MASYINDO HCMC

Dwi Kewarganegaraan (Menurut UU No. 12 Tahun 2006)

2009-06-22T09:32:00.001+07:00

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006

Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 4, Warga Negara Indonesia adalah :

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indondesia;

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Demikian informasi yang bisa disampaikan,
Terima Kasih

M. Alimudin Arifin Pohan
Fungsi Konsuler
KJRI HCMC

Layanan Informasi Konsuler dan Administrasi Kewarganegaraan

2009-06-12T09:21:00.000+07:00

Tata Cara Pemilihan Umum 2009

2009-04-08T08:09:00.004+07:00

Petunjuk bagi Masyindo tentang tata cara pemilihan Umum 2009 di Vietnam. Presentasi ini dibuat oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri HCMC dan dipresentasikan pada acara sosialisasi pemilu tahap II bulan Maret 2009.

Buka slideshow >>

Sosialisasi Pemilu 2009 oleh PPLN HCMC

2009-03-20T22:48:00.003+07:00

Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri wilayah Ho Chi Minh City (PPLN HCMC) beberapa waktu terakhir mengadakan sosialisasi Pemilu di beberapa tempat masyarakat Indonesia bermukim. Area tersebut dipisahkan sesuai dengan koordinasi Masyindo HCMC.

Jadwal sosialisasi sebagai berikut:

Dong Nai
Waktu: hari Minggu, 08 maret 2009, jam 11.00 - 14.00
Lokasi: Trang Trai Vuon Xoai, 114 Ap Tan Cang, Xa Phuoc Tan,
Huyen Long Thanh, Dong Nai

Binh Duong
Waktu: hari Minggu, 15 Maret 2009, jam 19.00 - selesai
Lokasi: Phuong Nam Resort, 15/12 Ap Trung, Vinh Phu, Thuan An, Binh Duong.

Vung Tau
Waktu: hari Sabtu, 21 maret 2009 pukul 19.00
Lokasi: Petro House, 63 Tran Hung Dao Str., Ward 1, Vung Tau City.

HCMC + Phu My Hung
Waktu: Sabtu, 28 maret 2009 pukul 19.00
Lokasi: KJRI HCMC, 18 Phung Khac Khoan Str., District 1, HCMC.

Agenda utama sosialisasi tersebut adalah tata cara pemberian suara dan metode pemberian suara melalui pos.

Sunset Policy 2008

2008-10-27T23:35:00.004+07:00

Seputar Sunset Policy 2008 sesuai rencana dari KJRI Ho Chi Minh City untuk persentasi pada hari Minggu, tanggal 02 November 2008 nanti. berikut ini penjelasan umum yang diperoleh dari situs resmi dirjen pajak dan sumber terkati lainnya.

A. UMUM

Apa yang dimaksud dengan Sunset Policy?

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Apa yang melatarbelakangi adanya Sunset Policy?

Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpaja kan secara sukarela dan melaksana kannya dengan benar.

Sampai kapan Sunset Policy ini berlaku?

Sunset Policy ini hanya berlaku dalam satu tahun, yaitu mulai berlaku dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008.

Siapa yang dapat memanfaatkan Sunset Policy?

Yang dapat memanfaatkan Sunset Policy adalah:

Orang Pribadi yang belum memiliki Momor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 3 1 Maret 2009.
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP seklum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPTTahunan PPh yang telah disampai kan.

B.ORANG PRIBADI YANG BELUM MEMILIKI NPWP .

Bagaimana orang pribadi yang belum memiliki NPWP dapat memanfaatkan Sunset Policy?

Orang pribadi yang belum memiliki NPWP dapat memanfaatkan Sunset Policy dengan cara:

Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal (KPP Domisili) atau melalui e-registration, dalam tahun 2008
Mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya (sejak memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak).
Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPTTahunan PPh ke Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
Menyampaikan SPTTahunan PPh yang dilampiri dengan SSP, paling lambat tanggal 31 Maret 2009, ke KPP Domisili (KPP tempat Wajib Pajak terdaftar).

Saya memperoleh NPWP pada tahun 2008, apakah saya dapat memanfaatkan Sunset Policy untuk penghasilan yang saya peroleh pada tahun-tahun sebelumnya?

Tentu saja dapat, namun penghasilan yang Saudara peroleh pada tahun-tahun sebelum memperoleh NPWP harus dilaporkan dengan cara mengisi SPT Tahunan PPh tahun yang bersangkutan dan menyampaikannya ke KPP tempat Saudara terdaftar paling lambat tanggal 31 Maret 2009.Apabila saat pengisian SPTTahunan tersebut ternyata terdapat pajak yang kurang dibayar, maka Saudara wajib membayar kekurangan pajak tersebut sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh ke KPP.

Jika saya secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh MPWP dalam tahun 2008, apa keuntungan yang saya dapatkan dengan memanfaatkan Sunset Policy?

Keuntungan yang akan Saudara dapatkan adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dinyatakan dalam SPT Tahunan PPh yang Saudara sampaikan. Selain itu seluruh penghasilan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dianggap knar sehingga tidak akan dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT Tahunan PPh Saudara menyatakan lebih bayar atau di kemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata belum dilaporkan di SPT Tahunan PPh tahun pajak tersebut.

Contoh:
Prasetyo seorang pengusaha bengkel motor Maju Jaya yang telah beroperasi sejak tahun 2004. Sampai dengan tanggal 3 1 Desember 2007, Prasetyo belum memiliki MPWP Prasetyo bermaksud memanfaatkan Sunset Policy. Oleh karena itu, Prasetyo mendaftarkan diri untu k memperoleh NPWP pada tanggal 5 Agustus 2008 dan selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008 Prasetyo menyampaikan SPT Tahunan PPh. Penghasilan yang diperoleh selama ini yang melebihi PTKP adalah pada tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007.

Pajak-pajak yang kurang dibayar menurut SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2004 sampai 2007 tersebut telah dilunasi Prasetyo pada tanggal 1 5 Agustus 2008.

Menurut SPTTahunan PPh yang disampaikan, pajak yang kurang dibayar untuk tahun pajak 2004 sebesar Rp 500 ribu, tahun pajak 2005 sebesar Rp 1 juta, tahun pajak 2006 sebesar Rp 1,5 juta, dan tahun pajak 2007 sebesar Rp 2 juta. Oleh karena Prasetyo memanfaatkan Sunset Policy dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya dalam tahun 2008, maka Prasetyo memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang kurang dibayar dengan perhitungan sebagai berikut:

Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2004: Mulai tanggal 25 Maret 2005 s.a. I5 Agustu us 2008 (2% X 41 bulan X Rp 500 ribu) = Rp 410.000
Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2005: Mulai tanggal 25 Maret 2006 s.d. 1 5 Agustus 2008 (2% X 29 bulan X Rp 1 juta) = Rp 580.000
Untuk penyampaian SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2006: Mulai tanggal 25 Maret 2007 s.d. 15 Agustus 2008 (2% X 17 bulan X Rp 1,5 juta) = Rp 510.000
Untuk penyampaian SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2007: Mulai tanggal 25 Maret 2008 s.d. 1 5 Agustus 2008 (2% X 5 bulan X Rp 2 juta) = Rp 200.000

Sanksi administrasi sebesar Rp 1.700.000 (Rp 41 0.000 + Rp 580.000 + Rp 51 0.000 + Rp 200.000) tersebut dihapuskan
sehingga Prasetyo hanya waji b melunasi pokok paja knya sebesar Rp 5.000.000
(Rp 500.000 + Rp 1.000.000 + Rp 1.500.000 + Rp 2.000.000).

C. WAJlB PAJAK ORANG PRlBADl ATAU BADAN YANG TELAH MEMILIKI NPWP

Bagaimana Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah memiliki NPWP dapat memanfaatkan Sunset Policy?

Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah memiliki NPWP dapat memanfaatkan Sunset Policy maan cara:

Membetulkan SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang telah disampaikan dengan cara mengisi kem bali formulir SPTTahunan tersebut, apa bila menurut Wajib Pajak masih terdapat kekurangan pajak yang harus dibayar.
Melunasi kekurangan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan pembetulan SPTTahunan PPh ke Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP),
Menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh yang dilampiri dengan SSP paling lambat tanggal 31 Desember 2008 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar,

Apakah Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008 tetapi belum menyampaikan SPTTahunan PPh dapat memperoleh fasilitas Sunset Policy?

Tentu saja dapat, dengan cara:

Mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya yang belum disampaikan.
Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT Tahunan PPh ke Bank Persepsi atau Bank Devisa persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
Menyampaikan SPTTahunan PPh yang dilampiri dengan SSP paling lambat tanggal 31 Desember 2008 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Saya telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 pada bulan Mei 2008, namun belum mengikuti ketentuan adrnininrari untuk mernperoleh farilitas Sunset Policy. Apakah raya rnasih dapat a memanfaatkan fasilitas Sunset Policy atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 yang disampaikan pada bulan Mei 2008?

Saudara masih dapat memanfaatkan fasilitas Sunset Policy dengan cara menambahkan tulisan "SPT Berdasarkan Pasal37A Undang-Undang KUP"di bagian atas tengah SPT lnduk dan setiap lampiran SPTTahunan PPh Saudara. Untuk itu, Saudara agar segera mendatangi KPP tempat Saudara terdaftar dan memberitahukan bahwa Saudara telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2OO6 pada bulan Mei 2008 dan ingin memanfaatkan fasilitas Sunset Policy. Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, Saudara agar membawa dan menunjukkan bukti tanda terima penyampaian SPTTahunan kepada petugas di KPP tersebut.

Apa yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam tahun 2008?

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau badan menyampaikan pembetulan SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya dalam tahun 2008, maka Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut memperoleh peng hapusan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dinyatakan dalam pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak. lifi m Ketentuan mengenai fasilitas Sunset Policy tidak berlaku untuk pem betulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007. Dengan demikian, Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menyampaikan pembetulan SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2007 dalam tahun 2008, tetap dikenakan sanksi administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh 1 (Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi)

Badu sebagai Wajib Pajak orang pribadi (pedagang) telah memperoleh NPWP sejak tahun 2003. Badu telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2003 s.d. 2007 tepat waktu. Pada bulan Juni 2008, Badu menyadari bahwa terdapat penghasilan yang diperoleh dalam tahun 2004 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun yang bersangkutan. Badu bermaksud memanfaatkan Sunset Policy dengan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2004 pada tanggal 27 Agustus 2008. Menurut perhitungan yang dilakukan Badu dalam pembetulan SPT Tahunan PPh ternyata Badu masih harus membayar tambahan pajak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Badu membayarnya melalui Bank Persepsi pada tanggal 27 Agustus 2008.

Oleh karena Badu memanfaatkan Sunset Policy dengan membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2004 dalam tahun 2008, maka Badu memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang kurang dibayar mulai dari tanggal 7C Ma-+ 2005 s.d 27 Agustus 2008, yaitu selama 42 bulan dengan perhitungan sebagai berikut:
- jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar Rp 500.000.000
- Sanksi administrasi (2% x 42 bulan x Rp 500.000.000) Rp 420.000.000

Apabila Badu juga bermaksud membetulkan SPTTahunan PPh-nya untuk tahun pajak yang lain, selain tahun pajak 2007, fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dilakukan dengan perhitungan yang serupa.

Contoh 2 (Bagi Wajib Pajak Badan):

PT Mau Sadar sebagai Wajib Pajak Badan telah memperoleh NPWP sejak tahun 2000 dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2000 s.d.2007 tepat waktu. Pada bulan Mei 2008, manajemen PT Mau Sadar menyadari bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 2003 dan tahun pajak 2005.

PT Mau Sadar bermaksud memanfaatkan Sunset Policy dengan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2003 dan tahun pajak 2005 pada tanggal 29 Agustus 2008. Menurut perhitungan yang dilakukan dalam pembetulan SPTTahunan PPhnya, ternyata PT Mau Sadar masih harus membayar tambahan pajak untuk tahun pajak 2003 dan 2005 masing-masing sebesar Rp 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp 800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah). PT Mau Sadar membayar tambahan pajak tersebut melalui Bank Persepsi pada tanggal 29 Agustus 2008.

Oleh karena PT Mau Sadar memanfaatkan Sunset Policy dengan membetulkan SPT Tahunan PPh-nya dalam tahun 2008, maka PT Mau Sadar memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang kurang dibayar dengan perhitungan sebagai berikut:

* Untuk penyampaian pembetulan SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2003 :
Mulai tanggal 25 Maret 2004 s.d, 29 Agustus 2008 (2% X 54 bulan X Rp 400 ju = Rp 432.000.000
* Untuk penyampaian pembetulan SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2005:
Mulai tanggal 25 Maret 2006 s.d.29 Agustus 2008 (2% X 30 bulan X Rp 800 juta) = Rp 480.000.000

Sanksi sebesar Rp 912.000.000 (Rp 432.000.000 + Rp 480.000.000) tersebut dihapuskan sehingga PT Mau Sadar hanya wajib melunasi pokok pajaknya sebesar Rp 1,2 miliar (Rp 400.000.000+ Rp 800.000.000).

MENGAPA WAJIB PAJAK HARUS MEMANFAATKAN SUNSET POLICY?

Apa keuntungan Wajib Pajak yang memanfaatkan Sunset Policy?

Tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga;
Tidakdilakukan pemeriksaan, kecuali SPT yang disampaikan menjadi Lebih Bayar atau di kemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata belum dilaporkan di SPT tersebut;
Apabila Wajib Pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan akan dihentikan;
Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPTTahunan PPh terkait dengan pemanfaatan Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis pajak lainnya,

Bagaimana jika Wajib Pajak tidak memanfaatkan Sunset Policy?

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas Sunset Policy, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka terhadap Wajib Pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi.

Selain itu, apabila Direktorat Jenderal Pajak memiliki atau mendapatkan data atau keterangan lain yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus atau kurang dibayar, maka Wajib Pajak juga dapat dikenai sanksi administrasi atas pajak yang masih harus atau kurang dibayar tersebut.

Bagaimana Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui data Wajib Pajak?

Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data dan informasi dengan mewajibkan instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui data tentang Wajib Pajak dari instansi pemerintah, asosiasi, atau pihak lain baik pemerintah maupun swasta.Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga dapat mengetahui data tentang Wajib Pajak dari laporan Wajib Pajak sendiri atau Wajib Pajak lain, kegiatan pemeriksaan, pengaduan masyarakat, dan pertukaran informasi dengan negara lain.

Perlu diketahui, dewasa ini Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki dan mengembangkan Sistem lnformasi yang terintegrasi dengan Sistem lnformasi Geografis (via satelit) sehingga dapat mengetahui dengan cepat dan tepat kondisi properti yang dimiliki Wajib Pajak.

Apakah di kemudian hari akan ada tuntutan secara pidana, walau telah memanfaatkan sunset policy pada tahun 2008 dan sudah membayar semua kewajiban perpajakan sebelum tanggal 31 Desember 2008?

Tidak ada, sepanjang semua data perpajakan telah dilaporkan dengan benar dalam SPT Tahunan PPh atauPembetulan SPTTahunan PPh,

Apakah Sunset Policy ini merupakan "jebakan " bagi Wajb Pajak yang memanfaatkannya?

Sunset Policy bukan jebakan. Pemberian Sunset Policy merupakan bentuk kepercayaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak, sama sekali tidak bermaksud untuk menjebak Wajib Pajak karena ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang terpenting adalah Wajib Pajak harus jujur dan benar dalam mengisi dan melaporkan SPT atau Pembetulan SPT.

Perlu diingat bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menggunakan data dan/atau informasi yang terdapat dalam SPTTahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka memanfaatkan fasilitas Sunset Policy tersebut untuk menerbitkan ketetapan pajak atas jenis pajak lainnya. Jadi, Wajib Pajak pada dasarnya akan dilindungi sepanjang Wajib Pajak telah mengaktualkan SPT Tahunan PPh, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai keadaan yang sebenarnya.

Jika saya menyampalkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 dan ingin melakukan pembetulan atas SPT tersebut, apakah saya masih bisa memanfaatkan Sunset Policy?

Saudara tidak memanfaatkan Sunset Policy karena fasilitas pengh apusan san ksi perpajakan diberikan untuk pembetulan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya. Namun demikian, apabila menurut Saudara SPTTahunan tahun pajak 2007 yang telah disampaikan masih terdapat kesalahan yang harus dibetulkan,Saudara tetap dapat melakukan pembetulan SPT dan apa bila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak tetap dikenai sanksi administrasi.

Saya telah memiliki MPWP sejak tahun 2001, namun belum pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh, Penghasilan selama periode tersebut hanya dari satu pemberi kerja dan pajaknya telah dipotong pemberi kerja secara benar sehingga saya merasa tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan. Apakah saya perlu memanfaatkan Sunset Policy dengan menyampaikan SPT Tahunan tahun-tahun sebelumnya?

Pada prinsipnya, Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau membetulkan SPT Tahunan PPh. Dengan demikian, apabila menurut Saudara masih terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, Saudara mempunyai kesempatan untuk memperoleh fasilitas Sunset Policy.

Jika tidak sempat memanfaatkan Sunset dapat memanfaatkan fasilitas Sunset Policy di kemudian hari?

Sesuai dengan Undang Undang Momor 28 Tahun 2007 tentang KUP, kebijakan Sunset Policy hanya diberlakukan dalam tahun 2008. Dengan demikian tidak ada Sunset Policy setelah tahun 2008.

Saya merasa telah mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPhnya dengan benar. Apakah saya masih harus memanfaatkan Sunset Policy?

Apabila Saudara telah mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh serta telah membayar pajak dengan benar, maka Saudara tidak perlu memanfaatkan fasilitas Sunset Policy. Yang dimaksud dengan benar adalah benar dalam perhitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

UTANG PAJAK

Saya telah membetulkan SPT Tahunan PPh tahun pajak2005 pada bulan Oktober 2007,apakah saya masih boleh membetulkan SPT tahun pajak 2005 sesuai Sunset Policy?

Boleh, sepanjang masih ada pajak yang masih harus dibayar.

Jika saya memiliki utang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Orang Pribadi, dapatkah pelunasan utang pajak saya mendapatkan manfaat Sunset Policy?

Tidak dapat, utang pajak tidak termasuk dalam lingkup fasilitas Sunset Policy sehingga utang pajak berupa pokok pajak beserta sanksi administrasinya tetap harus dilunasi.

Saya telah menerima SKPKB PPh Orang Pribadi dan telah saya lunasi. Namun, menurut saya jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB tersebut masih lebih rendah daripada jumlah yang seharusnya, dapatkah saya memanfaatkan Sunset Policy?

Saudara tidak dapat memanfaatkan Sunset Policy. Namun, apabila atas kehendak sendiri Saudara bersedia mengungkapkan kekurangan pembayaran pajak tersebut, maka Saudara dapat membayar kekurangan pembayaran pajaknya tanpa dikenai sanksi administrasi berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Saya memiliki utang pajak dari penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan penyampaian SPT Tohunan PPh tahun pojak 2006. Apabila saya bermaksud membetulkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 tersebut karena masih ada penghasilan yang belum saya laporkan, apakah saya dapat memanfaatkan Sunset Policy?

Saudara dapat memanfaatkan Sunset Policy dengan cara membetulkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 namun utang pajak berdasarkan STP yang telah diterbitkan tetap harus dilunasi.

PEMERIKSAAN, KEBERATAN, DAN BANDING

Saat ini saya sedang diperiksa dan pemeriksaan tersebut belum selesai. Dapatkah saya memanfaatkan Sunset Policy?

Saudara dapat memanfaatkan Sunset Policy sekalipun sedang diperiksa dengan syarat petugas Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Apabila dalam tahun 2008 Saudara membetulkan SPT Tahunan PPh yang sedang dilakukan pemeriksaan tersebut serta membayar seluruh kekurangan pembayaran pajaknya, maka pemeriksaan tersebut dapat dihentikan.

Apakah saya dapat memanfaatkan Sunset Policy walaupun saya sedang mengajukan keberatan atau banding?

Saudara tidak dapat memanfaatkan Sunset Policy apabila Saudara sedang mengajukan keberatan atau banding, karena Sunset Policy tidak dapat dimanfaatkan atas SPT Tahunan PPh yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak. 7

Saya telah menyampaikan SPT dengan status Nihil, apakah saya masih bisa memanfaatkan Sunset Policy?

Saudara masih bisa memanfaatkan Sunset Policy apabila Saudara merasa masih ada pajak yang kurang dibayar dengan cara menyampaikan Pembetulan SPT Tahunan PPh sehingga menjadi kurang bayar dan atas kekurangan pajak tersebut telah Saudara lunasi sebelum pembetulan SPT disampaikan.

Apakah data dan keterangan yang saya sampaikan dalam SPT dijamin kerahasiaannya?

Semua data dan keterangan yang disampaikan dalam SPT oleh Wajib Pajak dilindungi kerahasiaannya dalam Pasal 34 Undang-undang KUP, sebagaimana dilakukan juga oleh negara-negara lain. Bahkan bagi petugas pajak yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana (Pasal41 UU KUP).

Saya telah diperiksa bukti permulaan, tetapi dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Apa kah saya dapat memanfaatkan Sunset Policy?

Saudara masih dapat memanfaatkan fasilitas Sunset Policy dengan cara membetulkan SPT yang mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar. Saudara harus melunasi kekurangan pembayaran pajaknya sebelum Pembetulan SPT tersebut disampaikan.

Saya sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, apakah saya bisa memanfaatkan Sunset Policy?

Saudara tidak dapat memanfaatkan Sunset Policy sebelum pemeriksaan bukti permulaan tersebut selesai dilakukan dan tidak terbukti adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Saya sedang dilakukan penyidikan apakah saya boleh memanfatkan Sunset Policy?

Saudara tidak dapat memanfaatkan Sunset Policy.

Saya sedang dilakukan pemeriksaan di pengadilan apakah saya boleh memanfaatkan Sunset Policy?

Saudara tidak dapat memanfaatkan Sunset Policy.

Apabila saya bermaksud membetulkan SPT Tahunan PPh, formulir SPT mana yang harus saya gunakan dan di mana saya bisa memperoleh formulir SPT tersebut?
Saudara dipersilakan menggunakan formulir SPT Tahunan PPh yang berlaku sesuai dengan tahun pajak yang akan dibetulkan dengan mengunduh dari website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.go.id , atau menghubungi KPP terdekat.

Di mana saya dapat memperoleh informasi lebih lanjut?
Untuk informasi lebih lanjut

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat; dapat menghubungi :
Kring Pajak 500-200 (jika melalui HP 021- 50e200); atau
Website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id

Sumber : Booklet Sunset Policy Direktorat Jenderal Pajak

Online Registration

2008-08-19T00:29:00.004+07:00

Untuk kemudahan anda, saat ini Masyindo HCMC telah memberikan fasilitas pendaftaran secara online. Silahkan segera isi data pribadi anda agar kami dapat tetap memberikan informasi yang berguna bagi anda masyarakat Indonesia yang tinggal di Vietnam bagian Selatan.

Apabila terdapat kesalahan dalam pengisian, segera hubungi kami melalui email atau koordinator area setempat.

Bebas Fiskal bagi Pemilik NPWP

2008-07-01T21:41:00.002+07:00

Ditjen Pajak akan memberlakukan bebas fiskal kepada setiap pemilik NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) mulai 01 Januari 2009 - 31 Desember 2010. Dengan menunjukkan dokumen kepemilikan NPWP maka setiap orang yang akan bepergian ke luar negeri dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal yang selama ini dibebankan sebesar Rp. 1.000.000,- per orang.

Istri dan anak bisa menggunakan satu NPWP milik kepala keluarga, namun bagi anak yang telah berumur lebih dari 21 tahun harus memiliki NPWP sendiri.

Bagi masyarakat Indonesia yang telah tinggal di luar negeri telah menikmati fasilitas ini sebanyak maksimum 4 kali dalam setahun sehingga kebijakan ini mungkin tidak berpengaruh terlalu besar. Akan bermanfaat bagi anda jika (mungkin) belum memiliki NPWP untuk segera mendaftarkan diri yang bisa dilakukan secara online.

Bagi anda yang telah memiliki NPWP, anda bisa mendapatkan formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770S) beserta petunjuknya di sini.

Info terkait:
Bebas Fiskal Bagi Pemilik NPWP Mulai 1 Januari 2009
Bebas Fiskal 2009 Pajak Hilang Rp 2,5 Triliun
Bebas Fiskal Berkat NPWP