Laporan: Amiluddin

SOPPENG, Mediainvestigasi.net – Personel Polres Soppeng melaksanakan pengamanan dan pengawalan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Soppeng Menggugat di kawasan Segitiga Cakelle, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Selasa (7/7/2026).

Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung aman, tertib, dan tetap menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Aksi yang dipimpin Jenderal Lapangan Muhammad Arifin Syam itu diikuti sekitar 50 peserta yang datang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Selama aksi, massa secara bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara sambil membawa spanduk, bendera organisasi, pamflet, serta berbagai atribut bertuliskan “Soppeng Tidak Setara! Evaluasi Kinerja Pemda Soppeng.”

Dalam penyampaian aspirasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Soppeng. Isu yang disampaikan meliputi program beasiswa pemerintah daerah, kejelasan status aset Asrama Mahasiswa Soppeng, evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengembalian TNI dan Polri pada fungsi utamanya, hingga klaim peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Di tengah aksi, massa sempat membakar ban bekas di badan jalan dan melakukan pemblokiran arus lalu lintas sebagai bentuk protes karena belum hadirnya perwakilan Pemerintah Daerah. Meski demikian, personel Polres Soppeng tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis sehingga situasi tetap terkendali dan arus kendaraan dapat kembali normal.

Sekitar pukul 17.45 WITA, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima untuk berdialog dengan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan IV Liliriaja–Citta, Hadi Wijaya Ismail, S.P. Dialog tersebut turut dihadiri Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., serta Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Soppeng Nazamuddin, S.H., M.H.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh tuntutan mahasiswa disampaikan kepada DPRD. Pihak legislatif menyatakan akan menindaklanjuti dan meneruskan aspirasi tersebut kepada instansi terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Usai dialog, sekitar pukul 18.05 WITA, massa membubarkan diri secara tertib. Berkat kesiapsiagaan personel pengamanan, seluruh rangkaian aksi berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa Polres Soppeng berkomitmen memberikan pengamanan secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

“Pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, sekaligus memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kami juga mengapresiasi seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan pendapat secara tertib sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan lancar hingga selesai,” ujar Kapolres.(Red)*

The post Polres Soppeng Kawal Aksi Aliansi Mahasiswa Soppeng Menggugat, Berlangsung Aman dan Kondusif first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Jakarta – Mediainvestigasi.net.- Pusaran dinamika keterbukaan informasi di Provinsi Riau kembali memanas. Pada hari Senin, 6 Juli 2026, advokat Khaerul Ahmad selaku kuasa hukum dari pejabat publik Martin Manoluk Tampubolon melayangkan surat somasi kedua kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke. Somasi tersebut mempersoalkan pemberitaan yang beredar beberapa waktu lalu terkait dugaan adanya hubungan istimewa atau hubungan khusus antara istri Martin Manoluk, Putri Arum, dengan Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho.

Menanggapi langkah hukum tersebut, Wilson Lalengke memberikan poin-poin argumentasi yang tajam dan mendalam. Dalam siaran pers-nya, Selasa, 7 Juli 2026, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, tidak hanya membedah kekeliruan pemahaman hukum pers oleh sang pengacara, tetapi juga menguliti hakikat akuntabilitas seorang pejabat negara.

“Saya menilai pengacara bernama Khaerul Ahmad ini perlu memahami bahwa Hak Jawab dan Hak Koreksi adalah mekanisme demokratis wajib yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU Pers, bukan dicampur-adukan dengan mekanisme somasi,” tegas Wilson Lalengke.

*Memisahkan Sengketa Pers dari Prerogatif Somasi*

Poin fundamental pertama yang ditegaskan oleh Wilson Lalengke adalah keharusan bagi Khaerul Ahmad untuk memisahkan secara tegas antara mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi dengan instrumen Somasi. Sesuai regulasi lex specialis yang mengatur jurnalisme di tanah air, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, prosedur sengketa pemberitaan memiliki jalurnya sendiri.

Berdasarkan UU Pers Pasal 1 ayat (11), Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sementara itu, Pasal 1 ayat (12) menjelaskan Hak Koreksi sebagai hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kewajiban institusi pers untuk melakukan ralat terhadap data, fakta, opini, atau gambar yang keliru ini juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat (13) sebagai Kewajiban Koreksi.

Di sisi lain, Somasi adalah surat peringatan atau teguran resmi yang biasanya digunakan dalam ranah hukum perdata (seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum secara umum) dengan tujuan menyelesaikan masalah secara damai sebelum bergulir ke pengadilan. Dunia pers pada hakikatnya tidak mengenal prosedur somasi. Jika setiap produk jurnalistik dan penyampaian informasi, yang dijamin oleh konstitusi tertinggi NKRI Pasal 28F UUD 1945, harus langsung berhadapan dengan ancaman pidana atau pengadilan tanpa melewati koridor UU Pers, maka esensi Indonesia sebagai negara demokrasi patut dipertanyakan.

“Hak Jawab dan Hak Koreksi adalah hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Pers serta dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Mengancam media dengan somasi justru melanggar prinsip kebebasan pers,” jelas tokoh pers nasional itu.

*Hak Jawab Bukan Sekadar Label “Hoax” atau “Fitnah”*

Sebagai prosedur wajib dalam sengketa informasi, Wilson Lalengke mengingatkan Khaerul Ahmad dan Martin Manoluk untuk menyusun Hak Jawab secara benar. Menggunakan kata-kata klise seperti “tidak benar, fitnah, bohong, atau hoax” tanpa disertai penjelasan kronologis dan argumentasi yang komprehensif, bukanlah sebuah Hak Jawab yang sah.

Hak Jawab harus berbentuk uraian penjelasan yang detail, substantif, dan menjadi pembantah yang benderang atas narasi yang diberitakan sebelumnya. Jika Martin Manoluk merasa isu hubungan spesial antara dirinya, istrinya (Putri Arum), dan Walikota Agung Nugroho adalah fitnah yang merusak keharmonisan rumah tangganya, ia wajib menguraikan fakta sebaliknya secara transparan kepada publik.

“Hak Jawab harus berisi uraian penjelasan yang detail dan komprehensif. Jika Martin Manoluk menilai pemberitaan tentang dugaan hubungan khusus antara dirinya, istrinya, dan Walikota Agung Nugroho tidak benar, maka ia wajib menjelaskan secara terbuka mengapa hal itu dinilai tidak benar,” tambah Wilson Lalengke.

Mengikuti adagium klasik “ada asap pasti ada bara api”, rumor sensitif ini tidak akan muncul di tengah masyarakat tanpa adanya pemantik. Publik berhak mendapatkan jawaban jujur atas serangkaian indikasi dan pertanyaan yang mengemuka, antara lain:
• Dari mana sumber harta berupa tas mewah dan gaya hidup flexing yang dipamerkan Putri Arum di akun Instagram pribadinya sebelum akun tersebut mendadak dihapus?
• Mengapa Walikota Agung Nugroho tidak menegur gaya hidup mewah bawahannya, padahal kehidupan mereka dibiayai oleh uang pajak rakyat?
• Apa maksud pernyataan Walikota Agung Nugroho dalam percakapan dengan aktivis KNPI, Larshen Yunus, yang mengaku “takut” kepada Martin Manoluk? Apakah ketakutan ini berkaitan dengan isu hubungan khusus tersebut?
• Mengapa di tengah desakan publik agar Martin ditegur, ia justru dipromosikan sebagai Plt. Kepala Dinas Perkim Pekanbaru, padahal standar kelayakan jabatannya diduga belum terpenuhi? Apakah posisi strategis ini bebas dari praktik jual-beli jabatan atau adakah peran Putri Arum sebagai perantara khusus dan efektif dalam proses penunjukan tersebut?

*Renungan Filosofis: Konsekuensi Menjadi Figur Publik*

Secara filosofis, keberatan yang diajukan oleh pejabat publik atas sorotan kehidupan pribadinya mencerminkan pemahaman yang keliru tentang esensi kekuasaan. Filsuf politik Prancis, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dalam teori Kontrak Sosial, menegaskan bahwa penguasa dan pejabat adalah pelayan yang mandatnya berasal dari rakyat.

Bagi J.J. Rousseau, rakyat adalah pemberi upah kolektif. Dari makanan, pakaian, rumah dinas, kendaraan, hingga hal-hal paling privat sekalipun, semuanya dibiayai oleh keringat masyarakat. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak mutlak tanpa batas untuk menguliti kinerja sekaligus moralitas kehidupan pribadi sang pejabat.

Hal ini sejalan dengan konsep Panoptikon (menara pengawas penjara) yang digagas oleh filsuf Jeremy Bentham (1748-1832) dan dikembangkan oleh Michel Foucault (1926-1984) sebagai control social. Seorang pejabat publik menempati menara pusat yang siap dipelototi oleh mata rakyat selama 24 jam penuh. Mereka adalah public figure yang wajib menjadi teladan moral.

Filsuf Stoik Marcus Aurelius (121-180) dalam karyanya Meditations juga mengingatkan bahwa seseorang yang memilih jalan sebagai pemimpin harus siap mengorbankan privasinya demi kebaikan publik (bonum commune). Jika seorang pejabat tidak kuat atau menolak dikritik dan diawasi oleh rakyatnya sendiri, langkah terbaik adalah meletakkan jabatan tersebut dan kembali menjadi rakyat biasa. Menjawab kritik rakyat dengan tindakan kriminalisasi atau ancaman hukum justru menunjukkan mundurnya kedewasaan bernegara. (TIM/Red)

The post Hak Jawab, Somasi, dan Akuntabilitas Publik: Bedah Yuridis atas Sengketa Pemberitaan Martin Manoluk, Putri Arum dan Agung Nugroho first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

PADANG – Mediainvestigasi.net–Menanggapi pemberitaan yang dimuat NarasiDaily.com tanggal 2-juli-2026 berjudul “Bukti Dokumen P2SP Diduga Ilegal Diketahui Kadisdik Kota Padang, Nama Konsultan Mex Tidak Tercantum”, Konsultan MEX menyampaikan hak jawab guna meluruskan sejumlah informasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Pihak Konsultan MEX menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.

Terkait pemberitaan mengenai penunjukan perencana, pengawas, dan P2SP tanpa proses tender, Konsultan MEX menjelaskan bahwa mekanisme tersebut memang telah diatur dalam petunjuk teknis program revitalisasi. Dalam juknis tersebut, bantuan revitalisasi tidak dilaksanakan melalui mekanisme tender sebagaimana pengadaan barang dan jasa pada umumnya, melainkan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Mengenai realokasi anggaran yang disebut berubah dari pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) menjadi rehabilitasi, Konsultan MEX menyatakan perubahan tersebut telah dibahas bersama tim dari kementerian saat kegiatan bimbingan teknis. Hasil pembahasan tersebut, menurut mereka, telah dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.

Sementara itu, terkait tudingan bahwa dokumen P2SP diduga ilegal dan nama Konsultan MEX tidak tercantum, pihak MEX membantah tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa dokumen P2SP merupakan dokumen yang sah, disusun melalui rapat resmi di sekolah dan dilengkapi berita acara. Adapun nama Konsultan MEX, menurut penjelasan mereka, memang tidak dicantumkan dalam dokumen P2SP karena penunjukan dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) tersendiri yang diterbitkan pihak sekolah, sehingga merupakan dokumen yang berbeda.

Konsultan MEX berharap klarifikasi ini dapat menjadi bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan hak jawab kepada setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan.

Redaksi: Hak jawab ini dimuat sebagai bentuk pemenuhan prinsip keberimbangan (cover both sides) dan penghormatan terhadap hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Apabila di kemudian hari terdapat data, dokumen, atau keterangan tambahan dari pihak lain, redaksi akan memuatnya secara proporsional sesuai standar jurnalistik.(Atri)

The post Hak Jawab Konsultan MEX atas Pemberitaan Dugaan P2SP Ilegal di Kota Padang first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Melalui rapat SIPA Legacy and Way Forward: Pengelolaan Sampah Hulu-Hilir dan Kontribusi pada Transisi Energi yang dilaksanakan secara hybrid, Kamis (2/7) di Ruang Benny S. Muljana (BSM), Kementerian PPN/Bappenas.

Rapat tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Infrastruktur dan dihadiri oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya Kementerian PU, perwakilan Kemendagri, KLH, Kementerian ESDM, LH Provinsi DKI Jakarta dan Kadis LH Cilacap. Dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri diwakili oleh Perencana Ahli Muda, Anita Putri Rahayu.

Program Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA) merupakan kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia sejak 2024, diinisiasi oleh United Nations Development Programme (OECD). Program ini menghadapi tantangan yang masih perlu ditindaklanjuti, aspek kebijakan/kelembagaan, kelayakan model bisnis, kesiapan infrastruktur, dan kepastian permintaan dari sektor industri sebagai pengguna akhir, sehingga capaian SIPA diposisikan bukan sebagai keluaran proyek yang berhenti begitu saja, melainkan sebagai basis referensi kebijakan (evidence-based policy) yang perlu terus dimanfaatkan pasca berakhirnya program.

Pada sesi Executive Dialog, disampaikan bahwa Kementerian ESDM yang telah memiliki unit organisasi baru (direktorat energi baru) khusus menangani isu sampah menjadi energi, dengan fokus utama mengatasi kondisi darurat sampah agar sampah yang tidak terolah menjadi tercecer ke sungai atau laut. Pendekatannya dibagi dua skala yaitu volume timbulan sampah dengan skala besar melalui PSEL dan skala menengah melalui pirolisis yang mampu mengolah semua jenis sampah asal telah melalui pengendapan dan pemilahan (plastik menjadi minyak pirolisis, sisanya jadi bahan bakar). Pirolisis menghasilkan empat produk bernilai ekonomi: biocharcoal, gas, minyak yang diturunkan menjadi nafta, dan minyak bakar. Saat ini, ada enam kota lain yang tengah disiapkan untuk skema pirolisis selain Benowo, dengan produk turunan seperti BBMT (Bahan Bakar Minyak Terbarukan).

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyampaikan bahwa salah satu tantangan DKI adalah resistensi masyarakat terhadap istilah “sampah”, sehingga perlu diarahkan program dengan branding yang lebih positif, kemudia untuk offtaker gas metana sebagai pengganti LPG yang masih terkendala regulasi. Sampah organik (dahan dan daun yang dicacah jadi kompos) melimpah namun belum memiliki offtaker yang memadai.

The post Kemendagri Dukung Penguatan Kebijakan Sampah Menuju Transisi Energi first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Dharmasraya, Mediainvestigasi.net – Komitmen memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Dharmasraya kembali ditunjukkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, H. Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P. Politisi yang akrab disapa Alek itu menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dengan total nilai mencapai Rp23,13 miliar kepada kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya.

Penyerahan bantuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Selasa (7/7/2026), dan disambut antusias oleh para petani penerima manfaat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra ST dan seluruh anggota dewan dari fraksi PDIP, Wakil Bupati Leli Arni, S.Pd., M.Si., Sekretaris Daerah Medison, S.Sos., M.Si., jajaran Dinas Pertanian, serta para ketua dan anggota kelompok tani penerima bantuan.

Dalam sambutannya, Alek menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Dharmasraya sekaligus penyangga ketahanan pangan di Sumatera Barat. Karena itu, menurutnya, petani harus didukung dengan teknologi modern agar mampu meningkatkan produktivitas di tengah tantangan perubahan iklim dan semakin terbatasnya tenaga kerja.

“Pertanian tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama. Modernisasi melalui penggunaan alat dan mesin pertanian menjadi kebutuhan agar hasil panen meningkat, biaya produksi berkurang, dan kesejahteraan petani semakin baik,” ujar Alek.

Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan melalui sinergi Komisi IV DPR RI bersama pemerintah pusat tersebut memiliki nilai total Rp23,13 miliar. Bantuan itu meliputi 7 unit traktor roda empat, paket pestisida untuk lahan seluas 1.000 hektare, serta 500 batang bibit tanaman buah yang akan dikembangkan di sejumlah wilayah di Dharmasraya.

Selain itu, melalui koordinasi dengan BPTU-HPT Padang Mengatas, juga akan direalisasikan Program Ayam Petelur Merah Putih sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi keluarga petani.

Menurut Alek, besarnya anggaran yang berhasil diperjuangkan merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mampu menghadirkan program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Ketika pemerintah pusat, parlemen, dan pemerintah daerah bekerja dalam satu frekuensi, rakyatlah yang akan menikmati hasilnya,” katanya.

Alek juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yang telah memfasilitasi seluruh proses administrasi sehingga bantuan dapat direalisasikan tepat waktu.

Ia berpesan agar seluruh kelompok tani menjaga dan memanfaatkan Alsintan tersebut secara maksimal. Menurutnya, bantuan itu merupakan aset bersama yang harus dirawat dan digunakan secara bergiliran agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh anggota kelompok.

“Rawatlah alat ini seperti milik sendiri. Gunakan dengan adil, tekan biaya operasional, dan tingkatkan produktivitas pertanian. Dengan semangat Saciok bak ayam, sandantiang bak bosi, saya yakin pertanian Dharmasraya akan semakin maju,” pesannya.

Sementara itu, salah seorang perwakilan kelompok tani penerima bantuan, Sudirman (45), mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Alek kepada petani Dharmasraya.

Menurutnya, perkembangan zaman menuntut sektor pertanian mengikuti kemajuan teknologi sehingga bantuan Alsintan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi.

“Dengan adanya alat pertanian modern ini, pekerjaan kami akan jauh lebih ringan dan hasil pertanian diharapkan semakin meningkat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Alek yang telah memperjuangkan bantuan ini untuk petani Dharmasraya,” ujar Sudirman.

Bantuan senilai Rp23,13 miliar tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, sekaligus mendorong kesejahteraan ribuan petani di Kabupaten Dharmasraya.

Editor: Mitra Yuyanti 

The post Alek Indra Lukman Gelontorkan Bantuan Alsintan Rp23,13 Miliar untuk Petani Dharmasraya, Dorong Modernisasi Pertanian first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

TAPANULI TENGAH – Mediainvestigasi.net.- Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, S.H., M.H., dan Wakil Bupati, Mahmud Efendi bersama Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., pada Senin, 6 Juli 2026 menyerahkan bantuan renovasi ruang kelas kepada Kepala Sekolah SD Negeri 152983 Hutanabolon 1, Kecamatan Tukka, dan memberikan alat tulis kepada para siswa.

Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Dr. Yayat Rutat, M.Eng., melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meninjau langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah berlangsung sekitar delapan bulan.

Dr. Yayat Ruyat menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan penanganan bencana sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bahan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pertahanan.

“Dewan Pertahanan Nasional, yang diketuai oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan, melakukan kunjungan ke Tapanuli Tengah untuk melihat langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangannya serta mendengar langsung masukan dari masyarakat, Bupati, dan Wakil Bupati mengenai tantangan yang masih dihadapi,” kata Yayat.

Yayat juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah atas langkah sigap dalam menangani dampak bencana bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam penanganan bencana dan menyatakan bahwa DPN akan berupaya memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Menanggapi kunjungan itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan apresiasi atas perhatian DPN terhadap kondisi daerahnya. Masinton mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus dipercepat, seperti penataan lingkungan, pembangunan infrastruktur dasar (cek dam), penanganan kawasan bantaran sungai rawan longsor, serta pemenuhan hak-hak korban bencana.

“Harapan kami, hasil kunjungan DPN ini dapat menjadi rekomendasi kepada Presiden sehingga kementerian teknis dapat segera menindaklanjuti berbagai kebutuhan masyarakat Tapanuli Tengah,” ujar Masinton.

Selain peninjauan, rombongan DPN menyalurkan bantuan di tiga lokasi terdampak bencana dan berinteraksi langsung dengan para siswa SD Negeri 152983 Hutanabolon 1 melalui kuis edukatif. Setelah kunjungan di Tapanuli Tengah, DPN berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kementerian terkait di Jakarta guna membahas langkah-langkah penanganan lebih lanjut.

Turut hadir pada kegiatan ini rombongan dari Dewan Pertahanan Nasional RI, Forkopimdam54 Tapanuli Tengah, Pimpinan OPD Tapanuli Tengah, Plh. Camat Tukka, Kepala Sekolah SD Negeri 152983 Hutanabolon 1, Para guru, Siswa Siswi,
*JS*

The post Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Dampingi Deputi DPN RI Serahkan Bantuan Renovasi Ruang Kelas SD Negeri 152983 Hutanabolon 1, Kecamatan Tukka first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

TAPANULI TENGAH – Mediainvestigasi.net.- Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi menyambut kunjungan kerja Deputi Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., beserta rombongan pada Senin 6 Juli 2026 di Bandara Dr. Ferdinand Lumbantobing, Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kunjungan kerja ini difokuskan pada upaya pemulihan sektor pendidikan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Usai prosesi penyambutan, Deputi Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., beserta rombongan bertolak menuju SMK Negeri 1 Badiri, Kecamatan Badiri, untuk menyerahkan bantuan fasilitas pendidikan bagi sekolah yang terdampak bencana.

Bantuan yang disalurkan berupa 144 unit kursi belajar (mobiler) dan 4 unit papan tulis. Fasilitas ini diberikan untuk mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar yang selama tujuh bulan terakhir masih dilaksanakan di ruang belajar darurat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Mahmud Efendi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPN RI atas perhatian dan kepedulian yang diberikan.

“Bantuan yang diberikan hari ini bukan hanya memiliki nilai material, tetapi juga menjadi simbol kepedulian, solidaritas, dan harapan agar dunia pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat segera bangkit,” ujar Mahmud Efendi.

Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya pada sektor pendidikan yang merupakan investasi utama masa depan daerah.

Di sisi lain, Deputi Geoekonomi DPN RI, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., menyampaikan keprihatinannya setelah melihat langsung kondisi ruang belajar darurat di SMK Negeri 1 Badiri. Ia mengaku terkesan dengan semangat para guru dan siswa yang tetap menjalankan proses belajar mengajar meski dengan fasilitas yang sangat terbatas.

“Kami menyampaikan rasa simpati yang mendalam. Semangat para siswa dan guru menjadi pelajaran berharga bagi kami,” ungkap Dr. Yayat.

Dr. Yayat menjelaskan bahwa DPN sebagai lembaga di bawah Presiden RI memiliki tugas memberikan rekomendasi strategis terkait isu ketahanan nasional. Terkait kondisi SMK Negeri 1 Badiri, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menjadikan temuan di lapangan sebagai bahan laporan kepada pemerintah pusat.

“Kami akan membawa berbagai masukan dari pihak sekolah untuk dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya percepatan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan,” pungkasnya.

Kunjungan ini diakhiri dengan harapan agar proses pemulihan pascabencana dapat segera tuntas, sehingga seluruh siswa di Tapanuli Tengah dapat kembali belajar di fasilitas yang aman, layak, dan representatif.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tapanuli Tengah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Sibolga–Tapanuli Tengah, Kepala SMK Negeri 1 Badiri beserta para Guru, Camat Badiri, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
*JS*

The post Wakil Bupati Tapanuli Tengah dan Deputi Geoekonomi DPN RI Serahkan 144 unit kursi belajar dan 4 unit papan tulis ke SMK Negeri 1 Badiri first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah di wilayah Papua, BUMN/BUMD, akademisi, asosiasi, hingga pelaku usaha.

Forum konsultasi ini bertujuan menyampaikan arah kebijakan dan substansi awal Rancangan RUEN 2026–2035, menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta peluang pengembangan sektor energi hingga tahun 2035, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada paparannya, Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Irvan Amirullah menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan transisi energi nasional. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengedepankan asas kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, serta pelestarian lingkungan.

“Pengelolaan energi di Indonesia harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah. Daerah memiliki kontribusi penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan transisi energi sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional,” jelas Irvan.

Lebih lanjut, Irvan menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan energi nasional wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Rencana Umum Energi Daerah (RUED) harus diselaraskan secara berjenjang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan penganggaran daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 36 provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RUED. Sementara itu, percepatan penyelesaian masih difokuskan pada dua provinsi di wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan yang tengah menyelesaikan finalisasi draf Perda RUED serta Papua Barat Daya yang sedang membahas Rancangan Perda RUED bersama DPRD.

Menurut Irvan, pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera direspons. Revisi RUEN menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum dalam melakukan penyesuaian terhadap RUED. Selain itu, diperlukan perhatian terhadap kapasitas pendanaan daerah dalam mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT), serta penguatan sinkronisasi target EBT dengan dokumen RPJMD dan RKPD.

Sementara itu, Kementerian ESDM memaparkan arah baru kebijakan energi nasional yang berorientasi pada pencapaian target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Untuk wilayah Papua, potensi EBT diperkirakan mencapai 126,49 GW, terutama dari sumber energi surya dan tenaga air, sehingga dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu kawasan prioritas dalam pengembangan energi bersih nasional.

Melalui forum konsultasi ini, pemerintah berharap penyusunan Rancangan RUEN 2026–2035 mampu menghasilkan kebijakan energi yang adaptif terhadap kondisi kewilayahan, khususnya di Papua dan wilayah 3T, sehingga implementasi transisi energi dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan

The post Kemendagri Perkuat Peran Daerah dalam Transisi Energi Nasional first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Pasaman Barat, mediainvestigasi.net – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat menggelar apel gabungan perdana yang diikuti seluruh satuan kerja pada Senin (6/7/2026) di halaman kantor setempat.

Apel dipimpin Kepala Kantor Kemenag Pasaman Barat, Thomas Febria, sebagai upaya memperkuat koordinasi, kedisiplinan ASN, serta memberikan apresiasi kepada pegawai dan satuan kerja berprestasi.

Kegiatan tersebut dihadiri para kepala madrasah negeri, kepala KUA, pengawas madrasah, pengawas PAI, serta seluruh ASN di lingkungan Kemenag Pasaman Barat dan KUA Kecamatan Pasaman.

Dalam amanatnya, Thomas menyampaikan bahwa apel gabungan akan dilaksanakan secara rutin setiap Senin pada minggu pertama setiap bulan sebagai sarana penyampaian kebijakan, evaluasi, dan penguatan sinergi antarunit kerja.

Pada kesempatan itu, Thomas menyerahkan keputusan kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026 kepada enam ASN yang naik ke jenjang Pembina Tingkat I (IV/b), yakni Sufrinas, Adrifel, Zul Afdi, Sri Adhani, Fera Susanti, dan Ruhama.

Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat harus diiringi dengan peningkatan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

Kemenag Pasaman Barat juga menyerahkan Piagam Penghargaan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2026. Pada kategori MTsN, penghargaan diraih MTsN 5 Pasaman Barat dengan realisasi 65,57 persen, sedangkan pada kategori MAN diraih MAN 2 Pasaman Barat dengan realisasi 58,53 persen.

Selain itu, turut diberikan Piagam Penghargaan Lomba Kebersihan Antar Ruangan dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah. Juara I diraih Ruang Urusan Keuangan Subbag Tata Usaha, Juara II Seksi Bimas Islam, dan Juara III bersama Seksi Pendidikan Madrasah serta Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Thomas berharap budaya bersih dan semangat kerja sama terus menjadi bagian dari keseharian ASN. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Periodik Pimpinan di Aula Kantor Kemenag Pasaman Barat untuk melakukan evaluasi program dan menyusun langkah strategis ke depan.

(KA Biro Pasaman)

The post Apel Gabungan Perdana Ka Kemenag Pasaman Barat, Thomas Febria Serahkan Kenaikan Pangkat dan Penghargaan first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Mediainvestigasi.Net-Batanghari/Jambi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Rahmad Hasrofi SE menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari dalam Rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batang Hari Anggaran 2025. Bertempatan di Ruang Pola Kantor DPRD Kabupaten Batang Hari, Senin (06/07/2026).

Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar menghadiri Rapat Paripurna DPRD. Rapat Paripurna dalam kesempatan ini, tentang Pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Hari Anggaran Tahun 2025.

Sebanyak 7 Fraksi menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Pemerintah Batang Hari, dan memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas raihan WTP yang 13 kalinya. Hal ini menunjukan akan baiknya LKPD Batang Hari yang di nilai BPK-RI selama yang telah di jalani.(Sabri)

The post Ketua DPRD Batang Hari Menghadiri Rapat Paripurna Dalam Rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.