TAPANULI TENGAH – Mediainvestigasi.net.- Kepolisian Sektor (Polsek) Sibabangun Polres Tapanuli Tengah mengamankan seorang pelaku aksi premanisme dan pungutan liar (pungli). Pelaku ditangkap saat memungut uang dari kendaraan yang melintas di Jembatan Anggoli, Dusun I Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun.

Penindakan tersebut dilaksanakan pada Jumat (24/7/2026) sekira pukul 14.00 WIB atas instruksi Kapolsek Sibabangun, IPTU Totok C. Wahono, S.H., M.H., dalam rangka menciptakan situasi kondusif melalui Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Toba 2026.

Kapolsek Sibabangun menjelaskan bahwa penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah atas maraknya aksi pengutipan liar terhadap pengemudi mobil di kawasan tersebut.

“Menanggapi laporan masyarakat, tim langsung bergerak ke lokasi sasaran dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial MP (20), warga Dusun I Desa Anggoli. Saat diamankan, pelaku tertangkap tangan sedang melakukan pengutipan uang terhadap mobil yang melintas,” ujar IPTU Totok C. Wahono.

Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai hasil pungli sebesar Rp14.000. Saat diinterogasi di tempat, pelaku mengakui perbuatannya yang kerap memungut uang dari kendaraan roda empat atau lebih yang melintasi jembatan tersebut.

Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Sibabangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga meminta pelaku membuat surat pernyataan resmi agar tidak mengulangi perbuatannya.

Penindakan ini menegaskan komitmen Polres Tapanuli Tengah dan jajaran Polsek Sibabangun dalam menyukseskan Operasi Pekat Toba 2026 guna memberantas segala bentuk penyakit masyarakat, khususnya aksi premanisme dan pungli yang meresahkan para pengguna jalan.
*JS*

The post Gelar Operasi Pekat Toba 2026, Polsek Sibabangun Amankan Pelaku Pungli di Jembatan Anggoli first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Pasaman Barat | Mediainvestigasi.net
Dari sebuah rumah yang dipenuhi buku dan semangat literasi di Kabupaten Pasaman Barat, lahir sebuah mimpi yang kini menembus panggung nasional. Siswi SD Negeri 05 Pasaman, Aisyah Farhan Hanif, dipastikan mewakili Provinsi Sumatera Barat pada cabang Menulis Cerita dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Tahun 2026.

Kepastian tersebut diperoleh setelah nama Aisyah tercantum dalam surat resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebagai peserta yang lolos ke tingkat nasional.

Kepala SD Negeri 05 Pasaman, Rukiyah, S.Pd.SD, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang diraih anak didiknya.

“Alhamdulillah, ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SD Negeri 05 Pasaman, para guru, teman-teman Aisyah, serta seluruh orang tua murid. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi,” ujarnya.

FLS3N merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia dalam bidang seni dan sastra melalui seleksi berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional.

Keberhasilan Aisyah tak lepas dari lingkungan keluarga yang sejak dini menanamkan kecintaan terhadap buku. Ibundanya, Yani Sestria, mengelola Rumah Baca Al Fatih di Jorong Jambu Baru, Nagari Aua Kuniang, Kabupaten Pasaman Barat. Selain aktif mengembangkan taman bacaan masyarakat, Yani juga dikenal sebagai penulis cerita dan puisi.

“Sejak kecil Aisyah memang senang membaca. Kami hanya berusaha menghadirkan lingkungan yang membuatnya bebas berimajinasi dan mencintai buku,” tutur Yani.

Bagi Aisyah, menulis bukan sekadar mengikuti perlombaan, tetapi jalan untuk mewujudkan cita-cita.
“Saya ingin menjadi penulis hebat. Saya ingin menulis cerita yang bisa dibaca banyak orang dan suatu hari memiliki buku karya sendiri,” katanya.

Menjelang tampil di tingkat nasional, Aisyah bertekad memberikan yang terbaik.
“Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan kemampuan saya,” ujarnya.

Dalam persiapannya, Aisyah mendapat dukungan penuh dari Kepala SD Negeri 05 Pasaman, para guru, serta pelatih menulisnya, Suria Tresna, penulis, editor, tim kreatif Sekolah Menulis ELIPSIS, sekaligus pengelola TBM Rumah Baca Kreatif Lestari di Padang Tujuh, Pasaman Barat.

Ketua Read Aloud Pasaman Barat, Fera Susanti, S.Pd, turut menyampaikan apresiasi.
“Atas nama Rumah Baca Bunda dan Read Aloud Pasaman Barat, kami bangga atas prestasi Aisyah. Buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya. Yani Sestria selama ini dikenal sebagai abdi negara yang tetap mengabdikan diri dalam dunia literasi, aktif mengampanyekan budaya membaca, dan mencerdaskan anak bangsa. Allah SWT membalas setiap keikhlasan dan pengabdiannya melalui prestasi putri tercintanya. Semoga Aisyah mampu menjadi yang terbaik di tingkat nasional,” ucap Fera dengan mata berkaca-kaca.

Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumatera Barat. Dari kebiasaan membaca, lahirlah keberanian untuk bermimpi. Dari sebuah rumah baca sederhana, kini tumbuh harapan yang siap mengharumkan nama daerah di panggung nasional.

Hingga berita ini ditulis, jadwal pelaksanaan FLS3N tingkat nasional masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Ka Biro Pasaman Raya

The post AISYAH FARHAN HANIF ke Panggung FLS3N Nasional 2026, Membawa Harum Nama Sumatera Barat first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

PANDAN — Mediainvestigasi.net.- Sebagai wujud nyata kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan di Kelurahan Lubuk Tukko, Lingkungan II, Kecamatan Pandan, Selasa 28 Juli 2026.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah, Faisal Fahmi Lubis, S.Sos., kepada Ibu Arlina Gulo, seorang penyandang disabilitas yang mengalami kelumpuhan. Saat bantuan diserahkan, suaminya, Ali Muharram Hulu, sedang melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemkab Tapanuli Tengah menyalurkan berbagai kebutuhan mendesak guna meringankan beban keluarga, yang meliputi Bahan Pokok & Logistik (beras dan lauk pauk siap saji), Perlengkapan Rumah Tangga (family kit, kasur, selimut, dan tenda gunung), Kebutuhan Anak (makanan anak) dan Dukungan Program Sosial (pengarahan dan fasilitasi pemanfaatan Kartu Sembako serta Kepesertaan BPJS Kesehatan guna menjamin akses pelayanan dasar dan kesehatan).

Plh, Kadis Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah, Faisal Fahmi Lubis, S.Sos., menyatakan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut cepat atas laporan masyarakat serta hasil analisa tim di lapangan.

“Berdasarkan arahan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu SH, MH, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, sekecil apa pun bentuk bantuannya. Kami telah berkoordinasi dengan Camat Pandan dan Lurah Lubuk Tukko untuk memastikan penanganan darurat dapat segera dilakukan,” kata Faisal.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu melaporkan warga yang membutuhkan bantuan melalui kepala lingkungan, lurah, maupun langsung ke Dinas Sosial Tapanuli Tengah agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terdata.

Menyusul kondisi rumah warga penyandang disabilitas di Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, yang sudah memprihatinkan, Plh. Kadis Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah, Faisal Fahmi Lubis, S.Sos., menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk mengusulkan dan mengoordinasikan keluarga Ibu Arlina Gulo agar dapat masuk ke dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plh. Kadis Sosial turut menyampaikan salam hangat dari jajaran Pimpinan Daerah kepada keluarga penerima bantuan.

“Titip salam dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami juga berharap Ibu Arlina segera diberikan kesembuhan dan kesehatan sehingga dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Proses penyaluran bantuan ini turut didampingi oleh para Kabid pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah, Lurah Lubuk Tukko, Kobul Dongoran, serta Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) .
*JS*

The post Pemkab Tapanuli Tengah Salurkan Bantuan untuk Warga Penyandang Disabilitas di Lubuk Tukko Pandan first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Padang Pariaman – Mediainvestigasi.net.- Senyum bahagia terpancar dari wajah ratusan siswa SD dan SMP yang memadati Masjid Raya IKK Ali Mukhni, Senin (27/7/2026). Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama BAZNAS Padang Pariaman menyalurkan bantuan dana zakat melalui Program BAZNAS Padang Pariaman Cerdas sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga mustahik.

‎Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, jajaran Kepala Perangkat Daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), pimpinan BAZNAS Padang Pariaman, tamu undangan, serta para siswa penerima bantuan.

‎Wakil Ketua BAZNAS Padang Pariaman, Suryadi Zuhri Ali, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pendidikan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahap pertama, sebanyak 681 siswa dari Kecamatan 2×11 Enam Lingkung, Enam Lingkung, dan Lubuk Alung menerima bantuan pendidikan dengan nominal Rp400.000 untuk siswa SD dan Rp500.000 untuk siswa SMP. Selanjutnya, bantuan akan didistribusikan kepada penerima di kecamatan lainnya.

‎Secara keseluruhan, Program BAZNAS Padang Pariaman Cerdas tahun 2026 akan menjangkau 3.574 siswa SD dan SMP se-Kabupaten Padang Pariaman dengan total dana zakat yang disalurkan sebesar Rp1.494.000.000.

‎Bupati John Kenedy Azis mengingatkan agar bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak. Ia berpesan kepada para orang tua untuk tidak menggunakan dana tersebut di luar peruntukannya.

‎”Dana zakat ini adalah amanah dari para muzakki yang mempercayakan sebagian rezekinya untuk membantu pendidikan anak-anak kita. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan sekolah, bukan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan,” tegasnya.

‎Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Padang Pariaman yang terus menunjukkan peran strategisnya sebagai mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Menurutnya, zakat yang dikelola secara profesional dan tepat sasaran mampu menjadi jembatan harapan bagi anak-anak yang membutuhkan.

‎Ia turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh muzakki, khususnya para ASN dan masyarakat Padang Pariaman yang telah menunaikan zakat melalui BAZNAS.

‎”Zakat yang Bapak dan Ibu salurkan hari ini telah menjadi cahaya dan harapan baru bagi anak-anak kita untuk terus bersekolah dan meraih cita-citanya,” ujar Bupati.

‎Lebih lanjut, John Kenedy Azis juga memotivasi para siswa untuk terus belajar dan berprestasi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, katanya, telah menyiapkan Program 100 Orang Berprestasi yang memberikan kesempatan beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri terbaik daerah.

‎”Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan jadilah kebanggaan keluarga serta daerah. Jangan pernah menyerah karena keterbatasan ekonomi. Pemerintah daerah akan terus hadir membuka jalan bagi anak-anak yang memiliki semangat dan prestasi untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi,” pesannya.

‎Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung BAZNAS dalam menghimpun dan menyalurkan zakat masyarakat secara amanah, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.(***)

The post ‎Ratusan Siswa Tersenyum Bahagia, Pemkab dan BAZNAS Padang Pariaman Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 3.574 Mustahik first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Padang Pariaman – Mediainvestigasi.net.- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi UHC bersama BPJS Kesehatan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Senin (27/7/2026).

‎Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara serta dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala BPKD, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Dukcapil, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sekretaris Bappelitbangda, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Turut hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Meri Lestari, beserta jajaran.

‎Dalam paparannya, Meri Lestari menyampaikan bahwa capaian UHC Kabupaten Padang Pariaman saat ini berada pada angka 85,39 persen atau masih berada di bawah target nasional sebesar 98 persen. Tantangan utama yang dihadapi bukan hanya pada pendaftaran peserta baru, tetapi juga menjaga status kepesertaan agar tetap aktif.

‎”Saat ini tingkat keaktifan peserta JKN di Padang Pariaman baru mencapai 62,68 persen. Masih terdapat 171.861 jiwa yang belum menjadi peserta JKN atau status kepesertaannya tidak aktif,” jelas Meri.

‎Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab rendahnya tingkat keaktifan peserta adalah tingginya tunggakan iuran peserta PBPU Mandiri yang mencapai Rp43,93 miliar. Selain itu, dalam dua tahun terakhir juga terjadi penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan dalam jumlah yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 18.182 peserta dinonaktifkan, sedangkan hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 29.109 peserta.

‎Pertemuan tersebut turut membahas upaya validasi dan pemanfaatan data PBI yang nonaktif agar bantuan dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah strategi percepatan pencapaian UHC 98 persen juga dipaparkan oleh BPJS Kesehatan untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

‎Menanggapi hal tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk bergerak bersama mempercepat peningkatan cakupan dan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.

‎”Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas PMD harus berkolaborasi sampai ke tingkat nagari untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif,” tegas Bupati.

‎Ia juga meminta agar masyarakat yang kepesertaannya tidak aktif segera dilakukan reaktivasi, sementara peserta yang menunggak didorong untuk kembali melanjutkan pembayaran iurannya.

‎Menurutnya, jaminan kesehatan merupakan kebutuhan penting yang akan sangat membantu masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

‎Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan UHC, Pemkab Padang Pariaman menambah alokasi subsidi UHC dari APBD sebesar Rp5 miliar. Dengan tambahan tersebut, total anggaran subsidi UHC meningkat dari Rp16 miliar menjadi Rp21 miliar pada tahun 2026.

‎Tambahan anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan persentase kepesertaan aktif masyarakat dan mendekatkan Kabupaten Padang Pariaman pada target UHC sebesar 98 persen.

‎Tidak hanya dari sisi anggaran, Bupati juga mengarahkan agar seluruh puskesmas dan pemerintah nagari memasang baliho maupun spanduk dengan desain yang seragam sebagai media sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk segera mengaktifkan serta membayar iuran BPJS Kesehatan.

‎Mengakhiri rapat, Bupati John Kenedy Azis meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil koordinasi yang telah disepakati. Ia menargetkan agar dalam satu bulan ke depan telah terlihat progres yang jelas untuk kemudian dievaluasi bersama.

‎”Target kita jelas, masyarakat Padang Pariaman harus terlindungi jaminan kesehatannya. Mari kita bergerak cepat agar UHC 98 persen dapat segera kita capai,” pungkasnya.(***)

The post Pacu Target UHC 98 Persen, Pemkab Padang Pariaman Tambah Subsidi Rp5 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Padang Pariaman – Mediainvestigasi.net.- Wujud kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Padang Pariaman. Melalui gerakan badoncek atau penggalangan dana secara gotong royong, Forum TKSK menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Pondok Pesantren Bustanul Yaqin Pungguang Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, yang beberapa waktu lalu dilanda musibah kebakaran.

Bantuan berupa uang tunai hasil sumbangan keluarga besar TKSK senilai Rp1,7 juta diserahkan langsung kepada pihak pondok pada Senin (27/7/2026). Penyerahan bantuan dipimpin Ketua Forum TKSK Padang Pariaman, Rina Andriati, didampingi unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Padang Pariaman.

Rina Andriati mengatakan, aksi kemanusiaan tersebut lahir dari rasa empati dan ikatan kekeluargaan yang kuat. Menurutnya, pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yaqin, Rahmat Tuanku Sulaiman, merupakan sosok yang pernah menjadi bagian dari keluarga besar TKSK.

“Beliau pernah menjadi pimpinan TKSK. Karena itu, musibah yang menimpa Pondok Pesantren Bustanul Yaqin juga menjadi duka bagi keluarga besar TKSK. Bantuan ini memang tidak besar, tetapi kami berharap dapat menjadi penyemangat dan bukti bahwa mereka tidak sendiri menghadapi cobaan ini,” ujar Rina.

Ia juga mengapresiasi dukungan Tagana dan PWI Padang Pariaman yang turut membersamai penyaluran bantuan tersebut sebagai bentuk sinergi dan kepedulian sosial yang selama ini terus terjalin.

Rina menjelaskan, bantuan yang diserahkan merupakan tahap awal. Berdasarkan informasi yang diterima, para santri dan santriwati masih membutuhkan berbagai kebutuhan dasar, seperti pakaian layak pakai, buku, perlengkapan belajar, serta kebutuhan sehari-hari.

Untuk itu, Forum TKSK Padang Pariaman kembali membuka penggalangan bantuan logistik dari para donatur dan masyarakat yang ingin berbagi.

“Kami mengajak seluruh TKSK se-Padang Pariaman dan masyarakat yang memiliki rezeki lebih untuk bersama-sama membantu. Insyaallah seluruh bantuan yang terkumpul akan kami salurkan kembali kepada Pondok Pesantren Bustanul Yaqin sesuai kebutuhan para santri,” katanya.

Rina berharap keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Yaqin diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

“Semoga Allah SWT memberikan kesabaran, ketabahan, serta mengganti segala kerugian dengan yang lebih baik. Musibah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat kepedulian dan semangat saling membantu,” tuturnya.

Sementara itu, bantuan diterima langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Yaqin, H. Zainal Tuanku Mudo, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Forum TKSK Padang Pariaman beserta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepeduliannya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Semoga seluruh donatur dan keluarga besar TKSK senantiasa mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT,” ujarnya.

Aksi kemanusiaan tersebut menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan solidaritas sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat Padang Pariaman, terutama dalam membantu saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah.(***)

The post Forum TKSK Padang Pariaman Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Kebakaran Ponpes Bustanul Yaqin first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Tapaktuan —Mediainvestigasi.net– Dewan Pembina Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Aceh Selatan, Hanzirwan Syah, ST, menanggapi pandangan yang menyebut “lokasinya tidak ada, bagaimana mau mengurus izin” dalam pembahasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan kesimpulan yang terlalu dini karena tidak mempertimbangkan mekanisme pembentukan WPR sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

“Kami menghormati setiap kritik. Namun kritik yang baik harus berpijak pada regulasi dan realita bukan asumsi pribadi. Jangan sampai masyarakat memperoleh pemahaman yang keliru seolah-olah pemerintah mengusulkan sesuatu yang tidak memiliki dasar lokasi. Itu tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujar Hanzirwan.

Ia menjelaskan, perubahan ketentuan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 yang mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021 memperkuat tata kelola pertambangan rakyat, khususnya terkait pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Menurut Hanzirwan, regulasi tersebut menegaskan bahwa penerbitan IPR harus berlandaskan dokumen pengelolaan WPR. Karena itu, identifikasi wilayah dan pengusulan lokasi merupakan tahapan awal yang wajib dilalui sebelum suatu wilayah dapat ditetapkan dan izin diterbitkan.

Ketentuan tersebut, lanjutnya, dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola wilayah pertambangan rakyat sebagai dasar pengelolaan IPR oleh pemerintah daerah provinsi. Regulasi itu mengharuskan adanya proses identifikasi, penyusunan dokumen pengelolaan WPR, verifikasi, hingga evaluasi sebelum memasuki tahap pemberian izin.

“Dengan kata lain, yang diusulkan hari ini adalah calon WPR. bukan WPR yang sudah ditetapkan. Sangat berbeda antara lokasi usulan dengan wilayah yang telah memperoleh penetapan Menteri. Jangan mencampuradukkan dua tahapan yang berbeda.”

Hanzirwan menerangkan, secara hukum pembentukan WPR diawali dengan identifikasi kawasan yang memiliki aktivitas pertambangan rakyat maupun potensi sumber daya mineral. Selanjutnya disusun peta, koordinat, luas wilayah, dan data pendukung lain sebagai bahan verifikasi pemerintah.

“Kalau ada yang mengatakan lokasinya tidak ada, berarti yang dipersoalkan seharusnya adalah kualitas data usulannya, bukan menyimpulkan bahwa usulan tersebut tidak memiliki lokasi sama sekali. Dua hal itu berbeda.”

Ia juga menilai mekanisme tersebut merupakan praktik yang diterapkan secara nasional. Sejumlah pemerintah daerah, kata dia, telah lebih dahulu mengajukan usulan WPR kepada pemerintah pusat, antara lain Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 129 blok WPR, Sumatera Barat 121 blok WPR, dan Sulawesi Utara 63 blok WPR. Seluruh usulan tersebut, menurutnya, melalui proses verifikasi Kementerian ESDM sebelum ditetapkan.

Di Aceh, Hanzirwan menyebut Pemerintah Aceh juga sedang menjalankan mekanisme yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah meminta seluruh bupati dan wali kota yang memiliki potensi pertambangan rakyat agar mengusulkan lokasi WPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, Pemerintah Aceh sedang menjalankan amanat regulasi, bukan membuat prosedur baru.”

Atas dasar itu, ia menilai anggapan bahwa pengusulan WPR tidak dapat dilakukan karena wilayahnya belum ditetapkan merupakan pandangan yang tidak sejalan dengan tahapan pembentukan WPR sebagaimana diatur dalam regulasi.

“Kalau mengikuti logika seperti itu, seluruh daerah di Indonesia tidak akan pernah memiliki WPR. Sebab penetapan selalu diawali dengan usulan. Tidak mungkin Menteri menetapkan wilayah yang tidak pernah diusulkan oleh pemerintah daerah.”

Hanzirwan juga mengingatkan agar publik tidak menyamakan pertambangan rakyat dengan aktivitas pertambangan ilegal. Menurutnya, penambang rakyat justru sedang berupaya memperoleh legalitas melalui mekanisme yang disediakan negara.

“Penambang rakyat sedang memperjuangkan legalitas melalui jalur konstitusional. Mereka meminta dibina, didata, diatur, diawasi, serta diberikan kepastian hukum melalui WPR dan IPR. Sementara tambang ilegal adalah aktivitas yang sengaja beroperasi di luar sistem hukum dan dalam banyak kasus diduga mendapat perlindungan dari oknum-oknum tertentu.”

Ia menilai penyamaan antara penambang rakyat dan pelaku tambang ilegal dapat menimbulkan stigma yang tidak adil terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada pertambangan tradisional.

“Jangan sampai karena marah kepada tambang ilegal yang diduga dibekengi oknum, kemudian penambang rakyat yang justru sedang berupaya masuk ke dalam sistem hukum ikut menjadi sasaran stigma. Itu bukan penegakan hukum, melainkan penyederhanaan persoalan.”

Menurut Hanzirwan, keberadaan PP Nomor 39 Tahun 2025 dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 bertujuan memperkuat tata kelola pertambangan rakyat, mengurangi praktik pertambangan tanpa izin, meningkatkan aspek keselamatan kerja, memperbaiki pengelolaan lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menutup keterangannya, Hanzirwan mengajak seluruh pihak mendukung percepatan pembentukan WPR sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang pertambangan rakyat yang legal.

“Kalau benar ingin memberantas pertambangan ilegal, mari kita dukung percepatan WPR sehingga masyarakat memperoleh ruang untuk menambang secara sah. Jangan sampai energi kita habis mempertanyakan peta usulan rakyat kecil, sementara aktivitas tambang ilegal yang terang-benderang justru luput dari perhatian. Negara seharusnya lebih tegas kepada pelaku yang mencari keuntungan dari pelanggaran hukum, sekaligus hadir memberi jalan keluar bagi masyarakat yang ingin taat kepada hukum.”

The post Hanzirwan Syah: Usulan WPR di Aceh Memang Tahap Awal, Jangan Bangun Opini dari Asumsi first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Tembilahan, 27 Juli 2026 – Mediainvestigasi.net.- Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Riau (UNRI) Kelurahan Tembilahan Hilir berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan (DLHP) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar kegiatan edukasi pemilahan sampah bagi masyarakat di Kelurahan Tembilahan Hilir. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Tembilahan Hilir, Plt. Kepala UPT Pengelola Sampah beserta jajaran staf, Ketua PKK Kelurahan Tembilahan Hilir bersama para kader PKK, serta Ketua RT dan RW se-Kelurahan Tembilahan Hilir. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi.

Pada kesempatan tersebut, Farah Fadhilah Mappile, S.Si., dari DLHP Kabupaten Indragiri Hilir hadir sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik, manfaat penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta peran aktif masyarakat dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Peserta juga diberikan edukasi mengenai langkah-langkah sederhana dalam memilah sampah di tingkat rumah tangga sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Ketua Kelompok Kukerta UNRI Kelurahan Tembilahan Hilir, Renol Siregar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus implementasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan hidup.

“Melalui kegiatan ini kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah. Kebiasaan sederhana ini akan memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan apabila dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” ujar Renol Siregar.

Ia juga berharap sinergi yang terjalin antara Kukerta UNRI, DLHP Kabupaten Indragiri Hilir, pemerintah kelurahan, serta masyarakat dapat terus berlanjut dalam berbagai program lingkungan lainnya. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga Kelurahan Tembilahan Hilir dapat menjadi kawasan yang bersih, sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

The post Kukerta UNRI Tembilahan Hilir dan DLHP Kabupaten Indragiri Hilir Bersinergi Mengedukasi Masyarakat tentang Pemilahan Sampah first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

BANDA ACEH –Mediainvestigasi.net– Kekhususan Aceh yang lahir dari proses politik panjang pascakonflik kembali menjadi sorotan. Pemerhati sosial politik Fadhli Irman mengingatkan agar kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak bergeser menjadi instrumen yang lebih menguntungkan pemodal dan agen IUP dibanding masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan sumber daya alam.

Menurut Irman, semangat dasar kekhususan Aceh adalah menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih berpihak pada kepentingan daerah. Karena itu, ia menilai pengelolaan sektor pertambangan seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat, bukan sekadar membuka ruang bagi ekspansi investasi yang minim transparansi.

“Kita minta Pemerintah Aceh dan DPRA dapat memaksimalkan kekhususan Aceh yang termaktub di dalam UUPA untuk kemaslahatan rakyat, bukan sarana peubloe nanggroe (menjual negeri),” kata Fadhli, Senin (27/7/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkat dan maraknya penerbitan sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Aceh. Persoalan yang disorot bukan semata banyak atau sedikitnya izin, melainkan proses penerbitannya yang dinilai belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat yang terdampak.

Irman mengaku menerima sering berbagai keluhan bahwa masyarakat baru mengetahui lahannya berada di dalam wilayah IUP setelah izin diterbitkan.

“Tiba-tiba lahan masyarakat sudah masuk dalam kawasan IUP eksplorasi perusahaan tambang tanpa ada sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat setempat. Padahal tidak satu hektare pun tanah di Aceh ini milik investor. Yang ada tanah adat, tanah negara, dan tanah masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan konflik agraria apabila proses penetapan wilayah izin tidak dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan masyarakat sejak awal.

Dalam praktik tata kelola pertambangan, keterbukaan informasi memang menjadi salah satu prinsip penting. Selain memberikan kepastian hukum kepada investor, transparansi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak masyarakat, terutama terhadap tanah yang memiliki status adat maupun hak milik.

Paradoks Kekhususan dan Tambang Rakyat

Fadhli menilai ironi terbesar justru muncul pada implementasi kewenangan pertambangan di Aceh.

Ia menyoroti bahwa Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan ruang bagi Pemerintah Aceh untuk mengelola perizinan pertambangan tertentu. Namun, menurutnya, regulasi tersebut lebih banyak mengatur mekanisme IUP dan belum memberikan kepastian bagi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“WPR yang luasnya hanya sekitar 100 hektare per blok justru penetapannya harus melalui pemerintah pusat karena belum diakomodasi secara memadai dalam qanun. Sementara Wilayah IUP untuk perusahaan yang luasnya di bawah 5.000 ha kewenangan cukup di Pemerintah Aceh,” katanya.

Hal lain yang memperlihatkan adanya paradoks dalam tata kelola pertambangan Aceh. Di satu sisi, pemerintah didorong memberantas praktik pertambangan tanpa izin (PETI). Namun di sisi lain, proses menghadirkan ruang legal bagi masyarakat melalui WPR masih berjalan lambat.

Secara normatif, pemerintah memang memiliki kewajiban menyediakan ruang pertambangan rakyat melalui penetapan WPR sebagai dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Tanpa adanya WPR, masyarakat praktis tidak memiliki jalur hukum untuk memperoleh izin menambang secara legal.

Karena itu, sejumlah kalangan menilai pendekatan penegakan hukum semata tidak akan menyelesaikan persoalan apabila tidak dibarengi percepatan penyediaan ruang legal bagi masyarakat.

Irman juga mengkritik munculnya stigma yang sengaja dibangun terkait tambang ilegal yang kerap melekat kepada masyarakat penambang.

“Setiap upaya melegalisasi pertambangan rakyat selalu dihadapkan pada tuduhan ilegal, tidak ramah lingkungan dan sebagainya. Padahal pemerintah sendiri belum menyediakan ruang legal dan belum melakukan pembinaan agar kegiatan pertambangan rakyat berlangsung sesuai standar lingkungan,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan pendekatan kebijakan. Perusahaan memperoleh kepastian melalui mekanisme perizinan, sedangkan masyarakat justru lebih sering berhadapan dengan penindakan tanpa lebih dahulu diberikan akses legal yang memadai.

Ia mengingatkan bahwa kekhususan Aceh merupakan hasil perjuangan politik rakyat yang kemudian dituangkan dalam UUPA serta diperkuat melalui pembagian kewenangan pemerintahan. Karena itu, menurutnya, semangat regulasi tersebut tidak boleh bergeser hanya menjadi fasilitas yang menguntungkan kelompok tertentu.

“Jangan sampai kekhususan Aceh hanya menjadi forum ubee na atau forbena, kepentingannya sekadar asai na (asal ada). Sejarah akan mencatat apakah kekhususan itu benar-benar untuk rakyat atau justru lebih berpihak kepada agen IUP dan pemodal perusahaan tambang,” kata pria yang juga Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA)

Irman juga mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan, termasuk memastikan setiap izin memenuhi prinsip keterbukaan, perlindungan hak masyarakat, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Di saat yang sama, ia meminta pemerintah menghentikan sementara penerbitan izin baru hingga penyediaan ruang legal bagi masyarakat melalui penetapan WPR berjalan lebih optimal.

Baginya, ukuran keberhasilan kekhususan Aceh tidak hanya dilihat dari banyaknya investasi pertambangan yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana kewenangan tersebut mampu menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika akses terhadap tambang legal lebih mudah diperoleh perusahaan dibanding masyarakat yang telah turun-temurun bergantung pada sumber daya itu, maka cita-cita kesejahteraan yang menjadi roh kekhususan Aceh dikhawatirkan hanya menjadi slogan.

“Jangan sampai rakyat Aceh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati pihak luar. Jangan sampai istilah buya teudong-dong, buya tamong meuraseuki benar-benar menjadi kenyataan,” tutupnya.

The post Jangan Sampai Kekhususan Aceh Hanya Jadi Sarana “Peubloe Nanggoe” first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

TAPANULI TENGAH – Mediainvestigasi.net.- Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, pada Minggu 26 Juli 2026, menghadiri aksi penanaman 2.000 bibit mangrove yang berlokasi di Muara Siput, Labuhan Angin, Kecamatan Tapian Nauli.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Latihan Bersama (Latma) Pacific Partnership 2026, hasil kolaborasi antara TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan US Pacific Fleet. Mengusung tema “Strengthening Partnership, Collaboration, Interoperability For Crisis Response” (Penguatan Kerja Sama, Kolaborasi, dan Interoperabilitas untuk Respon Krisis), aksi penanaman ini bertujuan untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir pantai serta melindungi ekosistem dan biota laut di dalamnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang bernilai strategis ini. Menurutnya, mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang memegang peranan krusial bagi kawasan pesisir.

“Mangrove sangat penting untuk mencegah abrasi, mengurangi dampak perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, serta menjadi habitat berbagai jenis biota yang merupakan sumber kehidupan masyarakat pesisir,” kata Mahmud Efendi.

Wakil Bupati menambahkan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki garis pantai yang panjang sekitar 200 km, serta kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Oleh karena itu, menjaga kelestarian kawasan pesisir merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.

“Melalui penanaman mangrove ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan bagi generasi mendatang. Harapan akan lingkungan yang lebih lestari, pesisir yang lebih tangguh, serta kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera, terlebih pascabencana yang sempat melanda Tapanuli Tengah,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan dari US Pacific Fleet, Kapten Robert Reyes, menegaskan bahwa langkah bersama ini memiliki makna yang sangat besar dan menjadi inti dari esensi pelaksanaan Latma Pacific Partnership.

“Saat kita melaksanakan kegiatan hari ini, ini sungguh merupakan hal yang kita nantikan demi menciptakan masa depan yang lebih baik, tidak hanya bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang,” ungkap Kapten Robert Reyes.

Senada dengan hal tersebut, Wakapuskes TNI, Laksma TNI Tjahja Nurrobi, menekankan bahwa aksi penanaman pohon ini melampaui sekadar agenda simbolis semata, melainkan simbol nyata dari komitmen internasional dalam menjaga alam.

“Kegiatan ini jauh melampaui sekadar tindakan simbolis. Hal ini mencerminkan komitmen bersama kita untuk melestarikan lingkungan sekaligus melambangkan kuatnya persahabatan dan kerja sama internasional. Dengan menanam satu pohon mangrove, kita menanam harapan, memperkuat kemitraan, dan mewariskan jejak abadi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat serta lingkungan,” tutur Laksma TNI Tjahja Nurrobi.

Melalui sinergi lintas negara dan instansi ini, diharapkan kawasan pesisir Tapanuli Tengah semakin kokoh dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta bencana alam di masa depan.

Turut hadir Dansatgas Pacific Partnership 2026, mewakili Danrem 023/KS, Forkopimda Tapanuli Tengah, Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, mewakili Konjen AS di Medan, Jajaran Pangkalan TNI AL (Lanal) Sibolga, mewakili Matauli Pandan, Manager PLN Labuan Angin, Pasukan US Pacific Fleet, serta tamu undangan lainnya.
*JS*

The post Perkuat Kelestarian Pesisir, Wakil Bupati Tapanuli Tengah Ikuti Penanaman 2.000 Bibit Mangrove dalam Latma Pacific Partnership 2026 first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.