Olemah.com

MRP Minta Lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Diisi Putra-Putri Asli Papua Selatan Sesuai Amanat Otonomi Khusus

2026-06-06T06:50:05.409+09:00

MERAUKE, OLEMAH.COM – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat proses pengisian lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang saat ini sedang berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Lembaga representatif kultur Orang Asli Papua tersebut menekankan bahwa pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan harus memberikan prioritas kepada Orang Asli Papua (OAP), khususnya putra-putri asli Papua Selatan yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Papua Selatan, Yohanis Okdinon, dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Jumat (5/6/2026).

Menurut Yohanis, MRP Papua Selatan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua benar-benar dijalankan dalam proses pengisian jabatan strategis di daerah otonom baru tersebut.

“Kami telah menyampaikan secara langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, maka lima jabatan yang sedang berproses harus diprioritaskan untuk diisi oleh Orang Asli Papua, terlebih khusus putra-putri asli Papua Selatan,” tegas Yohanis.

MRP Temui Sekda Papua Selatan

Yohanis mengungkapkan bahwa sebelum menyampaikan pernyataan resmi kepada publik, pihaknya terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, MRP menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat sekaligus memberikan dukungan kepada peserta seleksi yang berasal dari Orang Asli Papua agar memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga proses penetapan jabatan.

Menurutnya, keberadaan Orang Asli Papua dalam jabatan strategis pemerintahan merupakan bagian penting dari semangat lahirnya Otonomi Khusus Papua yang bertujuan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat Papua dalam pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak asli Papua Selatan yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat tidak tersisih dalam proses seleksi ini,” katanya.

OPD Pengelola Dana Otsus Harus Dipimpin OAP

MRP Papua Selatan secara khusus menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus), terutama OPD yang menangani program-program mandatori spending yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Papua.

Menurut Yohanis, jabatan strategis pada OPD tersebut seharusnya dipimpin oleh pejabat yang berasal dari Orang Asli Papua agar implementasi program Otsus dapat berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya.

Ia menilai kehadiran OAP dalam posisi pengambil kebijakan akan memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan riil masyarakat Papua.

“Dana Otonomi Khusus hadir untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. Karena itu, OPD yang mengelola dana tersebut seharusnya dipimpin oleh putra-putri Papua yang memahami kondisi masyarakat secara langsung,” ujarnya.

MRP Dorong Keterwakilan Perempuan Papua

Selain memperjuangkan hak Orang Asli Papua, MRP Papua Selatan juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan Papua dalam jabatan-jabatan strategis pemerintahan.

Menurut Yohanis, perempuan Papua memiliki peran besar dalam pembangunan daerah dan sudah saatnya memperoleh ruang yang lebih luas dalam struktur birokrasi pemerintahan.

MRP berharap aspek kesetaraan dan keterwakilan perempuan dapat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses seleksi yang sedang berlangsung.

“Kami berharap hak-hak perempuan Papua juga diperhatikan. Perempuan Papua memiliki kapasitas dan potensi besar untuk memimpin serta berkontribusi dalam pembangunan daerah,” katanya.

Tolak Titipan Jabatan dan Praktik KKN

Dalam kesempatan tersebut, MRP Papua Selatan juga mengingatkan agar seluruh tahapan seleksi jabatan dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Yohanis menegaskan bahwa proses seleksi tidak boleh dijadikan ruang bagi praktik titipan jabatan, kepentingan kelompok tertentu, maupun praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat Papua Selatan saat ini menaruh harapan besar agar proses pengisian jabatan dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi dan kemampuan peserta.

“Kami berharap tidak ada titipan kepentingan kelompok ataupun kepentingan tertentu. Seleksi harus dilakukan secara terbuka dan profesional sehingga menghasilkan pejabat yang benar-benar berkualitas,” tegasnya.

MRP juga mengingatkan bahwa praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) harus dijauhkan dari proses seleksi jabatan karena hanya akan merusak tata kelola pemerintahan yang sedang dibangun di Papua Selatan.

“Integritas dan objektivitas panitia seleksi menjadi kunci utama dalam menghasilkan pemimpin birokrasi yang mampu bekerja untuk rakyat,” ujarnya.

Papua Selatan Harus Jadi Rumah bagi SDM Papua

Sebagai provinsi baru hasil pemekaran dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, Papua Selatan menurut Yohanis harus menjadi ruang tumbuh bagi sumber daya manusia asli Papua.

Ia menegaskan bahwa tujuan pembentukan daerah otonom baru bukan hanya memperpendek rentang kendali pemerintahan, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi Orang Asli Papua untuk berperan dalam pembangunan.

“Papua Selatan hadir untuk orang Papua. Khususnya anak-anak Papua Selatan dari empat kabupaten yang selama ini menaruh harapan besar terhadap hadirnya provinsi baru ini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa apabila putra-putri Papua Selatan memiliki kompetensi, pengalaman, dan memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, maka mereka harus diberikan kesempatan yang adil untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.

Harapan untuk Pemerintahan yang Kuat dan Berpihak kepada Rakyat

Di akhir pernyataannya, MRP Papua Selatan berharap seluruh tahapan seleksi lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat berjalan secara adil, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MRP meyakini bahwa pejabat yang lahir dari proses seleksi yang bersih dan profesional akan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.

Dengan pengawalan yang dilakukan MRP Papua Selatan, masyarakat berharap proses pengisian jabatan strategis ini benar-benar menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan terhadap Orang Asli Papua dan mewujudkan cita-cita Otonomi Khusus dalam membangun Papua yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 06-Juni 2026

Prabowo Bongkar Awal Terkuaknya Dugaan Korupsi BGN: Panggil BPKP dan PPATK Usai Terima Laporan Kejanggalan Program MBG

2026-06-06T06:30:55.499+09:00

BOGOR, Olemah.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya mengungkap secara terbuka awal mula terbongkarnya dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), program unggulan pemerintah yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Di hadapan para peserta konsolidasi nasional, Prabowo mengaku mulai mencurigai adanya persoalan serius di internal BGN setelah menerima berbagai laporan mengenai kejanggalan dan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program yang mengelola anggaran ratusan triliun rupiah tersebut.

Menurut Prabowo, laporan yang masuk tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pelaksanaan program, tetapi juga menyangkut tata kelola kelembagaan dan kepemimpinan yang dinilai mulai menyimpang dari tujuan awal program.

“Saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan dan indikasi penyelewengan dari pimpinan. Karena itu saya panggil Kepala BPKP dan Kepala PPATK untuk menelusuri laporan tersebut,” ujar Prabowo.

Langsung Libatkan BPKP dan PPATK

Menanggapi laporan tersebut, Presiden tidak menunggu lama. Ia langsung memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran mendalam terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi.

Prabowo memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana guna memastikan seluruh laporan yang diterimanya dapat diverifikasi secara profesional dan independen.

Langkah tersebut, menurut Presiden, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas program-program strategis nasional yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang mengarah pada penyimpangan penggunaan anggaran negara harus segera ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.

Program Prioritas Nasional Tidak Boleh Disalahgunakan

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program kemanusiaan yang dirancang untuk membantu jutaan anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang lebih baik.

Program tersebut juga ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Karena itu, menurut Prabowo, program yang lahir untuk kepentingan rakyat tidak boleh dijadikan alat untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Program ini dibuat untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Setiap rupiah yang berasal dari uang negara harus kembali kepada rakyat melalui pelayanan yang maksimal,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa kualitas kepemimpinan dalam sebuah lembaga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.

Jika terjadi penyimpangan di tingkat pimpinan, maka dampaknya dapat mengganggu tujuan besar yang ingin dicapai negara.

Eks Kepala BGN dan Dua Pejabat Lain Jadi Tersangka

Hasil penelusuran yang dilakukan aparat penegak hukum akhirnya mengarah pada penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bersama dua mantan pejabat BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Penyidik Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penunjukan yayasan pengelola program, verifikasi mitra, hingga pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan program.

Selain itu, terdapat dugaan praktik markup harga dalam sejumlah pengadaan yang berkaitan dengan operasional program MBG.

Kasus tersebut kini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar yang menyita perhatian publik karena menyangkut program unggulan pemerintah dengan nilai anggaran yang sangat besar.

Prabowo Akui Sedih Harus Copot Orang Kepercayaannya

Presiden Prabowo tidak menutupi rasa kecewanya terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan BGN.

Ia mengaku sedih karena harus mengambil keputusan tegas terhadap orang-orang yang sebelumnya telah diberikan kepercayaan untuk menjalankan program nasional tersebut.

Namun demikian, menurutnya kepentingan bangsa dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok.

“Tentu saya sedih karena mereka adalah orang-orang yang pernah saya percaya. Tetapi kalau ada penyimpangan, negara tidak boleh kalah. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Program MBG Tetap Berjalan

Meski kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian nasional, Presiden memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah menjamin pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu akibat proses hukum yang sedang berlangsung.

Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama program ini tetap sama, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang baik sejak usia dini.

Pemerintah juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

Kasus yang menjerat mantan pimpinan BGN menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh program strategis nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan yang dipimpinnya.

Ia meminta seluruh pejabat negara untuk bekerja secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan bergulirnya proses hukum terhadap para tersangka, publik kini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan Program Makan Bergizi Gratis.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara merupakan kunci utama keberhasilan program pembangunan nasional.

Sumber : Tribunx

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 06-Juni 2026

Victor Yeimo Soroti Kasus Mama Yasinta Moiwend: Jangan Lihat Hanya Sebagai Pilihan Politik Pribadi

2026-06-05T21:14:14.666+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM – Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat, Victor Yeimo, memberikan tanggapannya terkait perdebatan publik yang berkembang mengenai sikap dan pernyataan Mama Yasinta Moiwend yang belakangan menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat Papua.

Menurut Victor Yeimo, situasi yang dialami Mama Yasinta Moiwend tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai persoalan pilihan politik individu semata. Ia menilai bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni kondisi sosial, ekonomi, politik, dan sejarah yang selama ini dialami masyarakat adat Papua.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya pada Senin (1/6/2026), Victor menyampaikan bahwa masyarakat Papua hidup dalam realitas yang menurutnya dipengaruhi oleh berbagai struktur kekuasaan yang telah berlangsung dalam waktu lama.

Karena itu, ia berpendapat bahwa setiap sikap politik yang muncul dari masyarakat Papua perlu dipahami secara lebih mendalam dan tidak hanya dinilai dari permukaan.

“Papa dan Mama Papua yang hidup dalam tekanan politik, ekonomi, dan sosial selama bertahun-tahun tidak dapat dilepaskan dari pengaruh struktur kekuasaan yang membentuk cara berpikir dan bertindak mereka,” ujar Victor Yeimo.

Minta Publik Lihat Persoalan Secara Kritis

Victor Yeimo menilai bahwa pandangan yang menyebut semua pihak cukup menghormati pilihan politik seseorang tanpa melihat konteks yang melatarbelakanginya perlu dikaji secara kritis.

Menurutnya, dalam situasi yang kompleks, pembentukan kesadaran politik seseorang tidak selalu lahir dari kehendak yang benar-benar bebas, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang ada di sekitarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk melihat persoalan tersebut secara lebih luas dan tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap individu tertentu.

Dalam pandangannya, masyarakat Papua selama ini menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan persoalan tanah adat, hutan adat, pembangunan, serta dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

Soroti Perubahan Sikap Mama Yasinta

Victor juga menyinggung sosok Mama Yasinta Moiwend yang menurutnya selama ini dikenal memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan tanah adat dan hutan adat di Papua.

Karena itu, ia mengaku memperhatikan perubahan sikap yang ditunjukkan Mama Yasinta dalam beberapa waktu terakhir, terutama ketika tampil di sejumlah media untuk memberikan kritik terhadap film dokumenter maupun pihak-pihak yang selama ini menyuarakan isu-isu Papua.

Menurut Victor, perubahan sikap tersebut menjadi bahan diskusi publik yang wajar untuk dikaji secara terbuka dan kritis.

Ia menilai masyarakat berhak mempertanyakan berbagai pandangan yang berkembang, termasuk faktor-faktor yang mungkin memengaruhi perubahan sikap seseorang dalam ruang sosial dan politik.

Jadi Perdebatan di Ruang Publik

Pernyataan Victor Yeimo tersebut kini menjadi bagian dari diskusi yang berkembang di ruang publik, khususnya di kalangan masyarakat Papua dan pemerhati isu-isu sosial politik Papua.

Sejumlah pihak menilai bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara bebas, sementara pihak lain berpendapat bahwa konteks sosial, sejarah, dan pengalaman hidup masyarakat Papua juga perlu menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan Papua masih menjadi topik yang mendapat perhatian dari berbagai kelompok masyarakat, baik di Papua maupun di tingkat nasional.

Di tengah beragam pandangan yang muncul, sejumlah tokoh masyarakat mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog, saling menghormati perbedaan pendapat, serta menjaga ruang diskusi yang sehat dan damai.

Pentingnya Ruang Dialog

Pengamat sosial menilai bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihormati.

Karena itu, setiap pernyataan yang muncul di ruang publik hendaknya menjadi bahan refleksi dan dialog yang konstruktif, bukan justru memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Kasus yang melibatkan Mama Yasinta Moiwend dan tanggapan Victor Yeimo menunjukkan bahwa isu-isu terkait Papua masih menjadi perhatian besar berbagai kalangan dan membutuhkan ruang diskusi yang terbuka, berimbang, dan menghargai keberagaman pandangan.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 05-Juni 2026

Panitia Pastikan Konferensi II Kingmi Klasis Amuma Aman, Isu Gangguan Keamanan Disebut Hoaks Ketua Panitia: Seluruh Agenda Konferensi Akan Berjalan Sesuai Jadwal

2026-06-05T20:56:02.697+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM – Panitia Konferensi ke-II Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Klasis Amuma, Wilayah Yahukimo, memastikan seluruh rangkaian kegiatan konferensi akan berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Panitia Konferensi ke-II, Isai Heluka, menyusul beredarnya berbagai informasi di media sosial yang menyebutkan adanya gangguan keamanan menjelang pelaksanaan konferensi gereja tersebut.

Menurut Isai Heluka, informasi yang beredar di sejumlah media sosial tersebut tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh jemaat, tamu undangan, dan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak berasal dari panitia resmi.

“Saya pastikan kegiatan akan berjalan sesuai agenda dan jadwal yang telah ditetapkan. Informasi yang berkembang di media sosial itu benar-benar hoaks. Untuk keamanan di Amuma, kami menjamin 100 persen aman hingga seluruh kegiatan selesai nantinya,” tegas Isai Heluka melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/6/2026).

Konferensi ke-II Kingmi Klasis Amuma merupakan salah satu agenda penting gerejawi yang akan mempertemukan para pelayan Tuhan, pengurus gereja, tokoh jemaat, serta berbagai unsur terkait untuk melakukan evaluasi pelayanan, penyusunan program kerja, dan penguatan pelayanan gereja di wilayah Amuma dan sekitarnya.

Panitia Sudah Berada di Lokasi Kegiatan

Isai Heluka menjelaskan bahwa panitia dari Yahukimo maupun Wamena telah berada di Distrik Amuma untuk melakukan berbagai persiapan teknis menjelang pelaksanaan konferensi.

Berbagai kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat pelaksanaan, akomodasi, konsumsi, hingga penyambutan tamu undangan telah dipersiapkan dengan baik oleh panitia.

Saat ini, panitia hanya menunggu kedatangan para peserta, tamu undangan dari Sinode Kingmi di Tanah Papua, serta unsur pemerintah yang dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.

“Semua berjalan dengan aman dan lancar. Persiapan terus dilakukan oleh panitia di lapangan. Karena itu kami berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa seluruh panitia tetap fokus bekerja untuk menyukseskan kegiatan konferensi dan memastikan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan aman dan nyaman.

Sekretaris Panitia: Persiapan Berjalan Lancar

Sementara itu, Sekretaris Panitia Konferensi ke-II Kingmi Klasis Amuma, Ardi M. Bayage, menyampaikan bahwa seluruh tahapan persiapan hingga keberangkatan tim panitia menuju lokasi kegiatan berjalan dengan baik tanpa kendala berarti.

Menurutnya, satu-satunya tantangan yang dihadapi panitia sejauh ini hanyalah faktor cuaca yang sering berubah-ubah, mengingat kondisi geografis wilayah pegunungan yang sangat dipengaruhi oleh cuaca.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghambat jalannya persiapan maupun pelaksanaan agenda yang telah disusun panitia.

“Semua berjalan baik dan aman. Kami optimistis kegiatan ini akan terselenggara dengan sukses karena ini adalah kegiatan gereja. Kami percaya Tuhan akan menyertai setiap prosesnya,” ujar Ardi.

Ia menambahkan bahwa seluruh panitia terus bekerja dengan penuh semangat sambil mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan agar konferensi dapat berjalan sesuai harapan bersama.

Diharapkan Menjadi Momentum Penguatan Pelayanan Gereja

Panitia berharap Konferensi ke-II Kingmi Klasis Amuma dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan gereja, mempererat persaudaraan antarjemaat, serta memperkokoh komitmen pelayanan Injil di wilayah Yahukimo.

Selain menjadi forum pengambilan keputusan organisasi gereja, konferensi ini juga diharapkan menjadi wadah membangun kesatuan, kebersamaan, dan semangat pelayanan di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi gereja saat ini.

Panitia juga mengajak seluruh jemaat untuk mendukung kegiatan tersebut melalui doa sehingga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan membawa berkat bagi gereja maupun masyarakat.

“Kami terus berdoa agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memimpin dan menyertai setiap proses pelaksanaan konferensi ini,” tutup Ardi M. Bayage.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan dan dukungan dari seluruh jemaat, Konferensi ke-II Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Klasis Amuma diyakini akan berlangsung sukses serta menjadi momentum penting dalam memperkuat pelayanan dan persekutuan gereja di wilayah Yahukimo.

Sumber : Ardi Bayage

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 05-Juni 2026

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Kepala DLH Yahukimo Elius Matuan Tegaskan Komitmen Wujudkan Dekai Bersih dan Sehat

2026-06-05T15:33:25.715+09:00

YAHUKIMO, OLEMMAH.COM– Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di wilayah Kabupaten Yahukimo.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo, Elius Matuan, S.IP., MM, mengatakan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan generasi masa depan.

Menurut Elius Matuan, saat ini DLH Yahukimo tengah memfokuskan perhatian pada penanganan sampah di Distrik Dekai yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan setiap hari terus mengalami peningkatan sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen mendukung program pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Saat ini kami sedang melakukan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di sejumlah titik strategis di Kota Dekai sebagai langkah awal memperkuat sistem pengelolaan sampah daerah,” ujar Elius Matuan kepada Olemah.com, Jumat (5/6/2026).

TPS Dibangun di Sejumlah Titik Kota Dekai

Elius menjelaskan bahwa program penyediaan TPS telah berjalan selama kurang lebih satu minggu terakhir dan merupakan bagian dari perhatian serius Pemerintah Kabupaten Yahukimo di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman, dan layak huni.

Keberadaan TPS tersebut diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan di berbagai lokasi yang tidak semestinya.

Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, keberhasilan program pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Pemerintah sudah berupaya menyediakan fasilitas pendukung. Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Jika masyarakat tidak memanfaatkan TPS yang telah disediakan, maka persoalan sampah akan terus menjadi tantangan bersama,” katanya.

Warga Diminta Tidak Buang Sampah di Sungai dan Pinggir Jalan

Dalam kesempatan tersebut, Elius Matuan juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Yahukimo, khususnya warga Distrik Dekai, untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Ia menegaskan bahwa sampah yang dibuang di bantaran sungai, pinggir jalan, badan jalan, maupun lahan kosong tidak hanya merusak keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan.

Selain menyebabkan pencemaran lingkungan, sampah yang menumpuk di saluran air dapat memicu banjir, menjadi sarang penyakit, dan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Jangan lagi membuang sampah di sungai, pinggir jalan, maupun area publik lainnya karena dampaknya akan kembali kepada masyarakat sendiri,” tegasnya.

Pelaku Usaha Diminta Ambil Peran

DLH Yahukimo juga memberikan perhatian khusus kepada para pelaku usaha yang beraktivitas di Kota Dekai.

Menurut Elius, para pemilik toko, kios, warung makan, rumah makan, bengkel, dan berbagai jenis usaha lainnya diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah secara mandiri.

Selain itu, sampah yang dihasilkan dari aktivitas usaha diharapkan dapat dikumpulkan dalam karung atau wadah yang layak sehingga memudahkan petugas kebersihan melakukan pengangkutan menuju lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.

“Kami berharap para pelaku usaha ikut menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menyediakan tempat sampah dan mengelola sampah dengan baik, maka lingkungan usaha juga akan menjadi lebih bersih dan nyaman,” jelasnya.

DLH Dorong Pembangunan TPA Representatif

Selain penyediaan TPS, Dinas Lingkungan Hidup Yahukimo juga terus mendorong pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang representatif sebagai solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah daerah.

Menurut Elius Matuan, keberadaan TPA yang memadai merupakan kebutuhan mendesak mengingat volume sampah di Yahukimo terus meningkat setiap tahunnya.

Karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna membangun fasilitas pengelolaan sampah yang lebih lengkap beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Kami berharap ke depan tersedia dukungan anggaran yang memadai sehingga Yahukimo dapat memiliki TPA yang representatif dan modern. Dengan fasilitas yang lengkap, pengelolaan sampah akan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Momentum Membangun Kesadaran Lingkungan

Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, Elius Matuan mengajak seluruh masyarakat Yahukimo untuk menjadikan kebersihan lingkungan sebagai budaya hidup sehari-hari.

Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal besar, tetapi dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah, halaman, tempat usaha, dan fasilitas umum.

Menurutnya, lingkungan yang bersih akan menciptakan masyarakat yang sehat, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi pengingat bagi kita semua bahwa bumi yang bersih dan sehat adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk mewujudkan Yahukimo yang bersih, sehat, indah, dan lestari,” tutup Elius Matuan, S.IP., MM.

Menuju Yahukimo Bersih, Sehat dan Lestari

Melalui berbagai langkah yang tengah dilakukan, mulai dari penyediaan TPS, edukasi masyarakat, peningkatan pelayanan kebersihan, hingga rencana pembangunan TPA yang representatif, Pemerintah Kabupaten Yahukimo menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan seluruh warga Yahukimo dalam menjaga kebersihan lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Sumber : Diskominfo Yahukimo

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 05-Juni 2026

Manchester United Berpotensi Raup Rp6,3 Triliun dari Piala Dunia 2026, Bruno Fernandes Jadi Sorotan

2026-06-05T10:12:54.079+09:00

MANCHESTER, Olemah.com – Kabar menggembirakan datang bagi pendukung Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah itu diprediksi akan memperoleh pemasukan fantastis mencapai 263,6 juta poundsterling atau setara lebih dari Rp6,3 triliun dari program kompensasi FIFA apabila seluruh pemain mereka yang dipanggil ke Piala Dunia 2026 benar-benar tampil bersama tim nasional masing-masing.

Potensi pendapatan jumbo tersebut berasal dari FIFA Club Benefits Programme, sebuah program yang memberikan kompensasi kepada klub-klub yang melepas pemainnya untuk membela negara masing-masing di ajang Piala Dunia. Program ini menjadi bentuk penghargaan FIFA atas kontribusi klub terhadap sepak bola internasional.

Menurut laporan yang dikutip dari Manchester Evening News, Manchester United diperkirakan menjadi salah satu klub penerima manfaat terbesar pada Piala Dunia 2026 karena memiliki banyak pemain internasional yang hampir pasti tampil di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

FIFA Siapkan Dana Rp5,7 Triliun untuk Klub Seluruh Dunia

Untuk edisi Piala Dunia 2026, FIFA telah menyiapkan dana sebesar 355 juta dolar AS yang akan dibagikan kepada klub-klub di seluruh dunia yang melepas pemain mereka ke turnamen tersebut. Besarnya dana yang diterima klub akan bergantung pada jumlah pemain yang dipanggil dan lamanya mereka bertahan bersama tim nasional masing-masing selama kompetisi berlangsung.

Semakin jauh perjalanan sebuah negara di Piala Dunia, semakin besar pula kompensasi yang diterima klub pemilik pemain tersebut.

Menariknya, pemain tidak harus bermain di lapangan untuk menghasilkan kompensasi bagi klubnya. Pembayaran dihitung sejak pemain dilepas untuk bergabung dengan tim nasional hingga pertandingan terakhir negaranya di turnamen.

Sebagai perbandingan, pada Piala Dunia Qatar 2022, FIFA memberikan kompensasi sekitar 8.131 poundsterling per hari untuk setiap pemain yang dilepas klub. Nilai tersebut diperkirakan akan meningkat pada edisi 2026.

Sedikitnya 13 Pemain MU Berpotensi Tampil di Piala Dunia

Manchester United diprediksi akan diwakili sedikitnya 13 pemain yang membela negara masing-masing di Piala Dunia 2026. Jumlah tersebut menjadikan MU sebagai salah satu klub dengan kontribusi pemain internasional terbanyak di dunia.

Daftar pemain yang berpotensi tampil antara lain:

1. Matheus Cunha (Brasil)

2. Casemiro (Brasil)

3. Noussair Mazraoui (Maroko)

4. Tyler Fletcher (Skotlandia)

5. Altay Bayindir (Turki)

6. Amad Diallo (Pantai Gading)

7. Senne Lammens (Belgia)

8. Manuel Ugarte (Uruguay)

9. Lisandro Martínez (Argentina)

10. Diogo Dalot (Portugal)

11. Bruno Fernandes (Portugal)

12. Marcus Rashford (Inggris)

13. Kobbie Mainoo (Inggris)

Jika seluruh pemain tersebut tampil dan membawa negaranya melaju jauh di kompetisi, maka jumlah kompensasi yang diterima Manchester United berpotensi meningkat secara signifikan.

Bruno Fernandes Jadi Tumpuan Portugal

Dari sekian banyak pemain Manchester United yang akan tampil di Piala Dunia 2026, nama Bruno Fernandes menjadi salah satu yang paling disorot. Kapten Manchester United itu tampil luar biasa sepanjang musim 2025/2026 dan menjadi motor permainan Setan Merah.

Bruno bahkan mencatat sejarah sebagai pemain pertama di Liga Inggris yang mampu membukukan 21 assist dalam satu musim, sekaligus membantu Manchester United finis di posisi tiga besar klasemen akhir Premier League.

Kini fokus Bruno beralih ke tim nasional Portugal yang tergabung di Grup K bersama Kolombia, Uzbekistan, dan Republik Demokratik Kongo. Portugal dijadwalkan memulai perjalanan mereka pada 18 Juni 2026.

Dukungan dari Indonesia untuk Portugal

Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, dukungan terhadap Portugal terus mengalir dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Presiden Pena Real Madrid de Indonesia, Syahrul Fauzi, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Portugal untuk meraih gelar juara dunia.

“Saya lebih mengunggulkan Portugal. Walaupun saya penggemar Real Madrid dan juga fans Lionel Messi, tetapi kalau tim nasional saya memilih Portugal,” ujarnya.

Dukungan serupa datang dari gelandang PSM Makassar, Muhammad Arfan, yang mengaku tidak sabar melihat aksi Cristiano Ronaldo di turnamen empat tahunan tersebut.

Menurut Arfan, Portugal memiliki kombinasi ideal antara pemain senior berpengalaman dan generasi muda berbakat yang membuat mereka layak disebut sebagai kandidat juara dunia.

MU Dapat Untung Ganda

Selain keuntungan finansial yang sangat besar, kehadiran banyak pemain Manchester United di Piala Dunia juga menjadi bukti bahwa klub tersebut masih menjadi salah satu pemasok pemain internasional terbaik di dunia.

Dengan kembalinya Manchester United ke kompetisi elit Eropa dan semakin banyak pemain mereka dipercaya membela tim nasional, klub berharap momentum ini menjadi fondasi untuk membangun kembali kejayaan di bawah pelatih Michael Carrick.

Jika seluruh skenario berjalan sesuai prediksi, Manchester United tidak hanya memperoleh prestise dari kehadiran para pemainnya di Piala Dunia 2026, tetapi juga mendapatkan suntikan dana bernilai triliunan rupiah yang dapat digunakan untuk memperkuat skuad dan membangun masa depan klub.

Sumber : Tribunnews.com

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 05-Juni 2026

Gubernur BI Optimistis Rupiah Menguat Juli–Agustus 2026, Jawab Kritik DPR Soal Pelemahan Kurs

2026-06-04T21:50:25.374+09:00

JAKARTA, Olemah.com – Gubernur Bank Indonesia menyampaikan optimisme bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami penguatan pada periode Juli hingga Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan berbagai pihak, termasuk DPR RI, yang sebelumnya mengkritisi pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir akibat tekanan ekonomi global dan ketidakpastian pasar keuangan internasional.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, kondisi rupiah saat ini masih dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, pergerakan arus modal asing, ketegangan geopolitik dunia, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara besar.

Meski demikian, Bank Indonesia meyakini tekanan terhadap rupiah akan mulai mereda dalam beberapa bulan ke depan.

“Pada Juli hingga Agustus 2026 kami melihat peluang penguatan rupiah semakin besar seiring membaiknya sentimen pasar dan stabilitas ekonomi nasional,” ungkap Gubernur BI.

Pelemahan Rupiah Jadi Sorotan DPR

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI mempertanyakan langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat.

Pelemahan kurs rupiah menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari harga barang impor, biaya produksi industri, hingga daya beli masyarakat.

Dalam rapat bersama DPR, Bank Indonesia diminta menjelaskan strategi yang dilakukan untuk menjaga stabilitas mata uang nasional di tengah gejolak ekonomi global.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur BI menegaskan bahwa pelemahan rupiah bukan hanya dialami Indonesia, tetapi juga banyak negara berkembang lainnya yang menghadapi tekanan serupa akibat kondisi global.

Faktor Penguatan Rupiah

Bank Indonesia memproyeksikan sejumlah faktor yang dapat mendorong penguatan rupiah dalam beberapa bulan mendatang.

Pertama, stabilitas inflasi nasional yang dinilai masih terkendali dibandingkan banyak negara lain.

Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ketiga, meningkatnya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih kuat.

Selain itu, masuknya investasi asing serta potensi peningkatan ekspor komoditas nasional juga diyakini dapat memperkuat posisi rupiah di pasar valuta asing.

BI Siapkan Berbagai Langkah Stabilisasi

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia menyatakan akan terus melakukan berbagai langkah intervensi yang terukur di pasar keuangan.

Kebijakan tersebut meliputi penguatan pasar valas domestik, pengelolaan likuiditas, serta koordinasi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Bank Indonesia juga memastikan akan terus memantau perkembangan ekonomi global yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.

Menurut BI, stabilitas rupiah tetap menjadi salah satu prioritas utama karena berhubungan langsung dengan kepercayaan investor dan kesehatan ekonomi nasional.

Pelaku Usaha dan Investor Menanti Realisasi

Prediksi penguatan rupiah pada Juli–Agustus 2026 mendapat perhatian dari pelaku usaha, investor, hingga masyarakat luas.

Banyak pihak berharap proyeksi tersebut dapat terealisasi sehingga memberikan dampak positif terhadap dunia usaha, menekan biaya impor, serta menjaga daya beli masyarakat.

Analis ekonomi menilai bahwa penguatan rupiah juga akan menjadi sinyal positif bagi pasar keuangan Indonesia dan memperkuat optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada semester kedua tahun 2026.

Dengan berbagai indikator yang mulai menunjukkan perbaikan, Bank Indonesia tetap optimistis bahwa rupiah memiliki peluang untuk kembali menguat dan bergerak lebih stabil dalam beberapa bulan mendatang.

Sumber : Tribun

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 04-Juni 2026

Heboh! Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Jadi Tersangka Korupsi Program Makan Bergizi Gratis Rp268 Triliun

2026-06-03T23:37:04.436+09:00

JAKARTA, OLEMAH.COM – Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu unggulan pemerintahan Prabowo Subianto kini diguncang dugaan korupsi besar-besaran.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Rabu (3/6/2026).

Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga 2026 dengan nilai anggaran yang fantastis mencapai ratusan triliun rupiah.

Penetapan tersangka dilakukan hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot ketiga pejabat tersebut dari jabatan mereka pada Selasa malam (2/6/2026).

Kejagung Bongkar Dugaan Bancakan Anggaran MBG

Pelaksana Tugas Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, mengatakan bahwa penyidik JAM Pidsus telah menemukan bukti kuat adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis.

“Menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026,” ujarnya.

Kasus ini mulai terungkap setelah penyidik Kejagung melakukan serangkaian penyelidikan, penggeledahan, dan pemeriksaan intensif terhadap Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya.

Anggaran MBG Tembus Rp268 Triliun

Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung, Syarief Sulaiman Nahdi, menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp85,27 triliun untuk pelaksanaan program MBG pada tahun 2025.

Namun pada tahun 2026, nilai anggaran tersebut melonjak drastis hingga mencapai Rp268 triliun.

Anggaran jumbo tersebut seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui kerja sama dengan yayasan dan lembaga pengelola yang kredibel.

Namun menurut penyidik, para tersangka justru diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Gunakan Yayasan Abal-Abal

Penyidik menemukan bahwa dana APBN program MBG disalurkan melalui yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai BGN.

Ironisnya, yayasan-yayasan tersebut diduga tidak memenuhi syarat sebagai mitra resmi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Yayasan-yayasan itu tetap ditunjuk melalui pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka,” ungkap Syarief.

Yayasan abal-abal tersebut bahkan disebut memperoleh insentif miliaran rupiah setiap hari dari pengelolaan program MBG.

Kejagung memastikan bahwa sejumlah yayasan yang terlibat memiliki hubungan langsung dengan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, maupun Sony Sonjaya.

Dugaan Markup Pengadaan Barang dan Jasa

Selain permainan proyek yayasan, penyidik juga menemukan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.

Ketiga tersangka diduga mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Akibat intervensi tersebut, pengadaan barang dilakukan tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan dan disertai dugaan markup harga besar-besaran.

“Penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa tidak disusun sesuai kebutuhan riil dan terdapat markup harga pengadaan,” ujar Syarief.

Motor Listrik hingga Televisi Diduga Dimarkup

Dalam penyidikan sementara, Kejagung mengungkap sejumlah pengadaan bermasalah yang menyebabkan kerugian negara sangat besar.

Beberapa pengadaan yang disorot antara lain:

Pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun

Pengadaan 32 ribu pasang sepatu yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengalami markup harga

Pengadaan 31 ribu unit tablet yang tidak sesuai spesifikasi dan diduga dimarkup

Pengadaan 5.400 unit televisi 75 inci yang juga diduga tidak sesuai ketentuan serta mengalami markup harga.

Penyidik kini masih terus mendalami aliran dana dan kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus korupsi besar tersebut.

Program Prioritas Presiden Tercoreng

Kasus ini menjadi perhatian luas publik karena program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang selama ini dipromosikan sebagai solusi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Banyak pihak menyayangkan dugaan korupsi yang justru terjadi di tengah program yang ditujukan membantu masyarakat dan generasi muda Indonesia.

Kasus tersebut juga memicu kemarahan publik di media sosial karena nilai anggaran yang sangat besar dinilai seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan bancakan elite birokrasi.

Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah dan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus yang disebut-sebut sebagai salah satu skandal korupsi terbesar di awal pemerintahan Prabowo.

Sumber : Jawa Pos

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 03-Juni 2026

Warga Wamena Kesal! Oknum Diduga Manfaatkan Konflik untuk Menjarah Rumah dan Curi Ternak Pengungsi

2026-06-02T21:09:14.660+09:00

WAMENA, OLEMAH.COM – Situasi pasca konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Wamena mulai memunculkan keresahan baru di tengah masyarakat. Banyak warga mengaku kesal dan marah karena muncul dugaan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi konflik untuk melakukan aksi penjarahan, pencurian, hingga penguasaan rumah milik warga yang ditinggalkan mengungsi.

Rumah-rumah warga yang sebelumnya terdampak konflik dan pembakaran kini dilaporkan kembali menjadi sasaran pencurian harta benda maupun ternak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu intelektual muda asal Kurima, Okto Hesegem, meminta aparat keamanan agar lebih serius memperhatikan wilayah-wilayah yang terdampak konflik dan pembakaran beberapa hari lalu.

Menurutnya, saat ini masih ada oknum yang terus melakukan penjarahan terhadap rumah-rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya ke tempat pengungsian.

“Kami sebenarnya menerima pembakaran yang terjadi dari Wouma atas sampai ke jembatan sebagai konsekuensi konflik. Tetapi sampai hari ini masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penjarahan dan pencurian di rumah-rumah warga yang ditinggal pergi pemiliknya,” ungkap Okto Hesegem di Wamena, Kamis (28/5).

Ia mengatakan masyarakat dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan harus bersatu menjaga situasi tetap aman dan tidak mudah terprovokasi oleh tindakan oknum yang sengaja memanfaatkan konflik demi kepentingan pribadi.

“Semua pemuda dari delapan kabupaten harus bersatu melihat siapa sebenarnya yang melakukan pencurian dan siapa yang mencoba menuduh salah satu suku. Hal seperti ini harus dihentikan,” tegasnya.

Warga Tak Mau Konflik Susulan Terjadi Lagi

Okto Hesegem mengaku hingga saat ini belum dapat memastikan siapa pelaku penjarahan dan pencurian tersebut.

Ia menyebut belum diketahui apakah pelaku berasal dari pihak yang terlibat langsung dalam konflik sebelumnya atau justru ada pihak luar yang sengaja memanfaatkan situasi kacau untuk melakukan tindakan kriminal.

Namun menurutnya, yang paling penting saat ini adalah mencegah munculnya konflik susulan akibat kemarahan masyarakat terhadap aksi pencurian tersebut.

“Kami tidak mau hanya karena ulah oknum pencuri lalu muncul lagi kemarahan yang bisa memicu konflik susulan. Kami tidak mau kejadian seperti kemarin terulang lagi,” katanya.

Ia meminta seluruh masyarakat tetap menahan diri, menjaga keamanan bersama, dan mengikuti arahan pemerintah serta para tokoh adat yang saat ini sedang berupaya menyelesaikan konflik secara damai.

Menurut Okto, saat ini wilayah Jayawijaya masih berada dalam situasi zona damai sambil menunggu penyelesaian bersama oleh pemerintah dan para tua-tua adat.

Namun jika aksi penjarahan dan pencurian terus terjadi tanpa penanganan serius, maka kondisi tersebut berpotensi kembali memicu ketegangan di tengah masyarakat.

“Kalau penjarahan dan pencurian terus dibiarkan, maka resikonya akan kembali kepada masyarakat dan bisa memicu konflik baru,” ujarnya.

Minta Polisi Tingkatkan Patroli dan Tangkap Pelaku

Okto Hesegem juga meminta aparat keamanan, khususnya Polres Jayawijaya, agar lebih tegas meningkatkan patroli di wilayah-wilayah terdampak konflik.

Ia berharap aparat tidak membiarkan adanya penguasaan rumah warga, pembongkaran rumah, maupun pencurian barang-barang milik masyarakat yang sedang mengungsi.

“Kami mohon pihak keamanan lebih jeli melihat persoalan ini. Tingkatkan patroli supaya tidak ada lagi penjarahan rumah, penguasaan rumah, atau pembongkaran rumah untuk mengambil harta benda warga,” katanya.

Menurutnya, masyarakat saat ini sangat berharap aparat keamanan bisa memberikan perlindungan nyata kepada para korban terdampak konflik.

Ia menegaskan bahwa setiap laporan terkait penjarahan, pencurian, maupun penguasaan rumah harus segera ditindaklanjuti agar masyarakat merasa aman.

“Kami meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jayawijaya untuk membantu masyarakat korban konflik kemarin. Kalau ada pelaku yang tertangkap mencuri, harus diproses hukum,” tegas Okto.

Warga Berharap Situasi Wamena Tetap Kondusif

Pasca konflik yang terjadi beberapa waktu lalu, sebagian masyarakat di Wamena masih memilih bertahan di lokasi pengungsian karena khawatir dengan situasi keamanan.

Banyak warga berharap pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal.

Masyarakat juga berharap konflik yang terjadi tidak lagi berkembang menjadi persoalan antarsuku maupun antarkelompok, sebab yang paling dirugikan dalam setiap konflik adalah masyarakat kecil yang kehilangan rumah, harta benda, dan rasa aman.

Kini masyarakat Jayawijaya menaruh harapan besar agar aparat keamanan bertindak cepat terhadap aksi-aksi kriminal yang memanfaatkan situasi konflik demi kepentingan pribadi.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02-Juni 2026

BKPSDM Yahukimo Resmi Buka Diklat Prajabatan CPNS dan Orientasi PPPK THK2 2026, Bupati: “Kalau Anak Lapar, Orang Tua Tidak Bisa Tenang”

2026-06-02T20:02:15.833+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM – Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) THK2 Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Senin (02/06/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Sumohai tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua dan menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam meningkatkan kualitas aparatur sipil negara yang profesional, disiplin, berintegritas, dan siap melayani masyarakat.

Acara pembukaan berlangsung penuh semangat dan dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah, Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, serta ratusan peserta CPNS dan PPPK THK2 yang akan mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan ASN selama beberapa hari ke depan.

Dalam baliho kegiatan terlihat slogan nasional ASN seperti “Bangga Melayani Bangsa” dan “BerAKHLAK” serta logo Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) yang menegaskan bahwa pelaksanaan diklat tersebut mengikuti standar nasional pengembangan kompetensi aparatur negara.

Ketua Panitia: Diklat untuk Membentuk ASN Profesional dan BerAKHLAK

Ketua panitia sekaligus Kepala BKPSDM Yahukimo, Vernandus Simbong, ST, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Diklat Prajabatan dan Orientasi PPPK THK2 Tahun 2026.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dalam PP Nomor 17 Tahun 2020, serta berbagai regulasi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia terkait pengembangan kompetensi ASN dan PPPK.

Menurut Vernandus Simbong, tujuan utama pelaksanaan diklat adalah membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berkarakter, memiliki integritas tinggi, dan mampu menjalankan pelayanan publik dengan baik sesuai nilai dasar ASN BerAKHLAK.

“Melalui diklat ini peserta diharapkan memahami kedudukan, peran, nilai dasar ASN, disiplin birokrasi, etika pelayanan, dan siap melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa peserta Diklat Prajabatan dan Orientasi PPPK THK2 Tahun 2026 berjumlah sebanyak 534 orang, yang terdiri dari:

CPNS Golongan II sebanyak 377 orang

CPNS Golongan III sebanyak 92 orang

PPPK Golongan VA sebanyak 180 orang

PPPK Golongan VII sebanyak 18 orang

PPPK Golongan IX sebanyak 6 orang

PPPK Golongan X sebanyak 1 orang.

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan berlangsung mulai 2 Juni hingga 11 Juni 2026 dengan menggunakan kurikulum dan pedoman resmi dari LAN RI.

Sambutan Bupati Yahukimo: “Kalau Anak Lapar, Orang Tua Tidak Bisa Tenang”

Dalam sambutannya, Bupati Yahukimo menyampaikan pidato panjang penuh motivasi, refleksi kehidupan, serta nasihat kepada seluruh peserta diklat yang baru diterima sebagai CPNS dan PPPK.

Bupati mengawali sambutannya dengan mengajak seluruh peserta untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan hidup dan berkumpul dalam keadaan sehat.

Ia menekankan pentingnya memulai setiap aktivitas pemerintahan dengan ibadah dan doa agar seluruh pekerjaan diberkati dan dipimpin oleh Tuhan.

“Kita mulai bulan dengan ibadah supaya Tuhan yang pelihara dan Tuhan yang pimpin,” katanya.

Bupati juga menjelaskan bahwa penerimaan CPNS dan PPPK di Yahukimo bukan perkara mudah karena kondisi keuangan daerah yang terbatas.

Ia mengungkapkan bahwa banyak daerah lain menolak formasi PPPK dan CPNS karena keterbatasan anggaran, namun Pemerintah Kabupaten Yahukimo tetap berusaha menerima pegawai demi membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan tetap.

Menurutnya, kondisi ekonomi di Yahukimo masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan lapangan pekerjaan di luar ASN masih sangat terbatas.

“Kalau kita tidak terima pegawai negeri, banyak orang akan susah. Karena di sini lapangan kerja sangat terbatas,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan pesan menyentuh mengenai kehidupan keluarga dan perjuangan orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka.

“Bagaimana kalau anak lapar? Anak tidak ada makanan? Orang tua mungkin bisa diberi pengertian, tapi anak tidak mungkin,” katanya yang langsung disambut tepuk tangan peserta.

Menurutnya, menjadi ASN bukan hanya soal status atau jabatan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk menjaga keluarga, membantu orang tua, membiayai pendidikan anak, dan melayani masyarakat dengan baik.

Pesan Keras soal Loyalitas dan Etika ASN

Dalam pidatonya, Bupati Yahukimo juga memberikan pesan tegas kepada seluruh peserta agar tidak sombong dan merasa paling pintar setelah diterima menjadi ASN.

Ia mengingatkan bahwa kesuksesan dalam birokrasi dimulai dari loyalitas, disiplin, dedikasi, serta kemampuan mendukung pimpinan dengan baik tanpa harus menunjukkan diri lebih hebat dari atasan.

“Kalau kamu punya dedikasi, loyalitas, etos kerja, dan kejujuran, Tuhan akan buka jalan untuk masa depanmu,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti seluruh materi pendidikan dan pelatihan dengan serius karena ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama diklat akan menjadi modal penting dalam perjalanan karier ASN ke depan.

Menurut Bupati, perjalanan menjadi ASN yang baik tidak terjadi secara instan, tetapi harus dimulai dari bawah dengan kesabaran, kerja keras, dan pengabdian.

“Kamu sekarang mulai dari bawah. Nanti pelan-pelan bisa jadi kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas, bahkan pemimpin daerah,” katanya.

ASN Diminta Bijak Bermedia Sosial

Bupati Yahukimo juga menyinggung perkembangan media sosial yang menurutnya bergerak sangat cepat dan dapat mempengaruhi citra ASN maupun pemerintah daerah.

Ia meminta seluruh ASN muda di Yahukimo agar tidak sembarangan menggunakan media sosial dan tetap menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari.

“Kecepatan media sekarang mengalahkan suara kita. Apa yang kita bicara bisa langsung tersebar ke seluruh dunia,” ujarnya.

Menurutnya, ASN harus menjadi contoh yang baik di masyarakat, menjaga perilaku, menjaga nama baik instansi, serta membangun kehidupan sosial yang damai dan harmonis.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ASN bukan hanya dilihat dari jabatan dan gaji, tetapi juga dari kehidupan keluarga, hubungan sosial, dan kedamaian hidup.

“Kalau rumah tangga aman, tetangga baik, pelayanan jalan, itu baru namanya damai sejahtera,” katanya.

Harapan Besar untuk ASN Yahukimo

Pemerintah Kabupaten Yahukimo berharap melalui Diklat Prajabatan CPNS dan Orientasi PPPK THK2 Tahun 2026 ini akan lahir aparatur sipil negara yang memiliki kualitas, disiplin, loyalitas, serta integritas tinggi dalam melayani masyarakat.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan ASN yang profesional dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Yahukimo.

Dengan semangat “Bangga Melayani Bangsa” dan nilai dasar ASN BerAKHLAK, para peserta diharapkan mampu menjadi aparatur yang tidak hanya bekerja untuk negara, tetapi juga hadir membawa perubahan positif bagi masyarakat Papua Pegunungan.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 02-Juni 2026

Pidato Kang Dedi Mulyadi di Jayapura Gegerkan Papua: “Jaga Keperawanan Papua, Jangan Biarkan Orang Hidung Belang Merusaknya”

2026-05-31T22:30:16.421+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM – Kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Kang Dedi Mulyadi (KDM), ke Kota Jayapura menjadi sorotan nasional setelah pidatonya yang penuh emosi, kritik pembangunan, dan pesan mendalam tentang masa depan Papua viral di berbagai platform media sosial.

Dalam forum yang dihadiri tokoh adat, pemerintah daerah, tokoh agama, mahasiswa, hingga masyarakat adat Papua, Kang Dedi Mulyadi menyampaikan pandangannya mengenai pembangunan Indonesia yang dinilai semakin kehilangan nilai rasa, cinta, dan penghormatan terhadap budaya serta alam.

Sejak awal pidato, Kang Dedi menegaskan bahwa persoalan terbesar pembangunan Indonesia bukan hanya soal ekonomi atau infrastruktur, melainkan hilangnya pendekatan kemanusiaan dalam sistem birokrasi dan pembangunan nasional.

“Apa yang hilang dalam sistem birokrasi di Indonesia dan pendekatan pembangunan selama ini adalah hilangnya rasa dan cinta,” ungkap Kang Dedi Mulyadi.

Menurutnya, bangsa Nusantara memiliki kekuatan besar dalam nilai budaya, etika, dan hubungan harmonis dengan alam. Namun dalam perjalanan pembangunan modern, masyarakat adat justru sering diposisikan sebagai kelompok yang tertinggal dan dianggap tidak memiliki pengetahuan.

Ia mengkritik keras cara pandang tersebut dan menegaskan bahwa masyarakat adat sebenarnya adalah sumber ilmu pengetahuan yang selama ini diabaikan negara.

“Masyarakat adat dianggap bodoh, padahal mereka adalah sumber pengetahuan dan sumber ilmu yang diwariskan leluhur,” tegas Kang Dedi.

Kang Dedi Soroti Kerusakan Alam Indonesia

Dalam pidatonya, Kang Dedi Mulyadi juga menyinggung kondisi lingkungan Indonesia yang menurutnya terus mengalami penurunan kualitas sejak kemerdekaan.

Ia mempertanyakan mengapa setelah puluhan tahun merdeka, Indonesia justru mengalami kerusakan hutan, laut, sumber mata air, dan hilangnya berbagai kekayaan alam yang diwariskan leluhur.

“Leluhur kita ratusan tahun mampu menjaga alam dengan baik. Tapi kita dalam puluhan tahun justru menurunkan daya dukung lingkungan,” katanya.

Menurut Kang Dedi, masyarakat adat Nusantara, termasuk masyarakat adat Papua, memiliki sistem filosofi yang sangat kuat dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Ia menjelaskan bahwa berbagai tradisi penghormatan terhadap pohon, gunung, sungai, dan alam sering disalahpahami sebagai kemunduran, padahal sejatinya merupakan bentuk penghormatan terhadap kehidupan dan hubungan spiritual dengan lingkungan.

“Hubungan manusia dengan alam itu hubungan cinta, bukan hubungan penaklukan,” ujarnya.

Kritik Kapitalisme dan Eksploitasi Papua

Dalam bagian yang paling banyak diperbincangkan publik, Kang Dedi Mulyadi mengkritik keras sistem pembangunan yang menurutnya terlalu didorong oleh logika kapitalisme dan eksploitasi sumber daya alam.

Ia menyebut kapitalisme mengajarkan manusia untuk menaklukkan alam, lalu mengeksploitasinya tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap generasi masa depan.

“Kalau alam sudah ditaklukkan, maka alam akan dieksploitasi,” katanya.

Kang Dedi kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan kondisi Papua yang saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari eksploitasi sumber daya alam, perubahan tata ruang, hingga ancaman hilangnya identitas budaya masyarakat adat.

Menurutnya, Papua merupakan salah satu wilayah terakhir di Indonesia yang masih memiliki keaslian alam, udara bersih, air jernih, dan kekayaan budaya yang belum sepenuhnya rusak oleh industrialisasi modern.

“Jaga Keperawanan Papua”

Pidato Kang Dedi mencapai puncak emosional ketika ia menyampaikan pesan yang kemudian viral di media sosial.

Dengan nada serius, ia meminta seluruh masyarakat dan pemerintah menjaga Papua dari eksploitasi yang berlebihan.

“Jaga keperawanan Papua. Jangan biarkan orang hidung belang menidurinya setiap malam,” ucap Kang Dedi yang langsung disambut tepuk tangan panjang para peserta.

Ia menjelaskan bahwa Papua harus dijaga sebagai wilayah yang memiliki kehormatan budaya, keaslian alam, dan martabat masyarakat adat yang tidak boleh dirusak demi kepentingan ekonomi sesaat.

“Saya benar-benar mencintai tanah ini. Saya melihat masih ada yang original di negeri ini, namanya Papua,” kata Kang Dedi.

Papua Jangan Jadi Asing di Tanah Sendiri

Kang Dedi juga mengingatkan agar Papua tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di berbagai daerah maju di Pulau Jawa.

Ia mencontohkan bagaimana industrialisasi dan urbanisasi yang tidak terkendali membuat masyarakat lokal kehilangan ruang hidup dan tanah mereka sendiri.

Karena itu, ia mengusulkan agar seluruh pembangunan di Papua wajib berbasis identitas budaya Papua.

Mulai dari kantor pemerintahan, sekolah, stadion, hotel, hingga bangunan publik lainnya harus menampilkan arsitektur khas Papua agar masyarakat tetap merasa berada di tanah leluhurnya.

“Kalau semua bangunan nanti seperti Jakarta, Singapura, atau Amerika, suatu saat Orang Papua akan merasa asing tinggal di Papua,” tegasnya.

Menurut Kang Dedi, rumah adat Papua berbahan kayu dan desain tradisional justru memiliki nilai estetika yang lebih tinggi dibanding bangunan modern yang seragam.

Siapkan Beasiswa untuk Anak Papua

Selain berbicara soal budaya dan lingkungan, Kang Dedi Mulyadi juga menyampaikan komitmennya dalam bidang pendidikan.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan program beasiswa bagi puluhan anak Papua untuk belajar di Jawa Barat agar mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Namun ia juga mengingatkan bahwa generasi muda Papua harus berani bermimpi lebih besar.

Menurutnya, Orang Papua tidak hanya harus menjadi pemimpin di Papua, tetapi juga mampu menjadi pemimpin di berbagai daerah Indonesia.

“Saya ingin suatu saat ada orang Papua menjadi wali kota di Jawa Barat, menjadi rektor universitas di sana,” katanya.

Papua Harus Dipahami dengan Cinta

Dalam bagian akhir pidato, Kang Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendekatan terhadap Papua tidak boleh hanya menggunakan strategi politik, keamanan, atau birokrasi semata.

Menurutnya, masyarakat Papua memiliki karakter penuh kasih, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan hubungan emosional yang kuat dengan lingkungan serta budayanya.

Karena itu, Papua harus dipahami dengan pendekatan yang berangkat dari cinta dan penghormatan.

“Papua harus dipahami dengan rasa dan cinta. Cinta harus bertemu dengan cinta,” ujar Kang Dedi.

Pidato Kang Dedi Mulyadi kini ramai diperbincangkan di berbagai media sosial dan dinilai sebagai salah satu pidato paling menyentuh tentang Papua yang pernah disampaikan seorang kepala daerah dari luar Tanah Papua.

Banyak masyarakat menilai pidato tersebut bukan sekadar sambutan seremonial, tetapi juga refleksi mendalam mengenai masa depan Papua, perlindungan masyarakat adat, pendidikan generasi muda, serta ancaman eksploitasi yang dapat menghilangkan jati diri Orang Asli Papua.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 31 Mei 2026

Meriah! MRP Papua Barat dan Masyarakat Adat 7 Suku Teluk Bintuni Gelar Lomba Panahan Tradisional HUT ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni

2026-05-31T12:06:53.318+09:00

TELUK BINTUNI, OLEMAH.COM – Suasana penuh semangat budaya dan persatuan mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni, saat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat turun langsung bersama masyarakat adat 7 suku menggelar lomba panahan tradisional di Teluk Bintuni.

Kegiatan budaya tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam perayaan HUT Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-23 tahun dan mendapat antusias luar biasa dari masyarakat adat maupun warga yang hadir menyaksikan perlombaan.

Lomba panahan tradisional tidak hanya menjadi ajang olahraga budaya semata, tetapi juga menjadi simbol pelestarian tradisi leluhur masyarakat Papua yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat adat dari 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni tampil menggunakan atribut budaya khas masing-masing sambil menunjukkan kemampuan memanah tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka sejak dahulu kala.

Kehadiran MRP Papua Barat bersama tokoh adat dan masyarakat dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan zaman modern yang terus berubah.

Selain menjadi hiburan rakyat dalam perayaan HUT daerah, kegiatan ini juga mempererat persatuan antar masyarakat adat di Teluk Bintuni serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan, budaya, dan penghormatan terhadap warisan leluhur Papua.

Masyarakat yang hadir tampak memadati lokasi kegiatan sambil memberikan dukungan kepada para peserta lomba panahan tradisional. Suasana penuh sorak, tawa, dan semangat adat membuat perayaan HUT Teluk Bintuni tahun ini terasa lebih hidup dan bermakna.

Tokoh masyarakat adat berharap kegiatan seperti ini terus dilestarikan setiap tahun agar generasi muda Papua tetap mengenal budaya leluhur mereka dan tidak kehilangan identitas adat di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi.

Perayaan HUT Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 sendiri menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menunjukkan kekayaan budaya Papua sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat.

Kegiatan budaya seperti lomba panahan tradisional dinilai menjadi bukti bahwa masyarakat Papua tetap menjaga dan menghormati nilai-nilai adat sebagai bagian dari jati diri orang asli Papua.

Sumber : P.Waicang

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 31 Mei 2026

Dandhy Laksono Bongkar Realita Papua Lewat Film “Pesta Babi”: Konflik, Pengungsian, Deforestasi hingga Krisis Kemanusiaan Disebut Lebih Berat dari Aceh

2026-05-29T08:37:56.540+09:00

JAKARTA, OLEMAH.COM– Jurnalis senior sekaligus sutradara dokumenter, Dandhy Laksono, mengungkap pengalaman dan pandangannya setelah turun langsung melakukan peliputan film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Papua.

Dalam penjelasannya, Dandhy menyebut bahwa situasi yang ia lihat di Papua memiliki kompleksitas persoalan yang jauh lebih besar dibanding konflik Aceh pada masa darurat militer, namun ironisnya sangat minim mendapat perhatian media nasional maupun internasional.

Dandhy mengatakan dirinya pernah mengalami langsung suasana perang dan darurat militer di Aceh saat masih aktif sebagai jurnalis lapangan. Namun ketika melihat kondisi Papua, ia merasakan adanya kemiripan dengan Aceh di masa konflik, hanya saja Papua dinilai seperti wilayah konflik tanpa liputan besar dan tanpa perhatian serius dari media arus utama.

“Selama liputan di Aceh saya mengalami perang dan darurat militer. Tapi ketika melihat Papua, rasanya seperti Aceh tanpa liputan dan tanpa coverage,” ungkap Dandhy.

Menurutnya, persoalan di Papua bukan hanya sekadar konflik bersenjata biasa, tetapi merupakan gabungan dari berbagai persoalan besar yang saling bertumpuk dalam satu wilayah sekaligus.

Ia menyebut Papua menghadapi persoalan deforestasi besar-besaran, konflik agraria, perampasan tanah adat, operasi militer, gelombang pengungsian masyarakat sipil, hingga persoalan kemanusiaan yang sangat kompleks.

“Segala masalahnya lebih besar. Ada deforestasi, perampasan lahan, operasi militer, pengungsian masyarakat, dan semuanya seperti numpuk jadi satu di Papua,” jelasnya.

Menurut Dandhy, situasi ini menjadi ironis karena di era teknologi digital saat ini, hampir seluruh masyarakat telah memiliki akses terhadap telepon genggam dan media sosial, namun isu-isu besar di Papua justru terasa hilang dari ruang publik nasional.

Ia mempertanyakan mengapa berbagai tragedi kemanusiaan dan kerusakan lingkungan besar di Papua tidak muncul secara luas di algoritma media sosial masyarakat Indonesia.

“Teknologinya sekarang jauh lebih maju, semua orang pegang handphone, media sosial ada di mana-mana, tapi cerita sebesar ini seperti tidak ada di algoritma kita,” katanya.

Salah satu persoalan yang paling disorot Dandhy adalah proyek pembukaan hutan besar-besaran di Papua yang disebut sebagai salah satu proyek pembukaan hutan terbesar di dunia saat ini.

Ia menyebut luas kawasan pembukaan hutan tersebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare dengan penggunaan ribuan alat berat excavator.

“Di Papua sekarang ada proyek pembukaan hutan terbesar di dunia, sekitar 2,5 juta hektare. Excavator-nya sekitar 2.000 unit. Itu terbesar di dunia,” ungkapnya.

Selain persoalan lingkungan, Dandhy juga menyoroti kondisi pengungsian masyarakat sipil yang menurutnya sangat minim diberitakan media nasional.

Ia menyebut terdapat ribuan pengungsi akibat konflik yang terjadi di beberapa wilayah Papua, namun kondisi tersebut jarang muncul dalam pemberitaan utama media nasional.

“Ada pengungsi sampai sekitar 17 ribu orang dan hampir tidak muncul di headline besar media,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengungkap adanya korban jiwa yang terus terjadi di tengah konflik dan situasi keamanan Papua, namun informasi tersebut sering kali tenggelam dan tidak menjadi perhatian publik luas.

Menurut Dandhy, salah satu penyebab minimnya pemberitaan Papua adalah faktor ekonomi industri media.

Ia menjelaskan bahwa biaya peliputan ke Papua sangat mahal, mulai dari harga tiket pesawat yang bisa mencapai belasan juta rupiah hingga biaya masuk ke wilayah pedalaman yang sangat tinggi dan penuh risiko.

“Meliput Papua itu mahal sekali. Tiket bisa Rp14 juta lebih, belum biaya masuk ke pedalaman dan logistik lainnya,” jelasnya.

Selain biaya tinggi, Dandhy menilai banyak media akhirnya enggan melakukan liputan mendalam mengenai Papua karena dianggap tidak memiliki pasar besar secara industri.

“Media berpikir penontonnya sedikit, liputannya mahal, belum tentu dapat iklan, dan risikonya juga besar secara politik,” katanya.

Ia juga menyinggung bagaimana algoritma media sosial dan industri media modern lebih mengutamakan konten hiburan atau isu populer dibanding tragedi kemanusiaan yang terjadi di Papua.

Menurutnya, persoalan besar yang terjadi di Papua justru terasa jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia karena minimnya distribusi informasi di media sosial maupun media arus utama.

Dandhy mengungkap bahwa banyak penonton film Pesta Babi mengaku baru mengetahui besarnya persoalan di Papua setelah menyaksikan dokumenter tersebut.

“Banyak testimoni yang bilang setelah nonton film itu mereka baru tahu ternyata masalah Papua sebesar itu,” ungkapnya.

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sendiri menjadi perhatian luas karena dinilai membuka berbagai realitas sosial dan kemanusiaan di Papua yang selama ini jarang terlihat di ruang publik nasional.

Bagi Dandhy, film tersebut bukan sekadar karya dokumenter biasa, tetapi juga bentuk upaya membuka ruang diskusi publik mengenai berbagai persoalan Papua yang selama ini dianggap tenggelam dari perhatian nasional.

Ia menilai perang terbesar yang kini terjadi di Papua bukan hanya di lapangan konflik, tetapi juga di ruang informasi, media sosial, dan perebutan opini publik.

“Walaupun ada peristiwa sebesar itu di Papua, tetap saja tidak terasa di algoritma kita masing-masing,” katanya.

Pernyataan Dandhy Laksono kini ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai diskusi publik mengenai kebebasan informasi, akses jurnalistik di Papua, konflik kemanusiaan, serta minimnya perhatian terhadap berbagai persoalan besar yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Sumber : Wawan

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 29 Mei 2026

Miris! Mama-Mama Papua Sulap Trotoar Kota Dekai Jadi Tempat Jualan Demi Biaya Sekolah Anak

2026-05-28T21:20:20.602+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM – Pemandangan berbeda terlihat setiap sore hingga malam hari di jantung Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Deretan mama-mama Papua tampak memadati trotoar jalan sambil menjajakan berbagai dagangan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Trotoar yang seharusnya menjadi jalur pejalan kaki kini disulap menjadi tempat jualan sederhana namun penuh perjuangan. Dengan meja seadanya dan barang dagangan yang ditata rapi, mama-mama Papua bertahan di tengah kerasnya kondisi ekonomi demi masa depan anak-anak mereka.

Salah satu mama pedagang yang enggan disebutkan namanya mengaku memilih berjualan di pinggir jalan karena pembeli lebih banyak datang ke kawasan permukiman dibandingkan ke pasar resmi.

“Pejabat dan orang-orang Papua kebanyakan membeli di jalan pemukiman jalur satu dan jarang masuk ke pasar. Jadi lebih baik kami jualan di sini supaya ada yang beli,” ungkapnya kepada wartawan.

Fenomena ini menjadi potret nyata perjuangan masyarakat kecil di Kota Dekai. Di tengah keterbatasan ekonomi, mama-mama Papua tetap berusaha mencari nafkah dengan cara sederhana agar anak-anak mereka tetap bisa sekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Aktivitas jualan di trotoar tersebut juga memperlihatkan bagaimana ruang-ruang publik di Kota Dekai perlahan berubah fungsi akibat kebutuhan ekonomi masyarakat. Meski sederhana, keberadaan mama-mama penjual di pinggir jalan telah menjadi bagian dari denyut kehidupan kota setiap harinya.

Banyak warga menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama terkait penataan lokasi jualan yang layak, aman, dan nyaman bagi mama-mama Papua yang menggantungkan hidup dari hasil berdagang.

Selain itu, masyarakat berharap adanya solusi nyata agar aktivitas ekonomi rakyat kecil tetap berjalan tanpa harus mengorbankan fungsi fasilitas umum seperti trotoar jalan.

Di balik ramainya Kota Dekai pada malam hari, tersimpan kisah perjuangan mama-mama Papua yang terus bertahan demi keluarga, pendidikan anak-anak, dan harapan hidup yang lebih baik di Tanah Papua.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 28 Mei 2026

Perayaan bersejarah di Mhanggono Nalca menjadi simbol iman, persatuan, dan perjalanan Injil di Tanah Mek Papua Pegunungan.

2026-05-28T19:55:18.535+09:00

NALCA, YAHUKIMO, OLEMAH.COM – Sukacita dan suasana penuh hikmat menyelimuti Mhanggono Nalca pada Kamis (28/5/2026), saat ribuan jemaat menghadiri Perayaan Yubelium 50 Tahun Injil Masuk GIDI Suku Mek yang berlangsung meriah dan bersejarah di wilayah Papua Pegunungan.

Momentum rohani tersebut menjadi tanda perjalanan panjang pelayanan Injil di Tanah Mek sekaligus wujud syukur atas perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sejak masuknya Injil lima dekade lalu.

Firman Tuhan disampaikan oleh Usman Kobak dengan dasar Alkitab Roma 1:16-17 mengangkat tema: “Injil Menyelamatkan Kita” serta subtema: “Melalui Yubelium Injil Masuk Suku Mek, Marilah Kita Berbuah dan Berdampak Dalam Pelayanan.”

Perayaan akbar ini turut dihadiri oleh Didimus Yahuli, Wakil Bupati Yahukimo, Ketua dan Anggota DPRK Kabupaten Yahukimo, Anggota DPR Papua Pegunungan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan, para pimpinan OPD Kabupaten Yahukimo, perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia, para misionaris dari Amerika Serikat, Wilayah Yamo, Wilayah Bogo, Ketua GIDI Wilayah Yahukimo, serta ribuan jemaat dari berbagai daerah di Papua.

Rangkaian kegiatan diawali dengan atraksi budaya yang menggambarkan kehidupan masyarakat Suku Mek sebelum Injil masuk ke wilayah tersebut. Penampilan budaya itu mendapat sambutan meriah dari seluruh jemaat yang hadir karena dinilai menggambarkan perjalanan sejarah dan perubahan kehidupan masyarakat Mek dari masa ke masa.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sejarah masuknya Injil ke Tanah Mek, peluncuran Alkitab Bahasa Nalja Mek, ibadah yubelium, penandatanganan prasasti, hingga sambutan dari para tokoh gereja dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Didimus Yahuli, SH., MH menyampaikan rasa syukur atas perjalanan pelayanan Injil yang telah membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Mek selama 50 tahun terakhir.

Ia mengajak seluruh jemaat untuk terus menjaga persatuan, hidup dalam kasih Tuhan, serta menjadi pelayan yang berdampak bagi gereja, masyarakat, dan pembangunan daerah di Papua Pegunungan.

Sementara itu, Usman Kobak menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ia berharap momentum yubelium ini menjadi pengingat bagi seluruh jemaat untuk terus hidup dalam iman, melayani dengan kasih, dan melanjutkan perjuangan para pembawa Injil di pedalaman Papua.

Perayaan Yubelium 50 Tahun Injil Masuk GIDI Suku Mek menjadi momentum bersejarah untuk mengenang perjuangan para misionaris dan hamba Tuhan yang telah membuka jalan pelayanan Injil di wilayah pedalaman Papua, sekaligus memperkuat komitmen pelayanan bagi generasi masa depan.

Selain menjadi perayaan rohani, kegiatan ini juga memperlihatkan kuatnya identitas budaya dan persatuan masyarakat Mek dalam menjaga iman, sejarah, dan warisan pelayanan Injil di Tanah Papua.

Sumber : Diskominfo Yahukimo

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 28 Mei 2026

Pesta Babi” Documentary Sparks New Controversy as Papuans Question Alleged Pressure on Mama Yasinta

2026-05-27T10:47:52.531+09:00

MERAUKE,OLEMAH.COM – Public controversy surrounding the documentary film Pesta Babi: Colonialism in Our Time has intensified following the circulation of a new video featuring Mama Yasinta Moiwend delivering statements that appear different from her previous narrative. The development has sparked widespread debate across Papua and social media, raising serious concerns about freedom of expression, psychological pressure, and the ongoing battle over public opinion.

The documentary previously gained national and international attention for exposing social realities, historical trauma, and the lived experiences of Papuan communities—stories that many believe have long been absent from mainstream public discourse. However, after the film began attracting broader public attention, various efforts allegedly emerged to weaken public trust in the documentary’s message and credibility.

According to the public statement now circulating widely online, many Papuans are questioning the circumstances surrounding Mama Yasinta before she issued her latest statement. Allegations involving psychological pressure, intimidation, and even the handing over of money before the interview process have become central points of public discussion after several images and videos spread rapidly on social media.

The controversy has since evolved into something much larger than a debate over a documentary film. For many Papuans, it now represents a struggle over historical truth, humanity, and the voices of ordinary people.

“Papua needs a safe space to speak. Papua needs honesty and the courage to listen to the voices of ordinary people,” one section of the public statement reads.

Many Papuans believe that whenever a work begins exposing historical wounds and indigenous realities, certain groups inevitably attempt to shape public perception through power, money, and information control.

At the same time, the statement also urges the public to remain wise and responsible when sharing information. Citizens are encouraged not to spread hatred, insults, misinformation, or incitement to violence, but instead to protect democratic space and humanitarian values.

The statement further calls on people to preserve videos, archives, screenshots, and digital documentation related to the controversy as part of Papua’s public historical record. In the digital era, many fear that information can easily be erased, buried, or manipulated by larger powers, making civil society’s role in preserving collective memory increasingly important.

The growing controversy highlights how the conflict in Papua is no longer confined to forests or physical confrontation zones, but has increasingly shifted into digital spaces, social media platforms, and battles over narratives and public perception.

“History must not be silenced. And the suffering of the people must not be erased because of power, money, or propaganda,” the statement concludes.

The issue continues to attract attention from human rights advocates, democracy observers, journalists, and civil society groups both within Indonesia and internationally.

Source : Mahuse

Editor : Olemah News Editorial Team

Website : www.olemah.com

Published : Mey 27, 2026

Papuan Indigenous Council Raises Concerns Over Conflict, Mining and Humanitarian Situation in Intan Jaya

2026-05-27T09:37:28.503+09:00

INTAN JAYA, OLEMAH.COM – The Chairman of the Mee-Pago Indigenous Council and Head of the Intan Jaya Traditional Council, Wolter Belau, raised major concerns regarding armed conflict, environmental destruction and the implementation of Papua’s Special Autonomy Fund during the XIX Papuan Customary Council Plenary held in Wondama from May 19–21, 2026.

During the plenary session, Wolter Belau firmly rejected the planned mining project in Block Wabu, Intan Jaya, warning that the project could severely damage indigenous land, sacred cultural sites and forests that local communities depend on for survival.

According to him, indigenous Papuans risk losing not only their natural environment but also their cultural identity and traditional livelihood systems.

Belau also criticized the continued presence of non-organic military forces in Intan Jaya, stating that ongoing armed conflict has heavily affected civilians, including women, children, church workers and local residents.

He emphasized that prolonged instability has disrupted education, weakened healthcare services and damaged the local economy across several regions in Papua.

The Mee-Pago Indigenous Council leader further questioned the effectiveness of Papua’s Special Autonomy Fund, arguing that many indigenous communities in remote areas still lack access to basic services such as education, healthcare and economic opportunities.

Belau called on the Indonesian government to reevaluate the implementation of Special Autonomy policies and ensure that development programs directly benefit indigenous Papuans rather than political elites.

He also urged Jakarta to open peaceful and dignified dialogue with Papuan representatives in order to find a humane and lasting solution to the conflict in Papua.

According to Belau, sustainable peace can only be achieved through respect for indigenous rights, humanitarian approaches and inclusive dialogue involving neutral parties.

At the end of the plenary session, he announced that the Mee-Pago Indigenous Council Conference will take place in Timika on June 11–13, 2026.

Source : Andru Sapau

Editor : Olemah News Editorial Team

Website : www.olemah.com

Published : Mey 27, 2026

50 Tahun Injil Masuk di Una Ukam Papua, Ribuan Jemaat Bersatu dalam Sukacita

2026-05-26T18:05:13.957+09:00

BOMELA, YAHUKIMO, OLEMAH.COM– Perayaan Yubelium 50 Tahun masuknya Injil Gereja Jemaat Reformasi Papua (GJRP) di wilayah Una Ukam berlangsung penuh sukacita dan khidmat, Selasa (26/05/2026).

Perayaan rohani yang digelar di wilayah Bomela, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan itu dihadiri para tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku Injil, serta jemaat dari berbagai wilayah di Papua Pegunungan.

Momentum yubelium ini menjadi ungkapan syukur atas perjalanan panjang pelayanan Injil selama lima dekade yang telah membawa perubahan besar dalam kehidupan rohani maupun sosial masyarakat di wilayah Una Ukam.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Yalimo bersama Ketua DPR Yalimo sebagai bagian dari keluarga besar Gereja GJRP. Kehadiran para pimpinan daerah menunjukkan eratnya hubungan pelayanan dan kebersamaan antarwilayah dalam membangun kehidupan gereja dan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan, sejumlah pembangunan infrastruktur yang telah selesai dibangun turut diresmikan, di antaranya tugu Injil masuk, gedung sekolah, 25 unit toilet, pasar rakyat, serta fasilitas air bersih.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah Una Ukam dan sekitarnya.

Ketua panitia dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya perayaan Yubelium 50 Tahun Injil masuk di Una Ukam, baik melalui dukungan pembangunan maupun partisipasi masyarakat.

Dalam sambutan yang disampaikan pada acara tersebut, momentum yubelium disebut sebagai pengingat penting bagi seluruh jemaat untuk terus menjaga iman, persaudaraan dan semangat membangun daerah secara bersama-sama.

Selain menjadi perayaan rohani, kegiatan ini juga menjadi simbol persatuan masyarakat Papua Pegunungan dalam memperkuat pelayanan gereja dan pembangunan sosial di tengah masyarakat.

Perayaan Yubelium 50 Tahun Injil masuk di Una Ukam menjadi momentum bersejarah untuk mengenang perjalanan pekabaran Injil sekaligus memperkuat komitmen pelayanan bagi generasi Papua ke depan.

Sumber : Anak KAmpung

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 26 Mei 2026

10 Siswa Yahukimo Lulus ADEM 2026, Seleksi Online Transparan Jadi Sorotan Positif

2026-05-26T08:23:40.701+09:00

Yahukimo, Olemah.com – Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sebanyak 10 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) resmi dinyatakan lulus Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Tahun 2026 dan akan melanjutkan pendidikan SMA/SMK di Pulau Jawa.

Seleksi Program ADEM tersebut dilaksanakan secara online dan transparan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah di Gedung SMA Negeri 1 Dekai pada Senin (25/05/2026).

Program ADEM menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda Papua, khususnya pelajar asal Yahukimo.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah, Septinus Elopore, menjelaskan bahwa minat siswa mengikuti Program ADEM tahun ini meningkat tajam. Sebanyak 43 siswa mengikuti proses seleksi, sementara kuota yang tersedia hanya 10 orang.

“Kegiatan seleksi ini kita laksanakan karena animo di Yahukimo tahun ini meningkat. Semua anak-anak sekolah ingin mengikuti seleksi ADEM kali ini,” ujar Septinus Elopore.

Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari sosialisasi kepada sekolah, orang tua murid, guru hingga penyampaian informasi melalui WhatsApp dan media komunikasi lainnya.

Menurutnya, karena keterbatasan kuota, setiap sekolah diminta mengusulkan maksimal lima nama siswa untuk mengikuti tahapan tes online yang kemudian diseleksi berdasarkan kemampuan masing-masing peserta.

Septinus menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dan profesional guna menghilangkan stigma adanya praktik titip-menitip peserta.

“No Memo, No Titip-Menitip, No Jatah Sekolah. Semua murni berdasarkan kemampuan anak-anak,” tegasnya.

Ia menambahkan hasil tes langsung muncul secara otomatis lengkap dengan ranking peserta sehingga dapat disaksikan langsung oleh orang tua, guru dan kepala sekolah.

Metode seleksi online tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dianggap menjadi langkah baru yang lebih jujur dan modern dalam dunia pendidikan di Yahukimo.

Salah satu siswa yang lolos Program ADEM 2026, Musa Sarim Kambui, mengaku bersyukur dan puas dengan proses seleksi yang dinilai sangat transparan.

“Puji Tuhan, kali ini seleksi benar-benar transparan. Guru-guru dan orang tua bisa lihat langsung hasilnya sehingga tidak ada kecurigaan,” kata Musa Sarim Kambui

.Adapun 10 siswa yang dinyatakan lulus Program ADEM Kabupaten Yahukimo Tahun 2026 yakni:

1. Victoria Hilarry Kobak

2. Paskharia Sisilia Howani Iksomon

3. Rut Nima Giban

4. Dave Heluka

5. Marsel Des Deferetes Wolom

6. Yehuel Weros H. Yahuli

7. Musa Sarim Kambui

8. Iis Susanti Kabak

9. Robeka Momiake

10. Elsi Simbu

Program ADEM diharapkan dapat melahirkan generasi muda Papua yang unggul, berdaya saing dan mampu kembali membangun daerahnya di masa depan.

Sumber : Piter Logon

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 26 Mei 2026

Film Dokumenter “Pesta Babi” Disorot Al Jazeera, Isu Papua Kini Jadi Perhatian Dunia

2026-05-25T07:47:39.076+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM– Fenomena meledaknya perhatian publik terhadap film dokumenter Pesta Babi kini memasuki level internasional setelah mendapat sorotan dari Al Jazeera, jaringan televisi global milik Pemerintah Qatar. Perhatian media internasional tersebut dinilai menjadi penanda bahwa persoalan Papua tidak lagi dipandang sebagai isu domestik Indonesia semata, melainkan telah memasuki arena opini publik dunia.

Menariknya, sorotan tajam terhadap Papua kali ini datang dari media Timur Tengah, bukan dari media Barat yang selama ini kerap dituduh membawa agenda politik tertentu oleh pemerintah Indonesia. Hal itu membuat pemberitaan mengenai Papua memiliki dampak moral dan psikologis yang lebih kuat di mata publik nasional.

Dalam tayangannya, Al Jazeera menyoroti sedikitnya lima isu utama yang berkaitan dengan situasi Papua, yakni intimidasi terhadap pemutaran film dokumenter Pesta Babi, pembatasan wartawan asing di Papua, konflik tanah adat, kerusakan lingkungan akibat proyek food estate, serta korban sipil dalam konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Papua.

Pengamat menilai fokus pemberitaan internasional seperti ini dapat membentuk persepsi global bahwa negara sedang menghadapi persoalan serius terkait legitimasi sosial dan politik di wilayah Papua.

Meledaknya docufilm Pesta Babi sendiri dinilai tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang kini hidup di era digital serba cepat dan sulit dikendalikan sepenuhnya. Ketika publik melihat adanya pelarangan diskusi atau pembubaran acara nonton bersama film tersebut, muncul persepsi bahwa negara takut terhadap kritik dan suara masyarakat sipil.

Dalam perspektif psikologi politik, tindakan represif justru sering dianggap menjadi “senjata makan tuan” karena memperbesar rasa penasaran publik sekaligus memperluas solidaritas sosial terhadap isu yang sedang dipersoalkan.

Sorotan terhadap Papua juga dikaitkan dengan proyek strategis nasional (PSN) dan food estate di Papua Selatan yang selama ini menuai pro dan kontra. Sejumlah masyarakat adat merasa tanah dan ruang hidup mereka belum mendapatkan perlindungan serta ruang dialog yang adil.

Masyarakat adat disebut menginginkan adanya pengakuan terhadap hak atas tanah, hutan, dan wilayah hidup mereka, bukan sekadar pendekatan keamanan ataupun kebijakan sepihak.

Pengamat komunikasi politik menilai, apabila pendekatan koersif terus dikedepankan, maka narasi internasional mengenai Papua akan semakin sulit dikendalikan. Sebaliknya, dialog terbuka, transparansi lingkungan, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta perlindungan hak sipil dinilai dapat menjadi jalan untuk meredakan ketegangan sekaligus menjaga citra Indonesia di mata dunia.

Sumber : Yanto

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 25 Mei 2026

Warga Korowai Yahukimo Dilaporkan Mengungsi ke Hutan, Situasi Papua Jadi Sorotan

2026-05-25T07:27:16.863+09:00

YAHUKIMO OLEMAH.COM, – Situasi kemanusiaan di wilayah Korowai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali menjadi perhatian publik setelah dilaporkan warga sipil mulai mengungsi ke hutan untuk menyelamatkan diri, Minggu (24/05/2026) sekitar pukul 17.54 WPB. setelah ada kejadian 8 orang pendulang nyawa melayang di tangan TPNPB Kodap XVI Yahukimo

Laporan dari masyarakat menyebutkan aktivitas gabungan aparat keamanan memasuki kawasan Korowai melalui jalur udara, sungai dan darat sehingga memicu kepanikan warga di sejumlah kampung sekitar wilayah pedalaman tersebut.

Wilayah Korowai yang dikenal memiliki medan berat dan sulit dijangkau membuat situasi masyarakat sipil di lokasi menjadi perhatian serius berbagai pihak, terutama terkait kondisi kemanusiaan dan keselamatan warga yang berada di daerah terpencil.

Malam ini, sejumlah warga dilaporkan mulai meninggalkan kampung dan mencari lokasi perlindungan yang dianggap aman di kawasan hutan sekitar Korowai.

Masyarakat berharap adanya perhatian dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh pihak kemanusiaan untuk memantau perkembangan situasi yang sedang terjadi di wilayah Korowai, Yahukimo.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan resmi terkait jumlah warga yang mengungsi maupun perkembangan terbaru situasi keamanan di wilayah tersebut.

Masyarakat Papua juga berharap situasi di Tanah Papua dapat segera membaik sehingga warga sipil dapat kembali menjalani aktivitas dengan aman dan tenang.

“Semoga seluruh masyarakat sipil diberikan keselamatan dan situasi Papua segera pulih.”

Sumber : N.Sama

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 25 Mei 2026

Gubernur Papua Pegunungan dan 3 Bupati Sepakat Akhiri Konflik Wamena Lewat Patah Panah

2026-05-24T10:09:16.636+09:00

PAPUA PEGUNUNGAN, OLEMAH.COM – Halaman Markas Komando Polres Jayawijaya menjadi saksi sejarah penting bagi masyarakat Pegunungan Papua, Sabtu (23/05/2026), saat prosesi adat Patah Panah resmi digelar sebagai tanda berakhirnya konflik sosial yang melibatkan kelompok masyarakat Wouma, Kurima dan Lanny di wilayah Wamena dan sekitarnya.

Prosesi adat yang penuh makna budaya ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Bupati Jayawijaya, Bupati Lani Jaya, serta Bupati Yahukimo Didimus Yahuli bersama tokoh adat, tokoh agama dan aparat keamanan.

Kehadiran Gubernur Papua Pegunungan bersama tiga kepala daerah dari Jayawijaya, Lani Jaya dan Yahukimo menjadi simbol kuat persatuan dan komitmen bersama untuk menghentikan konflik antar saudara di tanah Papua Pegunungan.

Dalam momen perdamaian tersebut, para pemimpin daerah menegaskan bahwa perang suku tidak boleh lagi terjadi karena hanya membawa penderitaan, korban jiwa dan kehancuran bagi masyarakat Papua sendiri.

Prosesi adat Patah Panah yang berlangsung disaksikan kedua bela pihak yang terlibat dalam perang suku tersebut menjadi simbol resmi berakhirnya pertikaian dan penegasan bahwa masyarakat Pegunungan Papua harus kembali hidup sebagai satu keluarga besar.

Gubernur Papua Pegunungan bersama para bupati berharap perdamaian yang telah disepakati ini menjadi “perdamaian abadi” yang tidak lagi membuka ruang bagi konflik baru di masa mendatang.

Masyarakat yang hadir tampak larut dalam suasana haru ketika tokoh adat dan para pemimpin daerah saling berjabat tangan dan menyampaikan komitmen menjaga keamanan serta persaudaraan di Wamena dan seluruh wilayah Papua Pegunungan.

Momentum ini kini ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial dan disebut sebagai salah satu momen perdamaian adat terbesar di Papua Pegunungan tahun 2026.

Para tokoh daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan provokasi, menjaga persatuan dan bersama-sama membangun Papua Pegunungan yang aman, damai dan maju.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 24 Mei 2026

Pleno XIX Dewan Adat Papua Tegas Tolak PSN dan Militerisme di Tanah Papua

2026-05-24T08:56:14.335+09:00

TELUK WONDAMA, OLEMAH.COM – Dewan Adat se-Tanah Papua secara tegas menyatakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pendekatan militerisme di Tanah Papua dalam Sidang Pleno XIX Dewan Adat Papua yang berlangsung di Kabupaten Teluk Wondama pada 19–21 Mei 2026.

Sidang pleno tersebut dihadiri perwakilan masyarakat adat dari tujuh wilayah adat di Tanah Papua, yakni:

1. Tabi

2. Saireri

3. Doberay

4. Bomberay

5. Mee Pago

6. Laa Pago

7. Ha-Anim

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., Kapolres Teluk Wondama, unsur Kodim 1801/Teluk Wondama, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua Yohanes Runsumbre, S.Sos., Bupati Teluk Wondama Elysa Auri, para ketua Dewan Adat dari seluruh Tanah Papua, serta berbagai stakeholder lainnya.

DAP: Papua Bukan Tanah Kosong

Sidang pleno dipimpin Ketua Dewan Adat wilayah Tabi Yakonias Wabrar, Ketua Dewan Adat wilayah Doberay Dr. Markus Waran, S.T., M.Si., serta Wasekjen Dewan Adat Papua Yohanes Runsumbre.

Dalam pleno tersebut, Dewan Adat Papua menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat terkait perlindungan masyarakat adat, tanah, hutan, laut, dan hak hidup Orang Papua.

Ketua Dewan Adat wilayah Doberay, Markus Waran, menegaskan salah satu poin utama hasil pleno adalah penolakan terhadap berbagai proyek strategis nasional di Tanah Papua, termasuk di wilayah Merauke dan sejumlah daerah lainnya.

Menurutnya, proyek-proyek tersebut dinilai berpotensi merampas ruang hidup Orang Asli Papua apabila dijalankan tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“Papua bukan tanah kosong. Pemerintah wajib mengedepankan musyawarah dan persetujuan masyarakat adat sebelum menjalankan proyek strategis nasional,” tegas Markus Waran.

Dewan Adat Tolak Pendekatan Militer

Selain menolak PSN, Dewan Adat Papua juga menyatakan penolakan terhadap pembukaan maupun penempatan pos-pos militer di sejumlah wilayah konflik di Papua.

Wilayah yang disebut dalam pleno antara lain:

1. Jayawijaya

2. Puncak Jaya

3. Yahukimo

4. Dogiyai

5. Deiyai

6. Maybrat

7 Moskona di Teluk Bintuni.

Dewan Adat Papua menilai penambahan kekuatan militer di wilayah-wilayah tersebut berpotensi memperbesar eskalasi konflik serta memperdalam trauma masyarakat Papua terhadap kekerasan yang pernah terjadi sebelumnya.

DAP Minta Pemerintah Utamakan Dialog

Dalam rekomendasinya, Dewan Adat Papua meminta Presiden RI menghentikan pengiriman pasukan organik maupun non-organik dalam jumlah besar ke Papua.

DAP juga meminta pemerintah pusat lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dibanding pendekatan keamanan dan militer.

“Pendekatan dialog jauh lebih penting untuk menyelesaikan konflik sosial dan politik di Papua daripada penggunaan kekuatan militer,” ujar Markus Waran.

Menurut DAP, dialog menjadi jalan paling penting untuk membangun perdamaian dan menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan di Papua.

DAP Tolak Efisiensi Dana Otsus Papua

Dalam pleno tersebut, Dewan Adat Papua juga menolak kebijakan efisiensi anggaran di Tanah Papua, khususnya terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus) maupun sumber anggaran lainnya.

DAP menilai anggaran daerah harus tetap diprioritaskan untuk:

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Ekonomi masyarakat

4. Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

Menurut Dewan Adat Papua, kesejahteraan masyarakat adat harus menjadi fokus utama pembangunan di Tanah Papua.

Ancam Temui Presiden RI

Selain itu, Dewan Adat Papua juga mendorong pemerintah pusat membuka ruang dialog konstruktif dengan seluruh masyarakat adat Papua untuk mencari solusi damai terhadap konflik yang terjadi.

DAP bahkan menegaskan siap membawa sekitar 1.000 masyarakat adat Papua untuk bertemu langsung Presiden RI apabila ruang dialog tidak dibuka pemerintah.

Hal tersebut disebut sebagai bentuk keseriusan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak dasar Orang Papua.

KBMAP V Digelar di Manokwari Selatan

Dalam pleno tersebut juga diputuskan bahwa Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) V akan digelar di Kabupaten Manokwari Selatan pada Oktober 2026.

DAP berharap konferensi tersebut menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat adat Papua dalam menjaga tanah, hutan, laut, dan hak hidup masyarakat adat.

DAP Tegaskan Bukan Instrumen Politik

Dewan Adat Papua juga menegaskan bahwa lembaga adat hadir sebagai rumah besar masyarakat adat Papua dan bukan instrumen politik.

Menurut DAP, keberadaan lembaga adat bertujuan melindungi:

1. Tanah adat

2. Hutan Papua

3. Laut Papua

4. Hak masyarakat adat

5. Kehidupan Orang Papua.

“Dewan Adat hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, menjaga tanah, hutan, laut, dan manusia Papua,” tegas Markus Waran.

Usulkan Istilah OAP Diganti Jadi OPA

Dalam salah satu rekomendasinya, Dewan Adat Papua juga mengusulkan perubahan istilah Orang Asli Papua (OAP) menjadi Orang Papua Asli (OPA).

Menurut DAP, istilah tersebut dinilai lebih tepat untuk merujuk kepada masyarakat asli Papua dari rumpun Melanesia.

DAP Bela Ruang Demokrasi dan Karya Jurnalistik

Di akhir pleno, Dewan Adat Papua meminta pemerintah tidak menutup ruang demokrasi dan karya jurnalistik di Indonesia, termasuk karya seni dan film dokumenter seperti Pesta Babi.

DAP menilai karya seni dan jurnalistik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam menyampaikan realitas kehidupan masyarakat adat Papua.

Sidang Pleno XIX Dewan Adat Papua di Teluk Wondama menjadi momentum penting masyarakat adat Papua dalam menyampaikan sikap terkait perlindungan tanah adat, penolakan proyek strategis nasional, serta dorongan penyelesaian konflik Papua melalui dialog dan pendekatan kemanusiaan. Dewan Adat Papua berharap pemerintah pusat lebih mengutamakan perdamaian, penghormatan hak adat, dan kesejahteraan masyarakat Papua dalam setiap kebijakan pembangunan di Tanah Papua.

Sumber : Andru Rex Sapau

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 24 Mei 2026

Pemprov Papua Pegunungan Resmi Tutup Bimtek SIPD, ASN Diminta Tinggalkan Sistem Manual dan Wajib Gunakan SIPD RI

2026-05-22T13:33:22.197+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang berlangsung selama tiga hari sejak 20 hingga 22 Mei 2026.

Kegiatan penutupan tersebut dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura dan ditutup oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Pegunungan yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, LAURENSIUS,SAP.M.A.P

Turut hadir dalam kegiatan itu para pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan BPKAD Provinsi Papua Pegunungan, narasumber dan instruktur dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta peserta Bimtek dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.

Pemerintah Tegaskan SIPD Jadi Sistem Wajib

Dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menggunakan SIPD RI dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah menilai penggunaan SIPD merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional.

“Seluruh pengelolaan keuangan daerah wajib menggunakan SIPD RI dan meninggalkan pola manual,” tegas pemerintah dalam penutupan Bimtek tersebut.

Menurut pemerintah, SIPD RI menjadi instrumen penting untuk menghasilkan data keuangan daerah yang tepat, transparan, dan akurat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Pengelolaan Keuangan Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini dituntut semakin profesional dan disiplin.

Sistem digital melalui SIPD RI diharapkan mampu:

Mengintegrasikan data perencanaan

Mempermudah proses penganggaran

Mempercepat pelaporan keuangan

Memperkuat pengawasan penggunaan APBD.

Dalam sambutannya juga ditegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

Apresiasi untuk Peserta dan Narasumber

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimtek dengan penuh dedikasi selama tiga hari pelaksanaan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah memberikan materi dan pelatihan kepada peserta.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan narasumber yang telah bekerja keras selama kegiatan ini berlangsung,” ujar perwakilan BPKAD Papua Pegunungan.

Panitia pelaksana juga mendapat apresiasi karena dinilai berhasil menyelenggarakan kegiatan secara baik dan lancar.

ASN Diminta Terapkan Ilmu di OPD Masing-Masing

Dalam penutupan kegiatan, pemerintah menitipkan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta Bimtek.

Peserta diminta segera mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan di masing-masing OPD.

“Jadikan ilmu yang diperoleh selama Bimtek ini sebagai bekal utama dalam pelaksanaan tugas di OPD masing-masing,” tegas pemerintah.

Selain itu, ASN juga diminta menjaga komitmen, disiplin, dan integritas dalam menjalankan sistem digital keuangan daerah.

Kepala OPD dan Sekretaris Diminta Aktif Mengawasi

Pemerintah juga memberikan penegasan khusus kepada pimpinan OPD dan sekretaris agar aktif melakukan pengawasan terhadap seluruh proses transaksi keuangan di lingkungan kerja masing-masing.

Seluruh tahapan kalender anggaran mulai dari:

Perencanaan

Penganggaran

Penatausahaan

Pelaporan keuangan

harus dilaksanakan tepat waktu sesuai regulasi nasional.

Penggunaan Anggaran Harus Prioritaskan OAP

Dalam arahannya, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Program yang didanai APBD diminta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan.

“Penggunaan anggaran harus direncanakan secara cerdas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” tegas pemerintah.

Bangun Budaya Kerja Baru Berbasis Digital

Pemerintah juga meminta seluruh peserta menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.

Peserta yang telah memahami penggunaan SIPD RI diharapkan membantu rekan kerja lain agar proses digitalisasi pengelolaan keuangan daerah berjalan maksimal.

Menurut pemerintah, pemanfaatan SIPD RI kini juga diawasi langsung oleh instansi pengawasan sehingga seluruh ASN diminta bekerja lebih disiplin dan profesional.

Papua Pegunungan Menuju Tata Kelola Modern

Melalui Bimtek SIPD tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap tata kelola keuangan daerah semakin modern, bersih, profesional, dan akuntabel.

Digitalisasi sistem keuangan juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik serta mendukung pembangunan di delapan kabupaten Papua Pegunungan.

Penutupan Bimtek SIPD RI di Papua Pegunungan menjadi langkah penting pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan berbasis digital. Pemerintah berharap seluruh ASN dan pengelola keuangan daerah mampu menerapkan sistem yang transparan, disiplin, dan profesional demi mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

Sumber : Kaki Abu

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 22 Mei 2026

Dua Remaja Pelaku Jambret di Jayapura Ditangkap Resmob Usai Tabrak Korban dan Kabur

2026-05-21T21:58:58.280+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM – Aksi penjambretan yang terjadi di Jalan Raya Ardipura II, Distrik Jayapura Selatan, berhasil digagalkan Tim Unit VI Resmob Satreskrim Polresta Jayapura Kota pada Selasa malam (19/5/2026).

Dua pelaku berinisial CFA (16) dan HSW (16) berhasil diamankan polisi hanya beberapa saat setelah menjalankan aksi kejahatan jalanan tersebut.

Korban Dijambret Saat Berkendara

Korban diketahui bernama Makdalena (40), yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor di kawasan Ardipura II.

Menurut informasi yang dihimpun, kedua pelaku mendekati korban menggunakan sepeda motor lalu melakukan aksi penjambretan dengan cara menabrak korban hingga terjatuh ke jalan.

Setelah korban jatuh, pelaku langsung mengambil handphone milik korban dan melarikan diri dari lokasi kejadian.

Pelarian Pelaku Berakhir di Depan Taman Imbi

Usai kejadian, korban bersama warga langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Namun pelarian kedua remaja tersebut tidak berlangsung lama setelah mereka mengalami kecelakaan di depan kawasan Taman Imbi.

Salah satu pelaku berhasil diamankan warga bersama anggota Resmob yang saat itu sedang melakukan patroli hunting kejahatan jalanan di wilayah Kota Jayapura.

Polisi Tangkap Pelaku Kedua di Hamadi

Dari hasil pengembangan dan pemeriksaan awal, Tim Resmob kemudian berhasil menangkap satu pelaku lainnya di kawasan Hamadi.

Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa:

Satu unit handphone milik korban

Satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi

Polisi: Pelaku Sudah Beberapa Kali Beraksi

Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota, AKP Alamsyah Ali, menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan penjambretan di wilayah Kota Jayapura.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat,” tegas AKP Alamsyah Ali.

Polisi Imbau Warga Waspada

Saat ini kedua pelaku telah diamankan di Mapolresta Jayapura Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada saat berkendara, terutama pada malam hari.

Selain itu, warga diminta segera melapor melalui Call Center 110 apabila melihat atau mengalami tindak kejahatan di wilayah Kota Jayapura.

Kasus jambret di Jayapura Selatan kembali menjadi perhatian masyarakat terkait meningkatnya aksi kejahatan jalanan di Kota Jayapura. Polisi berharap masyarakat tetap waspada dan aktif bekerja sama dengan aparat keamanan demi menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Sumber : Anak Kampung

Editor : Redaksi Olemah

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 21 Mei 2026