Olemah.com

Pelajar Wamena Gelar Aksi Tolak MBG, Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan Gratis

2026-09-15T22:13:10.953+09:00

Pelajar SMP dan SMA yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wamena , Papua pegunungan, menggelar aksi demonstrasi menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (15/9/2026). [Foto: Agus Giban/olemah.com

WAMENA, OLEMAH.COM — Sejumlah pelajar SMP dan SMA yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wamena, Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa, 15 September 2026.

Dalam aksi tersebut, para pelajar menyampaikan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan pelaksanaan program MBG dan mengalihkan perhatian serta anggaran untuk memperkuat sektor pendidikan, khususnya penyediaan pendidikan gratis bagi pelajar di Tanah Papua.

Aksi ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi pelajar yang menilai pendidikan harus ditempatkan sebagai kebutuhan mendasar dan prioritas utama pemerintah.

Bergerak dari Sejumlah Titik di Wamena

Berdasarkan pantauan Olemah.com, massa aksi mulai bergerak sejak sekitar pukul 07.00 WIT dari sejumlah titik di Wamena.

Beberapa titik yang menjadi lokasi berkumpulnya massa antara lain Pasar Siankma, Potikelek dan Pasar Baru.

Massa kemudian berupaya bergerak menuju Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada lembaga perwakilan rakyat.

Pergerakan massa tersebut kemudian diwarnai komunikasi dan negosiasi dengan aparat kepolisian terkait teknis pelaksanaan aksi dan pengamanan.

“Kami Butuh Pendidikan Gratis, Bukan MBG”

Dalam aksinya, para pelajar membawa sejumlah pamflet dan poster berisi tuntutan kepada pemerintah.

Tema utama yang dibawa massa berbunyi:

“Hentikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Berikan Pendidikan Gratis di Indonesia, Khusus di Tanah Papua.”

Selain itu, terdapat sejumlah pesan lain yang disampaikan para pelajar, antara lain:

“Prabowo Subianto hentikan program makan bergizi gratis MBG.”

“Kami pelajar menolak MBG dan meminta pendidikan gratis.”

“Stop MBG, alihkan anggaran ke pendidikan gratis.”

“Negara dan BGN stop beban guru kami dengan urusan dapur.”

Salah satu pesan utama yang ingin disampaikan pelajar adalah bahwa mereka membutuhkan penguatan fasilitas dan akses pendidikan, bukan hanya program makanan di sekolah.

Pendidikan Dinilai Harus Menjadi Prioritas

Para pelajar menilai pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan masa depan generasi muda Papua.

Karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan pendidikan, termasuk akses pendidikan gratis, fasilitas sekolah, buku, perpustakaan, sarana belajar serta kebutuhan dasar lainnya yang menunjang proses pembelajaran.

Menurut aspirasi yang disampaikan massa, anggaran negara seharusnya dapat diprioritaskan untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh pendidikan yang layak dan dapat diakses tanpa beban biaya yang berat bagi keluarga.

Para pelajar juga membawa pesan bahwa sekolah harus menjadi ruang utama untuk belajar, berkembang dan mempersiapkan masa depan, bukan semata-mata menjadi tempat pelaksanaan program di luar kegiatan pembelajaran.

Soroti Beban Guru

Dalam tuntutannya, massa juga menyoroti keterlibatan guru dalam pelaksanaan program MBG.

Salah satu pamflet yang dibawa massa meminta agar guru tidak dibebani dengan urusan yang dianggap berada di luar tugas utama pendidikan.

Pelajar menginginkan agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas pendidikan, mengajar dan mendampingi siswa dalam proses pembelajaran.

Aspirasi tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi damai di Wamena.

Massa Ingin Long March ke DPR Papua Pegunungan

Setelah berkumpul di sejumlah titik, massa berupaya melanjutkan aksi menuju Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan dengan berjalan kaki atau long march.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, massa masih melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian.

Negosiasi tersebut berkaitan dengan teknis pergerakan massa, rute yang akan digunakan dan aspek pengamanan selama aksi berlangsung.

Aparat dan massa kemudian melakukan komunikasi untuk mencari titik temu agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib dan aman.

Aspirasi Pelajar Menjadi Perhatian

Aksi SPWP Wamena ini menunjukkan adanya aspirasi dari kalangan pelajar yang meminta pemerintah melihat kembali prioritas kebijakan di bidang pendidikan dan pangan.

Di satu sisi, program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Di sisi lain, para pelajar menyampaikan pandangan bahwa persoalan pendidikan di Tanah Papua juga membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran yang besar.

Karena itu, tuntutan pelajar tidak hanya berkaitan dengan MBG, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas mengenai akses pendidikan, kualitas pembelajaran dan masa depan generasi muda Papua.

Menunggu Respons Pemerintah

Aksi tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi ruang dialog antara pelajar dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pemerintah diharapkan dapat mendengar aspirasi yang disampaikan para pelajar dan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan MBG, penggunaan anggaran serta kebijakan pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat Papua.

Bagi para pelajar, pendidikan gratis dan berkualitas dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda.

Sementara terkait pelaksanaan aksi, hingga berita ini diterbitkan, massa masih berkoordinasi dengan aparat mengenai kelanjutan pergerakan menuju Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan.

Sumber : junior G

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 15 September 2026

Dosen Fakultas Kedokteran UNCEN Ambil Sikap Bela Mahasiswa, Soroti Kebijakan Penyelesaian Studi

2026-09-15T21:47:43.223+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM — Sikap seorang dokter sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (UNCEN) yang memilih berdiri bersama mahasiswa di tengah persoalan akademik menjadi perhatian dari kalangan mahasiswa.

Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk keberanian seorang tenaga pendidik yang tidak hanya menjalankan tugas akademik, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap nasib mahasiswa, khususnya mereka yang sedang berada pada tahap akhir pendidikan kedokteran.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui BEM UNCEN, sosok dokter dan dosen tersebut disebut berani mengambil sikap dengan mempertimbangkan kepentingan mahasiswa yang dinilai menjadi pihak terdampak dalam persoalan yang terjadi di lingkungan Fakultas Kedokteran UNCEN.

Sikap tersebut juga disebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti tahapan ujian standar nasional dan proses menuju wisuda sebagai calon dokter.

Pilih Berdiri Bersama Mahasiswa

Dalam pernyataan tersebut, dosen yang disebut sebagai “Kaka Dokter” itu digambarkan mengambil keputusan untuk meninggalkan posisi atau jabatan yang diembannya dan memilih berdiri bersama mahasiswa.

Keputusan tersebut dinilai sebagai sikap yang membutuhkan keberanian karena menyangkut posisi seorang dosen di lingkungan perguruan tinggi.

Menurut pernyataan BEM UNCEN, sikap tersebut diambil karena adanya kekhawatiran terhadap kebijakan yang dianggap belum memberikan kepastian dan keadilan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Ia disebut memilih tetap berdiri di tengah persoalan dengan membawa kepentingan akademik mahasiswa sebagai pertimbangan utama.

Soroti Program Afirmasi Plus

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penawaran Program Penyelesaian Tugas Akhir dengan skema Afirmasi Plus yang disebut berkaitan dengan mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan BEM UNCEN, kebijakan tersebut dipersoalkan karena dinilai dapat merugikan sebagian mahasiswa, khususnya calon dokter Orang Asli Papua.

Pihak yang menyampaikan pernyataan tersebut menilai mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik seharusnya mendapatkan kejelasan mengenai hak mereka untuk menyelesaikan pendidikan, mengikuti ujian yang dipersyaratkan dan melanjutkan proses menuju wisuda.

Namun, tudingan mengenai adanya diskriminasi maupun kerugian terhadap mahasiswa tersebut merupakan klaim dari pihak yang menyampaikan pernyataan dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak Fakultas Kedokteran UNCEN maupun Universitas Cenderawasih.

Persoalan Transparansi dan Kebijakan

Selain program penyelesaian tugas akhir, pernyataan tersebut juga menyoroti aspek transparansi, keadilan dan dasar kebijakan di lingkungan Fakultas Kedokteran UNCEN.

Dalam pernyataan BEM UNCEN, kebijakan yang dipersoalkan disebut dianggap belum memberikan penjelasan yang cukup kepada mahasiswa mengenai proses akademik yang harus mereka jalani.

Kondisi tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak di lingkungan fakultas untuk mengambil sikap dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.

BEM UNCEN menyebut bukan hanya satu dokter atau dosen perempuan yang berada dalam posisi tersebut. Disebutkan terdapat empat pihak lainnya yang juga menjadi bagian dari persoalan dan memilih tetap menyuarakan kepentingan mahasiswa.

Namun, identitas dan posisi masing-masing pihak serta rincian persoalan yang mereka hadapi perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait.

Dosen Berada di Tengah Persoalan

Dalam kondisi tersebut, para dosen yang disebut dalam pernyataan BEM UNCEN memilih berada pada posisi yang mereka anggap sebagai garis tengah, yakni tetap menjalankan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik sekaligus memperjuangkan kepentingan akademik mahasiswa.

Sikap tersebut menggambarkan dilema yang dapat dihadapi seorang dosen ketika persoalan institusi bersinggungan langsung dengan masa depan mahasiswa.

Bagi mahasiswa kedokteran, persoalan penyelesaian studi bukan hanya menyangkut kelulusan akademik, tetapi juga berkaitan dengan tahapan profesi dan perjalanan mereka untuk mendapatkan kapasitas sebagai dokter.

Karena itu, kejelasan aturan, transparansi proses akademik dan kepastian mengenai hak mahasiswa menjadi hal penting dalam penyelesaian persoalan tersebut.

BEM UNCEN Soroti Nasib Calon Dokter

BEM UNCEN melalui pernyataannya memberikan perhatian terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran yang disebut terdampak kebijakan tersebut.

Mahasiswa berharap setiap keputusan akademik yang menyangkut masa depan mereka memiliki dasar yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pendidikan tinggi.

Pihak mahasiswa juga mendorong agar persoalan yang terjadi dapat diselesaikan melalui dialog antara mahasiswa, dosen, pimpinan fakultas dan pihak universitas.

Dengan demikian, persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan mahasiswa tetap dapat memperoleh kepastian mengenai keberlanjutan pendidikan mereka.

Keberanian yang Dinilai Berharga

Sikap dokter sekaligus dosen yang disebut dalam pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian karena dianggap berani mengambil posisi ketika kepentingan mahasiswa berada dalam situasi yang dipersoalkan.

Bagi mahasiswa, keberadaan dosen yang mau mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan akademik mereka dinilai memiliki arti penting.

Sikap tersebut juga menjadi pengingat bahwa lingkungan pendidikan tinggi membutuhkan ruang dialog, keterbukaan dan keberanian untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.

Persoalan yang terjadi di Fakultas Kedokteran UNCEN selanjutnya diharapkan dapat memperoleh penyelesaian melalui mekanisme akademik dan kelembagaan yang berlaku.

Menunggu Klarifikasi Pihak Fakultas dan Universitas

Olemah.com menempatkan informasi mengenai dugaan ketidakadilan, diskriminasi, persoalan legalitas jabatan maupun dampak Program Afirmasi Plus sebagai pernyataan dari pihak yang menyampaikan sikap, dan belum menyimpulkan bahwa tudingan tersebut telah terbukti secara hukum.

Olemah.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dekan Fakultas Kedokteran UNCEN, Universitas Cenderawasih, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pernyataan tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan, status kelembagaan, serta proses akademik yang sedang berlangsung.

Sementara itu, bagi mahasiswa, harapan utamanya adalah adanya kepastian dan penyelesaian yang adil agar proses pendidikan calon dokter dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Sumber : BEM Universitas Cenderawasih

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 15 September 2026

Papua Pegunungan dan Papua Selatan Perkuat Kerja Sama Pangan, Tekan Inflasi dan Buka Jalur Perdagangan

2026-09-15T00:36:26.970+09:00

MERAUKE, OLEMAH.COM— Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan membahas rencana kerja sama antardaerah melalui Memorandum of Understanding atau MoU, dengan fokus utama pada penguatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi komoditas, pengembangan ekonomi masyarakat, serta upaya menekan inflasi di kedua provinsi.

Pembahasan tersebut berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Provinsi Papua Selatan, Senin, 14 September 2026.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat antara Papua Pegunungan dan Papua Selatan, dengan memanfaatkan potensi masing-masing wilayah untuk saling memenuhi kebutuhan pangan dan membuka pasar bagi hasil produksi masyarakat.

Asisten II Papua Pegunungan Mewakili Gubernur

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Elai Giban, S.E., M.M., yang hadir mewakili Gubernur Papua Pegunungan.

Elai Giban hadir didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan Alpius Yigibalom, SH, Msi dan Karo Perekonomian Darmanto. S,Sos, MSi

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Papua Selatan, didampingi Asisten II beserta jajaran dan staf Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Pertemuan tersebut membahas langkah konkret untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua provinsi, termasuk mempercepat pembahasan dan penyusunan MoU.

MoU Akan Ditandatangani Kedua Gubernur

Rencana kerja sama tersebut nantinya akan dituangkan dalam MoU antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan, penandatanganan MoU direncanakan dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan dan Gubernur Papua Selatan.

Penandatanganan oleh kedua kepala daerah tersebut diharapkan menjadi bentuk komitmen politik dan pemerintahan untuk menjadikan kerja sama antardaerah tidak hanya sebatas pembicaraan, tetapi dapat dilaksanakan melalui program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Fokus kerja sama diarahkan terutama pada sektor pangan, perdagangan komoditas, distribusi barang, pengendalian inflasi, koperasi, UMKM, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Ketahanan Pangan Menjadi Prioritas

Asisten II Papua Pegunungan, Elai Giban, menyampaikan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperkuat melalui kerja sama antardaerah.

Menurutnya, kedua provinsi memiliki potensi yang berbeda dan dapat saling melengkapi.

Papua Selatan memiliki potensi besar dalam produksi beras dan berbagai komoditas pangan lainnya. Sementara Papua Pegunungan memiliki potensi pertanian dataran tinggi, terutama sayur-mayur dan berbagai hasil hortikultura dari Wamena dan wilayah sekitarnya.

Potensi tersebut dapat dipertemukan melalui pola perdagangan dan distribusi yang lebih terencana.

Salah satu konsep yang dibahas adalah “beras dari Selatan, sayur dari Pegunungan.”

Artinya, beras dan komoditas pangan dari Papua Selatan dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan. Sebaliknya, hasil pertanian dari Papua Pegunungan dapat dipasarkan ke Papua Selatan.

Tidak Sekadar Pertukaran Komoditas

Kerja sama tersebut bukan sekadar pertukaran barang antarwilayah.

Lebih jauh, pemerintah ingin membangun sistem perdagangan yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, khususnya petani, pelaku koperasi, UMKM, dan pelaku usaha lokal.

Ketika petani Papua Pegunungan memiliki pasar yang lebih luas, hasil produksi mereka diharapkan dapat terserap dengan harga yang lebih baik.

Begitu pula dengan Papua Selatan. Produksi beras dan komoditas pangan lainnya dapat memiliki pasar yang lebih jelas di wilayah Papua Pegunungan.

Dengan pola tersebut, kedua wilayah dapat membangun hubungan ekonomi yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Upaya Menekan Inflasi

Kerja sama pangan juga berkaitan langsung dengan upaya menekan inflasi, terutama inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan makanan dan tingginya biaya distribusi.

Papua Pegunungan sebagai wilayah pegunungan menghadapi tantangan geografis dalam mendatangkan berbagai kebutuhan pokok. Jarak, transportasi dan biaya logistik menjadi faktor yang dapat memengaruhi harga barang sampai ke masyarakat.

Karena itu, kerja sama dengan Papua Selatan diharapkan dapat membuka jalur distribusi yang lebih efektif.

Jika pasokan pangan dapat diperoleh melalui jalur perdagangan antardaerah yang lebih teratur, maka ketersediaan barang dapat dijaga dan gejolak harga di tingkat masyarakat dapat ditekan.

Dengan demikian, ketahanan pangan dan pengendalian inflasi menjadi dua tujuan yang saling berkaitan dalam rencana kerja sama tersebut.

Kerja Sama Didorong hingga Tingkat Kabupaten

Elai Giban juga menekankan bahwa kerja sama tidak seharusnya hanya berlangsung antara pemerintah provinsi.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat diteruskan hingga tingkat kabupaten, terutama kabupaten yang memiliki potensi dan kebutuhan perdagangan yang saling melengkapi.

Wilayah seperti Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang dinilai memiliki peluang untuk ikut terhubung dalam jaringan perdagangan dan distribusi antardaerah.

Dengan adanya kerja sama hingga tingkat kabupaten, distribusi komoditas diharapkan tidak terpusat di tingkat provinsi, tetapi dapat langsung menghubungkan sentra produksi dengan wilayah yang membutuhkan.

Membuka Pasar bagi Petani Papua Pegunungan

Salah satu manfaat yang diharapkan dari kerja sama ini adalah terbukanya pasar yang lebih luas bagi petani Papua Pegunungan.

Hasil pertanian seperti sayuran selama ini menjadi salah satu komoditas penting masyarakat di wilayah pegunungan.

Jika hasil produksi tersebut dapat dipasarkan hingga ke Papua Selatan, maka petani memiliki alternatif pasar baru.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi karena masyarakat memiliki kepastian bahwa hasil pertanian mereka memiliki peluang untuk terserap pasar.

Pada saat yang sama, masyarakat Papua Selatan juga mendapatkan pasokan sayuran dan komoditas pertanian dari wilayah pegunungan.

Belajar dari Kerja Sama Antardaerah

Dalam pembahasan tersebut juga disampaikan pengalaman kerja sama komoditas dengan sejumlah daerah lainnya.

Pola yang dapat dikembangkan adalah bagaimana kebutuhan pangan suatu daerah dapat dipenuhi oleh daerah lain yang memiliki surplus produksi.

Sebagai contoh, hasil laut dapat dikirim ke wilayah pegunungan, sementara hasil pertanian dari pegunungan dapat dikirim kembali ke wilayah pesisir.

Pola perdagangan seperti ini dinilai dapat menjadi model kerja sama yang saling menguntungkan dan dapat dikembangkan dalam hubungan Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Konektivitas Wamena–Merauke

Selain kerja sama perdagangan, konektivitas transportasi juga menjadi faktor penting.

Hubungan Wamena dan Merauke yang semakin baik akan memberikan peluang bagi kelancaran distribusi barang dan komoditas.

Dalam pembahasan tersebut juga disebutkan adanya rencana pembukaan konektivitas penerbangan Wamena–Merauke oleh Citilink.

Apabila rencana tersebut terealisasi, konektivitas udara dapat membantu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi berbagai komoditas antara Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Namun, kepastian jadwal dan operasional rute penerbangan tersebut masih perlu menunggu informasi resmi dari maskapai dan instansi terkait.

Papua Selatan Sambut Baik Rencana MoU

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd., M.Si., menyambut baik rencana kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Menurutnya, Papua Pegunungan dan Papua Selatan memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara bersama-sama.

Kerja sama pangan dan ekonomi dinilai penting untuk memperkuat hubungan antardaerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, pembahasan MoU diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis antarpemerintah daerah.

Percepatan penyusunan MoU menjadi penting agar kerja sama yang telah dibicarakan dapat segera diterjemahkan menjadi program nyata.

Dari MoU Menuju Kerja Sama Nyata

Rencana penandatanganan MoU oleh Gubernur Papua Pegunungan dan Gubernur Papua Selatan diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua provinsi.

MoU tersebut nantinya diharapkan menjadi payung kerja sama dalam berbagai bidang, terutama ketahanan pangan, perdagangan komoditas, distribusi kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, koperasi, UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kerja sama ini juga diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, membuka pasar baru bagi petani, menjaga ketersediaan pangan dan membantu menciptakan harga kebutuhan pokok yang lebih stabil.

Dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan dapat membangun pola ekonomi yang saling melengkapi.

Beras dari Selatan, sayur dari Pegunungan menjadi salah satu gambaran sederhana dari kerja sama tersebut—sebuah hubungan perdagangan yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 15 September 2026

Prabowo Ganti Menteri Keuangan, Suahasil Nazara Resmi Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa

2026-09-14T23:08:26.031+09:00

JAKARTA, OLEMAH.COM — Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dengan mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Posisi Menteri Keuangan kini diisi oleh Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Suahasil resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026. Pergantian tersebut menjadi bagian dari reshuffle kabinet untuk melanjutkan masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Pengangkatan Suahasil ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024–2029.

Dalam prosesi pelantikan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, membacakan keputusan Presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan.

Setelah Keppres dibacakan, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan Suahasil sebagai Menteri Keuangan.

Suahasil menyatakan kesiapannya menjalankan amanah tersebut dengan berpegang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan.

Ia juga menyatakan akan menjunjung tinggi etika jabatan dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Suahasil Jadi Menteri Keuangan Ketiga di Era Prabowo

Pengangkatan Suahasil menjadikannya Menteri Keuangan ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo, setelah Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Suahasil bukan wajah baru di Kementerian Keuangan. Ia telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal. Ia sebelumnya juga pernah menduduki posisi Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Dengan pengalaman tersebut, Suahasil kini menghadapi tantangan untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal sekaligus memastikan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Usai dilantik, Suahasil mengatakan proses transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik bersama Purbaya.

“Transisi pasti harus kami koordinasikan dengan baik,” kata Suahasil setelah pelantikan.

Tantangan Baru Menteri Keuangan

Pergantian Menteri Keuangan berlangsung ketika pemerintah menghadapi sejumlah tantangan ekonomi dan fiskal. Suahasil sebelumnya menyatakan akan menjaga kredibilitas APBN dan melanjutkan dukungan terhadap program-program pemerintah.

Pergantian ini juga mendapat perhatian pelaku pasar. Reuters melaporkan bahwa penunjukan Suahasil dipandang sebagian analis sebagai langkah yang berpotensi membantu menenangkan kekhawatiran investor karena pengalaman teknokratisnya di bidang fiskal.

Namun, sejumlah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo tetap menjadi tantangan, termasuk menjaga disiplin anggaran sekaligus membiayai berbagai program prioritas pemerintah.

Sejumlah Pejabat Hadiri Pelantikan

Pelantikan Suahasil di Istana Negara dihadiri sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Hadir pula Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara Herindra, Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Pergantian Menteri Keuangan ini menandai babak baru pengelolaan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Suahasil kini dituntut memastikan pengelolaan keuangan negara tetap kredibel, disiplin, dan mampu menopang agenda pembangunan pemerintah hingga akhir periode 2024–2029.

Sumber : ***

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 14 September 2026

Ketua Sinode Baptis Papua Tegaskan OAP Berasal dari Ras Melanesia dan Memiliki Identitas Bahasa Lokal

2026-09-13T20:51:18.426+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM — Ketua Sinode Baptis Papua, Steven Yan Wenda, S.Th., M.Th., menegaskan bahwa pembahasan mengenai terminologi Orang Asli Papua atau OAP seharusnya tidak dibuat semakin rumit dan perlu ditempatkan dalam konteks sejarah, identitas, serta kehidupan masyarakat asli Papua.

Menurut Wenda, OAP pada prinsipnya merujuk kepada penduduk asli Papua yang secara turun-temurun mendiami Tanah Papua, memiliki keterkaitan dengan masyarakat ras Melanesia, serta mempunyai karakteristik sosial, budaya, bahasa lokal, dan identitas masyarakat adat yang berkembang secara turun-temurun.

Pernyataan tersebut disampaikan Wenda dalam menanggapi wacana mengenai pendefinisian dan pemaknaan OAP yang belakangan menjadi perhatian berbagai kalangan, khususnya di tengah masyarakat Papua.

OAP Bukan Sekadar Terminologi

Wenda berpandangan bahwa persoalan OAP tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan istilah atau administrasi kependudukan.

Menurut dia, status OAP memiliki hubungan langsung dengan berbagai kebijakan afirmasi yang diberlakukan di Papua, termasuk perlindungan masyarakat adat, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kesempatan dalam aparatur sipil negara, representasi politik, serta pengelolaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus.

“Orang asli Papua bukan sekadar istilah identitas. Status OAP berkaitan langsung dengan kebijakan afirmasi, perlindungan, pemberdayaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, aparatur sipil negara, representasi politik, perlindungan masyarakat adat, hingga pengelolaan dan pemanfaatan dana Otsus,” demikian pandangan Wenda.

Karena itu, ia menilai hal yang lebih penting untuk dibenahi adalah bagaimana negara dan pemerintah daerah mengelola status kependudukan serta menerapkan kebijakan afirmasi secara tepat sasaran.

Menurutnya, kebijakan Otsus harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat asli Papua dan tidak berhenti pada persoalan administratif atau perdebatan mengenai definisi.

Soroti Lembaga Masyarakat Adat

Dalam kesempatan tersebut, Wenda juga menyampaikan pandangannya mengenai keberadaan Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Papua.

Ia mengatakan, Gereja Baptis Papua tidak memandang LMA sebagai lembaga yang secara otomatis merepresentasikan seluruh masyarakat adat bangsa Papua.

Menurut Wenda, keberadaan lembaga adat harus dilihat berdasarkan sejarah, identitas, struktur sosial, wilayah adat, serta kehendak masyarakat adat itu sendiri.

Sebaliknya, Gereja Baptis Papua menyatakan pengakuannya terhadap Dewan Adat Papua sebagai salah satu wadah bersama masyarakat adat Papua.

Wenda menilai lembaga adat tidak seharusnya hanya dibentuk atau ditentukan berdasarkan kebijakan administratif maupun kepentingan politik.

Menurutnya, legitimasi lembaga adat harus memiliki hubungan kuat dengan masyarakat adat yang diwakilinya.

Evaluasi Definisi OAP

Wenda juga menyinggung agenda rapat yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Kamis, 10 September 2026.

Rapat tersebut berkaitan dengan asistensi dan supervisi implementasi kewenangan khusus Papua, termasuk pembahasan mengenai penyamaan persepsi tentang pendefinisian dan pemaknaan OAP di enam provinsi di Tanah Papua.

Pembahasan tersebut merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Menurut Wenda, perbedaan pemahaman mengenai OAP seharusnya tidak berkembang menjadi persoalan yang justru mengaburkan tujuan utama pelaksanaan Otonomi Khusus.

Ia menilai pemerintah perlu lebih fokus memastikan kebijakan afirmasi benar-benar dirasakan masyarakat asli Papua.

“Yang paling penting adalah bagaimana negara memastikan keberpihakan kepada orang asli Papua diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan hanya dalam rumusan terminologi,” ujarnya.

Dorong Dialog Lebih Luas

Wenda berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat adat, gereja, lembaga adat, serta berbagai elemen representatif masyarakat Papua dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan OAP.

Menurutnya, dialog yang terbuka diperlukan agar kebijakan mengenai identitas, hak, perlindungan, serta masa depan masyarakat asli Papua dapat disusun dengan mempertimbangkan sejarah dan realitas sosial masyarakat di Tanah Papua.

Ia menekankan bahwa pembahasan OAP seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat asli Papua, sekaligus memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus berjalan secara adil, proporsional, dan tepat sasaran.

Bagi Gereja Baptis Papua, menurut Wenda, keberpihakan kepada masyarakat asli Papua bukan hanya persoalan definisi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Sumber : Rex Sapau

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 13 September 2026

Aliansi Pelajar Se-Yahukimo Serukan Aksi Damai 15 September, Tolak MBG dan Desak Pendidikan Gratis

2026-09-13T00:12:36.356+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM — Aliansi Pelajar Se-Yahukimo (APY) menyerukan rencana Aksi Demo Damai Jilid II yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 15 September 2026, di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, Dekai.

Dalam seruan tersebut, APY mengajak pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di wilayah Dekai untuk bergabung menyampaikan aspirasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kondisi pendidikan di Kabupaten Yahukimo.

Rencana aksi ini menjadi kelanjutan dari sikap penolakan yang sebelumnya pernah disuarakan pelajar Yahukimo. Pada 3 Februari 2025, Aliansi Pelajar Yahukimo juga menggelar aksi di depan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dengan membawa tuntutan agar pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan.

Tolak MBG, Minta Pendidikan Gratis

Dalam seruan yang disampaikan, APY menyatakan menolak pelaksanaan MBG di Yahukimo dan meminta pemerintah mengalihkan perhatian serta anggaran kepada kebutuhan pendidikan.

Pelajar menyampaikan sejumlah kebutuhan yang menurut mereka lebih mendesak, seperti pembangunan perpustakaan, penyediaan buku bacaan, pembangunan pagar sekolah, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

APY menggunakan kembali gagasan yang pernah disuarakan dalam aksi sebelumnya, yakni bahwa sekolah harus menjadi tempat utama untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan.

Sikap penolakan terhadap MBG di Yahukimo sebelumnya juga telah diberitakan pada Februari 2025. Dalam aksi tersebut, pelajar menyampaikan tuntutan pendidikan gratis dan peningkatan kualitas pendidikan.

Soroti Kondisi Keamanan di Sekolah

Selain persoalan MBG, APY dalam seruannya juga menyoroti kondisi keamanan di sekitar lingkungan sekolah.

Menurut APY, kehadiran aparat keamanan dengan perlengkapan lengkap dan aktivitas patroli di sejumlah titik yang berdekatan dengan sekolah dinilai dapat memengaruhi kenyamanan serta psikologis siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.

APY meminta agar aktivitas keamanan di sekitar sekolah tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan proses belajar siswa.

Dalam pernyataannya, APY juga menyinggung kasus seorang pelajar bernama Ivan Kabak yang menurut mereka pernah ditahan pada periode 2024–2025 dengan tuduhan memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata. APY menyatakan tuduhan tersebut tidak terbukti dalam proses persidangan.

Olemah.com belum memperoleh dokumen putusan pengadilan yang dapat memverifikasi secara independen seluruh rincian mengenai kasus tersebut.

Soroti Jam Belajar

PY juga menyampaikan perhatian terhadap durasi kegiatan belajar mengajar di Yahukimo.

Menurut mereka, sebelum 2020, kegiatan belajar disebut berlangsung mulai pukul 07.00 hingga sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Sementara saat ini, mereka mengklaim sebagian kegiatan belajar berakhir sekitar pukul 10.30.

APY menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah agar kualitas pendidikan di Yahukimo dapat ditingkatkan.

APY Klaim Telah Sampaikan Pemberitahuan

Dalam seruan tersebut, APY menyatakan telah menyampaikan surat pemberitahuan mengenai rencana aksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dan pihak kepolisian.

Aksi direncanakan berlangsung pada 15 September 2026 di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

APY mengajak seluruh pelajar dan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi untuk mengikuti aksi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Koordinator Lapangan Aksi Demo Damai, Agus Balingg, tercantum sebagai pihak yang menyampaikan seruan tersebut.

Tiga Pokok Aspirasi

Secara umum, aspirasi yang disampaikan APY mencakup:

Menolak pelaksanaan MBG di Yahukimo dan mendorong agar perhatian serta anggaran lebih diperkuat untuk pendidikan.

Meminta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, termasuk agar aktivitas keamanan tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Mendorong pendidikan gratis dan berkualitas, termasuk peningkatan sarana, perpustakaan, buku, serta fasilitas sekolah.

Di sisi lain, pelaksanaan MBG memang menjadi salah satu program yang tercantum dalam program prioritas pendidikan Yahukimo. Karena itu, tuntutan APY menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai prioritas pendidikan dan pemenuhan gizi siswa di daerah tersebut.

Sementara itu, secara nasional, sejumlah kasus dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi menu MBG juga dilaporkan pada September 2026, termasuk di Jawa Timur. Namun, hal tersebut merupakan kasus di daerah lain dan tidak menjadi bukti bahwa pelaksanaan MBG di Yahukimo menyebabkan kejadian serupa.

Olemah.com akan terus mengikuti perkembangan rencana aksi tersebut dan menunggu keterangan dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Dinas Pendidikan, aparat keamanan, maupun pihak terkait lainnya.

Sumber : Daki Abu You

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 13 September 2026

Tim Terpadu Pekat Yahukimo Tertibkan Miras, Judi dan Prostitusi di Dekai

2026-09-12T06:54:13.597+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM — Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama TNI-Polri dan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Tim Terpadu Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) melakukan penertiban terhadap sejumlah aktivitas yang dinilai meresahkan masyarakat di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Kamis, 10 September 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung, didampingi Asisten II Setda Yahukimo, Kapolres Yahukimo, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kepemudaan KNPI dan GAMKI Yahukimo, unsur TNI-Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tokoh masyarakat, serta tokoh gereja.

Tim Terpadu Pekat dibentuk sebagai langkah bersama untuk menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat, termasuk peredaran minuman keras (miras), perjudian seperti togel dan judi online, sabung ayam, serta aktivitas prostitusi dan warung remang-remang.

Penertiban diawali dari kawasan eks Pasar Lama Dekai, kemudian dilanjutkan menuju kawasan warung remang-remang di Kali Bonto.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemantauan sekaligus penertiban terhadap sejumlah aktivitas yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Sekda: Ini Komitmen Bersama

Sekda Yahukimo, Redison Manurung, mengatakan penertiban tersebut merupakan bentuk komitmen bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memberantas penyakit sosial di Kabupaten Yahukimo.

“Ini merupakan komitmen pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memberantas penyakit sosial atau penyakit masyarakat di Kabupaten Yahukimo,” ujar Redison saat memimpin kegiatan penertiban di Dekai.

Menurut Redison, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah dan unsur terkait menyepakati langkah konkret untuk memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat di Yahukimo.

“Kegiatan ini merupakan hasil rapat bersama yang kami lakukan pada hari Rabu. Dalam rapat tersebut, kita sepakat untuk memberantas semua penyakit masyarakat ini dari Kabupaten Yahukimo,” katanya.

Redison menegaskan bahwa upaya pemberantasan penyakit masyarakat tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat keamanan. Dukungan masyarakat menjadi bagian penting agar upaya tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung langkah penertiban yang dilakukan Tim Terpadu Pekat.

“Atas nama pemerintah daerah, kami berharap tidak ada masyarakat yang menghalangi tindakan pemerintah dalam upaya memberantas penyakit masyarakat dari Bumi Yahukimo ini,” tegasnya.

Eks Pasar Lama Akan Dibangun Kembali

Selain melakukan penertiban, Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga memberikan perhatian terhadap penataan kawasan eks Pasar Lama Dekai yang sebelumnya terdampak kebakaran.

Redison menjelaskan bahwa kawasan tersebut direncanakan akan dibangun kembali menjadi pasar masyarakat Yahukimo.

Pembangunan pasar tersebut diharapkan dapat menyediakan tempat yang lebih layak dan aman bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas perdagangan, khususnya bagi mama-mama Papua yang selama ini menggantungkan perekonomian keluarga melalui kegiatan perdagangan.

Menurut Redison, rencana tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah pusat yang sebelumnya telah disampaikan saat Menteri Perdagangan dan Perindustrian melakukan kunjungan ke Yahukimo.

“Menteri Perdagangan dan Perindustrian Indonesia saat berkunjung ke Yahukimo beberapa waktu lalu telah berkomitmen untuk membangun pasar bagi mama-mama dan masyarakat Yahukimo,” jelasnya.

Dengan rencana pembangunan kembali tersebut, kawasan eks Pasar Lama diharapkan dapat kembali menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan kondisi yang lebih aman, tertib, dan layak.

“Oleh sebab itu, lokasi eks Pasar Lama pascakejadian kebakaran ini akan dibangun kembali sebagai pasar masyarakat Yahukimo,” pungkas Redison.

Sinergi untuk Yahukimo yang Aman

Penertiban Tim Terpadu Pekat menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif.

Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh gereja, serta masyarakat dapat terus diperkuat.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama membangun lingkungan sosial yang lebih sehat, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

Sumber : Diskominfo Yahukimo

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 12 September 2026

Panitia Natal Dapil III Yahukimo Resmi Dilantik, Enam Distrik Siap Bersatu Sukseskan Natal 2026

2026-09-09T20:39:09.103+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM — Panitia Natal Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Yahukimo resmi dilantik pada Rabu, 9 September 2026. Pelantikan ini melibatkan masyarakat dari enam distrik, yakni Kurima, Tangma, Ukha, Mugi, Jogosem, dan Werima.

Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, koordinasi, serta kerja sama masyarakat dalam mempersiapkan pelaksanaan Natal Dapil III Tahun 2026.

Kegiatan ini berlandaskan firman Tuhan dari 2 Tawarikh 19:9:

“Ia akan memerintahkan mereka: Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus.”

Adapun subtema kegiatan tersebut adalah:

“Melalui acara pelantikan Panitia Natal Dapil III ini, mari kita bersatu dan bergandengan tangan untuk menyukseskan seluruh kegiatan dengan setia dan setulus hati.”

Ketua Panitia Natal Dapil III terpilih, Enos Meage, mengajak seluruh panitia dan masyarakat dari enam distrik untuk bekerja bersama dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan.

“Kita harus menjadi satu dan bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kebersamaan, kesetiaan, dan ketulusan hati, seluruh rangkaian kegiatan Natal ini dapat kita laksanakan dengan baik,” ujar Enos.

Sementara itu, Musa Heselo, S.IP., M.H., yang menyampaikan pesan mewakili tokoh intelektual Dapil III, mengajak masyarakat menjaga persatuan dan memberikan dukungan penuh kepada panitia.

Menurutnya, kegiatan Natal bukan hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan, persaudaraan, dan kebersamaan masyarakat dari enam distrik.

Dukungan Dana Awal

Sebagai bentuk dukungan terhadap persiapan kegiatan, Ketua Panitia Enos Meage menyerahkan dana awal sebesar Rp5.000.000 untuk kebutuhan kepanitiaan dan sekretariat.

Dukungan serupa juga diberikan oleh Bapak Klasis Lemba Ajaib sebesar Rp5.000.000.

Dana tersebut diharapkan dapat dikelola secara bertanggung jawab, terbuka, dan transparan untuk mendukung seluruh kebutuhan pelaksanaan Natal Dapil III Tahun 2026.

Enam Distrik Nyatakan Dukungan

Perwakilan enam kepala distrik yang disampaikan oleh Kepala Distrik Kurima, Amerson Meage, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Natal Dapil III Tahun 2026.

Ia mengajak seluruh panitia dan masyarakat untuk tetap bersatu serta menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan sungguh-sungguh.

“Ini merupakan pekerjaan bersama. Kita harus tetap bersatu dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah membuka jalan, tinggal bagaimana kita menjalankan tanggung jawab ini dengan baik,” katanya.

Amerson berharap kekompakan seluruh panitia dari enam distrik dapat terus dipertahankan hingga pelaksanaan Natal pada Desember 2026.

Puskesmas Siap Berikan Dukungan

Dukungan terhadap pelaksanaan Natal Dapil III juga disampaikan Hermanus Aspalek, S.Kep., yang mewakili kepala puskesmas di wilayah Dapil III.

Ia menyatakan kesiapan pihak puskesmas untuk bekerja sama dan memberikan dukungan pelayanan kesehatan dalam rangka menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan Natal.

Selain itu, Telkius Wolom, S.Pd., turut menyampaikan dukungan dan mengajak seluruh panitia serta masyarakat menjaga kekompakan hingga seluruh kegiatan selesai.

Menuju Natal Dapil III Tahun 2026

Pelantikan Panitia Natal Dapil III menjadi langkah awal menuju pelaksanaan Natal Tahun 2026. Seluruh panitia diharapkan bekerja dengan setia, tulus, jujur, bertanggung jawab, dan mengutamakan kebersamaan.

Dengan dukungan masyarakat dari Distrik Kurima, Tangma, Ukha, Mugi, Jogosem, dan Werima, seluruh rangkaian kegiatan Natal Dapil III diharapkan dapat terlaksana dengan baik, tertib, dan penuh sukacita.

Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat pelayanan, serta membangun kebersamaan masyarakat Yahukimo dalam semangat kasih dan damai Natal.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 09 September 2026

BREAKING NEWS: Tiga Orang Dilaporkan Meninggal dalam Penembakan di Distrik Muliama

2026-09-09T17:25:49.410+09:00

WAMENA, OLEMAH.COM — Tiga orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden penembakan yang terjadi di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu, 9 September 2026.

Berdasarkan informasi awal yang diterima Olemah.com, para korban disebut merupakan pegawai Dinas Pertanian yang sedang mengantar makanan bagi masyarakat terdampak krisis pangan dan kekeringan.

Namun, hingga berita ini diturunkan, informasi mengenai identitas korban, kronologi lengkap, serta pihak yang bertanggung jawab belum dapat dipastikan.

Pihak yang memberikan informasi awal menyebut penembakan dilakukan oleh orang tak dikenal. Akan tetapi, Olemah.com belum memperoleh konfirmasi resmi mengenai pelaku maupun motif kejadian tersebut.

Saat ini, aparat keamanan dilaporkan masih melakukan penyelidikan dan proses evakuasi. Belum ada keterangan resmi yang diterima dari TNI maupun Polri terkait insiden tersebut.

Olemah.com terus berupaya memperoleh informasi dan konfirmasi dari pihak berwenang, termasuk mengenai kondisi korban, lokasi kejadian, serta perkembangan proses penyelidikan.

Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang kepada aparat untuk melakukan penanganan dan penyelidikan.

Berita ini akan diperbarui setelah Olemah.com memperoleh konfirmasi resmi dari pihak berwenang maupun sumber terkait lainnya.

Catatan redaksi: Informasi mengenai tiga korban meninggal dunia dan dugaan pelaku masih bersifat laporan awal serta belum terverifikasi secara independen. Olemah.com tidak menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab sebelum adanya keterangan resmi.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 09 September 2026

Wakil Bupati Yahukimo Serahkan Bantuan Beras untuk 51 Distrik di Tengah Kekeringan

2026-09-09T13:29:42.114+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM — Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di 51 distrik sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang menghadapi kekeringan dan keterbatasan distribusi pangan.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram, S.IP., Selasa, 8 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Setda Yahukimo, Kapolres Yahukimo, pimpinan dan staf Dinas Ketahanan Pangan, pimpinan organisasi perangkat daerah, 51 kepala distrik, Ketua PGGY, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Esau Miram menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya sehingga masyarakat Yahukimo dapat melewati berbagai kesulitan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menghadapi persoalan pangan secara bersama-sama tanpa saling menyalahkan.

Menurut Esau, kondisi kekeringan dan gangguan distribusi pangan di Yahukimo dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain cuaca, menurunnya debit air sungai, keterbatasan transportasi udara, serta faktor keamanan yang menyebabkan sejumlah penerbangan menuju distrik mengalami penundaan.

Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi udara, sungai, dan laut membuat gangguan distribusi berdampak langsung terhadap perekonomian dan harga kebutuhan pokok.

Ia menjelaskan, harga beras yang biasanya berada pada kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per kilogram dapat meningkat hingga sekitar Rp50 ribu per kilogram ketika pasokan terbatas.

“Situasi ini menjadi tantangan kita bersama. Karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia,” ujar Esau.

Sebanyak 483 Ton Beras Telah Masuk

Pemerintah Kabupaten Yahukimo terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik. Saat ini, sekitar 483 ton beras telah masuk untuk mendukung kebutuhan masyarakat di 51 distrik dan ibu kota kabupaten, Dekai.

Pada bulan berikutnya, pemerintah merencanakan penerimaan sekitar 1.500 ton beras untuk memperkuat ketersediaan pangan masyarakat.

Esau mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurutnya, bantuan beras akan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan data penerima.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan untuk diperjualbelikan, melainkan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan ini bukan untuk dijual. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kami meminta semua pihak menjaga dan menyalurkannya sesuai peruntukan,” tegasnya.

Kepala Distrik Diminta Kawal Penyaluran

Sebanyak 51 kepala distrik diminta memastikan bantuan beras sampai kepada masyarakat penerima sesuai data dan wilayah masing-masing.

Pemerintah juga akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, dan Polri dalam pengawasan guna mencegah penyalahgunaan bantuan.

Masyarakat diminta berani melapor apabila menemukan bantuan beras diperjualbelikan atau tidak diterima oleh warga yang berhak.

Selain itu, pemerintah akan memperbaiki mekanisme pembagian di tingkat RT dan RW agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketidakmerataan. Bantuan harus disalurkan sesuai wilayah penerima, sementara pengurus RT dan RW diminta menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab.

Gereja Diajak Jaga Kedamaian

Dalam kesempatan tersebut, Esau juga mengajak gereja dan para hamba Tuhan untuk ikut berperan menjaga kedamaian serta membantu pemerintah dalam pendataan warga yang membutuhkan perhatian.

Tokoh agama diharapkan dapat menyampaikan pesan perdamaian melalui gereja, keluarga, kampung, suku, dan wilayah masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga mengupayakan pengangkutan beras dari wilayah yang memiliki stok menuju Dekai melalui jalur sungai. Kelancaran distribusi sangat bergantung pada kondisi keamanan.

Karena itu, masyarakat diminta menjaga jalur transportasi dan tidak mengganggu perjalanan kapal pengangkut logistik.

Esau mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Yahukimo agar tetap aman dan kondusif. Ia memastikan pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk beras dan sekitar 8.000 liter minyak goreng yang saat ini tersedia.

“Kita harus bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian Yahukimo. Dengan situasi yang aman, distribusi kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” pungkas Esau.

Sumber : Diskominfo Yahukimo

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 09 September 2026

Gisman Yanengga Tegaskan Legalitas KAPP Papua Tengah, Bantah Isu Pemalsuan Tanda Tangan

2026-09-09T02:40:05.813+09:00

NABIRE, OLEMAH.COM — Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Papua Tengah, Gisman Yanengga, menegaskan bahwa kepengurusan KAPP Papua Tengah telah melalui mekanisme organisasi dan proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Gisman juga membantah tudingan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proses pengesahan administrasi kepengurusan KAPP Papua Tengah. Ia menyebut tuduhan tersebut tidak benar dan berpotensi mencemarkan nama baik pihaknya.

Pernyataan itu disampaikan Gisman menanggapi polemik legalitas KAPP Papua Tengah, termasuk pernyataan Fince Levina Mofu yang mempersoalkan keberadaan dan kepengurusan organisasi tersebut.

Menurut Gisman, pihak yang dipersoalkan tersebut tidak pernah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah serta tidak pernah mengikuti pelantikan resmi oleh gubernur.

Ia menilai, persoalan legalitas organisasi seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku, bukan melalui pernyataan yang dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Gisman menjelaskan, proses pengesahan administrasi KAPP Papua Tengah telah mengikuti ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum. Pihaknya, kata dia, tidak pernah memaksakan kehendak dalam proses tersebut.

“Kementerian Hukum tidak mengikuti kemauan kami, tetapi kamilah yang mengikuti aturan kementerian. Kalau ada tuduhan terkait pemalsuan tanda tangan, itu murni tidak benar. Kami merasa tuduhan tersebut merupakan bagian dari upaya pencemaran nama baik,” ujar Gisman.

Ia menegaskan, apabila ada pihak yang mempersoalkan Surat Keputusan Kementerian Hukum terkait kepengurusan KAPP Papua Tengah dan hendak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pihaknya siap memberikan pertanggungjawaban secara hukum.

“Kami sudah siap untuk bertanggung jawab di PTUN. Kami juga sudah memiliki pengacara. Namun, batas waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN sudah lewat,” katanya.

Berawal dari Konsolidasi Delapan Kabupaten

Gisman menjelaskan, proses terbentuknya kepengurusan KAPP Papua Tengah diawali dengan penerbitan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) untuk melakukan konsolidasi di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Konsolidasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan konferensi daerah yang difasilitasi dan dimediasi oleh Dewan Adat Papua Wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah.

Konferensi Daerah KAPP Papua Tengah dilaksanakan pada 21 Maret 2026. Dalam konferensi tersebut, Gisman Yanengga terpilih sebagai Ketua KAPP Papua Tengah.

“Selama kurang lebih tiga tahun, dinamika KAPP di Provinsi Papua Tengah belum berjalan baik dan pelaksanaannya mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini mendorong saya, sebagai mantan Plt Sekretaris KAP Papua, untuk turun tangan mengambil alih dan menjalankan tugas KAPP Papua Tengah,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil konferensi daerah tersebut selanjutnya ditetapkan melalui mekanisme organisasi, termasuk pleno pertama Dewan Adat Papua Wilayah Meepago di Jayapura serta pleno Dewan Adat dari tujuh wilayah adat di Tanah Papua yang disebut berlangsung di Wondama.

Menurut Gisman, seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang telah ditempuh dalam menentukan kepengurusan KAPP Papua Tengah.

Klaim Telah Terdaftar di Kesbangpol

Gisman juga menyampaikan bahwa KAPP Papua Tengah telah didaftarkan pada Kesbangpol Provinsi Papua Tengah. Pendaftaran tersebut, menurutnya, dilakukan dengan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

“Saat ini KAPP Papua Tengah sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi Papua Tengah. Artinya, keberadaan organisasi sudah secara resmi didaftarkan sesuai persyaratan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses konsolidasi melibatkan delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan konferensi daerah sesuai petunjuk dan arahan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah.

Gisman mengajak seluruh pihak, khususnya para pengusaha Papua, untuk mengedepankan persatuan dan menghindari pernyataan yang dapat memperkeruh situasi serta merugikan masyarakat.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersatu. Lebih baik membangun organisasi dan bekerja bersama daripada membangun opini yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.

atatan redaksi: Pernyataan mengenai legalitas kepengurusan, pendaftaran Kesbangpol, dugaan pemalsuan tanda tangan, serta batas waktu gugatan merupakan klaim dan penjelasan dari Gisman Yanengga. Olemah.com tidak memverifikasi secara independen dokumen hukum dan administrasi yang disebutkan dalam pernyataan tersebut.

Gisman Tegaskan Legalitas KAPP Papua Tengah

Sumber : Elpas Karona

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 09 September 2026

Bimtek Perpustakaan Papua Pegunungan Resmi Ditutup, Anthony Mirin Dorong Inovasi dan Kolaborasi

2026-09-09T00:49:50.855+09:00

WAMENA, OLEMAH.COM — Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Pegunungan, Anthony M. Mirin, S.Sos., M.Si., secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis atau Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan, Selasa, 8 September 2026.

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berkualitas dan Inovatif.”

Dalam sambutannya, Anthony Mirin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta, panitia, narasumber, pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala sekolah, lembaga pendidikan tinggi, komunitas, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan sejak hari pertama hingga penutupan.

“Atas nama pimpinan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat sampai selesai,” ujar Anthony.

Menurutnya, kegiatan Bimtek tersebut bukan sekadar agenda birokrasi, tetapi menjadi ruang untuk melihat kembali pentingnya inovasi, kolaborasi, integrasi, dan kebersamaan dalam membangun layanan perpustakaan di Papua Pegunungan.

Anthony menegaskan, tenaga perpustakaan dan pustakawan harus mampu mengembangkan cara kerja baru agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan pengetahuan masyarakat.

“Bagaimana kita bisa berkolaborasi, membangun inovasi, serta memperkuat integrasi dan kebersamaan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan,” katanya.

Ia mengakui bahwa kondisi geografis Papua Pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan. Sejumlah wilayah masih sulit dijangkau melalui transportasi darat sehingga membutuhkan dukungan transportasi udara dan kerja sama lintas sektor.

Anthony menyebut, beberapa daerah seperti Nduga, Pegunungan Bintang, dan wilayah lainnya menghadapi tantangan akses akibat jarak serta keterbatasan transportasi. Karena itu, diperlukan kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak agar pelayanan perpustakaan dapat menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung.

“Kita harus bekerja keras bersama-sama. Walaupun daerah kita berada di pegunungan dan memiliki tantangan geografis, pelayanan perpustakaan harus tetap hadir bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar pembangunan dan pengembangan perpustakaan dilakukan secara merata, termasuk perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sekolah, maupun perguruan tinggi.

Menurutnya, perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran perpustakaan di setiap wilayah diharapkan dapat memberikan akses pengetahuan kepada anak-anak dan generasi muda.

Anthony turut menekankan pentingnya ketersediaan data. Ia meminta agar data perpustakaan, tenaga perpustakaan, pustakawan, serta kebutuhan layanan dapat dikumpulkan dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan maupun instansi terkait.

“Sekarang ini kita membutuhkan data yang baik. Data tersebut harus dikumpulkan agar dapat dikoordinasikan dan menjadi dasar untuk membangun kerja sama serta meningkatkan pelayanan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Anthony juga mengingatkan bahwa tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan gedung perpustakaan, tetapi juga menjaga arsip dan rekaman sejarah daerah.

Ia mengatakan, arsip memiliki nilai penting bagi generasi mendatang karena menjadi sumber informasi mengenai perjalanan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat.

“Tugas kita sangat besar. Kita harus menjaga arsip agar anak cucu kita ke depan memiliki rekaman dan informasi tentang sejarah daerah ini,” katanya.

Anthony mengajak seluruh peserta Bimtek untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama dua hari kegiatan ke dalam tugas masing-masing. Ia berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat menjadi bekal untuk memperbaiki kualitas pelayanan perpustakaan di wilayah kerja masing-masing.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan, baik dalam pelayanan maupun penyelenggaraan acara.

“Semoga apa yang kita pelajari selama dua hari ini dapat diterapkan dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Apabila terdapat kekurangan selama kegiatan, kami menyampaikan permohonan maaf,” tuturnya.

Penutupan kegiatan Bimtek ditandai dengan ucapan terima kasih kepada para narasumber dan seluruh peserta. Anthony berharap semangat kebersamaan, inovasi, dan pelayanan publik yang diperoleh selama kegiatan dapat terus dikembangkan demi mewujudkan perpustakaan yang berkualitas dan inovatif di Provinsi Papua Pegunungan.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 09 September 2026

Gubernur John Tabo Salurkan Bantuan Studi Akhir Rp20 Miliar kepada Ribuan Mahasiswa Papua Pegunungan

2026-09-07T12:53:37.565+09:00

Wamena, Olemah.com — Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., menyerahkan bantuan dana studi akhir dan studi khusus kepada ribuan mahasiswa dan mahasiswi se-Provinsi Papua Pegunungan.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan total anggaran sebesar Rp20.007.500.000. Penyerahan berlangsung pada Senin, 7 September 2026, dalam kegiatan yang dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta para penerima bantuan.

Bantuan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur John Tabo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Pegunungan.

Gubernur John Tabo: Pendidikan Tetap Menjadi Prioritas

Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungan dan penyertaan-Nya, termasuk atas terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru.

Menurutnya, pembangunan daerah harus dimulai dari pembangunan manusia. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Bantuan studi akhir dan studi khusus diberikan kepada putra-putri Papua Pegunungan yang sedang menempuh pendidikan, baik di dalam negeri, di daerah masing-masing, maupun di luar negeri.

Gubernur John Tabo berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban mahasiswa sekaligus membantu mereka menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

“Pembangunan daerah harus dimulai dari pembangunan manusia. Karena itu, pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah, meskipun ada efisiensi anggaran.”

Ia juga meminta mahasiswa penerima bantuan menggunakan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan pendidikan, serta kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan Papua Pegunungan.

Rp20 Miliar untuk Penerima Bantuan Studi

Berdasarkan dokumen kegiatan Penyerahan Bantuan Dana Studi Akhir dan Studi Khusus kepada Mahasiswa dan Mahasiswi se-Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2026, pagu anggaran bantuan tercatat sebesar Rp20.007.500.000.

Dokumen tersebut mencatat sebanyak 2.428 proposal bantuan yang masuk. Dari proses pendataan dan verifikasi, terdapat 333 mahasiswa semester bawah serta 421 mahasiswa yang berstatus drop out atau status pendidikannya belum jelas.

Sementara itu, jumlah penerima bantuan studi akhir dan studi khusus dalam rincian kegiatan tercatat sebanyak 1.674 mahasiswa dan mahasiswi.

Bantuan diberikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori pendidikan yang sedang ditempuh mahasiswa.

Kategori Penerima Jumlah Besaran Bantuan

1. Mahasiswa/i D3 71 orang Rp8.000.000

2. Mahasiswa/i D3 Bandara 5 orang Rp12.500.000

3. Mahasiswa/i S1 1.321 orang Rp10.000.000

4. Mahasiswa/i S2 194 orang Rp20.000.000

5. Mahasiswa/i S3 21 orang Rp25.000.000

6. Mahasiswa/i luar negeri 12 orang Rp25.000.000

7. Mahasiswa kedokteran 31 orang Rp30.000.000

8. Mahasiswa pilot atau lisensi 19 orang Rp30.000.000

Penerima bantuan terbanyak berasal dari jenjang Strata Satu (S1), yakni sebanyak 1.321 mahasiswa.

Kepala Biro Kesra: Bantuan Ini Khusus untuk Studi Akhir

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengatakan, bantuan studi akhir dan studi khusus merupakan bentuk perhatian Gubernur John Tabo dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terhadap mahasiswa yang masih memiliki kewajiban menyelesaikan pendidikan.

Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu mahasiswa yang belum menyelesaikan studi, baik di daerah masing-masing maupun di luar daerah.

“Bantuan hari ini saya rasa yang terbanyak di sekitar Papua. Harapan kami, dengan bantuan ini, adik-adik mahasiswa yang masih ada kewajiban menyelesaikan studi, tetapi sampai hari ini belum selesai, mungkin bisa diselesaikan di daerah masing-masing. Harapan kita seperti itu.”

Kepala Biro Kesra menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan melalui bidang kesejahteraan rakyat berbeda dengan program beasiswa yang dikelola Dinas Pendidikan.

“Kalau beasiswa itu ada di Dinas Pendidikan. Kalau untuk kami di bidang Kesra, ini bukan beasiswa, tetapi bantuan khusus untuk studi akhir. Jadi, bantuan ini memang khusus untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi akhir.”

Menurutnya, bantuan disalurkan berdasarkan data mahasiswa yang telah disiapkan pemerintah. Selanjutnya, dana bantuan akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.

“Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui data Gubernur, hari ini sudah menyerahkan bantuan. Selanjutnya nanti dari belakang transfer langsung ke rekening mahasiswa masing-masing.”

Ia menambahkan, sinkronisasi data antara Biro Kesra dan Dinas Pendidikan penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan.

Kepala Dinas Pendidikan: Beasiswa Lama Dilanjutkan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan menjelaskan bahwa pihaknya masih melanjutkan program beasiswa yang sebelumnya telah berjalan di Provinsi Papua sebelum pemekaran daerah otonomi baru.

Program tersebut tetap dilanjutkan karena masih terdapat mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan.

“Untuk Dinas Pendidikan, program yang kita lakukan sekarang itu namanya beasiswa. Ini sebenarnya program dari Gubernur Papua, dan kami melanjutkan karena anak-anak ini belum selesai program itu. Karena terjadi pemekaran daerah otonomi baru, kami melanjutkan program tersebut.”

Ia mengatakan, program beasiswa lama ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo akan mempersiapkan program baru untuk tahun anggaran 2027.

“Tahun ini harus selesai semua program itu. Tahun depan, 2027, kita akan mulai dengan program baru yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur.”

Untuk mendukung program baru tersebut, Dinas Pendidikan akan melakukan pendataan ulang mahasiswa dan membuka pendaftaran secara daring.

“Kami akan melakukan pendataan ulang. Bulan ini kami akan buka website untuk pendaftaran secara online, dengan kategori-kategori yang nanti diatur oleh Peraturan Gubernur, sehingga jelas siapa-siapa yang bisa dibantu.”

Kepala Dinas Pendidikan menambahkan, mahasiswa yang masih terdaftar dalam program beasiswa lama akan terus dipantau sesuai perkembangan pendidikan mereka di masing-masing universitas.

“Mahasiswa yang terdaftar saat ini masih ada sekitar 500, dan bulan ke bulan ini akan berkurang sesuai dengan universitas di mana mereka kuliah. Tiap tahun pasti ada yang lulus, dan kami punya data untuk itu.”

Ia menjelaskan, pembayaran bantuan pendidikan dilakukan secara langsung melalui sistem perbankan berdasarkan dokumen atau tagihan yang disampaikan mahasiswa.

“Kami bayar juga secara langsung online dari Dinas Pendidikan ke bank, dan dari bank langsung transfer ke rekening mereka sesuai dengan invoice yang mereka sampaikan.”

Gubernur John Tabo Siapkan Pendidikan Berbasis Karakter

Selain bantuan studi, Gubernur John Tabo juga mendorong persiapan pola pendidikan berbasis karakter yang direncanakan mulai diperkenalkan pada Desember 2026.

Program tersebut diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik sejak jenjang TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan bahasa internasional, serta kesiapan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai negara.

Gubernur John Tabo berharap anak-anak Papua Pegunungan tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter, disiplin, tanggung jawab, dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan maupun dunia kerja.

Mahasiswa Diminta Serius Menyelesaikan Pendidikan

Gubernur John Tabo mengingatkan para penerima bantuan agar menggunakan kesempatan pendidikan dengan sungguh-sungguh.

Mahasiswa penerima bantuan diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan, kemudian kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan Papua Pegunungan.

Pemerintah tidak ingin pengalaman masa lalu terulang, ketika sebagian mahasiswa yang dikirim belajar ke luar negeri tidak menyelesaikan pendidikan sesuai harapan.

Karena itu, Gubernur John Tabo menekankan pentingnya pembentukan karakter sejak dini, termasuk kesiapan mahasiswa untuk menjalani pendidikan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Mahasiswa Sampaikan Terima Kasih

Salah satu mahasiswa penerima bantuan, Kita Nela, mahasiswa Non Kayu University, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur John Tabo dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas bantuan yang diberikan.

Ia mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi akhir, terutama di tengah kebutuhan pendidikan yang cukup besar.

“Saya sendiri menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Di waktu yang sangat sulit seperti saat ini, pemerintah mau membantu kami mahasiswa studi akhir untuk menyelesaikan studi kami.”

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur John Tabo, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, serta seluruh pihak yang telah mendukung program bantuan pendidikan tersebut.

“Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, maupun semua yang sudah membantu kami dan memberikan bantuan ini.”

Adat, Agama, dan Pemerintah Harus Bersinergi

Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo menekankan pentingnya kerja sama antara adat, agama, dan pemerintah dalam membangun generasi Papua Pegunungan.

Ketiga unsur tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam membimbing, membina, dan mendidik generasi muda agar memiliki karakter yang baik serta mampu meneruskan pembangunan daerah.

Pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang terus memberikan dukungan melalui kebijakan Otonomi Khusus dan pembentukan daerah otonomi baru.

Dukungan tersebut diharapkan dapat terus menjadi perhatian bagi generasi penerus bangsa agar memiliki masa depan yang lebih baik dan cerah.

Dana Otsus Harus Dirasakan Masyarakat

Gubernur John Tabo menegaskan bahwa Dana Otsus harus diarahkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Penggunaan anggaran harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Pemerintah juga mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta wartawan untuk bersama-sama mengawal dan menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program pembangunan.

Dengan kerja sama yang baik, Gubernur John Tabo berharap program pendidikan dan bantuan studi dapat berjalan lebih tertib, transparan, serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan.

Catatan redaksi: Materi sebelumnya menyebut 1.620 mahasiswa, sedangkan dokumen rincian bantuan mencatat 1.674 penerima. Kepala Biro Kesra juga menyebut angka berbeda dalam keterangan terpisah. Karena itu, jumlah final penerima bantuan masih perlu dikonfirmasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 07 September 2026

Gubernur Papua Pegunungan Tegaskan TPP Dipotong bagi ASN yang Tidak Pernah Hadir

2026-09-07T12:10:37.233+09:00

Wamena, Olemah.com — Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang tidak pernah hadir dalam pelaksanaan tugas dan apel akan mendapat sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan saat memimpin langsung apel pagi, Senin, 7 September 2026, di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena.

Dalam arahannya, gubernur meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lebih teliti dalam memantau kehadiran dan kedisiplinan bawahannya.

“Yang tidak pernah hadir, TPP dipotong. Kepala OPD harus jeli melihat itu,” tegas gubernur.

Menurutnya, kedisiplinan ASN merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Karena itu, kehadiran pegawai tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara nyata.

Seleksi Kepala OPD Harus Terbuka

Selain menyoroti kedisiplinan ASN, Gubernur Papua Pegunungan juga menyampaikan bahwa proses seleksi kepala OPD atau seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama harus dilakukan secara transparan.

Gubernur menegaskan tidak boleh ada praktik kekeluargaan maupun perlakuan khusus dalam proses seleksi tersebut.

Sebanyak 32 peserta tercatat mengikuti seleksi kepala OPD. Gubernur menyebut, sebagian besar peserta merupakan Orang Asli Papua (OAP).

“Seleksi kepala OPD harus dilakukan terbuka. Tidak ada kekeluargaan. Peserta yang ikut sebanyak 32 orang dan kebanyakan OAP. Jadi, yang menentukan nasib Anda sendiri,” kata gubernur.

Ia meminta seluruh peserta mempersiapkan diri dengan baik dan tidak menyalahkan pemerintah apabila terdapat persyaratan atau kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi.

Ujian Seleksi Dimulai Kamis

Gubernur juga mengingatkan para peserta seleksi agar segera melengkapi seluruh persyaratan yang masih kurang.

Menurutnya, tahapan ujian seleksi dijadwalkan mulai Kamis pada pekan ini.

“Jangan salahkan kami masalah selter. Ujian mulai hari Kamis minggu ini. Jadi, yang kurang, lengkapi cepat,” ujarnya.

Gubernur meminta peserta tidak hanya duduk dan memberikan komentar, tetapi harus menunjukkan keseriusan melalui persiapan, kerja keras, dan pemenuhan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.

“Jangan duduk hanya komentar terus,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa proses seleksi jabatan harus diikuti dengan kesiapan dan tanggung jawab dari masing-masing peserta.

Data OAP dari 8 Kabupaten Masih Belum Lengkap

Dalam arahannya, gubernur juga menyinggung kegiatan pendataan Orang Asli Papua yang sedang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperinda) Provinsi Papua Pegunungan.

Kegiatan tersebut berkaitan dengan pendataan OAP dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

Gubernur menyebut, hingga saat ini baru dua kabupaten yang dinilai telah merampungkan pendataan, yakni Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Yahukimo. Sementara itu, kabupaten lainnya masih diminta segera melengkapi data.

“Hari ini ada kegiatan dari Baperinda mengenai data Orang Asli Papua dari delapan kabupaten. Dua kabupaten yang sudah rampung yaitu Lanny Jaya dan Yahukimo. Yang lain masih kurang,” jelas gubernur.

Ia meminta seluruh pihak terkait mengikuti kegiatan pendataan yang dilaksanakan Baperinda sebagai tindak lanjut dari program dan arahan pemerintah pusat melalui Bappenas.

Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan dan program pemerintah dapat disusun berdasarkan data yang akurat serta sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Gubernur: Masalah Kabupaten Menjadi Tanggung Jawab Kabupaten

Gubernur Papua Pegunungan juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di kabupaten pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai kewenangan dan wilayah kerjanya.

Menurutnya, pemerintah provinsi akan turun tangan apabila pemerintah kabupaten menghadapi persoalan yang tidak mampu diselesaikan secara mandiri.

“Semua masalah yang terjadi di kabupaten itu menjadi hak dan wilayah kerja kabupaten. Kalau mereka tidak mampu, baru provinsi turun tangan,” tegas gubernur.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat agar setiap pemerintah kabupaten dapat menjalankan kewenangannya secara maksimal, meningkatkan koordinasi, serta menyelesaikan persoalan masyarakat sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Papua Pegunungan Urutan Kedua Hasil Evaluasi

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi seluruh provinsi di Papua, Papua Pegunungan berada di urutan kedua.

Namun, gubernur tetap meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh ASN dan kepala OPD untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan kedisiplinan, memperkuat koordinasi, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Papua Pegunungan.

Apel pagi kemudian menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk menegaskan kembali pentingnya disiplin ASN, transparansi seleksi jabatan, kelengkapan data OAP, pembagian kewenangan antara kabupaten dan provinsi, serta peningkatan kinerja pemerintahan.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 07 September 2026

Asisten III Lukas Kosay Buka Bimtek Perpustakaan Papua Pegunungan, Diikuti Peserta dari 8 Kabupaten

2026-09-07T11:49:09.471+09:00

Wamena, Olemah.com — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan.

Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026 oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Lukas W Kossay . SE, M.Si, yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 1 Hotel Grand Sartika, Wamena, Senin, 7 September 2026, dan dijadwalkan selama dua hari, yakni 7–8 September 2026.

Bimtek mengangkat tema:

“Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berkualitas dan Inovatif.”

Kegiatan ini diikuti peserta dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, serta sejumlah pustakawan sekolah yang berada di Wamena.

Perpustakaan Bukan Sekadar Tempat Membaca Buku

Dalam sambutan Gubernur Papua Pegunungan yang dibacakan Asisten III Dr. Lukas W Kossay, disampaikan bahwa perpustakaan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pusat informasi, ruang pengembangan pengetahuan, serta sarana untuk membangun budaya membaca di tengah masyarakat.

Menurutnya, Papua Pegunungan sebagai provinsi yang terus berkembang membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan keterampilan dalam memberikan pelayanan perpustakaan yang berkualitas, ramah, inovatif, serta mudah diakses masyarakat.

Dorong Perpustakaan Hadir di Semua Wilayah

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga berkomitmen menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi yang terbuka dan inklusif.

Perpustakaan diharapkan tidak hanya berkembang di pusat kota, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk sekolah, kampung, distrik, dan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.

Perpustakaan harus menjadi ruang yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

Dengan demikian, keberadaan perpustakaan diharapkan dapat membantu memperluas wawasan, meningkatkan minat baca, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang bermanfaat.

Kepala Dinas Ungkap Keterbatasan ASN

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Pegunungan, Anthony M. Mirin,S.Sos, M.Si mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai keterbatasan.

Anthony menjelaskan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Pegunungan masih tergolong baru karena baru berusia sekitar sembilan bulan pada tahun 2026.

Selain itu, jumlah aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan dinas tersebut juga masih sangat terbatas.

“Kami punya kantor umur baru sembilan bulan tahun 2026, dengan jumlah ASN delapan orang termasuk saya sendiri. Tapi kami bersyukur karena kegiatan bisa jalan,” ujar Anthony M. Mirin.

Meski jumlah pegawai terbatas, Anthony menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan dan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan.

Justru, kegiatan bimtek ini menjadi langkah awal untuk membangun fondasi pelayanan perpustakaan yang lebih kuat di Provinsi Papua Pegunungan.

Narasumber dari Perpustakaan Nasional Terkendala Pembatalan Penerbangan

Anthony juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, yakni Bapak Adi dan Bapak Agus.

Kedua narasumber tersebut disebut telah siap menghadiri kegiatan dan bahkan sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta.

Namun, rencana kehadiran secara langsung terkendala setelah penerbangan mereka dibatalkan akibat bencana alam.

“Kami juga sudah mendatangkan pembicara dari Perpustakaan Nasional Jakarta, Pak Adi dan Pak Agus. Mereka sangat siap dan sudah di Bandara Soekarno-Hatta, tapi penerbangan dibatalkan akibat bencana alam,” jelas Anthony.

Akibat kendala tersebut, pelaksanaan bimtek selama dua hari dilakukan secara daring.

Meskipun narasumber tidak dapat hadir secara langsung, Anthony menegaskan bahwa semangat untuk meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan tidak boleh surut.

Menurutnya, kegiatan tetap harus berjalan karena peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Papua Pegunungan.

Apresiasi untuk Perpustakaan Nasional RI

Dalam sambutan Gubernur Papua Pegunungan, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan melalui narasumber, pengetahuan, dan pengalaman kepada para tenaga perpustakaan serta pustakawan di Papua Pegunungan.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan para pengelola perpustakaan dalam menjalankan tugas, menyusun program literasi, meningkatkan kualitas layanan, serta membangun inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sekolah, dan Perpustakaan Nasional dinilai penting untuk mempercepat pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Papua Pegunungan.

Peserta Diharapkan Menjadi Penggerak Literasi

Anthony M. Mirin berharap para peserta yang mengikuti bimtek tidak hanya memperoleh pengetahuan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mampu menerapkannya di tempat kerja masing-masing.

Ia mendorong agar setiap peserta dapat menjadi penggerak literasi di kabupaten, sekolah, perpustakaan, dan lingkungan masyarakat.

“Kami berharap setelah kegiatan ini, setiap kabupaten harus gerakkan literasi membaca,” harap Anthony.

Ia juga berharap kegiatan literasi membaca dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program, seperti pembinaan minat baca, pengembangan perpustakaan sekolah, kegiatan membaca bersama, penyediaan bahan bacaan, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan begitu, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi benar-benar hadir sebagai pusat pembelajaran dan pusat pengembangan masyarakat.

Gubernur Minta Peserta Aktif Berdiskusi

Gubernur Papua Pegunungan berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, bertukar pengalaman, dan membangun jejaring kerja sama antarpengelola perpustakaan.

Pengetahuan yang diperoleh selama bimtek diharapkan dapat diterapkan di masing-masing kabupaten dan sekolah sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Gubernur juga berharap kegiatan tersebut dapat mendukung terwujudnya masyarakat Papua Pegunungan yang semakin maju, berpengetahuan, memiliki budaya membaca, serta mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan zaman.

Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026 kemudian resmi dibuka oleh Asisten III Lukas Kusay, mewakili Gubernur Papua Pegunungan.

Olemah.com — Perpustakaan kuat, literasi meningkat, Papua Pegunungan semakin berpengetahuan.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 07 September 2026

33 Penerbangan Terdampak, Operasional Bandara Soekarno-Hatta Ditutup hingga Minggu Pagi

2026-09-06T10:18:29.581+09:00

Jakarta, Olemah.com – Sebanyak 33 penerbangan terdampak akibat penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menyusul dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan data monitoring per 5 September 2026 pukul 22.00 WIB, gangguan penerbangan mencakup rute internasional dan domestik.

Pada sektor internasional, tercatat 16 penerbangan dibatalkan, tujuh mengalami penundaan, dan lima penerbangan dijadwalkan kembali. Rute yang terdampak meliputi Singapura, Hong Kong, Sydney, Seoul/Incheon, Doha, Amsterdam, dan Kuala Lumpur.

Sementara itu, pada sektor domestik terdapat empat penerbangan dibatalkan dan satu penerbangan dialihkan. Rute yang terdampak antara lain penerbangan dari dan menuju Lampung, Denpasar, serta Surabaya.

Penutupan Operasional Diperpanjang

Penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pukul 09.30 WIB pada Minggu, 6 September 2026.

Perpanjangan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik sekaligus untuk memastikan keselamatan penerbangan.

Kementerian Perhubungan juga mewaspadai dampak berantai terhadap rotasi pesawat, ketersediaan armada, jadwal penerbangan berikutnya, serta kapasitas terminal. Penyesuaian operasional akan dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

Penumpang Diminta Memeriksa Status Penerbangan

Calon penumpang diimbau untuk memeriksa status penerbangan secara berkala melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara.

Penumpang juga diminta mengantisipasi kemungkinan terjadinya:

Penundaan penerbangan;

Penjadwalan ulang;

Pembatalan penerbangan;

Pengalihan rute atau bandara.

Maskapai akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai perubahan jadwal dan ketentuan perjalanan sesuai perkembangan operasional.

Keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan. Pemulihan jadwal penerbangan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi abu vulkanik dan hasil pemantauan keselamatan penerbangan.

Sumber : ANTARA

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 06 September 2026

KNPB Asya Sector Recruits 67 New Members in Jayapura

2026-09-05T23:46:25.159+09:00

Jayapura, Olemah.com – The recruitment committee of the KNPB Numbay Region, Asya Sector, conducted a new-member recruitment activity at Honai Asya, Jayapura, on Saturday, September 5, 2026.

The activity was held from 8:00 a.m. to 3:00 p.m. local time under the theme, “Join and Unite in KNPB, Struggle Together toward an Independent Papua.”

According to the committee, the recruitment process took place safely and in an organized manner. A total of 67 participants took part in the activity.

Three Main Topics Presented

The participants received three basic topics related to Papua and the KNPB organization.

The first topic, The History of an Independent Papua, was presented by Reuter and Nahason, members of the KNPB Asya Sector.

The second topic, KNPB Organizational Principles, was delivered by Tuan Weko Kogoya, Chairperson I of the KNPB Numbay Region.

The third topic, The History of KNPB, was presented by Boni and Peres, who were identified as the Sector Chairperson and Sector Diplomacy Chairperson of Asya Sector, KNPB Numbay Region.

The committee stated that history is an important foundation for understanding Papua’s identity, the organization’s development, and its political position.

Committee Explains the Purpose of Recruitment

In its statement, the committee said the recruitment was intended to strengthen the organization and expand its civil political support base.

The committee also expressed its views concerning violence, injustice, and conflict in Papua. According to the organizers, KNPB continues to conduct a civil struggle to voice political aspirations and demands for Papuan independence.

However, claims concerning violence, colonialism, and alleged human-rights violations remain statements from the organizers and require independent verification and responses from relevant parties.

Call for Political Consolidation

At the end of the activity, the committee called on students, young people, parents, and the wider Papuan community to participate in the political movement they support.

The committee also described Papua as being in a military and humanitarian emergency. This remains an allegation made by the organizers and was not independently verified in the information received by Olemah.com.

Olemah.com emphasizes that political aspirations should be expressed peacefully, in accordance with the law, and with respect for the safety of civilians.

Recruitment Committee

The committee listed the following structure:

Committee Chairperson: Adam

Secretary: Abi

Chairperson of the Asya Sector BP KNPB: Peres Wakla

Secretary: Mungkuwar Pahabol

The activity concluded with messages to the new members to understand the organization’s principles, maintain solidarity, and conduct their activities responsibly.

Editorial note: This report is based on information provided by the KNPB Numbay Region, Asya Sector recruitment committee. Statements concerning conflict, violence, emergency conditions, and political claims are attributed to the organizers and have not been independently verified.

Source : Sama Natan

Edited by : Olemah Editorial Team

Website : www.olemah.com

Publication Date : September,05 2026

KNPB Sektor Asya Rekrut 67 Anggota Baru di Jayapura

2026-09-05T23:25:17.886+09:00

Jayapura, Olemah.com – Panitia Perekrutan KNPB Wilayah Numbay Sektor Asya menggelar kegiatan perekrutan anggota baru pada Sabtu, 5 September 2026. Kegiatan berlangsung di Honai Asya, Jayapura, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIT.

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Bergabung dan Bersatu dalam KNPB, Berjuang Bersama untuk Menuju Papua Merdeka.” Berdasarkan keterangan panitia, kegiatan berlangsung aman dan terkoordinasi.

Sebanyak 67 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta menerima sejumlah materi dasar mengenai sejarah Papua, prinsip organisasi KNPB, serta sejarah KNPB.

Tiga Materi Dasar Disampaikan

Materi pertama mengenai Sejarah Papua Merdeka disampaikan oleh Reuter dan Nahason, yang disebut sebagai anggota KNPB Sektor Asya.

Materi kedua mengenai Prinsip Organisasi KNPB disampaikan oleh Ketua I KNPB Wilayah Numbay, Tuan Weko Kogoya.

Sementara itu, materi ketiga mengenai Sejarah KNPB disampaikan oleh Boni dan Peres, masing-masing selaku Ketua Sektor dan Ketua Diplomasi Sektor Asya Wilayah Numbay.

Panitia menyebut sejarah menjadi fondasi penting dalam memahami identitas, perjalanan organisasi, serta pandangan politik yang dianut oleh para anggotanya.

Panitia Sampaikan Alasan Perekrutan

Dalam keterangannya, panitia menyatakan bahwa perekrutan dilakukan untuk memperkuat organisasi dan memperluas basis dukungan terhadap perjuangan politik KNPB.

Panitia juga menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan kekerasan, ketidakadilan, serta konflik yang terjadi di Tanah Papua. Menurut mereka, KNPB tetap menjalankan perjuangan sipil untuk menyuarakan aspirasi politik dan tuntutan kemerdekaan Papua.

Namun, berbagai tudingan mengenai kekerasan, kolonialisme, maupun pelanggaran terhadap masyarakat Papua merupakan pandangan pihak panitia yang masih memerlukan verifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak terkait.

Serukan Konsolidasi dan Perjuangan Politik

Dalam pernyataan penutup, panitia mengajak mahasiswa, pelajar, pemuda, orang tua, serta masyarakat Papua untuk bergabung dalam gerakan perjuangan yang mereka yakini.

Panitia juga menyebut Papua berada dalam kondisi darurat militer dan kemanusiaan. Pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak penyelenggara dan belum disertai verifikasi independen dalam informasi yang diterima.

Olemah.com menegaskan bahwa setiap penyampaian aspirasi politik perlu dilakukan secara damai, menghormati hukum, serta tidak mengarah pada kekerasan dan tindakan yang membahayakan masyarakat sipil.

Struktur Panitia Perekrutan

Dalam kegiatan tersebut, panitia mencantumkan susunan sebagai berikut:

Ketua Panitia: Adam

Sekretaris: Abi

Ketua BP KNPB Sektor Asya: Peres Wakla

Sekretaris: Mungkuwar Pahabol

Kegiatan perekrutan ditutup dengan penyampaian pesan kepada para anggota baru agar memahami materi organisasi, menjaga kekompakan, serta menjalankan aktivitas sesuai prinsip yang disampaikan dalam kegiatan.

Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan panitia KNPB Wilayah Numbay Sektor Asya. Pernyataan mengenai konflik, kekerasan, status darurat, dan tudingan terhadap pihak tertentu merupakan klaim narasumber dan tidak otomatis menjadi fakta yang telah terverifikasi.

Sumber : Doni Siep

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 05 September 2026

Seniman Papua Pegunungan Siap Ramaikan Papua Reggae Festival ke-11, Enius Kogoya Dorong Karya Orisinal

2026-09-04T19:58:29.287+09:00

Wamena, Olemah.com – Seniman dan musisi reggae Papua Pegunungan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam Papua Reggae Festival ke-11 yang akan dilaksanakan di Papua Tengah pada Oktober mendatang.

Kesiapan tersebut disampaikan dalam acara launching seniman dan musisi reggae Papua Pegunungan yang berlangsung pada tanggal 5 dan 6 di kawasan depan Kantor Bupati, Tugu Salib. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan karya seni, musik daerah, serta identitas budaya Papua Pegunungan kepada masyarakat luas.

Koordinator kegiatan, Enius Kogoya, mengatakan seluruh seniman Papua Pegunungan sangat proaktif mendukung agenda tersebut. Menurutnya, festival ini merupakan kesempatan penting untuk mengangkat jati diri masyarakat melalui alunan musik daerah dan karya kreatif anak-anak Papua.

“Kami dari seluruh seniman yang ada di Pegunungan sangat proaktif untuk kegiatan ini. Ini merupakan kesempatan bagi kami untuk mengangkat semua jati diri melalui alunan musik-musik daerah secara khusus,” ujar Enius Kogoya.

Ia menilai, kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hiburan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi masa depan seniman, generasi muda, dan anak cucu Papua.

Pemerintah Diharapkan Beri Dukungan Berkelanjutan

Enius menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan sejumlah organisasi perangkat daerah yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan seniman.

Ia berharap dukungan pemerintah tidak berhenti pada keberangkatan dan pelaksanaan festival, tetapi dilanjutkan melalui pembinaan serta program yang berkelanjutan.

“Kami mengharapkan kepada pemerintah supaya setelah kami pulang dari kegiatan festival, tidak hanya berhenti di situ. Kami berharap ada kelanjutan untuk mendukung kami sebagai bagian dari pembangunan,” katanya.

Menurut Enius, seniman juga memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Melalui musik, seni, bahasa, cerita, dan pesan-pesan sosial, seniman dapat membantu menjaga identitas budaya serta memperkenalkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi berikutnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan ruang pendidikan, pelatihan, dan pembinaan agar para seniman dapat terus berkarya secara profesional.

Seniman Papua Pegunungan Diminta Jaga Kekompakan

Dalam sambutan delegasi, Sayang Delisa Ivan, selaku ketua tim delegasi, menyampaikan bahwa launching tersebut bukan sekadar acara seremonial.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk membawa karya-karya seni dan musik Papua Pegunungan ke panggung yang lebih luas.

Papua Pegunungan, kata dia, memiliki kekayaan budaya, musik, bahasa, cerita, serta kreativitas generasi muda yang harus dijaga, dikembangkan, dan diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui karya-karya positif.

Melalui keikutsertaan dalam Papua Reggae Festival ke-11 di Papua Tengah, para seniman Papua Pegunungan diharapkan mampu berkarya, bersaing, berkolaborasi, serta membawa nama baik daerah.

“Kita boleh berbeda dalam musik, gaya, dan kreativitas, tetapi kita datang dengan satu tujuan, yaitu membawa nama baik Papua Pegunungan, membawa karya-karya anak Papua Pegunungan, dan membawa semangat untuk terus berkarya,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh anggota delegasi agar menjaga kekompakan, menjunjung tinggi persaudaraan, menampilkan karya terbaik, serta memperkenalkan identitas budaya Papua Pegunungan melalui musik dan seni.

Dorong Karya Sendiri dan Bijak Menggunakan AI

Dalam kesempatan tersebut, Enius Kogoya juga menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam produksi musik.

Ia mengingatkan para seniman agar tidak sekadar mengambil dan mengulang karya orang lain. Menurutnya, penggunaan teknologi AI harus tetap memperhatikan hak cipta dan keaslian karya.

Ia menjelaskan bahwa seniman dapat memanfaatkan sampel musik atau aransemen yang tersedia, tetapi harus mengembangkan konsep dan ciptaan sendiri. Penggunaan AI, kata dia, sebaiknya menjadi alat bantu untuk memperkuat kreativitas, bukan menggantikan identitas pencipta.

“Yang paling penting adalah bagaimana karya itu lahir dari kita, bukan lahir dari AI. Kita boleh meminta bantuan AI, tetapi bukan mengambil secara penuh karya yang sudah diciptakan orang lain,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar para musisi lebih berhati-hati dalam melakukan cover lagu yang telah memiliki hak cipta. Jika ingin membawakan ulang sebuah lagu, para seniman perlu memperhatikan ketentuan perizinan dan hak cipta yang berlaku.

Musik sebagai Bagian dari Ekonomi Kreatif

Seniman dan musisi Papua Pegunungan diharapkan tidak hanya menjadikan musik sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari ekonomi kreatif, persatuan, dan pembangunan daerah.

Karya musik daerah dinilai dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan sosial, memperkuat kebanggaan budaya, serta membuka peluang ekonomi bagi para pelaku seni.

Enius mengajak seluruh seniman untuk terus bergerak bersama, menghasilkan karya yang positif, dan menjadikan musik sebagai sarana memperkenalkan Papua Pegunungan kepada masyarakat di Tanah Papua maupun di luar daerah.

Jaga Kebersihan Lokasi Kegiatan

Selain menyampaikan pesan seni dan budaya, panitia juga mengajak para pengunjung serta pelaku usaha di sekitar lokasi untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Panitia telah menyiapkan plastik sampah yang akan dibagikan kepada pelaku usaha dan pengunjung. Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan seni tetap berlangsung tertib, nyaman, dan tidak meninggalkan persoalan sampah di kawasan perkantoran.

Kegiatan launching ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang telah memberikan izin pelaksanaan. Para seniman berharap dukungan tersebut dapat terus berlanjut sehingga pengembangan musik dan seni menjadi bagian penting dari pembangunan Papua Pegunungan.

Dari Papua Pegunungan untuk Tanah Papua, dari karya untuk persaudaraan, dan dari musik untuk masa depan.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 04 September 2026

Panggung Pilihan Merupakan Mimbar Pelayanan, HA JABASU Yahukimo: Kita Harus Bayar Harga Demi Rakyat

2026-09-04T12:37:19.863+09:00

Yahukimo, Olemah.com – Setiap manusia memiliki pilihan hidup, panggilan, serta tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Pilihan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bidang pelayanan, baik keagamaan, pemerintahan, pendidikan, organisasi masyarakat, maupun perjuangan sosial.

Gagasan tersebut kembali ditegaskan Ketua HA_JABASU Yahukimo, Elius Passe, yang mengingatkan bahwa setiap orang yang memilih menjadi pemimpin atau pelayan masyarakat harus siap berkorban demi kepentingan rakyat.

“Kita harus bayar harga demi rakyat. Jangan kita butuh saja yang cari rakyat, lalu seakan-akan penderitaan di depan mata kita, kita tutup mata dan telinga,” kata Elius Passe.

Pernyataan itu menjadi pesan moral agar para pemimpin tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi juga harus hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan, ketidakadilan, kemiskinan, dan berbagai persoalan kehidupan.

Berbeda Panggilan, Satu Tujuan

Perbedaan profesi dan panggilan tidak seharusnya menjadi alasan bagi suatu kelompok untuk merasa lebih superior dibandingkan kelompok lainnya. Setiap kelompok memiliki cara pelayanan dan perjuangan yang berbeda, tetapi seluruhnya harus diarahkan untuk memperjuangkan martabat manusia serta kehidupan yang lebih baik.

Para hamba Tuhan, baik pendeta, pastor, maupun ustaz, menjalankan pelayanan untuk membimbing umat, mempertahankan nilai-nilai kebenaran, serta memperjuangkan keselamatan dan keadilan.

Sementara itu, panggung pemerintahan merupa

kan ruang pelayanan publik. Para pejabat dan aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab menghadapi persoalan kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan pembangunan, serta keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.

Karena itu, seorang pemimpin tidak boleh hanya melihat rakyat sebagai sumber dukungan ketika membutuhkan suara, bantuan, atau legitimasi. Pemimpin harus mampu melihat penderitaan masyarakat secara nyata dan mengambil tanggung jawab untuk mencari solusi.

Jangan Menutup Mata terhadap Penderitaan Rakyat

Elius Passe menekankan bahwa pelayanan kepada rakyat membutuhkan pengorbanan, keberanian, dan kepedulian yang nyata. Seorang pemimpin harus bersedia turun langsung, mendengar keluhan masyarakat, serta memperjuangkan kebutuhan rakyat tanpa membedakan latar belakang kelompok, suku, agama, maupun wilayah.

Menurutnya, panggung pelayanan bukan sekadar tempat untuk memperoleh jabatan atau pengaruh. Panggung pelayanan merupakan amanah yang menuntut seseorang untuk bekerja dengan hati, kejujuran, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

“Jangan kita butuh saja yang cari rakyat,” menjadi pengingat bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat tidak boleh berlangsung hanya pada saat pemilihan atau ketika kepentingan politik sedang membutuhkan dukungan.

Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir secara konsisten, terutama ketika menghadapi kesulitan ekonomi, keterbatasan pelayanan, konflik, ketidakamanan, dan persoalan sosial lainnya.

Perjuangan Harus Berpihak kepada Kehidupan

Dalam konteks Papua, berbagai kelompok masyarakat memiliki pandangan dan pengalaman sejarah yang berbeda mengenai identitas, hak hidup, kebebasan, serta masa depan daerah. Perbedaan tersebut perlu dibicarakan melalui ruang dialog yang terbuka, bermartabat, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sipil.

Perjuangan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia tidak boleh mengabaikan nilai kemanusiaan. Setiap upaya memperjuangkan keadilan harus menjunjung tinggi kehidupan, mencegah kekerasan, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Pelayanan yang mulia adalah pelayanan yang berpihak kepada kehidupan, keadilan, perdamaian, dan keselamatan manusia. Karena itu, setiap bentuk perjuangan perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan menghormati hak asasi manusia serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Pilihan Hidup Merupakan Tanggung Jawab

Hidup adalah pilihan. Namun, setiap pilihan juga mengandung tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, baik kepada Tuhan, masyarakat, keluarga, maupun generasi yang akan datang.

Seseorang yang memilih menjadi pemimpin, rohaniwan, pendidik, aktivis, aparatur pemerintah, maupun pelayan masyarakat harus memahami bahwa kedudukan dan panggilan tersebut bukan sekadar simbol, melainkan amanah.

Seorang wakil rakyat harus benar-benar memahami kehidupan masyarakat kecil. Ia dituntut untuk memperjuangkan kebutuhan rakyat, bukan hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok.

Demikian pula pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan tidak berhenti pada program dan anggaran, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat di kampung-kampung, terutama mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan.

Pelayanan Tidak Harus di Atas Mimbar

Pelayanan tidak hanya berlangsung di atas mimbar gereja, masjid, atau panggung pemerintahan. Pelayanan juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembelaan hak-hak rakyat, pendampingan warga, serta berbagai bentuk perjuangan sosial yang dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

Nilai pengorbanan dalam iman hendaknya menjadi inspirasi untuk melayani dengan tulus, bukan alasan untuk membenarkan kekerasan. Pengorbanan seorang pemimpin harus terlihat melalui keberanian membela rakyat, kejujuran menjalankan amanah, serta kesediaan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Pada akhirnya, setiap manusia memiliki panggung pelayanan masing-masing. Ada yang melayani melalui gereja, masjid, sekolah, pemerintahan, organisasi masyarakat, maupun gerakan sosial.

Perbedaan panggung tidak boleh memecah persaudaraan. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat perlu membangun kerja sama untuk melawan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan segala bentuk penindasan dengan cara yang damai, bermartabat, serta menghormati kehidupan.

Panggung pilihan merupakan mimbar pelayanan. Setiap pilihan harus diarahkan untuk menghadirkan kebenaran, keadilan, kebebasan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Sumber : Ketua jabaso

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 04 September 2026

Ibadah Rutin DWP Papua Pegunungan, 71 Peserta Diajak Tetap Setia Melayani Tuhan

2026-09-04T11:25:05.784+09:00

Wamena, Olemah.com – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan ibadah dan pertemuan rutin pada Jumat, 4 September 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 6, Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Ibadah yang dihadiri 71 orang ini menjadi kesempatan bagi anggota DWP untuk mempererat kebersamaan, memuji Tuhan, serta menerima penguatan iman melalui firman-Nya.

Ibu Stella Turangan Sampaikan Firman Tuhan

Ibadah dipimpin oleh Ibu Stella Turangan, S.Th., yang juga menyampaikan khotbah dengan tema “Menjadi Perempuan yang Takut Akan Tuhan.”

Firman Tuhan disampaikan dari Kitab Amsal 30–31, dengan penekanan pada kehidupan perempuan yang berkenan kepada Tuhan, memiliki hati yang takut akan Allah, serta mampu menjadi berkat bagi sesama.

Dalam pembacaan ayat emas, peserta juga diingatkan melalui Mazmur 111:10:

“Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian untuk selamanya.”

Pesan tersebut mengajak setiap perempuan untuk menjadikan takut akan Tuhan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan, membangun keluarga, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Rangkaian Pujian dan Doa

Ibadah diawali dengan doa pembuka oleh Ibu Apolonia Nussy Worabay, kemudian dilanjutkan dengan pujian bersama.

Lagu yang dinyanyikan dalam ibadah antara lain:

“Kumasuk Ruang Maha Kudus”

“Langit dan Bumi Pujilah Tuhan”

“Yesus Ajaib”

“Betapa Baiknya Tuhan”

“Ku Tetap Setia”

Pada pujian “Kumasuk Ruang Maha Kudus”, jemaat diajak datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus untuk menyembah-Nya.

Sementara itu, pujian “Betapa Baiknya Tuhan” menjadi ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dan keselamatan yang diberikan kepada umat-Nya.

Penguatan untuk Tetap Setia

Dalam pujian penutup “Ku Tetap Setia”, peserta kembali diingatkan untuk terus mengasihi Tuhan dan melayani-Nya sampai akhir kehidupan.

Lagu tersebut menjadi pesan penting bahwa kesetiaan kepada Tuhan perlu diwujudkan melalui kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan kepada sesama.

Ibadah kemudian ditutup dengan doa oleh Ibu Stella Turangan, S.Th., serta doa tutup dan doa berkat.

Pertemuan Rutin DWP

Selain menjadi kegiatan kerohanian, ibadah rutin ini juga menjadi bagian dari pertemuan DWP Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kegiatan tersebut, anggota DWP diharapkan terus membangun kebersamaan, memperkuat iman, dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 04 September 2026

BI dan DPMPTSP Papua Pegunungan Bahas Stabilisasi Harga dan Distribusi di Wamena

2026-09-03T10:46:04.483+09:00

WAMENA, OLEMAH.COM — Bank Indonesia bekerja sama dengan DPMPTSP Provinsi Papua Pegunungan menggelar kegiatan diskusi panel bertema “Stabilisasi Harga dan Kelancaran Distribusi dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian Provinsi Papua Pegunungan.”

Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 September 2026, bertempat di Grand Baliem Hotel Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Forum ini dihadiri perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan, serta pemerintah kabupaten/kota dari wilayah yang mengikuti kegiatan.

Fokus pada Stabilitas Ekonomi Papua

Diskusi panel tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan stabilisasi harga dan kelancaran distribusi barang di wilayah Papua Pegunungan.

Stabilitas harga dan distribusi menjadi isu penting bagi Papua Pegunungan mengingat karakteristik geografis wilayah yang memiliki tantangan tersendiri dalam mobilitas barang dan kebutuhan masyarakat.

Kelancaran distribusi diharapkan dapat mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok sekaligus menjaga harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Dorong Sinergi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Melalui kegiatan tersebut, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan semakin kuat dalam mengidentifikasi berbagai kendala distribusi serta mencari solusi yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Kegiatan juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antardaerah dalam mendukung stabilitas perekonomian di kawasan Papua.

Tema yang diangkat dalam diskusi panel menempatkan stabilisasi harga dan kelancaran distribusi sebagai bagian penting dalam menjaga kondisi ekonomi yang stabil.

Papua Pegunungan Jadi Fokus Pembahasan

Secara khusus, materi diskusi panel diarahkan pada kondisi Provinsi Papua Pegunungan, termasuk tantangan distribusi barang dan kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan.

Dengan adanya koordinasi lintas provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan kebijakan maupun langkah penanganan terhadap persoalan harga dan distribusi dapat dilakukan secara lebih terarah.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi serta rekomendasi yang dapat mendukung stabilitas perekonomian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber : Anak Kampung

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 03 September 2026

Gubernur Papua Matius Fakhiri Datangi Korban Kebakaran Mandala, 3.200 Warga Kehilangan Tempat Tinggal

2026-09-02T21:37:18.053+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM — Dini hari di belakang Stadion Mandala, Dok V, Kota Jayapura, Selasa, 1 September 2026, terasa berbeda dari biasanya. Di tengah keheningan malam, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri bersama Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mendatangi lokasi pengungsian dan menyusuri tenda-tenda darurat yang menjadi tempat berteduh ratusan keluarga korban kebakaran.

Keduanya hadir untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak kebakaran hebat yang melanda kawasan permukiman padat di sekitar Kelurahan Mandala pada Senin, 31 Agustus 2026.

Musibah tersebut dilaporkan menyebabkan sedikitnya 560 kepala keluarga atau sekitar 3.200 jiwa kehilangan tempat tinggal serta harta benda.

Di bawah tenda-tenda darurat yang disiapkan Pemerintah Provinsi Papua, raut kesedihan masih terlihat di wajah para penyintas. Banyak warga harus bertahan dengan kondisi terbatas setelah rumah dan harta benda mereka dilalap api.

Pemerintah Pastikan Korban Tidak Dibiarkan Sendiri

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua memastikan masyarakat terdampak tidak akan menghadapi masa sulit tersebut sendirian.

Menurutnya, penanganan pascakebakaran tidak hanya berkaitan dengan pembersihan lokasi, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

“Penanganan pascakebakaran tidak hanya menyangkut pembersihan lokasi, tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat musibah tersebut,” ujar Aryoko.

Pemerintah Instruksikan Pendataan Korban

Pemerintah segera menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan pendataan secara detail terhadap seluruh warga yang terdampak.

Pendataan tersebut dilakukan agar bantuan kebutuhan dasar, mulai dari pangan, sandang hingga pelayanan kesehatan, dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Papua juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jayapura dalam menangani dampak kebakaran serta menyiapkan langkah-langkah pemulihan bagi masyarakat.

Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki

Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan permukiman warga tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.

Namun, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi dan proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

“Kami berharap masyarakat yang terdampak tetap kuat dan sabar menghadapi ujian ini. Pemerintah Provinsi Papua akan terus hadir mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan selesai,” pungkas Aryoko.

Kehadiran Pemerintah Jadi Harapan Baru

Di tengah puing-puing sisa kebakaran dan tenda darurat yang berdiri di sekitar lokasi pengungsian, kehadiran Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen memberikan harapan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Pemerintah memastikan langkah penanganan dan pemulihan terus dilakukan, mulai dari pendataan korban, pemenuhan kebutuhan dasar hingga persiapan tahapan pemulihan kehidupan masyarakat.

Bagi ratusan keluarga yang kini berada di tenda pengungsian, harapan terbesar adalah dapat kembali bangkit dan membangun kehidupan baru setelah musibah kebakaran yang mengubah keadaan mereka dalam sekejap.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 September 2026

BREAKING NEWS Manokwari Memanas, Massa Desak Polisi Ungkap Tuntas Kematian Yanto Idorway

2026-09-02T21:00:26.848+09:00

MANOKWARI, OLEMAH.COM — Situasi di sejumlah wilayah Kota Manokwari, Papua Barat, menjadi perhatian publik setelah aksi demonstrasi berlangsung pada Rabu, 2 September 2026. Massa menyuarakan tuntutan agar kasus kematian presenter TVRI Papua Barat, Yanto Idorway, diusut secara terbuka dan tuntas.

Aksi massa dilaporkan berlangsung di sejumlah titik di Kota Manokwari. Tuntutan utama yang disuarakan adalah adanya kejelasan dan transparansi dalam penanganan kasus kematian Yanto Idorway, yang sebelumnya ditemukan meninggal setelah peristiwa di kawasan Air Terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kasus tersebut kini memasuki babak baru.

Polisi Tingkatkan Kasus ke Tahap Penyidikan

Polda Papua Barat memastikan penanganan perkara kematian Yanto Idorway telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

Peningkatan status perkara tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses, termasuk gelar perkara dan pendalaman terhadap berbagai fakta serta alat bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat, Kombes Pol Hesman S. Napitupulu, sebelumnya menyampaikan bahwa peningkatan status dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan unsur tindak pidana.

Penyidik kini terus mendalami rangkaian peristiwa, termasuk keterangan para saksi, hasil pemeriksaan forensik, olah tempat kejadian perkara dan alat bukti lainnya. Hingga perkembangan terakhir, proses penyidikan masih berjalan dan belum ada kesimpulan akhir mengenai pihak yang bertanggung jawab.

Hasil Otopsi Sudah Diterima Penyidik

Salah satu perkembangan penting yang menjadi perhatian masyarakat adalah informasi bahwa hasil autopsi terhadap Yanto Idorway telah diterima oleh penyidik.

Setelah hasil tersebut diterima, kepolisian masih akan melakukan pendalaman bersama saksi ahli untuk menjelaskan secara lebih rinci temuan medis dan forensik dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, keluarga Yanto Idorway menyetujui pelaksanaan otopsi sebagai bagian dari upaya untuk mengetahui secara medis penyebab kematian korban. Proses tersebut sejak awal diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi keluarga sekaligus mendukung proses hukum.

Massa Menuntut Keterbukaan Informasi

Di tengah perkembangan kasus tersebut, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan penjelasan terus menguat.

Masyarakat dan pihak yang mengikuti perkembangan kasus meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional, transparan dan dapat memberikan kepastian kepada keluarga korban serta publik.

Pada Rabu, 2 September 2026, aksi demonstrasi dilaporkan berlangsung di beberapa titik di Kota Manokwari. Kepolisian melalui jajaran Polda Papua Barat menemui massa dan menyampaikan komitmen untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

Polda Papua Barat juga menyatakan akan terus bekerja berdasarkan fakta, alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Polda Papua Barat Minta Masyarakat Bersabar

Kepolisian meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada penyidik dalam menjalankan proses hukum.

Menurut keterangan kepolisian, pengungkapan kasus dilakukan melalui pendalaman sejumlah unsur, termasuk fakta di tempat kejadian, keterangan saksi, pemeriksaan medis dan hasil autopsi.

Polda Papua Barat menyatakan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan hingga seluruh fakta dapat terungkap dengan jelas.

Publik Menanti Jawaban

Kasus kematian Yanto Idorway kini menjadi perhatian luas masyarakat Papua Barat.

Publik, keluarga korban dan berbagai pihak masih menantikan perkembangan penyidikan, terutama penjelasan lebih rinci mengenai hasil pemeriksaan forensik dan kesimpulan penyidik terkait penyebab kematian Yanto Idorway.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perkara ini telah memasuki tahap penyidikan. Karena itu, proses hukum masih terus berjalan dan informasi resmi mengenai hasil akhir penyidikan masih perlu menunggu keterangan dari pihak berwenang.

OLEMAH.COM akan terus memantau dan memperbarui perkembangan terbaru terkait kasus kematian Yanto Idorway dan situasi aksi masyarakat di Manokwari berdasarkan informasi dari sumber resmi.

Sumber : Anak Kampung

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 September 2026

Yoob Ginia Resmi Dilantik Jadi Ketua BPD-KAPP Keerom Periode 2026–2031

2026-09-02T20:42:43.047+09:00

KEEROM, OLEMAH.COM — Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (BPD-KAPP) Kabupaten Keerom resmi memasuki periode kepengurusan baru 2026–2031. Dalam pelantikan yang berlangsung di Sanggaria, Kabupaten Keerom, Selasa, 2 September 2026, Yoob Ginia, resmi dipercaya memimpin BPD-KAPP Kabupaten Keerom.

Pelantikan kepengurusan baru tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran pengusaha Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Keerom, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Staf Ahli Bupati Keerom yang mewakili Pemerintah Kabupaten Keerom.

Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut mencerminkan dukungan terhadap penguatan peran masyarakat adat dan pengusaha asli Papua dalam pembangunan ekonomi.

Yoob Ginia Pimpin BPD-KAPP Keerom

Dengan dilantiknya Yoob Ginia, sebagai Ketua BPD-KAPP Kabupaten Keerom periode 2026–2031, kepengurusan baru diharapkan mampu membawa organisasi semakin aktif dalam memperjuangkan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

BPD-KAPP Kabupaten Keerom juga diharapkan menjadi wadah yang mampu memperkuat jaringan usaha, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat adat dan pengusaha lokal.

Kepengurusan periode 2026–2031 membawa semangat penguatan ekonomi masyarakat adat dengan tetap menjunjung tinggi nilai, budaya dan jati diri Papua.

Adat Tetap Lestari, Ekonomi Makin Maju

Semangat tersebut tercermin dalam pesan yang diusung dalam pelantikan:

“Adat tetap lestari, ekonomi makin maju mewujudkan pengusaha orang asli Keerom yang berkarakter dan berdaya saing.”

Pesan tersebut menjadi harapan agar kemajuan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian nilai adat dan budaya masyarakat Papua.

Di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif, pengusaha asli Papua diharapkan mampu terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan daya saing tanpa meninggalkan identitas serta nilai-nilai budaya yang menjadi kekuatan masyarakat adat.

Momentum Baru Pengusaha Asli Papua

Pelantikan BPD-KAPP Kabupaten Keerom periode 2026–2031 diharapkan menjadi awal bagi lahirnya lebih banyak pengusaha Orang Asli Papua yang mandiri, profesional dan mampu membangun usaha secara berkelanjutan.

Organisasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pengusaha lokal, masyarakat adat, pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam membuka peluang pembangunan ekonomi di Kabupaten Keerom.

Dengan kepemimpinan baru di bawah Ketua Yoob Ginia, BPD-KAPP Kabupaten Keerom diharapkan terus mengambil peran dalam menciptakan pengusaha lokal yang berkarakter, berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Pelantikan ini menjadi momentum baru bagi penguatan ekonomi masyarakat adat di Kabupaten Keerom, dengan menjadikan nilai adat sebagai fondasi untuk membangun masa depan ekonomi yang maju, mandiri dan berkelanjutan.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 September 2026