Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Maddaremmeng, yang memaparkan materi bertajuk “Progres Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Kota Jambi Triwulan II”.

“Berdasarkan data progres pelaporan, Indeks Pencapaian (IP) SPM Kota Jambi pada Triwulan II Tahun 2026 berada di angka 46,77 dan statusnya dinilai belum tuntas. Capaian ini menempatkan Kota Jambi pada peringkat ke-236 dari 547 daerah di seluruh Indonesia, serta peringkat ke-69 dari 164 daerah se-Sumatera,” jelas Maddaremmeng.

Hadir pula memberikan materi dalam coaching clinic ini, Walikota Jambi, Maulana, yang memaparkan materi mendalam mengenai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) serta arah kebijakan strategis daerah.

Walikota Jambi menegaskan bahwa SPM bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan atau indikator laporan kinerja semata, melainkan wujud nyata pemenuhan hak dasar masyarakat mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibumlinmas), hingga pelayanan sosial.

Dalam pemaparan progres hingga Triwulan II Tahun 2026, terungkap sejumlah catatan penting terkait realisasi capaian dan anggaran pada tiap bidang urusan pelayanan dasar di Kota Jambi.

Sektor pendidikan memiliki persentase realisasi capaian yang cukup tinggi, namun dihadapkan pada kendala belum optimalnya kegiatan pendukung langsung dan keterbatasan kompetensi pegawai dalam menghitung serta menganalisis capaian secara mandiri. Sektor kesehatan mencatat realisasi anggaran dari APBD murni yang belum maksimal, sehingga memerlukan alternatif pembiayaan melalui kolaborasi kemitraan. Sektor pekerjaan umum (PU) menghadapi kendala spesifik seperti indikator akses sanitasi perdesaan yang tidak relevan dengan karakteristik wilayah perkotaan, serta cakupan layanan air minum dan air limbah yang belum merata.

Sementara itu, sektor perumahan rakyat (Perkim) menemui kendala seperti belum adanya penetapan program relokasi atau penanganan bencana yang masuk kriteria SPM pada tahun sebelumnya serta minimnya data wilayah sepadan sungai. Selain itu, bidang Trantibumlinmas dan sosial menghadapi tantangan di lapangan meliputi tingginya mobilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti gelandangan dan pengemis yang berpindah-pindah, keterbatasan kapasitas lembaga rujukan bagi lansia terlantar, hingga penemuan anak terlantar dengan identitas di luar domisili Kota Jambi.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kota Jambi menyiapkan sejumlah langkah konkret (action plan) guna mendongkrak kualitas penerapan SPM ke depan.

Pada sektor pendidikan, pemkot akan membentuk Tim Gugus Tugas SPM Pendidikan untuk mengawal target berkala, mengadakan bimbingan teknis analisis data Rapor Pendidikan, melakukan tagging dan reeralokasi anggaran pada DPA, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan CSR perusahaan.

Pada sektor kesehatan, pemkot mengoptimalkan skema kemitraan melalui kolaborasi Corporate Social Responsibility (CSR) bersama sektor swasta, BUMD, dan rumah sakit swasta guna memperkuat fasilitas promotif-preventif.

Untuk sektor pekerjaan umum, pemerintah berupaya mempercepat perluasan jaringan perpipaan Perumda Tirta Mayang, membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), serta menyediakan subsidi tangki septik kedap air bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedangkan pada sektor perumahan rakyat, pemkot akan melakukan pemetaan geospasial (GIS mapping) garis sempadan sungai secara kolaboratif bersama instansi terkait, serta menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk penanganan kawasan permukiman dan rumah terdampak banjir musiman.

Melalui pendampingan intensif dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini, Pemerintah Kota Jambi optimis dapat membawa perubahan positif, meningkatkan kualitas tata kelola data, serta memastikan pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara akuntabel dan tepat sasaran.

The post Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Dasar, Pemkot Jambi Ikuti Coaching Clinic Penerapan SPM di Kemendagri first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Palembang Mediainvestigasi.net– Ketidaktransparanan dan berbelit-belitnya penanganan kasus dugaan pelanggaran etik oknum anggota kepolisian di Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat pencari keadilan. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, menyatakan bakal melaporkan Kapolda Sumsel, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho, beserta jajaran pejabat utamanya ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta.

Langkah tegas ini diambil lantaran pihak kepolisian daerah dianggap sengaja menyembunyikan dan saling lempar tanggung jawab terkait hasil sidang kode etik dan/atau disiplin terhadap penyidik Polda Sumsel, AKP Taufik Ismail.

Awal Mula Kasus: Perlakuan Buruk dan Pemerasan

Persoalan ini bermula pada Februari 2025, ketika Wilson Lalengke melayangkan dua laporan resmi ke Divpropam Polri Jakarta. Laporan pertama terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan berupa makian verbal melampaui batas yang dilakukan AKP Taufik Ismail melalui sambungan telepon kepada Wilson Lalengke. Laporan kedua menyangkut dugaan pemerasan sebesar Rp75 juta yang dialami oleh anggota PPWI Batam, Hanjono Susanto.

Oleh Divpropam Polri, berkas laporan tersebut dilimpahkan ke Bidang Propam Polda Sumsel untuk diproses hukum melalui Seksi Provost. Setelah serangkaian pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, serta para saksi, AKP Taufik Ismail akhirnya dihadapkan pada sidang kode etik dan/atau disiplin pada 8 Januari 2026.

Namun, hingga akhir Agustus 2026, hasil resmi dari persidangan tersebut tak kunjung diumumkan ke publik maupun diserahkan kepada pihak pelapor.

Fenomena “Dipingpong” Aparat dan Penolakan Audiensi

Guna mempertanyakan kejelasan status hukum oknum polisi tersebut, Wilson Lalengke bersama Hanjono Susanto mendatangi Markas Polda Sumsel pada Senin, 31 Agustus 2026. Bukannya mendapatkan jawaban transparan, mereka justru di-“pingpong” oleh para petugas.

Penyidik Provost bernama Deni, atasannya Kompol Hendri, hingga pimpinan tingkat atas AKBP Tito enggan memberikan salinan hasil sidang. Pihak Provost berdalih bahwa hasil sidang sepenuhnya merupakan ranah tanggung jawab atasan langsung AKP Taufik Ismail, yakni Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wassidik) dan Kepala Subdirektorat Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel.

Tak berhenti di situ, saat Wilson Lalengke menemui Kabag Wassidik dan Kasubdit Jatanras, kedua pejabat tersebut justru mengaku tidak memegang berkas hasil sidang dan melempar kembali kewenangan penjelasannya ke Bidpropam Polda Sumsel.

Sikap saling tuding dan lempar tanggung jawab antar-satuan tersebut berulang ketika Wilson Lalengke dan Hanjono Susanto kembali terbang ke Palembang pada Rabu, 9 September 2026. Upaya untuk beraudiensi secara langsung dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Shandi Nugroho, guna mengordinasikan kinerja buruk bawahannya pun bertepuk sebelah tangan. Permohonan pertemuan ditolak dengan alasan Kapolda tengah menghadiri rapat daring terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dugaan Pembiaran dan Rencana Laporan ke Mabes Polri

Atas rentetan kejadian tersebut, Wilson Lalengke menilai Kapolda Sumsel Irjen Pol Shandi Nugroho sangat tidak profesional, acuh tak acuh terhadap aduan masyarakat, serta melakukan pembiaran atas rekam jejak buruk jajarannya. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 tu bahkan menaruh kecurigaan kuat bahwa lemahnya penegakan disiplin ini timbul karena pimpinan daerah diduga turut menikmati modus operandi penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang kerap memeras rakyat kecil demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Oleh sebab itu, Wilson Lalengke membulatkan tekad untuk mengadukan Kapolda Sumsel Irjen Pol Shandi Nugroho serta dua pejabat utamanya, Kabag Wassidik AKBP Parlindungan Lubis dan Plt. Kasubdit III Jatanras, AKBP Muhammad Sofwan Rosyyidi, ke Divpropam Mabes Polri. PPWI mendesak Kapolri untuk segera mencopot para pejabat bermasalah tersebut dan menggantinya dengan personel yang berintegritas serta berdedikasi tinggi.

Kemunduran Etika Publik dan Kekuasaan

Kondisi saling lempar tanggung jawab dan ketidaktransparanan di tubuh institusi penegak hukum ini sejalan dengan kritik para filsuf dunia mengenai penyalahgunaan kekuasaan. Filsuf pencerahan asal Prancis, Montesquieu (1689-1755), dalam teorinya _The Spirit of the Laws_, menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi dan tidak diawasi secara terbuka cenderung mengalami pembusukan (_power tends to corrupt_). Ketika lembaga penegak hukum menyembunyikan hasil sanksi disiplin anggotanya dari korban, institusi tersebut telah gagal menjalankan prinsip transparansi yang menjadi pilar keadilan publik.

Sementara itu, filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) dalam _Leviathan_ mengingatkan bahwa wewenang dan monopoli hukum diberikan masyarakat kepada negara semata-mata untuk menjamin perlindungan serta rasa aman. Jika oknum aparat justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk memeras dan memaki warga negara, maka ikatan sosial (_social contract_) telah dirusak secara sepihak oleh oknum penegak hukum itu sendiri.

Di sisi lain, konsep Banalitas Kejahatan dari Hannah Arendt (1906-1975) menggambarkan bagaimana kejahatan atau pembiaran administratif yang dilakukan berulang kali oleh pejabat publik dapat dianggap sebagai hal lumrah ketika hati nurani dan rasa tanggung jawab moral telah hilang dari tatanan birokrasi.

Masyarakat kini menantikan ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi jajaran Polda Sumsel demi mengembalikan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (TIM/Red)

The post Saling Lempar Tanggung Jawab Kasus Pemerasan Rp75 Juta, Ketum PPWI Siap Seret Kapolda Sumsel ke Propam Polri first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

KATEMAN, INHIL – Mediainvestigasi.net – Dugaan terkait biaya persalinan yang mencapai Rp10 juta hingga Rp20 juta di salah satu desa yang berada di Kecamatan Kateman kini mencuat.

Melalui laporan warga, media ini mendapat kabar bahwa diduga oknum bidan disalah satu desa membantu persalinan seorang warga sebesar Rp 10 jt sampai Rp 20 jt dan hanya membantu memotong tali pusar di kenai biaya Rp 7 jt.

Saat dikonfirmasi awak media, Kapustu menegaskan bahwa tidak ada tarif persalinan normal sebesar Rp10 juta. Namun, ia menyebut masih perlu menelusuri apakah nominal tersebut berasal dari pelayanan atau pengobatan lain di luar persalinan.

“Tidak ada tarif persalinan normal 10 juta, tapi harus ditelusuri apakah mungkin ada berobat yang lainnya selain persalinan,” Ujarnya, 19 November 2026.

Pernyataan ini sekaligus membuka pertanyaan baru, jika bukan tarif persalinan, lalu untuk pelayanan apa masyarakat sampai mengeluarkan biaya Rp10–20 juta?

Publik kini menunggu penjelasan dan rincian biaya secara transparan dari Pustu/Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Inhil.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.

The post Dugaan Biaya Persalinan Rp10–20 Juta di Kateman, Kapustu: “Tidak Ada Tarif Normal Rp10 Juta” first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

INDRAGIRI HILIR – Mediainvestigasi. Net –  Polres Indragiri Hilir kembali menorehkan prestasi dalam bidang pelayanan publik. Polres Inhil menerima Piagam Penghargaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai satuan kerja dengan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 Kategori Pelayanan Prima (A).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kabag Ren Polres Indragiri Hilir AKP Buha R. Munthe, S.H., M.H. dari Kapolda Riau pada Rabu, 16 September 2026, di Pekanbaru.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Polres Inhil, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui SKCK, SPKT, SIM, serta pelayanan Reskrim.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, serta sinergi seluruh personel dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, cepat, humanis, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar AKBP Donny Eko Listianto.

Kapolres menegaskan, penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel Polres Inhil untuk terus berinovasi dan mempertahankan kualitas pelayanan publik sesuai dengan semangat Polri Presisi.

Kepercayaan dan kepuasan masyarakat merupakan bagian penting dari keberhasilan pelayanan kepolisian. Karena itu, kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, transparan dan humanis,” tegasnya.

Dengan diraihnya Kategori Pelayanan Prima (A), Polres Indragiri Hilir berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

The post Polres Indragiri Hilir Raih Penghargaan Kapolri Kategori Pelayanan Prima first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

PALEMBAYAN, AGAM–Mediainvestigasi.net – Kabar gembira bagi peserta didik dan orang tua di Kecamatan Palembayan. SD Negeri 01 Pasar Palembayan resmi mengumumkan peralihan sistem pembelajaran dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kembali ke Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada *Minggu, 21 September 2026.*

Pengumuman resmi tersebut disampaikan melalui surat edaran sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 01 Pasar Palembayan, *Muharni, http://S.Pd., M.M.*

Dalam pengumuman tersebut, pihak sekolah menegaskan bahwa pelaksanaan PTM tetap akan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat demi menjaga kesehatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh warga sekolah.

Adapun protokol kesehatan yang wajib dipatuhi siswa adalah:
1. Menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah
2. Mencuci tangan dengan sabun
3. Menjaga jarak antar siswa
4. Menghindari sentuhan langsung pada mata, hidung, dan mulut
5. Jika mengalami demam, segera melakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk hadir ke sekolah

Pihak sekolah juga mengajak seluruh orang tua dan siswa untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman.

“Kami berharap dengan kembali dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, kualitas belajar anak-anak dapat lebih meningkat dan interaksi edukatif antara guru dan siswa kembali optimal,” ujar Muharni dalam keterangannya.

Dengan adanya pengumuman ini, para orang tua diharapkan dapat mempersiapkan putra-putrinya untuk kembali belajar di sekolah mulai tanggal yang telah ditetapkan.

*Reporter: Surya adia putra

The post SDN 01 Pasar Palembayan Kembali Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mulai 21 September 2026 first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

PASAMAN BARAT — mediainvestigasi.net
Nama Sumira Putri, S.Pd., Founder Taman Bacaan Olala Ujung Gading, kini mulai mencuat di tengah penggiat literasi Pasaman Barat. Sosok perempuan yang selama ini dikenal aktif membawa gerakan literasi hingga ke pelosok daerah itu digadang-gadang menjadi salah satu kandidat untuk memimpin Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM) Kabupaten Pasaman Barat.
Bukan sekadar duduk di balik meja, Sumira atau yang akrab disapa Mira, dikenal aktif turun langsung ke tengah masyarakat. Gerakannya tidak hanya berpusat di Kecamatan Lembah Melintang, tetapi juga menjangkau sejumlah wilayah seperti Kecamatan Parik, Sungai Beremas hingga Ranah Batahan.

Dengan semangat yang tak mudah padam, Mira bahkan rela mengangkut buku-buku bacaan menggunakan sepeda motor menuju daerah-daerah yang jauh dari pusat kegiatan literasi.
Yang menarik, gerakan tersebut selama ini disebut dilakukan dengan ketulusan dan semangat pengabdian. Tanpa menunggu dukungan besar dari pihak lain, ia tetap bergerak membawa buku dan menghadirkan kegiatan literasi untuk anak-anak dan masyarakat.
Baginya, menumbuhkan budaya membaca bukan sekadar kegiatan seremonial. Ada harapan besar agar generasi muda tidak sepenuhnya larut dalam derasnya perkembangan teknologi dan penggunaan gawai.

Dari Gerakan Jalanan Literasi hingga Penghargaan Pemerintah
Perjuangan tersebut kemudian mendapat perhatian. Pada tahun 2026, Taman Bacaan Olala memperoleh Bantuan Pemerintah (Banpem) yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan literasi.
Berbagai program pun terus digerakkan. Semangat tersebut semakin mendapat pengakuan ketika pada penutupan Festival Literasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat, yang digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat pada Kamis, 17 September 2026, Sumira Putri dianugerahi penghargaan sebagai Penggiat Literasi Pasaman Barat.
Penghargaan itu menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan Mira membangun gerakan literasi dari bawah.
Pasca Pengunduran Diri Ketua Forum TBM, Nama Sumira Muncul
Pasca pengunduran diri Deni Melizon dari jabatan Ketua Forum TBM Kabupaten Pasaman Barat, dinamika organisasi mulai menjadi perhatian di kalangan pengelola Taman Bacaan Masyarakat.

Nama Sumira Putri kemudian muncul dan mulai digadang-gadang oleh sejumlah pengelola TBM untuk ikut dalam bursa kepemimpinan Forum TBM Pasaman Barat.
Media Investigasi telah berupaya menghubungi Sumira Putri untuk meminta tanggapan terkait munculnya namanya sebagai kandidat Ketua Forum TBM Pasaman Barat. Namun hingga berita ini diturunkan, Sumira belum memberikan jawaban atas pesan WhatsApp yang dikirimkan kru Media Investigasi.
Pengelola TBM Dorong Musyawarah Daerah
Salah seorang pengelola Taman Bacaan Masyarakat di Pasaman Barat yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, sudah saatnya Forum TBM Pasaman Barat memiliki kepengurusan yang kuat dan mampu menjadi wadah bersama bagi seluruh taman bacaan masyarakat.
Menurutnya, Forum TBM harus benar-benar menjadi rumah bersama bagi para penggiat dan pengelola taman bacaan yang tersebar di berbagai wilayah Pasaman Barat.

“Sudah sepantasnya Pasaman Barat mempunyai ketua Forum TBM. Selama ini forum tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan sebagai wadah bersama para pengelola TBM,” ujarnya kepada Media Investigasi.
Ia berharap pimpinan wilayah Forum TBM Sumatera Barat dapat menindaklanjuti surat pengunduran diri Ketua Forum TBM Pasaman Barat sebelumnya dan mendorong pelaksanaan musyawarah daerah untuk memilih kepengurusan baru secara terbuka.
“Harapan kami, segera dilakukan musyawarah daerah sehingga taman bacaan yang ada di Pasaman Barat kembali mempunyai pimpinan dan kepengurusan yang jelas,” katanya.

Terkait nama Sumira Putri, ia menilai pengalaman Mira turun langsung menggerakkan literasi hingga ke pelosok menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah pengelola TBM mendorong namanya untuk dipertimbangkan.
“Kami berharap Sumira Putri bersedia dicalonkan dan bersedia mengemban amanah sebagai Ketua Forum TBM Pasaman Barat ke depan,” ujarnya.
Namun demikian, siapa yang nantinya akan memimpin Forum TBM Pasaman Barat masih menunggu proses organisasi dan musyawarah resmi.

Satu hal yang jelas, munculnya nama Sumira Putri menunjukkan bahwa perjuangan literasi yang dimulai dari membawa buku dengan sepeda motor ke pelosok kini telah membawa namanya ke ruang pembicaraan organisasi literasi Pasaman Barat.
Biro Pasaman Raya Media Investigasi

The post Sumira Putri Digadang Pimpin Forum TBM Pasaman Barat, Sosok Pejuang Literasi dari Pelosok yang Kini Jadi Sorotan first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

​Ketua Kwarcab 0402 Indragiri Hilir, Junaidy, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa penundaan dilakukan akibat kondisi cuaca yang kurang baik di wilayah setempat. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh peserta, pembina pendamping, panitia, serta pihak yang terlibat.

​Adapun lima rangkaian kegiatan yang mengalami penundaan antara lain:

​Giat bidang Binawasa (lomba Kultum, Maulid Al-Habsyi, dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H) yang semula dijadwalkan pada 19 September 2026.

​Technical Meeting yang semula dijadwalkan pada 20 September 2026.

​Giat Pesta Siaga yang semula dijadwalkan pada 20 September 2026.

​Giat lomba Ketangkasan Baris-Berbaris yang semula dijadwalkan pada 23 September 2026.

​Giat lomba Perkemahan Penggalang dan Penegak yang semula dijadwalkan pada 24–27 September 2026.

​Pihak kwarcab menginformasikan bahwa jadwal pelaksanaan susulan akan diumumkan kembali setelah kondisi cuaca dinyatakan membaik dan kondusif untuk menyelenggarakan kegiatan. (Mhd)

The post Cuaca Buruk, Kwarcab Pramuka Indragiri Hilir Tunda Seluruh Lomba Hari Pramuka ke 65 first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Taliabu Provinsi Maluku Utara, Media Investigasi.net, Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu minta penjelasan kongrit dari Bupati Sashabila Widya L. Mus, yang secara resmi merubah atau mencabut status Daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang awalnya statusnya adalah merupakan salah satu Daerah
yang masuk dalam kategori daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) berdasarkan penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dimana langkah Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, harusnya tau bahwa langkah yang dia ambil itu sangat memiliki dampak besar berkaitan degan kebijakan serta kehilangan status 3T yang dapat membuat Kabupaten Pulau Taliabu tidak lagi memperoleh sejumlah hak dan skema afirmasi khusus dari Pemerintah Pusat terutama pada pembagunan di Daerah itu sendiri di tambah lagi degan kondisi kehidupan masyarakat serta APBD Daerah yang masih sangat minim

Apakah degan langkah yang di ambil oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, mencabut status 3T, masyarakat harus menghadapi kehidupan seperti kehidupan di jaman kolonial belanda seperti faktanya sampai saat masyarakat harus menghadapi kehidupan suwadaya degan anggaran partisipasi menutup sejumlah jalan lubang kiamat.

Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, juga harusnya paham terkait tantangan Pembangunan apalagi degan kondisi saat ini akan menjadi tantangan baru untuk memperkuat lobi serta memperluas akses anggaran pembangunan nasional apalagi kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih banyak program pembagunan yang masih corak marit di sana sini sehinggah degan hal tersebut di atas harus dapat memberi penjelasan decara detil terkait pencabutan status 3T Daerah.

Selain itu masyarakat Kabupaten Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, harus dapat memastikan terkait pencabutan status 3T apakah langkah di ambilnya itu tidak akan menghambat program pembangunan di Daerah atau menghabat Program Strategis apalagi degan keluarnya Kabupaten Pulau Taliabu dari status 3T, apalag itu sangat berdampak spesifik terhadap sektor anggaran atau pendidikan.

Degan hilangnya status 3T itu akan membuat Kabupaten Pulau Taliabu tidak lagi memperoleh sejumlah hak dan skema afirmasi yang selama ini diberikan pemerintah pusat secara administratif masuk dalam kategori daerah 3T.

Masyarakat berharap degan langkah yang ambil, oleh Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, itu dapat memberi kejelasan detil serta sevara terbuka di publik karena ini berkaitan degan pembanguna Daerah degan melihat nyata kondisi Pembangunan hinggah sampai saat ini masih corak marit khususnya akses jalan yang merupakan akses pertumbuhan ekonomi, tutupnya.

Ketua Investigasi Indonesia Nasional **** La Omy La Tua.

The post Masyarakat Pulau Taliabu Pertanyakan Langkah Bupati Sashabila Widya L. Mus Cabut Status Daerah 3T Sementara Masih Bayak Program Pembagunan Jalan Amburadul first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

PASAMAN BARAT — mediainvestigasi.net
Festival Literasi Kabupaten Pasaman Barat 2026 tidak sekadar menjadi panggung bagi buku dan kegiatan membaca. Di tengah semarak acara yang berlangsung tiga hari, 15–17 September 2026, muncul satu kejutan yang cukup menarik perhatian.

Komunitas Read Aloud Pasaman Barat (Read Aloud Pasbar) yang awalnya datang dengan niat sederhana—berpartisipasi dan memperkenalkan gerakan membaca nyaring kepada masyarakat—justru pulang membawa predikat Juara I Stan Terbaik.
Padahal, sejak awal mereka mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa stan peserta akan dinilai.
Festival yang ditaja oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat tersebut dipusatkan di halaman Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pasaman Barat.
Selama tiga hari, Read Aloud Pasbar tidak hanya membuka stan. Mereka juga aktif mengisi rangkaian acara dengan kegiatan membaca nyaring (Read Aloud) yang melibatkan anak-anak dari sejumlah taman kanak-kanak.

Tiga Hari, Tiga Sekolah, Tiga Cara Menanamkan Cinta Buku
Pada hari pertama, 15 September, kegiatan membaca nyaring melibatkan TK Ainur Rahmah dengan jumlah sekitar 90 murid.
Sesi membaca nyaring dibawakan oleh Kak Yenny Sastria, STP, selaku Divisi Program Read Aloud Pasbar, sementara kegiatan Bookish Play dipandu Melisya, S.Pd. Acara dipandu oleh Bunda Surya Tresna, S.TP, Sekretaris Read Aloud Pasbar.

Memasuki hari kedua, giliran TK Al Faras dengan sekitar 30 siswa. Kegiatan membaca nyaring dibawakan oleh Bunda Yulisna Wisna Jaya, S.Pd., M.Pd., sedangkan Bookish Play dipandu oleh Bunda Surya Tresna.
Hari ketiga sekaligus penutupan festival, Read Aloud Pasbar kembali mengajak anak-anak dari TK ABA, dengan jumlah sekitar 60 murid. Sesi membaca nyaring dibawakan oleh Kak Dian Lestari, S.TP., dilanjutkan Bookish Play bersama Kak Sastika Dewi, S.Sos.I., dan dipandu Ustazah Siti Aminah sebagai pembawa acara.
Namun kegiatan tidak berhenti setelah cerita selesai dibacakan.
Anak-anak diajak memahami isi cerita, kemudian menuangkan imajinasi mereka melalui berbagai kegiatan kreatif. Hari pertama, mereka membuat dan mewarnai mahkota impian. Hari kedua dilanjutkan dengan kegiatan membuat slime, sedangkan hari ketiga anak-anak berkreasi menggunakan kertas origami.
Konsep inilah yang membuat kegiatan membaca terasa berbeda. Anak-anak tidak hanya duduk mendengarkan cerita, tetapi diajak memahami, bermain, berimajinasi, kemudian menghasilkan sebuah karya.
Bukan Sekadar Nama yang Bertugas
Di balik nama-nama yang bertugas di setiap sesi, seluruh tim Read Aloud Pasbar ternyata ikut terlibat.
Bunda Puspa Dani, S.Pd., selaku Pembina Read Aloud Pasbar, bahkan hadir sejak pagi hingga kegiatan berakhir selama tiga hari festival.

“Memang yang diberi tanggung jawab untuk mengisi acara adalah nama-nama yang sudah ditentukan. Tetapi seluruh tim Read Aloud Pasbar ikut mengikuti kegiatan ini,” ujar Puspa Dani, yang juga Pengawas SD di Kecamatan Kinali, kepada mediainvestigasi.net.
Menurutnya, kebersamaan tim menjadi salah satu kekuatan Read Aloud Pasbar dalam mengikuti kegiatan tersebut.
Stan yang Awalnya Biasa, Justru Berujung Juara
Selain mengisi kegiatan membaca nyaring, Read Aloud Pasbar juga membuka stan di lokasi festival.

Stan tersebut menjadi ruang bagi mereka untuk memperkenalkan lebih jauh apa itu Read Aloud, sekaligus memamerkan karya tulis anggota, berbagai kerajinan tangan, serta aneka makanan hasil kreativitas anggota.
Tidak hanya itu, anggota Read Aloud juga memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Kinali dan Pasaman.
Menariknya, semua aktivitas tersebut dilakukan tanpa target untuk mengejar penghargaan.
Karena itu, ketika nama Read Aloud Pasbar diumumkan sebagai Juara I Stan Terbaik, para anggota mengaku terkejut.
“Kami sangat terkejut ketika pengumuman stan terbaik. Ternyata stan Read Aloud Pasbar menjadi terbaik satu. Padahal, itu bukan tujuan utama kami karena sejak awal kami tidak tahu akan ada penilaian stan,” ungkap mereka.

Bagi Read Aloud Pasbar, penghargaan tersebut menjadi bonus dari sebuah niat yang lebih besar: hadir, berbagi, dan memperkenalkan budaya membaca kepada masyarakat Pasaman Barat.
Dari Stan Literasi, Menyemai Generasi Masa Depan
Bunda Surya Tresna, mewakili seluruh pengurus dan anggota Read Aloud Pasbar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pasaman Barat yang telah memberikan ruang kepada komunitas tersebut untuk berpartisipasi dalam Festival Literasi Kabupaten Pasaman Barat 2026.
“Insyaallah ke depan Read Aloud Pasaman Barat akan selalu berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pasbar serta seluruh masyarakat Pasaman Barat untuk kembali menanamkan minat baca kepada generasi masa depan bangsa,” ujar Bunda Surya.
Festival boleh saja berakhir.
Stan boleh dibongkar.
Namun pesan yang dibawa Read Aloud Pasbar masih jauh dari selesai: membaca bukan sekadar mengeja kata, tetapi membuka pintu imajinasi dan menanamkan m yg Pasaman Barat 2026.
Biro Pasaman Raya

The post Read Aloud Pasbar Bikin Kejutan di Festival Literasi 2026, Stan Terbaik Raih Juara I first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mematangkan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP).

Pembahasan rancangan pedoman tersebut dilakukan dalam Rapat Finalisasi Akhir Rancangan Pedoman Pelaksanaan PRRP di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jumat (11/9).

Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, didampingi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fauzan Hasan.

“Pedoman ini diperlukan agar pemulihan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dalam satu arah kerja yang sama,” ujar Restuardy.

Menurutnya, pedoman tersebut akan menjadi acuan operasional untuk memastikan keterpaduan data, program, kegiatan, dan sumber pendanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pedoman ini juga memperjelas pembagian tugas antara kementerian/lembaga terkait pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terdampak. Dengan pembagian peran yang jelas, pelaksanaan program diharapkan dapat mengurangi risiko tumpang tindih kegiatan, salah sasaran, maupun inefisiensi.

Penyusunan pedoman tersebut merupakan bagian dari kerangka kebijakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Penetapan Rencana Induk PRRP Sumatera 2026–2028.

Restuardy menyampaikan, penyusunan pedoman telah melalui serangkaian pembahasan sejak Juli 2026. Proses tersebut melibatkan Posko Nasional, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian PPN/Bappenas, BNPB, serta 23 kementerian utama dan 10 kementerian pendukung PRRP di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Secara substansi, rancangan pedoman mencakup lima bagian utama, yakni pendahuluan; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; serta penutup. Pedoman juga mengatur prinsip pelaksanaan, keterpaduan dokumen, tata kelola dan akuntabilitas, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen risiko pembangunan nasional.

Terkait Rencana Induk PRRP, Restuardy menjelaskan bahwa Rencana Induk PRRP Sumatera telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK. Sementara itu, Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih dalam proses penetapan.

Melalui pematangan pedoman ini, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri mendorong agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut memiliki acuan yang terarah, terpadu, transparan, dan akuntabel. Upaya ini sekaligus mendukung penerapan prinsip Build Back Better, Safer and Sustainable dalam proses pemulihan pascabencana.

The post Kemendagri Matangkan Pedoman Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera first appeared on Media Investigasi - Media Berita Online.