Olemah.com

Pimpin Upacara Sumpah Pemuda ke-98, Sekda Elai Giban Ajak Pemuda Papua Pegunungan Bangkit dan Mandiri

2026-10-28T19:27:38.010+09:00

Sekda Elai Giban Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Papua Pegunungan

WAMENA, OLEMAH.COM— Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, S.E., M.M., memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Rabu (28/10/2026).

Upacara tersebut dihadiri tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, pelajar, serta pimpinan dan aparatur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam arahannya, Elai Giban mengajak generasi muda Papua Pegunungan untuk membangkitkan semangat persatuan, meningkatkan kemandirian, serta mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen generasi muda dalam membangun masa depan Papua Pegunungan.

Ia mengatakan, meskipun peringatan tahun ini dilaksanakan secara sederhana, semangat Sumpah Pemuda harus tetap hidup melalui tindakan nyata, kreativitas, dan kontribusi positif bagi masyarakat.

“Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda ini, kami berharap pemuda Papua Pegunungan terus bangkit dengan semangat baru, menjaga kekompakan, serta mendukung pembangunan daerah. Pemuda harus mampu mandiri dan mengambil bagian dalam pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun ekonomi kreatif,” ujar Elai Giban.

Pemuda Didorong Kembangkan Usaha Mandiri

Elai Giban menekankan pentingnya pemberdayaan generasi muda berusia 16 hingga 30 tahun melalui pengembangan potensi diri dan kewirausahaan.

Menurutnya, pemuda perlu diberikan kesempatan untuk membangun usaha mandiri sehingga dapat menciptakan peluang ekonomi baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua Pegunungan.

Ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan melalui ide kreatif, keterampilan, dan usaha yang dikembangkan secara berkelanjutan.

Dengan semangat persatuan dan kemandirian, pemuda diharapkan dapat mengambil bagian dalam pembangunan di delapan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Dispora Siapkan Pelatihan Kewirausahaan bagi 50 Pemuda

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Pegunungan, Timotius Matuan, menjelaskan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini tidak hanya diisi dengan upacara, tetapi juga dilanjutkan dengan program pelatihan kewirausahaan.

Sebanyak 50 peserta berusia 16 hingga 30 tahun direncanakan mengikuti pelatihan tersebut. Program ini bertujuan membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha.

“Kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2026. Selain upacara, kami juga mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi 50 peserta. Mereka akan terus kami bina dan pantau perkembangan usahanya setiap tahun agar dapat menjadi wirausaha yang sukses di delapan kabupaten di Papua Pegunungan,” kata Timotius.

Ia berharap program pembinaan tersebut dapat membantu peserta mengembangkan potensi usaha masing-masing, sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha muda di Papua Pegunungan.

Pendampingan dan pemantauan usaha juga diharapkan menjadi bagian penting agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi nyata.

KNPI Apresiasi Program Pemberdayaan Pemuda

Ketua KNPI Provinsi Papua Pegunungan, Kalvin Penggu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi atas perhatian terhadap pengembangan kapasitas generasi muda, terutama melalui program kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kalvin berharap program pemberdayaan pemuda dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar lebih banyak anak muda di delapan kabupaten memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang telah memberikan perhatian kepada pemuda melalui program pembinaan kewirausahaan. Kami berharap ke depan kegiatan seperti ini dapat ditingkatkan agar semakin banyak pemuda mendapatkan kesempatan untuk berusaha, mandiri, dan mengurangi pengangguran,” ungkap Kalvin.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, KNPI, dan organisasi kepemudaan lainnya dalam memperluas kegiatan positif bagi generasi muda.

Menurutnya, dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha dapat memberikan ruang bagi pemuda untuk meningkatkan keterampilan sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Sumpah Pemuda sebagai Momentum Kebangkitan Generasi Muda

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Papua Pegunungan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan mendorong generasi muda agar lebih aktif dalam pembangunan.

Melalui program pembinaan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah berharap pemuda memiliki keterampilan, keberanian, serta kesempatan untuk membangun usaha secara mandiri.

Semangat Sumpah Pemuda diharapkan tidak berhenti pada peringatan setiap tahun, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, persatuan, kreativitas, dan kepedulian terhadap kemajuan daerah.

Dengan keterlibatan pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat, generasi muda Papua Pegunungan diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam membangun daerah yang mandiri dan sejahtera.

Sumber : Kalep

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 28 Oktober 2026

Politikus Singapura Singgung Pemutusan Internet RI Usai Pasokan Gas Dipangkas, Begini Klarifikasinya

2026-10-28T01:14:27.497+09:00

Politikus Singapura Singgung Pemutusan Internet Indonesia Usai Pasokan Gas Dipangkas

JAKARTA, OLEMAH.COM — Pernyataan politikus Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, mengenai kemungkinan pemutusan jalur internet Indonesia melalui Singapura menjadi sorotan di tengah kebijakan Indonesia mengurangi pasokan gas alam ke negara tetangganya tersebut.

Mantan anggota parlemen Singapura itu mengunggah infografis mengenai ketergantungan lalu lintas internet internasional Indonesia terhadap Singapura melalui akun X miliknya, @calvinelcheng. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan satu kata singkat, yakni “Cut?” atau “Potong?”, yang kemudian memicu beragam reaksi warganet.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena muncul setelah pemerintah Indonesia mengumumkan pengurangan pasokan gas alam ke Singapura. Sejumlah warganet mengaitkan kedua peristiwa itu dengan hubungan energi dan konektivitas digital kedua negara.

Namun, komentar Cheng tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai ancaman resmi pemerintah Singapura untuk memutus jaringan internet Indonesia. Hingga informasi ini disusun, tidak ada pengumuman resmi mengenai rencana pemutusan tersebut.

Calvin Cheng Beri Klarifikasi

Setelah unggahannya mendapat perhatian publik, Cheng kembali menyampaikan pernyataan yang menegaskan bahwa Singapura merupakan negara yang beradab dan menaati hukum.

“Kami adalah orang-orang yang beradab dan taat hukum. Jelas kami tidak akan melakukan ini,” tulis Cheng dalam unggahannya, sebagaimana dikutip sejumlah media.

Pernyataan tersebut dipandang sebagai klarifikasi bahwa pemutusan jaringan internet Indonesia bukanlah tindakan yang akan dilakukan Singapura. Meski demikian, unggahan awalnya tetap memicu diskusi mengenai ketergantungan infrastruktur digital Indonesia terhadap pusat konektivitas di negara tersebut.

Indonesia Kurangi Pasokan Gas ke Singapura

Sebelumnya, Indonesia mulai mengurangi pasokan gas alam ke Singapura pada 24 Oktober 2026. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyampaikan bahwa pengurangan tersebut mencakup 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra, sehingga totalnya mencapai 31 BBTUD.

Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia memprioritaskan kebutuhan energi domestik di tengah meningkatnya permintaan dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan kembali kontrak ekspor energi agar kebutuhan nasional dapat dipenuhi terlebih dahulu.

Di sisi Singapura, perusahaan pemasok gas Gas Supply mengakui bahwa pengiriman gas kepada pelanggannya terdampak pengurangan sementara pasokan dari Indonesia. Perusahaan tersebut menyatakan sedang berkomunikasi dengan pelanggan yang terdampak dan berkoordinasi dengan pemasoknya untuk menangani situasi tersebut.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong kemudian menyampaikan harapan agar seluruh pihak yang telah menandatangani kontrak komersial memenuhi komitmen masing-masing. Ia juga menyebut importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak yang berlaku.

Mengapa Jalur Internet Singapura Penting bagi Indonesia?

Singapura dikenal sebagai salah satu pusat konektivitas internet internasional di kawasan Asia Tenggara. Infrastruktur telekomunikasi dan pusat pertukaran internet di negara tersebut menghubungkan jaringan berbagai negara dengan layanan digital global.

Pada Juni 2026, pemberitaan DetikInet yang mengutip pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut sekitar 90 persen lalu lintas internet Indonesia bergantung pada Singapura sebagai jalur utama menuju jaringan global. Angka tersebut menggambarkan besarnya perhatian terhadap ketahanan konektivitas internasional Indonesia.

Meski demikian, angka tersebut tidak berarti seluruh akses internet Indonesia dapat diputus begitu saja oleh satu pihak. Konektivitas digital melibatkan berbagai penyedia jaringan, kabel bawah laut, pusat data, dan jalur penghubung internasional.

Dampak gangguan pada jalur tertentu akan bergantung pada lokasi gangguan, kapasitas jaringan alternatif, serta kemampuan operator mengalihkan lalu lintas data. Karena itu, klaim mengenai kemungkinan pemutusan internet secara menyeluruh harus dibedakan dari risiko gangguan pada jalur konektivitas tertentu.

Ketahanan Digital Indonesia Jadi Perhatian

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan infrastruktur digital nasional. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu pusat konektivitas internasional dapat meningkatkan risiko apabila terjadi gangguan teknis, kerusakan kabel, atau hambatan pada jalur jaringan tertentu.

Diversifikasi jalur kabel bawah laut, pengembangan pusat data, serta perluasan konektivitas langsung ke berbagai negara dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap satu titik transit.

Bagi Indonesia, ketahanan internet memiliki arti penting karena layanan digital digunakan dalam kegiatan pemerintahan, transaksi keuangan, perdagangan, pendidikan, komunikasi, hingga operasional perusahaan.

Namun, sampai saat ini, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa unggahan Calvin Cheng merupakan kebijakan resmi Singapura atau bahwa pemangkasan pasokan gas Indonesia telah memicu keputusan untuk memutus jaringan internet Indonesia.

Hubungan Energi dan Digital Perlu Disikapi Hati-hati

Pengurangan pasokan gas dan komentar mengenai jalur internet merupakan dua persoalan yang muncul dalam periode berdekatan. Meski demikian, hubungan sebab-akibat antara keduanya belum terbukti.

Pemerintah Indonesia menyampaikan kebijakan pengurangan pasokan gas dalam konteks pemenuhan kebutuhan energi domestik, sedangkan pernyataan Cheng merupakan komentar pribadi di media sosial.

Oleh karena itu, perkembangan ini perlu dilihat secara proporsional dengan membedakan kebijakan resmi pemerintah, ketentuan kontrak komersial, dan pernyataan individu di ruang publik.

Penguatan kerja sama bilateral serta ketahanan energi dan digital tetap menjadi hal penting bagi kedua negara yang memiliki hubungan ekonomi erat.

Sumber : Tribun Vidio

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 27 Oktober 2026

Keluarga Pratu Andi Syarif Desak Dugaan Penganiayaan di Bintuni Diusut Tuntas, Kodam Kasuari Lakukan Penyidikan

2026-10-27T20:47:05.330+09:00

Dokumentasi terkait pemberitaan tuntutan keluarga almarhum Pratu Andi Syarif Bugis agar dugaan penganiayaan di lingkungan Brigif 26/Gurana Piarawaimo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, diusut secara menyeluruh. Pihak keluarga meminta pengungkapan penyebab kematian serta proses penegakan hukum yang transparan dan objektif. Sementara itu, Kodam XVIII/Kasuari menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung.

MANOKWARI, OLEMAH.COM— Keluarga almarhum Pratu Andi Syarif Bugis mendesak agar kematian anggota Brigif 26/Gurana Piarawaimo yang bertugas di bawah Kodam XVIII/Kasuari diusut secara menyeluruh. Keluarga menduga almarhum meninggal setelah mengalami penganiayaan oleh seniornya di lingkungan satuan di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat tuntutan yang ditandatangani ayah almarhum, Basman Bugis, pada 21 Oktober 2026. Surat itu ditujukan kepada sejumlah pimpinan TNI, termasuk Pangdam XVIII/Kasuari, Komandan Brigif 26/Gurana Piarawaimo, dan Komandan Subdenpom XVIII/I-1 Bintuni.

Tembusan surat juga disampaikan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Komisi I DPR RI, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Keluarga meminta seluruh rangkaian peristiwa yang mendahului kematian Pratu Andi Syarif, termasuk penyebab luka dan hubungan antara dugaan kekerasan dengan kematiannya, diperiksa secara objektif dan transparan.

Keluarga Minta Semua Pihak Diperiksa

Dalam surat tuntutannya, Basman Bugis meminta pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pihak yang relevan, baik mereka yang diduga terlibat maupun para saksi. Keluarga menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan tanpa membedakan pangkat, jabatan, ataupun kedudukan.

Keluarga juga meminta seluruh barang bukti diamankan dan diperiksa, termasuk rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, keterangan saksi, rekaman kamera pengawas apabila tersedia, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain dugaan penganiayaan, keluarga mempertanyakan proses penanganan medis yang dijalani almarhum ketika kondisinya memburuk. Mereka meminta waktu pemberian pertolongan, proses rujukan, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan medis turut diperiksa.

Basman secara khusus meminta pemeriksaan terhadap petugas yang menurut keluarga diduga menunda rujukan almarhum ketika berada dalam kondisi kritis di RSUD Teluk Bintuni.

“Kami menuntut pemeriksaan terhadap petugas Brigif 26 Bintuni yang diduga dengan sengaja menunda rujukan almarhum saat kondisi kritis di RSUD Teluk Bintuni ke Manokwari,” demikian pernyataan Basman yang dikutip dari surat tuntutan keluarga.

Keluarga turut meminta perlindungan bagi saksi dan anggota keluarga, serta menegaskan bahwa proses hukum kedinasan tidak boleh menggantikan proses pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana. Mereka juga meminta jawaban tertulis dari pimpinan yang berwenang mengenai tindak lanjut tuntutan tersebut.

Bagi keluarga, pengungkapan kematian Pratu Andi Syarif bukan sekadar persoalan mencari pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga upaya memperoleh kebenaran dan kepastian hukum serta mencegah kejadian serupa terulang.

Kodam XVIII/Kasuari Pastikan Proses Hukum Berjalan

Menanggapi perkara tersebut, Kapendam XVIII/Kasuari, Letkol Kav S. Simanjuntak, menyatakan bahwa Pomdam XVIII/Kasuari bersama Brigif 26/GP, dengan dukungan Kesdam XVIII/Kasuari, sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap fakta serta memastikan penyebab kematian almarhum.

Menurutnya, kepastian mengenai penyebab kematian masih memerlukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

“Kodam XVIII/Kasuari berkomitmen menuntaskan perkara ini secara transparan, objektif, dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Simanjuntak.

Ia mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya juga menyatakan terbuka terhadap informasi, masukan, dan keterangan dari keluarga maupun masyarakat yang dapat membantu proses pengungkapan fakta.

Kodam XVIII/Kasuari turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga atas meninggalnya Pratu Andi Syarif Bugis.

Kondisi Almarhum Memburuk pada 3 Oktober 2026

Berdasarkan keterangan Kapendam, pada 3 Oktober 2026 petugas kesehatan Brigif 26/GP, Serda Rivaldi dan Pratu Ahmad Arpani, memeriksa kondisi Pratu Andi Syarif di barak Tontaikam.

Setelah mendapati denyut nadi dan tekanan darahnya tidak normal, petugas kesehatan tersebut membawa almarhum ke RSUD Teluk Bintuni dengan bantuan personel satuan menggunakan kendaraan dinas. Kondisi almarhum juga dilaporkan kepada Danbrigif 26/GP.

Setibanya di rumah sakit, almarhum mendapatkan pemeriksaan dan penanganan awal oleh dokter piket di Unit Gawat Darurat (UGD). Pemeriksaan lanjutan berupa tes laboratorium dan CT scan kemudian dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatannya.

Menurut keterangan pihak Kodam, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perdarahan di bagian belakang kiri kepala yang menyebabkan gangguan pernapasan. Dokter kemudian melakukan tindakan pemasangan alat bantu pernapasan sebelum almarhum dipindahkan ke ruang perawatan intensif atau ICU.

Pihak Brigif 26/GP disebut melakukan koordinasi dengan orang tua almarhum melalui panggilan video sebelum tindakan pemasangan alat bantu pernapasan dilaksanakan.

Selama menjalani perawatan, Pratu Andi Syarif didampingi orang tuanya dan personel Brigif 26/GP. Pihak satuan juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Kesdam XVIII/Kasuari dan tim dokter RSUD Teluk Bintuni untuk mendukung penanganan medis.

Meski telah menjalani perawatan intensif selama 14 hari, Pratu Andi Syarif Bugis akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu, 17 Oktober 2026, pukul 07.47 Waktu Papua.

Pihak Kodam menyebut dokter RSUD Teluk Bintuni menetapkan diagnosis *cardiorespiratory arrest*, yakni henti jantung dan pernapasan.

Jenazah Dipulangkan ke Maluku

Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah almarhum menjalani pemulasaraan sesuai agama Islam dan disemayamkan di rumah keluarga di Teluk Bintuni. Personel Brigif 26/GP bersama keluarga kemudian menggelar pembacaan Surah Yasin dan doa bersama sebagai penghormatan terakhir.

Pihak satuan turut membantu pengurusan administrasi pemulangan jenazah ke kampung halaman almarhum di Desa Tehua, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Pemberangkatan jenazah direncanakan melalui Pelabuhan Sorong pada Rabu, 21 Oktober 2026, dengan pendampingan dua personel perwakilan Brigif 26/GP, orang tua, dan keluarga.

Setibanya di kampung halaman, pemakaman dilaksanakan melalui upacara militer oleh Kodim 1502/Masohi bersama perwakilan Brigif 26/GP dan keluarga. Upacara dipimpin oleh Kasdim 1502/Masohi sebagai bentuk penghormatan terhadap pengabdian almarhum selama bertugas.

Pengungkapan Fakta Menjadi Perhatian

Kasus kematian Pratu Andi Syarif kini menjadi perhatian keluarga yang menginginkan kejelasan mengenai dugaan penganiayaan, kondisi luka, serta proses penanganan medis sebelum almarhum meninggal dunia.

Di satu sisi, keluarga meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan seluruh pihak terkait dimintai keterangan. Di sisi lain, Kodam XVIII/Kasuari menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan untuk mengungkap fakta serta memastikan penyebab kematian.

Hasil pemeriksaan aparat berwenang diharapkan dapat menjawab pertanyaan keluarga, memperjelas rangkaian kejadian, dan menentukan langkah hukum berdasarkan bukti yang ditemukan.

Sumber : Jubi

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 27 Oktober 2026

BURONAN Penembakan Karyawan Freeport di Mimika Ditangkap Satgas Damai Cartenz!

2026-10-27T11:46:10.728+09:00

Dokumentasi terkait penangkapan seorang pria berinisial AK (37), yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia, Simson Mulia, di kawasan Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penangkapan dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama jajaran Polres Mimika pada Minggu (25 Oktober 2026) di kawasan Jalan Gorong-Gorong, Mimika. Perkara tersebut masih dalam proses hukum.

MIMIKA, OLEMAH.COM — Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama jajaran Polres Mimika menangkap seorang pria berinisial AK (37), yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus penembakan yang menewaskan Simson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia, di kawasan Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

AK ditangkap pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 17.00 WIT di kawasan Jalan Gorong-Gorong, Mimika. Penangkapan tersebut dilakukan setelah aparat melakukan pemantauan dan penyelidikan untuk melacak keberadaan yang bersangkutan.

Penangkapan ini menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan kasus penembakan yang terjadi pada 11 Maret 2026, atau lebih dari tujuh bulan sebelum tersangka ditangkap.

Korban Meninggal Akibat Luka Tembak

Kasus tersebut bermula dari insiden penembakan di Area Ngapua Reklamasi Enviro Bunaken, kawasan Grasberg, pada 11 Maret 2026.

Dalam kejadian itu, Simson Mulia mengalami luka tembak di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia.

Menurut keterangan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, AK diduga terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Aparat juga menyebut AK diduga berperan sebagai bagian dari kelompok yang melakukan penembakan sekaligus merekam kejadian.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengatakan penangkapan dilakukan sebagai tindak lanjut penyelidikan dan pengembangan perkara.

“Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan dan pengembangan kasus penembakan yang terjadi pada Maret 2026. AK diduga turut serta dalam kejadian penembakan terhadap karyawan PT Freeport Indonesia tersebut sebagai pasukan dan juga yang merekam aksi penembakan,” ujar Yusuf, Senin (26/10/2026).

Tiga Orang Lain Turut Diamankan

Dalam operasi penangkapan tersebut, petugas juga mengamankan tiga orang lainnya yang masing-masing berinisial OW, MM, dan OM.

Aparat turut menyita sejumlah barang yang disebut sebagai barang bukti, yakni satu unit telepon genggam, satu buah besi pemukul M16, satu bilah pisau, serta sejumlah barang pribadi lainnya.

Namun, informasi yang disampaikan belum merinci dugaan keterlibatan ketiga orang tersebut dalam perkara penembakan maupun status hukum masing-masing. Karena itu, pengamanan mereka tidak serta-merta berarti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Polisi Sebut Dugaan Keterkaitan dengan Kelompok Bersenjata

Yusuf Sutejo menyebut AK diduga merupakan anggota kelompok bersenjata yang oleh aparat diidentifikasi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Kepala Air, Kodap III Ilaga.

Dugaan tersebut merupakan keterangan dari pihak kepolisian. Penetapan tanggung jawab pidana terhadap AK tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti, dan proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Terancam Pasal Pembunuhan dan Penganiayaan Berat

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, AK disangkakan dengan pasal berlapis. Pasal primair yang disebutkan adalah Pasal 458 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

Selain itu, disebutkan pula Pasal 306 KUHP sebagai dakwaan subsidair serta Pasal 468 ayat (2) juncto Pasal 21 KUHP sebagai dakwaan lebih subsidair, terkait penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan ketentuan penyertaan dalam tindak pidana.

Penerapan pasal dan ancaman pidana tersebut masih mengikuti hasil penyidikan serta pembuktian dalam proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengusutan Kasus Masih Menjadi Perhatian

Penangkapan AK menambah perkembangan dalam pengusutan penembakan yang merenggut nyawa Simson Mulia di kawasan Grasberg. Perkara ini juga menyoroti pentingnya proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel untuk mengungkap peran setiap pihak yang diduga terlibat.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan, status hukum tiga orang lain yang turut diamankan, serta hasil pemeriksaan barang bukti masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perkara tersebut.

Sumber : Satgas Damai Cartenz

Sumber : Yanto

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 27 Oktober 2026

Sambut Sumpah Pemuda ke-98, Tokoh Adat dan Pemuda Mamberamo Raya Deklarasikan Papua Damai

2026-10-27T06:06:09.693+09:00

Tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemuda dan pemudi Kabupaten Mamberamo Raya mengikuti Dialog Adat Pemuda Papua Damai di Kampung Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah, Minggu (25 Oktober 2026). Kegiatan bertema “Pemuda Papua Menjaga Adat, Merawat Persatuan, dan Membangun Kampung Damai” ditutup dengan pembacaan Deklarasi Pemuda Papua Damai sebagai komitmen menjaga persatuan, menolak kekerasan, dan mengedepankan musyawarah serta nilai-nilai adat.

MAMBERAMO RAYA, OLEMAH.COM — Tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, menggelar Dialog Adat Pemuda Papua Damai untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-98. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah, Minggu (25/10/2026), ditutup dengan pembacaan Deklarasi Pemuda Papua Damai oleh seluruh peserta.

Dialog yang mengangkat tema *“Pemuda Papua Menjaga Adat, Merawat Persatuan, dan Membangun Kampung Damai”* tersebut berlangsung di kediaman Kepala Suku Meop, Yorgen Meop. Kegiatan dimulai pukul 14.00 WIT dan berakhir pukul 15.50 WIT, dengan diikuti sekitar 25 peserta dari unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemuda dan pemudi setempat.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Kepala Suku Meop Yorgen Meop, Kepala Suku Abiasit Gidion Abiasit, Kepala Kampung Burmeso Nataniel Tasti, Sekretaris Pemuda Burmeso Yosep Meop, dan tokoh pemuda Sakius Abiasit.

Tokoh Adat Ajak Pemuda Jaga Persatuan

Dalam sambutannya, Yorgen Meop mengajak generasi muda Papua menjadikan momentum Hari Sumpah Pemuda sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan, menjaga keamanan, serta melestarikan adat dan budaya leluhur.

Menurut Yorgen, pemuda memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, khususnya di Kabupaten Mamberamo Raya.

“Saya mengajak seluruh pemuda di Kabupaten Mamberamo Raya untuk menjadikan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan. Mari kita menjaga adat istiadat, menghormati perbedaan, serta bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan damai demi masa depan daerah kita,” ujar Yorgen.

Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya maupun provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pemuda Didorong Menjadi Pelopor Perdamaian

Sekretaris Pemuda Burmeso, Yosep Meop, menegaskan bahwa generasi muda Papua perlu mengambil peran sebagai pelopor perdamaian sekaligus penggerak pembangunan daerah dengan tetap menjunjung tinggi adat dan kearifan lokal.

Menurut Yosep, pemuda tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun lingkungan sosial yang harmonis melalui komunikasi, musyawarah, dan semangat kebersamaan.

“Sebagai generasi muda Papua, kita harus tetap memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya warisan leluhur. Pemuda harus menjadi contoh dalam menjaga persaudaraan, menolak kekerasan, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dan pendekatan adat,” kata Yosep.

Pesan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam dialog, terutama mengenai pentingnya mengedepankan nilai adat sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan baik di tengah masyarakat.

Bahas Keamanan, Budaya, dan Bahaya Berita Bohong

Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Teks Sumpah Pemuda secara bersama-sama. Para peserta kemudian menerima materi mengenai peran pemuda dalam menjaga keamanan dan ketertiban, melestarikan budaya daerah, menangkal berita bohong dan ujaran kebencian, serta berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta menyampaikan pandangan serta gagasan tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan pemuda untuk menjaga perdamaian dan mempererat hubungan antara tokoh adat, tokoh masyarakat, serta generasi muda.

Diskusi tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk bertukar pikiran mengenai tantangan kehidupan bermasyarakat dan pentingnya membangun komunikasi yang baik ketika menghadapi perbedaan atau persoalan sosial.

Deklarasi Pemuda Papua Damai Jadi Penutup

Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan Deklarasi Pemuda Papua Damai oleh seluruh peserta. Deklarasi tersebut memuat komitmen untuk menjaga persatuan, menolak provokasi dan kekerasan, serta mengedepankan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan nilai-nilai adat.

Selain mengikuti dialog dan deklarasi, peserta juga menerima bantuan paket sembako.

Berdasarkan keterangan penyelenggaraan kegiatan, acara berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai.

Melalui dialog adat tersebut, generasi muda Mamberamo Raya diharapkan semakin aktif menjaga stabilitas keamanan, memperkuat solidaritas sosial, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah tanpa meninggalkan identitas adat dan budaya Papua.

Sumber :Tribun Vidio

Sumber : Yanto

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 26 Oktober 2026

Iran Ancam Lumpuhkan Israel dalam Satu Jam, Drone Arash-3 Jadi Sorotan di Tengah Ketegangan Baru

2026-10-26T18:33:48.979+09:00

Ilustrasi pemberitaan mengenai meningkatnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, termasuk ancaman pejabat Iran terhadap Israel serta sorotan terhadap pengembangan drone serang Arash-3. Klaim mengenai kemampuan senjata dan kemungkinan serangan masih memerlukan verifikasi independen.

JAKARTA, OLEMAH.COM, — Ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah seorang pejabat senior parlemen Iran mengeluarkan ancaman keras terhadap Israel jika negara itu melancarkan serangan baru terhadap Teheran.

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, memperingatkan bahwa Israel dapat dibuat tidak layak dihuni dalam waktu satu jam apabila keamanan dan kepentingan nasional Iran diserang. Pernyataan itu dilaporkan disampaikan melalui media sosial berbahasa Ibrani dan diberitakan oleh sejumlah media internasional.

Ancaman tersebut muncul di tengah laporan mengenai pembahasan opsi serangan baru oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Namun, hingga laporan yang dirujuk ini disusun, belum ada konfirmasi bahwa invasi darat Israel ke Iran telah dimulai.

Iran Kirim Peringatan Keras kepada Israel

Dalam pernyataannya, Azizi memperingatkan bahwa setiap tindakan yang mengancam keamanan dan kepentingan nasional Iran akan mendapat respons serius. Ia juga membagikan peta yang menyoroti sejumlah infrastruktur strategis Israel.

Peringatan tersebut memperlihatkan meningkatnya perang retorika antara kedua negara. Infrastruktur penting, seperti fasilitas energi, pembangkit listrik, dan sistem pasokan air, menjadi perhatian dalam skenario eskalasi konflik.

Meski demikian, ancaman untuk melumpuhkan Israel dalam satu jam merupakan pernyataan pejabat Iran, bukan hasil penilaian militer independen yang membuktikan bahwa seluruh target tersebut dapat dihancurkan dalam rentang waktu itu.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga menyatakan bahwa Teheran siap memberikan respons terhadap serangan yang melanggar integritas wilayahnya.

Amerika Serikat dan Israel Pertimbangkan Serangan Baru

Laporan ABC News menyebutkan bahwa militer Amerika Serikat dan Israel telah menyusun opsi untuk kemungkinan melanjutkan serangan terhadap Iran dalam beberapa pekan mendatang. Laporan itu mengutip sumber-sumber Israel yang mengetahui pembahasan tersebut.

Meski demikian, waktu dan keputusan pelaksanaan serangan masih belum pasti. Pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan tidak akan menyerang Iran sebelum pemilihan sela pada 3 November 2026, menurut laporan tersebut.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan peringatan mengenai kemungkinan operasi militer baru apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Iran.

Situasi ini membuat kawasan Timur Tengah menghadapi risiko eskalasi kembali. Namun, rencana militer yang dilaporkan media tidak dengan sendirinya berarti serangan telah disetujui atau sedang berlangsung.

Drone Arash-3 Menjadi Sorotan

Di tengah meningkatnya ketegangan, Iran juga memamerkan pengembangan terbaru drone serang satu arah dari keluarga Arash. Varian yang disebut Arash-3 dilaporkan ditampilkan melalui rekaman kunjungan Panglima Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, ke fasilitas produksi drone bawah tanah.

Laporan media pertahanan menyebutkan bahwa drone tersebut mengalami peningkatan kapasitas muatan hulu ledak. Angka yang disebut dalam pemberitaan berkisar antara 100 hingga 150 kilogram, bergantung pada laporan yang dijadikan rujukan.

Pengembangannya juga dikabarkan mencakup sistem navigasi yang dapat beroperasi tanpa ketergantungan penuh pada GPS serta peningkatan kemampuan penargetan.

Namun, rincian spesifikasi tersebut berasal dari laporan mengenai pengumuman dan pengembangan militer Iran. Kinerja operasional Arash-3, tingkat akurasinya, serta status pengerahan tempurnya belum dapat dipastikan secara independen dari sumber yang tersedia.

Karena itu, kemunculan drone tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa Arash-3 telah disiagakan untuk serangan tertentu terhadap Israel.

Konflik Berpotensi Meluas ke Kawasan Teluk

Ancaman Iran tidak hanya berkaitan dengan Israel. Laporan The Guardian pada 22 Oktober 2026 menyebutkan bahwa pejabat Iran juga memperingatkan kemungkinan serangan terhadap fasilitas minyak, kabel komunikasi bawah laut, pusat data, dan infrastruktur kecerdasan buatan di sejumlah negara Teluk apabila Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang.

Jika ancaman tersebut diwujudkan, dampaknya berpotensi meluas melampaui medan perang. Gangguan terhadap jalur pelayaran, fasilitas energi, dan jaringan komunikasi dapat memengaruhi perdagangan internasional, harga minyak, serta layanan digital.

Selat Hormuz menjadi salah satu titik strategis yang perlu diperhatikan karena jalur tersebut memiliki peran penting dalam perdagangan energi dunia.

Di tengah risiko tersebut, sejumlah negara terus mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi untuk mencegah konflik baru yang lebih luas.

Diplomasi Masih Menjadi Faktor Penentu

Pernyataan keras dari Teheran, pembahasan opsi serangan oleh Washington dan Tel Aviv, serta pengembangan persenjataan baru menunjukkan bahwa situasi keamanan kawasan masih rapuh.

Namun, ancaman militer dan persiapan senjata harus dibedakan dari keputusan untuk melancarkan serangan. Demikian pula, klaim bahwa suatu negara dapat dilumpuhkan dalam waktu tertentu perlu diperlakukan sebagai pernyataan pihak yang bersangkutan, bukan kepastian hasil perang.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan politik dan militer para pihak, kemampuan diplomasi, serta apakah jalur negosiasi masih dapat mencegah bentrokan baru.

Olemah.com akan terus mengikuti perkembangan situasi Iran, Israel, dan Amerika Serikat berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.

Sumber :Tribun Vidio

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 26 Oktober 2026

Harga Emas Dunia Berfluktuasi, Pasar Indonesia Ikut Terdampak

2026-10-26T09:27:40.279+09:00

Ilustrasi pergerakan harga emas dunia dan dampaknya terhadap pasar emas di Indonesia.

JAKARTA, Olemah.com — Perkembangan harga emas dunia terus menjadi perhatian investor dan masyarakat, termasuk di Indonesia. Setelah mencatat rekor harga tinggi pada awal 2026, pasar emas mengalami koreksi yang menunjukkan bahwa harga logam mulia tidak selalu bergerak naik.

Dewan Emas Dunia (World Gold Council/WGC) mencatat harga emas global turun 8,5 persen sepanjang September 2026, hingga berada di kisaran US$4.176 per troy ounce pada akhir bulan tersebut. Penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil obligasi menjadi sejumlah faktor yang menekan harga emas.

Meski mengalami penurunan, permintaan emas tetap mendapat dukungan dari investor yang mencari aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi dan kondisi geopolitik global.

Harga Emas di Indonesia Ikuti Pergerakan Global

Di Indonesia, harga emas batangan dipengaruhi oleh harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta biaya distribusi dan selisih harga jual-beli.

Kementerian Perdagangan pada 14 Oktober 2026 menetapkan harga referensi emas untuk periode kedua Oktober sebesar US$4.199,73 per troy ounce, turun dari US$4.336,11 pada periode pertama Oktober. Penurunan tersebut mencerminkan tekanan yang terjadi di pasar internasional.

Sementara itu, harga emas batangan di dalam negeri dapat berbeda menurut merek, berat, penjual, dan waktu transaksi. Karena itu, masyarakat perlu memeriksa harga terbaru dari penjual resmi sebelum membeli atau menjual emas.

Mengapa Harga Emas Bisa Naik dan Turun?

Sejumlah faktor utama memengaruhi pergerakan harga emas dunia, antara lain:

1. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Imbal hasil obligasi yang meningkat dapat membuat sebagian investor beralih dari emas ke instrumen berbunga.

2. Nilai dolar AS. Penguatan dolar dapat memberikan tekanan terhadap harga emas yang diperdagangkan secara internasional dalam mata uang tersebut

3. Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Ketika risiko meningkat, sebagian investor mencari emas sebagai aset lindung nilai.

4. Permintaan bank sentral dan investor. Pembelian atau penjualan emas dalam jumlah besar dapat memengaruhi keseimbangan pasar.

5. Nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah dapat membuat harga emas dalam negeri tetap tinggi meskipun harga dunia sedang melemah.

World Gold Council juga mencatat bahwa permintaan emas global pada semester pertama 2026 mencapai 2.522 ton, meningkat 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai permintaannya mencapai rekor US$380 miliar.

Masyarakat Perlu Bijak Berinvestasi

Bagi masyarakat Indonesia, emas batangan masih menjadi salah satu pilihan untuk menyimpan nilai kekayaan dalam jangka panjang. Namun, keuntungan tidak dapat dijamin karena harga dapat mengalami koreksi dan biaya transaksi memengaruhi hasil investasi.

Calon pembeli disarankan membandingkan harga beli dengan harga pembelian kembali (*buyback*), memastikan keaslian produk, serta memilih penjual yang tepercaya.

Masyarakat juga sebaiknya tidak menggunakan seluruh dana kebutuhan sehari-hari untuk membeli emas dan tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan anggapan bahwa harga emas akan selalu naik.

Kesimpulan: Perkembangan pasar emas dunia pada 2026 memperlihatkan dua sisi: permintaan jangka panjang yang tetap kuat dan risiko penurunan harga dalam jangka pendek. Bagi investor di Indonesia, memahami perubahan pasar dan menghitung selisih harga beli-jual menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan.

Sumber : World Gold Council dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Sumber : Yanto

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 26 Oktober 2026

BPK Temukan 75 SPPG Punya Rekening Ganda, BGN Kembalikan Rp160,37 Miliar ke Kas Negara

2026-10-25T04:28:02.092+09:00

Ilustrasi pemberitaan mengenai tindak lanjut Badan Gizi Nasional (BGN) atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 75 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat memiliki rekening virtual account ganda. BGN melaporkan telah mengembalikan dana sebesar Rp160,37 miliar ke kas negara hingga 21 Oktober 2026.

JAKARTA, OLEMAH.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp160,37 miliar ke kas negara setelah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Temuan tersebut mencakup rekening virtual account (VA) ganda pada puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Berdasarkan siaran pers resmi BGN tertanggal 21 Oktober 2026, total dana yang telah dikembalikan mencapai Rp160.370.283.211 atau sekitar 81,75 persen dari keseluruhan nilai temuan BPK sebesar Rp196,17 miliar.

Angka tersebut menjadi perhatian karena pemeriksaan tidak hanya menyoroti persoalan rekening ganda, tetapi juga pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam pengelolaan program pemenuhan gizi nasional. Informasi ini turut diberitakan sejumlah media nasional, termasuk detikFinance dan Suara.com. <Cite refs={["turn675197search0","turn675197search2","turn675197search3"]}/>

75 dari 79 SPPG Terbukti Memiliki Rekening VA Ganda

Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, menjelaskan bahwa laporan pemeriksaan BPK mencantumkan 79 SPPG yang perlu ditelusuri terkait rekening virtual account ganda.

Setelah dilakukan penelusuran, BGN menyatakan bahwa 75 SPPG terbukti memiliki rekening VA ganda, sedangkan empat rekening lainnya tidak terindikasi ganda dan masih digunakan untuk kegiatan operasional.

Dari penanganan rekening ganda tersebut, BGN menarik dan menyetorkan saldo ke kas negara sebesar Rp78.394.130.155 atau sekitar Rp78,39 miliar.

BGN juga menonaktifkan akses user maker dan approval pada rekening-rekening yang teridentifikasi ganda. Langkah ini dilakukan untuk mencegah rekening tersebut kembali digunakan dalam aktivitas keuangan.

Temuan rekening ganda tersebut merupakan bagian dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan BGN tahun 2025, yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. <Cite refs={["turn675197search0","turn675197search4"]}/>

Rp60,49 Miliar Dikembalikan dari Temuan Pertanggungjawaban Anggaran

Selain menindaklanjuti persoalan rekening ganda, BGN juga mengembalikan dana terkait temuan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Nilai pengembalian untuk kategori tersebut mencapai Rp60.494.487.276 atau sekitar Rp60,49 miliar.

Jika digabungkan dengan pengembalian saldo rekening VA ganda sebesar Rp78,39 miliar, total dana yang telah dikembalikan ke kas negara mencapai Rp160,37 miliar.

Rinciannya sebagai berikut:

1. Pengembalian dari rekening VA ganda: Rp78,39 miliar.

2. Pengembalian terkait pertanggungjawaban anggaran: Rp60,49 miliar.

Total dana dikembalikan: Rp160,37 miliar.

Total nilai temuan BPK: Rp196,17 miliar.

Persentase pengembalian per 21 Oktober 2026: 81,75 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut pengembalian dana telah mencapai sebagian besar nilai temuan yang dilaporkan. Namun, masih terdapat selisih sekitar Rp35,80 miliar antara total temuan dan dana yang telah dikembalikan. Status penyelesaian seluruh sisa temuan perlu dilihat berdasarkan perkembangan tindak lanjut dan keterangan resmi berikutnya.

BGN Perkuat Pengawasan Internal

Pelaksana Tugas Inspektur Utama BGN, Gustanty Dian Fitrilia, menyampaikan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu fokus pengawasan internal lembaganya.

Menurutnya, setiap temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain menyelesaikan persoalan yang ditemukan, BGN juga perlu melakukan mitigasi terhadap risiko dan penyebabnya agar masalah serupa tidak terulang.

BGN menyatakan terus mendorong penguatan sistem pengendalian intern serta perbaikan tata kelola keuangan. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan anggaran berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.

Pengembalian dana ke kas negara merupakan bentuk tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Namun, langkah tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh penyebab munculnya rekening ganda maupun ketidakpatuhan yang ditemukan. Penilaian atas efektivitas perbaikan sistem dan penyelesaian seluruh temuan tetap memerlukan pengawasan berkelanjutan.

Transparansi Anggaran Program Gizi Jadi Perhatian

Temuan BPK dan tindak lanjut BGN menjadi pengingat pentingnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran publik, termasuk program pemenuhan gizi yang melibatkan banyak SPPG di berbagai wilayah.

Rekening yang dikelola dengan benar, pencatatan transaksi yang akurat, serta pertanggungjawaban anggaran yang sesuai ketentuan diperlukan agar penggunaan dana negara dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Publik juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyelesaian seluruh temuan pemeriksaan, termasuk status selisih dana yang belum tercakup dalam pengembalian sebesar Rp160,37 miliar dan langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Sumber: Siaran Pers Badan Gizi Nasional Nomor SIPERS-372/BGN/10/2026, 21 Oktober 2026; pemberitaan detikFinance, Suara.com, dan DDTCNews.

Sumber : Yanto

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 25 Oktober 2026

Gramedia dan BNI Gelar Lomba Mewarnai, Dorong Kreativitas Anak PAUD, TK, dan SD

2026-10-24T10:28:24.785+09:00

JAYAPURA, OLEMAH.COM — Gramedia Pusat bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) menggelar program Lomba Mewarnai Gramedia untuk mendorong kreativitas dan mengembangkan potensi anak-anak, khususnya peserta didik tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD).

Program ini merupakan kegiatan dari Gramedia Pusat dengan BNI sebagai sponsor utama. Selain memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas melalui seni mewarnai, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari promosi pembukaan rekening bagi calon nasabah baru melalui produk perbankan BNI, sesuai ketentuan yang berlaku.

Lomba ini mengusung tema “Kreativitas Anak, Warnai Masa Depan”. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan imajinasi, meningkatkan kepercayaan diri, serta menumbuhkan semangat berkarya sejak dini.

BNI Menjadi Sponsor Utama dan Mendukung Hadiah Lomba

Dalam informasi yang disampaikan melalui materi sosialisasi panitia, BNI turut mendukung kegiatan Lomba Mewarnai Gramedia sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas dan pengembangan potensi anak.

Hadiah bagi para pemenang lomba akan diberikan dalam bentuk rekening BNI Taplus Anak atau wondr by BNI (wondr Z), sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta juga diharapkan dapat membuka rekening wondr Z karena panitia menyampaikan akan ada doorprize menarik pada hari pelaksanaan lomba. Pembukaan rekening tersebut juga berkaitan dengan proses penyerahan hadiah kepada para pemenang.

Peserta Wajib Menyiapkan Dokumen Registrasi

Pada saat melakukan registrasi ulang di hari pelaksanaan lomba, peserta diharapkan membawa salah satu dokumen identitas berikut:

Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Keluarga (KK).

Dokumen tersebut diperlukan untuk verifikasi data peserta dan keperluan pembukaan rekening.

Orang tua atau wali peserta diharapkan memperhatikan persyaratan administrasi tersebut agar proses registrasi ulang dapat berjalan dengan lancar.

Panitia Gramedia Membenarkan Informasi kepada Olemah.com

Salah satu panitia penyelenggara dari pihak Gramedia, Marni, membenarkan informasi mengenai kegiatan Lomba Mewarnai Gramedia saat memberikan keterangan kepada awak media Olemah.com. Wawancara tersebut dilakukan setelah pihak panitia memberikan izin kepada awak media untuk meliput kegiatan dan meminta keterangan terkait penyelenggaraannya.

Sementara itu, Mba Anggie disebut sebagai narasumber dari panitia penyelenggara yang menjadi sumber informasi mengenai kegiatan tersebut.

Keterangan panitia ini menjadi bagian dari upaya Olemah.com memperoleh informasi langsung dari pihak penyelenggara agar masyarakat, khususnya orang tua dan calon peserta, dapat memahami tujuan kegiatan serta persyaratan yang perlu disiapkan.

Melalui kerja sama Gramedia Pusat dan BNI, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas sekaligus memperkenalkan layanan perbankan kepada calon nasabah baru melalui pembukaan rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

Panitia juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua atas perhatian dan partisipasi dalam mendukung kegiatan Lomba Mewarnai Gramedia.

Sumber : Mba Anggie

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 24 Oktober 2026

TPNPB Reports Two Civilians Killed in Kenyam, Calls for Independent and International Investigation

2026-10-24T09:33:58.008+09:00

Reported Civilian Shootings in Kenyam, Nduga Regency, Papua Pegunungan, October 24, 2026.

KENYAM, OLEMAH.COM — The Central Command of the National Committee of the West Papua National Liberation Army (TPNPB), associated with the Free Papua Movement (OPM), has reported an alleged shooting of civilians in Kenyam, Nduga Regency, Papua Pegunungan Province. In a press release dated Saturday, October 24, 2026, the organization said two civilians had died, one person had sustained serious gunshot wounds, and six other residents had reportedly been detained.

The information came from a press release delivered through TPNPB-OPM spokesperson Sebby Sambom. At the time this article was prepared, Olemah.com had not independently verified the reported sequence of events, the victims’ identities, or the alleged detentions.

Timeline of Events According to the TPNPB Statement

According to a report attributed to the TPNPB Sector Intelligence Forces (PIS) in Kenyam, the incident allegedly occurred between approximately 9:00 a.m. and 12:00 p.m. local time in Yosoma Village, Kenyam District.

In the press release, TPNPB alleged that Indonesian military personnel conducted aerial surveillance using drones before moving toward an area where several residents were carrying out activities around their homes.

The statement said three residents were near a house and carrying tools used for gardening or hunting, including machetes, bows, and an air rifle. TPNPB then claimed that a shooting occurred, killing two people and injuring another.

This account remains a statement from one party. Olemah.com has not received an official statement from the Indonesian National Armed Forces (TNI) or the Indonesian National Police (Polri) confirming or explaining the alleged operation and shooting.

Three Victims Reportedly From Yosoma Village

In its press release, TPNPB identified the two people reportedly killed as Helkia Kerebeya, 16, and Mazur Serera, 25.

Another resident, identified as Kaberak Karebeya, 16, was reportedly shot and left in critical condition. The statement said the injured person was receiving treatment at a hospital in Kenyam.

All three were identified in the statement as residents of Yosoma Village, Kenyam District, Nduga Regency. However, Olemah.com has not independently verified their identities, the reported condition of the injured person, or the location where treatment is being provided.

Information concerning the victims, particularly those who are minors, should be carefully verified with their families, medical personnel, and relevant authorities while respecting their privacy and protection.

Six Residents Reportedly Detained; Displacement Claims Require Verification

The same press release alleged that six civilians were detained following the incident. TPNPB claimed that the group included women and children and that they were taken to a military post for questioning.

The statement also described movements by security personnel using motorcycles and military trucks around Kenyam and toward Geyarek District. According to the report, the situation caused fear among residents, prompting some people to seek refuge in nearby forested areas.

At approximately 5:00 p.m. local time, relatives of the victims and other residents reportedly went to a military post to seek an explanation about the incident.

The reports of detentions, the whereabouts of the residents allegedly taken to the post, and possible displacement all require verification by relevant authorities. No official information has yet been obtained confirming the number of people detained, their locations, or their current conditions.

TPNPB Calls for UN and International Human Rights Investigation

Through the press release, the TPNPB Central Command called on the United Nations (UN), the UN Security Council, and international human rights organizations to conduct an independent investigation into the alleged shooting in Kenyam.

TPNPB also called for attention from the International Committee of the Red Cross and other humanitarian organizations to assist civilians affected by the conflict and address reports of displacement.

These requests reflect the position and demands expressed by TPNPB. The information available to Olemah.com does not indicate that the UN or any relevant international organization has received a specific mandate or decided to investigate this particular incident.

Papua Displacement Figures Cited by Human Rights Monitor

In its statement, TPNPB also cited a figure of 127,031 civilians reportedly displaced by military operations and armed conflict across Papua.

The figure appears in a Human Rights Monitor report published on September 7, 2026. The report stated that, as of the end of August 2026, more than 127,031 civilians across various regencies in Papua remained displaced due to military operations and armed conflict.

However, this figure concerns displacement across multiple areas and does not specifically establish how many people were displaced as a result of the reported Kenyam incident on October 24, 2026. Any direct connection between the reported incident and displacement in the area requires further verification.

Olemah.com Seeks Confirmation and Balanced Reporting

At the time this article was prepared, Olemah.com had not received an official statement from the TNI, Polri, the Nduga Regency Government, or the Indonesian National Commission on Human Rights (Komnas HAM) specifically confirming the reported shooting, the victims’ identities, the alleged detention of six residents, or conditions in Yosoma Village.

Olemah.com will continue seeking responses from the relevant parties so that the public can receive information that does not rely solely on one account.

If the alleged shooting of civilians is confirmed, the incident should be examined through an independent, transparent, and accountable investigation. The protection of civilians, clarification of the whereabouts of those reportedly detained, and access to information for affected families are important matters that warrant attention.

Source : Kaki Abu

Edited by : Olemah Editorial Team

Website : www.olemah.com

Publication Date : Oktober,25 2026

Dua Warga Sipil Suku Mek Masih Dicari, Keluarga Minta Kejelasan dari Polres Yahukimo

2026-10-24T07:53:21.028+09:00

Dokumentasi terkait upaya pencarian Elius Weipsa dan Natan Well, dua warga sipil asal Suku Mek yang dilaporkan hilang di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Keluarga bersama Tim Pencari Fakta Kemanusiaan meminta kejelasan mengenai keberadaan dan kondisi kedua warga tersebut.

YAHUKIMO, OLEMAH.COM — Keberadaan dua warga sipil asal Suku Mek di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang dilaporkan hilang sejak 12 Oktober 2026, hingga Jumat (23/10/2026) masih belum mendapat kepastian menurut keterangan Tim Pencari Fakta Kemanusiaan Suku Mek.

Kedua warga tersebut adalah Elius Weipsa (27), warga Distrik Puldama, dan Natan Well, seorang pelajar SMK Negeri 1 Dekai. Keluarga bersama Tim Pencari Fakta Kemanusiaan, Kepala Suku Mek, dan perwakilan keluarga terus berupaya mencari informasi mengenai keberadaan serta kondisi kedua warga tersebut.

Pada Jumat (23/10/2026), tim kembali mendatangi Polres Yahukimo untuk menanyakan perkembangan penyelidikan dan pencarian. Namun, menurut keterangan tim, mereka belum memperoleh informasi yang dinilai cukup jelas untuk disampaikan kepada keluarga korban.

Keluarga berharap kepolisian dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan, langkah pencarian yang telah dilakukan, serta tindak lanjut untuk memastikan keberadaan kedua warga tersebut.

Keluarga Minta Pencarian Dilakukan Secara Serius dan Transparan

Tim Pencari Fakta Kemanusiaan Suku Mek meminta Polres Yahukimo melakukan pencarian dan penyelidikan secara serius, menyeluruh, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tim juga meminta agar informasi mengenai perkembangan kasus disampaikan secara jelas kepada keluarga. Menurut mereka, kepastian mengenai keberadaan dan kondisi Elius Weipsa serta Natan Well sangat penting agar keluarga mengetahui keadaan kedua warga tersebut dan dapat menentukan langkah selanjutnya.

Dalam pernyataannya, pihak keluarga juga meminta aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan masing-masing.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya keluarga memperoleh kejelasan atas hilangnya dua warga sipil itu. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan keberadaan kedua warga maupun mengonfirmasi dugaan penculikan yang disampaikan dalam pernyataan awal tim.

Pemerintah Daerah dan DPRK Yahukimo Diminta Turun Tangan

Selain meminta penjelasan dari kepolisian, Tim Pencari Fakta Kemanusiaan juga meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yahukimo, khususnya anggota DPRK dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII.

Tim berharap pemerintah daerah dan para wakil rakyat dapat mengambil langkah nyata untuk membantu proses pencarian, membangun koordinasi dengan aparat keamanan, serta mendukung keluarga dalam memperoleh informasi mengenai kedua warga yang dilaporkan hilang.

Koordinasi dengan berbagai pihak dinilai penting agar pencarian dapat berjalan dengan mengutamakan keselamatan warga sipil, perlindungan hak-hak keluarga, dan penghormatan terhadap proses hukum.

Tim juga mengajak pihak gereja, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya untuk memberikan perhatian dan dukungan kemanusiaan kepada keluarga.

Lima Tuntutan Tim Pencari Fakta Kemanusiaan

Dalam pernyataan yang disampaikan bersama Kepala Suku Mek dan perwakilan keluarga, Tim Pencari Fakta Kemanusiaan mengajukan lima tuntutan dan harapan:

Kepada Polres Yahukimo: segera melakukan pencarian dan penyelidikan secara serius, menyeluruh, serta transparan.

Kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRK Yahukimo: mengambil langkah nyata, khususnya melalui anggota DPRK dari Dapil VII, untuk mendukung pencarian dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Kepada pihak terkait: menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara jelas kepada keluarga korban.

Kepada seluruh pihak: mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap warga sipil.

Kepada aparat dan pemerintah: membantu memastikan keberadaan serta kondisi Elius Weipsa dan Natan Well agar keluarga memperoleh kepastian.

Tim menegaskan bahwa kelima poin tersebut merupakan harapan keluarga dan masyarakat agar proses pencarian tidak berhenti dan perkembangan kasus dapat diketahui secara terbuka.

Kemanusiaan di Atas Segalanya

Hilangnya Elius Weipsa dan Natan Well menjadi sumber kekhawatiran bagi keluarga yang hingga kini masih menantikan kabar mengenai keberadaan mereka.

Tim Pencari Fakta Kemanusiaan menegaskan bahwa pencarian kedua warga sipil tersebut harus terus mendapat perhatian. Mereka berharap seluruh pihak terkait bekerja sama untuk memberikan kejelasan kepada keluarga dengan tetap mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab.

“Kemanusiaan di atas segalanya. Kepastian bagi keluarga korban adalah harapan kita bersama,” demikian pesan yang disampaikan dalam pernyataan Tim Pencari Fakta Kemanusiaan.

Tim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya pencarian kedua warga tersebut.

Penanggung Jawab dan Tim Pencari Fakta

Kepala Suku Mek: Yason Wisabla, S.E.

Ketua Tim Pencari Fakta Kemanusiaan: Yudas Usa, S.Ap., M.Ap.

Sekretaris: Lazarus Salyabo, S.Sos., M.Kes.

Perwakilan keluarga korban: Barto Dell dan Kogas Weipsa.

Olemah.com masih membuka ruang untuk memuat keterangan resmi dari Polres Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, maupun pihak terkait lainnya mengenai perkembangan pencarian kedua warga tersebut.

Sumber : Natan Sama

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 24 Oktober 2026

BREAKING NEWS: Nakes RSUD Dekai Yahukimo Dilaporkan Jadi Korban Penikaman oleh OTK

2026-10-23T21:19:33.611+09:00

Ilustrasi peristiwa dugaan penikaman terhadap seorang tenaga kesehatan RSUD Dekai oleh orang tak dikenal (OTK) di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Informasi awal menyebutkan kejadian berlangsung sekitar pukul 19.00 WIT. Kronologi dan kondisi korban masih menunggu konfirmasi resmi.

DEKAI, OLEMAH.COM — Seorang tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di RSUD Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dilaporkan menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal (OTK) di Kota Dekai pada Jumat malam (23/10/2026), sekitar pukul 19.00 WIT.

Informasi awal yang diterima menyebutkan, insiden tersebut terjadi di wilayah Kota Dekai. Namun, hingga berita cepat ini disusun, identitas korban, kondisi korban, kronologi kejadian, serta identitas dan motif pelaku belum diketahui secara pasti.

Belum ada keterangan resmi yang dapat dikonfirmasi mengenai penanganan korban maupun langkah aparat keamanan setelah kejadian tersebut.

Olemah.com masih berupaya memperoleh informasi lebih lanjut dari pihak RSUD Dekai dan aparat keamanan setempat untuk memastikan perkembangan peristiwa ini.

Berita ini akan diperbarui setelah informasi resmi dan terverifikasi tersedia.

Sumber : Kaki Abu

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 23 Oktober 2026

Enam Ketua DPC Demokrat Papua Pegunungan Deklarasikan Dukungan untuk Hengky Dany Jikwa

2026-10-23T20:24:39.905+09:00

Deklarasi Dukungan Enam Ketua DPC Partai Demokrat Papua Pegunungan kepada Hengky Dany Jikwa sebagai Calon Ketua DPD Periode 2026–2030 di Kota Jayapura, 22 Oktober 2026.

JAYAPURA, OLEMAH.COM — Enam Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dari enam kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan mendeklarasikan dukungan kepada Hengky Dany Jikwa, S.E., untuk maju sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua Pegunungan periode 2026–2030.

Deklarasi dukungan tersebut berlangsung di Kota Jayapura pada Kamis (22/10/2026), menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Papua Pegunungan yang direncanakan berlangsung pada November 2026.

Dukungan itu diberitakan oleh sejumlah media lokal, di antaranya Indotimur News dan Radar Pagi News. Keduanya menyebut enam DPC dari Kabupaten Yalimo, Nduga, Tolikara, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, dan Yahukimo menyatakan dukungan kepada Hengky Dany Jikwa. [Sumber: Indotimur News](https://indotimurnews.com/enam-dpc-dukung-hengky-jikwa-peta-persaingan-demokrat-papua-pegunungan-mulai-terbaca/) | [Radar Pagi News](https://www.radarpaginews.com/peta-kekuatan-partai-demokrat-papua-pegunungan-memanas-enam-ketua-dpc-deklarasikan-dukungan-untuk-hengky-jikwa/).

Enam DPC dan Ketua yang Menyatakan Dukungan

Berdasarkan pemberitaan kedua media tersebut, enam ketua DPC yang disebut menyatakan dukungan kepada Hengky Dany Jikwa adalah:

1. Kabupaten Yalimo: Nahor Yare.

2. Kabupaten Nduga: Kerelak Kogeya.

3. Kabupaten Tolikara: Orgenes Wanimbo.

4. Kabupaten Pegunungan Bintang: Denius T. Uopmabin.

5. Kabupaten Lanny Jaya: Telkius Wenda.

6. Kabupaten Yahukimo: Yosep Payage.

Nama-nama di atas mengikuti penulisan dalam pemberitaan yang ditemukan. Untuk keperluan publikasi resmi, ejaan nama dan jabatan masing-masing ketua DPC sebaiknya dikonfirmasi kembali kepada pengurus terkait.

Hengky Jikwa Tegaskan Dirinya Kader dari Tingkat Bawah

Hengky Dany Jikwa menyampaikan terima kasih kepada enam ketua DPC yang telah memberikan dukungan terhadap pencalonannya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan kader baru di Partai Demokrat dan telah melalui proses organisasi sejak tingkat bawah.

Dalam keterangannya kepada media, Hengky menyebut perjalanan politiknya dimulai dari tingkat distrik melalui struktur Pengurus Anak Cabang (PAC), kemudian pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPC di Kabupaten Mamberamo Tengah, hingga menjalani pengalaman di lembaga legislatif.

Menurut Hengky, proses panjang dalam organisasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan yang mengantarkannya hingga ke tingkat Provinsi Papua Pegunungan.

Ia juga menyatakan telah mempelajari ketentuan dalam Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat yang berkaitan dengan proses pencalonan. Hengky berharap seluruh tahapan menuju Musda dapat berjalan sesuai mekanisme partai.

Dukungan enam DPC tersebut menjadi salah satu perkembangan dalam dinamika pencalonan Ketua DPD Partai Demokrat Papua Pegunungan. Namun, deklarasi dukungan belum berarti penetapan ketua definitif karena prosesnya masih harus mengikuti tahapan dan keputusan organisasi.

Nahor Yare Soroti Penguatan Organisasi dan Kaderisasi

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Yahukimo, Nahor Yare, dalam pemberitaan yang dikutip media lokal, menjelaskan bahwa dukungan kepada Hengky berkaitan dengan harapan untuk memperkuat organisasi dan memperbaiki proses kaderisasi dari tingkat bawah.

Ia menyoroti sejumlah persoalan organisasi yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi, termasuk kondisi perolehan kursi partai di tingkat kabupaten dan mekanisme pengelolaan kepengurusan DPC.

Menurut Nahor, pembenahan organisasi perlu dilakukan agar kaderisasi dan tata kelola partai berjalan lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa dukungan kepada Hengky tidak dimaksudkan sebagai bentuk permusuhan terhadap kader lain yang ingin maju dalam pemilihan ketua DPD.

Nahor menyatakan pihaknya tetap membuka ruang bagi kader lain untuk berkompetisi melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, proses pemilihan diharapkan tetap berjalan dalam semangat organisasi dan kebersamaan.

Musda Menjadi Tahapan Penentuan

Deklarasi enam DPC berlangsung ketika Partai Demokrat Papua Pegunungan bersiap menghadapi Musda yang direncanakan pada November 2026.

Meski enam DPC telah menyatakan dukungan, dinamika pencalonan masih dapat berkembang. Keputusan akhir mengenai kepemimpinan DPD tetap bergantung pada tahapan Musda serta mekanisme dan ketentuan internal Partai Demokrat.

Karena itu, deklarasi ini perlu dipahami sebagai pernyataan dukungan dari sejumlah pimpinan cabang, bukan sebagai hasil penetapan resmi Ketua DPD Partai Demokrat Papua Pegunungan periode 2026–2030.

Indotimur News dan Radar Pagi News, dengan penyusunan ulang oleh redaksi Olemah.com.

Sumber : Indotimur News dan Radar Pagi News,

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 23 Oktober 2026

Persipura Jayapura Menang 5–1 atas Persiba Balikpapan, Ini Catatan Pertandingannya

2026-10-23T19:56:42.461+09:00

Catatan: Gambar papan skor merupakan gambar referensi yang diterima redaksi, bukan dokumentasi foto asli Olemah.com.

SIDOARJO, OLEMAH.COM — Persipura Jayapura menjadi sorotan setelah sebuah gambar papan skor memperlihatkan kemenangan 5–1 atas Persiba Balikpapan dalam pertandingan sepak bola yang ditampilkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

Hasil tersebut, apabila terkonfirmasi secara resmi, menjadi kemenangan penting bagi Persipura Jayapura dalam persaingan Pegadaian Championship 2026/2027.

Berdasarkan informasi jadwal yang sebelumnya ditelusuri, pertandingan Persipura Jayapura kontra Persiba Balikpapan tercatat pada Jumat, 23 Oktober 2026, dalam pekan ketujuh kompetisi. Namun, skor akhir 5–1 pada gambar tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui laporan resmi pertandingan.

Posisi Persipura di Klasemen

Sebelum hasil pertandingan ini dapat dipastikan, data klasemen yang ditemukan menempatkan Persipura Jayapura di peringkat keenam dengan tujuh poin dari enam pertandingan. Sementara itu, Persiba Balikpapan tercatat berada di peringkat kesembilan dengan minus empat poin dari enam pertandingan.

Apabila kemenangan 5–1 tersebut benar merupakan hasil resmi pertandingan pekan ketujuh, Persipura berpeluang memperbaiki posisinya dalam klasemen. Meski demikian, posisi akhir harus mengacu pada pembaruan klasemen resmi setelah pertandingan.

Pencetak Gol dan Perangkat Pertandingan

Hingga berita ini disusun, nama lengkap seluruh pencetak gol beserta menit terjadinya gol, nama wasit utama, kedua asisten wasit, dan perangkat pertandingan lainnya belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Olemah.com mengutamakan ketepatan informasi dalam pemberitaan olahraga. Karena itu, rincian tersebut perlu dicocokkan dengan laporan pertandingan resmi sebelum dicantumkan sebagai fakta.

Olemah.com akan terus mengedepankan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembaca.

Sumber : TLeague dan situs resmi Persipura Jayapura

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 23 Oktober 2026

136 Prajurit TNI Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Panglima TNI Pimpin Upacara di Timika

2026-10-23T13:11:39.738+09:00

136 Prajurit TNI Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa di Timika | Olemah.com ©

TIMIKA, OLEMAH.COM — Sebanyak 136 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, pengabdian, dan prestasi dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upacara penganugerahan KPLB dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Aula Markas Komando Batalyon Infanteri 754/ENK, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026).

Pemberian kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk apresiasi negara melalui pimpinan TNI kepada prajurit yang dinilai menunjukkan prestasi dan pengabdian melebihi panggilan tugas.

Panglima TNI Apresiasi Dedikasi Prajurit

Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan apresiasi kepada para prajurit penerima KPLB. Ia menegaskan bahwa pengabdian seorang prajurit tidak hanya dinilai dari keberhasilan menjalankan tugas, tetapi juga dari ketulusan dalam menjaga amanah bangsa dan negara.

“Pengabdian seorang prajurit tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam melaksanakan tugas, tetapi juga dari ketulusan hati dalam menjaga amanah bangsa dan negara,” ujar Agus Subiyanto.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi prajurit dalam menjalankan tugas negara, sekaligus pengingat akan tanggung jawab besar yang melekat pada setiap anggota TNI.

KPLB Diharapkan Tingkatkan Profesionalisme Prajurit

Penganugerahan Kenaikan Pangkat Luar Biasa diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan loyalitas dalam setiap penugasan.

Panglima TNI juga berharap penghargaan tersebut mendorong prajurit untuk mempertahankan integritas, meningkatkan kualitas pengabdian, serta menjalankan tanggung jawab secara optimal demi kepentingan bangsa dan negara.

“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan loyalitas dalam setiap penugasan,” katanya.

Pemberian KPLB kepada 136 prajurit ini menegaskan pentingnya penghargaan terhadap prestasi dan pengabdian personel TNI. Melalui apresiasi tersebut, diharapkan semangat pengabdian prajurit semakin kuat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Sumber : Pena Papua

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 23 Oktober 2026

Polisi Teluk Bintuni Tahan Pria 48 Tahun atas Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Cucu Tiri

2026-10-23T12:13:50.727+09:00

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Teluk Bintuni | Olemah.com ©

TELUK BINTUNI, OLEMAH.COM — Kepolisian Resor Teluk Bintuni, Papua Barat, menahan seorang pria berinisial AB (48) atas dugaan tindak kekerasan seksual terhadap cucu tirinya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi berulang kali dalam kurun Juni hingga Oktober 2026.

Kapolres Teluk Bintuni AKBP Marully Rachmat Azwar melalui Kasatreskrim AKP Daud Kristian Ambumi menjelaskan bahwa kasus tersebut terungkap pada Sabtu, 10 Oktober 2026, sekitar pukul 20.00 WIT.

Menurut keterangan kepolisian, peristiwa itu bermula ketika ibu korban memperoleh informasi bahwa anaknya dijemput oleh kakek tirinya sepulang mengaji. Sebelumnya, AB disebut meminta izin kepada ibu korban untuk mengajak anak tersebut makan bakso. Ibu korban kemudian meminta agar anaknya diantar mengikuti kegiatan mengaji.

Korban selanjutnya dibawa ke rumah terduga pelaku dengan rencana akan diantar kembali setelah kegiatan mengaji selesai.

Namun, ketika ibu korban mendatangi rumah tersebut untuk menjemput anaknya, pintu rumah dalam keadaan tertutup. Ibu korban mengaku mendengar suara anaknya dari dalam rumah dan melihat AB sedang mengenakan celana ketika membuka jendela.

Merasa curiga, ibu korban kemudian membawa anaknya pulang dan menanyakan kejadian yang dialaminya. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban kemudian mengungkapkan dugaan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakek tirinya.

Ibu korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas setempat. Terduga pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Teluk Bintuni untuk menjalani proses hukum.

Polisi Dalami Dugaan Perbuatan Berulang

Kasatreskrim AKP Daud Kristian Ambumi menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, dugaan perbuatan tersebut tidak hanya terjadi satu kali.

Dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat, 16 Oktober 2026, polisi menyebut terduga pelaku mengakui telah melakukan persetubuhan sebanyak tujuh kali dan pencabulan sebanyak dua kali. Dugaan perbuatan itu disebut berlangsung selama periode Juni hingga Oktober 2026.

Keterangan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan awal dan masih menjadi materi dalam proses penyidikan untuk mengungkap seluruh fakta perkara.

Korban Jalani Pemeriksaan Medis

Sementara itu, korban telah menjalani pemeriksaan medis dan visum di Manokwari. Setelah pemeriksaan, korban dilaporkan mengalami demam sehingga memerlukan penanganan medis lanjutan berdasarkan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit.

Keterangan yang diterima menyebutkan bahwa kondisi kesehatan korban masih memerlukan penanganan tenaga medis. Hasil visum dilaporkan telah diterima oleh tim penegak hukum untuk mendukung proses penyidikan.

Identitas korban tidak dipublikasikan demi menjaga privasi dan melindungi anak dari dampak lanjutan akibat pemberitaan perkara tersebut.

Terduga Pelaku Terancam Hukuman Penjara

Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 huruf a, c, e, dan f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana disebutkan dalam keterangan sumber.

Ancaman pidana yang disampaikan dalam penanganan perkara ini berkisar 12 hingga 15 tahun penjara. Penerapan pasal dan ancaman pidana akhir tetap bergantung pada hasil penyidikan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ini, AB telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk ketika dugaan pelaku berasal dari lingkungan keluarga atau orang yang dipercaya. Dukungan keluarga, pendampingan psikologis, dan penanganan medis menjadi bagian penting untuk membantu pemulihan korban.

Sumber : TSuaraTeluk.co

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 23 Oktober 2026

Wamena Friendship Festival Opens to Crowds, Welcoming Communities and Congregations from Various Churches

2026-10-23T07:29:06.970+09:00

WAMENA, OLEMAH.COM — The opening day of the Wamena Friendship Festival, featuring Rev. Dr. Peter Youngren, took place in front of the Jayawijaya Regent’s Office in Papua Pegunungan Province on Thursday, October 22, 2026. The event drew crowds of local residents and congregations from various churches who gathered to take part in the religious festival.

The Wamena Friendship Festival provided an opportunity for the community to come together and listen to a religious message delivered by international evangelist Rev. Dr. Peter Youngren. The event was open to people from different backgrounds and was not intended exclusively for one religious group.

In a statement delivered in Wamena on Wednesday, October 21, 2026, Youngren emphasized that the festival welcomed everyone, regardless of religion or belief.

“We have not come for only one religion. Whatever your religion may be, we welcome everyone to come, see for themselves, and listen to the message being shared. Everyone can make their own decision after hearing the message. I have not come to force anyone to believe as I do,” Youngren said.

According to Youngren, everyone should have the opportunity to hear the message and make their own decisions in accordance with their personal beliefs. He stressed the importance of mutual respect and welcoming people without discrimination based on religious background.

Peter Youngren Emphasizes Love and Acceptance

Youngren explained that his visit to Wamena was intended to share a message about Jesus Christ with the wider community. He emphasized that differences in religion should not prevent anyone from attending the festival.

“When we think about Jesus Christ, He never spoke about religious differences as though someone belonged to this religion or that religion. He spoke about God to everyone. I want to share this message again in this way so that no one feels discriminated against,” he said.

He also revealed that this was his second visit to Wamena, following his first visit approximately 21 years ago. His experience of visiting more than 100 countries, he said, had strengthened his belief in sharing God's message of love with everyone.

Testimonies of Healing and Life Transformation

During his remarks, Youngren said that throughout his ministry, he had witnessed people from different backgrounds who reported experiencing healing or events they believed were miracles from God.

He said the impact of religious ministry should not be measured solely by immediate experiences, but also by long-term changes in people's lives, including their families, work, education, and outlook on the future.

Youngren also shared several accounts that, according to his testimony, demonstrated life transformation. These included a person who later served as a pastor in Port Moresby, Papua New Guinea, and another individual who was reportedly imprisoned in the past but later went on to make a positive contribution to the community.

He encouraged members of the media to interview people who share their testimonies during the festival. According to Youngren, journalists are free to investigate and examine the accounts presented.

“I want to tell our media colleagues that when people come onto the stage and share testimonies about healing or changes in their lives, please interview them. You can investigate to establish whether what they say is accurate. I have no objection to that,” Youngren said.

Morning Seminar and Afternoon Festival

Youngren also explained the difference between the morning seminar and the afternoon festival in Wamena. The morning seminar required prior registration, which limited the number of participants and meant that not everyone could attend.

The afternoon festival, however, was open to residents of Wamena and surrounding areas. He invited the public to attend, listen to the message, and witness the testimonies firsthand.

The opening day of the Wamena Friendship Festival is expected to provide a space for residents and congregations from various churches to come together. The event also carries a message of love, acceptance, and respect for every individual's freedom to determine their own beliefs.

Source : Kaki Abu

Edited by : Olemah Editorial Team

Website : www.olemah.com

Publication Date : Oktober,23 2026

Mahasiswa Kristen Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Tuntut Kesetaraan Hak dalam Pemilihan Ketua BEM dan DPM

2026-10-22T12:06:43.000+09:00

WAMENA, OLEMAH.COM— Sejumlah mahasiswa Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena (UNA’IM) menyampaikan tuntutan agar seluruh mahasiswa memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, maupun budaya.

Tuntutan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang mencantumkan tanggal 21 Oktober 2026. Para mahasiswa mempersoalkan ketentuan organisasi kemahasiswaan yang menurut mereka membatasi kesempatan mahasiswa Kristen untuk menduduki posisi ketua BEM dan DPM.

Dalam pernyataan itu, mahasiswa menegaskan bahwa BEM dan DPM merupakan organisasi resmi kemahasiswaan yang seharusnya menjadi ruang belajar kepemimpinan, pengembangan kemampuan berorganisasi, serta penyampaian aspirasi bagi seluruh mahasiswa.

Mereka menilai bahwa kesempatan untuk memimpin organisasi mahasiswa semestinya didasarkan pada persyaratan pencalonan yang jelas dan proses demokratis, bukan pada perbedaan agama.

Mahasiswa Persoalkan Aturan Pencalonan Ketua BEM dan DPM

Dalam siaran persnya, para mahasiswa menyatakan keberatan terhadap ketentuan yang mereka pahami membatasi mahasiswa Kristen untuk menjadi ketua BEM dan DPM, sementara mahasiswa Kristen hanya dapat menduduki posisi wakil, sekretaris, atau anggota.

Mereka menilai ketentuan tersebut tidak mencerminkan kesetaraan kesempatan dalam organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa juga mempertanyakan proses penyusunan dan penetapan aturan tersebut karena, menurut mereka, tidak melibatkan seluruh mahasiswa dan tidak memperoleh persetujuan melalui forum musyawarah besar.

Atas dasar itu, para mahasiswa meminta pihak universitas meninjau kembali ketentuan organisasi yang dipersoalkan. Mereka menginginkan agar aturan pencalonan berlaku secara adil bagi seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

Meski demikian, isi dan dasar hukum aturan yang dipersoalkan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak universitas. Belum terdapat keterangan resmi dari rektorat mengenai dasar penetapan aturan, mekanisme penyusunannya, maupun tanggapan terhadap keberatan mahasiswa.

Desak Rektor dan Wakil Rektor III Membuka Kesempatan yang Sama

Para mahasiswa secara khusus meminta Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena dan Wakil Rektor III untuk memberikan ruang kebebasan berorganisasi bagi seluruh mahasiswa.

Mereka juga mendesak pihak kampus dan panitia penyelenggara musyawarah besar agar memeriksa kembali proses verifikasi bakal calon Ketua BEM dan DPM, termasuk bakal calon berstatus mahasiswa Kristen yang telah mendaftarkan diri.

Menurut pernyataan mahasiswa, seluruh bakal calon yang memenuhi persyaratan seharusnya memperoleh kesempatan untuk mengikuti proses pemilihan. Penentuan pemimpin organisasi, menurut mereka, semestinya dilakukan melalui forum musyawarah atau mekanisme pemilihan yang disepakati bersama.

Para mahasiswa menegaskan bahwa proses tersebut perlu menjamin kesempatan yang setara, transparansi, serta penghormatan terhadap hasil keputusan forum.

Ancam Hentikan Aktivitas Musyawarah Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi

Dalam siaran pers tersebut, para mahasiswa menyatakan bahwa kegiatan musyawarah besar tidak akan berjalan apabila aturan yang mereka persoalkan tetap diberlakukan dan bakal calon mahasiswa Kristen tidak diloloskan dalam proses verifikasi.

Mereka bahkan menyampaikan ancaman untuk menghentikan aktivitas perkuliahan di kampus sebagai bentuk protes apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencalonan Ketua BEM dan DPM telah menjadi isu serius bagi kelompok mahasiswa yang menyampaikan siaran pers. Namun, belum ada informasi yang memastikan apakah penghentian kegiatan kampus benar-benar akan dilakukan atau bagaimana respons mahasiswa lainnya terhadap rencana tersebut.

Minta Penyelesaian Melalui Dialog dan Musyawarah

Para mahasiswa berharap pihak rektorat dan panitia penyelenggara dapat membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan sebelum pelaksanaan musyawarah besar. Mereka meminta agar proses verifikasi bakal calon dilakukan secara transparan dan berdasarkan persyaratan yang berlaku.

Persoalan ini juga memerlukan penjelasan dari pihak universitas mengenai aturan organisasi kemahasiswaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta dasar penetapan persyaratan pencalonan Ketua BEM dan DPM.

Olemah.com memberikan ruang kepada pihak rektorat, Wakil Rektor III, dan panitia penyelenggara musyawarah besar Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan atas tuntutan tersebut.

Siaran pers itu mencantumkan lima nama sebagai penanggung jawab, yakni Martinus Heluka, Fress Aliknoe, Jhon Tikibalyo, Hinok Mirin, dan Omla Leka. Nama-nama tersebut ditulis sesuai dengan materi yang diterima redaksi.

Sumber : Marinus Heluka

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 21 Oktober 2026

Aktivis Greenpeace Protes Krisis Iklim di Bundaran HI, Publik Pertanyakan Prioritas Penegakan Hukum

2026-10-22T00:35:04.877+09:00

JAKARTA, OLEMAH.COM — Aksi protes aktivis Greenpeace Indonesia di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), kembali menyoroti tuntutan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah menangani krisis iklim, bencana ekologis, dan meningkatnya beban hidup rakyat.

Enam aktivis Greenpeace membentangkan spanduk berukuran besar di atas monumen untuk menyampaikan kritik terhadap penanganan krisis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Spanduk yang dibentangkan memuat pesan, antara lain, **“Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”** dan **“Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup.”** Pesan tersebut menggambarkan keresahan para aktivis terhadap dampak kerusakan lingkungan dan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. <Cite refs={["turn124224search15","turn124224search0"]}/>

Aksi ini tidak sekadar menjadi perhatian karena lokasi dan cara penyampaian pesannya. Lebih jauh, peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana negara merespons suara kritis warga, terutama ketika persoalan lingkungan, bencana, biaya hidup, dan penegakan hukum masih menjadi perhatian masyarakat.

Aktivis Dibawa ke Polda, Sempat Menunggu Kejelasan

Setelah membentangkan spanduk dan bertahan di atas monumen selama beberapa jam, keenam aktivis turun melalui proses evakuasi dengan bantuan petugas. Salah seorang aktivis perempuan dilaporkan lemas saat turun dan mendapatkan penanganan medis.

Kepolisian kemudian membawa keenam aktivis ke Polda Metro Jaya. Pada Selasa malam, sekitar pukul 20.30 WIB, mereka dipulangkan setelah menjalani pendataan dan dimintai keterangan mengenai identitas serta kronologi aksi. <Cite refs={["turn124224search3","turn835753search8"]}/>

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, pada Rabu (21/10/2026) menyatakan bahwa polisi tidak melakukan penangkapan. Menurutnya, para aktivis dibawa untuk memperoleh penanganan medis setelah mengalami kelelahan dan pusing seusai turun dari monumen.

Namun, pada Selasa malam, tim bantuan hukum dari LBH Jakarta dan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mempertanyakan kejelasan dasar hukum serta proses yang dijalani para aktivis ketika berada di Polda Metro Jaya.

Perbedaan penjelasan mengenai penanganan tersebut menjadi alasan penting bagi publik untuk meminta transparansi. Apabila tindakan aparat dilakukan demi keselamatan dan kebutuhan medis, penjelasan yang terbuka tetap diperlukan agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Ketika Aktivis Mengkritik Pemerintah, Negara Harus Menjawab dengan Terbuka

Aksi Greenpeace membawa pesan yang lebih luas daripada sekadar pembentangan spanduk. Para aktivis mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap krisis iklim dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, kerusakan lingkungan, serta ancaman bencana ekologis bukan hanya persoalan alam. Dampaknya dapat dirasakan melalui gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas ekonomi, rusaknya sumber penghidupan, hingga meningkatnya beban keluarga yang tinggal di wilayah terdampak.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan pemerintah dan meminta penjelasan mengenai langkah nyata yang telah dilakukan.

Pemerintah tentu memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum dan melindungi kawasan cagar budaya. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut juga perlu disertai sikap proporsional, transparan, dan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik secara damai.

Kritik terhadap pemerintah seharusnya dijawab dengan penjelasan kebijakan, data yang terbuka, dan tindakan yang dapat dievaluasi masyarakat, bukan semata-mata melalui pendekatan keamanan.

Publik Juga Menuntut Keseriusan dalam Pemberantasan Korupsi

Peristiwa ini turut membuka ruang bagi pertanyaan yang lebih besar mengenai prioritas penegakan hukum di Indonesia.

Di tengah berbagai persoalan korupsi yang terus menjadi perhatian publik, masyarakat berhak menuntut agar setiap dugaan korupsi ditangani secara serius, transparan, dan berdasarkan hukum. Penanganan perkara harus dapat dipantau perkembangannya, sementara siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang adil.

Kritik masyarakat muncul ketika penanganan persoalan besar yang menyangkut uang negara dinilai belum memberikan kepastian atau hasil yang memadai, sementara warga yang menyampaikan protes justru harus berhadapan dengan aparat.

Perbandingan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa aparat mengabaikan korupsi atau sengaja membungkam aktivis. Namun, situasi ini mempertegas pentingnya keterbukaan dalam seluruh proses penegakan hukum, baik terhadap perkara korupsi maupun penanganan aksi masyarakat.

Negara harus menunjukkan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten: dugaan korupsi ditelusuri secara serius, hak warga dilindungi, dan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak hanya dibangun melalui pernyataan resmi, tetapi juga melalui konsistensi tindakan, kejelasan proses, dan hasil yang dapat diperiksa publik.

Krisis Iklim Tidak Bisa Diselesaikan dengan Mengabaikan Suara Masyarakat

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan upaya mendesak pemerintah agar lebih serius memperhatikan krisis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan rakyat.

Greenpeace juga menyoroti kebakaran hutan dan kabut asap di sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Bagi masyarakat yang menghadapi bencana, persoalan lingkungan bukan sekadar perdebatan kebijakan. Mereka membutuhkan udara bersih, air yang aman, tempat tinggal yang layak, sumber penghasilan, serta perlindungan dari dampak bencana.

Karena itu, tuntutan penanganan krisis iklim perlu diikuti langkah yang terukur, mulai dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan ekosistem, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, hingga dukungan nyata bagi masyarakat terdampak.

Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil dan organisasi lingkungan agar kritik dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan.

Demokrasi Harus Memberi Ruang bagi Kritik

Aksi di Bundaran HI menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Penyampaian pendapat tetap harus memperhatikan keselamatan, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap kawasan cagar budaya. Pada saat yang sama, aparat perlu bertindak secara proporsional dan memberikan penjelasan yang jelas apabila seseorang dibawa untuk pemeriksaan atau penanganan medis.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai alasan tindakan aparat, status hukum pihak yang terlibat, serta hasil penanganan suatu peristiwa.

Pada akhirnya, tuntutan yang disuarakan Greenpeace menyentuh persoalan mendasar: bagaimana pemerintah menjawab krisis yang dirasakan masyarakat dan bagaimana negara menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil.

Suara kritis bukan pengganti penyelesaian masalah, tetapi dapat menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa masyarakat membutuhkan tindakan nyata, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.

Sumber : Yanto

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 21 Oktober 2026

Mengapa Karhutla Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional? Pemerintah Ungkap Alasannya

2026-10-21T07:04:43.294+09:00

JAKARTA, OLEMAH.COM — Pemerintah Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional. Pemerintah beralasan penanganan masih dapat dilakukan dengan kemampuan dalam negeri, meskipun kebakaran menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas warga.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menyampaikan bahwa pemerintah masih sanggup menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (19/10/2026).

Menurut Dudung, keputusan mengenai status bencana nasional tidak semata-mata berkaitan dengan kemungkinan menerima bantuan dari luar negeri. Pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan sumber daya serta kendala teknis yang dihadapi petugas di lapangan.

“Untuk sementara kita masih sanggup,” demikian penjelasan Dudung sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.

Pemerintah Pertimbangkan Kemampuan Penanganan di Dalam Negeri

Pemerintah menyatakan penanganan karhutla masih dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya.

Sebelumnya, Dudung menyebut terdapat enam provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan kebakaran. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan termasuk wilayah yang mendapat perhatian khusus.

Operasi pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. Namun, kondisi asap yang tebal menjadi salah satu kendala pelaksanaan pemadaman menggunakan helikopter di sejumlah lokasi.

Dalam kondisi tertentu, petugas harus mengandalkan operasi darat untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan dari udara. Pemerintah juga melaporkan upaya mitigasi, termasuk operasi modifikasi cuaca, sebagai bagian dari penanganan karhutla.

Pemerintah menilai penanganan perlu mempertimbangkan bukan hanya ketersediaan personel dan peralatan, tetapi juga kebutuhan operasional di lapangan.

Bukan Berarti Semua Bantuan Asing Ditolak

Meski pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, hal tersebut tidak berarti seluruh bantuan dari negara lain ditolak.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan pada 15 Oktober 2026 bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui penerimaan bantuan dari negara-negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Pembahasan teknis mengenai jenis dan mekanisme bantuan kemudian dilakukan oleh BNPB.

Pada 19 Oktober 2026, Dudung juga menyampaikan bahwa bantuan dari Malaysia berupa tiga helikopter dan 52 personel telah dibicarakan dalam rangka membantu penanganan karhutla.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara keputusan menetapkan status bencana nasional dan kerja sama teknis untuk menerima bantuan internasional. Keduanya tidak selalu harus berjalan bersamaan.

Pemerintah masih perlu menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan, kesiapan operasional, serta kondisi di wilayah terdampak.

Kendala Teknis Menjadi Pertimbangan

Dudung menjelaskan bahwa persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dan personel yang tersedia.

Distribusi bahan bakar minyak (BBM), dukungan logistik, serta kesiapan operasional juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan agar bantuan dapat digunakan secara efektif.

Menurut pemerintah, kedatangan personel dan peralatan tambahan harus disertai kesiapan teknis sehingga bantuan benar-benar dapat mempercepat pemadaman.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi sebelumnya menyampaikan bahwa BNPB sedang menghimpun data mengenai aset dan kemampuan yang tersedia di dalam negeri, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setelah itu, pemerintah akan mengidentifikasi tawaran bantuan asing yang dapat segera dimanfaatkan.

Tawaran Bantuan Negara Tetangga Tetap Dibahas

Malaysia sebelumnya menawarkan bantuan berupa tiga helikopter, satu pesawat, dan 52 personel. Singapura juga menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan.

Pada 16 Oktober 2026, Reuters melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui penerimaan bantuan dari negara tetangga, sementara BNPB masih meninjau jenis bantuan yang dapat dipercepat penggunaannya.

Malaysia juga menyampaikan bahwa tawaran bantuan perlu ditinjau kembali mengikuti perkembangan kondisi kebakaran agar aset yang dikirim benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan bantuan internasional masih berkaitan dengan penentuan kebutuhan teknis dan mekanisme pelaksanaan. Persetujuan menerima bantuan tidak otomatis berarti seluruh aset telah dikerahkan atau beroperasi di lokasi kebakaran.

Penetapan Status dan Kebutuhan Masyarakat

Perdebatan mengenai status bencana nasional berlangsung di tengah dampak karhutla yang dilaporkan mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.

Penetapan status bencana dan keputusan menerima bantuan merupakan dua persoalan yang berbeda, tetapi keduanya berkaitan dengan efektivitas penanganan. Pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan administratif, koordinasi antarlembaga, serta dukungan operasional berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Masyarakat terdampak membutuhkan penanganan yang cepat, informasi yang terbuka, perlindungan kesehatan, dan upaya pemadaman yang efektif. Evaluasi berkala terhadap perkembangan kebakaran juga penting untuk menentukan apakah kapasitas yang tersedia masih memadai atau perlu diperkuat melalui dukungan tambahan.

Hingga informasi yang diberitakan pada 19 Oktober 2026, pemerintah menyatakan masih mengandalkan kemampuan dalam negeri untuk menangani karhutla, sembari membahas bantuan internasional melalui mekanisme teknis BNPB.

Sumber : Tribun vidio

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 21 Oktober 2026

Bupati Nduga Sambut Ketua Wilayah IV GKII Papua Pegunungan di Kenyam

2026-10-19T23:13:40.055+09:00

KENYAM, OLEMAH.COM — Bupati Kabupaten Nduga, Yoas Beon, S.IP., menyambut langsung kedatangan Ketua Wilayah IV Papua Pegunungan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) bersama rombongan di Kenyam, Kabupaten Nduga.

Penyambutan berlangsung dalam suasana penuh sukacita dan kekeluargaan. Bupati Yoas Beon menyampaikan sambutan hangat serta menyerahkan cenderamata sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada Ketua Wilayah IV Papua Pegunungan GKII beserta rombongan.

Kedatangan rombongan tersebut juga disambut antusias oleh masyarakat dan para tokoh yang hadir. Momen ini mencerminkan semangat kebersamaan serta penghormatan terhadap pelayanan gereja di Kabupaten Nduga.

Pererat Hubungan Pemerintah dan Gereja

Penyambutan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Nduga dan Gereja Kemah Injil Indonesia, khususnya dalam mendukung pelayanan gereja dan pelaksanaan konferensi GKII di wilayah Kabupaten Nduga.

Sinergi antara pemerintah daerah, gereja, dan masyarakat dinilai penting dalam membangun kebersamaan serta menciptakan suasana yang mendukung kegiatan keagamaan.

Melalui hubungan yang baik, pemerintah daerah dan gereja diharapkan dapat terus bekerja sama dalam mendorong kehidupan masyarakat yang harmonis, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta mendukung kegiatan pelayanan di tengah masyarakat.

Penyambutan Ketua Wilayah IV Papua Pegunungan GKII bersama rombongan di Kenyam menjadi wujud penghargaan Pemerintah Kabupaten Nduga terhadap peran gereja dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Sumber : NETON H

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 19 Oktober 2026

Kamaruddin Simanjuntak Meninggal Dunia, Pengacara Keluarga Brigadir J

2026-10-19T22:38:29.589+09:00

Pengacara Kamaruddin Simanjuntak di Bareskrim Polri, Senin (14/8/2023)/||(Olemah.Com)

JAKARTA, OLEMAH.COM — Kabar duka datang dari dunia hukum Indonesia. Advokat Kamaruddin Simanjuntak, yang dikenal luas sebagai salah satu pengacara keluarga almarhum Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dalam kasus pembunuhan yang menyeret Ferdy Sambo, meninggal dunia pada Senin (19/10/2026) dini hari.

Kabar meninggalnya Kamaruddin dikonfirmasi oleh rekan sesama advokat, Martin Lukas Simanjuntak. Martin menyampaikan bahwa Kamaruddin mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 03.00 WIB di Rumah Sakit Pelni, Jakarta.

“Shalom, benar beliau telah berpulang ke rumah Bapa di surga subuh tadi pukul 03.00 WIB,” kata Martin saat dikonfirmasi wartawan, Senin (19/10/2026).

Menurut Martin, dalam beberapa tahun terakhir Kamaruddin berjuang menghadapi masalah kesehatan dan rutin menjalani cuci darah. Jenazah almarhum kemudian disemayamkan di rumah duka Ukrida, Jakarta Barat. Waktu dan lokasi pemakaman masih menunggu keputusan keluarga.

Dikenal Publik Lewat Kasus Brigadir J

Nama Kamaruddin Simanjuntak menjadi perhatian publik ketika ia menjadi bagian dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 2022.

Kasus kematian Brigadir J yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo, menjadi salah satu perkara hukum yang menyita perhatian masyarakat Indonesia.

Dalam perkara tersebut, Kamaruddin tampil mewakili kepentingan keluarga Yosua dan menyuarakan tuntutan agar kasus tersebut diusut secara hukum. Perannya membuat namanya semakin dikenal masyarakat luas.

Selain menangani perkara Brigadir J, Kamaruddin juga pernah dikaitkan dengan sejumlah perkara besar di Indonesia, termasuk kasus korupsi e-KTP, Wisma Atlet, dan Hambalang.

Perjalanan Hidup dan Karier

Kamaruddin Simanjuntak lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada 21 Mei 1974. Ia menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Siborong-borong dan menyelesaikannya pada 1992.

Setelah tamat SMA, ia merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan membangun kehidupannya. Ia sempat bekerja sebagai petugas layanan pelanggan sebelum kemudian memutuskan melanjutkan pendidikan hukum di Universitas Kristen Indonesia pada 2000.

Perjalanan tersebut menjadi bagian dari latar belakang kariernya hingga dikenal sebagai advokat yang menangani berbagai perkara hukum di Tanah Air.

Di luar profesinya sebagai pengacara, Kamaruddin juga tercatat pernah mendirikan Partai Demokrasi Republik Indonesia Sejahtera pada Juli 2020.

Keluarga Menunggu Keputusan Pemakaman

Kepergian Kamaruddin meninggalkan duka bagi keluarga, rekan sejawat, dan orang-orang yang mengenalnya selama berkarier di dunia hukum.

Martin Lukas Simanjuntak menyampaikan bahwa keputusan mengenai pemakaman masih menunggu kesepakatan keluarga. Hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada kepastian mengenai waktu dan lokasi pemakaman almarhum.

Kabar meninggalnya Kamaruddin menjadi kehilangan bagi dunia advokat Indonesia, terutama bagi mereka yang mengikuti kiprahnya dalam sejumlah perkara hukum yang mendapat perhatian nasional.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 19 Oktober 2026

11 Anggota DPR Papua Pegunungan Jalur Otsus Resmi Dilantik, John Tabo Ajak Bersatu Bangun Daerah

2026-10-19T22:23:11.710+09:00

Usai Pelantikan DPR provinsi Papua pegunungan Jalur pengangkatan Otonomi Khusus, Senin 19/10/26 di gedung Tongkonan Wamena, provinsi Papua pegunungan :Foto Agus Giban

WAMENA, OLEMAH.COM — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPR Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan jalur Otonomi Khusus (Otsus) untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Tongkonan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (19/10/2026), pukul 10.00 WIT.

Sebanyak 11 anggota DPR Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan resmi dilantik setelah melalui proses panjang yang berlangsung hampir dua tahun. Pengucapan sumpah dan janji dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Hongkun Otoh, dalam rapat paripurna tersebut.

Pelantikan ini menjadi bagian penting dalam pemenuhan keterwakilan melalui mekanisme pengangkatan sesuai kebijakan Otonomi Khusus Papua. Dengan bergabungnya 11 anggota tersebut, jumlah anggota DPR Papua Pegunungan menjadi 56 orang, terdiri atas 45 anggota dari jalur partai politik dan 11 anggota melalui mekanisme pengangkatan Otsus.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, S.IP., M.Sos., sebelumnya menyampaikan undangan rapat paripurna melalui surat tertanggal 16 Oktober 2026. Agenda tersebut adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2250 Tahun 2026 tentang Peresmian Pengesahan Pengangkatan Anggota DPR Papua Pegunungan melalui Mekanisme Pengangkatan untuk Sisa Masa Jabatan 2024–2029.

Dalam sambutannya, Ketua DPR Papua Pegunungan berharap seluruh anggota yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga berharap dinamika yang terjadi selama proses pengangkatan tidak mengurangi semangat para anggota dalam menjalankan amanat masyarakat.

Sebelas Anggota dari Delapan Kabupaten

Sebelas anggota DPR Papua Pegunungan melalui jalur pengangkatan Otsus berasal dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

Nama-nama yang diberitakan dalam sumber terkait pelantikan tersebut meliputi:

1. **Paskalis Kossay**, perwakilan Kabupaten Jayawijaya.

2. **Saul Esarue Elopere**, perwakilan Kabupaten Jayawijaya.

3. **Yulita Gebze**, perwakilan Kabupaten Pegunungan Bintang.

4. **Kalu Keroman**, perwakilan Kabupaten Yahukimo.

5. **Yonet Silak**, perwakilan Kabupaten Yahukimo.

6. **Wati Martha Kogoya**, perwakilan Kabupaten Tolikara.

7. **Uria Yikwa**, perwakilan Kabupaten Mamberamo Tengah.

8. **Arauna Nekwek**, perwakilan Kabupaten Yalimo.

9. **Briyur Wenda**, perwakilan Kabupaten Lanny Jaya.

10. **Abisay Kogoya**, perwakilan Kabupaten Lanny Jaya.

11. **Yakoba Lokbere**, perwakilan Kabupaten Nduga.

Daftar tersebut memuat 11 nama dari delapan kabupaten. Penulisan nama mengikuti sumber pemberitaan yang tersedia dan perlu disesuaikan dengan dokumen resmi pelantikan apabila terdapat perbedaan ejaan. <Cite refs={["turn857467search0","turn857467search3"]}/>

Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan setelah proses yang berlangsung hampir dua tahun.

John Tabo mengatakan bahwa pembentukan provinsi baru membawa berbagai tahapan dan tantangan administratif yang harus diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, pengalaman selama proses pengangkatan ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh unsur pemerintahan agar ke depan pelaksanaan tugas dan penataan kelembagaan dapat berjalan lebih baik.

Ia menekankan bahwa setiap proses pemerintahan harus mengikuti regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Gubernur juga mengajak seluruh anggota DPR Papua Pegunungan yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Ajak Anggota DPR Bersatu dan Menampung Aspirasi Masyarakat

John Tabo menegaskan bahwa anggota DPR melalui mekanisme pengangkatan Otsus dan anggota DPR dari jalur partai politik kini berada dalam satu lembaga legislatif.

Karena itu, ia meminta seluruh anggota dewan bersatu, bekerja sama, dan menjalankan hak serta kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

Menurutnya, perbedaan mekanisme pengisian keanggotaan tidak boleh menghambat pelaksanaan tugas legislatif. Seluruh anggota memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat serta ikut mengawal pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.

John Tabo juga berharap para anggota DPR dapat membangun pola kerja yang baik dan meninggalkan warisan kelembagaan atau *legacy* yang positif bagi perkembangan provinsi tersebut.

Ia mengingatkan bahwa para pemimpin dan anggota legislatif pada masa awal berdirinya Papua Pegunungan memiliki tanggung jawab penting dalam meletakkan dasar pembangunan yang terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Jaga Etika dan Kemitraan Pemerintah dengan DPR

Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo mengucapkan selamat bergabung kepada 11 anggota DPR jalur Otsus yang baru mengucapkan sumpah dan janji.

Ia mengingatkan bahwa seluruh anggota dewan harus menjaga etika sebagai wakil rakyat serta menaati tata tertib dalam setiap pembicaraan, pertemuan, dan agenda kelembagaan.

John menegaskan bahwa DPR dan pemerintah provinsi merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, hubungan kerja kedua lembaga perlu dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing.

Ia berharap para anggota DPR dapat menjaga kehormatan lembaga dan menggunakan kepercayaan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di delapan kabupaten.

Ingatkan Keterbatasan Pendapatan Daerah

Gubernur John Tabo juga menyoroti kondisi keuangan Provinsi Papua Pegunungan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan dana Otonomi Khusus untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Karena itu, ia meminta anggota DPR Papua Pegunungan memahami kondisi fiskal daerah dan menjalankan tugas sesuai kemampuan anggaran serta ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, perencanaan dan pengawasan anggaran perlu dilakukan secara cermat agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan menjawab kebutuhan masyarakat.

John Tabo berharap kehadiran 11 anggota DPR jalur Otsus dapat memperkuat kerja lembaga legislatif, memperluas penyerapan aspirasi masyarakat, dan meningkatkan koordinasi pembangunan bersama pemerintah provinsi serta delapan kabupaten.

DPR Diharapkan Perkuat Pembangunan Papua Pegunungan

Pelantikan 11 anggota DPR Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan Otsus menambah jumlah anggota lembaga legislatif menjadi 56 orang untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Pemerintah provinsi berharap seluruh anggota dewan segera menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai peraturan, menjaga etika kelembagaan, serta bekerja sama dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Dengan bertambahnya keterwakilan melalui jalur Otsus, DPR Papua Pegunungan diharapkan dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta menampung aspirasi masyarakat dari delapan kabupaten di provinsi tersebut.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 19 Oktober 2026

Sekda Elai Giban Tegaskan Pertanggungjawaban OPD, Penertiban Aset, dan Persiapan APBD 2027

2026-10-19T22:10:49.781+09:00

Elai Giban S.E.M.M Saat mempimpin Apel Pagi Senin 19/10/26 di halaman kantor gubernur provinsi Papua pegunungan :Foto Agus Giban

WAMENA, OLEMAH.COM— Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, S.E., M.M., menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan, menertibkan administrasi, serta memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah tercatat dengan baik.

Penegasan tersebut disampaikan Elai Giban saat memimpin apel pagi pada Senin (19/10/2026), di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Wamena.

Dalam arahannya, Elai meminta seluruh pimpinan OPD dan staf bekerja secara maksimal mengingat waktu efektif pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Ia menyebutkan bahwa berbagai pekerjaan harus dipercepat agar tidak menumpuk menjelang akhir tahun.

Menurut Elai, setiap OPD harus memperhatikan seluruh tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus menyiapkan dokumen pertanggungjawaban secara lengkap dan tertib.

OPD Diminta Tidak Menunda Laporan Pertanggungjawaban

Elai menegaskan, seluruh pimpinan OPD perlu memastikan laporan kegiatan, administrasi keuangan, serta dokumen pendukung lainnya segera diselesaikan.

Ia mengingatkan agar pekerjaan administrasi tidak dibiarkan menumpuk pada akhir tahun, terlebih karena pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan menjadi bagian dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, setiap OPD diminta mulai membenahi dokumen pertanggungjawaban sejak sekarang, sehingga seluruh pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

“Jangan sampai akhir tahun terjadi penumpukan tugas. Mulai sekarang masing-masing dinas mempersiapkan pertanggungjawabannya,” tegas Elai dalam arahannya.

Ia berharap seluruh pimpinan perangkat daerah dapat mengoordinasikan staf masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Aset Baru Disampaikan Empat OPD

Selain laporan kegiatan dan keuangan, Sekda Papua Pegunungan juga menyoroti persoalan pendataan serta pelaporan aset milik pemerintah daerah.

Elai menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, baru empat OPD yang telah menyampaikan laporan aset. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah yang belum melapor segera melakukan inventarisasi dan menyampaikan data aset secara lengkap.

Aset yang dimaksud antara lain kendaraan dinas, bangunan fisik, serta barang milik pemerintah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun yang berkaitan dengan delapan kabupaten di provinsi tersebut.

Ia menekankan pentingnya ketertiban administrasi, termasuk menyiapkan berita acara apabila diperlukan, sehingga keberadaan, status, dan penguasaan aset dapat diketahui secara jelas.

Elai juga meminta agar kendaraan dinas dan bangunan milik pemerintah yang masih dikuasai oleh kepala OPD, staf, maupun pihak lain segera ditertibkan sesuai aturan.

Menurutnya, aset pemerintah yang masih berada dalam penguasaan pejabat atau pegawai yang telah pensiun maupun tidak lagi memiliki kewenangan harus segera dikembalikan melalui prosedur yang berlaku.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, telah berulang kali mengingatkan mengenai persoalan tersebut. Apabila imbauan tidak diindahkan, pemerintah provinsi akan mempertimbangkan langkah hukum melalui kejaksaan untuk menertibkan dan menarik kembali aset yang menjadi hak pemerintah.

APBD Perubahan 2026 dan Persiapan Anggaran 2027

Dalam kesempatan yang sama, Elai menyampaikan bahwa proses APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 telah selesai pada tahapan yang disampaikan kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya, proses tersebut akan ditindaklanjuti bersama DPR Papua Pegunungan sesuai tahapan penetapan dan evaluasi yang berlaku.

Ia meminta seluruh OPD tidak hanya berfokus pada penyelesaian kegiatan tahun berjalan, tetapi juga mulai mempersiapkan perencanaan anggaran untuk tahun 2027.

Menurut Elai, setelah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui proses verifikasi, tahapan berikutnya adalah penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus dilakukan secara lebih baik, terencana, dan realistis agar program pemerintah provinsi dapat berjalan sesuai kebutuhan serta jadwal pelaksanaan.

Elai juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi berencana melakukan evaluasi secara lebih mendalam terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD pada tahun 2027.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki perencanaan program dan alokasi anggaran agar pelaksanaan kegiatan lebih terukur, tidak sekadar disusun untuk memenuhi dokumen administrasi.

Ia turut menyinggung penyusunan anggaran pada OPD, Sekretariat DPR Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Menurutnya, perencanaan harus dilakukan secara profesional agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pimpinan OPD Diminta Siap Mengikuti Agenda Pemerintahan

Elai juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD mengenai agenda pemerintahan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (19/10/2026), yakni pelantikan sejumlah anggota DPR melalui jalur pengangkatan khusus atau mekanisme afirmasi Otonomi Khusus di Papua.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Gedung Tongkonan, Wamena. Karena itu, seluruh pimpinan OPD diharapkan hadir untuk mendukung kelancaran agenda pemerintahan tersebut.

Elai menegaskan bahwa koordinasi dan kehadiran pimpinan perangkat daerah diperlukan agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Tekankan Disiplin dan Tanggung Jawab Menjelang Akhir Tahun

Menutup arahannya, Sekda Elai Giban kembali mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar memanfaatkan waktu yang tersisa pada tahun 2026 secara maksimal.

Ia meminta setiap OPD menyelesaikan pekerjaan, merapikan laporan pertanggungjawaban, mempercepat pendataan aset, serta mempersiapkan perencanaan APBD 2027 sejak dini.

Menurutnya, tertib administrasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pembenahan sejak sekarang, pemerintah provinsi diharapkan dapat mengurangi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun anggaran berikutnya.

Sumber : Agus G

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 19 Oktober 2026

Kapolres Yahukimo Tegas: Laporkan Oknum Polisi yang Jual atau Konsumsi Miras

2026-10-19T07:40:10.163+09:00

YAHUKIMO, OLEMAH.COM — Kapolres Yahukimo, **Kompol Rosman Latukonsina Mansyur**, bersama Wakapolres Yahukimo, **Kompol Ferry Mervin Mehue, S.Th.**, mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam imbauan yang beredar melalui media sosial, Kapolres Yahukimo menegaskan bahwa masyarakat yang mengetahui adanya anggota Polres Yahukimo yang diduga menjual atau mengonsumsi minuman keras (miras) agar segera foto oknumnya dan tempat dia beli dmnana dan konsumsi dimana termasuk pungutan liar yang di lakukan lalu melaporkan kejadian tersebut secara langsung kepada kapolres.

Kapolres menekankan pentingnya laporan masyarakat agar dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan seorang oknum dapat berdampak terhadap citra dan kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian secara keseluruhan.

Masyarakat diminta tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian. Laporan diharapkan disertai informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat ditindaklanjuti secara profesional.

Selain persoalan miras, imbauan tersebut juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai praktik pungutan liar (pungli) di Kota Dekai. Karena itu, masyarakat dan aparat keamanan diharapkan dapat bekerja sama untuk mencegah tindakan yang merugikan warga serta mengganggu ketenteraman lingkungan.

Kapolres Yahukimo bersama jajaran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian.

Melalui imbauan ini, diharapkan setiap anggota kepolisian menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terpelihara.

Sumber : Kaki Abu

EditOr : Redaksi Olemah.com

Website : www.olemah.com

Diterbitkan : 19 Oktober 2026