Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Gerak cepat Satresnarkoba Polres Dharmasraya kembali membuahkan hasil. Dalam operasi yang digelar pada Jumat (7/8/2026), polisi sukses membongkar dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Sitiung.

Tak tanggung-tanggung, tiga pria yang diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut berhasil diamankan hanya dalam waktu sekitar 40 menit. Mereka diduga berperan sebagai kurir, pengedar, hingga pembeli.

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro melalui Kasat Resnarkoba AKP Azhamu Suwaril mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas mencurigakan di kawasan Jorong Lawai, Kenagarian Sitiung.

“Tim langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan masyarakat. Hasilnya, tiga orang berhasil diamankan beserta barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu,” kata AKP Azhamu.

Pengungkapan tersebut tercatat dalam tiga laporan polisi, yakni LP/A/32/VIII/2026, LP/A/33/VIII/2026, dan LP/A/34/VIII/2026/SPKT/Polres Dharmasraya/Polda Sumbar tertanggal 7 Agustus 2026.

Kurir Dibekuk Lebih Dulu

Operasi dimulai sekitar pukul 12.00 WIB. Polisi lebih dulu mengamankan IA (21), warga Jorong Sitiung, yang diduga berperan sebagai kurir.

Saat digeledah, petugas menemukan satu paket sabu yang dibungkus menggunakan uang pecahan Rp2 ribu. Polisi juga menyita satu unit ponsel Samsung warna hitam serta satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa pelat nomor.

“Barang bukti tersebut diakui milik IA dan berada dalam penguasaannya,” jelas Azhamu.

Berselang 30 Menit, Diduga Pengedar Ikut Diciduk

Tak butuh waktu lama, sekitar pukul 12.30 WIB, tim kembali bergerak dan menangkap HH (26) alias Holid, warga Jorong Taratak, Kenagarian Siguntur.

Dari tas sandang hitam miliknya, polisi menemukan lima paket sabu siap edar, timbangan digital, sendok sabu dari pipet plastik, plastik klip kosong, serta satu unit telepon seluler.

Temuan timbangan digital dan beberapa paket sabu itu menguatkan dugaan bahwa HH berperan sebagai pengedar.

Pembeli Juga Tak Lolos

Operasi berlanjut sekitar pukul 12.40 WIB. Kali ini polisi mengamankan NA (22), warga Jorong Siguntur II yang berprofesi sebagai petani.

Dari tangan NA, petugas menemukan dua paket kecil sabu. Polisi juga menyita seperangkat alat hisap sabu (bong), kaca pirek, jarum api, dan korek api yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika. NA mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya.

Diduga Sering Transaksi di Kebun Sawit

Hasil pemeriksaan awal mengungkap fakta baru. Salah seorang pelaku mengaku transaksi sabu diduga kerap dilakukan di kawasan perkebunan kelapa sawit dan bekas kandang ayam yang sudah tidak beroperasi di wilayah Kecamatan Sitiung.

Informasi tersebut kini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memburu pemasok dan jaringan yang lebih besar.

“Kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap asal barang serta jaringan yang terlibat,” tegas AKP Azhamu.

Saat ini ketiga terduga pelaku bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Dharmasraya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Polres Dharmasraya juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Peran masyarakat dinilai sangat penting untuk memutus mata rantai peredaran barang haram di Kabupaten Dharmasraya.

(My)

The post Polres Dharmasraya Bongkar Peredaran Sabu di Sitiung, Tiga Pria Dibekuk dalam Waktu 40 Menit first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, yang mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam percepatan penyerahan PSU perumahan.

Pada paparannya, Suprayitno menjelaskan bahwa diterbitkannya Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 merupakan respons atas dinamika regulasi dan kebutuhan penyelenggaraan penyerahan PSU perumahan yang semakin berkembang. “Regulasi ini menggantikan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 yang dinilai sudah tidak lagi memadai dalam mengakomodasi perkembangan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk belum mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian PSU perumahan telantar,” jelas Suprayitno.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat, sekaligus mewujudkan tata kelola penyerahan PSU yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah isu strategis yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan penyerahan PSU perumahan, antara lain keterlambatan penyerahan PSU oleh pengembang kepada pemerintah daerah, belum terintegrasinya tata kelola penyerahan PSU, belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan PSU, lemahnya pembinaan dan pengawasan, serta masih rendahnya kepatuhan pelaporan dari pemerintah daerah.

Suprayitno juga menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 membawa sejumlah penguatan dibandingkan regulasi sebelumnya. “Selain memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, regulasi ini menjamin tertib administrasi dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD), mendukung keberlanjutan pelayanan publik, serta mendorong digitalisasi dan integrasi data penyerahan PSU melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” imbuh Suprayitno.

Berbagai penyempurnaan juga dilakukan dalam substansi pengaturannya, di antaranya penegasan kewenangan yang berfokus pada PSU perumahan, penguatan aspek perencanaan, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pemanfaatan, pemeliharaan, serta penyelesaian PSU perumahan telantar. Selain itu, keanggotaan Tim Verifikasi diperluas dengan melibatkan unsur Inspektorat dan penilai publik, mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta mengatur mekanisme koordinasi nasional dalam penyelesaian permasalahan PSU yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Suprayitno juga memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan PSU melalui penganggaran. Berdasarkan data SIPD Kemendagri, pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026, seluruh program urusan perumahan dan kawasan permukiman telah menempatkan PSU sebagai salah satu prioritas dengan total alokasi anggaran mencapai Rp8,42 triliun. Porsi terbesar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur PSU baru, disusul kegiatan perbaikan, operasional dan pemeliharaan, serta verifikasi penyerahan PSU.

Meski demikian, pelaporan penyelenggaraan penyerahan PSU masih perlu ditingkatkan. Hingga Semester I Tahun 2026, baru tiga pemerintah provinsi dan 42 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyampaikan laporan melalui sistem yang tersedia. Sementara itu, pemerintah daerah yang telah memiliki regulasi daerah terkait penyerahan PSU pada tahun 2026 baru mencapai empat daerah, yakni Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Jepara, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Malang.

Sebagai tindak lanjut implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2026, Suprayitno mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta menyampaikan laporan perkembangan penyerahan PSU secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri. Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota diminta segera menyesuaikan regulasi daerah, membentuk dan mengoptimalkan Tim Verifikasi, melakukan pendataan dan pemetaan digital PSU, mengintegrasikan penyerahan PSU ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengalokasikan anggaran yang memadai, mempercepat pencatatan aset menjadi Barang Milik Daerah, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

The post Kemendagri Sosialisasikan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 untuk Percepat Penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

TAPAKTUAN, 7 Agustus 2026 —Mediainvestigasi.net– Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pertemuan antara jajaran pemerintah daerah, guru dan kepala sekolah dengan Tim Audiensi Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK), Jumat (7/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas peluang peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan bagi guru serta kepala sekolah. Forum itu juga menjadi bagian dari pembahasan rencana kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Sekolah Pascasarjana USK.

Pertemuan dihadiri Bupati Aceh Selatan, Sekretaris Daerah, Plt. Asisten Administrasi Umum serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari pihak USK, hadir Direktur Sekolah Pascasarjana USK, Prof. Dr. drh. Muslim Akmal, M.P., bersama tim.

Dalam sambutannya, Prof. Muslim Akmal menyampaikan pentingnya pendidikan sebagai salah satu fondasi utama untuk mendorong perubahan dan kemajuan daerah. Sebagai putra daerah Aceh Selatan, ia berharap peningkatan kualitas pendidikan dapat menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang lebih baik.

“Setiap tekad yang kuat pasti akan ada jalan dan kemudahannya,” kata Prof. Muslim dalam sambutannya.

Bupati Aceh Selatan dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi guru dan kepala sekolah.

Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pendidikan Aceh Selatan yang modern dan mampu bersaing.

Dukungan tersebut juga sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, yakni mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang modern dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas guru.

Selain pemaparan dari pemerintah daerah dan pihak Sekolah Pascasarjana USK, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama para guru serta kepala sekolah.

Dalam sesi tersebut, sejumlah peserta menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kapasitas tenaga pendidik.

Salah satu harapan yang mengemuka adalah adanya dukungan pendidikan atau program beasiswa bagi guru yang ingin melanjutkan studi ke jenjang magister (S2).

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Sekolah Pascasarjana USK dalam meningkatkan kompetensi serta kualifikasi tenaga pendidik di daerah.

The post Bupati Aceh Selatan Dukung Peningkatan Kompetensi Guru, Pemkab Jajaki Kerja Sama dengan Pascasarjana USK first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Bukittinggi –Mediainvestigasi.net- Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi melaksanakan kegiatan Aksi Bakti Sosial Pemberian Sembako kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Lapas, Jumat (7/8/2026).i Kegiatan ini merupakan implementasi nilai-nilai pengayoman sekaligus bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat

Aksi sosial tersebut diikuti oleh Pejabat Struktural, seluruh pegawai, serta CPNS Lapas Kelas IIA Bukittinggi. Paket sembako disalurkan secara langsung kepada masyarakat sekitar sebagai wujud nyata semangat berbagi dan kepedulian yang diusung dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Lapas dengan masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Bukittinggi berharap semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nilai kebersamaan, gotong royong, dan budaya berbagi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan sebagai institusi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pengayoman.

Pelaksanaan bakti sosial mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Selain membantu meringankan kebutuhan penerima manfaat, kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara Lapas Kelas IIA Bukittinggi dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat kepedulian sosial di lingkungan pegawai.

Melalui semangat “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat”, Lapas Kelas IIA Bukittinggi berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan dampak positif, sekaligus memperkuat kehadiran institusi pemasyarakatan sebagai bagian dari masyarakat dalam mendukung pembangunan yang humanis dan berkeadilan.

The post LAPAS KELAS IIA BUKITTINGGI GELAR AKSI BAKTI SOSIAL, BAGIKAN SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT SEKITAR first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Belitung Timur . Mediainvestigasi.net – Aksi unjuk rasa masyarakat penambang di depan Kantor Unit Produksi PT Timah Tbk di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Jumat (7/8/2026), berakhir ricuh hingga mengakibatkan kebakaran pada bangunan kantor perusahaan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah massa yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan tata niaga timah berhadapan dengan situasi yang kemudian memanas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa mulai berkumpul sejak pagi dengan membawa tuntutan agar
PT Timah memberikan kepastian terhadap penyerapan hasil tambang masyarakat.

Penambang juga meminta adanya solusi atas persoalan yang mereka hadapi dalam menjual hasil produksi, termasuk keterbatasan dana pembelian di sejumlah titik penjualan (Selling Point) yang dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Dalam penyampaian aspirasi, massa menyuarakan harapan agar mekanisme tata niaga timah dapat berjalan lebih baik, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi penambang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor pertambangan.

Namun, situasi di lapangan berubah ricuh. Sejumlah bagian Kantor Unit Produksi PT Timah dilaporkan terbakar, sementara aparat kepolisian bersama petugas pemadam kebakaran segera melakukan pengamanan dan upaya pemadaman api. Hingga berita ini ditulis, aparat masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi lengkap kejadian, termasuk penyebab munculnya kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Dok video : kantor PT.timah saat aksi aspirasi para penambang terjadi pembakaran di gedung kantor pt timah di desa lenggang kecamatan gantung kab. Beltim_
Pada jumat siang 7/08/2026.

Peristiwa ini menambah panjang daftar persoalan yang membayangi tata kelola pertambangan timah di Belitung Timur. Di satu sisi, masyarakat penambang berharap adanya kepastian pasar dan stabilitas tata niaga agar aktivitas ekonomi mereka tetap berjalan.

Di sisi lain, tindakan yang mengarah pada perusakan maupun pembakaran fasilitas adalah bentuk kekecewaan masyarakat penambang yang belum juga mendapat jawaban kepastian dari persoalan tersebut yang seharusnya menjadi pusat perhatian khusus untuk mendapatkan kepastian pasar terkait tata kelola niaga komuditas timah di belitung timur ini.

Hingga Jumat sore, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan besaran kerugian akibat kebakaran maupun hasil akhir dialog antara pihak PT Timah, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat penambang. Publik kini menantikan langkah konkret seluruh pemangku kepentingan untuk meredam konflik sekaligus menghadirkan solusi terhadap persoalan tata niaga timah yang menjadi tuntutan utama masyarakat.

Mi//red_

The post Demo Penambang Berujung Ricuh, Kantor PT Timah di Gantung Terbakar; Tuntutan Tata Niaga Timah Jadi Sorotan first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua warga negara (WN) India berinisial AR dan PC. Dari tangan keduanya, disita 100 kemasan ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram netto.

Kasus ini terungkap setelah pesawat Scoot Air TR280 rute Koh Samui, Thailand–Singapura–Denpasar mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai sekitar pukul 10.30 WITA.

Saat pemeriksaan di terminal kedatangan internasional, petugas Bea Cukai mencurigai barang bawaan kedua penumpang berdasarkan hasil analisis citra X-Ray dan penerapan manajemen risiko.

Pemeriksaan kemudian dilakukan terhadap koper milik AR dan PC.

Dari koper AR, petugas menemukan delapan kotak berisi 62 kemasan serbuk tanaman kering berwarna hijau kecokelatan dengan berat 6.399 gram bruto atau 6.275 gram netto.

Sementara dari koper PC ditemukan enam kotak berisi 38 kemasan dengan karakteristik serupa. Berat barang tersebut mencapai 3.911 gram bruto atau 3.835 gram netto.

Hasil uji Laboratorium Bea dan Cukai Ngurah Rai memastikan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika golongan I jenis Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) atau ganja.

Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Dharmawan, mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, kedua terduga pelaku mengaku datang ke Bali untuk berlibur selama tiga hari bersama keluarga.

“Mereka juga mengakui memperoleh barang tersebut dari seseorang di Thailand sebelum membawanya ke Indonesia,” kata Wawan.

Menurutnya, ganja tersebut disamarkan menyerupai kemasan oleh-oleh makanan dan dicampur bersama barang bawaan lain di dalam koper agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Usai penemuan barang bukti, Bea Cukai Ngurah Rai langsung berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kedua tersangka beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada penyidik kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Petugas juga melakukan controlled delivery sebagai bagian dari pengembangan kasus guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan narkotika internasional yang terlibat.

Bea Cukai memperkirakan penggagalan penyelundupan 10,110 kilogram ganja tersebut berpotensi menyelamatkan lebih dari 2.076 jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Potensi kerugian ekonomi masyarakat yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai sekitar Rp3,3 miliar.

Wawan menegaskan, keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti pentingnya sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperketat pengawasan di pintu masuk Indonesia.

“Kolaborasi antarpenegak hukum akan terus diperkuat melalui pertukaran informasi, pengawasan berbasis intelijen, serta operasi terpadu guna melindungi masyarakat dan menjaga Indonesia dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika internasional,” tegasnya.

The post Bea Cukai Ngurah Rai Gagalkan Penyelundupan 10,1 Kg Ganja dari Thailand, Dua WN India Ditangkap first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Rapat tersebut dipimpin Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Gunawan Eko Movianto, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta perangkat daerah.

Gunawan mengatakan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara dan wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, pemenuhan SPM harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pengalokasian belanja daerah,” jelas Gunawan.

Lebih lanjut, Gunawan mengatakan bahwa penerapan SPM harus dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan layanan, hingga pelaporan secara berkala.

“Seluruh proses tersebut perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah agar target pelayanan dasar dapat dicapai secara optimal,” imbuh Gunawan.

Berdasarkan laporan Triwulan II Tahun 2026, Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 63,40 dengan kategori Tuntas Muda, meningkat dibanding capaian Triwulan I sebesar 44,94.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pelaksanaan pelayanan dasar di berbagai sektor, meskipun masih diperlukan percepatan pada sejumlah bidang agar target capaian dapat terus ditingkatkan hingga akhir tahun.

Secara rinci, capaian IP SPM Triwulan II menunjukkan bidang pendidikan mencapai 99,45, kesehatan 60,26, pekerjaan umum 14,50, perumahan rakyat 37,50, Trantibumlinmas 83,40, dan sosial 85,31.

Data tersebut menjadi dasar evaluasi bagi perangkat daerah untuk menentukan langkah percepatan pada sektor-sektor yang masih memerlukan penguatan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Selatan pada capaian IP SPM Triwulan II Tahun 2026 dengan nilai 63,40.

Meski demikian, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas pemenuhan pelayanan dasar sehingga seluruh indikator dapat memenuhi target sesuai ketentuan SPM nasional.

Gunawan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat penerapan SPM, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan dasar sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,” pungkas Gunawan.

The post Kemendagri Dorong Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan SPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Rapat tersebut dipimpin Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah, dan dihadiri perwakilan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan transmigrasi.

Pada sambutannya, Paudah menegaskan bahwa penyelenggaraan transmigrasi saat ini harus dipandang sebagai instrumen strategis pembangunan wilayah, bukan sekadar program perpindahan penduduk.

“Transmigrasi berperan dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, memperluas kesempatan ekonomi, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata,” jelas Paudah.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari penyelarasan perencanaan dan penganggaran hingga dukungan lintas sektor.

“Oleh karena itu, forum rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam mendukung pembangunan kawasan transmigrasi,” imbuh Paudah.

Paudah menjelaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran sentral dalam memastikan kawasan transmigrasi berkembang menjadi kawasan yang produktif, layak huni, dan berkelanjutan.

Peran tersebut meliputi integrasi program transmigrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan dukungan pembiayaan melalui APBD sesuai kewenangan, penataan kawasan dan kepastian status lahan, koordinasi lintas perangkat daerah, hingga pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kawasan.

Meski demikian, Paudah menilai bahwa penyelenggaraan transmigrasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, belum optimalnya integrasi urusan transmigrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, kelembagaan yang belum memadai, persoalan kesiapan lahan dan tata ruang, keterbatasan infrastruktur dasar, serta perlunya penguatan basis data dan sistem monitoring serta evaluasi.

Berbagai tantangan tersebut memerlukan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan transmigrasi dapat berjalan lebih efektif.

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk terus mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, fasilitasi integrasi program transmigrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan tata kelola, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan transmigrasi di daerah.

Lebih lanjut, Paudah menyampaikan enam arah penguatan peran pemerintah daerah ke depan. Pertama, menjadikan transmigrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Kedua, memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran. Ketiga, memperkuat kelembagaan urusan transmigrasi. Keempat, menerapkan pendekatan pembangunan kawasan secara terpadu. Kelima, meningkatkan kualitas data dan sistem monitoring evaluasi. Keenam, mempercepat pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi melalui penguatan komoditas unggulan, hilirisasi, kemitraan usaha, koperasi dan UMKM, akses pembiayaan, serta konektivitas pasar.

Paudah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Menurutnya, pemerintah provinsi berperan dalam pembinaan, sinkronisasi, dan penyelesaian isu lintas wilayah, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran langsung dalam penyediaan layanan dasar, pembinaan masyarakat, pengembangan usaha produktif, serta penguatan tata kelola kawasan transmigrasi.

Selain itu, Bappeda diharapkan mampu mengkoordinasikan integrasi kebutuhan kawasan transmigrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

The post Kemendagri Perkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Laporan: Muhammad

TEMBILAHAN – Mediainvestigasi.net.- Personel Kodim 0314/Inhil menggelar upacara ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Yudha Bakti, Tembilahan, Jumat (7/8/2026), dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Kodam XIX/Tuanku Tambusai (TT).

Upacara ziarah tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0314/Inhil, Mayor Inf Jakobus Hamonangan Haloho. Kegiatan diikuti para Perwira Staf Kodim 0314/Inhil, para Danramil jajaran Kodim 0314/Inhil, Wakil Komandan Batalyon Teritorial Pembangunan (Wadanyon TP) 953/Harimau Rawa Kapten Inf Rizki Rido Prakoso, Komandan Subdenpom 1/3-2 Tembilahan Lettu CPM Jhoni Efendy, personel Kodim 0314/Inhil, personel Subdenpom 1/3-2 Tembilahan, pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LIV Kodim 0314/Inhil, serta PNS Kodim 0314/Inhil.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan khidmat dengan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di tugu TMP, penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan, dan ditutup dengan tabur bunga di pusara para pahlawan.

Kasdim mengatakan, ziarah rombongan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-1 Kodam XIX/TT sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan Negara Kesatuan NKRI.

“Melalui ziarah ini, kita mengenang, menghormati, dan mendoakan arwah para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Semangat juang mereka harus terus menjadi teladan bagi seluruh prajurit dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, serta memperkuat jiwa korsa di lingkungan prajurit dan keluarga besar Kodim 0314/Inhil.

“Pengorbanan para pahlawan menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan profesionalisme, serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu,” tutupnya.

The post Peringati HUT ke-1 Kodam XIX/TT, Kodim 0314/Inhil Gelar Ziarah Rombongan first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Laporan : Muhammad

TEMBILAHAN – Mediainvestigasi.net.- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, perusahaan, dan berbagai unsur terkait menggelar Apel Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jumat (7/8/2026).

Apel dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. Tantawi Jauhari, M.M., CGRE, yang mewakili Bupati Indragiri Hilir. Kegiatan turut dihadiri Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., Kasdim 0314/Inhil Mayor Inf Jakobus Hamonangan Haloho, unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, perwakilan perusahaan, serta tamu undangan lainnya.

Usai pelaksanaan apel, pimpinan bersama unsur Forkopimda melakukan pemeriksaan kesiapan personel, sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla sebagai bentuk memastikan seluruh kekuatan siap diterjunkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Dalam amanatnya, pimpinan apel menyampaikan bahwa pelaksanaan apel siaga merupakan bentuk kesiapsiagaan seluruh elemen dalam menghadapi ancaman Karhutla sekaligus tindak lanjut Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.102/II/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla Provinsi Riau Tahun 2026.

Kabupaten Indragiri Hilir dinilai memiliki tingkat kerawanan Karhutla yang tinggi karena didominasi lahan gambut, terutama saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena Super El Nino yang meningkatkan risiko kekeringan dan potensi kebakaran.

Berdasarkan data yang dipaparkan, luas kebakaran di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan dari 340,75 hektare dengan 692 titik api pada 2023, menjadi 254,3 hektare dengan 534 titik api pada 2024, dan kembali turun menjadi 166,6 hektare dengan 304 titik api pada 2025. Namun hingga Agustus 2026, telah tercatat kebakaran seluas 204,1 hektare dengan 613 titik api, di mana Kecamatan Gaung menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak.

Melalui apel tersebut, seluruh instansi diingatkan untuk terus meningkatkan patroli, deteksi dini, koordinasi lintas sektor, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai bagian dari langkah preventif, Kapolda Riau melalui Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto juga menyerahkan bibit pohon kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, instansi terkait, dan masyarakat, serta membagikan maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah terjadinya Karhutla.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak.

Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga terganggunya aktivitas masyarakat,” tegas Kapolres.

Kegiatan apel siaga berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif, menandai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

The post Apel Gabungan Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.