suryadi menegaskan perlindungan anak adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ia berharap semua pihak, baik pemerintah, pengelola daycare, maupun masyarakat, memiliki komitmen yang sama untuk memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan layak.

“Kota Malang tidak boleh ada kejadian seperti itu. Kita harus pastikan anak-anak kita terlindungi dengan baik, karena mereka adalah masa depan kita,” pungkasnya.(der)

The post Malang Jangan Sampai Kecolongan! Komisi D Minta Pemkot Pantau Menyeluruh Lokasi Daycare appeared first on MalangVoice.

Pengukuhan ini mendapat apresiasi langsung dari Utusan Khusus PBB untuk Isu Air, Retno Lestari Priansari Marsudi. Kehadiran mantan Menteri Luar Negeri RI periode 2014–2024 itu menjadi sorotan dalam Wisuda ke-121 UMM yang digelar Selasa (28/4/2026).

Dalam orasi ilmiahnya, Retno menyampaikan penghargaan tinggi terhadap kontribusi UMM, khususnya dalam riset dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pengelolaan air berkelanjutan.

Sekda Kota Malang Ajak ASN Terapkan Bike to Work, Hemat BBM dan Sehat

“UMM konsisten mendorong pengembangan ekosistem perairan, tidak hanya dari sisi pelestarian, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah-langkah kecil yang dilakukan kampus ini menjadi bagian penting dari solusi global,” ujarnya, disambut tepuk tangan ribuan wisudawan dan keluarga.

Retno juga mengingatkan kondisi darurat yang tengah dihadapi dunia terkait krisis air. Ia mengungkapkan bahwa pada 2023, dunia kehilangan sekitar 600 gigaton gletser akibat perubahan iklim. Selain itu, dalam satu dekade terakhir, 80–90 persen bencana alam didominasi banjir.

Pada 2024 saja, banjir berdampak pada 400 juta orang dan menyebabkan kerugian ekonomi hingga 550 miliar dolar AS. Sementara itu, ancaman kekeringan diproyeksikan memaksa 700 juta orang mengungsi pada 2030 dan berpotensi memengaruhi tiga perempat populasi dunia pada 2050.

Tak kalah mengkhawatirkan, sebanyak 2,2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses terhadap air minum yang aman, yang berdampak pada meningkatnya risiko penyakit akibat sanitasi buruk.

“Krisis air ini juga mengancam ketahanan pangan global, mengingat 70 persen air tawar digunakan untuk sektor pertanian,” tegas Retno.

Melalui mandat UNESCO Chair tersebut, ia berharap UMM dapat terus mengembangkan inovasi di bidang teknologi air, mulai dari efisiensi penggunaan, daur ulang, desalinasi, hingga sistem pendingin hemat air.

Sementara itu, Rektor UMM, Prof. Dr. Nazaruddin Malik, menegaskan bahwa arah pengembangan kampus kini tidak hanya berfokus pada capaian akademik. UMM mengintegrasikan pembelajaran berbasis ekosistem melalui program Center of Excellence, dengan pengelolaan air sebagai salah satu prioritas utama.

“Pengelolaan air yang kami kembangkan tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi menjadi solusi berkelanjutan yang langsung dirasakan masyarakat. Kolaborasi lintas institusi menjadi kunci untuk menghadirkan akses air yang lebih layak,” jelasnya.

Menurut Nazaruddin, capaian ini menjadi bukti bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis, tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Di akhir sambutannya, ia berpesan kepada para wisudawan untuk membawa semangat pelestarian lingkungan ke tengah masyarakat. Mandat UNESCO yang diterima UMM, lanjutnya, bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah besar.

“Lulusan UMM harus menjadi agen perubahan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga peduli terhadap keberlanjutan bumi dan masa depan peradaban,” pungkasnya.(der)

The post UMM Raih Mandat UNESCO Chair 2026, Retno Marsudi Soroti Krisis Air Dunia di Wisuda ke-121 appeared first on MalangVoice.

Menyambut agenda itu, kegiatan sosialisasi digelar guna menyamakan persepsi terkait persyaratan sehingga transparansi dan integritas SPMB 2026 bisa tercapai.

Kepala Dindik Kota Batu, Alfi Nurhidayat mengatakan SPMB bukan hanya rutinitas tahunan sekolah untuk menerima murid baru. Tetapi bentuk upaya pemberian layanan terbaik guna memudahkan para orang tua yang putra-putrinya akan meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya. Karena banyak dari para orang tua tersebut juga memiliki kesibukan.

Polisi Ciduk Pencuri Belasan Keping Emas di Ngantang

Untuk menunjang penyelenggaraan SPMB 2026 Kota Batu yang transparan dan berintegritas Dindik Kota Batu telah melaksanakan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri Tahun Ajaran 2026/2027. Dalam sosialisasi, Dindik menggandeng Inspektorat Kota Batu untuk memberikan materi penyuluhan anti korupsi.

“Kita melibatkan seluruh Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP, dan juga Kepala Desa, Lurah agar SPMB berintegritas 2026 bisa diwujudkan di Kota Batu,” ujar Alfi.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi yang disampaikan berpedoman pada Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain itu juga ada Surat Edaran Wali Kota Batu Nomor : 700/ 4/ 35.79.300/ IX/2026 tentang pencegahan korupsi PPDB di Kota Batu.

“Setelah sosialisasi, kità lanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen tertulis untuk jujur, transparan, dan profesional dalam menjalankan tugas,” jelas Alfi.

Selain layanan SPMB, Dindik Kota Batu juga telah menyelenggarakan sosialisasi terkait pelayanan disabilitas di lingkungan pendidikan. Hal ini diwujudkan dengan adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Adapun sosialisasi adanya ULD ini disampaikan kepada perwakilan 1 guru dan 1 wali murid dari semua sekolah jenjang TK sampai SMP se-Kota Batu. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ada di Kota Batu

Dindik juga membuka akses pendidikan setinggi-tingginya bagi pelajar yang hendak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini menindaklanjuti visi Mbatu Sae dimana Pemkot Batu mendorong program strategis 1000 Sarjana sebagai motor penggerak berbasis intelektualitas.

Program 1000 Sarjana ini juga menjadi harapan baru bagi perempuan di Kota Batu untuk meningkatkan emansipasinya. Seperti dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Fauziyah Nurochman yang menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci utama agar perempuan Batu tidak hanya berdaya secara sosial. Namun juga bisa mandiri secara ekonomi dan relevan dengan tantangan global.

“Perjuangan RA Kartini dahulu adalah tentang hak pendidikan. Hari ini, Pemkot Batu mewujudkannya melalui akses beasiswa agar perempuan-perempuan kita mampu menembus batas, menjadi sarjana, dan kembali untuk membangun daerahnya,” ujar Siti Fauziyah.

Di Kota Batu, katanya, perempuan telah menunjukkan kiprah nyata di berbagai sektor. Dimulai dari pelaku UMKM, tenaga kesehatan, hingga pemimpin di berbagai tingkatan birokrasi.

“Penguatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan literasi digital menjadi fokus utama agar perempuan tetap kompetitif menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas dia.(der)

The post Dindik Kota Batu Pastikan SPMB Berjalan Transparan, Sosialisasi Digencarkan appeared first on MalangVoice.

Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah Bapenda Kota Malang, Syarif Hidayat, mengungkapkan hingga 15 April 2026, realisasi opsen PKB mencapai Rp35.495.130.900 atau sekitar 26,85 persen dari target. Sementara itu, opsen BBNKB tercatat sebesar Rp13.474.698.000 atau 22,25 persen.

“Untuk PKB dan BBNKB sampai pertengahan April ini sudah menunjukkan tren positif,” ujar Syarif.

Upaya Jemput Bola Bapenda Singgah Perumahan Dinantikan Masyarakat

Menurutnya, capaian tersebut cukup menjanjikan sebagai modal awal untuk mengejar target pendapatan tahunan, meski kondisi ekonomi masih dinamis. Ia juga menilai, peningkatan ini tidak lepas dari strategi kolaboratif yang dijalankan bersama berbagai pihak.

Bapenda Kota Malang, lanjut Syarif, terus memperkuat sinergi dengan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Kota Malang. Kolaborasi lintas instansi ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

“Prinsipnya kami tetap membantu dan berkolaborasi sesuai tugas dan kewenangan yang melekat di Samsat Malang Kota,” jelasnya.

Selain itu, Bapenda juga mengintensifkan program jemput bola guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membuka layanan pembayaran PKB dan BBNKB khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Layanan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 April 2026 mulai pukul 08.00 WIB di Balai Kota Malang. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Malang.

Tak hanya melayani pajak kendaraan, dalam kegiatan tersebut Bapenda juga membuka layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini dilakukan untuk memberikan kemudahan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Dalam rangka HUT ke-112 Kota Malang, kami juga membuka pelayanan PBB,” imbuhnya.

Melalui berbagai inovasi layanan, terutama program jemput bola, Bapenda Kota Malang optimistis realisasi pendapatan dari sektor opsen pajak akan terus meningkat. Langkah ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan.(Der)

The post Tren Positif Pajak Kendaraan di Awal 2026, Bapenda Kota Malang Genjot Layanan Jemput Bola appeared first on MalangVoice.

Dari jumlah tersebut, dua di antaranya peserta dari luar daerah. Mereka berasal dari pihak eksternal Pemkot Batu, satu pejabat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan satu lagi dari Pemerintah Kabupaten Malang. Adapun delapan peserta yang lain merupakan pejabat senior di lingkungan Pemkot Batu.

Razia Gabungan di Lapas Kelas I Malang, Sejumlah Barang Temuan Diamankan

Panitia seleksi (Pansel) JPTP Sekda Kota Batu akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan serta kesesuaian dokumen seluruh pelamar. Proses ini untuk memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) tersebut. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 5 Mei mendatang.

“Tentu saja para pelamar harus berkompeten dari memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Verifikasi administrasi ini mulai dari kepangkatan, usia, hingga rekam jejak jabatan,” terang Pj Sekda Pemkot Batu, Eko Suhartono.

Ia merinci sejumlah kriteria mengikuti selter Sekda. Syarat kepangkatan, peserta seleksi minimal Pembina Tingkat I (IV/b). Syarat lainnya harus telah memiliki pengalaman jabatan sekurang-kurangnya lima tahun pada jabatan pimpinan tinggi.

Adapun untuk rekam jejak integritas, setiap peserta diwajibkan melampirkan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025. Poin ini penting dan harus dipenuhi untuk memastikan calon Sekda memiliki kedisiplinan administrasi serta transparansi atas kekayaan yang dimiliki.

Selanjutnya para peserta yang lolos seleksi administrasi nantinya harus melewati serangkaian tahapan uji kompetensi yang ketat. Setelah seleksi administrasi maka tahapan akan dilanjutkan dengan tahapan assesment atau uji kompetensi, penulisan makalah hingga tes wawancara.

“Tahapan assessment akan dilaksanakan pada 11–12 Mei 2026. Selanjutnya, peserta akan mengikuti uji gagasan dan wawancara pada 18–19 Mei 2026. Peserta juga harus mengikuti tes kesehatan dan tes narkoba yang akan dilaksanakan pada 20–21 Mei 2026,” urai Eko.

Tidak hanya itu, peserta juga diminta menyusun makalah berisi gagasan orisinal sepanjang 8 hingga 10 halaman. Makalah tersebut akan menjadi bagian dari penilaian awal untuk mengukur kemampuan konseptual dan visi kepemimpinan calon Sekda. Dan hasil akhir seleksi terbuka ini akan diumumkan pada 5 Juni 2026.

Eko berharap proses seleksi ini dapat berjalan transparan dan akuntabel demi menghasilkan sosok Sekda yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial mumpuni. Selain itu sekda terpilih juga harus mampu menjadi jembatan antara kebijakan eksekutif dan pelaksanaan di lapangan.

Dari 10 nama pendaftar kini akan disaring hingga tiga besar. Dan untuk sekda terpilih yang akan mendampingi kepemimpinan di Kota Batu harus memiliki figur yang loyal dan inovatif. Selain itu sosok sekda definitif yang baru juga harus memiliki kemampuan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam memajukan Kota Wisata Batu.

“Adanya pendaftar dari luar daerah ini membuktikan bahwa posisi Sekda Kota Batu memiliki daya tarik strategis. Hal ini juga sesuai dengan prinsip seleksi terbuka,” imbuh dia.(der)

The post 10 Pelamar Berebut Kursi Sekda Kota Batu, 2 Diantaranya dari Luar Daerah appeared first on MalangVoice.

Pleno Musancab VI di Kota Malang dipimpin langsung DPD PDI Perjuangan Jatim serta dihadiri perwakilan DPP PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Jatim, I Made Riandiana Kartika, mengatakan, Musancab di Kota Malang sangat spesial karena berlangsung cepat dengan persiapan yang sangat baik.

Pantau Langsung MBG Prasmanan Perdana di MIN 2, Wali Kota Malang Ikut Makan Bareng Siswa

“Kota Malang ini menjadi lokasi ke-36 dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Setelah ini tinggal Sumenep dan Surabaya. Waktu demisioner di Kota Malang sangat cepat, tidak sampai satu jam saja selesai dan disusul pelantikan pengurus PAC yang baru,” kata Made usai pembukaan Musancab VI DPC PDI Perjuangan Kota Malang.

Selain itu ia mengatakan dari 55 orang pengurus PAC yang baru ini rata-rata memiliki wajah baru. Termasuk di dalamnya ada perempuan, gen Z dan milenial.

Made menyebut kebijakan ini merupakan arahan langsung dari pimpinan DPD PDI Perjuangan Jatim yang meminta keterlibatan anak-anak muda dalam perpolitikan.

Setiap Pengurus Anak Cabang (PAC) diwajibkan memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan atau setidaknya empat orang dari total 11 pengurus.

Selain itu Setiap struktur PAC diwajibkan memiliki minimal tiga kader berusia di bawah 35 tahun. Bahkan, salah satu dari mereka harus menempati posisi strategis sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara (KSB).

“Kami ingin anak muda tidak hanya jadi pelengkap saja, tapi berperan penting di pengurusan partai. Dengan begitu generasi muda terlibat di kegiatan politik untuk ikut bersama-sama memikirkan nasib bangsa ini,” jelasnya.

Setelah dilantik, para kader muda akan diwajibkan mengikuti tahapan kaderisasi, mulai Kader Pratama, Kader Madya, Kader Utama hingga Kader Pemerintahan.

Langkah ini diambil agar saat tongkat estafet kepemimpinan diserahkan, generasi penerus sudah memiliki kematangan wawasan kebangsaan dan pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan.

Ketua DPC PDIP Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan apresiasi atas jalannya konsolidasi partai yang dinilai sangat solid.

Menurutnya, proses pemilihan kepengurusan yang berlangsung cepat menjadi indikator kuatnya komunikasi dan kedekatan antar kader di berbagai wilayah.

“Kami melihat konsolidasi berjalan sangat baik. Ini menunjukkan kesolidan kader di Kota Malang,” ujarnya.

Amithya juga menegaskan pentingnya menjaga komposisi inklusif dalam kepengurusan, dengan target keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan milenial sekitar 20 persen.

Ia menilai kehadiran kader muda akan membawa perspektif baru dalam memahami persoalan masyarakat sekaligus memperkaya proses advokasi partai.

“Mereka ini adalah fresh air buat kita, sehingga ada atmosfer baru yang mewarnai struktur partai dan pengaderan kita,” tandasnya.(der)

The post Musancab VI PDI Perjuangan Kota Malang, Libatkan Generasi Muda di Tingkat PAC appeared first on MalangVoice.

Gelaran Rembuk Ekologi diikuti 100 peserta dari berbagai latar belakang. Mulai dari dari perwakilan Perum Perhutani, pengelola Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) se-Kecamatan Bumiaji, kalangan pemerintahan, akademisi hingga tokoh masyarakat.

Kebaya Merah Sukarni, Simbol Perjuangan Perempuan di Tengah Jalanan di Hari Kartini

Forum strategis ini bertujuan merumuskan sinergi antara kebijakan pemerintah, kajian akademis, dan kearifan lokal guna menjamin keberlanjutan sumber air di wilayah hulu yang menjadi penopang hidup masyarakat Malang Raya. Sejumlah butir rekomendasi strategis terkait perlindungan sumber mata air diserahkan kepada Pemkot Batu sebagai bahan pertimbangan penyusunan regulasi lingkungan di masa mendatang.

Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto, hadir langsung dalam diskusi tersebut. Ia menegaskan bahwa Desa Bulukerto memiliki peran vital sebagai benteng alam. Jika ekosistem di hulu rusak, maka dampak krisis air akan dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah hilir.

“Setiap tetes air adalah pertaruhan antara hidup dan kehidupan. Karena itu, menjaga sumber air bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” tegas Heli Suyanto.

Menurutnya, butuh kolaborasi triple helix antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai penyedia landasan ilmiah, dan masyarakat sebagai garda terdepan pelaksana di lapangan. Karena gerakan konservasi mata air tidak bisa dilakukan secara parsial.

​Forum ini menghadirkan perspektif lintas disiplin melalui sejumlah narasumber kompeten seperti ​Prof. Rachmad Kristiono Dwi Susilo (Kaprodi S2 Sosiologi UMM) yang menyampaikan materi Meninjau dari aspek sosial dan penguatan komunitas.

Kemudian ​M. Fahrudin Andriansyah Dosen Ilmu Hukum Unisma yang menitikberatkan pada aspek legal dan perlindungan hukum sumber air. Serta Kepala DLH Kota Batu Dian Fachroni Kurniawan yang memaparkan implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

Dalam forum ini, keterlibatan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Islam Malang (Unisma) mendapat apresiasi khusus. Heli mendorong agar hasil riset mengenai lingkungan tidak hanya berhenti di perpustakaan kampus, melainkan didigitalisasi agar bisa diakses oleh masyarakat luas.

“Kita butuh aksi nyata yang terintegrasi. Saya berharap riset dari para peneliti bisa masuk ke perpustakaan daerah dalam bentuk digital. Dengan begitu, generasi muda bisa belajar konservasi dari sumber yang kredibel,” tambah pria asli Kota Batu tersebut.

Kepala Desa Bulukerto, Suhermawan, menjelaskan bahwa Festival Mata Air ini merupakan agenda konsisten tahunan yang kini memasuki tahun ketiga. Baginya, posisi geografis Bulukerto di dataran tinggi adalah sebuah tanggung jawab moral yang besar.

“Bulukerto berada di kawasan hulu yang menjadi benteng alam. Setiap kebijakan yang kami ambil di tingkat desa harus benar-benar berpihak pada pelestarian mata air. Ini adalah komitmen kami untuk warga Batu dan sekitarnya,” jelas Suhermawan.(der)

The post Bangun Kesadaran Kolektif, Perlindungan Sumber Mata Air Bukan Hanya Soal Teknis appeared first on MalangVoice.

Menurut Kanit Binmas Polsek Kedungkandang, Ipda Agus Widodo, sejak ada laporan kebakaran itu langsung menerjunkan tim PMK ke lokasi. Tak berselang lama petugas PMK langsung melakukan pemadaman agar api tidak meluas.

Gedung Dinsos Kota Malang Kebakaran, Diduga Korsleting Listrik

Kbakaran pertama kali muncul tak lama setelah para karyawan pulang kerja. Api pertama muncul di area gudang bahan bahan kertas bungkus rokok.

“Untuk tembakau, informasinya masih aman. Jadi memang di sini kan juga ada tembakaunya,” ujarnya.

Berdasarkan laporan, api cepat membesar di lokasi karena gudang itu menyimpan bahan mudah terbakar, seperti kertas atau etiket (bungkus rokok).

“Ini gudangnya, jadi di sini ada gudang kertas, etiket dan tembakau. Untuk pabriknya tidak di sini,” tambahnya.

Agus memastikan sejauh ini tak ada korban jiwa. Sementara soal penyebab kebakaran, ia masih belum bisa memastikan.

“Faktor kebakaran masih dalam penyelidikan. Ini tim damkar masih melakukan pemadaman,” singkatnya.(der)

The post Kebakaran Hebat Melanda Gudang Rokok Suket Teki appeared first on MalangVoice.

Sehingga mengharuskan para pengendara harus waspada dan menguasai medan jalan saat melintasi jalur tersebut. Karena jika tidak pengendara bakal bernasib apes seperti yang dialami Cahyo Mulyohusodo (22) warga Desa Wadung, Pakisaji, Kabupaten Malang.

GEBER MALANG di Lawang: Kolaborasi Warga Tanam Pohon untuk Lingkungan Lebih Sehat

Kendaraan truk yang dikemudikan oleh Cahyo terperosok ke dasar jurang sedalam 4 meter. Peristiwa kecelakaan tunggal itu terjadi di KM05-06 Jalan Raya Giripurno atau dikenal dengan Jurang Susuh oleh masyarakat setempat.

“Pengendara truk Hino bernopol N-9382-UA, Cahyo Mulyohusodo kurang bisa menguasai kendaraan hingga hilang kendali/gagal menanjak, mengakibatkan kendaraan masuk ke jurang,” terang Kasat Lantas Polres Batu, AKP Kevin ibrahim (Jum’at, 24/4).

Diduga kecelakaan tunggal ini disebabkan faktor kelalain pengendara. Sopir truk bernama Cahyo kurang bisa menguasai kendaraan sehingga gagal menanjak. Peristiwa ini bermula saat truk melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang. Namun ketika melewati tanjakan, truk bermuatan galvalum tersebut tidak kuat menanjak hingga terperosok ke dasar jurang.

“Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian material diperkirakan mencapai Rp5 juta,” pungkas Kevin.(der)

The post Hilang Kendali di Jalur Tanjakan, Truk Terperosok ke Jurang Sedalam 4 Meter appeared first on MalangVoice.

Tak hanya mendengarkan penjelasan, para siswa diajak berkeliling gudang untuk melihat secara nyata setiap tahapan pengelolaan pangan. Mereka mempelajari alur lengkap, mulai dari proses penerimaan gabah dari petani, pengeringan, penyortiran kualitas, hingga penggilingan yang mengubah gabah menjadi beras siap konsumsi.

Polresta Malang Kota Tanam Jagung dan Cabai, Dukung Swasembada Pangan

Selain itu, siswa juga mendapatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Penjelasan mencakup proses penerimaan, penyimpanan, perawatan, hingga distribusi beras kepada masyarakat.

Selama kunjungan, para siswa tampak antusias dan kagum melihat tumpukan karung beras yang tersusun rapi, bersih, dan dalam jumlah besar di dalam gudang.

“Saya sudah melihat langsung, ternyata stok beras bulog benar-benar berlimpah seperti di belakang saya saat ini, dan semua ini asli dari petani indonesia. Negara kita keren banget, bisa mewujudkan swasembada pangan” ujar Laila, salah satu siswa MAN 1 Kota Malang.

Dalam kegiatan tersebut, siswa juga diajak memahami teknik penyimpanan beras agar kualitasnya tetap terjaga dalam jangka waktu tertentu. Petugas menjelaskan sistem pengawasan stok, pengendalian hama, serta pentingnya menjaga kelembapan gudang.

Pimpinan Cabang Bulog Malang, M. Nurjuliansyah Rachman, mengungkapkan stok beras di wilayahnya mencapai 79.000 ton hingga Kamis (23/4). Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk kebutuhan penyaluran selama 10 hingga 11 bulan ke depan.

Pria yang akrab disapa Anung ini menegaskan kunjungan tersebut bukan sekadar wisata, melainkan bagian dari edukasi untuk mengenalkan peran strategis Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Ia menambahkan, kegiatan ini membuka wawasan siswa bahwa sektor pangan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa pun menyadari bahwa gudang Bulog bukan hanya tempat penyimpanan beras, tetapi juga menjadi bagian vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Wisata edukasi ini diharapkan memberikan pengalaman berharga sekaligus menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya ketahanan pangan bagi masa depan bangsa.

“Kegiatan ini penting bagi siswa dan kami untuk memberikan edukasi dan literasi pangan. Jadi pangan yang beredar di pasar untuk butuh proses yang panjang sehingga akhirnya bisa dikonsumsi,” tandasnya.(der)

The post Eduwisata ke Gudang Bulog, Siswa MAN 1 Kota Malang Belajar Langsung Proses Pangan dari Hulu ke Hilir appeared first on MalangVoice.

Dalam razia itu dipimpin langsung Kapolsek Kedungkandang, Kompol M Roichan bersama anggota menuju tiga kafe sekaligus.

Menurut M Roichan, razia ini dilakukan karena banyak laporan masyarakat yang reseh dengan aktivitas warung remang-remang di sana.

Kalapas Malang Christo Toar Tancap Gas, Luncurkan “Bulan Membangun SDM” Benahi Internal

“Setelah kami razia diduga tempat tersebut melanggar ketentuan operasional dan tidak memiliki usaha,” katanya, Jumat (24/4).

Dari tiga warung yang menjadi sasaran razia, petugas menemukan berbagai jenis minuman keras berbagai jenis dan merek. Ratusan botol miras itu kemudian dibawa petugas untuk diamankan sebagai barang bukti.

“Dari tiga warung yang kami razia, ditemukan total sebanyak 179 botol miras dari berbagai jenis mulai dari arak bali, bir, anggur merah, hingga vodka,” jelasnya.

Selain itu untuk pemilik atau penjaga warung dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Keputusan nanti setelah tipiring. Termasuk barang bukti apabila tidak ada izin akan dimusnahkan,” pungkasnya.

Ia berharap dengan razia ini bisa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kedungkandang.(der)

The post Sejumlah Warung Remang-remang di Kedungkandang Dirazia, Polisi Sita Ratusan Botol Miras appeared first on MalangVoice.

Perayaan Kartini yang dahulu lekat dengan nuansa sederhana dan penuh makna kini perlahan mengalami transformasi yang cukup mencolok menuju bentuk yang lebih meriah dan modern. Salah satu perubahan paling terlihat tampak pada pawai Kartini cilik yang kini tidak lagi sekadar berjalan santai dengan balutan kebaya dan lagu-lagu nasional, melainkan telah berkembang menjadi arak-arakan yang dipenuhi dentuman sound system besar, musik energik, hingga penampilan yang menyerupai karnaval hiburan.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang cukup mendasar: masihkah nilai-nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini benar-benar hadir dalam perayaan tersebut, atau justru mulai tersisih oleh gemerlapnya modernisasi?

Suryadi Soroti Menu Kering MBG, Tegaskan Gizi Anak Tak Boleh Dikompromikan

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setiap peringatan Hari Kartini, perubahan ini semakin nyata terlihat di berbagai daerah, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat umum. Anak-anak sebagai tokoh utama tetap tampil dengan pakaian adat yang indah dan beragam, didampingi oleh guru serta orang tua yang turut berkontribusi dalam menyukseskan acara.

Namun, esensi pelaksanaan yang dahulu sederhana kini berubah menjadi lebih kompetitif dan atraktif, seolah berlomba-lomba menampilkan yang paling meriah dan menarik perhatian.

Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari arus perkembangan zaman yang membawa pengaruh besar terhadap pola pikir dan selera masyarakat. Budaya populer yang serba cepat, visual, dan menghibur perlahan meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perayaan tradisional.

Keinginan untuk menciptakan suasana yang “hidup” dan tidak membosankan menjadi alasan utama penggunaan musik modern dan sound system yang megah. Bahkan, dalam beberapa kasus, unsur hiburan menjadi lebih dominan dibandingkan nilai edukatif yang seharusnya menjadi inti dari peringatan tersebut. Di satu sisi, kondisi ini memang memberikan dampak positif berupa meningkatnya antusiasme dan keberanian anak-anak untuk tampil di ruang publik, sekaligus menjadikan acara terasa lebih semarak dan berkesan.

Namun di sisi lain, ada kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan, yakni tergerusnya makna mendalam tentang perjuangan emansipasi perempuan, kesederhanaan, serta pentingnya pendidikan yang dahulu menjadi semangat utama Kartini.

Jika dibiarkan tanpa arah yang jelas, pergeseran ini berpotensi menjadikan pawai Kartini cilik hanya sebagai rutinitas tahunan yang kehilangan ruhnya—ramai, meriah, tetapi hampa makna. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama dari berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan antara unsur hiburan dan nilai edukasi. Modernisasi bukanlah sesuatu yang harus ditolak, tetapi perlu diarahkan agar tetap selaras dengan pesan moral yang ingin disampaikan.

Pawai Kartini seharusnya tidak hanya menjadi ajang unjuk kreativitas dan kemeriahan, melainkan juga ruang refleksi bagi generasi muda untuk memahami siapa Kartini dan apa yang ia perjuangkan. Dengan demikian, perayaan ini tidak sekadar menjadi tontonan, tetapi juga tuntunan yang mampu menanamkan nilai-nilai luhur secara lebih mendalam dan bermakna.

The post Kartini Cilik di Tengah Dentuman Musik: Antara Makna dan Meriahnya Zaman” appeared first on MalangVoice.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, menyebut aplikasi bernama Persada menjadi poin utama dalam kesepakatan kedua daerah. Aplikasi ini sebelumnya telah dikembangkan sebagai solusi modern dalam pengelolaan pajak daerah.

Menurut Handi, sistem Persada bukan sekadar alat pemantau pajak, tetapi juga memiliki fungsi ganda sebagai sistem kasir digital bagi pelaku usaha.

Dorong Transformasi Pajak Daerah, Bapenda Kota Malang Hadirkan Inovasi Pelayanan Berbasis Teknologi

“Persada ini sudah direkomendasikan oleh KPK melalui Korsupgah untuk direplikasi di berbagai daerah,” ujar Handi, Kamis (23/4).

Sejumlah daerah diketahui telah lebih dulu mengadopsi aplikasi ini, seperti Kabupaten Bangkalan, Lombok Barat, Kota Cirebon, Pekanbaru, hingga Kendari. Sementara beberapa wilayah lain seperti Gorontalo, Palembang, Lubuklinggau, dan Lombok Utara masih dalam tahap proses adopsi.

Dengan penandatanganan kerja sama terbaru, Kota Tasikmalaya menjadi daerah berikutnya yang akan mengimplementasikan sistem tersebut.

“Nanti setelah MoU, aplikasi Persada ini akan kami berikan secara gratis untuk diterapkan di Kota Tasikmalaya,” tambahnya.

Handi menjelaskan, Persada dirancang dengan dua fitur utama. Pertama, fitur pencatatan stok barang dan harga kulakan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha secara gratis. Kedua, fitur pencatatan omzet yang menjadi dasar perhitungan potensi pajak daerah.

Menariknya, data pada fitur stok barang sepenuhnya menjadi milik pelaku usaha dan tidak diakses oleh pemerintah.

“Yang kami lihat hanya omzetnya untuk menghitung potensi pajak. Data lainnya murni untuk kepentingan pengusaha,” jelasnya.

Dengan sistem ini, transparansi dan akurasi data pajak dapat ditingkatkan tanpa membebani wajib pajak.

Inovasi ini dinilai menjadi jawaban atas tantangan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak.

Persada hadir sebagai solusi berbasis teknologi yang mampu menekan potensi kebocoran pajak sekaligus meningkatkan efisiensi.

“Aplikasi ini lebih unggul dibanding e-Tax konvensional karena terintegrasi dengan sistem kasir,” tegas Handi.

Pengembangan aplikasi ini juga mendapat perhatian dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendorong agar Persada bisa dikembangkan bersama dan diterapkan secara luas di 98 kabupaten/kota di Indonesia.

Dari sisi capaian, implementasi Persada terbukti berdampak signifikan. Realisasi pendapatan pajak harian Kota Malang kini melampaui target yang ditetapkan.

“Target kami Rp3,2 miliar per hari, realisasinya bisa mencapai Rp3,3 hingga Rp3,5 miliar,” ungkap Handi.

Aplikasi ini mulai dikembangkan sejak 2022 bersama tim IT dan telah dipatenkan di Kementerian Hukum dan HAM.

Berkat inovasi tersebut, Pemkot Malang sukses meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2022 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2024 dari Kementerian PAN-RB.

Handi menegaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan sistem dalam meminimalisir kebocoran pajak, terutama pada sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

“Ini menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu memperkuat tata kelola pajak daerah secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(der)

The post Aplikasi Persada Milik Bapenda Kota Malang Siap Direplikasi di Banyak Daerah appeared first on MalangVoice.

Aksi ini diwujudkan dalam bentuk penanaman pohon yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kecamatan Lawang, Polsek dan Koramil Lawang, hingga pemerintah desa dan kelurahan se-Kecamatan Lawang. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari sektor swasta dan komunitas, seperti PT Otsuka, PT Molindo, PT New Minatex, komunitas Arela, PGL, serta GKJW Lawang.

Nur Soleh Hidayat Resmi Jabat Camat Lawang, Ajak Warga Kompak Bangun Daerah dan Jaga Kerukunan

Kepala Desa Srigading, Hadori, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari jajaran Muspika Kecamatan Lawang. Ia mengaku bangga karena desanya dipercaya menjadi lokasi kegiatan tersebut.

“Saya mewakili warga Srigading sangat berterima kasih kepada Muspika karena berkenan berkegiatan di desa kami. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga dan merawat lingkungan,” ujarnya.

Camat Lawang, Nur Soleh Hidayat, menjelaskan kegiatan ini mengusung tema “MELIJAU”, singkatan dari Merawat, Melindungi, dan Menghijaukan lingkungan. Ia menegaskan, gerakan ini bukan sekadar simbolis, tetapi langkah nyata menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mengantisipasi potensi bencana seperti longsor dan banjir.

“Giat hari ini adalah program yang sangat baik dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun Kabupaten Malang. Ini akan terus kita jalankan secara berkelanjutan,” katanya.

Melalui GEBER MALANG, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas dinilai menjadi kunci dalam menciptakan wilayah yang hijau, aman, dan sehat.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa gerakan berbasis masyarakat dapat menjadi kekuatan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, dimulai dari langkah sederhana di sekitar tempat tinggal.(der)

The post GEBER MALANG di Lawang: Kolaborasi Warga Tanam Pohon untuk Lingkungan Lebih Sehat appeared first on MalangVoice.

Mengangkat tema “Solusi Kreatif Pemuda untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaya Saing Global”, NESCO 2 menjadi ruang bagi generasi muda untuk menuangkan ide inovatif dalam bentuk esai yang solutif dan aplikatif.

Tidak hanya diikuti mahasiswa, ajang ini juga melibatkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Hasilnya pun mencuri perhatian. Sejumlah siswa berhasil meraih posisi juara, membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat nasional melalui ide, kreativitas, dan kerja keras.

Antusiasme peserta terlihat sejak awal. Sebanyak 1.094 peserta yang tergabung dalam 351 tim dari 118 instansi dan 24 provinsi mengikuti seleksi awal. Setelah melalui proses ketat, 146 tim dengan total 319 finalis lolos ke tahap akhir dan berkompetisi langsung di Malang. Para finalis berasal dari 68 instansi pendidikan di 16 provinsi.

Acara dibuka oleh Ketua STIMATA, Dr. Tubagus Mohammad Akhriza. Ia menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kolaborasi yang telah memasuki tahun kedua. Menurutnya, kerja sama ini menunjukkan sinergi yang konsisten dan memberi dampak positif. Ia juga mengapresiasi para finalis yang telah melewati seleksi ketat dan menyebut mereka sebagai juara. Ia berharap pencapaian ini menjadi dorongan untuk terus berkembang.

Rangkaian kegiatan berlangsung di Auditorium Malang Creative Center (MCC) untuk pembukaan dan penutupan, serta Gedung Amfiteater sebagai lokasi presentasi sesuai bidang.

Berdasarkan penilaian dewan juri, Juara 1 diraih tim dari SMAN 1 Sumbawa Besar yang diketuai Nindra Maharjeng Adhegantary. Juara 2 diraih Adiluhung dari Universitas Indonesia. Juara 3 diraih Naila Izzah Fathiyyah dari SMAN 1 Sumbawa Besar.

Sementara itu, Juara Harapan 1 diraih tim Politeknik Negeri Semarang (Gigih Panjih Mulyanto), Juara Harapan 2 diraih Narnia Cahyarani dari SMA Negeri 4 Bojonegoro, dan Juara Harapan 3 diraih tim Universitas Udayana yang diketuai Ayundina Oktavia Bella.

Selain kategori utama, NESCO 2 juga memberikan berbagai penghargaan seperti Gold, Silver, Bronze Medal, Best Poster, Best Paper, Best Presentation, hingga kategori favorit. Best Poster diraih tim Universitas Lambung Mangkurat (Ayudhea), Best Paper oleh tim Universitas Indonesia (Adiluhung), dan Best Presentation oleh tim Universitas Lambung Mangkurat (Andi Majdah Rahmadhani Syam).

Kategori favorit juga menjadi sorotan. Favorite Paper dimenangkan tim SMAN 1 Kedungpring (Afroh Asliyah), sementara The Most Favorite diraih tim SMAN Taruna Nala Jawa Timur (Nadya Salwa Dahayu Putri Winarto).

Untuk kategori Favorite Poster per subtema, pemenang berasal dari berbagai institusi, mulai dari Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Lambung Mangkurat, SMAN 1 Lumajang, hingga Universitas Syiah Kuala dan Universitas Mulawarman. Keberagaman ini menunjukkan luasnya partisipasi dan kualitas ide yang bersaing.

Juara umum NESCO 2 diraih oleh SMAN 1 Sumbawa Besar sebagai institusi dengan total poin tertinggi.

Tahun ini, panitia juga menghadirkan penghargaan spesial berupa Fully Funded Reward dari sponsor Rasyid Ridho Scholarship. Penghargaan ini diberikan kepada Nadya Salwa Dahayu Putri Winarto dari SMAN Taruna Nala Jawa Timur sebagai pemenang Favorite Poster dengan jumlah likes tertinggi. Ia berhak mengikuti program internasional ke Malaysia atau Singapura melalui program Next Impact.

Tidak hanya kompetisi, para finalis juga mengikuti field trip edukatif ke sejumlah destinasi unggulan di Malang, seperti Sunrise Point Bromo (Seruni Point), Widodaren, Pasir Berbisik, dan Bukit Teletubbies.

PRISMA bersama seluruh mitra penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada peserta, dewan juri, panitia, sponsor, serta semua pihak yang telah mendukung acara ini. NESCO diharapkan terus berlanjut sebagai wadah pengembangan intelektual dan kepemimpinan generasi muda, sekaligus ruang kolaborasi untuk melahirkan gagasan bagi kemajuan bangsa.(der)

The post NESCO 2 di Malang: Ajang Esai Nasional Buktikan Siswa Mampu Bersaing di Level Tertinggi appeared first on MalangVoice.

Kesepakatan itu diteken langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan di Balai Kota Malang. Bukan sekadar seremoni, kerja sama ini jadi pintu masuk transfer pengetahuan antar daerah di tengah tekanan fiskal yang makin terasa.

Wahyu Hidayat menegaskan, kondisi saat ini menuntut kepala daerah berpikir lebih kreatif. Ketergantungan pada dana pusat tak lagi cukup, apalagi dengan adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

“Daerah harus punya inovasi sendiri untuk bertahan dan berkembang. Kami sudah merasakan dampaknya, PAD bisa meningkat cukup signifikan,” ujarnya.

Salah satu yang jadi sorotan adalah aplikasi Persada, sistem digital yang membantu optimalisasi pajak daerah, terutama dari sektor hotel dan restoran. Inovasi ini sebelumnya juga dipaparkan dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan menarik perhatian banyak daerah.

Tasikmalaya termasuk yang paling serius menindaklanjuti. Viman mengaku ketertarikannya sudah muncul sejak mengikuti forum APEKSI di Malang. Ia melihat langsung bagaimana sistem tersebut mampu mengelola berbagai sumber pajak, mulai dari PBB hingga retribusi.

“Kami tidak ingin hanya melihat, tapi juga belajar dan, kalau memungkinkan, mengadopsinya,” kata Viman.

Dorongan itu makin kuat karena kondisi fiskal Tasikmalaya yang sedang menghadapi pemangkasan TKD hingga 30 persen. Situasi tersebut membuat peningkatan PAD bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Menurut Viman, kolaborasi antar daerah bisa menjadi jalan keluar yang realistis. Dengan saling berbagi kelebihan, masing-masing daerah dapat mempercepat penguatan kapasitas fiskalnya.

Hasil yang dicapai Malang pun menjadi tolok ukur yang cukup mencolok. Dengan sistem yang terintegrasi, PAD kota ini disebut bisa menembus rata-rata Rp3 miliar per hari.

“Angka itu bukan hanya besar, tapi juga menunjukkan sistemnya berjalan. Kami berharap Tasikmalaya bisa mengejar ke arah sana,” ujarnya.

Lebih jauh, peningkatan PAD juga berkaitan langsung dengan kesehatan struktur anggaran. Sesuai ketentuan, belanja pegawai harus dijaga maksimal 30 persen dari total anggaran daerah.

“Kalau PAD naik, otomatis proporsi belanja pegawai turun. Itu penting untuk menjaga keseimbangan fiskal,” kata Viman.

Kerja sama ini menjadi sinyal bahwa di tengah keterbatasan, inovasi dan kolaborasi justru semakin krusial. Bagi Malang, ini kesempatan memperluas dampak inovasinya. Bagi Tasikmalaya, ini langkah cepat untuk mengejar kemandirian fiskal.(der)

The post Pemkot Malang Bagi “Resep” Jurus Dongkrak PAD ke Tasikmalaya appeared first on MalangVoice.

Diduga pria asal Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang itu nekat bunuh diri melompat dari jembatan. Di sekitar lokasi juga terdapat sepeda motor serta sandal miliknya. Penemuan jenazah ini pertama kali dilaporkan oleh warga sekitar pukul 10.00 WIB.

Olah TKP dilakukan anggota kepolisian Polsek Bumiaji dan Tim Inafis Polres Batu. Begitu proses olah TKP selesai, jenazah DWP dievakuasi ke RS Bhayangkara Hasta Brata, Kota Batu untuk menjalani visum.

“Informasi penemuan mayat diterima Polsek Bumiaji sekitar pukul 10.00 WIB,” ujar Kapolsek Bumiaji, AKP Anton Hendri Subagijo.

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Joko Suprianto, menengarai tewasnya DPW mengarah pada tindakan bunuh diri. Namun, pihak kepolisian tidak ingin gegabah dan tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan motif serta kronologi pasti sebelum korban terjatuh.

“Kami masih berupaya menggali informasi tambahan dan menghubungi pihak keluarga korban di Lumajang guna memastikan kronologi lengkap peristiwa ini,” pungkasnya.(der)

The post Pria Asal Lumajang Tewas di Jembatan Cangar, Diduga Bunuh Diri appeared first on MalangVoice.

Berdasar rekomendasi Polres Malang dengan surat Nomor : B/666 /IV/YAN.2.1./2026 tertanggal 21 April 2026 yang merekomendasikan agar laga Derby Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya tidak diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan.

Sekaligus surat dari regulator I League Nomor : 371/LI-KOM/IV/2026 tertanggal 22 April 2026
Perihal Circular Penyesuaian Venue Kompetisi BRI Super League 2025/26 laga Arema FC vs Persebaya berpindah ke Stadion I Wayan Dipta Gianyar Bali.

Menanggapi hal itu, Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC, mengaku kecewa namun menghormati pertimbangan teknis dan keamanan yang menjadi dasar rekomendasi tersebut, dengan alasan menjaga stabilitas Kamtibmas di Malang Raya.

“Secara emosional tentu ada rasa kecewa karena keinginan kami membuktikan kesiapan Kanjuruhan sangat besar. Namun, kami memilih untuk tidak larut dalam emosi. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada arahan otoritas kepolisian dan akan mengikuti regulasi yang ditetapkan,” kata Ketua Panpel Arema FC, Erwin Hardiyono.

Dengan berpindahnya venue pertandingan derby Jatim itu, pihaknya bakal segera melakukan koordinasi cepat dengan pihak pengelola stadion dan otoritas keamanan setempat di Bali agar pertandingan tetap bisa berjalan sesuai jadwal.

Erwin menambahkan Panpel Arema FC juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan suporter yang tergabung dalam Presidium Aremania. Upaya diplomasi, kedewasaan, dan komitmen nyata yang ditunjukkan Aremania dalam menjaga kondusifitas wilayah menjadi catatan moral yang sangat berharga bagi klub.

“Kami melihat kedewasaan luar biasa dari Aremania. Langkah Presidium yang berkomunikasi secara elegan dengan Kapolda Jatim maupun Kapolres Malang adalah wujud kecintaan tulus pada klub. Kami sangat menghargai ikhtiar mereka yang berbesar hati menerima situasi ini tanpa aksi destruktif,” tegas Erwin.

Erwin juga berterima kasih kepada banyak pihak yang memberi support agar Stadion Kanjuruhan bisa menggelar laga derby klasik tersebut, meskipun ujungnya belum mendapatkan izin.

Panpel mengimbau kepada seluruh Aremania untuk tetap tenang dan mendukung keputusan ini dengan bijak. Fokus utama saat ini adalah memastikan Arema FC dapat bertanding dengan tenang dan meraih hasil maksimal meskipun harus bermain jauh dari rumah sendiri.

“Mari kita tunjukkan bahwa Aremania adalah suporter yang taat hukum dan lebih mengutamakan kondusivitas bangsa. Tetaplah bersatu dan jangan terprovokasi oleh narasi yang dapat merugikan nama baik klub dan kota kita tercinta,” tutupnya.(der)

The post Laga Arema vs Persebaya Pindah di Bali, Panpel Akui Kecewa appeared first on MalangVoice.

Langkah cepat itu diwujudkan melalui program bertajuk “Bulan Membangun SDM” yang akan dimulai pada 1 Mei 2026 dan menyasar seluruh petugas lapas.

“Setiap pemimpin memiliki cara dan perlakuan yang berbeda, dan saya akan menerapkan pendekatan yang berbeda pula,” ujar Christo, Rabu (22/4/) malam.

Petugas Lapas Malang Gagalkan Penyelundupan Wafer ‘Rasa’ Sabu

Program tersebut, kata dia, bukan muncul tiba-tiba. Sejak pertama masuk ke Lapas Malang, Christo sudah memetakan berbagai persoalan yang perlu dibenahi, sekaligus melanjutkan langkah perbaikan dari pejabat sebelumnya.

Salah satu sorotan utamanya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menilai, banyak persoalan di dalam lapas berakar dari minimnya pembekalan bagi petugas baru.

“Kurangnya ilmu saat petugas pertama kali masuk,” tegasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pelatihan disiplin dan pemahaman tugas, sebagaimana diterapkan di berbagai instansi lain. Menurutnya, penguatan SDM menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke pembenahan yang lebih luas.

Tak hanya itu, Christo juga menaruh perhatian besar pada penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP). Terutama dalam hal pengawasan terhadap tamu maupun petugas yang keluar masuk lapas.

“HP dan narkoba itu musuh utama. Pelaksanaan SOP harus dikuatkan lagi,” tandasnya.

Pengalaman memimpin Lapas Karawang selama dua tahun lima bulan menjadi bekal berharga bagi Christo. Ia mengaku sempat menghadapi resistensi besar saat mencoba mengubah budaya kerja di sana.

Namun, perlahan pola pikir petugas berhasil diubah. Dari yang sebelumnya ingin dilayani, menjadi petugas yang benar-benar melayani masyarakat tanpa biaya.

Semangat perubahan itu kini ia bawa ke Malang lewat slogan #AyoBerubah dan #SorryGueBeda.

Tak hanya pengalaman di lapas, latar belakangnya di Ombudsman RI pada 2017–2020 juga ikut membentuk karakter kepemimpinannya, terutama dalam hal pelayanan publik dan pencegahan praktik korupsi.

“Saya banyak belajar di Ombudsman terkait pelayanan,” ujarnya.

Meski fokus pada pembenahan internal, Christo memastikan hak-hak warga binaan tetap menjadi perhatian utama. Namun, ia juga menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran.

“Jika warga binaan tidak bisa dibina di Lapas Malang, saya tidak ragu untuk ‘melayarkan’ atau memindahkan mereka ke lapas lain,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, melayani bukan berarti menuruti semua keinginan, apalagi jika melanggar aturan.

Penyelundupan ponsel, misalnya, tetap dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Christo mengakui praktik tersebut kemungkinan masih ada, namun ia berkomitmen untuk terus memberantas peredaran HP ilegal dan narkoba di dalam lapas.

Di sisi lain, tantangan besar juga datang dari keterbatasan jumlah personel. Berdasarkan data per Rabu (22/4/2026) pagi, hanya ada sekitar 15 petugas yang harus mengawasi 2.414 warga binaan.

Meski demikian, ia optimistis pembenahan tetap bisa berjalan melalui kolaborasi dengan seluruh jajaran pejabat di lapas.

“Fokus awal tetap internal lapas. SDM-nya dulu kita kuatkan,” pungkas pria asli Manado tersebut sambil tersenyum.(der)

The post Kalapas Malang Christo Toar Tancap Gas, Luncurkan “Bulan Membangun SDM” Benahi Internal appeared first on MalangVoice.

Manajemen Mikutopia pun berinisiatif melakukan pelebaran jembatan yang ada di Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Pelebaran jembatan tak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi dan sektor wisata desa.

Proyek tersebut dikebut dengan sistem kerja 24 jam guna mempercepat penyelesaian. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan akses yang selama ini menjadi kendala utama, terutama saat arus wisatawan membludak.

Kepala Desa Tulungrejo, Suliyono, menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya proyek pelebaran jembatan tersebut. Menurutnya, infrastruktur yang memadai menjadi kunci penting dalam mendorong kemajuan desa, khususnya di sektor pariwisata.

“Pelebaran jembatan ini sangat kami apresiasi. Selama ini akses di titik tersebut memang menjadi kendala, terutama saat musim libur. Dengan kondisi yang lebih lebar, tentu akan memperlancar mobilitas warga dan wisatawan,” ujar Suliyono.

Ia menambahkan, keberadaan akses jalan yang baik akan berdampak langsung terhadap geliat ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga sektor pertanian dan wisata.

“Kami optimistis, dengan akses yang semakin baik, kunjungan wisata akan meningkat dan secara otomatis berdampak pada pendapatan masyarakat. Ini menjadi peluang besar bagi warga Tulungrejo,” imbuhnya.

Diketahui, sebelumnya jembatan tersebut hanya memiliki lebar 6 meter sehingga tidak mampu menampung dua kendaraan secara bersamaan. Kondisi ini kerap menimbulkan kemacetan hingga harus diberlakukan sistem buka-tutup arus kendaraan.

Kini, setelah dilakukan pelebaran hingga 10 meter, jembatan diproyeksikan mampu dilalui dua kendaraan sekaligus, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan aman.

Suliyono berharap, pembangunan infrastruktur seperti ini dapat terus berlanjut di titik-titik lain yang masih membutuhkan peningkatan akses.

“Kami berharap ke depan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terus terjalin untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan,” pungkasnya.

The post Infrastruktur yang Memadai Jadi Kunci Penting dalam Mendorong Sektor Pariwisata appeared first on MalangVoice.

Eksekusi ruko ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan terkait permohonan eksekusi pemenang lelang. Dalam pelaksanaannya, proses pengosongan dijaga ketat aparat keamanan dari Kepolisian Polres Kepanjen.

Suasana jelang eksekusi awalnya berjalan lancar meski ada sedikit penolakan dari termohon Junaidi. Namun, pelaksanaan tetap dilanjutkan.

Marak Copet Beraksi di Konser Slank, Polisi Terima Belasan Laporan Kehilangan HP

Eksekusi ini bermula dari adanya pinjaman oleh termohon ekseskusi Achmad Junaidi warga Desa Mulyoagung, Dau, Kabupaten Malang, melalui BRI Kantor Cabang Martadinata yang telah mengunakan fasilitas Pinjaman Kredit. Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1801/2019 sebesar Rp3,900 miliar, berdasarkan Akta Hak Tanggungan Nomor: 147/2019 yang dibuat oleh PPAT Agustina Cahayani, SH, M.kn tanggal 18 Maret 2019.

Pinjaman itu dijaminkan dengan berupa dua bidang tanah dan bangunan Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3382 seluas 65 M² dan Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3383 seluas 62 M². Namun, tanpa pemberitahuan atau somasi tiba-tiba jaminan sudah dilelang, padahal proses hukum masih berjalan.

Kuasa hukum termohon, Dalu A Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghargai pelaksanaan eksekusi, namun tetap meminta keringanan perihal pengosongan objek ruko. Pasalnya Junaidi selaku termohon memiliki kerja sama dengan suplier terkait barang penjualan yang ada di dalam toko.

“Saya tadi bilang ke panitera yang ditunjuk PN agar memohon ke pemenang lelang mengunci aset ini, nanti kuncinya yang memegang pengadilan dan kita buat pernyataan disaksikan Muspika, karena kita harus selesaikan dulu sama supplier barang,” katanya.

Selain itu Dalu menjelaskan ada beberapa kejanggalan sebelum pelaksanaan eksekusi, mulai perjanjian pinjaman serta lelang.

Dalam perjanjian antara Junaidi dan BRI itu berlangsung hingga 2027. Selama dalam perjalanan kredit, Junaidi selaku debitur masih melaksanakan kewajibannya membayar cicilan pinjaman.

“Ada bukti waktu sidang, dari pihak bank malah memberikan bukti tangkapan layar Pak Jun melakukan pembayaran. Berarti kan ada itikad baik,” jelasnya.

Kemudian pada Mei 2024, pihak bank memutuskan melelang aset yang dijaminkan Junaidi karena dianggap wanprestasi. Padahal menurutnya hanya ada somasi atau peringatan yang dilayangkan kepada Junaidi.

“Wanprestasi itu dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan,” tegasnya.

Kemudian ia juga menilai ada yang janggal saat appraisal aset. Pihak appraisal menerangkan bahwa objek tidak ditempati atau berpenghuni.

“Faktanya ditempati, malah dibuat usaha. Yang kedua, objek terlalu masuk jalur desa, faktanya kan di pinggir jalan. Yang ketiga, objek dilakukan lelang sudah lebih dari satu kali, faktanya cuma satu kali. Terus yang lebih fatal lagi, menggunakan rujukan bahan tahun 2022 di zaman COVID, padahal lelangnya 2024,” tegasnya.

Berdasarkan beberapa hal yang dialami termohon, maka dari itu pihaknya juga melalui kuasa hukumnya melakukan perlawanan.

“Kami akan terus mencari keadilan. Karena Seharusnya pengadilan kan tempat orang mencari keadilan,” tandasnya.(der)

The post PN Kepanjen Lakukan Eksekusi Ruko di Sengkaling, Termohon Perjuangkan Keadilan appeared first on MalangVoice.

Khofifah menjelaskan, konsolidasi pengadaan alkes dilakukan dengan melibatkan berbagai rumah sakit, baik di Jawa Timur maupun lintas provinsi seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Langkah ini dinilai mampu menekan harga sekaligus menjamin ketersediaan barang.

“Kalau kebutuhan alkes, misalnya ortopedi, kita konsolidasikan dengan rumah sakit lain. Jadi meskipun kebutuhan kita hanya terpakai 150 dari rencana 200 unit, harga tetap mengikuti kontrak awal yang lebih murah karena pembelian dalam jumlah besar,” ujar Khofifah.

Tampung Aspirasi YKTK Tolak Laga Arema vs Persebaya di Kanjuruhan, DPRD Kota Malang Segera Tentukan Sikap

Menurutnya, strategi tersebut tidak hanya diterapkan pada alkes, tetapi juga pada pengadaan obat-obatan. Ia bahkan memantau langsung proses konsolidasi hingga dini hari untuk memastikan efisiensi berjalan optimal.

“Efisiensi ini kita lakukan untuk semua kebutuhan rumah sakit, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga bersama rumah sakit lain. Dengan begitu, harga bisa terkontrol dan ketersediaan barang lebih terjamin,” katanya.

Salah satu fokus utama adalah pengadaan infus, yang disebut Khofifah sebagai kebutuhan vital rumah sakit. Ia mengungkapkan pabrik infus dalam negeri yang berlokasi di Pasuruan akan segera mengembangkan lini produksi keempat pada 28 April mendatang.

“Kami mendorong adanya jaminan harga dan ketersediaan dari produsen. Misalnya, kita kontrak kebutuhan tertentu, meskipun yang terpakai hanya 80 persen, harga tetap sesuai kesepakatan awal,” jelasnya.

Khofifah menambahkan, langkah konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola (governance) sektor kesehatan di Jawa Timur. Ia juga menyoroti capaian sejumlah rumah sakit daerah, termasuk RSSA yang memiliki keunggulan layanan laboratorium terintegrasi dan menjadi rujukan berbagai rumah sakit, bahkan dari luar provinsi.

“Setiap rumah sakit punya keunggulan masing-masing, baik kompetitif maupun komparatif. Ini yang terus kita dorong,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meresmikan Grand Paviliun RSSA yang ditujukan untuk layanan pasien kelas menengah ke atas. Menurutnya, fasilitas ini penting agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri.

“Kalau kita tidak siapkan layanan dengan kualitas tinggi, mereka akan ke Singapura atau Malaysia, cukup di sini saja,” tegasnya.

Ia menilai Grand Paviliun RSSA telah memenuhi standar layanan modern dengan sistem terintegrasi, mulai dari ruang operasi, farmasi, hingga fasilitas penunjang lainnya dalam satu gedung.

Sementara itu, Direktur RSSA, Moch Bachtiar Budianto, menyampaikan, Grand Paviliun terdiri dari tujuh lantai dengan kapasitas total 124 tempat tidur. Saat ini, sebanyak 80 tempat tidur telah beroperasi.

“Gedung ini melayani pasien VIP dan VVIP. Dalam hampir satu tahun operasional, pendapatannya cukup menjanjikan dan membantu menyeimbangkan keuangan rumah sakit,” ujarnya.

Bachtiar menjelaskan, selama ini sekitar 90 persen layanan RSSA didominasi pasien BPJS. Dengan hadirnya Grand Paviliun, proporsi tersebut mulai berkurang.

“Dengan adanya pelayanan ini, maka layanan BPJS menjadi berkurang persentasenya, sekarang tinggal 85%,” katanya.

Fasilitas di Grand Paviliun mencakup rawat jalan, rawat inap (VIP dan VVIP), laboratorium, radiologi, ICU, kamar operasi, hingga layanan farmasi. Selain itu, pengadaan CT-Scan juga sedang dalam proses.

Ke depan, RSSA berencana mengembangkan layanan tambahan seperti estetika dan terapi stem cell, mengingat masih tersedianya ruang yang cukup luas.

“Potensi pengembangan masih besar. Kita juga akan menambah kapasitas tempat tidur hingga maksimal 124 unit, tentu dengan penyesuaian sumber daya manusia,” jelas Bachtiar.

Saat ini, RSSA memiliki lebih dari 3.000 tenaga kesehatan secara keseluruhan, dengan beberapa ratus di antaranya bertugas di Grand Paviliun. Jumlah tersebut masih akan ditingkatkan seiring pengembangan layanan.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemprov Jawa Timur berharap layanan kesehatan di daerah semakin berkualitas, terjangkau, dan mampu bersaing dengan fasilitas medis di luar negeri.(der)

The post Konsolidasi Alkes hingga Peresmian Grand Paviliun RSSA, Upaya Pemprov Jatim Tingkatkan Layanan Kesehatan appeared first on MalangVoice.

Kedua pelaku berinisial AZ (22) dan ASD (21) asal Kabupaten Pasuruan, diketahui masih berstatus mahasiswi dan tinggal di kos wilayah Kota Malang.

Jasad Bayi Dibungkus Plastik di Desa Palaan, Ditemukan Surat

Peristiwa ini bermula dari penemuan jasad bayi perempuan di dalam kardus oleh warga pada Minggu (19/4) pagi. Saat ditemukan, bayi tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Rakhmad Aji Prabowo, menjelaskan pengungkapan kasus ini dilakukan melalui penyelidikan intensif. Polisi menelusuri rekaman dari sedikitnya 12 titik CCTV di sekitar lokasi kejadian.

“Dari rekaman itu, kami berhasil mengidentifikasi kendaraan yang digunakan pelaku hingga mengarah ke wilayah Pasuruan,” jelasnya.

Petugas kemudian mengamankan tersangka perempuan lebih dulu, disusul tersangka laki-laki di lokasi berbeda. Keduanya ditangkap pada Selasa (21/4) malam sekitar pukul 23.00 WIB di tempat kos masing-masing.

Hasil pemeriksaan mengungkap fakta memilukan. Bayi tersebut baru berusia dua hari dan dilahirkan melalui operasi caesar di salah satu rumah sakit di Pasuruan pada Kamis (16/4).

Dua hari berselang, tepatnya Sabtu (18/4) malam, bayi itu dibuang di wilayah Kota Malang dalam kondisi masih hidup.

“Bayi dibuang pada malam hari. Namun saat ditemukan warga keesokan paginya, sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi setengah tertelungkup,” lanjut AKP Aji.

Didampingi Kanit PPA Iptu Khusnul Khotimah, ia menambahkan penyebab kematian bayi diduga karena kehabisan napas akibat posisi tubuh tengkurap di dalam kardus.

Motif di balik aksi nekat tersebut dipicu ketidaksiapan kedua pelaku secara mental maupun ekonomi untuk merawat bayi yang baru dilahirkan.

“Alasannya karena belum siap secara mental dan ekonomi. Setelah melahirkan, keduanya langsung nekat melakukan perbuatan itu,” tegasnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit mobil Daihatsu Xenia yang digunakan saat pembuangan, sepeda motor, pakaian pelaku, kardus, serta perlengkapan bayi.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, serta Pasal 460 KUHP Nasional dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara.(der)

The post Terungkap Pelaku Pembuangan Bayi di JA Suprapto, Sang Ibu Masih Mahasiswi appeared first on MalangVoice.

Kepala DPUPR-PKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyebut pengerjaan trotoar menjadi satu paket dengan proyek drainase yang seluruhnya ditangani Pemprov Jatim.

“Informasinya akan dikerjakan mulai Juni. Targetnya selesai tahun 2026 ini,” kata Dandung, Selasa (21/4).

DLH Siapkan Bibit Tabebuya Gantikan Pohon Ditebang Imbas Proyek Drainase Suhat

Pembangunan pedestrian nantinya difokuskan di sisi barat jalan, tepat di atas saluran drainase yang telah dibangun. Trotoar tersebut dirancang memiliki panjang sekitar 1,3 kilometer dengan lebar 3,5 meter.

“Untuk lebarnya sekitar 3,5 meter dan panjangnya 1,3 kilometer,” ujarnya.

Terkait material, Dandung mengaku belum ada keputusan final dari Pemprov Jatim. Namun, pihaknya sempat mengusulkan penggunaan batu andesit, seperti yang diterapkan di kawasan Kayutangan Heritage.

“Materialnya belum pasti, apakah paving atau yang lain. Tapi kami sempat mengusulkan kalau bisa menggunakan andesit,” jelasnya.

Menurutnya, batu andesit dinilai lebih unggul dari sisi kekuatan dan estetika. Selain lebih tahan lama, tampilannya juga dinilai lebih rapi dan alami.

“Andesit itu lebih kuat, lebih rapi, dan terlihat alami,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan masih menunggu keputusan dari pihak provinsi. Dalam tahap awal perencanaan, Pemprov Jatim memang sempat meminta masukan terkait konsep penataan pedestrian di kawasan tersebut.

Di sisi lain, Dandung mengingatkan pentingnya pengawasan pasca pembangunan. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan trotoar, khususnya sebagai area parkir liar.

“Nanti PR-nya, khususnya teman-teman Dishub, memastikan pedestrian itu tidak jadi tempat parkir,” tegasnya.(der)

The post Trotoar Suhat Dibangun Juni 2026, Pemkot Usulkan Material Andesit appeared first on MalangVoice.

Ketiga tersangka itu ditangkap pada Kamis (16/4) saat melakukan pengisian BBM Pertalite. Berdasar laporan terdapat pelanggaran dengan melakukan pengisian terhadap kendaraan yang telah dimodifikasi dengan menggunakan fasilitas QR Code.

Atas kejadian tersebut, Pertamina Patra Niaga wilayah Jatimbalinus segera melakukan investigasi lapangan secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan melalui pengecekan rekaman CCTV serta evaluasi data transaksi penjualan guna memastikan kesesuaian prosedur operasional.

Kondisi Drop, Yai Mim Meninggal Dunia di Polresta Malang Kota

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyatakan, Pertamina Patra Niaga tidak menoleransi SPBU-SPBU yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan kepada konsumen.

“Atas temuan ini, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus sudah melayangkan teguran kepada SPBU terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali, ” kata Ahad, Rabu (22/4).

Sebagai bagian dari pembinaan, Pertamina memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara penyaluran produk BBM jenis Pertalite kepada SPBU terkait. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai 21 April 2026 selama 30 hari, sebagai langkah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Langkah ini sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh BPH Migas. Pertamina juga menegaskan bahwa pembinaan akan terus dilakukan agar seluruh SPBU dapat meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Ahad menegaskan Pertamina Patra Niaga mendukung dan mengapresiasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.

“Subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kami sangat berterima kasih dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polresta Malang Kota, dalam hal menindak tegas dan mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun oknum yang juga terlibat dalam praktik ilegal,” jelasnya

“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan APH dalam hal penindakan hukum atas penyalahgunaan dan distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran,” tutup Ahad.

Diketahui para tersangka adalah ABS (29) asal Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan A (42) asal Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. A merupakan pegawai SPBU Pertamina yang membantu mengisikan BBM Pertalite kepada tersangka ABS.

Selain itu ada juga tersangka lain yang diamankan di tempat yang sama, yakni RCYP (30), warga Jalan Muharto Kecamatan Blimbing.

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 juncto UU RI Nomor 1 Tahun 2026 atau Pasal 21 ayat (1) huruf A KUHP. Untuk tersangka ABS dan RCYP, ancaman hukumannya paling lama enam tahun penjara dan ancaman hukuman tersangka A yaitu 2/3 dari maksimum pidana pokok.(der)

The post Sanksi Tegas, Pertamina Hentikan Sementara Distribusi Pertalite di SPBU Klojen appeared first on MalangVoice.

Seketika ia terperanjat saat membuka brankas yang sudah menganga. Logam mulia yang disimpan di dalam lemari besi itu amblas digasak pencuri. Bukan hanya satu atau dua, tetapi 19 keping emas seberat masing-masing 1 gram, lengkap dengan surat-suratnya raib pada Jumat lalu (17/4). Kerugian ditaksir mencapai Rp54 juta.

Keuangan Daerah Diorientasikan pada Tujuan Besar Program Prioritas

Rupanya ada seseorang yang sudah mengincar rumah korban. Diduga aksi pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut dilancarkan oleh BDB (28). Terduga pelaku pencurian masuk melalui jendela dengan cara mencongkelnya menggunakan besi betel. Ia bertindak cepat, mungkin saat rumah sedang lengang.

Tim Wilayah Barat Resmob Sat Reskrim Polres Batu melakukan pelacakan intensif untuk memburu pelaku. Polisi bergerak cepat menghentikan pelarian BDB yang diringkus tanpa perlawanan di Jalan Raya Banturejo pada Senin pukul 9 malam (20/4). Dari tangannya, polisi menyita 16 keping emas yang belum sempat dijual, uang tunai Rp2.750.000 hasil kejahatan, dan besi betel yang masih setia menempel sebagai alat bukti.

“Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang resah. Pelaku kini sudah mendekam di Mapolres Batu untuk menjalani proses hukum. Ia terancam pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan,” ujar Kasat Reskrim AKP Joko Supriyanto.

Menyikapi kejadian ini, Polres Batu melalui Ps. Kasi Humas Iptu M. Huda Rohman memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan dan rumah tinggal masing-masing.

“Pastikan pintu dan jendela terkunci dengan rapat saat ditinggalkan, serta hindari menyimpan barang berharga atau uang tunai dalam jumlah besar di tempat yang mudah dijangkau. Jika melihat aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar, segera lapor ke kantor polisi terdekat,” pungkas Huda.(der)

The post Polisi Ciduk Pencuri Belasan Keping Emas di Ngantang appeared first on MalangVoice.

Wali Kota Batu, Nurochman secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan penerima manfaat. Program yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batu tersebut menyasar pekerja sektor informal, serta kelompok masyarakat rentan yang selama ini belum tersentuh perlindungan ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Pemkot Batu, sebanyak 13.590 warga kini telah terdaftar sebagai peserta program perlindungan tenaga kerja tersebut. Mereka mendapatkan dua jenis perlindungan utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Total nilai iuran yang ditanggung pemerintah daerah untuk program ini mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Nurochman menegaskan, program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Menurutnya, kelompok pekerja ini memiliki risiko tinggi namun sering kali belum memiliki perlindungan sosial yang memadai.

“Manfaat besarnya memberi rasa aman bagi mereka yang bekerja di sektor informal, sekaligus melindungi keluarganya jika terjadi musibah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, program jaminan sosial ketenagakerjaan ini telah memberikan manfaat nyata bagi sejumlah peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Bahkan, beberapa di antaranya berasal dari profesi yang kerap luput dari perhatian, seperti ojek online, marbot masjid dan guru nonformal yang telah menerima klaim perlindungan.

“Program ini sangat baik untuk perlindungan ketenagakerjaan di Kota Batu. Kami berharap seluruh pekerja informal bisa terlindungi dan program ini dapat berlanjut hingga tahun depan,” tegasnya.

Dalam skema program tersebut, setiap penerima manfaat didaftarkan sebagai peserta BPJS. Seluruh biaya iuran ditanggung oleh Pemerintah Kota Batu. “Iurannya bukan diberikan ke orangnya, tetapi langsung dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau terjadi sesuatu, sudah ada perlindungan yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Program ini menjadi salah satu langkah Pemkot Batu dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Terutama bagi pekerja rentan yang selama ini belum memiliki akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.

Proses penentuan penerima manfaat juga dilakukan melalui verifikasi berlapis. Data penerima dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari komunitas pekerja hingga asosiasi pengemudi ojek online dan kelompok pekerja informal lainnya.

“Melalui program ini, Pemkot Batu berharap semakin banyak pekerja sektor informal yang memperoleh perlindungan kerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang sekaligus memberikan jaminan bagi keluarga jika terjadi risiko kerja,” tutup Nurochman.(der)

The post Siapkan Jaring Pengaman Sosial Lindungi Pekerja Rentan di Sektor Informal appeared first on MalangVoice.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, AKP Rakhmad Aji Prabowo, mengatakan, tersangka A (42) asal Kedungkandang diamankan pada Kamis (16/4) sekitar pukul 04.00 WIB. Saat itu dia sedang kedapatan mengisi BBM pertalite kepada pelaku ABS (29) asal Wagir.

“Modusnya, pelaku ABS meminta diisikan BBM subsidi namun di dalamnya terdapat beberapa jerigen plastik yang domodif terhubung dengan tangki bensin,” katanya saat konferensi pers di Polresta Malang Kota, Selasa (21/4).

Gelapkan Uang Sampai Jutaan Rupiah, Dua Kasir Lafayette Dipolisikan

Dalam mobil itu terdapat 23 jerigen plastik berkapasitas 35 liter. Dalam praktiknya, ABS sebenarnya tidak bisa mengisi terlalu banyak BBM bersubsidi, namun ia dibantu oleh A dengan men-scan menggunakan lima barcode berbeda.

“Pelaku A memang karyawan SPBU di sana dan dia mendapat upah Rp5 ribu setiap pengisian satu jerigen,” jelasnya.

Menurut AKP Rakhmad Aji, hasil pembelian BVM itu nantinya akan dijual kembali kepada pengecer dengan harga Rp10.700.

“Menurut tersangka ABS, praktik ini telah dilakukan sebanyak lima kali. Namun tentunya, ini masih kami dalami dan kami lakukan penyelidikan,” ungkapnya.

Selain itu di hari yang sama, unit Satreskrim Polresta Malang Kota juga menangkap satu orang dengan kasus yang sama. Pelaku, RCYP (30), warga Jalan Muharto, Blimbing. Ia diamankan beserta barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Thunder, dua jerigen masing-masing berkapasitas 35 liter dan selang karet.

“Untuk modus yang dilakukan tersangka RCYP, yaitu naik sepeda motor untuk membeli Pertalite hingga penuh. Selanjutnya, bensin tersebut dipindahkan ke jerigen lalu ia kembali datang ke SPBU untuk membeli kembali. Hal ini dilakukan secara berulang, dan terungkap BBM tersebut akan dijual kembali secara eceran,” bebernya.

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 juncto UU RI Nomor 1 Tahun 2026 atau Pasal 21 ayat (1) huruf A KUHP. Untuk tersangka ABS dan RCYP, ancaman hukumannya paling lama enam tahun penjara dan ancaman hukuman tersangka A yaitu 2/3 dari maksimum pidana pokok.(der)

The post Pegawai SPBU di Malang Ditangkap Bersama Dua Pelaku Lain, Bantu Penyalahgunaan Penjualan BBM Subsidi appeared first on MalangVoice.

Berbagai inovasi layanan berbasis teknologi kini mulai diterapkan. Tujuannya jelas, mempermudah masyarakat, mempercepat kinerja petugas, dan memastikan proses pajak berjalan lebih transparan.

Pemkot Malang Terapkan Bagi Hasil Parkir 70:30, Denda Pelanggar Capai Rp500 Ribu

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menegaskan langkah ini merupakan respons atas kebutuhan pelayanan yang semakin dinamis.

“Menjawab tantangan di era digital, tentu kami terus bertransformasi lewat inovasi digital. Kami mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendorong pelayanan pajak daerah agar lebih tertata dan efisien,” ujarnya.

Salah satu terobosan yang diandalkan adalah aplikasi PERSADA (Aplikasi Online Restoran dan Subjek Pajak Daerah Lainnya). Sistem ini memungkinkan monitoring transaksi wajib pajak secara real-time.

PERSADA bisa diakses melalui web maupun Android selama 24 jam. Kehadirannya melengkapi keterbatasan sistem E-Tax yang sebelumnya hanya bisa digunakan oleh wajib pajak dengan kasir digital. Selain itu, aplikasi ini juga membantu menekan potensi kesalahan pelaporan.

Penguatan sistem juga dilakukan melalui aplikasi VeSOP. Aplikasi ini mempermudah proses verifikasi subjek dan objek pajak. Petugas bisa memantau data penerimaan hingga riwayat pembayaran dengan lebih cepat, lengkap dengan informasi lokasi objek pajak dan kepemilikan NPWPD.

“Inovasi PERSADA dan VeSOP ini terbukti efektif. Bahkan sudah direplikasi di sejumlah daerah lain,” kata Handi.

Tak berhenti di situ, Bapenda juga meluncurkan SIAPGRAK! sebagai platform terintegrasi untuk seluruh urusan administrasi perpajakan. Jika sebelumnya wajib pajak harus mengurus secara terpisah, kini semua bisa dilakukan dalam satu aplikasi.

Mulai dari pendataan, penetapan, pembayaran, hingga pelaporan, semuanya berjalan dalam satu sistem yang terhubung secara real-time dengan perbankan dan instansi terkait.

Di dalamnya terdapat berbagai fitur, seperti Billing Center untuk pengurusan SKRD dan SSRD, layanan Pajak Daerah Lainnya, hingga E-BPHTB yang memfasilitasi pengelolaan berkas jual beli tanah secara online agar lebih aman dan terpantau.

Bapenda juga menyasar sektor-sektor yang sebelumnya sulit terjangkau. Melalui inovasi “Ghosting Resto”, pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha kuliner berbasis online yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Sementara untuk sektor hiburan dan event, pengawasan diperketat lewat aplikasi Perforasi Digital. Sistem ini memungkinkan pencatatan tiket secara online sehingga jumlah penjualan bisa dipantau dan risiko pemalsuan dapat ditekan.

Di sisi lain, upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga terus digalakkan. Salah satunya melalui program Gebyar Sadar Pajak yang rutin digelar sebagai bentuk edukasi sekaligus apresiasi bagi wajib pajak patuh.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya patuh, tapi juga paham sistem perpajakan. Sekaligus ini bentuk penghargaan dari Pemkot Malang,” tambahnya.

Berbagai inovasi tersebut mulai menunjukkan hasil. Penerimaan pajak daerah disebut terus mengalami peningkatan seiring sistem yang semakin terintegrasi dan pengawasan yang lebih optimal.

“Ini hasil dari transformasi yang terus kami kembangkan,” pungkas Handi.(der)

The post Dorong Transformasi Pajak Daerah, Bapenda Kota Malang Hadirkan Inovasi Pelayanan Berbasis Teknologi appeared first on MalangVoice.

Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyebutkan capaian RTH saat ini masih berada di kisaran 17 persen. Angka itu menunjukkan masih adanya selisih cukup besar, terlebih dengan karakter wilayah perkotaan yang padat.

Pertamina Pastikan Stok BBM Jatimbalinus Aman hingga Idul Fitri

“Untuk ukuran kota, target 30 persen memang tidak ringan. Namun dengan adanya Perda baru, kami optimistis RTH bisa terus bertambah,” ujarnya, Selasa (21/4).

Sejumlah strategi mulai dijalankan. Salah satunya dengan memperluas penghijauan di berbagai titik, termasuk memaksimalkan area tempat pemakaman umum (TPU). Lokasi ini dinilai potensial karena relatif lebih mudah ditanami pohon dibandingkan lahan lain di tengah kota.

Saat ini, dari total TPU yang ada di Kota Malang, hanya sembilan yang dikelola langsung oleh DLH. Sementara sisanya masih berada di bawah pengelolaan masyarakat.

“TPU menjadi salah satu lokasi yang potensial untuk penghijauan karena relatif lebih mudah ditanami pohon,” jelasnya.

Tak hanya itu, DLH juga menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menekan pengembang perumahan agar menyediakan RTH. Selama ini, banyak perumahan skala kecil hanya menyediakan fasilitas dasar seperti jalan, tanpa ruang hijau atau taman.

Melalui Peraturan Daerah (Perda) terbaru, pengembang diwajibkan melengkapi kawasan perumahan dengan fasilitas umum yang lebih lengkap. Tidak hanya lahan pemakaman, tetapi juga ruang terbuka hijau dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Bahkan, untuk perumahan dengan minimal 60 kepala keluarga, penyediaan TPS menjadi kewajiban.

“Ke depan, fasilitas umum di perumahan harus lebih lengkap, termasuk taman bermain yang juga berfungsi sebagai RTH,” terangnya.

Untuk perumahan lama, DLH tak tinggal diam. Evaluasi akan dilakukan bersama instansi terkait. Jika masih terdapat lahan kosong milik pengembang, lahan tersebut akan diarahkan untuk dijadikan ruang terbuka hijau.

“Jika lahannya masih milik pengembang dan belum digunakan, akan kami dorong menjadi RTH. Bahkan, ke depan bisa saja ada sanksi melalui Peraturan Wali Kota bagi yang tidak memenuhi kewajiban,” pungkasnya.(der)

The post DLH Kota Malang Kejar Target 30 Persen RTH, TPU hingga Perumahan Jadi Sasaran Penghijauan appeared first on MalangVoice.