Serikat Buruh

Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

noreply@blogger.com (PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA) — Thu, 29 Jan 2026 06:05:00 +0000

Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Buruh: Pilar Hubungan Industrial yang Harmonis

Pendahuluan

Dalam dunia ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan instrumen penting yang berperan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. PKB adalah hasil perundingan antara pengusaha dan serikat buruh yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, perundingan PKB menjadi kebutuhan strategis untuk menjamin perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha.

Pengertian dan Landasan Hukum PKB

Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil dari perundingan kolektif antara pengusaha atau beberapa pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang telah tercatat di instansi ketenagakerjaan. PKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) beserta aturan turunannya.

Tujuan utama PKB adalah menciptakan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Dokumen ini biasanya mengatur ketentuan di luar atau sebagai pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tidak mengurangi hak-hak normatif pekerja.

Pentingnya Perundingan PKB

Proses perundingan PKB adalah refleksi dari kemitraan antara serikat buruh dan perusahaan. Dalam konteks ini, serikat buruh bertindak sebagai perwakilan kolektif para pekerja, sedangkan manajemen mewakili kepentingan pengusaha. Keduanya harus duduk bersama untuk menyusun kesepakatan yang saling menguntungkan.

Beberapa manfaat perundingan PKB antara lain:

Meningkatkan produktivitas kerja: Pekerja yang merasa haknya dilindungi akan lebih termotivasi dan loyal.
Menekan konflik industrial: Dengan adanya kesepakatan tertulis, potensi perselisihan dapat diminimalisasi.
Mendorong dialog sosial yang sehat: PKB menjadi sarana komunikasi antara manajemen dan pekerja secara formal dan terstruktur.

Tahapan Perundingan PKB

Perundingan PKB melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan

Persiapan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan membentuk tim perunding. Serikat buruh biasanya menunjuk perwakilan berdasarkan struktur organisasinya, sementara pihak pengusaha menunjuk perwakilan dari manajemen atau HRD. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data terkait kondisi kerja, struktur pengupahan, jam kerja, dan kondisi keuangan perusahaan sebagai bahan negosiasi.

2. Perundingan Awal

Dalam perundingan awal, para pihak saling mengemukakan usulan dan harapan terhadap isi PKB. Serikat buruh biasanya mengajukan draf awal PKB. Pihak perusahaan kemudian mempelajari dan memberikan tanggapan atau alternatif terhadap usulan tersebut.

3. Negosiasi

Negosiasi merupakan inti dari proses perundingan. Dalam tahapan ini, terjadi tawar-menawar terhadap pasal demi pasal dalam draf PKB. Negosiasi dapat berlangsung alot jika ada perbedaan pendapat yang tajam, terutama pada isu-isu strategis seperti kenaikan upah, tunjangan, jam kerja lembur, dan pesangon.

Prinsip yang harus dijunjung dalam negosiasi adalah musyawarah untuk mufakat, saling menghormati, dan menghindari cara-cara koersif.

4. Kesepakatan dan Penandatanganan

Jika perundingan berhasil mencapai titik temu, maka dituangkan dalam dokumen PKB yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, PKB didaftarkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

5. Sosialisasi dan Implementasi

Setelah disahkan, PKB harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja agar diketahui dan dipahami isinya. Implementasi PKB menjadi tanggung jawab bersama antara manajemen dan serikat buruh. Evaluasi berkala juga penting dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan isi perjanjian.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Perundingan PKB

Berhasil tidaknya perundingan PKB dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Kualitas hubungan industrial: Semakin baik komunikasi antara perusahaan dan serikat pekerja, semakin besar kemungkinan tercapainya kesepakatan.
Kapabilitas tim perunding: Kemampuan negosiasi, pemahaman hukum, dan pengetahuan tentang kondisi perusahaan sangat menentukan hasil perundingan.
Keterbukaan informasi: Akses terhadap data perusahaan seperti laporan keuangan membantu serikat pekerja merumuskan tuntutan yang rasional.
Dukungan pemerintah: Keterlibatan mediator dari Dinas Ketenagakerjaan dapat membantu saat negosiasi menemui jalan buntu.

Tantangan dalam Perundingan PKB

Meskipun PKB adalah sarana yang ideal untuk menciptakan keadilan dalam hubungan kerja, realisasinya tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang kerap dihadapi antara lain:

Asimetri informasi: Pihak serikat buruh kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan data perusahaan.
Dominasi pengusaha: Dalam beberapa kasus, pengusaha memiliki posisi tawar yang lebih kuat, apalagi jika serikat buruh belum solid atau masih baru.
Kurangnya kapasitas serikat buruh: Minimnya pelatihan atau sumber daya membuat sebagian serikat tidak mampu menyusun draf PKB yang kuat.
Tekanan eksternal: Situasi ekonomi yang tidak menentu, seperti krisis atau pandemi, bisa memengaruhi hasil perundingan.

Peran Pemerintah dan Mediator

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berperan penting sebagai pengawas dan fasilitator dalam perundingan PKB. Dalam kondisi tertentu, Disnaker dapat menyediakan mediator atau konsiliator untuk membantu menyelesaikan kebuntuan. Pemerintah juga wajib memberikan pelatihan kepada serikat buruh dan pengusaha agar keduanya mampu menjalankan perundingan secara profesional.

Kesimpulan

Perundingan Perjanjian Kerja Bersama bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk nyata dari dialog sosial antara pekerja dan pengusaha. Dengan PKB, hak-hak pekerja terlindungi, dan kepentingan pengusaha tetap diperhatikan. Tantangan dalam proses perundingan memang tidak sedikit, namun dengan komitmen, komunikasi terbuka, dan itikad baik, PKB bisa menjadi pilar utama hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

Masa depan hubungan industrial di Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas perundingan PKB. Oleh karena itu, semua pihak — pengusaha, pekerja, dan pemerintah — harus bekerja sama untuk memperkuat mekanisme perundingan dan memastikan bahwa setiap PKB mencerminkan semangat keadilan sosial dan kemitraan sejati.

FSB NIKEUBA PK ISS - KORDA BECIKAPUR GELAR PELATIHAN STANDAR MINIMUM SKILL LEADERSHIP DI FAVEHOTEL KARAWANG

noreply@blogger.com (Soma Darmawinata) — Sun, 12 Oct 2025 14:26:00 +0000

FSB NIKEUBA PK ISS - KORDA BECIKAPUR Gelar Pelatihan “Standar Minimum Skill Leadership” di Favehotel Karawang. Minggu, 12/10/25.

Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan dan Solidaritas Anggota

Karawang — Dalam upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan dan meningkatkan kualitas kader organisasi, Federasi Serikat Buruh NIKEUBA (FSB NIKEUBA) menggelar pelatihan bertema “Standar Minimum Skill Leadership” yang berlangsung di Favehotel Karawang.

Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus dan anggota serikat pekerja dari berbagai wilayah, serta diisi dengan beragam materi inspiratif yang relevan dengan tantangan dunia kerja masa kini.

Acara dimulai dengan doa bersama, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KSBSI yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan solidaritas di antara peserta.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Irwan Ranto Bakkara, Sekretaris Jenderal DPP FSB NIKEUBA, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan di tubuh organisasi. “Kader serikat harus memiliki kemampuan memimpin, berkomunikasi, dan berpikir strategis agar dapat memperjuangkan hak-hak pekerja dengan efektif dan bermartabat,” ujarnya.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Usman, Sekretaris PK FSB NIKEUBA ISS, yang menyampaikan keberhasilan organisasi dalam memperbaharui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan akan segera di sosialisasikan kepada seluruh anggota. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi sektor outsourcing, khususnya bagi perusahaan penyedia jasa seperti ISS Indonesia, serta pentingnya kesiapan serikat dalam menghadapi dinamika industri tersebut.

Sementara itu, Jeri Pragogo, Ketua Korda Becikapur, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan tamu undangan. Ia menegaskan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kemampuan anggota serikat di wilayah Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Purwakarta.

Fadjar Magda: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah

Memasuki sesi inti, Fadjar Magda tampil sebagai narasumber utama dengan semangat dan materi yang inspiratif.

Dalam paparannya, Fadjar mengangkat pesan penting “Jas Merah – Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”, mengingatkan peserta untuk selalu menghargai perjuangan pendiri dan pengurus terdahulu.

Ia menjelaskan perjalanan panjang FSB NIKEUBA yang berdiri pada 23 Mei 2017 dengan jumlah anggota awal sebanyak 200 orang, berkembang menjadi 2.070 anggota pada 2019, 4.532 anggota pada 2024, hingga mencapai 6.993 anggota pada 2025.

“Pertumbuhan ini adalah bukti nyata bahwa kekompakan dan kepercayaan anggota terus tumbuh. Kita besar karena persatuan,” ungkap Fadjar di hadapan peserta.

Kemudian Fadjar memutarkan sebuah video dokumenter perjuangan pengurus FSB NIKEUBA di PT ISS Indonesia. Video tersebut menampilkan perjalanan panjang, tantangan, dan semangat pantang menyerah para pengurus dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Suasana pelatihan pun terasa haru dan penuh kebanggaan saat video tersebut diputar.

Penguatan Skill dan Wawasan Ketenagakerjaan

Selain sejarah dan motivasi organisasi, Fadjar juga membawakan materi pelatihan Standar Minimum Skill Leadership yang berfokus pada kemampuan dasar kepemimpinan seperti komunikasi efektif, pengambilan keputusan, dan manajemen tim.

Peserta kemudian diberikan soal ujian singkat untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari.

Tak hanya itu, Fadjar turut menyampaikan materi tentang Hak-hak Pekerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Basic Communication Skill yang sangat penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat dan produktif.

Penyerahan Sertifikat dan Foto Bersama

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat belajar para peserta, kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat pelatihan kepada seluruh anggota yang hadir.

Acara ditutup dengan foto bersama, yang menjadi simbol kebersamaan, semangat baru, dan komitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja di bawah panji FSB NIKEUBA.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga momentum mempererat tali persaudaraan antar anggota serikat. Dengan semangat solidaritas dan profesionalisme, FSB NIKEUBA berkomitmen untuk terus melahirkan kader-kader pemimpin yang tangguh, cerdas, dan berintegritas dalam memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia.

Penulis : Soma Darmawinata

Sumber : FSB NIKEUBA PK ISS

FSB NIKEUBA PK ISS AKAN LAKUKAN KONSOLIDASI DI BERBAGAI WILAYAH UNTUK PERSIAPAN AKSI DAMAI JILID 3

noreply@blogger.com (Soma Darmawinata) — Sun, 08 Jun 2025 15:23:00 +0000

INFORMASI AWAL KONSOLIDASI AKSI DEMONSTRASI FSB NIKEUBA ISS

PERNYATAAN SIKAP PK FSB NIKEUBA ISS

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran hak normatif pekerja oleh PT. ISS Indonesia, serta ketidakpatuhan terhadap anjuran dari instansi ketenagakerjaan, kami PK ISS menyampaikan pernyataan sikap ini sekaligus sebagai informasi awal untuk konsolidasi aksi massa dan perjuangan bersama seluruh anggota dan simpatisan FSB NIKEUBA ISS.

LATAR BELAKANG PERJUANGAN:

1. Pada 16 Mei 2025, DPP FSB NIKEUBA mengirimkan Surat Somasi Pertama kepada PT. ISS Indonesia, yang menuntut agar perusahaan menjalankan anjuran resmi dari Dinas Tenaga Kerja terkait pembayaran pesangon terhadap pekerja yang di-PHK, antara lain Rozali dan kawan-kawan.

2. PT. ISS Indonesia tidak menunjukkan iktikad baik, bahkan membalas dengan menyarankan agar serikat buruh menempuh jalur hukum.

3. Surat Somasi Kedua yang dikirim kemudian tidak ditanggapi sama sekali, menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban hukum dan proses hubungan industrial yang semestinya dijalankan secara musyawarah dan mufakat.

4. PT. ISS Indonesia malah memberikan informasi bahwa mereka akan melakukan gugatan terhadap pekerja Sutrisno Hadi ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tanpa menyelesaikan anjuran terhadap pekerja lainnya yang senasib.

5. Hingga saat ini, tidak satu pun dari pekerja yang di-PHK menerima hak pesangon sebagaimana diatur oleh undang-undang.

DAFTAR PEKERJA TER-PHK YANG BELUM MENDAPATKAN HAK :

1. Rozali

2. M Yusup

3. Ari Suhendra

4. Ujang Junaedi

5. Enggi

6. Sutrisno Hadi

7. Sri Dewi Tumangger

TUNTUTAN DPP FSB NIKEUBA & PK ISS:

1. Jalankan anjuran Dinas Tenaga Kerja! Segera bayarkan hak Pesangon, UPMK & UPK pekerja yang di-PHK.

3. Hentikan pengabaian terhadap hak pekerja yang Ter-PHK!

4. Kami mendesak ISS Global dan Uni Global Union untuk segera turun tangan dan menindak oknum perusahaan yang merugikan perusahaan dan melanggar UU.

DASAR HUKUM TUNTUTAN KAMI:

1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, Pasal 157A .

2. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

3. UUD 1945 Pasal 28D ayat (2);

4. Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama

5. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kami akan terus menggalang kekuatan buruh melalui konsolidasi, aksi damai, dan upaya-upaya yang kami dianggap perlu apabila PT. ISS Indonesia tidak segera memenuhi kewajibannya. Kami mengajak seluruh buruh, elemen buruh KSBSI dan simpatisan serikat untuk bersatu dalam perjuangan ini.

Kami tidak akan diam ketika hak kami diinjak!

Kami tidak akan mundur sebelum keadilan ditegakkan!

Hidup Buruh! Tolak PHK Sepihak! Jalankan Anjuran Disnaker!

Bintaro, 9 Juni 2025

Hormat kami,

PK FSB NIKEUBA ISS

Sumber : FSB NIKEUBA PK ISS

Penulis : Soma Darmawinata

Fsb Nikeuba PK ISS Korda Becikapur menggelar acara Konsolidasi dengan anggota di Wilayah Kawasan Industri MM2100 Cikarang

noreply@blogger.com (Soma Darmawinata) — Sat, 17 May 2025 15:26:00 +0000

Pengurus Korda Becikapur adakan kegiatan Konsolidasi & Sosialisasi dengan kawan-kawan anggota Fsb Nikeuba ISS Sukanda Djaya, Diamond, dan Nutrifood di kawasan MM2100 Cikarang. Sabtu, (17/05/2025)

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Imron Rosadi selaku Bid Advokasi, Gito Rollies Selaku Sekretaris, Badru Salam selaku Bid Konsolidasi Korda Becikapur dan Soma Darmawinata dari bid kepemudaan Pengurus Komisariat Fsb Nikeuba ISS.

Dalam pembukaan Imron Rosadi memaparkan informasi terkait perihal isu ketenagakerjaan yang terjadi di ISS terutama terkait mengenai hak-hak karyawan terutama mengenai laporan Hak Cuti yang dipersulit oleh atasan serta memberikan solusi agar Hak cuti dapat terselesaikan di area kerja. Selain itu ia juga menginformasikan terkait akan adanya penyesuaian iuran yang nantinya akan di sampaikan oleh tim Pengurus PK.

Soma Darmawinata selaku Bid Kepemudaan PK ISS mendorong seluruh anggota untuk aktif merekrut anggota baru, bahkan mengusulkan metode satu anggota merekrut satu calon anggota. Langkah ini diyakininya dapat memperluas basis kekuatan serikat di ISS, terutama di Korda Becikapur yang masih banyak pekerjanya belum tergabung dalam serikat buruh. Selain itu Ia juga mendorong agar kepengurusan Kord Area ikut terlibat dalam mengembangkan Media. Media FSB NIKEUBA bukan sekadar media informasi, tetapi bagian dari strategi perjuangan buruh. “Di era digital ini, media adalah senjata. Dengan kecerdasan, kekuatan, dan kreativitas, kita harus terus memperkuat Fsb Nikeuba dan membela hak-hak buruh,” ujarnya.

Gito Rollies selaku Sekretaris Korda Becikapur mengingatkan kepada seluruh anggota agar tidak melakukan pelanggaran COC karena isu yang terjadi saat ini cukup banyak sekali di antaranya kasus Manipulasi Absensi (Absen dirumah), menggunakan obat-obatan terlarang, Mangkir (Tidak masuk kerja tanpa keterangan), Merokok di jam kerja dan bukan pada tempatnya, meminum minuman keras ditempat kerja, pencurian, pungutan liar, tidur saat bertugas, dan pelecehan seksual dan masih banyak kasus yang mengakibatkan PHK Mendesak ujarnya.

Badru Salam juga mengimbau kepada anggota yang sudah terbentuk Kord Area agar bisa mengkomunikasikan setiap persoalan kepada pengurus di area agar satu pintu, sehingga laporannya tidak kesana kesini dan melebar kemana-mana, harapannya agar di selesaikan secara internal dengan menjalin ko yang baik dengan pengawas di area, namun jika sudah dead lock baru eskalasi ke kepengurusan Korda Becikapur.

Konsolidasi ini juga menjadi ruang diskusi terbuka tentang harapan dan impian besar FSB NIKEUBA di PT ISS Indonesia di yaitu terciptanya kekuatan besar melalui serikat buruh. Dengan semakin banyaknya pekerja yang berserikat, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi perusahaan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap buruh.

“Dengan anggota yang banyak, kemenangan akan lebih mudah dicapai. Kita akan punya daya tawar, dan suara kita tidak bisa diabaikan,"

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi tanya jawab dan antara pengurus dan anggota. Acara ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi yang terus berlanjut, memperkuat posisi Fsb Nikeuba PK ISS sebagai representasi perjuangan buruh, khususnya di wilayah Korda Becikapur.

Salam

Muda Berani Profesional

Penulis : Soma Darmawinata

Foto : Soma Darmawinata

Sumber : Fsb Nikeuba PK ISS Korda Becikapur

Fsb Nikeuba ISS Kordinator Daerah Jakarta Raya Menggelar Acara Konsolidasi Bersama Anggota di wilayah Jakarta Barat

noreply@blogger.com (Soma Darmawinata) — Sat, 17 May 2025 14:17:00 +0000

Fsb Nikeuba PK ISS - Korda Jakarta Raya adakan Kegiatan Konsolidasi dengan anggota yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 17 Mei 2025 bertempat di Taman Cattleya Jakarta Barat.

Deni Caknan selaku Bid Konsolidasi Korda Jakarta didampingi oleh beberapa pengurus FSB NIKEUBA PK ISS Korda Jakarta menyampaikan beberapa point penting terkait strategi perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, dengan melakukan penguatan solidaritas antar anggota serikat buruh Fsb Nikeuba di PT ISS Indonesia.

kemudian ia juga menyampaikan terkait informasi perselisihan ketenagakerjaan saat ini yang terjadi di PT. ISS Indonesia.

Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah dan dialog interaktif antara pengurus dan anggota. Acara ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi yang terus berlanjut, memperkuat posisi Fsb Nikeuba sebagai representasi perjuangan buruh di ISS Indonesia khususnya di wilayah Jakarta Sekitarnya.

Salam

Muda Berani Profesional

Penulis : Soma Darmawinata

Foto : Toridin

Sumber : FSB NIKEUBA PK ISS KORDA JAKARTA

Perundingan Bipartit Korda Jawa Timur

noreply@blogger.com (PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA) — Sun, 27 Oct 2024 13:44:00 +0000

Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (PK FSB NIKEUBA) PT. ISS Indonesia. Kordinator Jawa Timur (Korda Jatim) saat ini sedang melakukan Perundingan Bipartit dengan pihak Manajemen PT. ISS Indonesia dikantor Cabang Surabaya Jawa Timur. Jumat, (26/10/24,)

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pekerja didampingi oleh Pengurus Koordinator Daerah (Korda) Jawa Timur, Akram selaku ketua Korda Jatim dan kawan-kawan, yang bertindak sebagai kuasa hukum dalam negosiasi ini.

Korda Jawa Timur menekankan bahwa permintaan pelatihan offline ini tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja yang mengatur posisi dan tanggung jawab pekerja, di mana pelatihan ini dianggap tidak relevan dengan pekerjaan harian mereka.

Para kuasa hukum pekerja menyampaikan bahwa perubahan syarat dan ketentuan kerja, termasuk pelaksanaan pelatihan di luar deskripsi pekerjaan yang tertera dalam perjanjian kerja, seharusnya melalui kesepakatan bersama.

Mereka menekankan pentingnya menghormati hak pekerja dan ketentuan yang telah tertulis dalam perjanjian kerja untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis.

Melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pembahasan ini mencerminkan komitmen perusahaan dan pekerja untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dengan tetap menjunjung tinggi hak dan kepentingan kedua pihak. Pertemuan bipartit ini merupakan langkah awal menuju penyelesaian yang adil dan saling menghormati dalam hubungan kerja di perusahaan.

Pendampingan Anggota Korda Becikapur

noreply@blogger.com (PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA) — Sun, 27 Oct 2024 13:41:00 +0000

Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (PK FSB NIKEUBA) PT. ISS Indonesia, melakukan pendampingan terhadap anggotanya yang bekerja di wilayah Kabupaten bekasi, yang saat ini telah mendapat pemanggilan oleh pihak perusahaan karena suatu pelanggaran, yang menurut perusahaan bersifat mendesak dan berujung Pemutusan Hubungan Kerja. Bintaro - Kamis, (24/10/24)

Dalam pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selanjutnya, pasal 151 ayat (2) menjelaskan bahwa jika pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindarkan, wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

PERJUANGAN SERIKAT BURUH MELAWAN PHK

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 25 Oct 2024 09:47:00 +0000

FSB NIKEUBA PK ISS, Telah terjadi perselisihan antara perusahaan dan pekerja yang diwakili oleh serikat FSB NIKEUBA ISS, perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pekerja dengan alasan mangkir kerja, yang dianggap sebagai pelanggaran Pasal 9 dari Perjanjian Kerja (PK).

Dalam pandangan perusahaan, tindakan ini dianggap sebagai pengunduran diri secara tidak langsung oleh para pekerja. Namun, Serikat FSB NIKEUBA ISS tidak sependapat dengan alasan yang diberikan oleh pihak perusahan PT. ISS Indonesia.

Pada tanggal 26 Juli 2024, telah dilakukan klarifikasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, yang di hadiri dari pengurus FSB NIKEUBA PK ISS yaitu Usman selaku Sekretaris Pengurus Komisariat, dan dua pengurus dari Pengurus Korda Tangerang yaitu Ofik Adibrata dan Deni Anshori, dan dari pihak perusahaan tidak hadir dalam Klasifikasi tersebut.

Setelah melakukan advokasi secara intensif terhadap anggotanya, Serikat FSB NIKEUBA ISS membawa kasus ini kembali ke mediasi yang ke 2 kalinya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang yang di hadiri oleh perwakilan dari Serikat Pekerja dan Manajemen perusahaan pada tanggal 07 Agustus 2024.

Melalui proses mediasi tersebut, yang pada saat itu advokasi diwakili oleh Usman selaku Sekretaris Pengurus Komisariat FSB NIKEUBA di PT. ISS Indonesia, dan di lead oleh Irwan Ranto Bakkara S.H, M.H, selaku Sekretaris Jenderal DPP FSB NIKEUBA berhasil membuktikan bahwa PHK tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun dalam peraturan perundang-undangan tenaga kerja yang berlaku.

*Foto Mediasi ke 2 tgl 07 Agustus 2024*

Hasil dari mediasi ini adalah keberhasilan anggota Nikeuba mendapatkan hak-haknya kembali sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKB dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perusahaan akhirnya sepakat untuk memberikan kompensasi dan penyelesaian yang adil bagi pekerja yang terkena dampak PHK tersebut lalu menyepakati Perjanjian Bersama (PB) bersama dengan pekerja.

Keberhasilan ini menandakan kemenangan bagi Serikat Nikeuba dalam memperjuangkan hak-hak pekerjanya dan sebagai contoh penting bahwa advokasi yang kuat dan terorganisir dapat membawa hasil yang positif dalam penyelesaian perselisihan industrial.

Kemudian pada hari Jumat 25 Oktober, pihak pekerja telah mendapat pemanggilan dari pihak perusahaan terkait penandatanganan Perjanjian Bersama (PB), dalam pemanggilan tersebut dari Pengurus Serikat Pekerja, Siman Priyanto selaku Bid Advokasi FSB NIKEUBA ISS Korda Jakarta hadir mendampingi anggota tersebut untuk perwakilan dari pihak Manajemen PT ISS Indonesia, yang dilakukan di kantor Head Office ISS indonesia.

Foto by : FSB NIKEUBA PK ISS

Sumber : FSB NIKEUBA PK ISS

Penulis : Soma Darmawinata

Ceremonial penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama PT. ISS Indonesia

noreply@blogger.com (PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA) — Thu, 24 Oct 2024 01:01:00 +0000

FSB NIKEUBA ISS INDONESIA - Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan berbagai pihak dan salah satunya adalah pekerja/ karyawannya, yang selanjutnya berfungsi untuk memberikan jaminan dan mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, guna mewujudkan lingkungan kerja yang dinamis dan harmonis di dalam perusahaannya.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pun merupakan pedoman kerja sama antara pekerja dan perusahaan yang mana kelak PKB akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam kerja.

Upaya untuk membuat PKB ini tak lepas dari perjuangan panjang pengurus PK FSB NIKEUBA ISS, yang berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Dengan diberlakukannya PKB ini, tentunya semua pihak berharap agar perusahaan bisa semakin baik dan maju, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja juga kenyamanan pekerja dalam bekerja di perusahaan.

Tak hanya itu, mereka juga berharap semoga dengan hadirnya PKB, bisa menjadi role model dalam hubungan Industrial yang baik, ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja bagi pengusaha dan pekerjanya.

Sehubungan habis masa berlakunya PKB terdahulu, Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika keuangan dan perbankan (PK FSB NIKEUBA) PT. ISS Indonesia pun lakukan pembaharuan PKB dimana, hasilnya pun diteruskan kepada pihak manajemen PT. ISS Indonesia.

Alhasil, setelah kedua belah pihak setuju atas PKB yang baru. Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika keuangan dan perbankan (PK FSB NIKEUBA) PT. ISS Indonesia yang dipimpin oleh Amran Sadat Panggabean bersama Manajemen PT. ISS Indonesia mengadakan Seremonial penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2023-2025. Untuk "Menjalin Hubungan Industrial Yang Harmonis" di Kantor Head Office ISS, Bintaro, Tangerang Selatan. Rabu, (23/10/24).

Elly Rosita Silaban sebagai Presiden KSBSI dengan di dampingi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (DPP FSB NIKEUBA) Carlos Rajagukguk dan Sekretaris Umum DPP FSB NIKEUBA (Irwan Ranto Bakkara) terlihat hadir dalam kegiatan tersebut.

Sedangkan, dari pihak perusahaan itu sendiri di hadiri Muhammad Sofyan selaku Presiden Direktur PT. ISS Indonesia beserta jajaran manajemennya.

Disamping itu, Dra. Indah Anggoro Putri. M. Bus. Yang merupakan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tampak hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebuah perjanjian yang diakui tentu tidak lepas dari sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hal ini merupakan sebuah dasar hukum yang diberikan oleh Pemerintah untuk memberikan jaminan hukum yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Foto by : Robbi Zaelani

Penulis : Soma Darmawinata

Konsolidasi Buruh Menuju Pekerja yang Cerdas di Tengah Persaingan Bisnis Industri Jasa yang Kian Marak

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 12 Oct 2024 16:06:00 +0000

Penguatan Konsolidasi Organisasi Serikat Pekerja FSB NIKEUBA PK ISS Korda Becikapur digelar pada hari Sabtu (12/10/2024) berlokasi di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, dihadiri oleh seluruh ratusan anggota Becikapur dan Pengurus DPC FSB NIKEUBA Karawang, Pengurus Komisariat, Pengurus Korda Jakarta dan Pengurus Korda Becikapur.

Konsolidasi Buruh Menuju Pekerja yang Cerdas di Tengah Persaingan Bisnis Industri Jasa yang Kian Marak.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, industri jasa semakin mendominasi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Persaingan yang ketat menuntut pekerja untuk tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dan berpikir kritis. Oleh karena itu, konsolidasi buruh menjadi penting sebagai langkah strategis untuk menciptakan pekerja yang cerdas dan kompetitif di tengah perubahan industri yang cepat.

Pentingnya Konsolidasi Buruh
Konsolidasi buruh merujuk pada penggabungan kekuatan dan sumber daya dari berbagai serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks industri jasa, konsolidasi buruh memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

1. Peningkatan Kesejahteraan: Dengan bersatu, buruh dapat bernegosiasi lebih baik dengan pengusaha terkait upah, tunjangan, dan kondisi kerja yang lebih baik.

2. Pendidikan dan Pelatihan: Konsolidasi memungkinkan pengorganisasian program pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan buruh, menjadikan mereka lebih siap menghadapi tuntutan industri.

3. Perlindungan Hukum: Buruh yang terorganisir memiliki akses lebih baik terhadap dukungan hukum dan perlindungan dari praktik ketenagakerjaan yang tidak adil.

Tantangan dalam Konsolidasi
Meskipun konsolidasi buruh memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi:

1. Fragmentasi Serikat: Banyaknya serikat pekerja yang terpisah dapat mengurangi kekuatan tawar buruh. Upaya untuk menyatukan serikat menjadi tantangan tersendiri.

2. Perubahan Teknologi yang Cepat: Perkembangan teknologi yang pesat memerlukan respons cepat dari buruh untuk beradaptasi. Serikat pekerja perlu mengikuti perkembangan ini dan memastikan anggotanya siap menghadapi tantangan.

3. Stigma Negatif terhadap Serikat Pekerja: Di beberapa tempat, serikat pekerja masih dianggap sebagai penghalang bagi perkembangan industri. Edukasi kepada masyarakat dan pengusaha tentang peran positif serikat pekerja sangat penting.

Kesimpulan
Konsolidasi buruh menuju pekerja yang cerdas di tengah persaingan bisnis industri jasa yang kian marak adalah suatu keharusan. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat posisi mereka dalam negosiasi, buruh dapat lebih siap menghadapi tantangan industri. Serikat pekerja memiliki peran strategis dalam proses ini, dan keberhasilan konsolidasi buruh akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan pekerja serta produktivitas industri secara keseluruhan. Ke depannya, kerja sama yang solid antara buruh, serikat pekerja, dan pengusaha akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih kompetitif.

#KSBSI
#FSB_NIKEUBA
#FSB_NIKEUBA_PK_ISS
#KordaBecikapur
#MudaBeraniProfesional

FSB NIKEUBA PT ISS INDONESIA MENGIKUTI SEMINAR PELATIHAN PARALEGAL

noreply@blogger.com (PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA) — Sat, 28 Sep 2024 22:47:00 +0000

DPP FSB NIKEUBA mengadakan pendidikan dan pelatihan Paralegal yang dihadiri oleh PK Nikeuba PT. ISS Indonesia dan SPP PT. Trans Jakarta.

Agenda tersebut dalam rangka membangun kapasitas pengurus serikat buruh dalam memberikan pendampingan dan advokasi hukum terhadap anggotanya, sehingga harapanya anggota dan pengurus serikat dapat menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.

Acara tersebut dibuka oleh Sekertaris Jendral FSB Nikeuba, Irwan Ranto Bakkara. Dalam sambutan pembukaan Irwan menegaskan bahwa pelatihan ini sebagai bentuk tanggung jawab organisasi untuk memberikan pembekalan dasar kepada pengurus.

" Pengurus harus mampu melindungi hak hak anggota dan mampu mewujudkan kesejahteraan anggota sehingga apa yg menjadi tujuan Serikat Buruh tercapai sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku" tegas Irwan.

Selain itu agenda pendidikan dan latihan ini, diisi oleh narasumber mantan Hakim Ad Hoc yang sekaligus menjabat sebagai Dewan Majelis Penasehat Organisasi MPO KSBSI yakni Sahala Aritonang S.H. dan membawakan materi tentang bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Pengurus itu harus rendah hati, santun, namun berisi. Dan menjadi negosiator yang handal" jelas Sahala.

Tak lupa juga Ketua Konsolidasi FSB Nikeuba, Bambang SY menegaskan seorang pengurus harus mampu mendengar apa yg menjadi keluhan anggota sehingga dapat menyimpulkan kronologinya.

Serta mampu menjadi penyampai yg jelas dan tepat. Hal tersebut dipaparkan pada saat penyampaian materi 4 kategori perselisihan yg sering terjadi.

Acara ini berlangsung dengan khidmat karena diakhir acara dibuatkan kerja kelompok dengan contoh kasus perselisihan dan mencari solusi berdasarkan regulasi undang undang yang berlaku.

Sebagai penutup semua peserta diberikan sertifikasi yang menegaskan bahwa pengurus telah resmi mendapatkan pendidikan latihan paralegal.

Konsolidasi Akbar Korda Jakarta

noreply@blogger.com (PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA) — Mon, 23 Sep 2024 01:25:00 +0000

PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA - KORDA JAKARTA bersama dengan DPP FSB NIKEUBA melakukan konsolidasi yang dilaksanakan di Kantor KSBSI Cipinang hari sabtu, 21 September 2024. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Management PT. ISS Indonesia diwakili oleh Bapak Stevie selaku Dept. People and Culture Management PT. ISS Indonesia.

Pembahasan berkaitan dengan pengetahuan dasar mengenai Undang Undang Ketenagakerjaan menjadi pokok utama dalam Konsolidasi kali ini. Disampaikan bahwa Hak Buruh yang berkaitan dengan hak normatif dipaparkan secara jelas oleh Ketua PK Nikeuba PT. ISS Indonesia Bapak Amran Sahat diawal acara pembukaan konsolidasi.

Sambutan oleh Ketua Umum FSB Nikeuba Bapak Carlos membahas mengenai banyak hal utamanya persaingan bisnis di dunia jasa. Beliau menekankan ditengah maraknya pelaku bisnis yang masih nakal ( tidak mengikuti aturan Pemerintah ), meminta agar seluruh anggota Nikeuba bisa menjadi duta Nikeuba dengan bekerja dan berkontribusi dengan baik disetiap area yang sudah menjadi tanggung jawab. DPP FSB Nikeuba akan terus mendorong kepada Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaku Bisnis sehingga persaingan bisa terjadi secara sehat.

Hal ini disambut baik oleh Bapak Stevie selaku perwakilan Management PT. ISS Indonesia. Beliau sampaikan ucapan terimakasih kepada DPP FSB Nikeuba, khususnya kepada PK Nikeuba atas acara Konsolidasi ini. Harapan dari Management anggota Nikeuba dapat mendistribusi kualitas pekerja yang cerdas dan menjadi benteng bisnis Perusahaan sesuai dengan semboyan Nikeuba yang Muda, Berani, dan Profesional dimanapun ditempatkan di area yang sudah menjadi tanggung jawab. Bapak Stevie menyampaikan juga terkait dengan hak hak karyawan yang sudah menjadi aturan regulasi dari Pemerintah. Ditekankan juga kepada seluruh karyawan ISS khususnya ke anggota Nikeuba untuk tidak melanggar aturan COC ( code of conduct ) yang sudah disepakati bersama.

Sekertaris PK Nikeuba, Bapak Usman memberikan pemaparan berkaitan dengan perselisihan yang saat ini terjadi dan dalam proses mediasi. Beliau menegaskan terkait Visi Pengurus PK Nikeuba, agar setiap anggota Nikeuba tetap mendapatkan area. Hal ini sejalan dengan Visi Serikat yaitu keberlangsungan bekerja.

Acara kali ini disambut positif oleh anggota yang hadir, sebab hubungan harmonis harus terjalin untuk mewujudkan kesejahteraan buruh khususnya anggota yang tergabung dalam serikat buruh Nikeuba.

Konsolidasi Korda Jakarta

PK FSB NIKEUBA ISS BERSAMA DPP FSB NIKEUBA MELAKUKAN AUDIENSI DENGAN MANAJEMEN PT ISS INDONESIA DAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 08 Aug 2024 14:40:00 +0000

PK FSB NIKEUBA ISS bersama DPP FSB NIKEUBA dan Manajemen PT ISS Indonesia melakukan Audiensi dengan Direktur Pembinaan dan Pencegahan Hubungan Industrial. (Rabu, 07/08/2024)

Pembahasan banyak nya Perusahaan Milik Asing (PMA) yang tidak menjalankan Regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) yang ada di Indonesia, dari Serikat Pekerja/Buruh FSB Nikeuba meminta kepada kementerian agar tegas dan memberi sanksi terhadap Perusahaan Milik Asing (PMA) yang tidak menjalankan aturan, sehingga persaingan di dunia Usaha bisa secara sehat.

Dampak dari kurang tegasnya pemerintah terutama Kementerian Ketenagakerjaan banyaknya PHK terhadap anggota Serikat Pekerja/Buruh FSB Nikeuba.

Perihal klausul yang ada di perjanjian kerja waktu tidak tertentu ( PKWTT ). DPP FSB Nikeuba khususnya akan meminta pendapat secara tertulis kepada kementerian agar bisa menjadi Refrensi/acuan perusahaan tidak melakukan hal tersebut kembali.

Sumber : PK FSB NIKEUBA ISS

Penulis : Soma Darmawinata

MEROKOK DAN TIDUR DI WAKTU KERJA DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PHK

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 03 Jul 2024 10:43:00 +0000

Alasan PHK Mendesak Dalam lingkungan kerja yang profesional dan produktif, setiap karyawan diharapkan mematuhi aturan perusahaan dan menjaga standar kerja yang tinggi.

Sayangnya, beberapa tindakan seperti merokok di tempat kerja dan tidur selama jam kerja dapat merusak produktivitas, keselamatan, dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan ini dapat dijadikan alasan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara mendesak.

Berikut penjelasan mengapa tindakan ini sangat serius:

1. Mengurangi Produktivitas: Tidur di tempat kerja secara langsung mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ini tidak hanya mempengaruhi output individual tetapi juga bisa mengganggu alur kerja tim dan pencapaian target perusahaan.

2. Ancaman Terhadap Keselamatan: Merokok di area yang tidak diperbolehkan, terutama di dalam ruangan, dapat menimbulkan risiko kebakaran yang serius. Selain itu, tidur di tempat kerja dapat menyebabkan kelalaian dalam pengawasan mesin atau proses yang berbahaya, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja.

3. Pelanggaran Aturan Perusahaan: Sebagian besar perusahaan memiliki kebijakan yang jelas tentang larangan merokok di dalam area kerja dan kewajiban untuk tetap terjaga selama jam kerja. Pelanggaran terhadap kebijakan ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perusahaan, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran berat.

4. Dampak Negatif pada Moral Karyawan: Tindakan merokok dan tidur di tempat kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak adil dan menurunkan semangat kerja karyawan lainnya yang bekerja keras dan mematuhi aturan. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan moral tim.

5. Reputasi Perusahaan: Perusahaan yang gagal menegakkan disiplin di tempat kerja berisiko merusak reputasi mereka di mata klien, mitra bisnis, dan calon karyawan. Reputasi buruk dapat berdampak jangka panjang pada kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan mempertahankan bisnis.

Kesimpulan :

Menghadapi tindakan merokok dan tidur di tempat kerja dengan tindakan tegas seperti PHK mendesak bukan hanya untuk menegakkan aturan tetapi juga untuk melindungi keselamatan, produktivitas, dan reputasi perusahaan. Keputusan ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua karyawan mematuhi standar profesional yang diperlukan untuk kesuksesan bersama.

Sumber : PKB PT ISS INDONESIA, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

#Penulis : Doddy Sutama

RAKERNAS PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA 2024

noreply@blogger.com (PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA) — Mon, 20 May 2024 12:52:00 +0000

RAKERNAS PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA ialah acara yang digelar 2 tahun sekali, yang mana seperti sistem pemerintahan Negara di Indonesia untuk menentukan serta memilih pemimpin berdasarkan Demokrasi.

Sebagaimana amanat organisasi, agenda Rapat Kerja Nasional Tingkat Perusahaan (KOMISARIAT) yang diadakan 2 tahun sekali maka pada tahun ini FSB Nikeuba PT. ISS INDONESIA merencanakan Rapat Kerja Nasional PK ISS INDONESIA untuk mengevaluasi dan merencanakan program kerja yang telah dilakukan maupun kedepannya.

Hal tersebut menjadi hal yang mendasar dan penting yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional FSB Nikeuba PT. ISS INDONESIA tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 di Hotel Narita Tangerang Cipondoh.

Adapun tamu VVIP sebagai berikut :

PT ISS INDONESIA
Presiden & Sekjen KSBSI
Ketua Umum & Jajaran DPP FSB NIKEUBA
Kadis & Jajaran Tenaga Kerja Tangerang Selatan
Dewas Unsur Pekerja/Buruh BPJS Ketenagakerjaan
Praktis Jaminan Sosial Pekerja/Buruh
Team LKS Tangerang Selatan
Forum Serikat Pekerja/Buruh Se-Tangerang Selatan

Tidak hanya itu, Mengingat masih banyak yang belum memahami mengenai kewajiban dan fungsi BPJS Jaminan Kehilangan Pekerja, Atas dasar itulah kami mewakili anggota kami menginisiasi diadakannya sosialisasi BPJS untuk Anggota kami memberikan tambahan penjelasan atas hak dan kewajiban peserta.

Sesuai UU setiap peserta BPJS berhak mendapatkan berbagai informasi terkait hak dan kewajibannya, serta menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis. Atas dasar inilah panitia mengundang pembicara dari kantor BPJS dan praktisi jaminan sosial nasional.

Untuk acara kegiatan Rakernas PK FSB Nikeuba ISS INDONESIA 2024 akan dilaksanakan juga Live Streaming di channel Youtube FSB Nikeuba PK ISS INDONESIA.

Salam,

PK FSB Nikeuba ISS INDONESIA

Kegiatan Buka Puasa Bersama 2024

noreply@blogger.com (PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA) — Wed, 27 Mar 2024 17:21:00 +0000

Rabu, 27 Maret 2024 - Serikat Pekerja / Serikat Buruh PT ISS INDONESIA dengan CEO & Direktur PT ISS INDONESIA beserta jajarannya melakukan Buka Puasa Bersama.

Dalam hal ini CEO & Direktur PT ISS INDONESIA berterima kasih kepada Ketua PK FSB Nikeuba ISS INDONESIA yang telah mempelopori acara tersebut.

Acara buka puasa bersama ini diselenggarakan di Bening Resto & Chill yang beralamat di JL. AMD No. 24A, Pondok Kacang Barat, Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten 15229.

Acara di mulai pukul 17.00 WIB dan dibuka oleh salah satu perwakilan dari management yang berharap dengan acara ini semoga dapat lebih menjaga dan menjalin silaturahim antara Serikat Pekerja/Buruh dan Management. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari CEO & Dirketur PT ISS INDONESIA .

Setelah itu, dilanjutkan dengan sambutan masing-masing Ketua/Wakil dari serikat pekerja/buruh dan yang terakhir Sambutan dari Management PT ISS INDONESIA. Selanjutnya sambil menunggu waktu berbuka puasa, serikat pekerja/buruh dan management serta CEO & Direktur PT ISS INDONESIA berdiskusi.

Setelah berbuka puasa bersama dan makan bersama, dilanjutkannya diskusi-diskusi antara serikat pekerja/buruh, management dan CEO & Direktur PT ISS INDONESIA.

Akhir dari acara Buka Puasa Bersama, ditutup dengan berfhoto bersama.

Salam,

PK FSB Nikeuba ISS INDONESIA

Muda, Berani dan Profesional.

AKSI DAMAI PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 31 Aug 2023 04:46:00 +0000

Tangerang Selatan, – PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA bersama ratusan buruh gelar demo didepan kantor PT ISS Indonesia yang berlokasi di Bintaro Jaya, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam wadah Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (PK FSB NIKEUBA) ISS Indonesia itu menyuarakan tuntutannya.

PK FSB NIKEUBA ISS menyampaikan pendapatnya di muka umum bahwa ada beberapa tuntutan demo yang disampikan yaitu ada 6 poin yang kami minta agar tuntutan itu dapat direalisasikan oleh perusahaan PT ISS INDONESIA yaitu PHK Sepihak, Upah Lembur, Pungli, PHK 5 pengurus dan transparansi upah produktivitas.

Aksi tetap dilanjutkan sampai dengan 3 hari kedepan, sampai dengan tuntutan mendapatkan kesepakatan.

10 Kiteria, Pengusaha Tidak Boleh PHK Pekerja/Buruh

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 14 Aug 2023 16:25:00 +0000

Pada kesempatan kali ini PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA berbagi informasi perihal dengan maraknya PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekrja/buruh.

Untuk itu, mari kita sama - sama belajar dengan merajuk pada undang-undang yang berlaku.

Ada 10 Kiteria Pengusaha Dilarang PHK pekerja/buruh :

a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

d. menikah;

e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

f. mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan;

g. mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

h. mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan

j. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pada penjelasan diatas, kita semua bisa belajar dan tahu bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) Batal demi Hukum apabila ada salah satu kiteria yang dimaksud dalam uraian diatas.

Semoga bisa bermanfaat.

Sumber : UU 13 2003 pasal 153 / UU CIPTAKERJA Pasal 153

Peran dan Tantangan Buruh di Era Modern: Mencari Keseimbangan dalam Dunia Kerja

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 18 Jul 2023 01:58:00 +0000

Pengertian Buruh:

Buruh adalah kelompok pekerja yang berperan dalam proses produksi barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi. Mereka berkontribusi dengan tenaga kerja fisik dan keterampilan khusus untuk menghasilkan output yang berguna bagi masyarakat. Sebagai bagian dari tenaga kerja, buruh memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Sejarah Perjuangan Buruh:

Peran buruh dalam sejarah tak terpisahkan dari perjuangan mereka untuk memperoleh hak-hak dan perlindungan yang setara. Pada abad ke-19, revolusi industri mengubah struktur sosial dan ekonomi, menciptakan kondisi kerja yang keras dan menuntut. Buruh pada masa itu harus bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dengan jam kerja yang panjang, gaji rendah, serta kurangnya jaminan kesejahteraan. Hal ini mendorong lahirnya gerakan buruh yang memperjuangkan hak-hak dasar, termasuk hak untuk membentuk serikat pekerja dan melakukan mogok kerja.

Peran Buruh di Era Modern:

Hingga saat ini, buruh tetap menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara. Sebagai bagian dari sektor pekerjaan yang luas, mereka terlibat dalam berbagai industri, seperti manufaktur, pertanian, konstruksi, layanan, dan banyak lagi. Perkembangan teknologi dan otomatisasi telah membawa perubahan besar dalam lingkungan kerja dan tuntutan terhadap tenaga kerja, yang mengharuskan buruh untuk mengikuti perkembangan dan meningkatkan keterampilan mereka agar tetap relevan dalam pasar kerja yang kompetitif.

Tantangan Buruh di Era Modern:

Kesenjangan Ekonomi: Meskipun peran yang vital dalam produksi, banyak buruh masih berhadapan dengan upah yang rendah dan ketidakstabilan kerja. Kesenjangan antara buruh dan pemilik modal menjadi isu yang mendalam di banyak negara, dan sering kali memicu ketegangan sosial.
Standar Kerja dan Kesejahteraan: Upaya untuk meningkatkan standar kerja dan kesejahteraan bagi buruh sering kali menghadapi tantangan. Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang perlindungan pekerja yang kuat, sementara yang lain masih menghadapi kendala untuk memberlakukan atau mematuhi peraturan tersebut.
Perubahan Teknologi: Era digital dan perkembangan teknologi otomatisasi telah mempengaruhi lapangan kerja, dengan potensi menggantikan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Adaptasi dan peningkatan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi baru menjadi krusial bagi para buruh agar tetap relevan di pasar kerja yang terus berubah.
Serikat Pekerja/Serikat Buruh: Penguatan dan penguasaan kembali posisi serikat pekerja/serikat buruh menjadi penting untuk memperjuangkan hak-hak buruh.
Keseimbangan Kehidupan Kerja: Tantangan bagi buruh modern juga mencakup mencari keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Tekanan untuk mencapai produktivitas yang tinggi dan tuntutan kerja yang tidak terbatas dapat mengganggu kualitas hidup dan kesehatan mental buruh.

Menghadapi Tantangan:

Untuk mengatasi tantangan di atas, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai keseimbangan dalam dunia kerja:

Peningkatan Upah: Upah yang adil dan layak harus menjadi prioritas untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.
Perlindungan Hukum: Peraturan yang kuat untuk melindungi hak-hak buruh harus ditegakkan dengan ketat dan secara konsisten.
Peningkatan Keterampilan: Program pelatihan dan pendidikan harus didorong untuk membekali buruh dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern.
Penguatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh: Kebebasan berserikat dan berunding harus dijamin untuk memberdayakan buruh dalam mendapatkan hak-hak mereka.
Penyadaran Masyarakat: Kesadaran tentang pentingnya peran buruh dalam perekonomian dan hak-hak mereka harus ditingkatkan melalui pendidikan dan informasi yang akurat.

Dalam era modern ini, peran buruh tetap sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Oleh karena itu, perjuangan untuk mencari keseimbangan dalam dunia kerja harus menjadi perhatian bersama agar kita dapat mencapai masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua.

RISALAH PERTEMUAN PT ISS INDONESIA

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 22 Jun 2023 13:41:00 +0000

Hari ini telah dilakukan pertemuan pertemuan dengan Presiden PT ISS INDONESIA dan Direktur Operasional PT ISS INDONESIA, berkaitan dengan surat yang telah kami layangkan kepada perusahaan.

Kedua belah pihak telah menyampaikan pendapatnya, dalam hal ini perusahaan belum dapat memutuskan.

Sehingga menghasilkan bahwa besok pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 pukul 10.00 wib akan dilakukan pertemuan kembali menyampaikan keputusan.

#issindonesia #ksbsi #fsbnikeubaiss #nikeubaiss #jabodetabek

Halaman Facebook : https://www.facebook.com/101524828974389/posts/pfbid0MviTdLGjbbAiwfEcz5RobYxHUeLKYskt4PD9p9N8PXKxygZ2fZ9Pi8vr6JTjbBg2l/?mibextid=Nif5oz

Group Facebook :https://www.facebook.com/groups/202014233789298/permalink/1289034725087238/?mibextid=Nif5oz

Instagram feed : @nikeuba_issgroup

Youtube post : https://youtube.com/@nikeubapkiss8393

Titok : https://vt.tiktok.com/ZSLhctkCu/

Pengurus serikat buruh di PHK sepihak, Apa yang harus dilakukan?

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Jun 2023 07:24:00 +0000

Ketika di suatu perusahaan sudah berdiri serikat pekerja/buruh sudah bisa dipastikan akan ada pihak (pimpinan yang menamakan kelompoknya sebagai pengusaha) yang akan merasa terganggu karena tidak bisa lagi berbuat sewenang wenang kepada bawahannya pekerja/buruh di perusahaan tersebut.

Karena pasti pengurus serikat buruh sesuai dengan tupoksinya akan melakukan segala usaha untuk melindungi dan membela anggotanya dari setiap perbuatan yang sewenang wenang, dan yang lebih luas lagi pengurus serikat buruh pasti akan melakukan langkah langkah perlawanan atas setiap kebijakan di dalam perusahaan tersebut yang menyimpang dari ketentuan perundang undangan.

Oleh karena itu sudah bukan rahasia umum banyak sekali terjadi usaha pemberangusan serikat buruh di dalam perusahaan dengan cara memPHK pengurus serikat buruh dengan macam2 upaya, contohnya :

1. Tidak memberikan pekerjaan

2. Memutasi tempat kerja jauh dari domisili

3. Tidak memberikan kenaikan upah bertahun2

4. Mengkampayekan hal2 negatif terhadap pengurus serikat buruh, dll

Maka pada tulisan saya kali ini, saya ingin membuka penyadaran dan membangun persatuan anggota serikat buruh dimana pun, di serikat buruh apa pun anda berada.

Ketika perusahaan anda bekerja saat ini ingin melakukan upaya PHK kepada pengurus serikat buruh anda, itu tandanya pengurus serikat buruh anda sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik dengan melindung dan membela anggotanya.

Usaha PHK kepada pengurus serikat buruh seperti ini akan terus dilakukan oleh pengusaha sampai posisi pengurus serikat buruh tersebut di isi oleh orang-orang yang pro kepada pengusaha dan dapat di kendalikan oleh pimpinan perusahaan.

Maka hanya ada satu kata untuk masalahnya ini, LAWAN...tinggalkan tempat kerja dan ikut berjuanglah dalam barisan AKSI MOGOK KERJA yang di serukan oleh Organisasi Serikat Buruh anda.

Allah selalu bersama hambanya dijalan yang benar.

Ditulis oleh :

DPC FSB Nikeuba Karawang

Undangan Pelantikan LKS Tripartit Kota Tangerang Selatan

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 12 May 2023 01:19:00 +0000

Sehubungan dengan adanya undangan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 05 Mei 2023, bahwa dengan bangga PK FSB NIKEUBA ISS GROUP dan PT ISS INDONESIA sebagai peserta dalam Pelantikan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Tangerang Selatan Periode 2022-2025.

Apa itu LKS Tripartit ?

Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.

LKS Tripartit dibentuk untuk mendeteksi secara dini isu ketenagakerjaan, dan menyinergi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam ketenagakerjaan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dengan adanya LKS Tripartit ini memberikan kesempatan dalam menciptakan Hubungan Industrial yang lebih baik lagi dan harmonis.

Salam,

Humas

Mengenal Quiet Firing

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 24 Mar 2023 10:38:00 +0000

Mengenal Quiet Firing, Cara Licik Perusahaan - Perusahaan Saat Ini Bikin Karyawan Resign

Fenomena quiet firing biasa dilakukan oleh perusahaan - perusahaan terhadap pekerja untuk pemecatan secara diam-diam. Perilaku tersebut tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi para pekerja. Lantas, apa itu quiet firing ?

Quiet firing sendiri adalah perlakuan yang dilakukan oleh atasan terhadap pekerja atau karyawan yang membuat mereka merasa tidak mempunyai kompetensi di kantor, terisolasi, tidak diapresiasi sehingga membuat pekerja mengundurkan diri.

Hal-hal yang dilakukan oleh atasan misalnya, seperti kemajuan karier yang dihentikan, menolak kenaikan gaji, hingga kurangnya dukungan dari manajemen. Terlebih lagi, pemecatan secara diam-diam ini juga berarti sebagai tindakan atasan yang mengabaikan karyawan secara perlahan, sehingga membuat karyawan tersebut merasa tidak betah dan akan berhenti dengan sendirinya.

Nah, berikut ini untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai quiet firing beserta ciri-cirinya.

Apa itu quiet firing ?

Dilansir Washington Post, quiet firing adalah fenomena dimana karyawan dilakukan pemberhentian atau pemecatan secara diam-diam dari atasan. Hal tersebut dilakukan oleh sebuah perusahaan agar mereka tidak perlu memberikan pesangon maupun hal lainnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fenomena ini bisa dilakukan dengan perusahaan yang secara sengaja menciptakan lingkungan kerja yang buruk sehingga karyawan merasa frustasi dan tidak betah, lalu karyawan mengundurkan diri.

Ciri-ciri quiet firing.

1. Kemajuan karier yang dihentikan

Dilansir TIME, salah satu tanda pemecatan secara diam-diam yang paling sering dilakukan adalah kemajuan karier karyawan yang dihentikan. Dalam situasi quiet firing ini atasan atau manajer akan terus mengatakan bahwa Pekerja tidak cocok pada posisi tersebut.

2. Menolak kenaikan gaji

Selanjutnya, seorang atasan atau manajer akan menolak permintaan kenaikan gaji. Bahkan, perusahaan dapat memberikan kenaikan gaji yang lebih rendah dari yang sudah diminta dengan itikad baik.

Penolakan ini mungkin merupakan taktik strategis untuk membuat karyawan merasa ingin mengganti pekerjaan dengan mencari gaji yang lebih baik.

3. Tidak mendapatkan umpan balik atau pujian

Pada hal ini, atasan atau manajer mungkin akan memberikan instruksi yang tidak jelas atau mengabaikan informasi penting. Selain itu, ia juga memungkinkan untuk tidak menanggapi pesan dan menolak memberikan kritik yang membangun.

4. Perlakuan tidak adil dan tidak setara

Perlakuan yang tidak adil dan tidak setara adalah salah satu tanda quiet firing. Perilaku ini seringkali terjadi dalam kasus quiet firing dengan membeda-bedakan rekan kerja secara mencolok.

5. Pengecualian dari tim

Hubungan antara rekan kerja adalah bagian penting dari kepuasan bekerja. Pengecualian dari tim ini adalah bagaimana manajer atau atasan mendorong rekan kerja untuk menjauhkan diri dari karyawan tersebut.

6. Kurangnya dukungan dari manajemen

Kurangnya dukungan dari manajemen adalah salah satu tanda peringatan paling signifikan dari pemecatan diam-diam. Mungkin para pemimpin secara konsisten gagal memberikan informasi atau sumber daya penting kepada karyawan, bahkan atas permintaan. Kemungkinan besar, manajer menahan dorongan dan tidak berusaha memotivasi karyawan atau mengarahkan mereka menuju tantangan dan peluang baru.

Atasan tidak menawarkan bantuan dalam memecahkan masalah dan menolak untuk membela anggota tim dari pengawasan atau penolakan dari anggota tim lainnya.

7. Peningkatan birokrasi

Pemecatan secara tiba-tiba bisa dilakukan dengan peningkatan birokrasi, yang dimana atasan akan memberikan tambahan pekerjaan yang sangat berat, bahkan tidak memungkinkan. Semuanya menjadi jauh lebih sulit dari yang seharusnya, dan pekerja dengan cepat menjadi frustrasi.

Apa yang perlu dilakukan jika jadi korban ?

1. Mengerjakan kerjaan dengan baik

Pekerja harus membiasakan diri untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik. Mulai dari mengerjakan pekerjaan tepat waktu, disiplin, dan rajin agar tidak menjadi celah atau target dari quiet firing.

2. Bicaralah dengan atasan atau manajer

Bicaralah dengan pimpinan dan dukung diri sendiri untuk melakukan perubahan. Minta waktu pada perusahaan untuk benar-benar melakukan perubahan

3. Meminta bantuan orang lain untuk mendukung

Akar dari quiet firing adalah komunikasi yang buruk. Pekerja bisa membicarakan hal tersebut kepada Serikat Pekerja atau Dinas Ketenagakerjaan atau kuasa hukum lainnnya untuk Mediasi.

Salam,

HUMAS PK FSB NIKEUBA ISS INDONESIA

KSBSI Menggugat Perpu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 10 Jan 2023 02:00:00 +0000

Terbitnya Perpu No 2 tahun 2022 adalah bukti arogansi penguasa dalam KBBI disebut dengan kesewenangan-wenangan.

KSBSI Menggugat Perpu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Bagaimana tidak penguasa hari ini sudah mempertontonkan kebodohannya dengan menerbitkan UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang sebelumnya sudah di putuskan oleh MK Inkonstitusional bersyarat dan wajib di lakukan perbaikan selama paling lama 2 tahun sejak putusan MK tersebut dibacakan, syarat perbaikan salah satunya dengan melibatkan partisipasi publik.

Bahwa sampai akhir tahun 2022 perbaikan dengan partisipasi publik yang dimaksud oleh putusan MK masih juga diabaikan, penguasa malah mengeluarkan Perpu No 2 tahun 2022 dengan alasan mendesak untuk menutupin kekosongan hukum karena UU No 11 tahun 2020 dinyatakan INKONSITUSI sesuai putusan MK karena tidak dilakukan perbaikan sampai batas waktu yang di tentukan, sementara batas waktu perbaikan sesuai yang di maksud dalam putusan MK adalah sampai dengan November 2023.

Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa Penguasa sudah melakukan PEMBANGKANGAN TERHADAP KONSTITUSI.

Bagaimana Status Keberlakuan PKB Setelah 4 Tahun?

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 29 Dec 2022 06:48:00 +0000

Perihal ketentuan PKB ( Perjanjian Kerja Bersama ) telah diatur di dalam pasal 116-pasal135 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ( UUK ). Selain itu diatur lebih lanjut dalam peraturan mentri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor.PER. 16/MEN/XI/2011 ( Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011 ) tentang tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perushaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Terkait dengan keberlakuan PKB, kita bisa lihat di dalam Pasal 123 UUK, yang menyebutkan :

Pasal 123

(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 123 UUK tersebut di atas, maka PKB hanya berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, serta tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun apabila perundingan mengenai perubahan/pembuatan PKB baru tidak mencapai kesepakatan."

Sesuai dengan judul pada post kali ini, mengenai status keberlakuan PKB setelah 4 tahun (2 tahun + 1 tahun perpanjangan + 1 tahun pemberlakuan akibat kegagalan berunding), maka kami akan menjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa UUK maupun Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011, tidak mengatur akibat hukum dari PKB yang masa keberlakuannya setelah melewati 4 tahun tahun (2 tahun + 1 tahun perpanjangan + 1 tahun pemberlakuan akibat kegagalan berunding);
Bahwa PKB merupakan sebuah “perjanjian” yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja yang mana mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata), selama memenuhi persyaratan pembuatan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Di samping itu, lebih tegas di dalam Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) UUK, PKB yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan di dalam perundang-undangan.
Bahwa keberlakuan PKB juga tidak bergantung pada proses pendaftaran PKB di instansi ketenagakerjaan, di mana PKB tersebut didaftarkan bukan untuk mendapatkan pengesahan seperti halnya pendaftaran Peraturan Perusahaan (“PP”) sehingga meskipun tidak didaftarkan, PKB tersebut tetap berlaku bagi kedua belah pihak. Sedangkan, pendaftaran PKB tersebut menurut Pasal 27 ayat (2) Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011, dimaksudkan sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB.

Berdasarkan penjelasan diatas yang kami kutip dari beberapa sumber, PKB yang masa keberlakuannya telah melewati 4 tahun (2 tahun + 1 tahun perpanjangan + 1 tahun pemberlakuan akibat kegagalan berunding) seperti yang Anda tanyakan, masih tetap berlaku dan dapat diberlakukan sepanjang PKB tersebut tidak dibatalkan atau batal demi hukum sebagaimana syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdata serta Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) UUK.

Akan tetapi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Apakah sebelum diadakan perundingan, telah terlebih dahulu dibuat Tata Tertib (“Tatib”), yang disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja, sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2011, yaitu;

Pasal 19 :

Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat:

a.tujuan pembuatan tata tertib;

b.susunan tim perunding;

c.lamanya masa perundingan;

d.materi perundingan;

e.tempat perundingan;

f.tata cara perundingan;

g.cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;

h.sahnya perundingan; dan

i.biaya perundingan.

Apakah di dalam Tatib diatur dan disepakati bahwa setelah habis masa perundingan dan perundingan kemudian mengalami kebuntuan (deadlock) disepakati PKB yang berlaku dinyatakan tidak berlaku? Apabila hal tersebut diatur dan disepakati, maka setelah kedua belah pihak menyatakan kebuntuan atau tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan, PKB tersebut dinyatakan tidak berlaku, dan penyelesaian mengenai hak-hak kedua belah pihak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UUK dan peraturan terkait lainnya;

Apakah di dalam Tatib, diatur dan disepakati mengenai ketentuan bahwa pasal-pasal yang sudah disepakati bisa langsung berlaku tanpa menunggu disepakatinya seluruh subtansi di dalam PKB? Apabila hal tersebut diatur dan disepakati, maka pasal-pasal yang sudah disepakati dalam perundingan dapat diberlakukan tanpa harus menunggu disepakatinya keseluruhan substansi PKB.

Apakah di dalam Tatib, diatur dan disepakati mengenai mekanisme penyelesaian sebagaimana ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), jika perundingan mengalami deadlock? Apabila hal tersebut diatur dan disepakati, maka jika terjadi deadlock, selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang diatur di dalam UU PPHI. Namun, pasal-pasal yang akan diperselisihkan harus dicermati dan dilihat terlebih dahulu apakah termasuk perselisihan hak ataukah perselisihan kepentingan.

Salam,

PK FSB Nikeuba ISS GROUP