Narasi Pro

Sandiaga Uno Bongkar Konsep Awal MBG: Libatkan UMKM hingga Kantin Sekolah, Bukan Sekadar Bagi Makanan Gratis

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Wed, 28 Oct 2026 12:15:12 +0700

JAKARTA — Politisi senior sekaligus pengusaha nasional, Sandiaga Salahuddin Uno, membedah kembali konsep awal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sandiaga, program prioritas tersebut sejatinya dirancang bukan sekadar sebagai pembagian makanan cuma-cuma, melainkan sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang komprehensif.

Dalam siniar (podcast) di kanal Marshall Plan yang dipandu oleh Marshall Pribadi, Sandiaga mengungkapkan bahwa pada perancangan awal, program ini seharusnya melibatkan ekosistem lokal secara masif—mulai dari para ibu-ibu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga kantin-kantin sekolah.

Konsep "Gerakan," Bukan Sekadar "Program Anggaran"

Sandiaga menekankan bahwa MBG harus diposisikan sebagai sebuah gerakan kolaboratif agar roda perekonomian akar rumput dapat berputar secara optimal.

"Kalau program itu ya jangan diduitin doang, dicari betul-betul kolaborasinya. Dulu waktu kita rancang, ini akan melibatkan emak-emak, melibatkan UMKM, dapur-dapur sekolah, kantin-kantin sekolah. Semuanya ekonomi rakyatnya muter," ujar Sandiaga dalam perbincangan tersebut.

Ia mencontohkan, jika pengelolaan satuan pelayanan dilakukan secara terpusat dan dimonopoli oleh satu pihak tanpa melibatkan pedagang kecil, maka perputaran ekonomi lokal tidak akan maksimal. Idealnya, suplai bahan pangan seperti beras diambil langsung dari pasar di sekitar sekolah, serta wadah makanan disuplai oleh para pengrajin lokal dengan tetap menjaga standar keselamatan dan keamanan pangan.

Tantangan di Tingkat Implementasi dan Komunikasi

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menilai bahwa visi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam buku gagasan Paradoks Indonesia sudah sangat tepat, yakni menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai motor pemerataan alih-alih sekadar mengejar angka pertumbuhan makro.

Kendati demikian, ia menyoroti bahwa tantangan terbesar saat ini berada di level implementasi dan komunikasi publik. Orang-orang kepercayaan di ring dalam pemerintahan dinilai perlu lebih cermat dalam menerjemahkan dan menyampaikan arah kebijakan strategis tersebut agar tidak menimbulkan mispersepsi di kalangan dunia usaha.

"Program-programnya sangat bagus, tapi kuncinya adalah di eksekusinya dan kuncinya adalah di komunikasi," pungkas Sandiaga.

Sumber : .

OKP KOMPAK DUKUNG BUPATI TULANG BAWANG JAGA KERUKUNAN DAN KONDUSIVITAS WILAYAH

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Mon, 26 Oct 2026 15:07:56 +0700

TULANG BAWANG – Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan perwakilan pemuda lintas agama di Kabupaten Tulang Bawang menyatakan komitmen untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, memperkuat persatuan, serta memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif.

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi pemuda lintas agama bersama Bupati Tulang Bawang, Drs. Qodratul Ikhwan, B.Y., M.M., yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tulang Bawang, Kecamatan Menggala, Senin (26/10/2026).

Audiensi tersebut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan organisasi kepemudaan lintas agama, antara lain Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Pemuda Katolik, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKSAG), Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta perwakilan pemuda Hindu dan pemuda Kristen di Kabupaten Tulang Bawang.

Ketua PC GP Ansor Tulang Bawang, Deki Afrian, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan inisiatif murni dari kalangan pemuda dan mahasiswa, tanpa arahan maupun kepentingan politik praktis dari pihak tertentu. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sekaligus menyampaikan aspirasi dan gagasan terkait perkembangan serta berbagai persoalan di Kabupaten Tulang Bawang.

Ia menegaskan, keterlibatan pemuda lintas agama merupakan bentuk kepedulian terhadap daerah dan komitmen untuk menjaga persatuan, memperkuat kerukunan, serta mendorong terciptanya situasi kamtibmas yang tetap kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulang Bawang, Qodratul Ikhwan, mengapresiasi kehadiran dan partisipasi aktif para pemuda. Ia menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga diperlukan keterlibatan aktif melalui penyampaian gagasan, kritik, dan aspirasi secara konstruktif.

Bupati juga menjelaskan sejumlah tantangan pembangunan daerah, mulai dari keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga persoalan pertanahan yang memerlukan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah, lanjutnya, berupaya mendorong keterlibatan investor, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kerja sama di bidang pendidikan.

Selain membahas pembangunan daerah, audiensi turut menjadi ruang penyampaian aspirasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba, pengawasan tempat hiburan malam, serta penyelesaian persoalan pemblokiran sertifikat tanah milik masyarakat di sekitar wilayah PT SGC. Berbagai persoalan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangannya.

Ketua HMI MPO Tulang Bawang, Ahmad Firli, menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap persoalan narkoba serta kendala administrasi pertanahan yang berdampak pada akses permodalan masyarakat. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan koordinasi dan tindak lanjut guna memberikan kejelasan penyelesaian bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Kabupaten Tulang Bawang, Kadek Indra, mengapresiasi upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di daerah tersebut. Ia menyampaikan bahwa komunikasi, toleransi, dan kerja sama antarkelompok masyarakat perlu terus diperkuat agar kehidupan sosial tetap harmonis.

Kadek Indra juga menyampaikan rencana penyelenggaraan Festival atau Parade Ogoh-Ogoh tingkat Provinsi Lampung pada Maret mendatang. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata daerah, dengan harapan adanya arahan dan dukungan dari pemerintah daerah maupun pihak sponsor.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan BKSAG Kabupaten Tulang Bawang, Pdt. Martinus Zebua, S.Th., mengingatkan bahwa kerukunan antarumat beragama merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan lintas agama, untuk memperkuat komunikasi, saling menghormati, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi maupun isu provokatif yang berpotensi memicu konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam audiensi tersebut, para pemuda juga menyatakan dukungan terhadap kegiatan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) melalui gerakan menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut melalui penyediaan prasarana yang diperlukan.

Melalui audiensi ini, organisasi kepemudaan dan pemuda lintas agama berharap komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat terus terjalin secara berkala. Sinergi tersebut diharapkan menjadi sarana penyampaian aspirasi, penguatan toleransi, serta kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga situasi yang aman, harmonis, serta kondusif di Kabupaten Tulang Bawang.

BEMPTNU SENUSANTARA KORWIL LAMPUNG SOROTI DARURAT KARHUTLA: KALIMANTAN DAN WAY KAMBAS TERANCAM, PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM HARUS DIPERKUAT

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Sun, 25 Oct 2026 13:04:36 +0700

Penulis: Sevi Toliburrohman

LAMPUNG — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia kembali menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian bersama. Kebakaran di kawasan Sumatra dan Kalimantan tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berisiko terhadap keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, serta keberlangsungan hidup warga yang bergantung pada ekosistem hutan.

Data yang diberitakan ANTARA pada Oktober 2026 dengan mengutip Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan. Data luas kebakaran perlu dibaca sesuai tanggal pelaporan dan status penanganannya, karena angka dapat berubah seiring pembaruan dari petugas di lapangan.

WAY KAMBAS: KEBAKARAN ANCAM KAWASAN KONSERVASI LAMPUNG

Di Provinsi Lampung, kebakaran di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, menjadi perhatian serius. Kawasan konservasi ini merupakan habitat beragam satwa liar, termasuk gajah Sumatra, sehingga kebakaran dapat mengganggu ekosistem dan meningkatkan tekanan terhadap ruang hidup satwa.

Kementerian Kehutanan melaporkan kebakaran di wilayah Resor Kuala Penet, Taman Nasional Way Kambas, yang terjadi pada Agustus 2026. Dalam laporan tersebut, kebakaran disebut telah berhasil dipadamkan dan gajah-gajah yang dipantau dilaporkan tidak terdampak secara langsung. Namun, kejadian kebakaran yang berulang tetap menegaskan perlunya pencegahan dan pengawasan berkelanjutan.

Pemberitaan RRI pada September 2026, dengan mengutip data pengelola kawasan, juga menyoroti besarnya area yang terdampak karhutla di TNWK sepanjang tahun. Medan bergambut, keterbatasan akses kendaraan, serta jauhnya sumber air dari titik kebakaran dapat menjadi kendala dalam pemadaman. Karena itu, kesiapsiagaan personel, dukungan sarana, pemantauan berkala, dan kerja sama masyarakat sekitar perlu diperkuat.

BUKAN SEKADAR API, MELAINKAN ANCAMAN TERHADAP KEHIDUPAN

Dampak karhutla melampaui luas lahan yang terbakar. Asap dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu kegiatan pendidikan dan ekonomi, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Dari sisi ekologis, kebakaran berpotensi merusak habitat satwa, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengganggu fungsi hutan serta lahan gambut. Kerusakan tersebut dapat berlangsung jauh lebih lama dibandingkan proses pemadaman api. Oleh sebab itu, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah api membesar.

Pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui pengawasan kawasan rawan, kesiapsiagaan personel dan peralatan, edukasi bahaya pembakaran lahan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Penyelidikan harus dilakukan secara profesional dan berbasis bukti, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

BEMPTNU SENUSANTARA KORWIL LAMPUNG: NEGARA HARUS HADIR

BEMPTNU SENUSANTARA Koordinator Wilayah Lampung memandang karhutla sebagai persoalan ekologis dan kemanusiaan yang membutuhkan komitmen bersama. Perlindungan lingkungan tidak dapat dibebankan hanya kepada petugas pemadam atau masyarakat di sekitar hutan, melainkan perlu menjadi tanggung jawab seluruh pihak sesuai kewenangan masing-masing.

Organisasi ini mendorong tiga langkah utama: pencegahan yang konsisten, penanganan darurat yang cepat dan terkoordinasi, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Pengawasan terhadap kegiatan di kawasan rawan kebakaran juga perlu berjalan efektif. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penyelidikan harus dilakukan secara profesional dan pihak yang terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Di sisi lain, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar, mekanisme pelaporan titik api, serta langkah perlindungan diri ketika kualitas udara memburuk. Pencegahan akan lebih efektif apabila kebijakan pemerintah berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat dan pengawasan publik.

PANDANGAN KETUA KORWIL LAMPUNG

Ketua BEMPTNU SENUSANTARA Korwil Lampung, Ibtihaj Sabila Dina Rusman, dapat menegaskan pentingnya melihat karhutla sebagai persoalan yang menyangkut keselamatan manusia, kelestarian alam, dan tanggung jawab bersama. Pernyataan berikut merupakan draf untuk ditinjau dan disetujui oleh Ketua Korwil sebelum digunakan sebagai kutipan resmi:

"Karhutla yang berulang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan dan Taman Nasional Way Kambas di Lampung, harus menjadi peringatan bagi kita semua. Hutan bukan sekadar hamparan lahan, melainkan ruang hidup bagi manusia, satwa, dan berbagai bentuk kehidupan yang saling bergantung. Ketika hutan terbakar, yang terancam bukan hanya pepohonan, tetapi juga masa depan lingkungan dan generasi mendatang.”

"Kami mendorong pemerintah untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan pengawasan di kawasan rawan karhutla, dan menegakkan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Penanganan tidak boleh berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Evaluasi penyebab kebakaran, pemulihan ekosistem, serta pengawasan pascakebakaran harus menjadi bagian dari langkah berkelanjutan.”

"Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton ketika lingkungan mengalami kerusakan. Kita harus hadir melalui edukasi, gerakan kesadaran lingkungan, dan kritik yang konstruktif. Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Karena itu, keselamatan masyarakat dan kelestarian ekosistem harus menjadi prioritas bersama.”

SAATNYA MEMPERKUAT KOMITMEN MENJAGA LINGKUNGAN

Rangkaian peristiwa karhutla di Kalimantan dan Way Kambas menjadi pengingat bahwa perlindungan lingkungan membutuhkan kerja yang konsisten, bukan sekadar respons ketika bencana terjadi. Pencegahan harus diperkuat, kawasan konservasi harus dijaga, dan dugaan pelanggaran harus ditangani secara transparan berdasarkan fakta.

BEMPTNU SENUSANTARA Korwil Lampung mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, meningkatkan kewaspadaan terhadap titik api, serta melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas berwenang. Hutan yang terjaga adalah penopang kehidupan. Menjaga lingkungan bukan semata pilihan, melainkan tanggung jawab bersama demi keberlanjutan Indonesia.

BEMPTNU SENUSANTARA KORWIL LAMPUNG

Bergerak, Mengabdi, dan Mengawal Masa Depan Lingkungan.

PEMKAB PRINGSEWU GELAR UPACARA PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL 2026

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Thu, 22 Oct 2026 18:17:33 +0700

Pringsewu – Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Lapangan Dirgahayu, Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Kamis (22/10/2026). Upacara dipimpin Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas selaku pembina upacara dan dihadiri Wakil Bupati Umi Laila, jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, serta para santri. Pada kesempatan tersebut, Pemkab Pringsewu juga menyerahkan santunan kepada sejumlah anak yatim.

Dalam upacara tersebut, Bupati Riyanto Pamungkas membacakan amanat tertulis Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar. Ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Santri setiap 22 Oktober merupakan momentum untuk mengenang sekaligus meneladani perjuangan ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tonggak sejarah yang menjadi dasar peringatan tersebut adalah Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, yang membangkitkan semangat umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa peran santri tidak terbatas pada menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Semangat perjuangan para pendahulu perlu diteruskan melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara, bukan sekadar diperingati melalui kegiatan seremonial.

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 mengusung tema **“Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”**. Tema ini menekankan pentingnya peran santri dalam menghadapi tantangan zaman melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan inovasi, serta penguatan akhlak dan integritas. Santri diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan dan tradisi pesantren.

Bupati juga menyampaikan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki karakter yang kuat. Dalam konteks tersebut, santri diharapkan mengambil peran strategis dalam membangun bangsa melalui pendidikan, inovasi, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama.

Lebih lanjut, amanat Menteri Agama menegaskan bahwa Hari Santri merupakan milik seluruh bangsa Indonesia yang menghargai perjuangan, menjunjung persatuan, dan mencintai tanah air. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, menjaga persaudaraan, serta melanjutkan cita-cita para ulama dan pahlawan dalam menjaga kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menutup amanatnya, Bupati Riyanto Pamungkas menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026 kepada seluruh santri dan keluarga besar pesantren. Ia mengajak para santri untuk terus menjaga tradisi, mengembangkan inovasi, memperkuat persaudaraan, dan mengabdikan diri bagi bangsa dan negara demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Spanduk Protes Mahasiswa ITERA Terpampang di Bandar Lampung, Serukan Konsolidasi dan Perlawanan

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Thu, 22 Oct 2026 14:06:24 +0700

LAMPUNG SELATAN – Sejumlah spanduk bernada protes terpampang di kawasan Gerbang Selamat Datang Kota Bandar Lampung dan di sebelah Gedung ITERA Training Center. Spanduk tersebut memuat pesan seperti “DIAM DITINDAS ATAU BANGKIT MELAWAN!”, “REFORMASI DIKEBIRI”, “JANGAN DIAM LAWAN”, hingga “SERUKAN DAN SEGERAKAN KONSOLIDASI!”.

Pesan-pesan tersebut menggambarkan keresahan terhadap kondisi sosial dan arah kebijakan pemerintahan, baik di tingkat nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto maupun di tingkat Provinsi Lampung. Spanduk itu juga menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat tidak berhenti menyampaikan kritik melalui media sosial, tetapi turut membangun gerakan bersama melalui konsolidasi dan aksi massa.

Mahasiswa Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Ahmad Risky, mengatakan banyak masyarakat telah menyampaikan pandangan dan keresahan mereka melalui media sosial. Namun, menurutnya, perubahan tidak cukup hanya dilakukan dengan mengunggah pendapat di Instagram Story.

“Hampir semua orang melihat apa yang sedang terjadi dan hampir semuanya juga memposting di Insta Story. Tapi kan revolusi atau perubahan itu enggak terjadi di Insta Story,” ujar Ahmad.

Ia menilai, penyampaian kritik melalui media sosial perlu diikuti langkah nyata agar aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat disuarakan secara lebih luas.

“Kita harus bergerak dan turun ke jalan langsung,” katanya.

Meski demikian, Ahmad menekankan bahwa gerakan mahasiswa perlu dibangun secara bersama-sama. Menurutnya, aksi yang dilakukan secara terpisah akan sulit menghasilkan kekuatan kolektif untuk mendorong perubahan.

Ia menyebut konsolidasi menjadi langkah penting untuk menyatukan mahasiswa yang memiliki keresahan dan tujuan serupa terhadap kondisi sosial maupun kebijakan pemerintah.

“Tapi kalau bergerak dan turun ke jalannya masing-masing juga percuma sebenarnya. Makanya kita harus bergerak dan jalan yang bareng-bareng. Tuntutan kita sama, harapan kita sama, dan ya sudah, aksi massa,” ungkapnya.

Ahmad juga menyampaikan pesan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Lampung, agar bersedia mendengar aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang bagi kritik serta menunjukkan kemauan untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat.

“Pesan untuk gubernur, pertama, semoga mereka melihat dan mendengar. Kedua, semoga mereka berbesar hati untuk evaluasi diri dan berkemauan untuk melaksanakan evaluasi tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan bahwa pemasangan spanduk tersebut juga ditujukan kepada masyarakat dan mahasiswa agar tidak melupakan kondisi sosial di sekitarnya. Ia menilai, situasi yang terlihat baik-baik saja di permukaan belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya dirasakan masyarakat.

“Banner ini sebenarnya diutamain untuk kita semua, masyarakat yang udah ngelihat, terus mahasiswa yang udah merasakan bahwasanya jangan sampai lupa terkait dengan kondisi sosial di sekitar,” katanya.

Menurutnya, tulisan yang terpampang pada spanduk diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat agar tidak mengabaikan persoalan yang terjadi di lingkungan mereka.

“Apalagi kan tulisannya ‘diam ditindas atau bangkit melawan’. Kayak semua orang ngiranya kita lagi baik-baik aja, padahal kita terpaksa untuk baik-baik aja,” ungkap Ahmad.

Pemasangan spanduk di ruang publik tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian keresahan sosial dan politik mahasiswa di tengah dinamika pemerintahan nasional maupun daerah. Melalui pesan-pesan yang disampaikan, mahasiswa mengajak masyarakat untuk tidak apatis serta mendorong konsolidasi sebagai upaya menyatukan aspirasi.

Meski demikian, Ahmad belum merinci tuntutan spesifik terkait kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Pesan dalam spanduk tersebut menjadi ajakan bagi masyarakat dan mahasiswa untuk terus mencermati persoalan publik serta mendorong pemerintah agar bersedia mendengar aspirasi dan mengevaluasi kebijakannya.

GMKI Wilayah 2 Terbitkan Kajian Dua Tahun Prabowo–Gibran: Program Unggulan Dibiayai dari Ruang Fiskal Daerah dan Desa

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Thu, 22 Oct 2026 10:46:19 +0700

JAKARTA- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah 2 menerbitkan kajian strategis tentang kondisi negara pada dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Kajian bertajuk “Kondisi Negara pada Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Politik Anggaran, Ekonomi Desa, Tata Kelola Sumber Daya Alam, serta Demokrasi dan Relasi Sipil–Militer” itu disusun Koordinator Wilayah 2 PP GMKI, Dwiki Simbolon, dan mencakup periode 20 Oktober 2024 hingga 21 Oktober 2026.

Kajian ini berangkat dari satu pertanyaan: siapa yang membiayai program unggulan negara, dan siapa yang menanggung biayanya. Untuk menjawabnya, GMKI Wilayah 2 menelaah dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil, serta putusan pengadilan. Posisi pemerintah dan posisi pengkritik dimuat berdampingan pada setiap bab, sehingga kajian tidak hanya bersandar pada penilaian lembaga yang kritis.

Di bidang politik anggaran, kajian mencatat efisiensi lewat Inpres 1/2025 sebesar Rp306,69 triliun berjalan bersamaan dengan pembesaran program prioritas. Pagu Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 berubah berulang kali, dari Rp335 triliun dalam UU APBN menjadi Rp218,77 triliun per 16 September 2026, dengan realisasi 63,89%. Mahkamah Konstitusi, lewat Putusan 40/PUU-XXIV/2026, memerintahkan MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Sementara itu, Dana Bagi Hasil turun dari Rp159,9 triliun pada 2025 menjadi Rp58,5 triliun pada 2026. Jumlah korban keracunan MBG dilaporkan antara hampir 6.000 hingga lebih dari 50.000 orang, tergantung sumber dan periode pencatatan.

Dampak pergeseran itu sampai ke desa. Dana Desa 2027 naik menjadi Rp77 triliun, tetapi Rp51 triliun atau 66,23% diarahkan untuk mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sehingga Dana Desa reguler tersisa Rp25 triliun. Menurut kajian, Dana Desa bergeser fungsi dari dana pembangunan yang diputuskan desa menjadi sumber pembayaran program pusat. Pembangunan fisiknya pun tertinggal dari target: dari rencana 80.000 gerai pada Maret 2026, per Februari 2026 baru 857 dari 30.611 unit yang dibangun telah selesai.

Pada sektor sumber daya alam, kajian mengutip data Auriga bahwa deforestasi 2025 mencapai 433.751 hektare, naik 66% dan tertinggi dalam delapan tahun. Sekitar 58% di antaranya terjadi di area berizin konsesi atau proyek pemerintah. Banjir dan longsor di Sumatera menewaskan 1.200 orang dan berujung pada pencabutan izin 28 perusahaan. Luas kebakaran hutan dan lahan pada Januari–Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektare, dengan estimasi kerugian ekonomi dan kesehatan Rp39,29 hingga Rp123,1 triliun. GMKI menilai penindakan pascabencana bersifat reaktif dan belum menyentuh pendorong struktural deforestasi, seperti kebijakan perizinan dan tata ruang.

Di bidang demokrasi, kajian mencatat MK menolak uji formil UU TNI dengan empat hakim konstitusi berpendapat berbeda. Keterlibatan TNI dalam pembangunan gerai KDMP bertumpu pada nota kesepahaman dengan PT Agrinas, bukan pada undang-undang yang membatasi waktu, anggaran, dan pengawasannya. Pada 15 Oktober 2026, MK memutus UU Peradilan Militer inkonstitusional bersyarat dengan tenggat revisi dua tahun. Adapun reformasi Polri berjalan melalui 10 buku rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri dan RUU Polri yang telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR, meski sebagian pengamat menilainya masih normatif.

“Kajian ini kami susun sebagai tanggung jawab GMKI sebagai organisasi kemahasiswaan yang berkomitmen pada keadilan dan kesejahteraan umum. Kami menguji klaim pemerintah dan klaim kritik dengan data yang bisa ditelusuri. Dari situ terlihat satu pola: yang dipercepat adalah programnya, sementara pengawasan dan perlindungan bagi daerah, desa, dan masyarakat tertinggal di belakang,” kata Dwiki Simbolon.

Dari keempat bidang itu, GMKI Wilayah 2 menyimpulkan bahwa program unggulan dibiayai dengan menggeser ruang fiskal dari daerah, desa, dan sektor non-prioritas ke pusat, dengan pelaksanaan yang dipercepat melalui BUMN, Danantara, dan aparat keamanan. Biaya ekologis dan sosialnya ditanggung masyarakat di hilir. Lembaga koreksi seperti MK, BPK, dan proses reformasi kelembagaan dinilai tetap bekerja, tetapi lebih lambat daripada ekspansi program.

Atas dasar itu, GMKI Wilayah 2 mengajukan tujuh tuntutan:

1. Memisahkan MBG dari anggaran pendidikan sejak APBN 2027 sejalan dengan anjuran putusan MK, serta mempublikasikan realisasi MBG per SPPG beserta standar keselamatan pangan yang bersanksi.

2. Melakukan efisiensi skala besar melalui APBN-Perubahan atau instrumen setingkat undang-undang, dan mempublikasikan efisiensi bersih setelah memperhitungkan tambahan belanja program prioritas.

3. Mempublikasikan daftar Dana Bagi Hasil yang tertahan per daerah beserta jadwal penyalurannya dan komposisi saldo kas pemda, serta meninjau formula DBH sesuai UU HKPD.

4. Mengaudit secara independen MBG dan pembiayaan KDMP melalui BPK dan BPKP, dan mempublikasikan hasilnya sebelum cicilan dibayar dari transfer ke daerah dan Dana Desa.

5. Menjaga Dana Desa reguler pada ambang yang menjamin program prioritas desa dengan penghitungan terbuka, membuka data KDMP aktif, omzet, dan kredit tersalur per kabupaten, serta menguatkan peran musyawarah desa.

6. Mempublikasikan daftar izin yang dicabut beserta status hukum dan peruntukan lahannya, melakukan investigasi independen dan audit tata ruang di hulu DAS Sumatera, mengevaluasi pembukaan hutan untuk program pangan, energi, dan air, menegakkan hukum atas konsesi yang terbakar, serta mempertimbangkan status bencana nasional untuk karhutla.

7. Menetapkan undang-undang yang mengatur tugas TNI di luar perang dengan batas waktu, anggaran, dan pengawasan sipil; menuntaskan revisi UU Peradilan Militer jauh sebelum tenggat dua tahun; memuat rekomendasi KPRP secara utuh dalam RUU Polri; dan meninjau proses hukum demonstran Agustus 2025.

Koordinator Wilayah 2 GMKI menyatakan kajian ini akan digunakan sebagai dasar sikap organisasi, bahan advokasi kebijakan, dan bahan pendidikan kader.

USAI PUTUSAN BEBAS BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT), DEDEN CAHYONO KEMBALI PIMPIN BAWASLU MESUJI

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Mon, 19 Oct 2026 19:38:46 +0700

MESUJI, 19 Oktober 2026 — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setelah melalui proses hukum yang berakhir dengan putusan bebas berkekuatan hukum tetap. Kembalinya Deden ditandai dengan apel perdana di halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Mesuji, Senin (19/10/2026).

Momentum tersebut menjadi awal kembalinya Deden dalam menjalankan tugas kelembagaan setelah hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya dipulihkan melalui proses hukum. Pengaktifan kembali dirinya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji juga telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 345/HK.01.01/K1/10/2026.

Rangkaian proses hukum yang dijalani Deden tercatat melalui sejumlah dokumen resmi. Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tjk tanggal 15 Juli 2026. Selanjutnya, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerbitkan Putusan Nomor 39/PID.SUS-TPK/2026/PT TJK tanggal 26 Agustus 2026.

Status berkekuatan hukum tetap kemudian diterangkan melalui Surat Keterangan Perkara Inkracht Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 3501/PAN/W9.UI/HK.02/IX/2026 tanggal 15 September 2026.

Pelaksanaan putusan juga tercatat dalam Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Kejaksaan Negeri Mesuji Nomor PRINT-804/L.8.22/Fu.1/09/2026 tanggal 15 September 2026, yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Mesuji pada 17 September 2026.

Setelah rangkaian proses tersebut, pengaktifan kembali Deden sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji ditetapkan melalui SK Ketua Bawaslu RI Nomor 345/HK.01.01/K1/10/2026.

Apel Perdana Menjadi Momentum Pembenahan

Dalam sambutannya di hadapan anggota Bawaslu Kabupaten Mesuji dan jajaran sekretariat, Deden menyampaikan bahwa hari pertamanya kembali berkantor bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum penting untuk memulai kembali pengabdian dengan semangat dan komitmen yang lebih kuat.

“Alhamdulillah, melalui proses persidangan, saya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut membebaskan saya dan memulihkan hak, kedudukan, harkat, serta martabat saya,” ujar Deden dalam sambutannya.

Ia mengungkapkan bahwa perjalanan hukum yang dilaluinya selama kurang lebih satu tahun terakhir merupakan pengalaman berat yang memberikan banyak pelajaran. Ia menyebut telah melewati rangkaian proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penggeledahan kantor, penetapan sebagai tersangka, hingga menjalani masa penahanan selama sembilan bulan.

Meski menghadapi masa sulit, Deden menegaskan bahwa kembalinya dirinya ke kantor bukan untuk mencari kesalahan, membuka permusuhan, ataupun membalas pihak tertentu. Ia ingin menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran bersama untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat tanggung jawab dalam institusi.

“Saya kembali bukan untuk mencari musuh dan bukan untuk membalas. Tetapi saya juga kembali bukan untuk berpura-pura bahwa tidak pernah terjadi apa-apa. Apa yang telah terjadi harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” tegasnya.

Dorong Bawaslu Mesuji Lebih Tertib dan Profesional

Deden mengajak seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Mesuji menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal introspeksi dan pembenahan internal. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan, keterbukaan, profesionalisme, serta kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.

Menurutnya, setiap pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan kewenangan yang berlaku. Setiap pejabat juga harus memahami tanggung jawabnya, sementara setiap proses kerja harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Mulai hari ini, saya ingin Bawaslu Kabupaten Mesuji berubah menjadi lebih baik. Lebih tertib, lebih disiplin, lebih terbuka, lebih profesional. Dan yang paling penting, lebih bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa loyalitas dalam menjalankan tugas bukanlah loyalitas pribadi kepada seorang pemimpin, melainkan komitmen terhadap amanah, peraturan, sumpah jabatan, dan institusi.

“Saya tidak membutuhkan loyalitas buta kepada Deden Cahyono. Yang saya minta adalah satu: setialah kepada amanah, setialah kepada aturan, setialah kepada sumpah dan tanggung jawab jabatan kalian, setialah kepada lembaga ini,” katanya.

Dalam arahannya, Deden menyatakan akan memimpin dengan mengedepankan keadilan, ketegasan, dan tanggung jawab. Ia juga mengingatkan bahwa setiap persoalan atau pelanggaran yang terjadi ke depan harus diselesaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan emosi maupun dendam pribadi.

“Memaafkan bukan berarti menghapus aturan. Membuka lembaran baru bukan berarti kita kembali bekerja dengan cara lama,” tegasnya.

Pada bagian akhir sambutannya, Deden mengajak seluruh keluarga besar Bawaslu Kabupaten Mesuji meninggalkan ego dan kebiasaan saling menyalahkan, sekaligus membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, terbuka, dan bertanggung jawab.

Ia berharap pengalaman yang telah dilalui menjadi pelajaran untuk memperkuat soliditas organisasi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

“Saya kembali untuk membenahi. Saya kembali untuk membangun. Saya kembali untuk menjalankan amanah,” ujarnya.

Kembalinya Deden Cahyono menjalankan tugas sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji pada 19 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kehormatan lembaga.

Melalui semangat pembenahan dan tanggung jawab bersama, Bawaslu Kabupaten Mesuji diharapkan terus menjalankan tugas sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu. Apel perdana tersebut menjadi penanda dimulainya kembali pelaksanaan tugas Deden Cahyono sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, sekaligus momentum bagi jajaran untuk memperkuat komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kelembagaan.

GMKI Ajukan Naskah Akademik Raperda Ketahanan Keluarga dan Pembinaan Moral Masyarakat, Komisi IV DPRD Babel Sambut Baik

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Mon, 19 Oct 2026 13:05:49 +0700

Bangka Belitung - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyampaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Keluarga dan Pembinaan Moral Masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Senin, 19 Oktober 2026.

Dari unsur Komisi IV hadir Ketua Komisi Heryawandi, S.E., Wakil Ketua I Dr. Me Hoa, S.H., M.H., serta anggota Komisi Hardi Efendi, Maryam, S.H., dan Ir. Agung Setiawan, M.M. Dari unsur GMKI hadir Koordinator Wilayah 2 PP GMKI Dwiki Simbolon, Ketua BPC GMKI Cabang Pangkalpinang Yosev Alexander P. Surbakti, Ketua Bidang Organisasi BPC GMKI Cabang Pangkalpinang Evi Simbolon, dan Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan BPC GMKI Cabang Pangkalpinang Tulus Tambunan.

Naskah akademik tersebut disusun sebagai kajian awal atas keresahan masyarakat terhadap fenomena LGBT yang dinilai semakin banyak terjadi di Bangka Belitung. Melalui RDP ini, GMKI berupaya menyampaikan aspirasi tersebut secara resmi kepada lembaga legislatif daerah, dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan, edukasi, dan pembinaan, terutama di lingkungan keluarga dan pendidikan.

Koordinator Wilayah 2 PP GMKI, Dwiki Simbolon, menegaskan bahwa fenomena ini perlu mendapat perhatian serius karena telah ditemukan di sejumlah lingkungan masyarakat.

"Ini sudah menjadi fenomena yang banyak terjadi di Bangka Belitung, mulai dari lingkungan pendidikan, instansi penegak hukum, hingga masyarakat. Karena itu, persoalan ini memerlukan perhatian kita bersama," ujar Dwiki.

Sementara itu, Ketua BPC GMKI Cabang Pangkalpinang, Yosev Alexander P. Surbakti, menyoroti kaitan persoalan ini dengan kesehatan masyarakat, khususnya HIV/AIDS.

"HIV/AIDS merupakan akibat dari beberapa faktor, dan salah satunya adalah LGBT. Karena itu, kami berharap langkah pencegahan dilakukan langsung di lingkup keluarga dan lingkup pendidikan," kata Yosev.

Dalam pemaparannya, GMKI menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual telah mengakui keberadaan LGBT dan menempatkannya sebagai salah satu penyebab HIV/AIDS. GMKI menyampaikan bahwa HIV/AIDS merupakan sebuah akibat, sedangkan LGBT adalah salah satu dari beberapa penyebabnya. Karena itu, GMKI merasa perlu dilakukan pencegahan sejak awal, yaitu untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat, khususnya kalangan muda, yang terdampak LGBT.

GMKI menyadari bahwa isu LGBT kerap menuai pro dan kontra karena dibenturkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, Indonesia menganut budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai agama, kesopanan, dan norma kesusilaan, sehingga penghormatan terhadap HAM perlu berjalan seiring dengan nilai-nilai tersebut. GMKI juga merujuk Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi melalui undang-undang dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung menyambut baik naskah akademik tersebut dan mengapresiasi langkah GMKI mengajukan Raperda melalui kajian awal. Heryawandi, S.E. selaku Ketua Komisi IV menyampaikan bahwa persoalan ini memerlukan perhatian khusus karena kelompok LGBT umumnya sulit dikenali di tengah masyarakat, sehingga langkah pencegahan perlu dilakukan. Senada dengan itu, Dr. Me Hoa, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua I menambahkan bahwa pencegahan juga diperlukan karena LGBT dinilai menjadi salah satu faktor penyebab penyakit HIV dan AIDS.

Di akhir RDP, kedua pihak menyepakati perlunya langkah preventif yang menyentuh langsung lingkup keluarga dan pendidikan. Mereka juga menekankan agar Raperda ini tidak menjadi dasar bagi persekusi, diskriminasi, maupun tindakan main hakim sendiri terhadap kelompok mana pun. Tujuan utamanya adalah pencegahan, edukasi, dan pendidikan demi menjaga generasi penerus bangsa.

Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung juga menyampaikan akan membawa usulan ini ke dalam rapat DPRD Provinsi Bangka Belitung, sebagai bagian dari proses pengajuan Raperda yang akan dilaksanakan oleh DPRD.

GMKI berharap pertemuan ini menjadi langkah awal yang baik bagi pembahasan lebih lanjut mengenai Raperda tersebut, sehingga ke depan Bangka Belitung memiliki landasan yang jelas untuk memperkuat ketahanan keluarga dan membina moral masyarakat.

DEWAN ADAT MIMIKA DESAK BUPATI BATALKAN KONFERENSI TOLERANSI, TUNTUT FOKUS PADA KONFERENSI MASYARAKAT ADAT PAPUA AMUNGME dan KAMORO

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Sat, 17 Oct 2026 19:14:50 +0700

TIMIKA( Tanah Amungsa Bumi Kamoro) 17 OKTOBER 2026 – Dewan Adat Mimika secara tegas mendesak Bupati Mimika untuk segera membatalkan rencana pelaksanaan Konferensi Toleransi yang digagas oleh pemerintah daerah. Dewan Adat menilai agenda tersebut tidak mendesak dan belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat asli Papua (OAP) di Tanah Mimika.

Masyarakat Adat Amungme Kamoro Papua, khususnya di wilayah Mimika, menegaskan bahwa nilai-nilai keharmonisan, kedamaian, dan toleransi antarsesama sudah tertanam secara alami dan berdasarkan nilai rohani sejak leluhur terdahulu. Tanpa adanya konferensi formal yang menghabiskan anggaran, masyarakat adat sudah mempraktikkan hidup berdampingan secara damai dalam kehidupan sehari-hari.

Daripada menyelenggarakan agenda yang seremonial, Dewan Adat Mimika menuntut pemerintah daerah untuk mengalihkan fokus dan anggaran guna menyelenggarakan Konferensi Masyarakat Adat. Agenda ini jauh lebih krusial untuk membahas penyatuan adat, penguatan kelembagaan, perlindungan hak-hak sulung, serta penataan struktur adat OAP yang selama ini terabaikan.

Poin-Poin Pernyataan Sikap Dewan Adat Mimika...

• Tolak Konferensi Toleransi: Meminta Pemerintah Kabupaten Mimika membatalkan rencana Konferensi Toleransi karena nilai toleransi sudah hidup dan mengakar secara alami di dalam sanubari OAP.

• Tuntut Konferensi Masyarakat Adat: Mendesak Bupati memfasilitasi Konferensi Masyarakat Adat Amungme Kamoro demi penyatuan, pemulihan, dan penguatan tatanan adat yang sedang menghadapi tantangan modernisasi dan arus globalisasi.

• Prioritas Anggaran: Meminta pemda menghentikan program seremonial yang tidak berdampak langsung pada proteksi dan pemberdayaan masyarakat asli.

Dewan Adat Mimika berharap Bupati dapat mendengarkan aspirasi murni ini demi menjaga wibawa adat dan memastikan keberpihakan nyata pemerintah terhadap hak-hak masyarakat pribumi di Mimika.

Dengan tegas kami sampaikan bahwa konfrensi yang akan di selenggarakan hanya sebuah kegiatan kosong yang tidak berdampak pada kebutuhan masayarakat papua pada umum dan teman2 nusantara di kabupaten ini. Untuk itu kami dengan menyatakan akan membubarkan kegiatan tersebut.!

Ketua Dewan Adat Daerah Mimika Papua Tengah

Vinsent Oniyoma

081283660071

18 Advokat FERADI WPI Resmi Disumpah di Pengadilan Tinggi Bandung, Kamis 15 Oktober 2026

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Thu, 15 Oct 2026 20:44:34 +0700

Bandung, 15 Oktober 2026 – Pengadilan Tinggi Bandung pada Kamis (15/10/2026) melaksanakan prosesi penyumpahan advokat terhadap delapan belas ( 18 ) anggota Organisasi Advokat FERADI WPI. Prosesi tersebut menjadi tahapan resmi bagi para advokat untuk menjalankan profesinya secara sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

18 advokat yang secara resmi diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Bandung yakni:

- ADE RIYANTO, S.Kep., Ners., S.Pd., S.H., M.H., MBA.

- ASEP SURYANA, S.Kep., Ners., S.H., M.H.Kes.

- BRIGITTA IRA LINGGA, S.H.

- DAVID YUWONO, S.E., S.H., M.M., M.H., LLM., MBA.

- DEDY FERDIYANTO, S.H.

- FIRMAN HAREFA, S.H.

- HAPIT SUGANDI, S.T., S.H., M.H., M.T.

- HARRIANI BIANCA DARYANA, S.H.

- IR. HESTY C SIMAPUTANG, S.H., S.Si., M.M.

- JERMIA EKA LEKSANA, S.KOM., S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.

- MUHAMMAD ADJI SETIAJI, S.H.

- MUHAMMAD NASIR, S.H.

- NATANAEL YOSUA HUTASOIT, S.H.

- RAYA GOMAL MANALU, S.H.

- SOLIKHIN, S.H., S.E., M.Ak.

- SJ LF, S.H. M.H.

- TUMPAL HAOJAHAN SIHOMBING, S.E., S.H.

-YONNY, S.H.

Prosesi penyumpahan berlangsung dengan khidmat dan penuh makna, sebagai simbol komitmen para advokat untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta kode etik advokat dalam menjalankan profesinya sebagai bagian dari penegak hukum.

Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.MD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ, C.FTAX. dalam pernyataannya menyampaikan bahwa organisasi advokat harus hadir tidak hanya sebagai wadah profesi, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong pengembangan kualitas dan kesejahteraan anggotanya.

“FERADI WPI berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada para advokat muda. Setelah penyumpahan tetap kita dukung dalam menangani perkara perjara hukum.", Ujar Donny

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen organisasi dalam membangun generasi advokat yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, *Revan Pratama Wijaya SH, C.PFW., C.MDF., C.JKJ., selaku Waketum DPP FERADI WPI*, menyampaikan bahwa penyumpahan advokat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.

“Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (officium nobile). Oleh karena itu, para advokat yang telah disumpah diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,” ujar Revan.

Sementara itu, Ketua DPD FERADI WPI Provinsi Jawa Barat, H. Adang Bahrowi Sudirman, S.H., C.PFW., CH., CHT., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menegaskan bahwa organisasi advokat memiliki komitmen untuk terus melahirkan advokat yang kompeten dan berintegritas di wilayah Jawa Barat

“Para advokat yang hari ini disumpah diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menjaga marwah profesi advokat,” ungkap Adang

Hal senada juga disampaikan oleh Adv. Gaya M. Taufan, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., selaku Sekretaris Jenderal FERADI WPI, yang menekankan pentingnya profesionalitas dan dedikasi dalam menjalankan profesi advokat.

“Advokat tidak hanya dituntut memahami hukum, tetapi juga memiliki integritas, keberanian moral, dan komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Adv. Prija Maxy Theozipa, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., Bendahara Umum FERADI WPI, menyampaikan bahwa organisasi terus berupaya memberikan dukungan nyata kepada para calon advokat, termasuk melalui berbagai program keringanan biaya pendidikan profesi.

Dengan dilaksanakannya prosesi penyumpahan ini, ke delapan belas ( 18 ) advokat tersebut kini secara resmi memiliki kewenangan untuk menjalankan praktik advokat di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosesi ini juga menjadi momentum penting bagi FERADI WPI untuk terus berkontribusi dalam mencetak advokat yang berkualitas serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan di tengah masyarakat.

FMN Cabang Mimika Gelar Ngopi dan Kajian, Bahas Tuntutan Mahasiswa serta Persoalan Pendidikan di Mimika

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Wed, 14 Oct 2026 16:32:20 +0700

MIMIKA — Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mimika mengangkat sejumlah tuntutan terkait peningkatan kualitas pendidikan tinggi, khususnya di Universitas Timika (UTI), sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan mendorong pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Mimika.

Melalui kegiatan Ngopi dan Kajian, FMN Cabang Mimika mendorong adanya perhatian serius terhadap kondisi sarana dan prasarana kampus serta berbagai kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menjalani pendidikan tinggi.

Salah satu tuntutan yang menjadi perhatian adalah renovasi dan pembangunan gedung UTI. FMN mendorong pemeriksaan langsung terhadap kondisi bangunan, ruang kuliah, sanitasi, dan keamanan kampus agar kebutuhan perbaikan dapat ditentukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Selain itu, FMN Cabang Mimika menekankan pentingnya peningkatan sarana pendidikan, meliputi perpustakaan, laboratorium, akses internet, serta fasilitas penunjang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi.

Dalam hal akses pendidikan, FMN juga mendorong transparansi bantuan biaya kuliah dan beasiswa, termasuk mekanisme penerimaan mahasiswa sebagai penerima bantuan pendidikan agar prosesnya berjalan secara terbuka, adil, dan tepat sasaran.

FMN Cabang Mimika turut mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika untuk duduk bersama mahasiswa serta pihak pengelola UTI guna membahas kebutuhan kampus dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi mahasiswa.

Selain itu, pendataan kebutuhan mahasiswa dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, terutama persoalan biaya kuliah, keterbatasan fasilitas pembelajaran, serta kesulitan yang dapat menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan studi.

Melalui kegiatan Ngopi dan Kajian ini, FMN Cabang Mimika mendorong agar persoalan pendidikan tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang melibatkan pemerintah daerah, DPRK Mimika, pihak kampus, dan mahasiswa.

FMN Cabang Mimika berharap adanya perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak agar mahasiswa di Kabupaten Mimika memperoleh fasilitas pendidikan yang layak, akses bantuan pendidikan yang transparan, serta kesempatan yang lebih adil untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.

Pendidikan Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi kepada Rakyat.

EN-LMND RESMI ADUKAN DUGAAN KEKERASAN TERHADAP KADER LMND PALEMBANG KE DIVPROPAM POLRI

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Wed, 14 Oct 2026 15:42:37 +0700

JAKARTA — Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) resmi mengadukan dugaan kekerasan terhadap dua kader EK-LMND Palembang, Fahriza Putra dan Fauzan Arrachim, saat menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palembang, Sumatera Selatan

EN-LMND menilai dugaan kekerasan tersebut sebagai bentuk tindakan represif dan praktik premanisme terhadap gerakan mahasiswa yang sedang memperjuangkan keadilan ekologis

Menurut EN-LMND karhutla bukan semata-mata persoalan lingkungan melainkan berkaitan dengan ketimpangan penguasaan tanah kepentingan korporasi perampasan ruang hidup masyarakat serta lemahnya pertanggungjawaban negara.

EN-LMND juga menyoroti dugaan pembiaran oleh Polda Sumatera Selatan selaku pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dalam aksi tersebut. Alih-alih memastikan keselamatan peserta aksi dan melindungi hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat, aparat kepolisian diduga membiarkan tindakan represif dan premanisme terhadap kader LMND Palembang

Sebagai tindak lanjut, EN-LMND melalui Ketua Bidang Hukum dan HAM, Wempi Habari, telah mengajukan pengaduan bernomor 05/LP/EN-LMND/X/2026 kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri melalui Sekretariat Umum Mabes Polri . Pengaduan tersebut telah diterima dan dibuktikan dengan tanda terima surat yang ditujukan kepada Kadivpropam Polri

Dalam pengaduannya, EN-LMND mendesak Divpropam Polri memeriksa seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk Kapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana Selaku Kepala kepolisian daerah Sumsel. pengamanan aksi penggunaan kekuatan tanggung jawab pengawasan serta rantai komando dalam penanganan aksi tersebut.

EN-LMND meminta Divpropam Polri tidak hanya memeriksa pelaku langsung, tetapi juga mengusut kemungkinan adanya pembiaran, kelalaian, atau perintah dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengamanan aksi . Tanggung jawab institusional harus diperiksa secara menyeluruh agar perkara ini tidak berhenti pada pengusutan terhadap individu di lapangan .

EN-LMND juga meminta agar seluruh bukti, seperti rekaman kamera pengawas, dokumentasi personel, laporan pengamanan, rekam medis, keterangan saksi, dan bukti digital lainnya, segera diamankan langkah tersebut penting untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi .

EN-LMND menilai dugaan pembiaran terhadap tindakan represif dan premanisme bertentangan dengan semangat yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bahwa polisi hadir bersama rakyat . Menurut EN-LMND, aparat kepolisian seharusnya melindungi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, bukan membiarkan mereka menghadapi kekerasan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu .

Slogan polisi bersama rakyat tidak boleh berhenti sebagai jargon institusi . Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, pencegahan terhadap tindakan kekerasan, serta penindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan tindakan represif dan premanisme terhadap masyarakat .

Apabila aparat keamanan mengetahui adanya tindakan kekerasan tetapi tidak melakukan pencegahan atau penindakan, maka hal tersebut patut diperiksa sebagai bentuk dugaan pembiaran . Negara tidak boleh hadir hanya ketika mengamankan kepentingan tertentu, tetapi absen ketika rakyat dan mahasiswa membutuhkan perlindungan .

Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu . Karena itu, EN-LMND mendesak Mabes Polri dan Divpropam Polri memastikan pengaduan tersebut ditangani secara serius, objektif, dan profesional .

Bagi Kapolda Sumatera Selatan yang baru menjabat kemarin pada tanggal 03/10/2026 seharusnya aksi menyampaikan pendapat ini menjadi ujian awal paling penting untuk membuktikan komitmen terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak demokratis masyarakat . Publik tidak cukup hanya disuguhi janji pembenahan institusi atau slogan polisi bersama rakyat Komitmen tersebut harus dibuktikan dengan mengusut tindakan represif dan premanisme yang dialami kader LMND Palembang dan Kapolda Sumatera Selatan harus menjelaskan sejauh mana aparat kepolisian menjalankan fungsi pengamanan dalam aksi tersebut

EN-LMND menegaskan bahwa dugaan kekerasan dan pembiaran terhadap kadernya tidak boleh berlalu tanpa kejelasan . Penanganan perkara ini harus menjadi momentum untuk memastikan aparat kepolisian menjalankan tugas sesuai hukum dan tidak membiarkan tindakan premanisme digunakan untuk membungkam aspirasi masyarakat .

EN-LMND mendesak Divpropam Mabes Polri segera menindaklanjuti pengaduan tersebut, mengusut dugaan kekerasan dan pembiaran secara menyeluruh, memeriksa seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta menindak setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran atau membiarkan terjadinya tindakan represif .

POLISI BERSAMA RAKYAT HARUS DIBUKTIKAN DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM, BUKAN PEMBIARAN TERHADAP PREMANISME!

Aksi Karhutla di Mapolda Sumsel Diwarnai Kekerasan, Korwil 2 PP GMKI Soroti Dugaan Pembiaran dan Desak Kapolda serta Dir Intelkam Dicopot

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Wed, 14 Oct 2026 15:38:35 +0700

Massa berbaju hitam memasuki lokasi aksi dan aparat kepolisian yang diam.

Koordinator Wilayah 2 Sumatera Bagian Selatan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (Korwil 2 Sumbagsel PP GMKI) mendesak Kapolri mencopot Kapolda Sumatera Selatan dan Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumsel. Desakan itu disampaikan setelah aksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Markas Polda Sumsel, Selasa (13/10/2026), diwarnai kericuhan. Massa aksi dan wartawan dilaporkan menjadi korban kekerasan.

Aksi tersebut digelar mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Palembang. Mereka menuntut pengusutan tuntas karhutla serta pertanggungjawaban korporasi.

Kronologi

Menurut keterangan massa aksi di lapangan, kericuhan terjadi ketika sekelompok orang yang diduga anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) mendatangi lokasi dan mencoba membubarkan aksi. Kelompok tersebut melakukan pemukulan dan pengejaran. Sejumlah peserta dilaporkan terluka dan dirawat di beberapa rumah sakit di Palembang.

Berdasarkan kronologi yang dihimpun, saat aksi Cipayung Plus Palembang berjalan, tak lama kemudian sekelompok orang berpakaian hitam datang, lalu terjadi perselisihan. Dalam situasi itu, dua wartawan yang sedang meliput ikut menjadi sasaran kekerasan.

Dua Wartawan Jadi Korban

Dua wartawan yang menjadi korban adalah Rachmad Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV. Rachmad dilaporkan dikeroyok saat melakukan siaran langsung melalui Facebook, meski telah menyampaikan bahwa ia wartawan yang sedang bertugas. Mulyadi yang berusaha menolong rekannya juga dianiaya. Keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

Menurut AJI Palembang, sebelum pengeroyokan para jurnalis lebih dulu diintimidasi. Mereka diminta menghapus rekaman foto dan video, dituduh membawa senjata tajam, dan ponselnya nyaris dirampas. Korwil 2 PP GMKI mengecam kekerasan tersebut dan menegaskan wartawan yang bertugas berhak mendapat perlindungan hukum.

Sorotan Korwil 2 PP GMKI: Dugaan Pembiaran oleh Aparat

Korwil 2 Sumbagsel PP GMKI menyoroti sikap aparat yang berjaga. Berdasarkan keterangan massa aksi, ketika kelompok tersebut mulai datang dan mengganggu jalannya aksi, barisan polisi di lokasi terlihat diam dan tidak mencegah. Insiden ini terjadi di area Mapolda Sumsel.

"Peristiwa ini terjadi di halaman institusi kepolisian. Berdasarkan keterangan yang kami terima, aparat yang berjaga tidak mencegah ketika kekerasan mulai terjadi. Kami menilai ini bukan hanya persoalan personel di lapangan, tetapi menyangkut tanggung jawab pimpinan," ujar Dwiki Simbolon, Koordinator Wilayah 2 Sumbagsel PP GMKI.

Dwiki menyebut kewajiban polisi melindungi warga yang menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kekerasan terhadap wartawan yang bertugas juga bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Korwil 2 PP GMKI menilai Kapolda Sumsel dan Dir Intelkam Polda Sumsel perlu bertanggung jawab karena aksi telah diketahui sebelumnya, tetapi kedatangan kelompok yang membubarkan massa tidak dicegah.

Dwiki Simbolon, Koordinator Wilayah 2-Sumbagsel PP GMKI

Tuntutan

Sejalan dengan sikap GMKI Cabang Palembang, Korwil 2 Sumbagsel PP GMKI menyampaikan tuntutan berikut:

1. Mendesak Kapolri mencopot Kapolda Sumatera Selatan.

2. Mendesak Kapolri mencopot Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan.

3. Mendesak pengusutan tuntas kekerasan terhadap massa aksi dan wartawan, termasuk dugaan pembiaran oleh aparat yang berjaga.

4. Meminta setiap pihak yang terbukti melanggar, baik pelaku maupun aparat yang lalai, diproses sesuai hukum.

5. Menuntut perlindungan bagi korban dan saksi serta jaminan tidak ada intimidasi.

6. Mendesak transparansi hasil pemeriksaan dan pertanggungjawaban institusional.

Karhutla Masih Terjadi Meski Ada Banpres 100 M

Aksi di Mapolda Sumsel berangkat dari persoalan karhutla yang berulang. Perlu diketahui bahwa karhutla di Sumatera Selatan masih terjadi meski pemerintah pusat telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganannya.

Korwil 2 PP GMKI menilai penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman dan penyaluran anggaran. Menurut Dwiki, penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab harus berjalan. Korwil 2 PP GMKI mendesak aparat penegak hukum membuka perkembangan penanganan perkara karhutla, menjelaskan penggunaan Banpres dan anggaran terkait, serta memproses korporasi yang terbukti bersalah.

Dwiki menegaskan bahwa kekerasan yang dialami massa aksi dan wartawan tidak akan menghentikan upaya mahasiswa menyuarakan persoalan karhutla.

PERADI Dirgantara Angkatan Kedua Resmi Disumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya, Teguhkan Komitmen Cetak Advokat Profesional dan Berintegritas

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Tue, 13 Oct 2026 21:04:26 +0700

SURABAYA—Sebanyak lima advokat PERADI Dirgantara angkatan kedua resmi melaksanakan penyumpahan di Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari ini. Momentum penting ini menandai langkah baru bagi para advokat dalam mengemban amanah profesi hukum sekaligus menjadi bagian dari upaya PERADI Dirgantara dalam melahirkan advokat yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi luas serta mendalam (13 Oktober 2026).

Adapun lima advokat PERADI Dirgantara Angkatan Kedua yang menjalani penyumpahan tersebut adalah Choirul Nur Rizal, S.H., Nur Aji Pratama, S.H., M.H., Muchammad Saifuddin, S.H., Muhammad Dwiki Nur Faizin, S.H., Mochammad Taufik, S.T., S.H.

Penyumpahan ini bukan sekadar tahapan formal untuk memasuki dunia profesi advokat, melainkan juga menjadi momentum peneguhan tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan profesi yang dikenal sebagai Officium Nobile atau profesi yang mulia.

Dengan telah dilaksanakannya penyumpahan tersebut, para advokat diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi kode etik, menjaga independensi, serta senantiasa memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Ketua DPD PERADI Dirgantara Jawa Timur, Suherman, S.H. menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada lima advokat angkatan kedua yang telah menjalani penyumpahan di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam pesannya, Suherman berharap para advokat yang baru disumpah dapat mengemban amanah profesi dengan penuh tanggung jawab, menjaga kehormatan advokat, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat pencari keadilan.

“Selamat dan Sukses atas penyumpahan advokat PERADI Dirgantara di Pengadilan Tinggi Surabaya!

Selamat mengemban profesi yang mulia (Officium Nobile). Semoga setiap langkah karier ke depan selalu diberkahi, penuh kesuksesan, dan membawa keadilan bagi masyarakat,” ujar Suherman, S.H.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan memasuki profesi advokat harus diiringi dengan komitmen untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas profesional.

PERADI Dirgantara menegaskan bahwa pembentukan advokat tidak berhenti pada proses pendidikan awal maupun penyumpahan di pengadilan tinggi. Lebih dari itu, diperlukan proses pengembangan kapasitas yangm berkelanjutan agar setiap advokat memiliki pengetahuan hukum yang kuat, keterampilan praktik yang mumpuni, serta kemampuan menghadapi kompleksitas persoalan hukum yang terus berkembang.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui dorongan terhadap pendidikan lanjutan, pelatihan profesional, seminar, diskusi hukum, serta berbagai program pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan praktik hukum.

PERADI Dirgantara berupaya mendorong para advokat untuk memiliki penguasaan hukum yang luas sekaligus mendalam, baik dalam bidang litigasi maupun non litigasi. Kompetensi yang dikembangkan mencakup keterampilan beracara di berbagai pengadilan, kuasa hukum pajak, audit hukum, penyelesaian sengketa hubungan industrial hingga pemahaman terhadap perkembangan regulasi dan berbagai cabang hukum lainnya.

Melalui pendidikan berkelanjutan, para advokat diharapkan tidak hanya menguasai aspek normatif hukum, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara strategis, tepat, dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi klien maupun masyarakat.

Bagi PERADI Dirgantara, advokat profesional adalah advokat yang terus mengembangkan keahlian, menjunjung tinggi etika, dan mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dari upaya membangun sumber daya manusia advokat yang adaptif, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan hukum di era modern.

Penyumpahan lima advokat PERADI Dirgantara Angkatan Kedua ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen organisasi dalam membangun profesi advokat yang bermartabat dan dipercaya masyarakat.

Para advokat yang telah disumpah diharapkan mampu menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, menjaga independensi, serta mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap penanganan perkara.

Selain kemampuan profesional, integritas dan kepatuhan terhadap kode etik merupakan fondasi utama yang tidak dapat dipisahkan dari profesi advokat. Keberhasilan seorang advokat bukan semata-mata diukur dari hasil penanganan perkara, melainkan juga dari proses yang dijalankan secara etis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyumpahan ini menjadi awal dari perjalanan panjang pengabdian. Sebuah amanah yang menuntut pembelajaran tanpa henti, profesionalisme dalam bertindak, dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan berdasarkan hukum dan etika profesi.

PRABOWO DATANG, RAKYAT DAPAT APA? HILIRISASI DI TENGAH KEBAKARAN MALUKU UTARA

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Fri, 9 Oct 2026 12:36:00 +0700

HALMAHERA TENGAH, MALUKU UTARA — Presiden Prabowo Subianto datang ke Maluku Utara pada Kamis, 8 Oktober 2026, untuk meresmikan 11 proyek hilirisasi nikel senilai sekitar Rp180 triliun. Kedatangan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada ekspansi industri dan kepentingan pemilik modal.

Pemerintah mempromosikan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di tengah investasi besar tersebut, rakyat Maluku Utara menghadapi persoalan akses air bersih, penurunan pendapatan nelayan, kehilangan kebun, perampasan ruang hidup masyarakat adat, serta ancaman kerusakan lingkungan.

Situasi ini diperparah oleh kebakaran yang melanda permukiman, lahan, hutan, dan kawasan sekitar industri. Kebakaran tidak boleh dianggap sebagai bencana biasa. Kekeringan, berkurangnya air, cuaca panas, pembukaan lahan, lemahnya pengawasan, dan meningkatnya aktivitas industri merupakan bagian dari krisis ekologis akibat tata kelola pembangunan yang buruk.

Ketika kebakaran terjadi, rakyat menjadi pihak yang paling menderita. Rumah dan kebun rusak, sumber air tercemar, udara dipenuhi asap, aktivitas ekonomi lumpuh, dan kesehatan warga terancam. Sementara itu, perusahaan tetap beroperasi dan pemerintah terus merayakan nilai investasi.

Hilirisasi Memperkaya Pemilik Modal Hilirisasi memberikan penguasaan besar kepada pemilik modal atas sumber daya alam, teknologi, kawasan industri, akses pasar, dan keuntungan ekonomi. Ekonomi Maluku Utara tumbuh 15,35 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, ditopang ekspor produk hilir nikel dan aluminium. Namun, pertumbuhan tersebut tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah wajib membuka data penggunaan air, penyerapan tenaga kerja lokal, tingkat upah, penerimaan daerah, distribusi keuntungan investasi, serta biaya pemulihan lingkungan. Data kebakaran juga harus dibuka, termasuk lokasi, luas area terdampak, penyebab, status penanganan, dampak terhadap masyarakat, dan pihak yang bertanggung jawab.

Dugaan keterkaitan kebakaran dengan pembukaan lahan, pertambangan, kawasan industri, atau kelalaian perusahaan harus diselidiki secara independen. Perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan wajib dihukum dan membiayai pemulihan lingkungan serta kerugian masyarakat.

Rakyat Menanggung Ongkos Hilirisasi Kebakaran di Maluku Utara berkaitan dengan tata ruang yang buruk, perubahan tutupan hutan, krisis air, lemahnya pengawasan, dan ekspansi industri. Rakyat menghirup asap, mengalami gangguan kesehatan, kehilangan pendapatan, serta menghadapi kerusakan tanah, air, dan ruang hidup.

Masyarakat terdampak berhak memperoleh bantuan darurat, layanan kesehatan, air bersih, perlindungan tempat tinggal, pemulihan lahan, dan kompensasi. Aktivitas industri yang berisiko memperparah kebakaran harus dihentikan sementara. Izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan harus dicabut, sementara izin baru tidak boleh diterbitkan sebelum seluruh dampak sosial dan ekologis diselesaikan.

Kedatangan Prabowo pada Kamis, 8 Oktober 2026, tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Pemerintah harus melindungi masyarakat terdampak, membuka data kebakaran, melakukan investigasi independen, menindak pihak yang terbukti membakar atau lalai, serta mewajibkan perusahaan membiayai pemulihan lingkungan dan kerugian masyarakat.

Hilirisasi tidak boleh menjadi alasan untuk merampas tanah, menguasai sumber air, merusak hutan, dan menghancurkan ruang hidup masyarakat adat. Jika rakyat kehilangan tanah, pekerjaan, air, kesehatan, dan keselamatan demi ekspansi industri, pembangunan tersebut bukan kemajuan, melainkan penindasan.

Prabowo datang membawa investasi. Rakyat Maluku Utara justru menghadapi kebakaran, kekeringan, pencemaran, dan kehilangan ruang hidup. Pemerintah harus berhenti merayakan hilirisasi dan mulai bertanggung jawab atas penderitaan rakyat.

Mengenang Alm. Yohanes Pinimet, Putra Amungme yang Berkiprah dalam Dunia Bisnis dan Adat di Mimika

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Fri, 9 Oct 2026 07:50:51 +0700

MIMIKA – Keluarga besar Marga Pinimet di Kabupaten Mimika mengenang sosok almarhum Yohanes Pinimet, putra daerah Amungme yang pernah berkiprah dalam dunia bisnis serta terlibat dalam pendirian dan pengelolaan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) di Kabupaten Mimika.

Almarhum Yohanes Pinimet lahir di Agimuga pada 12 Desember 1968. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai salah satu putra daerah Amungme yang terjun ke dunia bisnis pada tahun 1995.

Selain kiprahnya dalam dunia usaha, Yohanes Pinimet juga tercatat sebagai salah satu badan pendiri Yayasan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Kabupaten Mimika. Dalam perjalanan organisasi tersebut, beliau pernah mengemban sejumlah posisi penting, yakni sebagai Komisaris LEMASA dan Direktur Eksekutif LEMASA pertama pada periode 1994–1998.

Keterlibatan almarhum dalam LEMASA menjadi bagian dari perjalanan hidupnya dalam organisasi adat di Kabupaten Mimika. Perannya dalam lembaga tersebut merupakan salah satu catatan yang dikenang oleh keluarga besar Marga Pinimet.

Almarhum Yohanes Pinimet wafat pada tahun 2000. Meski telah berpulang, nama dan perjalanan hidupnya tetap menjadi bagian dari ingatan keluarga besar Marga Pinimet serta sejarah keterlibatan tokoh-tokoh lokal Amungme dalam dunia usaha dan kelembagaan adat di Mimika.

Keluarga besar Marga Pinimet mengenang almarhum melalui doa dan pengharapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus agar beliau memperoleh kehidupan kekal di dalam Kerajaan Surga.

Doa Keluarga Besar Marga Pinimet:

“Kiranya almarhum Yohanes Pinimet hidup bahagia bersama Bapa Tuhan Yesus Kristus di dalam Kerajaan Surga. Amin.”

Kenangan terhadap almarhum menjadi pengingat bagi keluarga dan generasi penerus untuk terus mengenal perjalanan hidup para pendahulu serta menghargai kontribusi mereka dalam kehidupan masyarakat Amungme di Kabupaten Mimika.

Ada Apa? KMHDI Lampung temui Ketua DPRD Lampung.

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Thu, 8 Oct 2026 21:39:47 +0700

BANDAR LAMPUNG – Jajaran Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI Lampung) melaksanakan audiensi dan pertemuan strategis bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bertempat di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (6/10/2026).

Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi interaktif dalam menyelaraskan program kepemudaan, merawat moderasi beragama, serta memperkuat peran mahasiswa Hindu dalam pembangunan daerah di Bumi Ruwa Jurai.

"Arah juang KMHDI Lampung dapat dirasakan masyarakat jika bisa selaras visi & misi Presiden dan Gubernur Lampung" Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar juga mengatakan "Energi Muda Seperti rekan-rekan KMHDI ini sangat dibutuhkan oleh derah".

Tokoh legislatif muda dari Fraksi Gerindra tersebut mengapresiasi konsistensi KMHDI sebagai wadah pemersatu yang terus melahirkan pemuda tangguh di Lampung. DPRD Lampung juga berkomitmen penuh untuk selalu terbuka, mendengar aspirasi, dan mendukung gerakan-gerakan progresif kepemudaan demi masa depan Lampung yang inklusif dan sejahtera.

Di tempat yang sama, Ketua PD KMHDI Lampung, I Wayan Suberata, S.Pd., menyampaikan terima kasih atas sambutan positif pimpinan DPRD daerah tersebut. Beliau menekankan komitmen organisasi untuk senantiasa bersinergi dalam koridor Satyam Eva Jayate (Hanya Kebenaran yang Menang).

"Kami sangat mengapresiasi keterbukaan Bapak Ahmad Giri Akbar. Sebagai organisasi pemersatu, PD KMHDI Lampung siap mengawal dan berkolaborasi dalam berbagai isu sosial, pendidikan, maupun kebijakan publik yang menyentuh masyarakat luas," ungkap I Wayan Suberata, S.Pd.

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berharap akan terciptanya kolaborasi dan sinergi yang makin kokoh antara lembaga legislatif daerah dan elemen mahasiswa demi kemajuan Provinsi Lampung.

Yasnaul Anwar Dilantik Jadi Ketua Bidang Ekonomi PB SEMMI, PW SEMMI Lampung Sampaikan Apresiasi

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Thu, 8 Oct 2026 19:34:35 +0700

LAMPUNG — Yasnaul Anwar, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Lampung, resmi mendapat amanah baru sebagai Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI).

Atas amanah tersebut, jajaran PW SEMMI Lampung menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada Yasnaul Anwar. Amanah di tingkat Pengurus Besar tersebut dinilai menjadi bagian dari perjalanan pengabdian dan kontribusinya dalam organisasi.

PW SEMMI Lampung berharap posisi baru yang diemban Yasnaul Anwar dapat dijalankan secara bertanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan peran SEMMI, khususnya dalam bidang ekonomi.

“PW SEMMI Lampung mengucapkan selamat dan sukses kepada Yasnaul Anwar atas amanah yang diberikan sebagai Ketua Bidang Ekonomi PB SEMMI. Semoga amanah, istiqamah, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi, kader, serta masyarakat,” ujar jajaran PW SEMMI Lampung dalam keterangannya.

Bidang ekonomi menjadi salah satu ruang strategis bagi organisasi mahasiswa untuk mendorong lahirnya gagasan dan gerakan yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi, pengembangan potensi kader, kewirausahaan, serta pemberdayaan masyarakat.

PW SEMMI Lampung berharap pengalaman dan jejaring organisasi yang telah dibangun Yasnaul Anwar selama memimpin di tingkat wilayah dapat menjadi modal untuk menjalankan tugas barunya di tingkat nasional.

“Bagi kami, amanah ini bukan hanya sebuah jabatan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus menghadirkan gagasan dan kerja nyata. Kami berharap saudara Yasnaul Anwar dapat membawa semangat kaderisasi dan perjuangan SEMMI Lampung ke ruang pengabdian yang lebih luas,” lanjut keterangan tersebut.

PW SEMMI Lampung turut mendoakan agar Yasnaul Anwar diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Bidang Ekonomi PB SEMMI serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan organisasi di tingkat nasional.

Selamat dan sukses atas amanah baru, Yasnaul Anwar.

Hidup Perempuan yang Melawan

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Wed, 7 Oct 2026 21:46:55 +0700

Bandar Lampung, 6 Oktober 2026 - Banyak orang mengira dampak terbesar peristiwa 1965 hanya berkaitan dengan tumbangnya Presiden Soekarno, naiknya Soeharto, dan hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal, terdapat kerugian besar lain yang sengaja dihapus dari ingatan publik: hancurnya gerakan perempuan Indonesia.

Ahmad Risky, mahasiswa Program Studi Sains Data angkatan 2023 Institut Teknologi Sumatera (Itera), menilai bahwa sebelum tragedi tersebut, Indonesia telah memiliki salah satu gerakan perempuan paling radikal di Asia Tenggara. Para perempuan yang tergabung di dalamnya berdiri membela hak-hak kaumnya sekaligus menolak berbagai bentuk ketidakadilan yang selama ini dianggap wajar.

Gerakan itu bernama Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Mengacu pada catatan sejarawan Saskia Wieringa, Ahmad menyebut Gerwani pernah mempunyai sekitar 1,5 juta anggota. Organisasi tersebut berada di garis depan dalam perlawanan terhadap poligami dan pernikahan anak.

Gerwani juga mendirikan 1.478 TK Melati yang berfokus pada pendidikan anak usia dini dan pemberantasan buta huruf secara gratis. Selain itu, organisasi tersebut menyediakan sekitar 1.500 balai penitipan anak tanpa dipungut biaya.

Bagi Ahmad, berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan Gerwani memiliki bentuk yang nyata dan berpijak pada persoalan kemanusiaan. Namun, seluruh perjuangan itu kemudian dihancurkan oleh rezim Orde Baru melalui kekerasan dan propaganda yang berlangsung secara sistematis.

Propaganda yang Mengubah Gerwani Menjadi “Musuh”

Penghancuran terhadap Gerwani tidak hanya dilakukan dengan menangkap dan membubarkan para anggotanya. Menurut Ahmad, rezim juga membangun stigma melalui mitos “Tari Harum Bunga”, pemberitaan media militer seperti Berita Yudha, serta film Pengkhianatan G30S/PKI yang selama puluhan tahun wajib diputar dan ditonton masyarakat.

Melalui propaganda tersebut, perempuan-perempuan Gerwani digambarkan secara kejam sebagai “perempuan iblis” yang menari telanjang, melakukan pesta seks, dan menyiksa para jenderal.

Namun, Ahmad menegaskan bahwa hasil otopsi resmi tidak menunjukkan adanya mutilasi seperti yang selama ini diceritakan. Narasi tersebut, dalam pandangannya, diciptakan untuk memberikan pembenaran bagi perburuan dan penghancuran terhadap Gerwani.

Ahmad turut merujuk kesaksian Sudjinah, anggota Dewan Pimpinan Pusat Gerwani. Berdasarkan penuturan tersebut, peristiwa perempuan menari telanjang justru berkaitan dengan kekerasan yang terjadi di Penjara Kodam Jaya dan Penjara Bukit Duri.

Remaja-remaja perempuan yang ditangkap dipaksa menanggalkan pakaian oleh aparat militer. Mereka kemudian dipotret dan hasilnya digunakan sebagai bahan pemberitaan propaganda. Tubuh perempuan dijadikan alat untuk membentuk kebencian publik sekaligus membenarkan tindakan kekerasan negara.

Kekerasan Seksual sebagai Senjata Politik

Dalam buku Women, Sexual Violence and the Indonesian Killings of 1965–66, Dr. Annie Pohlman menguraikan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata politik. Berdasarkan kesaksian para korban, perempuan yang dituduh sebagai anggota Gerwani ditelanjangi ketika menjalani interogasi, mengalami penyiksaan fisik, dan menjadi korban pemerkosaan massal.

Semua itu terjadi tanpa proses hukum maupun pengadilan yang adil.

Kesaksian para penyintas menunjukkan bahwa penghancuran Gerwani tidak hanya menyasar organisasi dan aktivitas politiknya. Nama mereka difitnah, sementara tubuh mereka digunakan untuk menghancurkan gerakan perempuan dan menakut-nakuti perempuan lain agar tunduk.

Cara tersebut meninggalkan trauma kolektif yang mendalam hingga hari ini. Propaganda tidak berhenti sebagai kebohongan dalam buku sejarah atau film, tetapi menjelma menjadi pembenaran atas kekerasan yang dampaknya diwariskan lintas generasi.

Menurut Ahmad, penghancuran terhadap Gerwani juga telah mempersempit ruang gerak perempuan Indonesia. Ketika organisasi perempuan yang kuat dilekatkan dengan kebejatan moral, perempuan dibuat takut untuk terlibat dalam gerakan sosial dan politik. Perlawanan perempuan bukan lagi dipandang sebagai perjuangan atas keadilan, melainkan sebagai ancaman yang harus dicurigai.

Mengapa Sejarah Ini Harus Terus Dibicarakan?

“Kita tidak asal mengucapkan ‘Hidup Perempuan yang Melawan’, karena begitu tidak beradab cara hak dan martabat perempuan dipandang oleh mereka yang merasa kekuasaan adalah milik dan berada di tangannya,” kata Ahmad.

Seruan tersebut, menurutnya, bukan sekadar slogan. Ia merupakan pengingat bahwa perempuan pernah menghadapi kekerasan, fitnah, dan penghapusan sejarah hanya karena berani memperjuangkan haknya.

Tidak semua orang mempunyai keberanian untuk mati dalam perlawanan. Namun, tidak ada satu pun perempuan, bahkan tidak ada seorang manusia pun, yang ingin hidup dalam penindasan.

Karena itu, sejarah 1965 tidak cukup dibaca hanya sebagai pergantian kekuasaan. Sejarah tersebut juga perlu dipahami sebagai peristiwa penghancuran gerakan perempuan, penggunaan propaganda sebagai senjata politik, dan kekerasan terhadap tubuh perempuan sebagai cara mempertahankan kekuasaan.

Ahmad menilai keadilan akan selalu tampak semu apabila masyarakat hanya diperlihatkan sejarah yang telah dipalsukan. Tugas generasi hari ini adalah melihat sejarah dengan sebenar-benarnya, memeriksa narasi yang diwariskan oleh kekuasaan, serta memberi ruang bagi suara korban dan penyintas.

Sejarah itu harus dipublikasikan dengan baik dan diceritakan dengan api semangat. Bahkan apabila sejarah terus diubah demi kepentingan politik ataupun bisnis kekuasaan, api tersebut tidak boleh dibiarkan padam.

Dengan api itu, masyarakat dapat terus berdiri dan bersuara. Ketika tidak lagi mampu berteriak, mereka harus tetap berbisik agar orang-orang yang dihilangkan tidak lenyap dari ingatan, agar mereka yang dimatikan tidak mengalami kematian untuk kedua kalinya di dalam sejarah.

Hidup perempuan yang melawan.

PW SEMMI Lampung Desak Kejelasan Pengukuhan Hasil Kongres IX SEMMI: Jangan Biarkan Ketidakpastian Melahirkan Dualisme

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Wed, 7 Oct 2026 13:57:39 +0700

BANDAR LAMPUNG — Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Lampung, Yasnaul Anwar, mendesak Syarikat Islam segera memberikan kejelasan terkait pengukuhan hasil Kongres IX SEMMI yang telah menetapkan Achmad Donny sebagai Formatur/Ketua Umum Terpilih PB SEMMI Periode 2026–2029.
Menurut Yasnaul, belum diterbitkannya surat pengukuhan setelah kongres selesai menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan roda organisasi.
“Kongres telah selesai dan keputusan organisasi telah ditetapkan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian, bukan ketidakjelasan. Jika ada persoalan terhadap hasil kongres, sampaikan secara terbuka dan selesaikan melalui mekanisme organisasi,” tegas Yasnaul.
Ia mengingatkan bahwa sebelum pelaksanaan Kongres IX, para kandidat, perwakilan DPP Syarikat Islam, serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB SEMMI Periode 2023–2026 telah menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menjaga proses kongres dan menghormati hasil forum organisasi.
Yasnaul juga menyoroti munculnya narasi mengenai kemungkinan adanya kepengurusan lain atau dualisme di tubuh SEMMI yang diduga berasal dari oknum di lingkungan DPP Syarikat Islam. Menurutnya, narasi tersebut harus segera diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi konflik kelembagaan.
“Jangan sampai ruang ketidakpastian justru menjadi pintu masuk bagi dualisme. SEMMI tidak boleh kembali terseret ke dalam konflik kelembagaan yang pada akhirnya hanya merugikan kader dan menghambat organisasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan tersebut mulai berdampak pada aktivitas organisasi di tingkat wilayah dan cabang. Sejumlah agenda Muscab dan Muswil disebut menghadapi kendala karena belum adanya kepastian mengenai kepengurusan pusat dan garis koordinasi organisasi. Kondisi yang sama juga berdampak pada agenda pelantikan PB SEMMI hasil Kongres IX.
Yasnaul mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengulangi sejarah dualisme SEMMI yang pernah terjadi di Surabaya.
“Dualisme Surabaya adalah catatan sejarah yang harus menjadi pelajaran. Jangan sampai sejarah itu kembali berulang. Konflik kelembagaan hanya akan mengorbankan kader dan memperlambat perjalanan SEMMI,” katanya.
Untuk itu, Yasnaul meminta Syarikat Islam memberikan sikap yang jelas terhadap hasil Kongres IX SEMMI. Apabila terdapat keberatan atau persoalan terhadap hasil kongres, ia mendorong agar seluruhnya dibahas dan diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah.
“SEMМI sudah menyelesaikan kongresnya. Sekarang waktunya konsolidasi, bukan memperpanjang ketidakpastian. Jangan ulangi dualisme Surabaya. Sejarah cukup menjadi pelajaran, bukan untuk kembali dipertontonkan dalam perjalanan SEMMI hari ini,” pungkas Yasnaul.
Yasnaul Anwar
Ketua Umum PW SEMMI Lampung

Berulah Kembali, Thadeus Daud Diduga Jalankan Skema Investasi Instan hingga Rugikan Pasangan Suami Istri Rp3 Miliar

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Wed, 7 Oct 2026 01:15:14 +0700

Jakarta.Thadeus Daud diduga kembali menjalankan skema investasi instan yang menyebabkan pasangan suami istri berinisial AS (56) dan MW (57) mengalami kerugian hingga sekitar Rp 3 miliar.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kuasa hukum korban, pasangan tersebut mulai diajak mengikuti investasi sejak November 2025 dan mulai menanamkan dana pada Februari 2026 Mereka ditawari keuntungan sebesar 5 persen per bulan,berikut pengembalian dana pokok serta hasil investasi dalam jangka waktu satu bulan.

Pada dua bulan pertama, pengembalian dana disebut berjalan lancar. Namun, setelah itu pembayaran mulai macet dan dana korban tidak lagi dikembalikan. Nilai investasi yang belum dikembalikan kemudian terus terakumulasi hingga mencapai sekitar Rp 3 Miliar Rupiah.

Investasi tersebut disebut berkaitan dengan skema titip mobil dan proyek di Bali,Korban menduga janji keuntungan dan pengembalian dana tersebut merupakan bagian dari skema investasi yang merugikan mereka.

“Awalnya pembayaran berjalan lancar selama dua bulan. Setelah itu, dana pokok dan hasil investasi tidak lagi dikembalikan,” demikian keterangan pihak korban melalui kuasa hukumnya.

Atas dugaan tersebut, AS dan MW telah membuat laporan di Polda Metro Jaya Perkara tersebut kini disebut telah memasuki tahap berita acara pemeriksaan (BAP)

Korban didampingi Law Office Martthina & Partners,yang beralamat di Ruko I Gusti Ngurah Rai Blok G Nomor 7, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pihak korban berharap proses hukum dapat berjalan transparan serta memberikan kepastian hukum dan pemulihan kerugian. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Thadeus Daud terkait tuduhan tersebut. Seluruh pihak tetap menjunjung asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“BUKAN SEKADAR LAPORAN, KAMI KAWAL SAMPAI TERANG!” : FASIS SIAP TURUN DALAM AKSI JILID II, DATA ANGGARAN, KOMITE, SERAGAM, SPMB, HINGGA TATA KELOLA PENDIDIKAN BANDAR LAMPUNG DIMINTA DIBUKA DAN DIPERIKSA

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Wed, 7 Oct 2026 00:58:45 +0700

BANDAR LAMPUNG — Front Aksi Serikat Intelektual Solidaritas (FASIS) kembali menegaskan bahwa persoalan tata kelola pendidikan di Kota Bandar Lampung tidak boleh berhenti pada penerimaan surat, laporan, ataupun klarifikasi administratif semata.

Setelah melakukan aksi pada Selasa, 6 Oktober 2026, FASIS menyatakan akan melanjutkan pengawalan melalui AKSI JILID II dengan titik perhatian kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Bagi FASIS, persoalan yang disampaikan bukan sekadar persoalan angka. Di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai bagaimana anggaran pendidikan direncanakan, dicairkan, digunakan, dipertanggungjawabkan, serta bagaimana hak peserta didik dan orang tua dijamin.

FASIS menegaskan bahwa seluruh data yang dibawa merupakan data dan informasi awal yang harus diuji melalui klarifikasi, verifikasi dokumen, pemeriksaan transaksi dan pemeriksaan lapangan.

“Kami tidak datang untuk memberikan vonis. Kami datang membawa data, angka, informasi dan pertanyaan yang harus dijawab melalui mekanisme pemeriksaan.”

TIGA SMP NEGERI MENJADI FOKUS UTAMA

Dalam laporan dan bahan advokasi FASIS, terdapat tiga satuan pendidikan yang menjadi fokus utama, yaitu:

1. SMP Negeri 2 Bandar Lampung

2. SMP Negeri 14 Bandar Lampung

3. SMP Negeri 16 Bandar Lampung

Selain itu, FASIS juga mendorong perhatian terhadap tata kelola pendidikan pada MIN 10 Bandar Lampung sebagai bagian dari dorongan agar pengawasan pendidikan dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.

I. SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

KONTRIBUSI KOMITE Rp3 JUTA–Rp6 JUTA PER PESERTA DIDIK

FASIS menerima informasi mengenai adanya kontribusi Komite Sekolah di SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang disebut berada pada kisaran:

Rp3.000.000 sampai Rp6.000.000 per peserta didik per tahun.

Dalam informasi yang dihimpun, terdapat wali murid yang disebut diminta memberikan kontribusi sekitar:

Rp6.000.000

Kemudian berkembang informasi mengenai nominal minimum sekitar:

Rp3.000.000

FASIS juga memperoleh informasi mengenai pembayaran sekitar:

Rp3.000.000

yang disebut dilakukan sekitar Mei 2026 melalui rekening SMP Negeri 2 Bandar Lampung.

Pihak sekolah, melalui kepala sekolah pelaksana, memberikan penjelasan bahwa kontribusi tersebut berkaitan dengan kebutuhan sekolah, antara lain:

* rehabilitasi/pembangunan;

* pengadaan atau kebutuhan kursi;

* honorarium tenaga pendidik;

* kegiatan sekolah yang tidak ditanggung Dana BOS.

FASIS tidak menyatakan bahwa pembayaran tersebut merupakan tindak pidana.

Namun nominal dan mekanisme penerimaan tersebut, menurut FASIS, layak diverifikasi melalui pemeriksaan terhadap:

1. dasar penetapan kontribusi;

2. notulen atau keputusan rapat;

3. mekanisme penarikan;

4. rekening penerima;

5. total dana yang terkumpul;

6. daftar penggunaan dana;

7. bukti transaksi;

8. dokumen pertanggungjawaban;

9. pihak yang mengelola dana;

10. kesesuaian penggunaan dengan dasar pengumpulan dana.

II. SPMB SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

FASIS juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Data awal yang dihimpun mencakup persoalan mengenai jalur:

* domisili;

* afirmasi;

* prestasi;

* mutasi.

Secara khusus terdapat informasi mengenai ketidaksesuaian kuota jalur mutasi di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, terdapat informasi mengenai persoalan distribusi kuota pada sejumlah SMP negeri di Kota Bandar Lampung, termasuk kuota domisili, afirmasi, prestasi serta mekanisme pengumuman hasil penerimaan.

FASIS juga meminta agar informasi mengenai hasil pemeriksaan Ombudsman terkait pelaksanaan SPMB, apabila relevan dan dapat diakses sesuai mekanisme hukum, menjadi bahan dalam proses penelusuran.

FASIS meminta dilakukan pemeriksaan terhadap:

* dokumen penetapan kuota;

* jumlah pendaftar;

* jumlah murid yang diterima pada masing-masing jalur;

* data jalur mutasi;

* dokumen verifikasi persyaratan;

* mekanisme seleksi;

* daftar hasil penerimaan;

* serta tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Ombudsman.

III. SMP NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG

PAKET SERAGAM DISEBUT SEKITAR Rp1,7 JUTA

FASIS menerima keterangan wali murid mengenai paket seragam peserta didik baru SMP Negeri 14 Bandar Lampung yang disebut mencapai:

Rp1.700.000 per peserta didik.

Paket tersebut disebut terdiri atas:

1. seragam Senin;

2. seragam Selasa;

3. seragam Rabu/Batik;

4. seragam Muslim;

5. seragam olahraga;

6. seragam Pramuka;

7. atribut/name tag.

FASIS juga memperoleh informasi bahwa pada periode sebelumnya biaya tersebut disebut sekitar:

Rp1.300.000

Sementara pada penerimaan peserta didik baru tahun 2026 berkembang angka sekitar:

Rp1.700.000

FASIS menegaskan bahwa angka tersebut merupakan informasi awal yang harus diverifikasi, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.

Karena itu, FASIS meminta pemeriksaan terhadap:

* dasar penetapan harga;

* rincian harga setiap jenis seragam;

* jumlah peserta didik yang membeli;

* total nilai transaksi;

* pihak penyedia;

* mekanisme pengadaan;

* dokumen penawaran;

* bukti pembayaran;

* rekening penerima;

* dokumen pertanggungjawaban;

* serta hubungan antara sekolah, komite dan penyedia apabila ada.

IV. KONTRIBUSI KOMITE DAN KEGIATAN PESERTA DIDIK SMPN 14

FASIS juga menerima informasi mengenai persoalan kontribusi Komite Sekolah di SMP Negeri 14 Bandar Lampung.

Terdapat keterangan awal mengenai orang tua peserta didik yang menghentikan pembayaran kontribusi, kemudian muncul informasi mengenai dugaan tekanan yang berkaitan dengan kegiatan peserta didik.

FASIS meminta persoalan tersebut diperiksa secara objektif, termasuk terhadap:

* kegiatan ekstrakurikuler;

* kegiatan siswa;

* class meeting;

* mekanisme persetujuan kegiatan;

* komunikasi sekolah dan komite;

* serta keterangan wali murid dan peserta didik.

FASIS juga meminta dijelaskan dasar tidak di-acc-nya kegiatan class meeting apabila memang terdapat keputusan tersebut.

Sekali lagi, seluruh informasi tersebut merupakan keterangan awal yang perlu diverifikasi, bukan vonis terhadap pihak sekolah maupun komite.

V. DATA DANA BOS SMP NEGERI 14 BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan data awal yang dihimpun FASIS, total Dana BOS SMP Negeri 14 Bandar Lampung tahun 2024–2025 mencapai:

Rp2.283.600.000

TAHUN 2024

Total: Rp1.144.000.000

Tahap I

Rp572.000.000

Di antaranya:

* Pengembangan perpustakaan: Rp17.200.100

* Langganan daya dan jasa: Rp34.040.930

* Pemeliharaan sarana dan prasarana: Rp175.113.750

* Alat multimedia pembelajaran: Rp171.501.000

Tahap II

Rp572.000.000

Di antaranya:

* Pengembangan perpustakaan: Rp122.745.000

* Langganan daya dan jasa: Rp47.810.068

* Pemeliharaan sarana dan prasarana: Rp138.707.850

* Alat multimedia pembelajaran: Rp62.143.663

TAHUN 2025

Total: Rp1.139.600.000

Tahap I

Rp569.800.000

Di antaranya:

* Pengembangan perpustakaan: Rp77.913.000

* Langganan daya dan jasa: Rp45.762.056

* Pemeliharaan sarana dan prasarana: Rp188.681.000

Tahap II

Rp569.800.000

Di antaranya:

* Pengembangan perpustakaan: Rp82.220.000

* Langganan daya dan jasa: Rp50.433.000

* Pemeliharaan sarana dan prasarana: Rp117.973.500

* Alat multimedia pembelajaran: Rp39.793.500

FASIS menegaskan bahwa perubahan nominal antarpos tersebut tidak otomatis merupakan pelanggaran.

Namun dengan total anggaran Rp2.283.600.000, FASIS meminta adanya pemeriksaan terhadap rangkaian:

PERENCANAAN → PENCAIRAN → PENGGUNAAN → BUKTI TRANSAKSI → REALISASI FISIK/BARANG → PERTANGGUNGJAWABAN

VI. SMP NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG

DANA BOS 2021–2025 SEKITAR Rp4,43 MILIAR

FASIS juga memperoleh data awal mengenai pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 16 Bandar Lampung periode 2021–2025.

Total Dana BOS yang tercatat dalam data awal tersebut sekitar:

Rp4.434.855.700

Selain itu terdapat informasi mengenai anggaran:

Pemeliharaan sarana dan prasarana: Rp865.769.349

FASIS kembali menegaskan bahwa besarnya anggaran bukan dengan sendirinya merupakan bukti pelanggaran.

Namun anggaran tersebut harus dapat diuji melalui:

1. rencana anggaran;

2. dokumen pencairan;

3. dokumen pengadaan;

4. kontrak atau dokumen pekerjaan;

5. bukti pembayaran;

6. laporan realisasi;

7. dokumen pertanggungjawaban;

8. kondisi fisik sarana dan prasarana;

9. kesesuaian nilai pekerjaan dengan realisasi di lapangan;

10. pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan dan pelaksanaan.

Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada angka di atas kertas.

VII. MIN 10 BANDAR LAMPUNG

FASIS juga mendorong agar prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan pada seluruh satuan pendidikan negeri.

Salah satu satuan pendidikan yang turut menjadi perhatian adalah:

MIN 10 BANDAR LAMPUNG

Data resmi Kemendikdasmen mencatat:

* NPSN: 60706005

* Status: Negeri

* Bentuk pendidikan: Madrasah Ibtidaiyah (MI)

* Alamat: Jalan Putri Balau Gang Abu Bakar

* Kelurahan: Tanjung Baru

* Kecamatan: Kedamaian

* Kota: Bandar Lampung

* Akreditasi: A

* Kementerian pembina: Kementerian Agama. (Data Referensi Kemendikdasmen)

Profil Kementerian Agama mencatat 820 siswa, 28 rombongan belajar dan 33 personel pada data profil yang tersedia. (Madrasah Kemenag)

FASIS tidak menyatakan adanya pelanggaran di MIN 10 Bandar Lampung.

Namun FASIS berpandangan bahwa setiap pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan negeri harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Karena itu, apabila terdapat laporan atau informasi masyarakat mengenai:

* dana pendidikan;

* dana komite;

* pengadaan;

* pembangunan;

* rehabilitasi;

* kegiatan peserta didik;

* maupun sumber pembiayaan lainnya,

maka informasi tersebut harus dibuka ruang klarifikasi dan verifikasinya sesuai kewenangan lembaga terkait.

VIII. LAPORAN FASIS KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

FASIS telah menyampaikan laporan/pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berdasarkan informasi masyarakat, keterangan orang tua/peserta didik serta data awal yang dihimpun.

FASIS meminta Kejari Bandar Lampung melakukan:

1. penerimaan dan pencatatan laporan;

2. telaah terhadap dokumen;

3. pengumpulan bahan dan keterangan;

4. pemanggilan pihak yang relevan sesuai kewenangan;

5. pemeriksaan kontribusi Komite SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 14;

6. penelusuran rekening dan transaksi;

7. pemeriksaan paket seragam SMP Negeri 14;

8. pemeriksaan Dana BOS SMP Negeri 14 2024–2025;

9. pemeriksaan Dana BOS SMP Negeri 16 2021–2025;

10. pemeriksaan anggaran pemeliharaan SMP Negeri 16;

11. verifikasi fisik pekerjaan;

12. penelusuran dokumen SPMB SMP Negeri 2;

13. pemeriksaan tindak lanjut informasi Ombudsman apabila relevan;

14. serta tindak lanjut hukum apabila pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana.

FASIS menegaskan bahwa laporan tersebut bukan vonis.

Pembuktian tetap harus dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan, transaksi, pemeriksaan fisik dan alat bukti yang sah.

IX. DARI LAPORAN MENUJU AKSI JILID II

FASIS menilai laporan tidak boleh berhenti sebagai dokumen yang diterima dan kemudian disimpan.

Publik berhak mengetahui apakah laporan telah:

DITERIMA → DITELAAH → DIVERIFIKASI → DIPERIKSA → DITINDAKLANJUTI.

Karena itu, setelah aksi pada Selasa, 6 Oktober 2026, FASIS menyatakan akan kembali turun melalui:

AKSI JILID II

TITIK AKSI:

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

Aksi Jilid II merupakan bentuk pengawalan lanjutan terhadap tuntutan transparansi, klarifikasi dan pemeriksaan yang telah disampaikan.

FASIS menegaskan bahwa aksi akan dilakukan secara damai, tertib, konstitusional dan bertanggung jawab.

X. TUNTUTAN FASIS

Dalam Aksi Jilid II, FASIS membawa tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung memberikan klarifikasi terhadap seluruh persoalan yang telah disampaikan.

2. Mendesak pemeriksaan pengelolaan Dana BOS pada satuan pendidikan yang menjadi fokus laporan.

3. Mendesak transparansi dasar, mekanisme dan penggunaan kontribusi Komite Sekolah.

4. Mendesak pemeriksaan paket seragam SMP Negeri 14 Bandar Lampung yang disebut sekitar Rp1.700.000 per peserta didik.

5. Mendesak pemeriksaan proses SPMB SMP Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

6. Mendesak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut laporan FASIS.

7. Mendesak pemeriksaan tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi dilakukan melalui verifikasi transaksi dan kondisi fisik di lapangan.

8. Mendorong keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan anggaran pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Mendesak agar peserta didik, wali murid maupun masyarakat yang memberikan informasi tidak mendapatkan intimidasi atau tekanan.

10. Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, FASIS mendesak agar pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

XI. FASIS: ANGKA BUKAN VONIS, TAPI ANGKA WAJIB DIPERIKSA

FASIS kembali menegaskan:

Angka bukan vonis.

Laporan bukan vonis.

Informasi masyarakat bukan vonis.

Tetapi ketika terdapat angka anggaran, informasi pembayaran, keterangan masyarakat dan persoalan tata kelola, maka semuanya dapat menjadi bahan untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan.

FASIS tidak meminta siapa pun dinyatakan bersalah tanpa proses.

Sebaliknya, FASIS meminta seluruh pihak diberikan ruang untuk menjelaskan berdasarkan data.

Jika seluruh pengelolaan telah sesuai aturan, maka buka datanya dan jelaskan kepada publik.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka perbaiki dan pertanggungjawabkan.

Jika ditemukan indikasi tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan, maka proses sesuai hukum.

“BUKAN SEKADAR LAPORAN, KAMI KAWAL SAMPAI TERANG!”

FASIS menegaskan bahwa Aksi Jilid II bukan sekadar pengulangan aksi sebelumnya.

Jilid II adalah bentuk pengawalan terhadap pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban secara memadai:

DI MANA DATANYA?

BAGAIMANA PENGGUNAANNYA?

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

SUDAH SEJAUH MANA PEMERIKSAANNYA?

Pendidikan adalah kepentingan publik.

Anggaran pendidikan adalah amanah publik.

Karena itu, setiap rupiah yang dikelola harus memiliki jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.

FASIS akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur konstitusional dan mekanisme yang berlaku.

BUKA DATA!

PERIKSA ANGGARAN!

JAWAB PERTANYAAN PUBLIK!

KAWAL PENDIDIKAN BANDAR LAMPUNG!

FRONT AKSI SERIKAT INTELEKTUAL SOLIDARITAS (FASIS)

Kota Bandar Lampung

Telp/CP: 0896-7241-1842

Pencemaran Industri dan Alih Fungsi Lahan Habisi Ruang Hidup Nelayan Pesisir Sumatera

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Tue, 6 Oct 2026 16:04:33 +0700

LAMPUNG — Praktek kejahatan lingkungan dan lemahnya penegakan hukum dari aktivitas industri kotor kian meluas di sepanjang pesisir pulau Sumatera. Kerusakan ekologis yang beruntut ini memicu krisis iklim, penyempitan daratan, hingga penurunan drastis pendapatan masyarakat nelayan tradisional.

Berdasarkan temuan Kanopi Hijau Indonesia di Bengkulu, operasional PLTU Batubara meracuni kawasan pelabuhan yang sebelumnya menjadi wilayah tangkapan ikan dan kepiting bakau. Tumpahan material dan endapan stockpile batubara hanyut mencemari perairan hingga radius 2,33 kilometer, merusak ekosistem, dan membunuh populasi kepiting bakau.

Tak hanya aktivitas PLTU, pembabatan hutan mangrove seluas 157 hektar di Cagar Alam Pasar Ngalam Seluma juga mengancam ruang hidup warga. Lahan konservasi tersebut dibabat oleh pemodal lokal demi perkebunan sawit, yang kemudian mendesak penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) secara ilegal.

Foto: Penyu Hijau mati di perairan Teluk Lampung sekitar Desa Tarahan (11 September 2026)

Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, menegaskan bahwa pantai barat Sumatera sepanjang 1.700 kilometer berada dalam kondisi sangat rentan. Laju abrasi pesisir tercatat mencapai rata-rata 1 hingga 4 meter per tahun.

"Krisis iklim bukan hanya mengancam sumber penghidupan berupa sumber daya laut dan pesisir, tetapi juga tempat tinggal masyarakat," ujar Ali.

Kondisi serupa melanda Teluk Lampung. Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) mencatat adanya dugaan pembuangan limbah industri di Desa Tarahan, termasuk insiden tumpahan solar yang terjadi sejak 2023. Masalah diperparah oleh kapal besar berfasilitas trawl yang beroperasi melanggar zonasi tangkap nelayan kecil.

Foto: Nelayan di Desa Rangai Tri Tunggal

"Sampai saat ini tidak ada penegakan hukumnya, baik dari pemerintah daerah setempat. Padahal kondisi masyarakat semakin terjepit," tutur Ketua YKWS, Febri.

Di Padang, LBH Padang melaporkan operasional PLTU Teluk Sirih dan Terminal BBM Pertamina di Teluk Kabung Tengah memicu pembengkakan biaya melaut nelayan. Modal operasional melaut yang semula Rp400 ribu hingga Rp800 ribu melonjak drastis menjadi Rp1,5 juta hingga Rp5 juta, sementara hasil tangkapan tak menentu.

Sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah, hasil survei menunjukkan sekitar 90 persen nelayan mengeluhkan penurunan hasil tangkap. Selain terpaan cuaca ekstrem akibat krisis iklim, pencemaran diduga kuat berasal dari pembuangan limbah pendingin Depot Pertamina, pabrik swasta, serta PLTU Labuan Angin. Dampaknya, mayoritas nelayan kehilangan mata pencaharian utama dan terpaksa beralih profesi menjadi Anak Buah Kapal (ABK).

Silaturahmi dan Dialog Strategis, PMII Komisariat Raden Intan Lampung Perluas Perspektif Bersama Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., Sahabat Alumni PMII di DPD RI

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Mon, 5 Oct 2026 19:47:23 +0700

Bandar Lampung, Senin 5 Oktober 2026 — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Raden Intan UIN Raden Intan Lampung terus membangun ruang dialog dan pertukaran gagasan dengan berbagai elemen, khususnya dengan para alumni PMII yang kini mengambil peran di ruang publik dan kelembagaan negara.

Hal tersebut diwujudkan melalui silaturahmi dan dialog bersama Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., Sahabat Alumni PMII yang saat ini mengemban amanah sebagai anggota DPD RI. Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026 tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara kader dan alumni, tetapi juga menjadi ruang bertukar pandangan mengenai dinamika politik, kebangsaan, kepemudaan, serta arah gerakan mahasiswa ke depan.

Dalam dialog tersebut, kader PMII Komisariat Raden Intan mendapatkan perspektif mengenai pentingnya membaca perkembangan politik secara lebih komprehensif. Kader mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton dalam setiap perubahan sosial dan politik, tetapi perlu memiliki kemampuan membaca situasi, memahami kepentingan publik, serta membangun sikap kritis berdasarkan pengetahuan dan argumentasi yang kuat.

Ruang dialog antara kader dan alumni juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan gerakan. Alumni yang telah berada di ruang-ruang strategis memiliki pengalaman dan perspektif yang dapat menjadi referensi bagi kader dalam memahami bagaimana gagasan, idealisme, dan nilai-nilai pergerakan dapat diterjemahkan ketika berhadapan dengan realitas sosial-politik.

Bagi PMII Komisariat Raden Intan, silaturahmi semacam ini merupakan bagian dari proses memperluas cakrawala kader. Kaderisasi tidak berhenti pada ruang internal organisasi, tetapi juga harus membuka ruang perjumpaan dengan berbagai perspektif, termasuk dengan mereka yang telah lebih dahulu terlibat dalam dinamika sosial, politik, dan pemerintahan.

Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual muda yang dituntut mampu menjaga independensi berpikir sekaligus memahami realitas kekuasaan. Karena itu, dialog lintas generasi antara kader dan alumni menjadi penting untuk membangun perspektif politik yang lebih matang, kritis, dan bertanggung jawab.

Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa hubungan kader dan alumni bukan hanya tentang menjaga ikatan emosional organisasi, tetapi juga tentang membangun ruang pertukaran gagasan, memperluas jejaring, dan menyiapkan generasi muda agar mampu mengambil peran dalam ruang publik.

PMII Komisariat Raden Intan berharap ruang-ruang dialog seperti ini dapat terus dibangun secara berkelanjutan. Sebab, gerakan mahasiswa membutuhkan lebih dari sekadar semangat untuk bergerak; ia membutuhkan pengetahuan, perspektif, keberanian membaca keadaan, serta kemampuan menerjemahkan gagasan menjadi kerja-kerja nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Warga Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak di Pringsewu, Pemkab Diminta Segera Turun Tangan

narasi.pro1@gmail.com (Narasi Pro) — Mon, 5 Oct 2026 19:32:34 +0700

PRINGSEWU – Kesal dengan kondisi jalan yang rusak dan berlubang, warga di wilayah Pringkumpul, Kabupaten Pringsewu, turun tangan melakukan perbaikan secara gotong royong. Perbaikan dilakukan di Jl. Pd. Putra Salaf, kawasan Pondok Pesantren Nurul Huda 2, Senin (5/10/2026).

Warga secara swadaya menutup sejumlah bagian jalan yang berlubang dan mengalami kerusakan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi gangguan bagi pengguna jalan sekaligus membuat akses masyarakat lebih aman dan nyaman untuk dilalui.

Kondisi jalan yang rusak membuat pengendara, khususnya sepeda motor, harus mengurangi kecepatan dan lebih berhati-hati saat melintas. Permukaan jalan yang tidak rata juga mengganggu kenyamanan serta kelancaran mobilitas warga yang menggunakan ruas tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

“Kalau jalan rusak dan berlubang, pengendara harus lebih hati-hati, terutama saat ramai atau setelah hujan. Kami berharap jalan ini bisa segera diperbaiki secara permanen,” ujar salah satu warga.

Meski warga telah berupaya melakukan perbaikan secara gotong royong, langkah tersebut dinilai hanya menjadi solusi sementara. Kerusakan jalan membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh agar kondisi tidak kembali memburuk dan persoalan yang sama tidak terus berulang.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar segera memberikan perhatian dan memprioritaskan perbaikan Jl. Pd. Putra Salaf di kawasan Pondok Pesantren Nurul Huda 2. Permintaan tersebut dinilai mendesak karena jalan digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan berkaitan langsung dengan keamanan serta kenyamanan pengguna jalan.

Warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan penanganan sementara, tetapi dapat merealisasikan perbaikan jalan secara permanen dan menyeluruh. Dengan demikian, akses masyarakat dapat kembali layak digunakan dan warga tidak harus terus melakukan perbaikan secara swadaya ketika kerusakan kembali terjadi.