Olemah.com

Mahasiswa Yahukimo di Manokwari Apresiasi Bantuan, Sampaikan Lima Tuntutan kepada Pemkab

2026-10-07T23:17:23.600+09:00

MANOKWARI, OLEMAH.COM — Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo yang sedang menempuh pendidikan di Kota Studi Manokwari, Papua Barat, menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang membantu mereka selama menghadapi persoalan tempat tinggal sekaligus menyampaikan sikap dan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Pernyataan tersebut disampaikan mahasiswa pada Rabu, 7 Oktober 2026, setelah sebelumnya mereka sempat meninggalkan kontrakan dan bertahan sementara di lingkungan Gereja GIDI Misia, Manokwari.

Mahasiswa kemudian kembali ke kontrakan setelah mendapat bantuan untuk penyelesaian persoalan pembayaran sewa. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, sebelumnya menyatakan telah membantu menyelesaikan tunggakan kontrakan mahasiswa Yahukimo.

Mahasiswa Sampaikan Apresiasi

Dalam pernyataan sikap tersebut, mahasiswa Yahukimo menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang dinilai telah memberikan dukungan selama mereka berada di tempat pengungsian.

Apresiasi pertama disampaikan kepada Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, atas perhatian dan bantuan yang diberikan sehingga mahasiswa dapat kembali menempati kontrakan.

Mahasiswa juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat atas bantuan finansial yang menurut mereka turut membantu penyelesaian biaya kontrakan.

Ucapan apresiasi juga disampaikan kepada Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.A., Senator DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, yang disebut memberikan bantuan bahan makanan kepada mahasiswa.

Selain itu, mahasiswa menyampaikan penghargaan kepada Kepala Suku Besar Keluarga Besar Pegunungan Tengah beserta para tokoh intelektual yang memberikan dukungan berupa bahan makanan dan dana selama masa pengungsian.

Dukungan juga datang dari Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT), 15 koordinator wilayah, mahasiswa asrama kedaerahan, serta lembaga donor dan para simpatisan yang ikut membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa selama berada di lokasi pengungsian.

Terima Kasih kepada Gereja GIDI Misia

Mahasiswa juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada pihak denominasi Gereja GIDI Misia Manokwari yang telah memberikan tempat dan fasilitas selama mereka meninggalkan kontrakan.

Gereja menjadi tempat mahasiswa bertahan selama menghadapi persoalan hunian sebelum mendapatkan bantuan untuk kembali ke kontrakan.

Dalam perkembangan terakhir, mahasiswa telah membongkar posko dan kembali ke kontrakan setelah beberapa hari berada di lingkungan gereja.

Bagi mahasiswa, dukungan gereja menjadi bagian penting selama mereka menghadapi kondisi tersebut.

Mahasiswa Soroti Komunikasi dengan Pemkab Yahukimo

Ketua Korwil Mahasiswa Yahukimo Kota Studi Manokwari, Ima Siep, mengatakan pihak mahasiswa telah berupaya melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Menurut Siep, mahasiswa mengaku telah melakukan komunikasi sesuai mekanisme yang mereka tempuh, termasuk mendatangi daerah secara langsung untuk melakukan klarifikasi dan pertemuan tatap muka.

Namun, mahasiswa menilai masih diperlukan ruang komunikasi yang lebih terbuka antara mereka dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

“Dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah harusnya hadir sebagai solusi untuk memberikan ruang kepada mahasiswa Yahukimo Kota Studi Manokwari. Justru kami mengalami problem yang tidak kami inginkan,” kata Siep, Rabu, 7 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut merupakan sikap mahasiswa berdasarkan pengalaman mereka selama menghadapi persoalan kontrakan dan masa pengungsian.

Lima Poin Sikap Mahasiswa

Dalam pernyataan yang disampaikan, mahasiswa Yahukimo juga menyampaikan sejumlah tuntutan dan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Secara umum, lima poin yang menjadi perhatian mahasiswa berkaitan dengan:

1. Respons Pemerintah Kabupaten Yahukimo terhadap kondisi mahasiswa Yahukimo yang menempuh pendidikan di Kota Studi Manokwari.

2. Kepastian tempat tinggal mahasiswa, agar persoalan kontrakan tidak kembali mengganggu proses pendidikan.

3. Kejelasan dukungan dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa Yahukimo di Manokwari.

4. Pembukaan ruang komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa untuk mencari penyelesaian bersama.

5. Perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa, termasuk kebutuhan dasar yang mendukung mahasiswa menyelesaikan studi.

Tuntutan tersebut disampaikan setelah mahasiswa mengalami persoalan hunian yang menyebabkan mereka harus meninggalkan kontrakan pada 3 Oktober 2026 dan sementara tinggal di lingkungan Gereja GIDI Misia.

Persoalan Hunian Menjadi Pelajaran

Persoalan yang dialami mahasiswa Yahukimo di Manokwari memperlihatkan pentingnya kepastian dukungan terhadap mahasiswa yang menempuh pendidikan jauh dari daerah asal.

Sebelumnya, lebih dari 100 mahasiswa Yahukimo dilaporkan menghadapi persoalan pembayaran kontrakan. Kondisi tersebut membuat mahasiswa harus meninggalkan tempat tinggal dan mengungsi sementara di lingkungan gereja.

Setelah mendapat bantuan dari sejumlah pihak, termasuk bantuan yang disebut berasal dari Wakil Gubernur Papua Pegunungan, mahasiswa akhirnya dapat kembali ke kontrakan.

Namun, mahasiswa menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan bantuan darurat.

Mereka menginginkan adanya komunikasi dan solusi yang lebih berkelanjutan sehingga persoalan tempat tinggal dan dukungan pendidikan tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

Mahasiswa Ingin Fokus Menyelesaikan Pendidikan

Mahasiswa Yahukimo di Manokwari berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan tersebut dari sisi keberlangsungan pendidikan.

Mereka berada di Manokwari untuk menempuh pendidikan tinggi dan mempersiapkan diri agar nantinya dapat memberikan kontribusi bagi keluarga dan Kabupaten Yahukimo.

Karena itu, kepastian tempat tinggal, dukungan pendidikan, serta komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dinilai mahasiswa sebagai bagian penting dalam menunjang proses perkuliahan.

Pernyataan sikap tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang telah membantu mereka selama menghadapi persoalan, sekaligus menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Yahukimo membuka ruang penyelesaian bersama.

Sumber : detiksatu.Com

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 07 Oktober 2026

Mama Papua: Kalau Hutan Rusak, Pasti Kami Masyarakat Adat Juga Tidak Ada

2026-10-07T21:12:14.616+09:00

SORONG SELATAN, OLEMAH.COM — Bagi masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, hutan bukan sekadar bentang alam yang menyimpan kekayaan flora dan fauna. Hutan adalah ruang hidup, sumber pangan, tempat belajar, sekaligus bagian dari identitas dan warisan leluhur.

Makna tersebut disampaikan Orpa Sawen, perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Klaogin, saat berbicara dalam Bincang Redaksi bertajuk “Berbagi Tradisi dan Kearifan Merawat Hutan” di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2026.

“Bagi kami masyarakat adat, hutan itu sangat bermanfaat. Hutan itu adalah Mama bagi kami.”

Pernyataan tersebut menggambarkan eratnya hubungan masyarakat adat Sorong Selatan dengan hutan yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.

Hutan Bukan Sekadar Kawasan Ekologis

Bagi masyarakat di tiga kampung yang tengah mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat—Klaogin, Konda, dan Bariat—hutan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar kawasan konservasi.

Hutan rawa gambut tropis menjadi tempat masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari sayuran, hasil sungai seperti udang, hingga bahan yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan.

Hutan juga menjadi ruang untuk membaca perubahan musim dan mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi.

Dalam pengembangan ekowisata, masyarakat tidak ingin alam hanya dipandang sebagai objek wisata. Tradisi, aturan adat, pangan lokal, serta pengetahuan leluhur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Program “Jelajah Kemolekan Sorong Selatan: Ekowisata, Kebudayaan, dan Gastronomi Kepala Burung Papua” menjadi salah satu upaya memperkenalkan kekayaan tersebut kepada publik.

Program itu merupakan kolaborasi Konservasi Indonesia, National Geographic Indonesia, dan Legenda Khatulistiwa.

Tradisi Adat Menjadi Bagian dari Penyambutan

Dalam Bincang Redaksi yang dipandu Mahandis Yoanata Thamrin, Managing Editor National Geographic Indonesia, perwakilan masyarakat adat juga menceritakan berbagai tradisi yang berkaitan dengan penerimaan tamu dan penghormatan terhadap leluhur.

Orpa Sawen menjelaskan salah satu ritual adat yang dilakukan untuk menyambut tamu. Tarian diawali dengan membentangkan kain Timur leluhur yang dibungkus dengan koba-koba, payung tradisional multifungsi khas masyarakat adat di Tanah Papua.

Ritual tersebut menjadi bagian dari cara masyarakat menghubungkan kehidupan masa kini dengan warisan para leluhur.

Selain itu terdapat tarian penyambutan dengan gerakan banting kaki.

Menurut Syahlan Machmud, South Sorong Livelihood Coordinator Konservasi Indonesia, terdapat pula pengetahuan mengenai tarian pohon keramat yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.

Pengetahuan tersebut hanya dimiliki oleh Marga Sianggo.

Kain Pusaka dan Hutan Keramat Bariat

Cerita mengenai hubungan masyarakat dengan alam juga disampaikan Yobolina Sopia Sawor dari Pokdarwis Bariat.

Ia menceritakan asal-usul kain pusaka yang dipercaya berkaitan dengan leluhur masyarakat.

“Kain pusaka itu berasal dari moyang kami yang timbul dari dalam air.”

Menurut Yobolina, terdapat sebuah tempat keramat berupa kolam yang dipercaya sebagai lokasi keluarnya kain pusaka tersebut. Di sekitar kawasan itu juga terdapat pohon yang dianggap keramat oleh masyarakat.

Karena memiliki nilai adat dan spiritual, kawasan tersebut tidak dapat dimasuki secara bebas.

Aturan adat diterapkan secara ketat. Hanya marga tertentu yang telah menyelesaikan sekolah adat yang diperbolehkan melintasi kawasan tersebut.

Batasan tersebut menjadi bagian dari cara masyarakat menjaga kesucian sekaligus kelestarian kawasan yang mereka anggap penting.

Sebelum Ekowisata, Masyarakat Meminta Izin

Hubungan masyarakat dengan hutan juga tercermin dalam persiapan kegiatan ekowisata.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, masyarakat melakukan upacara untuk meminta izin kepada alam dan leluhur.

Hal serupa dilakukan ketika masyarakat hendak memuliakan atau memanfaatkan jenis tumbuhan tertentu.

Bagi masyarakat adat, aturan tersebut bukan sekadar bagian dari ritual, tetapi menjadi cara untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam.

Karena itu, pengembangan wisata di Sorong Selatan diarahkan agar tidak memisahkan masyarakat dari ruang hidupnya.

Konservasi Indonesia Hadir sebagai Pembelajar

Syahlan Machmud menegaskan bahwa Konservasi Indonesia tidak datang dengan membawa budaya baru kepada masyarakat.

Sebaliknya, lembaga tersebut berupaya belajar dari pengetahuan lokal yang sudah dimiliki masyarakat.

Pengetahuan dan aktivitas keseharian kemudian dikembangkan menjadi bagian dari atraksi ekowisata yang tetap memperhatikan aturan dan nilai adat.

Beberapa aktivitas masyarakat yang dapat diperkenalkan antara lain memancing udang menggunakan bambu, memasak menggunakan bambu, membuat garam dari nipah, hingga proses pangkur sagu.

Aktivitas tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata, bahan buku maupun pameran yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa masyarakat adat bukan sekadar pelengkap destinasi wisata, tetapi menjadi pemangku pengetahuan lokal dan bagian penting dalam menjaga kawasan.

Perubahan Iklim Mulai Dirasakan

Di balik pengembangan ekowisata, masyarakat Sorong Selatan juga menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dalam diskusi tersebut, Didi Kaspi Kasim, Editor in Chief National Geographic Indonesia, menyoroti perubahan kondisi lingkungan yang mulai dirasakan masyarakat di tingkat kampung.

Pola pasang surut sungai muara disebut semakin tidak menentu. Kemarau panjang juga memengaruhi jadwal tanam dan panen masyarakat.

Dalam materi yang disampaikan, kemarau bahkan disebut berlangsung hingga sekitar enam bulan.

Kondisi tersebut turut memengaruhi keberadaan sejumlah sumber daya alam yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Salah satunya adalah udang biru di Sungai Klaogin yang disebut sempat mengalami ancaman.

Sebagai bentuk perlindungan, Kepala Kampung Klaogin kemudian menerbitkan aturan adat yang melarang masyarakat mengonsumsi udang tersebut.

Syahlan juga menyampaikan bahwa pada saat kegiatan berlangsung, Sorong Selatan mengalami periode tanpa hujan sekitar lima hingga enam bulan yang memicu kebakaran hutan dan kabut asap.

Masyarakat Mempertahankan Ruang Hidup

Persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim.

Masyarakat adat juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan wilayah yang menjadi ruang hidup mereka.

Dalam diskusi disebutkan bahwa dari sekitar 42.000 hektare wilayah gambut yang diusulkan, masyarakat baru memperoleh penetapan seluas 19.838 hektare.

Kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga menyimpan pengetahuan lokal, sumber pangan dan ruang kehidupan masyarakat adat.

Karena itu, perlindungan hutan bagi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap kehidupan mereka.

Ekowisata Harus Menjaga Alam dan Masyarakat

Pengembangan ekowisata Sorong Selatan pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai bagaimana mendatangkan wisatawan.

Lebih jauh, ekowisata diarahkan untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat, tradisi, pangan lokal dan kekayaan alam dengan tetap menghormati batas-batas adat.

Sejumlah pihak yang terlibat dalam program tersebut juga menekankan pentingnya wisatawan datang dengan menghormati aturan kampung dan lingkungan. Sorong Selatan diperkenalkan bukan hanya sebagai destinasi dengan pemandangan alam, tetapi sebagai ruang hidup masyarakat.

Bagi masyarakat adat, hutan adalah tempat hidup yang telah diwariskan oleh leluhur dan harus diteruskan kepada generasi berikutnya.

Pesan itu dirangkum dengan tegas oleh Orpa Sawen:

“Kalau hutan rusak, pasti kami masyarakat adat juga tidak ada.”

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa bagi masyarakat adat Sorong Selatan, menjaga hutan berarti menjaga kehidupan, budaya, pangan, pengetahuan dan masa depan generasi yang akan datang.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 07 Oktober 2026

Karantina dan Avsec Gagalkan Pengeluaran 115 Telur Burung Paruh Bengkok dari Merauke

2026-10-07T20:54:24.614+09:00

MERAUKE, OLEMAH.COM — Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Papua Selatan bersama Aviation Security (Avsec) Bandara Mopah menggagalkan upaya pengeluaran 115 butir telur burung paruh bengkok dari Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menuju Surabaya, Jawa Timur.

Penggagalan tersebut terjadi dalam dua kejadian berbeda pada 20 dan 23 Agustus 2026 di Terminal Keberangkatan Bandara Mopah, Merauke. Telur ditemukan saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang.

Terungkap dari Pemeriksaan X-Ray

Pada kejadian pertama, 20 Agustus 2026, petugas mendeteksi barang mencurigakan melalui pemeriksaan X-Ray.

Pemeriksaan kemudian dilakukan bersama petugas Karantina, Avsec dan Satgas. Hasilnya ditemukan 38 butir telur yang dikemas menggunakan kapas dan tisu.

Tiga hari kemudian, pada 23 Agustus, petugas kembali menemukan 77 butir telur dalam dua kotak dengan modus pengemasan yang serupa.

Berdasarkan pemeriksaan dan keterangan penumpang, telur-telur tersebut akan dibawa dari Merauke menuju Surabaya untuk diserahkan kepada pihak lain.

Seluruh barang tersebut kemudian ditahan oleh BKHIT Papua Selatan untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Modus Penyelundupan Mulai Berubah

Kepala BKHIT Papua Selatan, Irsan Nuhantoro, mengatakan pihaknya melihat adanya perubahan modus dalam upaya pengeluaran satwa liar dari Papua Selatan.

Jika sebelumnya satwa dibawa dalam kondisi hidup, kini telur burung paruh bengkok dikumpulkan dari alam kemudian dibawa keluar Papua Selatan melalui penumpang pesawat.

“Kalau dulu mereka membawa hewan hidup, sekarang penyelundupannya melalui telur. Ini modus baru yang menjadi kewaspadaan kita,” ujar Irsan kepada wartawan di Merauke, Rabu, 7 Oktober 2026.

Menurut Irsan, telur-telur tersebut bukan berasal dari kegiatan peternakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh petugas, telur dikumpulkan dari alam oleh masyarakat kemudian dikumpulkan oleh pengepul sebelum dibawa keluar Papua Selatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan satwa liar dan kekayaan keanekaragaman hayati Papua Selatan.

35 Telur Berhasil Menetas

Dari total 115 telur yang diamankan, sebanyak 35 butir telah menetas.

Irsan mengatakan seluruh anakan yang telah menetas masih hidup dan saat ini mendapatkan perawatan.

“Yang sudah menetas itu hidup. Jadi kami juga berusaha untuk menjaga atau merawat yang sudah menetas ini dan nanti pada saatnya akan kami lepasliarkan,” katanya.

Sementara itu, telur yang belum menetas masih terus dipantau. Petugas masih memberikan waktu bagi telur yang dinilai memiliki kemungkinan untuk berkembang.

Masa pengeraman telur paruh bengkok diperkirakan sekitar 35 hingga 40 hari. Karena itu, petugas akan menunggu hingga melewati masa tersebut sebelum menentukan penanganan terhadap telur yang tersisa.

Apabila ditemukan telur yang busuk, mati atau tidak berkembang, kondisinya akan dicatat dan dituangkan dalam berita acara.

Berkoordinasi dengan Balai KSDA

BKHIT Papua Selatan juga akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) untuk menentukan penanganan selanjutnya terhadap telur yang belum menetas maupun anakan burung yang berhasil diselamatkan.

Anakan paruh bengkok yang telah menetas saat ini ditempatkan di Kagor untuk mendapatkan perawatan sebelum nantinya direncanakan dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

Langkah tersebut dilakukan agar satwa yang berhasil diselamatkan tidak langsung dilepas tanpa melalui proses penanganan dan koordinasi dengan instansi yang berwenang.

Pengawasan Pintu Keluar Papua Selatan Diperkuat

Irsan menegaskan pengawasan terhadap lalu lintas satwa dan produk turunannya akan terus diperkuat, khususnya di berbagai pintu keluar Papua Selatan.

Menurutnya, tugas Karantina tidak hanya berkaitan dengan pencegahan hama dan penyakit, tetapi juga berperan dalam menjaga sumber daya alam hayati.

“Karantina bukan hanya menjaga dari risiko hama dan penyakit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan biodiversitas Papua Selatan agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Irsan.

Badan Karantina Indonesia juga menyebut pengawasan lalu lintas komoditas hayati, termasuk satwa dan produk turunannya, merupakan bagian dari pelaksanaan tugas perkarantinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Kolaborasi Karantina dan Avsec

Keberhasilan menggagalkan pengeluaran 115 telur tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara petugas Karantina dan Avsec Bandara Mopah.

Pemeriksaan keamanan melalui X-Ray menjadi salah satu tahapan yang membantu petugas mendeteksi barang bawaan yang mencurigakan.

Kolaborasi lintas instansi tersebut dinilai penting untuk mempersempit ruang pengeluaran satwa liar maupun bagian dan produk turunannya dari Papua Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian baru bagi pengawasan satwa liar di Papua Selatan, terutama dengan adanya indikasi perubahan modus dari membawa satwa hidup menjadi membawa telur.

Dengan pengawasan yang lebih ketat di pintu keluar daerah, BKHIT Papua Selatan berharap upaya perlindungan terhadap kekayaan hayati Papua Selatan dapat terus diperkuat.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 07 Oktober 2026

Mahasiswa Yahukimo di Manokwari Kembali ke Kontrakan, Wagub Ones Pahabol Lunasi Tunggakan Rp200 Juta

2026-10-07T20:41:25.985+09:00

MANOKWARI, OLEMAH.COM — Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang menempuh pendidikan di Kota Studi Manokwari, Papua Barat, kini kembali menempati kontrakan mereka setelah sempat meninggalkan tempat tinggal tersebut akibat persoalan tunggakan pembayaran sewa.

Para mahasiswa meninggalkan kontrakan pada 3 Oktober 2026 dan untuk sementara mengungsi di lingkungan Gereja GIDI Misia, Manokwari. Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, yang membantu menyelesaikan tunggakan biaya kontrakan.

Berdasarkan keterangan Ones Pahabol, tunggakan yang dilaporkan kepadanya mencapai sekitar Rp100 juta per tahun. Untuk tunggakan selama dua tahun, total biaya yang diselesaikan mencapai sekitar Rp200 juta.

Mahasiswa Kembali ke Tempat Tinggal

Ketua Ikatan Mahasiswa Yahukimo Kota Studi Manokwari, Ima Siep, membenarkan bahwa mahasiswa telah kembali ke kontrakan semula setelah persoalan pembayaran diselesaikan.

Ima menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Papua Pegunungan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada mahasiswa Yahukimo.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Papua Pegunungan atas kepedulian rela memberikan uang pribadi demi masa depan generasi muda di Yahukimo, Papua Pegunungan,” kata Ima Siep, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Ima, dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia menyebut Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, turut membantu mahasiswa dengan dana sebesar Rp95 juta.

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Barat yang juga peduli kepada kami,” ujar Ima.

Ones Pahabol Gunakan Dana Pribadi

Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, mengatakan bantuan tersebut diberikan agar mahasiswa dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan melanjutkan perkuliahan tanpa terganggu persoalan kontrakan.

Menurut Ones, mahasiswa berada di Manokwari untuk menempuh pendidikan sehingga persoalan tempat tinggal perlu segera diselesaikan.

“Karena yang mereka lakukan untuk menempuh pendidikan. Agar mereka dapat kembali menempati tempat tinggalnya dan melanjutkan aktivitas perkuliahan dengan tenang,” kata Ones melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Oktober 2026.

Ones menjelaskan, informasi mengenai tunggakan yang diterimanya mencapai sekitar Rp100 juta per tahun. Dengan masa tunggakan dua tahun, ia kemudian menyelesaikan pembayaran sebesar Rp200 juta.

“Ya, per tahun tidak terlalu banyak, Rp100 juta satu tahun. Berarti untuk dua tahun saya selesaikan total Rp200 juta. Sudah kami koordinasi dengan pihak rumah sewaan,” ujarnya.

Ia mengatakan bantuan tersebut menggunakan dana pribadi karena tidak ingin persoalan mahasiswa semakin berlarut jika harus menunggu proses penganggaran pemerintah.

Menurut Ones, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena tahun anggaran telah memasuki masa penutupan.

“Kalau kami menunggu juga nanti masalahnya akan menjadi lebih besar. Ada rupiah yang bisa kita selesaikan, penting karena mereka adalah masa depan Papua Pegunungan,” katanya.

Pemberitaan lain juga mencatat Ones memberikan bantuan bahan makanan kepada mahasiswa selama mereka berada di tempat penampungan sementara di Gereja GIDI Manokwari.

Sebelumnya Mengungsi di Gereja

Sebelum kembali ke kontrakan, para mahasiswa Yahukimo sempat harus meninggalkan tempat tinggal mereka karena persoalan pembayaran sewa.

RRI melaporkan lebih dari 100 mahasiswa meninggalkan kontrakan di wilayah Kelurahan Amban, Manokwari, pada 3 Oktober 2026. Mereka kemudian mencari tempat perlindungan sementara dan diterima di lingkungan Gereja GIDI Manokwari.

Jubi sebelumnya melaporkan mahasiswa tidur di lingkungan gereja dengan kondisi terbatas, sementara mereka tetap berupaya menjalankan aktivitas perkuliahan.

Kondisi tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak memberikan bantuan, baik berupa makanan maupun dukungan untuk menyelesaikan persoalan tempat tinggal.

Kembali Kuliah dengan Lebih Tenang

Dengan terselesaikannya tunggakan kontrakan, mahasiswa Yahukimo kini dapat kembali menempati tempat tinggal mereka dan melanjutkan aktivitas perkuliahan di Kota Studi Manokwari.

Bantuan tersebut menjadi penyelesaian sementara atas persoalan tempat tinggal yang sebelumnya membuat mahasiswa harus mengungsi.

Namun, persoalan dukungan pendidikan dan keberlanjutan tempat tinggal mahasiswa tetap menjadi perhatian penting agar mahasiswa asal Yahukimo yang menempuh pendidikan di luar daerah dapat menjalani perkuliahan secara lebih aman dan tenang.

Bagi para mahasiswa, pendidikan merupakan alasan utama mereka berada di Kota Studi Manokwari. Karena itu, mereka berharap persoalan tempat tinggal dan dukungan pendidikan dapat ditangani secara berkelanjutan sehingga tidak kembali mengganggu proses perkuliahan.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 07 Oktober 2026

MK Tidak Terima Gugatan Keabsahan Ijazah Gibran, Ini Pertimbangannya

2026-10-07T08:41:43.934+09:00

JAKARTA, OLEMAH.COM — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon. Sementara dalam pokok permohonan, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Ketua MK Suhartoyo menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangan yang dibacakan hakim konstitusi, persoalan utama yang menyebabkan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan adalah kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.

Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai UMMAT, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD dan sejumlah pemohon lainnya. Daftar resmi pemohon tercatat dalam laman perkara MK.

MK dalam putusannya menyatakan para pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

MK Bahas Bukti Pendidikan Gibran

Meski permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, pertimbangan putusan MK juga memuat pembahasan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut.

Dalam keterangan resmi MK, Mahkamah menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan UU Pemilu.

Namun, MK menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta membuat Mahkamah dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

Hal itu karena permohonan para pemohon sendiri dinyatakan tidak dapat diterima akibat tidak terpenuhinya kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Perkara Teregistrasi Sejak September 2026

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 resmi tercatat sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Berdasarkan catatan resmi MK, permohonan tersebut mulai terdaftar pada September 2026 dan menjalani sejumlah tahapan persidangan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, penyampaian jawaban Termohon, pemeriksaan bukti, hingga mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait.

Pada tahap pembuktian, persidangan juga menghadirkan keterangan dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia.

Persoalan Dokumen Pendidikan

Gugatan tersebut mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pemenuhan syarat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Salah satu hal yang dipersoalkan pemohon berkaitan dengan dokumen Certificate of Attendant serta dokumen lain yang digunakan dalam proses pengajuan surat keterangan pendidikan.

Dalam materi perkara, pemohon mempertanyakan apakah dokumen tersebut dapat menjadi dasar untuk memenuhi persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam persidangan MK.

Pemohon Juga Persoalkan Aturan KPU

Selain persoalan dokumen pendidikan, pemohon juga mempersoalkan perubahan ketentuan pencalonan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam permohonannya, pemohon menyoroti ketentuan mengenai dokumen pendidikan bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Pemohon menilai terdapat persoalan dalam penerapan ketentuan tersebut dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Namun, karena Mahkamah menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang memenuhi syarat, permohonan tersebut akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan MK Tidak Membatalkan Posisi Gibran

Dengan putusan tersebut, MK tidak menjatuhkan putusan yang mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Mahkamah menjelaskan bahwa meskipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan sebagaimana dipersoalkan, persoalan kedudukan hukum pemohon membuat permohonan tidak dapat diterima dan MK tidak dapat menjatuhkan pembatalan atau diskualifikasi sebagaimana diminta pemohon.

Putusan tersebut sekaligus mengakhiri pemeriksaan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK.

Sumber : Makama Kontitusi

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 07 Oktober 2026

Pesan Tegas Sekda Elai Giban untuk DWP Papua Pegunungan

2026-10-06T13:34:57.453+09:00

WAMENA, OLEMAH.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, S.E., M.M., menyampaikan sejumlah pesan dalam acara serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Papua Pegunungan dari Ny. Sisilia W. Sirip kepada Ny. Rode N. Giban, yang berlangsung di Wamena, Selasa (6/10/2026).

Dalam sambutannya, Elai Giban menyampaikan apresiasi kepada kepemimpinan sebelumnya atas dedikasi, perhatian dan kontribusi yang telah diberikan dalam menjalankan organisasi DWP Provinsi Papua Pegunungan.

Ia menilai berbagai program yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan sebelumnya merupakan bagian penting dari perjalanan organisasi yang perlu dilanjutkan dan dikembangkan.

“Atas nama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Dharma Wanita Persatuan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi, perhatian dan kontribusi yang telah diberikan,” ujar Elai dalam sambutannya.

DWP Diminta Tidak Hanya Bersifat Administratif

Elai Giban menegaskan bahwa DWP memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota, kegiatan sosial dan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, ia berharap DWP Papua Pegunungan tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif atau rutinitas organisasi.

Menurutnya, DWP perlu menghadirkan program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat dan lingkungan.

“Kita membutuhkan keluarga yang harmonis dan kuat. DWP harus menjadi bagian dari lingkungan kerja dan masyarakat yang memberikan dampak positif,” katanya.

Ia berharap organisasi tersebut dapat terus berkembang dengan dukungan seluruh pengurus dan anggota.

Ketua Baru Diminta Bangun Komunikasi

Kepada Ketua DWP Papua Pegunungan yang baru, Elai Giban meminta agar membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pengurus dan anggota.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam menerima masukan serta menciptakan suasana organisasi yang harmonis.

Menurut Elai, keberhasilan seorang ketua dalam memimpin organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pribadi, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama seluruh anggota.

Karena itu, ia mengajak seluruh anggota DWP memberikan dukungan penuh kepada kepemimpinan Rode N. Giban.

Perkuat Kebersamaan dan Lanjutkan Program yang Baik

Elai mengatakan serah terima jabatan tidak seharusnya dipandang sebagai awal yang benar-benar baru.

Sebaliknya, kepemimpinan baru perlu melanjutkan berbagai hal yang sudah baik, mengevaluasi kekurangan, kemudian menghadirkan inovasi dan semangat baru.

“Mari kita jadikan momentum serah terima jabatan ini sebagai awal untuk memperkuat kembali kebersamaan dan pengabdian. Kita tidak sedang memulai dari awal, tetapi melanjutkan apa yang sudah baik, memperbaiki apa yang masih kurang dan bersama-sama menghadirkan inovasi serta semangat baru,” pesannya.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar DWP Papua Pegunungan semakin kuat dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar.

Dorong Dukungan terhadap Karier Suami dan Kegiatan Organisasi

Dalam sambutannya, Elai juga menyinggung pentingnya dukungan para istri terhadap karier dan tugas suami, khususnya para ASN.

Ia berharap para istri dapat aktif mengikuti program dan kegiatan DWP sekaligus menjadi bagian dari dukungan keluarga terhadap tugas-tugas pemerintahan.

Menurutnya, organisasi DWP harus menjadi wadah yang dapat memperkuat kebersamaan keluarga ASN sekaligus memberikan ruang bagi anggota untuk belajar dan berkontribusi kepada masyarakat.

Elai juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tugas keluarga, organisasi dan kegiatan sosial.

Koordinasi Provinsi dan Kabupaten Harus Diperkuat

Sekda Papua Pegunungan juga mendorong adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara DWP tingkat provinsi dengan DWP di tingkat kabupaten.

Menurutnya, berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dibangun melalui komunikasi dan kerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dengan koordinasi yang baik, program DWP di tingkat provinsi maupun kabupaten diharapkan dapat saling mendukung dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Elai menilai ke depan akan semakin banyak program dan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan serta kolaborasi seluruh unsur DWP.

Apresiasi kepada Kepemimpinan Sebelumnya

Pada kesempatan tersebut, Elai Giban kembali menyampaikan apresiasi kepada Ny. Sisilia W. Sirip atas pengabdian dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan.

Ia juga menyampaikan selamat kepada Ny. Rode N. Giban yang menerima amanah baru sebagai Ketua DWP Papua Pegunungan.

Elai berharap kepemimpinan baru dapat menjalankan amanah dengan baik serta terus membangun komunikasi dengan seluruh pengurus dan anggota.

“Keberhasilan kepemimpinan ibu Ketua yang baru nantinya tidak hanya ditentukan oleh beliau, tetapi sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama seluruh anggota,” tegasnya.

DWP Diharapkan Semakin Kuat dan Bermanfaat

Serah terima jabatan Ketua DWP Papua Pegunungan menjadi momentum untuk memperkuat kembali kebersamaan dan pengabdian organisasi.

Pesan Sekda Elai Giban menekankan pentingnya kesinambungan program, komunikasi, koordinasi, kolaborasi serta dukungan seluruh anggota.

Dengan semangat tersebut, DWP Papua Pegunungan diharapkan tidak hanya aktif sebagai organisasi pendamping keluarga ASN, tetapi juga mampu menghadirkan program yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan pembangunan di Papua Pegunungan.

Sumber : Kaki Abu

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 06 Oktober 2026

Ketua DWP Papua Pegunungan Diserahterimakan dari Sisilia W. Sirip kepada Rode N. Giban

2026-10-06T13:15:25.137+09:00

WAMENA, OLEMAH.COM — Kepemimpinan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Papua Pegunungan resmi berganti. Jabatan Ketua DWP Papua Pegunungan diserahterimakan dari Ny. Sisilia W. Sirip kepada Ny. Rode N. Giban dalam acara yang berlangsung di Wamena, Selasa (6/10/2026).

Serah terima jabatan tersebut menjadi bagian dari keberlanjutan organisasi DWP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sekaligus momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung keluarga, masyarakat dan pembangunan daerah.

Acara tersebut dihadiri Pembina DWP Provinsi Papua Pegunungan, unsur pimpinan perangkat daerah, pengurus DWP Provinsi Papua Pegunungan, Ketua DWP dari delapan kabupaten, unsur pelaksana DWP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta perwakilan organisasi terkait.

Sisilia W. Sirip: Jabatan Berganti, Persaudaraan Tetap Terjaga

Dalam sambutannya, Ny. Sisilia W. Sirip menyampaikan rasa syukur karena proses serah terima jabatan dapat berlangsung dalam keadaan sehat.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pembina DWP Papua Pegunungan, pengurus DWP provinsi, Ketua DWP dari delapan kabupaten serta seluruh anggota yang selama ini memberikan dukungan selama dirinya memimpin organisasi.

Menurut Sisilia pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Setelah menjalankan tugas sebagai Ketua DWP, dirinya menyampaikan bahwa sudah saatnya kepemimpinan diteruskan kepada Ny. Rode N. Giban.

“Organisasi terus berputar dan tiba saatnya bagi saya untuk menyerahkan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan kepada Ibu Rode N. Giban,” demikian inti pesan Sheila dalam sambutannya.

Sheila juga mengakui masih terdapat sejumlah program yang belum terlaksana secara maksimal selama masa kepemimpinannya.

Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengurus dan anggota apabila selama menjalankan tugas terdapat kekurangan, kesalahan maupun kebijakan yang kurang berkenan.

Berharap DWP Semakin Solid

Sheila menyampaikan keyakinannya bahwa Rode N. Giban dapat melanjutkan program organisasi dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki.

Ia berharap kepemimpinan baru mampu membawa DWP Papua Pegunungan semakin maju, solid dan melahirkan berbagai inovasi program yang bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat.

Sheila juga berpesan kepada seluruh pengurus dan anggota DWP di tingkat provinsi maupun kabupaten agar terus memberikan dukungan, loyalitas dan semangat kerja kepada kepemimpinan yang baru.

Menurutnya, keberadaan DWP diharapkan terus memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat serta menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan.

Di akhir sambutannya, Sheila menyampaikan pamit dari jabatan Ketua DWP Papua Pegunungan. Namun, ia menegaskan bahwa pergantian jabatan tidak berarti memutus hubungan persaudaraan yang telah terbangun.

Ia berharap hubungan kekeluargaan antara pengurus dan anggota tetap terjaga.

Rode N. Giban Terima Amanah Kepemimpinan

Sementara itu, Ny. Rode N. Giban menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ny. Sisilia W. Sirip atas kerja keras dan pengabdian selama memimpin DWP Papua Pegunungan.

Menurut Rode, kepemimpinan Sisilia telah memberikan teladan mengenai ketulusan, kebersamaan dan kepedulian dalam menjalankan tugas organisasi.

Rode menyadari bahwa menerima amanah sebagai Ketua DWP Papua Pegunungan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan ketulusan, kebersamaan dan komitmen.

“Saya hadir bukan untuk berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan dari delapan kabupaten serta pengurus DWP Provinsi Papua Pegunungan,” menjadi salah satu pesan yang disampaikan Rode dalam sambutannya.

DWP Diharapkan Beri Kontribusi Nyata

Rode menyampaikan keinginannya agar DWP Papua Pegunungan tidak hanya aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Ia menekankan pentingnya nilai kebersamaan, kekeluargaan, ketulusan dan semangat pengabdian sebagai landasan dalam menjalankan program organisasi.

Menurut Rode, kekuatan DWP bukan terletak pada satu orang, tetapi pada seluruh pengurus dan anggota yang memiliki peran, kemampuan serta kontribusi masing-masing.

Perbedaan tugas dan latar belakang, kata dia, harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi dalam menjalankan organisasi.

Perkuat Koordinasi Delapan Kabupaten

Rode juga meminta dukungan dan kerja sama dari seluruh pengurus DWP kabupaten serta unsur pelaksana DWP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Ia mengakui masih banyak hal yang perlu dipelajari dalam menjalankan amanah baru tersebut. Karena itu, koordinasi dan dukungan dari seluruh pengurus menjadi bagian penting dalam menjalankan program ke depan.

Rode berharap setiap program DWP dapat disusun berdasarkan semangat kebersamaan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di Papua Pegunungan.

Dengan demikian, keberadaan DWP diharapkan benar-benar memberikan manfaat dan dapat dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat.

Melanjutkan Pengabdian dan Kebersamaan

Serah terima jabatan Ketua DWP Papua Pegunungan dari Ny. SisiliaW. Sirip kepada Ny. Rode N. Giban menjadi bagian dari proses keberlanjutan organisasi.

Kepemimpinan baru diharapkan dapat melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat.

Sementara itu, pesan yang disampaikan dalam acara tersebut menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan tidak mengakhiri hubungan kekeluargaan yang telah dibangun.

Dengan dukungan pengurus provinsi dan delapan kabupaten, DWP Papua Pegunungan diharapkan semakin solid dalam menjalankan program sosial, pemberdayaan keluarga dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sumber : Kaki Abu

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 06 Oktober 2026

Lukas Kossay Tegaskan Persiapan LPJ dan Pertahankan WTP Papua Pegunungan

2026-10-05T23:50:16.324+09:00

WAMENA, OLEMAH.COM — Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Lukas W. Kossay, S.E., M.Si., memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Senin (5/10/2026).

Dalam arahannya, Lukas Kossay meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempersiapkan administrasi pengelolaan keuangan, terutama menghadapi penyusunan APBD induk serta penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Ia mengingatkan seluruh OPD agar memanfaatkan sisa waktu tiga bulan terakhir tahun anggaran untuk menyelesaikan berbagai dokumen administrasi yang masih diperlukan.

“Segera kita siapkan segala sesuatu menyangkut administrasi pengelolaan keuangan,” ujar Lukas Kossay dalam arahannya.

Menurutnya, persiapan tersebut juga harus dilakukan oleh OPD yang mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), termasuk Sekretariat DPR dan perangkat daerah lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.

Kejar Kelengkapan SPJ

Lukas juga meminta dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) segera disiapkan. Menurutnya, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan perkara mudah sehingga diperlukan ketertiban administrasi dari seluruh OPD.

“Mempertahankan WTP itu sulit. Untuk itu, sisa tiga bulan ini harus dimanfaatkan untuk menyiapkan seluruh administrasi dan pertanggungjawaban,” katanya.

Ia menekankan bahwa kelengkapan dokumen keuangan menjadi tanggung jawab masing-masing OPD agar proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan dengan baik.

Perhatian terhadap Administrasi Kepegawaian

Selain persoalan keuangan, Lukas Kossay menyoroti administrasi kepegawaian atau disparitas ASN.

Beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, pengangkatan maupun perubahan jabatan, penyesuaian data serta berbagai dokumen kepegawaian.

Ia meminta para pimpinan OPD memastikan data dan dokumen kepegawaian masing-masing pegawai tersedia dan sesuai dengan kebutuhan administrasi.

“Sebagai ASN maupun pimpinan, kita harus segera menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian,” ujarnya.

Persiapan Asesmen 12–17 Oktober

Dalam apel tersebut juga disampaikan mengenai persiapan asesmen yang akan berlangsung pada 12–17 Oktober 2026.

Pegawai yang telah terdaftar diminta mempersiapkan diri, termasuk membawa perangkat elektronik berupa laptop serta menyiapkan makalah kegiatan yang diperlukan.

Pelaksanaan asesmen disebut akan dilakukan secara daring dengan lokasi kegiatan di Laboratorium Aula SMP YPK, Jalan Bhayangkara, Wamena.

Lukas mengingatkan peserta agar tidak hanya mengandalkan kemampuan otodidak dalam penggunaan perangkat teknologi. Peserta diminta mempersiapkan diri karena kemampuan mereka akan diuji dalam kegiatan tersebut.

Enam OPD Diminta Segera Lengkapi Dokumen

Lukas juga menyampaikan hasil monitoring dan verifikasi dokumen yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut dia, masih terdapat enam OPD yang perlu segera menindaklanjuti hasil monitoring karena hingga apel tersebut belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.

OPD yang disebut dalam arahan tersebut yakni Kesbangpol, MRP, PUPR, Perhubungan dan Peternakan, sementara satu OPD lainnya perlu segera memastikan tindak lanjut sesuai hasil monitoring dan verifikasi.

Ia meminta kepala dinas dan pimpinan OPD terkait segera menyelesaikan dokumen yang masih menjadi perhatian.

LPJ Harus Dikerjakan Aparatur Internal

Lukas Kossay juga kembali mengingatkan arahan Gubernur Papua Pegunungan agar penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya diserahkan kepada konsultan.

Ia menegaskan, aparatur dan staf di masing-masing OPD harus mampu mengerjakan administrasi serta LPJ sesuai tugas dan kewenangannya.

“Kita jangan menjadikan konsultan sebagai tumpuan utama. Staf yang bekerja di masing-masing OPD harus diberdayakan dan mampu memahami proses administrasi serta pertanggungjawaban keuangan,” ujarnya.

Hal tersebut sejalan dengan arahan yang juga diberitakan ANTARA, bahwa penguatan kapasitas aparatur internal diperlukan agar OPD lebih mandiri dalam memahami dokumen, mekanisme administrasi, pencatatan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Lukas berharap seluruh pimpinan OPD segera mengambil langkah konkret sehingga penyelesaian administrasi, laporan pertanggungjawaban dan persiapan APBD induk dapat berjalan tepat waktu.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 05 Oktober 2026

BEM SI Gelar Aksi di DPR, Soroti Pendidikan Gratis dan Kesejahteraan Guru

2026-10-05T13:39:59.051+09:00

JAKARTA, OLEMAH.COM — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar Aksi Nasional Pendidikan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).

Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pendidikan nasional, terutama pembahasan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan gratis, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta keberlanjutan perguruan tinggi swasta.

Kepolisian membenarkan adanya aksi mahasiswa tersebut. Sebanyak 3.983 personel gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah dan pengamanan dalam (Pamdal) disiagakan untuk mengamankan kawasan Gedung DPR/MPR.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi mengatakan, polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Penerapannya dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah massa dan kondisi di lapangan.

Masyarakat yang hendak melintas di sekitar Gedung DPR, khususnya Jalan Gatot Subroto, diimbau berhati-hati dan menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

Empat Tuntutan BEM SI

Dalam seruan aksinya, BEM SI membawa empat tuntutan utama di bidang pendidikan.

Pertama, mendesak pembahasan dan revisi UU Sisdiknas dilakukan secara partisipatif dan komprehensif.

Kedua, mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis.

Ketiga, mendorong peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

Keempat, menjamin keberlanjutan perguruan tinggi swasta atau PTS dalam kebijakan pendidikan tinggi gratis.

BEM SI menilai pendidikan merupakan hak fundamental masyarakat. Dalam seruannya, mereka menekankan agar akses pendidikan dapat dirasakan masyarakat mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Selain persoalan biaya pendidikan, mahasiswa juga menyoroti kondisi guru dan tenaga kependidikan. BEM SI menyerukan adanya kesejahteraan, kepastian serta penghargaan yang layak bagi para pendidik.

Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan DPR

Dengan adanya aksi tersebut, kepolisian mengimbau masyarakat yang memiliki aktivitas di sekitar kawasan DPR/MPR untuk memperhatikan perkembangan kondisi lalu lintas.

Rekayasa lalu lintas akan diterapkan sesuai situasi di lapangan. Pengendara juga disarankan memilih rute alternatif, terutama untuk menghindari kawasan Jalan Gatot Subroto yang berpotensi mengalami kepadatan.

Aksi BEM SI tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa terkait arah kebijakan pendidikan nasional. Empat tuntutan yang dibawa mahasiswa berfokus pada regulasi pendidikan, akses pendidikan gratis, kesejahteraan tenaga pendidik dan keberlanjutan perguruan tinggi swasta.

Sumber : Kompas Id

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 05 Oktober 2026

Pemprov Papua Pegunungan Serahkan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD ke Kemendagri

2026-10-04T21:01:29.145+09:00

JAKARTA, OLEMAH.COM — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyerahkan dokumen Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian dari tahapan evaluasi Perubahan APBD sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, S.E., M.M., bersama Ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan, Yos Elopere, didampingi Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan.

Turut hadir Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan, Agus N. Huby, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Pegunungan.

Dokumen tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si., bersama jajaran direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Bagian dari Tahapan Evaluasi APBD

Sekda Papua Pegunungan Elai Giban mengatakan, penyerahan dokumen tersebut merupakan bagian dari tahapan evaluasi Perubahan APBD yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan substansi perubahan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Penyerahan ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi Perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan. Kami memastikan substansi perubahan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Elai Giban.

Ia menjelaskan, proses evaluasi juga menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan penganggaran daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, evaluasi diharapkan memastikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Pegunungan.

Eksekutif, Legislatif dan MRP Bersinergi

Elai Giban menilai kehadiran unsur eksekutif, legislatif, MRP, dan TAPD dalam proses tersebut menunjukkan adanya koordinasi antarlembaga dalam tahapan pengelolaan anggaran daerah.

“Keberadaan unsur eksekutif, legislatif, MRP, dan TAPD dalam proses ini menunjukkan sinergi dan koordinasi antarlembaga. Kolaborasi ini penting agar seluruh tahapan evaluasi Perubahan APBD dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan,” katanya.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lanjut Elai, terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui proses perencanaan dan penganggaran yang tertib, transparan, akuntabel dan efektif.

Anggaran Diarahkan untuk Pelayanan Publik

Evaluasi pemerintah pusat diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan anggaran daerah memiliki landasan yang kuat serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.

“Prinsipnya, kita ingin memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan,” ujar Elai.

Setelah penyerahan dokumen, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selanjutnya mengikuti tahapan evaluasi sesuai mekanisme yang ditetapkan Kemendagri.

Pemprov juga menyatakan siap menindaklanjuti hasil evaluasi, termasuk melakukan penyempurnaan apabila terdapat catatan maupun rekomendasi dari pemerintah pusat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui sinergi Pemprov Papua Pegunungan, DPR Provinsi Papua Pegunungan, MRP dan pemerintah pusat, evaluasi Perubahan APBD diharapkan berjalan optimal dan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik serta percepatan pembangunan di Papua Pegunungan.

Sumber : Humas Provinsi Papua Pegunungan

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 04 Oktober 2026

10 Pemain, Persipura Bangkit dan Raih Kemenangan Perdana 3-1

2026-10-04T00:32:41.872+09:00

Gunansar Mandowen dan kawan-kawan saatnya regenerasi-(Persipura 1969)

SURABAYA, OLEMAH.COM — Persipura Jayapura akhirnya meraih kemenangan perdana di Pegadaian Championship 2026/2027 setelah menundukkan tuan rumah De Red FC dengan skor 3-1 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jumat (2/10/2026).

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Mutiara Hitam harus bermain dengan 10 pemain sejak akhir babak pertama. Lazarus Anthonius Wilem Christian Sinim mendapat kartu merah setelah insiden pada babak pertama, sehingga Persipura harus menjalani lebih dari 45 menit pertandingan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.

Meski kehilangan satu pemain, Persipura justru menunjukkan daya juang tinggi. De Red FC sempat membuka keunggulan melalui Moch. Supriadi pada menit ke-47.

Persipura tidak membutuhkan waktu lama untuk merespons. Jeam Kelly Sroyer mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-57 melalui serangan balik.

Tiga menit kemudian, Mutiara Hitam berbalik unggul. Febrianto Uopmabin mencetak gol melalui tendangan bebas yang membuat Persipura memimpin 2-1.

Persipura kemudian memperbesar keunggulan menjadi 3-1 setelah kapten De Red FC, RP Wisal El Burji, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-64. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan Perdana di Era Regi Aditya

Tiga poin di Surabaya menjadi kemenangan pertama Persipura sejak Regi Aditya menangani tim Mutiara Hitam.

Sebelumnya, Persipura belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan awal. Persipura kalah 2-3 dari Barito Putera, kemudian bermain imbang 0-0 melawan Kendal Tornado FC dan 1-1 menghadapi Persis Solo.

Pelatih Persipura, Regi Aditya, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.

Menurut Regi, pertandingan berlangsung berat karena timnya harus bermain dengan 10 pemain. Namun, para pemain mampu menjalankan perubahan strategi dan tetap menjaga konsentrasi hingga akhir laga.

ILeague mencatat Regi mengubah pendekatan permainan setelah kartu merah dengan menerapkan pertahanan low block dan mengandalkan serangan balik. Strategi tersebut menjadi salah satu faktor Persipura mampu membalikkan keadaan.

“Pertama, saya mau bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini hari yang berat. Tetapi, Tuhan izinkan kami curi poin penuh di kandang lawan,” kata Regi Aditya seusai pertandingan, sebagaimana diberitakan Jubi.

Ramai Rumakiek dan Pekerjaan Rumah Persipura

Dalam laga tersebut, Ramai Melvin Rumakiek dimainkan sejak babak pertama sebelum digantikan Kelly Sroyer pada awal babak kedua.

Masuknya Kelly Sroyer menjadi keputusan penting karena pemain tersebut kemudian mencetak gol penyama kedudukan yang membuka jalan Persipura untuk melakukan comeback.

Ramai Rumakiek sendiri sebelumnya juga tercatat memberikan assist kepada Alexandro Ferreira ketika Persipura bermain imbang 1-1 melawan Persis Solo.

Di sisi lain, penyelesaian akhir dan pengambilan keputusan di lini depan masih menjadi bagian yang perlu terus dibenahi. Seorang penyerang memang dituntut memiliki naluri mencetak gol, tetapi dalam situasi tertentu pilihan memberikan umpan kepada rekan yang berada dalam posisi lebih baik juga dapat menjadi pembeda.

Lini Tengah Perlu Dimaksimalkan

Kemenangan di Surabaya menjadi modal penting, tetapi perjalanan Persipura di Pegadaian Championship 2026/2027 masih panjang.

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan Regi Aditya adalah bagaimana memaksimalkan lini tengah untuk mengatur tempo permainan sekaligus meningkatkan daya gedor.

Peran kedua sisi sayap juga dapat menjadi bagian penting dalam membangun serangan. Ketika menghadapi lawan dengan tekanan tinggi, transisi cepat dan serangan balik dapat kembali menjadi senjata seperti yang diperlihatkan Persipura saat menghadapi De Red FC.

Dengan kemenangan ini, Persipura mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah melewati tiga pertandingan tanpa kemenangan. Mutiara Hitam kini dituntut menjaga konsistensi agar tiga poin di Surabaya tidak berhenti sebagai kemenangan perdana, tetapi menjadi awal dari kebangkitan pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

Persipura selanjutnya dijadwalkan menghadapi RANS Nusantara FC pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026/2027, Jumat (9/10/2026).

Sumber : Persipura

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 04 Oktober 2026

Masyarakat Adat Sorong Selatan Hadir di Jakarta, Kenalkan Budaya dan Kearifan Lokal Papua

2026-10-04T00:05:35.025+09:00

Pameran Foto 'Jelajah Kemolekan Sorong Selatan' digelar di Hutan Kota by Plataran di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, pada 1-4 Oktober 2026.

JAKARTA, OLEMAH.COM — Kehidupan masyarakat adat Papua kini hadir lebih dekat dengan masyarakat Jakarta melalui Pameran Foto “Jelajah Kemolekan Sorong Selatan” yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Pameran yang berlangsung pada 1–4 Oktober 2026 tersebut merupakan kolaborasi National Geographic Indonesia, Konservasi Indonesia dan Legenda Khatulistiwa.

Kegiatan ini menampilkan rangkuman perjalanan tim National Geographic Indonesia bersama Konservasi Indonesia saat menjelajahi kawasan Hutan Konda, Sungai Klaogin dan wilayah sekitarnya di Sorong Selatan, Papua Barat Daya.

Melalui rangkaian foto yang dipamerkan, pengunjung diajak melihat lebih dekat kehidupan masyarakat adat, bentang alam Papua, budaya, pangan lokal hingga praktik konservasi yang berkembang di wilayah Kepala Burung Papua.

Mengabadikan Kehidupan Masyarakat Adat

Perjalanan tim sebelumnya dilakukan pada September 2026. Mereka menyusuri kawasan hutan, mengikuti aliran sungai dan menjelajahi bentang alam Sorong Selatan.

Dalam perjalanan tersebut, tim juga bertemu langsung dengan masyarakat adat yang menyambut mereka dengan hangat.

Dari perjalanan itu, berbagai cerita mengenai hubungan masyarakat dengan alam berhasil direkam melalui kamera.

Mulai dari tanah yang dijaga, air yang dihormati, pangan yang diwariskan dari generasi ke generasi, hingga tradisi masyarakat yang tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Pameran tersebut juga mengangkat cerita mengenai kearifan masyarakat adat, konservasi, ekowisata, keanekaragaman budaya serta kedaulatan pangan.

Mama-Mama Tehit Tampilkan Tarian Serur

Salah satu bagian yang menarik perhatian dalam rangkaian pameran adalah kehadiran mama-mama dari masyarakat adat Tehit di Distrik Konda, Sorong Selatan.

Mereka datang langsung ke Jakarta dan menampilkan tarian serur di hadapan pengunjung.

Kehadiran masyarakat adat secara langsung memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung karena pameran tidak hanya menghadirkan foto, tetapi juga menghadirkan budaya Papua melalui musik, tarian dan interaksi langsung.

Selain pertunjukan budaya, pengunjung juga dapat mengenal berbagai pangan lokal dari Sorong Selatan.

Pangan Lokal Sorong Selatan Akan Masuk Menu Plataran

CEO Legenda Khatulistiwa, Narendra Makes, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut mendapat sambutan dari pengunjung Hutan Kota by Plataran.

Menurut Narendra, banyak pengunjung menunjukkan ketertarikan terhadap budaya dan kehidupan masyarakat Sorong Selatan.

Ia berharap pameran tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk mengenal lebih dekat masyarakat adat Papua, termasuk budaya, pangan dan alamnya.

Mewakili Plataran Group, Narendra juga menyampaikan komitmen untuk membawa sejumlah menu khusus berbahan pangan dari Sorong Selatan ke dalam jaringan restoran Plataran.

“Akan kita implementasikan di menu Plataran supaya makin banyak orang tahu tentang pangan lokal dari sana dan juga supaya mengangkat budaya mereka,” katanya.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkenalkan pangan lokal Sorong Selatan kepada masyarakat yang lebih luas sekaligus mengangkat nilai budaya yang melekat pada pangan tersebut.

Dialog tentang Alam dan Budaya

Selain pameran fotografi, rangkaian kegiatan juga diisi dengan bincang bersama masyarakat yang datang langsung dari Papua.

Kegiatan lainnya meliputi gelar budaya berupa musik dan tarian adat, sesi mencicipi pangan lokal, serta dialog mengenai keanekaragaman hayati, perjalanan berkelanjutan dan kearifan lokal.

Dengan berbagai kegiatan tersebut, pameran tidak hanya menjadi ruang untuk melihat dokumentasi visual, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara masyarakat Jakarta dengan budaya dan kehidupan masyarakat adat Sorong Selatan.

Perjalanan ke Bariat dan Klaogin

Editor in Chief National Geographic Indonesia, Didi Kaspi Kasim, yang turut menjadi bagian dari tim ekspedisi ke Sorong Selatan, mengatakan perjalanan ke Kampung Bariat, Distrik Konda, dan Kampung Klaogin, Distrik Seremuk, memberikan kesan mendalam.

Perjalanan tersebut menjadi bagian dari proses dokumentasi untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat adat dan kekayaan alam Sorong Selatan kepada publik yang lebih luas.

Pameran “Jelajah Kemolekan Sorong Selatan” pada akhirnya mempertemukan cerita dari hutan, sungai, masyarakat adat, budaya dan pangan Papua dengan masyarakat di Jakarta.

Melalui fotografi dan kegiatan budaya, Sorong Selatan diperkenalkan bukan hanya melalui keindahan alamnya, tetapi juga melalui kehidupan masyarakat yang menjaga hubungan erat dengan lingkungan dan warisan budaya mereka.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 04 Oktober 2026

Per-03 Oktober 2026, maraknya judi online

2026-10-03T23:21:53.137+09:00

Jakarta Olemsh.Com_ Belum memicu krisis makroekonomi nasional yang melumpuhkan secara sistemik, namun telah melahirkan krisis ekonomi mikro, pelemahan daya beli masyarakat, dan lonjakan utang rumah tangga yang sangat serius di Indonesia, Sabtu, 03/20/2026

Fenomena serupa bahkan memicu krisis utang berskala nasional di negara lain seperti Brasil.

Pergeseran Tren Transaksi dan Nilai Akumulasi

Volume Transaksi Melonjak, Nominal Mengecil: Laporan PPATK mencatat adanya anomali pada semester pertama 2026. Nilai perputaran dana judi online secara keseluruhan turun 12,9% menjadi Rp86,82 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu.

Lonjakan Frekuensi: Meskipun perputaran uang menurun berkat penegakan hukum, jumlah transaksi justru melonjak tajam hingga 167,2% mencapai 467,32 juta transaksi. Hal ini terjadi karena para bandar memecah transaksi menjadi nominal-nominal kecil yang berulang agar sulit dideteksi, serta tingginya pemanfaatan QRIS yang mencapai lebih dari 56% total deposit.

Ketergantungan Deposit Tinggi: Total nilai deposit judol di paruh pertama 2026 justru meningkat 26% menjadi Rp22,05 triliun, menunjukkan intensitas masyarakat yang kecanduan masih sangat tinggi

Dampak Ekonomi Mikro dan Ketahanan Rumah Tangga

Pelemahan Daya Beli Riil: Jutaan masyarakat berpenghasilan rendah mengalihkan uang yang seharusnya berputar di sektor ekonomi produktif (seperti belanja bahan pokok dan UMKM) ke ekosistem judol ilegal.

Lingkaran Setan Utang (Pinjol & Judol): Mayoritas pelaku judi online terjerat utang berantai. Berdasarkan data lembaga hukum dan sosial, sekitar 60% hingga 70% masalah ekonomi yang berujung pada perceraian didominasi oleh kombinasi jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online.

Kerugian Lintas Generasi: Dampak ekonomi merembet ke anak-anak. Terdeteksi hampir 200 ribu anak di bawah umur terpapar judi daring, mengancam masa depan ekonomi keluarga di masa depan.

Respons dan Intervensi Pemerintah

Pemutusan Akses Masif: Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dipimpin Meutya Hafid per awal Oktober 2026 telah menindak 4,1 juta konten perjudian, yang mencakup 3,6 juta situs web dan alamat IP.

* Pembersihan Sektor Perbankan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan menerapkan aturan ketat berbasis UU P2SK. Puluhan ribu rekening bank (lebih dari 32.500 rekening) yang terindikasi menampung atau memfasilitasi aliran dana judi online telah dibekukan secara massal untuk memutus urat nadi keuangan jaringan ini.

Perbandingan Global: Krisis Judol di Brasil

Sebagai pembanding, dampak judol terhadap krisis ekonomi rumah tangga secara nyata terjadi di Brasil pada periode yang sama. Akibat rasio pembayaran utang rumah tangga warga Brasil yang membengkak hingga 26,6% dari pendapatan akibat taruhan online, Presiden Brasil mengeluarkan dekret darurat untuk melarang total seluruh judi online per Oktober 2026 demi menyelamatkan ekonomi domestik mereka.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 03 Oktober 2026

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 03 Oktober 2026

Honor pegawai lima bulan tak dibayar: RSUD Kenyam ditutup sementara

2026-10-03T17:39:37.121+09:00

Spanduk pemberitahuan penutupan RSUD Elvrida Sara Kenyam Nduga. (03/10/2026|Agus)

Kenyam, Olemah.Com— Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Elvrida Sara Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, berhenti beroperasi atau ditutup sementara, karena pegawai dan tenaga kesehatan melakukan protes, sebab honor mereka belum dibayarkan selama lima bulan terakhir.

Direktur RSUD Elvrida Sara Kenyam, Dr. dr. Nataniel Imanuel Hadi, M.Kes mengatakan belum dibayarkannya honor pegawai itu berdamap terhadap pelayanan dan aktivitas operasional rumah sakit.

Menurutnya, penutupan sementara aktivitas pelayanan di rumah sakit adalah pilihan berat, karena masyarakat sangat butuh pelayanan kesehatan.

Akan tetapi, pihaknya juga menghargai apa yang menjadi tuntutan tenaga kesehatan dan staf RSUD terkait pembayaran honorar, uang lembur, dan tuntutan kenaikan honor.

“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan oleh seluruh tenaga kesehatan dan staf RSUD,” kata Nataniel Imanuel Hadi saat menghubungi awak media, Sabtu (3/10/2026).

Katanya, selama ini manajemen RSUD selalu tepat waktu merealisasikan pembayaran honor pegawai dan tenaga kesehatan. Akan tetapi tahun ini, hanya dibayarkan pada Januari hingga April 2026.

Sementara itu, periode Mei 2026 hingga September 2026, honor tenaga kesehatan di RSUD Elvrida Sara belum dibayarkan.

Ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jumat (2/10/2026).

“Kami berkoordinasi dengan BPKAD termasuk dengan Kabid Perbendaharaan, tetapi mereka sampaikan dana belum masuk di rekening BPKAD, sehingga pembayaran honor staf RSUD belum dapat direalisasikan,” ucapnya.

Untuk anggaran lembur lanjut Hadi, kini belum tersedia dalam DPA induk RSUD Tahun Anggaran 2026. Pihaknya pun akan mengupayakan agar kebutuhan anggaran lembur dapat dimasukkan dalam DPA Perubahan tahun anggaran ini, sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.

“Masalah uang lembur bukan karena manajemen RSUD mengabaikan hak tenaga kesehatan dan staf. Tetapi karena ketersediaan dan mekanisme penganggarannya memang harus terlebih dahulu diselesaikan melalui proses penganggaran daerah,” ujar Hadi.

Katanya, berkaitan dengan desakan

tenaga kesehatan dan seluruh staf di lingkungan rumah sakit untuk kenaikan honor, bukan kewenangan pihaknya, karena sepenuhnya menjadi kebijakan bupati sesuai kemampuan APBD daerah.

Honor yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nduga kepada tenaga kesehatan saat ini lanjut Hadi, merupakan bentuk perhatian yang sangat besar terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di daerah itu.

Honor dokter umum kini Rp35 juta per bulan. Angka itu disebut bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Nduga dalam memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan, yang bersedia mengabdi dan memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Nduga, ujarnya.

Selain honor kata Hadi, saat ini RSUD Elvrida Sara sedang menghadapi keterbatasan tenaga dokter. Untuk mengisi kekosongan itu, lima orang dokter asal Nduga baru diberangkatkan mengikuti pendidikan dokter spesialis, dan kini masih menunggu dokter pengganti untuk membantu memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit.

Hadi berharap seluruh masalah dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog yang baik, dan tetap menempatkan keselamatan pasien serta keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Nduga sebagai prioritas kita bersama.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 03 Oktober 2026

Lebih dari 100 Mahasiswa Yahukimo di Manokwari Mengungsi ke Gereja GIDI

2026-10-03T16:36:15.862+09:00

MANOKWARI, OLEMAH.COM — Lebih dari 100 mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo yang sedang menempuh pendidikan di Manokwari terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka setelah diminta mengosongkan kontrakan yang selama ini digunakan sebagai hunian mahasiswa.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (3/10/2026) di kawasan Kelurahan Amban, Manokwari. Setelah meninggalkan kontrakan, para mahasiswa berjalan kaki mencari tempat untuk berlindung hingga akhirnya mendapat tempat sementara di lingkungan Gereja GIDI Manokwari.

Persoalan tersebut disebut berkaitan dengan pembayaran sewa kontrakan yang menurut keterangan mahasiswa belum diselesaikan selama sekitar satu tahun tiga bulan. Nilai tunggakan yang disebutkan mencapai kurang lebih Rp95 juta.

Namun, informasi mengenai status pembayaran tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo maupun pemilik kontrakan.

Mahasiswa Tinggalkan Kontrakan

Berdasarkan keterangan yang diterima dari mahasiswa, mereka sebelumnya berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Dalam komunikasi tersebut, mahasiswa menyebut menerima penyampaian dari Lazarus Indou agar tempat tinggal dikosongkan.

Sekitar pukul 11.00 WIT, mahasiswa kemudian meninggalkan kontrakan dan mencari tempat yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan sementara.

Sekitar pukul 12.00 WIT, rombongan mahasiswa tiba di gedung Gereja GIDI Manokwari dan bertemu dengan Pdt. Nonit Bahabol.

Pihak gereja kemudian menerima mahasiswa untuk sementara waktu meskipun kondisi fasilitas yang tersedia terbatas.

Gereja Buka Tempat Perlindungan

Ketua Korwil IMASIEP mengatakan para mahasiswa tidak lagi memiliki tempat lain untuk dituju.

“Kami sudah tidak punya tempat lagi yang bisa kami harapkan. Karena itu kami datang kepada Bapak Pendeta sebagai tempat berlindung. Puji Tuhan, saat ini kami diterima dan kami akan tinggal di sini sampai pemerintah merespons kondisi ini,” ujarnya.

Pdt. Nonit Bahabol, yang juga disebut sebagai pembina mahasiswa Yahukimo, mengatakan pihak gereja menerima para mahasiswa dalam kondisi fasilitas yang terbatas.

Menurutnya, gedung gereja merupakan tempat ibadah, sedangkan fasilitas pastori hanya memiliki dua kamar.

Untuk membantu mahasiswa mendapatkan tempat berteduh, pihak gereja kemudian memasang sejumlah terpal di lingkungan gereja.

Minta Pemkab Yahukimo Segera Bertindak

Pdt. Nonit Bahabol meminta Pemerintah Kabupaten Yahukimo memberikan perhatian terhadap kondisi mahasiswa.

Ia menyebut telah mendampingi mahasiswa Yahukimo di Manokwari selama kurang lebih 19 tahun.

Ia juga menyampaikan bahwa gedung gereja tersebut memiliki sejarah yang berkaitan dengan pembangunan pada masa pemerintahan Ones Bahabol di Kabupaten Yahukimo.

Sementara itu, Roy Ulunggi, selaku penasihat organisasi mahasiswa Yahukimo, meminta pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai persoalan tempat tinggal mahasiswa.

Menurut Roy, masalah tersebut perlu segera diselesaikan karena menyangkut mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di Manokwari.

Mahasiswa Soroti Dukungan Pendidikan

Selain persoalan tempat tinggal, mahasiswa juga menyampaikan adanya persoalan terkait keberlanjutan dukungan dan bantuan bagi mahasiswa Yahukimo di Manokwari.

Menurut keterangan mahasiswa, terdapat penghentian atau penyegelan terhadap sejumlah bentuk bantuan yang mereka kaitkan dengan persoalan pencemaran nama baik.

Mahasiswa mengaku telah beberapa kali melakukan pendekatan dan menyampaikan permohonan maaf. Namun, hingga berita ini disusun, mereka menyatakan belum mendapatkan penjelasan resmi mengenai langkah penyelesaian persoalan tersebut.

Keterangan tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak mahasiswa dan memerlukan klarifikasi dari pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan.

Lebih dari 100 Mahasiswa Terdampak

Jumlah mahasiswa yang terdampak disebut lebih dari 100 orang. Mereka terdiri atas mahasiswa yang masih aktif menjalani pendidikan, mahasiswa yang sedang menyelesaikan proses pendidikan, serta mahasiswa yang disebut telah menyelesaikan wisuda pada Agustus 2026.

Untuk sementara, sejumlah mahasiswa mendirikan terpal di depan gedung Gereja GIDI sebagai tempat berteduh.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena mahasiswa tetap harus menjalankan aktivitas pendidikan di tengah kondisi tempat tinggal yang belum jelas.

Lima Tuntutan Mahasiswa

Dalam kondisi tersebut, mahasiswa Yahukimo di Manokwari menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Pertama, pemerintah diminta segera merespons kondisi mahasiswa yang kehilangan tempat tinggal.

Kedua, mahasiswa meminta pemerintah menyediakan tempat tinggal atau lokasi penampungan yang layak.

Ketiga, pemerintah diminta memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan bantuan dan dukungan bagi mahasiswa.

Keempat, mahasiswa meminta pemerintah membuka ruang dialog bersama mahasiswa untuk mencari penyelesaian.

Kelima, pemerintah diminta memberikan perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa Yahukimo yang sedang menempuh pendidikan di Manokwari.

Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak memiliki tempat lain untuk dituju dan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar persoalan tempat tinggal tidak mengganggu keberlangsungan pendidikan mereka.

Menunggu Klarifikasi Pemerintah dan Pemilik Kontrakan

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo maupun pemilik kontrakan mengenai status pembayaran sewa yang disebut mencapai Rp95 juta.

Belum ada pula penjelasan resmi mengenai dasar pengosongan kontrakan serta mekanisme penyelesaian persoalan tempat tinggal mahasiswa.

Olemah.com akan terus mengedepankan informasi dari berbagai pihak agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi mahasiswa Yahukimo di Manokwari.

Sumber : Doni Siep

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 03 Oktober 2026

Sungai Lokpon Surut, Warga Dekai Antre BBM hingga Berdesakan

2026-10-03T15:44:58.972+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM — Kondisi kekeringan yang menyebabkan debit Sungai Lokpon menurun drastis berdampak pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Keterbatasan pasokan membuat warga harus mengantre untuk mendapatkan bensin di SPBU yang berada di Dekai pada Jumat (2/10/2026). Antrean warga bahkan terlihat berdesakan karena masyarakat khawatir tidak memperoleh BBM untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut informasi yang dihimpun, surutnya Sungai Lokpon menjadi salah satu kendala masuknya pasokan BBM melalui jalur sungai. Kondisi tersebut membuat distribusi BBM ke Dekai tidak berjalan seperti biasanya.

Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, pihak Pertamina disebut mengambil langkah dengan mengirimkan BBM menggunakan kapal berukuran lebih kecil dari arah Suwator menuju Dekai.

Namun, kedatangan pasokan tersebut langsung disambut warga yang memadati lokasi pengisian BBM.

Warga Minta Antrean Ditertibkan

Salah seorang warga, Yapi Pahabol, menilai mekanisme antrean BBM yang terjadi saat ini perlu ditata agar seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama.

Menurutnya, warga memiliki kebutuhan terhadap BBM sehingga antrean seharusnya dilakukan secara tertib dan mengikuti aturan yang berlaku.

“Kami membutuhkan hal yang sama. Kalau bisa masyarakat antre sesuai aturan supaya semua bisa mendapatkan bensin,” ujar Yapi.

Ia juga meminta masyarakat ikut menjaga ketertiban ketika mendapatkan BBM. Menurutnya, kondisi kelangkaan seharusnya tidak dimanfaatkan dengan cara yang merugikan warga lain.

Soroti Pembelian Menggunakan Jeriken

Yapi juga menyoroti adanya warga yang membawa jeriken untuk membeli BBM dalam jumlah tertentu.

Menurut keterangannya, sebagian BBM yang dibeli kemudian dipindahkan atau disaring kembali ke wadah lain. Kondisi tersebut, kata dia, dapat menyebabkan warga yang membutuhkan BBM untuk kendaraan bermotor tidak kebagian karena stok cepat habis.

“Jangan sampai masyarakat yang mau mengisi untuk motor justru tidak mendapatkan bensin karena sudah habis,” katanya.

Warga Minta Pemerintah Awasi Penjualan Kembali

Selain persoalan antrean, Yapi meminta pemerintah memperhatikan dugaan penjualan kembali BBM yang diperoleh dengan harga subsidi.

Ia menilai perlu ada pengawasan agar BBM yang disalurkan untuk kebutuhan masyarakat tidak kemudian dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi.

Menurut keterangannya, BBM yang diperoleh dengan harga murah disebut dapat dijual kembali hingga sekitar tiga kali lipat di Dekai.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan pihak terkait melakukan penertiban serta pengawasan terhadap distribusi dan penjualan BBM di wilayah tersebut.

“Kami berharap pemerintah menertibkan hal ini dengan baik supaya masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM tetap mendapatkan bagian,” ujarnya.

Distribusi BBM Jadi Perhatian

Surutnya Sungai Lokpon menjadi tantangan tersendiri bagi distribusi kebutuhan masyarakat di Dekai. Pengiriman menggunakan kapal berukuran lebih kecil menjadi salah satu langkah yang disebut dilakukan untuk menjaga pasokan tetap masuk.

Di tengah kondisi tersebut, warga berharap distribusi BBM dapat berjalan secara tertib dan merata sehingga kebutuhan transportasi serta aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung.

Sumber : Natan Sama

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 03 Oktober 2026

Sambil Menunggu Jadwal Musda, Pemuda Yahukimo Pererat Kebersamaan Lewat Futsal

2026-10-02T23:57:45.610+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM — Sambil menunggu kepastian jadwal Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Yahukimo, pemuda Yahukimo mengisi waktu dengan kegiatan olahraga bersama melalui pertandingan persahabatan (sparing) futsal di Lapangan Futsal Narema, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan tersebut diinisiasi dalam suasana kebersamaan pemuda sekaligus menjadi momentum untuk menjaga hubungan antarpemuda selama proses menuju Musda KNPI Kabupaten Yahukimo.

Calon Ketua KNPI Kabupaten Yahukimo, Otniel Sobolim, S.IP., mengajak para pemuda potensial yang tergabung dalam KNPI untuk tetap menjaga semangat persaudaraan dan mengisi kegiatan organisasi dengan aktivitas positif.

Menurut Otniel, olahraga menjadi salah satu cara menjaga stabilitas dan kebersamaan pemuda sambil menunggu agenda organisasi berikutnya.

“Hari ini, demi menjaga stabilitas pemuda, kami mengisi waktu dengan olahraga bersama di Lapangan Futsal Narema,” kata Otniel.

Otniel Minta Kepastian Jadwal Musda

Dalam kesempatan tersebut, Otniel juga menyampaikan bahwa rangkaian forum pemuda yang disebutnya sebagai RABIM telah selesai dilaksanakan dengan aman.

Ia mengatakan, dalam forum tersebut telah dibahas dan disepakati tahapan pengambilan keputusan menuju Musda. Menurutnya, terdapat Pleno A yang dijadwalkan pada 2 Oktober dan Pleno B yang waktunya akan disesuaikan.

Namun, Otniel menyebut hingga saat ini pihak panitia, baik Organizing Committee (OC) maupun Steering Committee (SC), belum menyampaikan undangan maupun informasi resmi mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan Musda.

“Kami berharap segera disampaikan kepada publik mengenai kepastian tanggal dan waktu Musda,” ujarnya.

Soroti Tahapan Pendaftaran Bakal Calon

Selain jadwal Musda, Otniel juga mempertanyakan tahapan pendaftaran bakal calon yang akan dilakukan melalui panitia atau OC.

Ia berharap informasi mengenai mekanisme dan jadwal pendaftaran dapat disampaikan secara terbuka kepada seluruh pemuda Yahukimo.

Menurutnya, keterbukaan informasi akan memberikan kesempatan kepada para pemuda yang berminat mengikuti proses kepemimpinan KNPI untuk mempersiapkan diri lebih awal.

“Kami berharap informasi ini terbuka kepada semua pemuda Yahukimo supaya kami dapat mempersiapkan diri jauh sebelumnya,” katanya.

Ajak Pemuda dan Masyarakat Jaga Stabilitas

Otniel mengajak seluruh pemuda dan masyarakat Yahukimo tetap menjaga semangat serta situasi keamanan selama menunggu kepastian pelaksanaan Musda.

Ia meminta seluruh pihak bersama-sama mengawal proses organisasi agar dapat berlangsung secara aman dan tertib.

Otniel juga mengajak pemerintah, gereja, pemuda dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga suasana tetap kondusif hingga seluruh tahapan Musda selesai.

“Sambil menunggu jadwal Musda, saya mengajak seluruh pemuda dan masyarakat Yahukimo menjaga stabilitas keamanan serta bekerja sama mengawal seluruh proses menuju Musda,” ujarnya.

Menurut Otniel, kegiatan olahraga bersama bukan hanya untuk menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan dan komunikasi antarpemuda Yahukimo.

Ia berharap semangat kebersamaan tersebut terus terjaga sampai pelaksanaan Musda KNPI Kabupaten Yahukimo.

Sumber : Natan Sama

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 Oktober 2026

Prabowo Lantik Rocky Gerung sebagai Anggota Wantimpres

2026-10-02T23:31:11.095+09:00

JAKARTA, OLEMAH.COM — Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Salah satu nama yang masuk dalam jajaran tersebut adalah pengamat politik Rocky Gerung.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden dan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam susunan baru tersebut, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua Wantimpres, sedangkan Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua. Muhammad Qodari tercatat sebagai sekretaris. Laporan sejumlah media menyebut jajaran yang dilantik berjumlah 26 anggota.

Rocky Gerung kemudian maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai anggota Wantimpres.

Rocky Gerung Masuk Jajaran Wantimpres

Masuknya Rocky Gerung menjadi salah satu perhatian dalam pelantikan tersebut. Ia dikenal sebagai akademisi dan pengamat politik yang selama ini aktif menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan politik dan kebijakan publik.

Dalam jajaran Wantimpres yang baru, Rocky bergabung dengan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk mantan pejabat pemerintah, tokoh agama, akademisi, pengusaha dan tokoh masyarakat.

Sebagai lembaga negara, Wantimpres memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan jajaran tersebut akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para anggotanya.

Profil Singkat Rocky Gerung

Rocky Gerung merupakan lulusan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan bidang Ilmu Filsafat. Ia kemudian pernah mengajar sebagai dosen tidak tetap di UI.

Selain kegiatan akademik, Rocky dikenal aktif dalam kegiatan penelitian dan organisasi yang bergerak pada isu demokrasi serta hak asasi manusia. Ia juga dikenal publik melalui berbagai pernyataan dan analisisnya mengenai politik Indonesia.

Sejumlah pandangan Rocky selama bertahun-tahun mendapat perhatian luas dan memunculkan perdebatan publik. Dalam kapasitas barunya sebagai anggota Wantimpres, ia kini menjadi bagian dari lembaga yang secara resmi memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Syahganda Nainggolan Dilantik sebagai Kepala Bakom

Selain melantik jajaran Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sementara posisi Wakil Kepala Bakom RI dijabat Fadli Tri Hartono.

Pelantikan tersebut menandai terbentuknya jajaran baru Wantimpres sekaligus struktur Badan Komunikasi Pemerintah pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sumber : ANTARA

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 Oktober 2026

Tiga mahasiswa USTJ dijadikan tersangka oleh Polresta Jayapura

2026-10-02T23:19:28.319+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM– Tiga dari empat mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura atau USTJ yang ditangkap Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota ditetapkan sebagai tersangka.

Keempat mahasiswa itu ditangkap Polresta Jayapura Kota saat bersama para mahasiswa lainnya menggelar aksi protes memperingati 64 tahun Perjanjian Roma atau Roma Agreement pada 30 September 2026.

Perjanjian Roma diadakan di Roma, ibu kota Italia pada 30 September 1962, setelah Perjanjian New York atau New York Agreement pada 15 Agustus 1962.

Perjanjian Roma yang ditandatangani oleh Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat merupakan perjanjian dengan 29 pasal yang diatur dalam Perjanjian New York.

Pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktik internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote).

Pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA kepada Indonesia.

Berdasarkan perjanjian tersebut, klaim Indonesia atas tanah Papua sudah dilakukan pasca penyerahan kekuasaan Wilayah Papua Barat dari tangan Belanda kepada Indonesia melalui Badan Pemerintahan Sementara PBB UNTEA pada 1 Mei 1963.

Namun Perjanjian Roma dan Perjanjian New York dilakukan tanpa keterlibatan satu pun wakil rakyat Papua, padahal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua.

Reinhart Kmur dari Tim Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua yang memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswa mengatakan, ketiga mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Apniel Jagani, Inios Enembe, dan Mikael Obaipa.

Satu mahasiswa lainnya dipulangkan setelah dimintai keterangan, sebab berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

“Perwakilan Tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua melakukan pendampingan terhadap empat mahasiswa yang sebelumnya ditangkap dan ditempatkan di rumah tahanan Polresta Jayapura Kota pasca aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Roma Agreement di lapangan kampus USTJ,” kata Reinhart Kmur dalam pesan elektroniknya, Jumat (2/10/2026).[hukum]

Menurutnya, keempat mahasiswa tersebut telah menjalani pemeriksaan awal atau diinterogasi oleh penyidik sejak ditangkap dan dibawa ke Mapolresta Jayapura Kota.

Katanya, setelah pemeriksaan awal tersebut, penyidik kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum masing-masing mahasiswa.

Kmur mengatakan, Fangky Salak selanjutnya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dan setelah pemeriksaan selesai, yang bersangkutan dipulangkan.

“Sementara Apniel Jagani, Inios Enembe, dan Mikael Obaipa ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik pada 1 Oktober 2026, yang berlangsung mulai pukul 15.00 WP (Waktu Papua) sampai dengan pukul 21.20 WP,” ucapnya.

Katanya, dalam pemeriksaan tersebut, ketiga mahasiswa memberikan keterangan kepada penyidik yang dituangkan dalam BAP.

Penyidik pun menerapkan sangkaan Pasal 192 dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap ketiga mahasiswa.

Pasal 192 mengatur tindak pidana makar dengan maksud memisahkan diri atau menjadikan sebagian/seluruh wilayah NKRI ke kekuasaan asing. Ancaman pidananya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

Sementara itu, Pasal 234 melarang perbuatan merusak, merobek, menginjak, atau membakar Bendera Negara untuk menghina atau merendahkan kehormatan Sang Merah Putih. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori IV.

Sebelumnya kericuhan antar mahasiswa dan personel polisi sempat terjadi saat mahasiswa USTJ menggelar protes memperingati 64 tahun Perjanjian Roma di halaman kampus USTJ Padang Bulan, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Dalam aksi itu mahasiswa mengibarkan Bendera Bintang Kejora (BK) pada tiang bendera di lapangan kampus.

Tak berselang lama, Kepala Kepolisian Resor Kota atau Kapolresta Jayapura Kota tiba di lokasi kampus untuk menurunkan Bendera Bintang Kejora.

Saat Kapolresta bersama personel polisi sedang menurunkan BK, mahasiswa tidak terima dan melakukan protes yang akhirnya memicu kericuhan.

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus Maclarimboen, ketika itu mengatakan, pihaknya sudah berupaya melakukan negosiasi agar bendera diturunkan.

Saat personel polisi berupaya menurunkan bendera, mereka dilempari batu.

“Aparat keamanan hanya membalas dengan tembakan gas air mata dan water cannon memukul mundur massa. Jadi sebenarnya memang sudah ada persiapan dari massa terkait aksi tersebut,” kata Fredrickus Maclarimboen.

Salah satu mahasiswa yang ditanggap saat pembubaran aksi protes Mahasiswa KSTJ pada 64 Tahun. Perjanjian Roma, 30 September 2026, di halaman Kampus USTJ padang Bulan distrik Abepura Kota Jayapura. [02/10/2026]

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 Oktober 2026

Uncen Students Questioned by Police in Jayapura, MPM Chairman Allegedly Assaulted

2026-10-02T20:07:15.726+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM — Several students of Cenderawasih University (Uncen) were questioned and had their identities checked by officers from the Jayapura City Police (Polresta Jayapura Kota) on Wednesday (September 30, 2026).

Several students’ mobile phones were also temporarily taken by police officers before being returned. During the incident, Wialo Silak, Chairman of the Uncen Student Consultative Assembly (MPM), allegedly suffered an assault to the face, resulting in swelling, redness and scratches around his right eye.

The incident reportedly occurred at the Polresta Jayapura Kota premises in Papua.

Legal aid provider from the Papua Legal Aid Institute (LBH Papua), Imanus Komba, said the students had gone to the police station to accompany four Uncen student leaders who had been summoned for questioning in connection with a rally commemorating the New York Agreement on August 15, 2026.

“Several students who came to accompany their colleagues were also asked to provide information or undergo questioning by police officers at the Polresta Jayapura Kota premises,” Komba said in a press statement received on Thursday (October 1, 2026).

According to Komba, some of the students were also asked to show personal belongings, including mobile phones, identity cards and student identification cards.

MPM Chairman Allegedly Sustained Facial Injuries

Komba said Wialo Silak reported that he had been struck in the face, allegedly causing a lump and injuries around his right eye.

Komba stressed that the incident should be followed up through an objective clarification and investigation process to establish what happened, including the chronology, the parties involved and the nature of the alleged action.

“If an examination and available evidence establish that violence was committed by officers, the action must be processed in accordance with applicable law and accountability mechanisms,” Komba said.

He added that LBH Papua accompanied the four students during their questioning.

Komba said the legal assistance was intended to ensure that the examination process was conducted safely, orderly and transparently while respecting the students’ legal and human rights.

Four Students Questioned

According to Komba, the police questioning concerned the August 15, 2026 rally commemorating the New York Agreement.

The questioning reportedly began at approximately 11:00 a.m. local time and continued until 5:11 p.m.

The four students were identified by their initials as YW, the Chairman of the Uncen Student Executive Board (BEM), who was asked 40 questions; KB, who was asked 40 questions; AS, who was asked 49 questions; and LT, who was asked 35 questions.

Komba said the students’ decision to comply with the police summons was a form of respect for the legal process.

However, he emphasized that cooperation with law enforcement should not be interpreted as a waiver of the students’ legal rights.

“Every examination process must respect the right to legal assistance, the right to security, the right to humane treatment, the right to privacy, and other rights guaranteed by law and human rights principles,” Komba said.

LBH Papua Calls for Lawful Procedures

LBH Papua also emphasized that police actions involving questioning, searches, or the securing of personal property must be based on lawful authority and procedures.

Komba said such measures should be necessary, proportionate and respectful of human dignity and human rights.

He also stated that the police should ensure that any questioning, search, seizure or securing of students’ personal belongings is conducted on the basis of clear and accountable legal procedures.

BEM Uncen Calls for Legal Process

Uncen BEM Chairman Yuluku Wasiangge said four students had been summoned and questioned in connection with the New York Agreement commemoration rally.

Wasiangge also referred to an earlier incident during the rally, alleging that the Uncen BEM vice chairman had been hit by a rubber bullet.

He said the latest incident involving the MPM chairman would be pursued through legal channels.

“We will push for a legal process so that any alleged violations committed by police officers are also addressed. The law must not be applied strictly to civilians while law enforcement officers are treated differently,” Wasiangge said.

Police Response Not Yet Obtained

Olemah.com attempted to obtain confirmation from the Jayapura City Police regarding the allegations and the circumstances surrounding the incident.

However, based on the information provided, no response had been received from the police at the time of publication.

The allegation concerning the reported assault therefore requires further clarification from the police and other relevant parties. The circumstances, chronology and responsibility for the alleged incident remain subject to verification through the appropriate legal process.

Source : Jubi

Edited by : Olemah Editorial Team

Website : www.olemah.com

Publication Date : Oktober,02 2026

Sidang Ijazah Gibran, KBRI Canberra Tegaskan Program Pathway Australia Tak Setara SMA

2026-10-02T19:34:16.794+09:00

Ilustrasi Ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. (Agus G)

JAKARTA, OLEMAH.COM| Sidang Ijazah Gibran, KBRI Canberra Tegaskan Program Pathway Australia Tak Setara SMAPerbesar

Ilustrasi Ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. (M. Yasir)

Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati menyatakan pemerintah Australia tidak pernah menyetarakan program pathway dengan SMA.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 2 Oktober 2026.

KBRI Canberra dan KJRI Sydney melaporkan tidak pernah ada permohonan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra Yuli Rahmawati menjelaskan Pemerintah Australia tidak pernah menyatakan program pathway setara dengan Senior Secondary School atau SMA.

Menurut dia, program pathway merupakan program yang diikuti bagi calon mahasiswa yang akan menempuh jenjang pendidikan sarjana.

Hal itu dia sampaikan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pada pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

"Secara khusus pemerintah Australia tidak pernah menyampaikan bahwa pathway, baik professional education maupun pathway yang ada di Australia merupakan setara dengan Senior Secondary School," kata Yuli yang terhubung secara daring dengan sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Dia menjelaskan, bahwa pelaporan hasil pendidikan WNI di Australia tidak dilakukan melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, Atase Pendidikan dan Kebudayaan bertugas memberikan informasi khusus, termasuk surat keterangan bagi calon mahasiswa yang datang ke Australia.

Pada kesempatan yang sama, Yuli mengonfirmasi bahwa KBRI di Canberra dan KJRI di Sidney melaporkan tidak pernah ada permohonan dokumen terkait pendidikan Gibran.

“KJRI Sydney sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada permohonan dokumen-dokumen yang terkait," tandas dia.

Diketahui, sejumlah pihak mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mempersoalkan jenjang pendidikannya.

Gugatan ini diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, Moeryono, M Subhan alias Subhan Palal, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing alias Mercy Sihombing.

Dalam permohonannya, mereka menduga bahwa Gibran terindikasi kuat sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

Sidang Ijazah Gibran, KBRI Canberra Tegaskan Program Pathway Australia Tak Setara SMA

Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati menyatakan pemerintah Australia tidak pernah menyetarakan program pathway dengan SMA.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 2 Oktober 2026.

KBRI Canberra dan KJRI Sydney melaporkan tidak pernah ada permohonan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra Yuli Rahmawati menjelaskan Pemerintah Australia tidak pernah menyatakan program pathway setara dengan Senior Secondary School atau SMA.

Menurut dia, program pathway merupakan program yang diikuti bagi calon mahasiswa yang akan menempuh jenjang pendidikan sarjana.

Dia menjelaskan, bahwa pelaporan hasil pendidikan WNI di Australia tidak dilakukan melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, Atase Pendidikan dan Kebudayaan bertugas memberikan informasi khusus, termasuk surat keterangan bagi calon mahasiswa yang datang ke Australia.

Pada kesempatan yang sama, Yuli mengonfirmasi bahwa KBRI di Canberra dan KJRI di Sidney melaporkan tidak pernah ada permohonan dokumen terkait pendidikan Gibran.

“KJRI Sydney sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada permohonan dokumen-dokumen yang terkait," tandas dia.

Diketahui, sejumlah pihak mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mempersoalkan jenjang pendidikannya sederajat

Sidang MK Gibran, Kemendikdasmen Tegaskan Surat Penyetaraan Bukan Ijazah Baru

Dalam permohonannya, mereka menduga bahwa Gibran terindikasi kuat sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

Untuk itu, para pemohon menilai perlu dilakukan pembatalan terhadap Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pada sidang sebelumnya, para pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya.

Mereka juga meminta agar Mahkamah menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam petitumnya, MK diminta Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 Oktober 2026

Polda Papua Tengah Amankan 4,7 Gram Sabu, Pengembangan Ungkap Narapidana Lapas Nabire

2026-10-02T19:00:56.013+09:00

Polda Papua Tengah musnahkan barang bukti 4,7 gram sabu hasil pengungkapan jaringan narkotika di Nabire, disaksikan unsur pengadilan, kejaksaan, penasihat hukum, dan jajaran kepolisian, Jumat (2/10/2026). [Foto: Humas Polda Papua Tengah].

NABIRE, OLEMAH.COM_Polda Papua Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4,7 gram hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika di Kabupaten Nabire. Perkara tersebut bermula dari informasi pengiriman sabu dari Jayapura menuju Nabire melalui jasa ekspedisi dan kemudian berkembang hingga menyeret seorang narapidana di Lapas Nabire.

Di depan Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Tengah, Nabire, barang bukti sabu seberat 4,7 gram dimusnahkan di bawah pimpinan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Papua Tengah, Kompol Suheriadi, Jumat (2/10/2026).

Plt. Kabid Humas Polda Papua Tengah, Kompol Henry J. Manurung, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara setelah penyidik mengungkap alur pengiriman narkotika dari Jayapura menuju Nabire.

Kegiatan pemusnahan disaksikan sejumlah pihak, di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire Moh. Bekti Wibowo, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nabire Thophilus K. Auperay, penasihat hukum tersangka Yustinus Butu, serta perwakilan Itwasda Polda Papua Tengah, Iptu Gatot Priyantoro.

Henry menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Tengah menerima informasi mengenai adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari Jayapura menuju Nabire pada Selasa (15/9/2026).

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti tim operasional yang dipimpin Iptu Y. Rante Limbong. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi penerima paket sekaligus menelusuri pihak lain yang diduga berada di balik pengiriman narkotika tersebut.

“Hasil penyelidikan kemudian tim opsnal berhasil menangkap seorang pria berinisial RAT di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire. Dari tangan RAT, petugas menemukan satu plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 4,7 gram,” jelas Henry.

Menurut Henry, pemeriksaan terhadap RAT kemudian menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan perkara dan menelusuri asal-usul sabu tersebut. Dari hasil pengembangan, penyidik memperoleh informasi bahwa narkotika itu diduga berkaitan dengan AWW, yang diketahui merupakan narapidana di Lapas Nabire.

“Tim opsnal kemudian berkoordinasi dengan pihak Lapas Nabire dan melakukan pemeriksaan terhadap AWW. Dari pengembangan tersebut, penyidik kembali menemukan nama lain, yakni M, yang diduga masih berkaitan dengan jaringan kedua tersangka,” jelasnya.

Henry mengatakan, M kini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Penyidik masih melakukan pencarian dan pengembangan untuk mengetahui lebih jauh keterkaitan M dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Dari perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu dengan berat 4,7 gram. Barang bukti itu kemudian dimusnahkan setelah proses penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemusnahan tadi disaksikan sejumlah pihak, baik dari pengadilan, kejaksaan, pengawas dari Itwasda serta kuasa hukum para tersangka. Pemusnahan ini sebagai bagian dari proses penanganan perkara sekaligus bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua Tengah,” ujar Henry.

Ia menambahkan, RAT dan AWW telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Keduanya dijerat dengan Pasal 114 dan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 609 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Keduanya terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Selain ini Polda Papua Tengah akan terus melakukan pengembangan terhadap perkara ini untuk mengungkap jaringan yang terlibat,” ujar Henry.

Menurutnya, pengungkapan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memutus mata rantai peredaran narkotika di Papua Tengah, termasuk mengantisipasi penggunaan jasa ekspedisi sebagai salah satu jalur pengiriman narkotika antardaerah.

“Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika,” tegasnya.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 Oktober 2026

Pemuda KINGMI Serukan Generasi Muda Paniai Jauhi Miras, Narkoba dan Perilaku Berisiko

2026-10-02T18:31:13.111+09:00

Peserta longmarch damai Departemen Pemuda Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua menyampaikan seruan bersama di ruas jalan Enarotali, Kabupaten Paniai, dalam rangka mengajak generasi muda menjauhi berbagai penyakit sosial, Rabu (30/9/2026). [Foto: Pemuda KINGMI-Olemah.Com].

PANIAI, OLEMAH.COM_ Departemen Pemuda Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua menggelar longmarch damai di Enarotali, Kabupaten Paniai, dengan membawa pesan tentang pentingnya perlindungan generasi muda dari berbagai persoalan sosial yang dinilai dapat mengancam masa depan mereka, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Departemen Pemuda KINGMI di Tanah Papua, Salmon Degei, M.Th., dan diikuti 14 Koordinator Pemuda serta 105 Biro Pemuda dalam lingkup Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua.

Pemuda KINGMI Serukan Generasi Muda Paniai Jauhi Miras, Narkoba dan Perilaku Berisiko

Longmarch berlangsung sebagai bentuk penyampaian kepedulian pemuda gereja terhadap penyalahgunaan minuman keras, narkoba dan ganja, seks bebas, HIV/AIDS, kekerasan, serta berbagai perilaku berisiko yang dapat berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan keluarga, dan masa depan generasi muda.

Salmon Degei menegaskan, pemuda gereja perlu mengambil bagian dalam menghadapi berbagai persoalan sosial tersebut. Menurutnya, generasi muda tidak boleh hanya menjadi kelompok yang menyaksikan persoalan, tetapi perlu membangun kesadaran, menjaga kehidupan, dan mempersiapkan diri menghadapi tanggung jawab di masa depan.

“Kami tidak mau menjadi generasi yang hancur karena penyakit sosial. Kami mau menjadi generasi yang bangkit, hidup dalam kekudusan, berkarya, dan membawa perubahan bagi Tanah Papua,” kata Salmon.

Ia mengatakan masa depan gereja dan Tanah Papua memiliki hubungan erat dengan kualitas kehidupan generasi muda saat ini. Karena itu, pemuda perlu membangun karakter, meningkatkan kemampuan, menjaga pergaulan, serta mempersiapkan diri agar mampu mengambil peran sebagai pemimpin pada masa mendatang.

“Masa depan generasi penerus ada pada generasi muda. Karena itu, pemuda harus menjaga kehidupan, membangun diri, dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Departemen Pemuda KINGMI di Tanah Papua menyampaikan lima seruan utama yang menjadi perhatian dalam gerakan pemuda di Paniai.

Pertama, pemuda menyerukan penghentian penyalahgunaan minuman keras, narkoba dan ganja. Penyalahgunaan zat-zat tersebut dinilai dapat menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan keluarga, serta masa depan generasi muda.

Kedua, pemuda KINGMI menyerukan perlindungan generasi muda dari seks bebas dan perilaku seksual berisiko. Pemuda didorong untuk menjaga kehidupan, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, serta menghargai martabat manusia dalam setiap pergaulan.

Ketiga, peran orang tua dan keluarga perlu diperkuat dalam membentuk karakter anak. Orang tua diharapkan tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga pendidik dan teladan yang memberikan perhatian, pendampingan, serta arahan kepada anak-anak sejak dini.

Keempat, gereja, sekolah, pemerintah, dan masyarakat didorong membangun sinergi untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, damai, dan mendukung pertumbuhan generasi muda. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting karena persoalan sosial tidak dapat ditangani hanya oleh satu kelompok.

Kelima, generasi muda diajak mengarahkan masa depan pada Tuhan, pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan pembangunan. Masa muda diharapkan digunakan untuk mengembangkan kemampuan, menghasilkan karya, serta memberikan kontribusi positif bagi gereja dan masyarakat di Tanah Papua.

Setelah longmarch, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ibadah penutupan yang mengangkat tema “Jangan Hancur di Tengah Krisis Zaman, Bangkit dan Hidup dalam Kristus” berdasarkan Efesus 5:14.

Firman Tuhan dalam ibadah tersebut disampaikan Pdt. Marthen Mauri, S.Th. Pesan yang disampaikan menekankan pentingnya peran orang tua dalam menjaga, mendidik, dan membimbing anak agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Generasi muda dinilai perlu dipersiapkan sejak sekarang karena mereka akan menjadi bagian dari kepemimpinan gereja, masyarakat, maupun pemerintahan pada masa mendatang.

Pendidikan karakter dan pendampingan keluarga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Pesan tersebut diperkuat dengan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5:22:

“Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan.” Ibadah dan seluruh rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin Koordinator Pemuda Paniai, Pdt. Gerar Gobai, S.Th.

Departemen Pemuda KINGMI di Tanah Papua menegaskan, longmarch tersebut tidak hanya menjadi kegiatan berjalan bersama di jalanan Enarotali. Kegiatan itu menjadi ruang penyampaian pesan kepada generasi muda agar lebih waspada terhadap berbagai persoalan sosial, menjaga kehidupan, memperkuat karakter, dan menggunakan masa muda untuk pendidikan, pelayanan, pekerjaan, serta karya yang bermanfaat.

Gerakan tersebut sekaligus menjadi ajakan agar gereja, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan generasi muda. Dengan dukungan berbagai pihak, pemuda diharapkan mampu mempersiapkan diri sebagai generasi penerus yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depan gereja, masyarakat, dan Tanah Papua.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 Oktober 2026

Yahukimo Cerdas, Terobosan Kolaborasi Lintas Sektor Atasi Kekosongan Guru di Wilayah 3T

2026-10-02T12:52:54.550+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM — Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pendidikan mulai mendorong penguatan pelayanan pendidikan di wilayah terpencil melalui proyek perubahan “Yahukimo Cerdas”.

Program tersebut diperkenalkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, Akso Balingga, S.Pd., melalui sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Yahukimo, Kamis (1/10/2026).

Yahukimo Cerdas merupakan proyek perubahan dalam rangka Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, dengan pendekatan kolaborasi kepemimpinan lintas sektor. Gagasan ini diarahkan untuk menghadapi persoalan kekosongan guru dan memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, terutama pada satuan pendidikan yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan tidak bekerja sendiri. Sosialisasi melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, kepala distrik, kepala sekolah, kepala suku, tokoh masyarakat dan tokoh gereja.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Asisten I Setda Yahukimo Suhayatno, Asisten II Bongga Sumule, Asisten III, perwakilan Polres Yahukimo melalui Kasat Intelkam, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

Turut dilibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, BKPSDM, Dinas Kependudukan, Baperida, BPKAD, kepala distrik, kepala sekolah, kepala suku dan tokoh agama.

Tidak Lagi Bekerja Sendiri

Akso Balingga mengatakan proyek perubahan tersebut lahir dari kebutuhan untuk mengubah pola kerja pemerintah yang sebelumnya cenderung berjalan secara sektoral.

Menurutnya, persoalan pendidikan di Yahukimo membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan sekolah dan tenaga pendidik, tetapi juga kondisi geografis serta keamanan.

“Kalau dulu itu kita kerja sendiri-sendiri, sekarang itu namanya kerja berkolaborasi.”

Akso menjelaskan, dirinya mengikuti PKN Tingkat II di BKPSDM Sulawesi Utara. Dalam pendidikan tersebut, setiap pimpinan organisasi perangkat daerah mendapatkan tugas menyusun proyek perubahan yang dapat diterapkan di daerah.

Sebagai project leader, ia kemudian memilih tema “Yahukimo Cerdas: Kolaborasi Kepemimpinan Adaptif Lintas Sektor untuk Mengatasi Kekosongan Guru di Daerah-Daerah Kategori 3T.”

“Dinas Pendidikan adalah dinas yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dunia pendidikan. Karena itu kami mengambil tema ini sebagai terobosan baru dalam pelayanan pendidikan,” jelasnya.

Geografis dan Keamanan Jadi Tantangan

Akso menyebut kondisi geografis Yahukimo menjadi salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut dia, sejumlah wilayah sulit dijangkau karena kondisi pegunungan, lereng, keterbatasan transportasi darat, serta akses sungai yang tidak mudah.

Ia juga menyebut gangguan keamanan turut berdampak terhadap aktivitas sekolah di sejumlah wilayah.

Karena itu, Yahukimo Cerdas akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat aksesibilitas masing-masing daerah.

Untuk wilayah yang dapat dijangkau melalui pesawat maupun kendaraan darat, pemerintah daerah akan memprioritaskan agar aktivitas sekolah dapat berjalan.

“Di daerah yang sudah bisa dijangkau mobil, sekolah harus jalan. Guru harus ke sana melayani. Bukan karena alasan tertentu guru tetap ada di zona nyaman. Tidak boleh,” tegas Akso.

Sekolah Prioritas

Dalam tahap awal, Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo menyebut sejumlah sekolah yang menjadi perhatian program, di antaranya SD Negeri Moroku, SD Inpres Hitugi dan SD Inpres Kurima.

Program tersebut tidak hanya menyasar kehadiran guru, tetapi juga mencakup tenaga pendidik, sarana dan prasarana, manajemen pendidikan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Akso mencontohkan sekolah di wilayah Distrik Mugi. Pemerintah ingin memastikan sekolah seperti SD Inpres Hitugi dapat menjalankan proses pendidikan dengan memenuhi standar yang diperlukan.

Menurutnya, kepala distrik juga memiliki peran penting karena merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat wilayah.

“Kita pastikan di kecamatan atau distrik itu pelayanan pemerintah berjalan. Bukan hanya sekolah, tetapi juga puskesmas dan pelayanan lainnya,” ujarnya.

Libatkan Pemerintah, Gereja dan Masyarakat

Konsep Yahukimo Cerdas menempatkan kolaborasi sebagai bagian utama pelaksanaan program.

Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan kepegawaian, kependudukan, komunikasi dan informatika, perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.

Selain pemerintah, unsur gereja, kepala suku, tokoh masyarakat, kepala kampung, kepala sekolah dan masyarakat setempat juga dilibatkan.

Sementara untuk wilayah yang menghadapi gangguan keamanan, Dinas Pendidikan juga meminta masukan dari unsur TNI dan Polri sebelum menentukan langkah pelaksanaan program.

Akso menilai keterlibatan lintas sektor diperlukan agar persoalan pendidikan tidak ditangani oleh satu instansi saja.

Asisten I: Pelayanan kepada Masyarakat Jadi Tujuan

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Yahukimo, Suhayatno, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pimpinan organisasi perangkat daerah.

Menurutnya, pengiriman pejabat mengikuti pendidikan kepemimpinan di luar daerah diharapkan dapat menghasilkan gagasan yang kemudian diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Pak Bupati kepingin pimpinan OPD, kepala-kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang dan kepala seksi menjadi lebih cerdas. Supaya ujung-ujungnya adalah pelayanan kepada masyarakat,” kata Suhayatno.

Ia menyebut proyek perubahan yang dipaparkan Akso Balingga merupakan salah satu hasil pembelajaran dari PKN Tingkat II di Manado.

Suhayatno juga menyampaikan dukungan terhadap penerapan gagasan tersebut selama dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Yahukimo.

Kolaborasi Jadi Kunci

Sosialisasi Yahukimo Cerdas mendapat dukungan dari unsur pemerintah daerah, pimpinan OPD, kepala distrik, kepala sekolah, kepala kampung, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh gereja serta pihak keamanan.

Melalui proyek perubahan tersebut, Dinas Pendidikan Yahukimo menargetkan adanya pola kerja bersama dalam memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan, khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses dan tenaga pendidik.

Bagi Akso Balingga, keberhasilan program bukan hanya ditentukan oleh Dinas Pendidikan, tetapi oleh kemampuan seluruh pihak untuk bekerja bersama sesuai peran masing-masing.

“Kolaborasi kepemimpinan lintas sektor” menjadi dasar yang diusung dalam Yahukimo Cerdas untuk mendorong pelayanan pendidikan yang lebih terkoordinasi di Kabupaten Yahukimo.

Sumber : Piter Logon

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 Oktober 2026

KNPB Gelar Aksi Damai di Manado, Sampaikan 11 Poin Sikap soal Papua

2026-10-02T11:08:04.827+09:00

MANADO, OLEMAH.COM — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia menggelar aksi damai di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (30/9/2026). Aksi tersebut digelar bertepatan dengan momentum yang oleh KNPB diperingati sebagai 64 tahun Roma Agreement.

Dalam kegiatan tersebut, KNPB mengangkat tema “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”. Peserta aksi menyampaikan pandangan organisasi mengenai sejarah politik Papua, persoalan kemanusiaan, serta status politik Papua.

Menurut laporan Rakyat Papua, kegiatan di Manado merupakan bagian dari rangkaian agenda KNPB di sejumlah wilayah Indonesia dan Tanah Papua pada 30 September 2026.

Sampaikan 11 poin pernyataan sikap

Dalam aksi tersebut, KNPB menyampaikan 11 poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pernyataan mereka.

Di antaranya, KNPB mempersoalkan proses perjanjian terkait Papua pada 1962 dan menyatakan bahwa rakyat Papua tidak dilibatkan secara langsung. KNPB juga menyampaikan tuntutan mengenai penyelesaian konflik Papua melalui mekanisme internasional serta akses lembaga kemanusiaan internasional ke wilayah konflik.

KNPB turut menyampaikan tuntutan terkait pengungsi internal, persoalan hak asasi manusia, penghentian kekerasan, dan dialog yang menurut organisasi tersebut perlu melibatkan pihak internasional.

Pada poin terakhir, KNPB menyerukan peninjauan kembali terhadap New York Agreement dan Roma Agreement 1962 serta menyampaikan tuntutan referendum ulang bagi Papua Barat.

Seluruh tuntutan tersebut merupakan posisi politik KNPB yang disampaikan dalam aksi tersebut dan tidak dengan sendirinya merupakan kesimpulan yang telah diverifikasi secara independen.

Catatan mengenai perjanjian 1962

Dalam catatan resmi PBB, perjanjian antara Indonesia dan Belanda mengenai West New Guinea ditandatangani di Markas Besar PBB di New York pada 15 Agustus 1962. Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Resolusi 1752 pada 21 September 1962 yang mencatat perjanjian tersebut dan mengakui peran Sekretaris Jenderal PBB dalam pelaksanaannya.

Dokumen perjanjian tersebut juga memuat pengaturan mengenai pengalihan administrasi wilayah melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum dialihkan kepada Indonesia, serta ketentuan mengenai pelaksanaan Act of Free Choice.

Pada 1969, Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504 mencatat laporan Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan Act of Free Choice dan menyatakan telah menerima serta mencatat pemenuhan tugas yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal dan wakilnya berdasarkan perjanjian 1962.

Seruan menjaga aksi tetap damai

Di Manado, aksi tersebut dilaporkan berlangsung sebagai ruang penyampaian aspirasi secara damai. Sejumlah pihak di Sulawesi Utara sebelumnya juga menyerukan agar penyampaian pendapat dilakukan dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat.

Dengan demikian, aksi 30 September 2026 di Manado menjadi salah satu momentum bagi KNPB untuk menyampaikan kembali pandangan politik dan tuntutannya mengenai Papua kepada publik.

Sumber : papua.pikiran-rakyat.com

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02 Oktober 2026