PKS Sumatera Utara

PKS Butuh Kepemimpinan Simbol

2015-04-06T14:53:00.000+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Politikus PKS, Nasir Djamil, mengatakan, PKS tidak khawatir jika disebut sebagai partai feodal. Yakni, jika partai kader tersebut kembali memilih Hilmi Aminuddin sebagai ketua majelis syura partai. Menurut Nasir, kepemimpinan memang butuh simbol. Setiap partai politik memiliki hal itu, seperti PDIP dengan Megawati dan Demokrat dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono.

Di PKS, hal itu melekat pada sosok Hilmi Aminuddin meskipun PKS memang partai yang berbasis kader. “PKS itu partai kader, tapi simbol kader itu menjadi hal yang tidak bisa dimungkiri,” kata dia, di kompleks parlemen, Jakarta, akhir pekan lalu.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, simbol yang membuat solid kader ini memang sejalan dengan program PKS. Jadi, PKS tidak mempermasalahkan kalau akan dianggap sebagai partai feodal. Namun, keputusan soal ketua majelis syura akan dibicarakan dalam sidang majelis syura yang terpilih nantinya. Pemilu raya (pemira) yang dilakukan oleh PKS menghasilkan 66 anggota majelis. Dari anggota ini, akan memilih 33 nama lagi untuk masuk dalam anggota majelis.

PKS elah melaksanakan pemilu raya untuk memilih anggota majelis syura. Dari nama-nama yang sudah menjadi anggota majelis, nanti akan dimusyawarahkan untuk memilih ketua.

Saat ini, posisi ketua Majelis Syura PKS masih dijabat oleh Hilmi Aminuddin. Bahkan, nama Hilmi Aminuddin masuk dalam anggota majelis syura. Artinya, Hilmi masih berpeluang terpilih kembali menjadi ketua Majelis Syura PKS. Sebab, setiap anggota majelis memiliki hak yang sama untuk dipilih maupun memilih ketua majelis.

Anggota majelis akan memilih kandidat yang akan dipilih menjadi calon ketua. Sidang majelis syura juga yang akan menentukan siapa ketua majelis syura periode 2015-2020. Saat ini, nama-nama anggota majelis belum resmi diumumkan hasilnya dari pemira yang digelar akhir Maret kemarin.

Nasir Jamil menegaskan, apa pun keputusan sidang majelis syura kemarin, seluruh kader PKS percaya dengan keputusan itu. Pasalnya, penentuan ketua berdasarkan sidang akan dilihat dari sisi kemaslahatannya dalam menghadapi dinamika di internal dan luar partai. “Kalau kemudian sosok Ustaz Hilmi dinilai masih dibutuhkan, ya tentu majelis syura juga punya argumentasi,” kata dia.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan, siapa pun berhak dipilih dan memilih dari nama-nama anggota Majelis Syura PKS yang telah terpilih. Setelah nama-namanya keluar, mereka akan bersidang menentukan kandidat ketua majelis syura. “Bagi kita, siapa pun yang terpilih tidak masalah, yang penting proses pemilihannya baik,” kata Jazuli. [ROL]

PKS Minta Perpres Tunjangan Uang Muka Mobil 39 Ditinjau

2015-04-06T11:01:00.001+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2015. Sebab, Perpres itu mencederai rasa keadilan pada masyarakat.

Dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi pada 20 Maret 2015 tersebut, mengatur tambahan tunjangan uang muka mobil untuk pejabat. Dengan Perpres itu, tunjangan uang muka pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta.

"Fraksi PKS meminta Presiden meninjau ulang Perpres itu," kata ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini pada Republika, Ahad (5/4), malam.

Menurut Jazuli, melihat kondisi masyarakat saat ini, Perpres itu tidak menunjukkan rasa keadilan. Sebab, masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah. Harga-harga kebutuhan pokok juga ikut naik.

Namun, imbuh Jazuli, hendaknya Perpres ini bukan satu-satunya yang harus dikritisi. Sebab, kenaikan harga BBM oleh pemerintah juga harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM ini sudah meluas.

"Masalah menaikan BBM yang terkesan tidak menggunakan perhitungan yang matang juga harus dikritisi," tegas Jazuli. [ROL]

Syarat dan Ketentuan Lomba Penulisan Fraksi PKS

2015-04-06T10:44:00.000+07:00

Persyaratan Peserta

1. Warga Negara Indonesia;
2. Siswa SMU atau sederajat yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia (dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar yang sah atau surat keterangan Kepala Sekolah);
3. Mahasiswa semester 1-6 (umur maksimal 22 tahun) yang kuliah di perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia (dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa yang sah).
4. WNI yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia (dibuktikan dengan KTP yang berlaku)
5. Ibu rumah tangga yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia (dibuktikan dengan foto copy KTP)
6. Setiap peserta hanya diperkenankan untuk mengikutsertakan satu tulisan asli.
7. Panitia yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam kegiatan ini dilarang mengikuti lomba ini

Pilihan Tema

1. Karakteristik Demokrasi Pancasila
2. Peran Generasi Muda dalam Menjaga Keutuhan NKRI;
3. Menumbuhkan Semangat Nasionalisme religius Pemuda Indonesia;
4. Cinta Tanah Air: Tantangan untuk generasi muda.
5. Peran Umat Islam dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional
6. Nilai Ketuhanan sebagai Jati Diri Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
7. Islam dan Semangat Kebangsaan;
8. Menggali nilai sosial Islam dalam pembangunan bangsa ;
9. Peran Umat Islam dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia
10. Islam dan Modernitas;
11. Pesantren dan Wawasan Kebangsaan Indonesia
12. Ketahanan Keluarga sebagai Basis dalam Pengokohan Ketahanan Nasional

Kategori dan Peserta

Kategori lomba terdiri dari dari:

1. Kategori Pelajar dan Mahasiswa
Siswa SMA, Madrasah, Pesantren atau sederajat Mahasiswa S1
2. Kategori Umum
3. Kategori Ibu Rumah Tangga

Ketentuan Penulisan

1. Karya tulis yang diajukan dalam Lomba Karya Tulis Kebangsaan 2015 FPKS DPR RI merupakan
karya asli, belum pernah dipublikasikan, dan belum pernah mendapatkan penghargaan pada lomba karya tulis lain;
2. Menggugah rasa religiusitas dan nasionalisme Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia;
3. Tulisan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
4 Format:
- Terdiri dari 2000-3000 kata;
- Font: Times New Roman 12;
- Spasi: 1,5
- Ukuran Kertas: A4
- Batas Pengetikan samping kiri 4, samping kanan 3 batas atas dan bawah masing-masing 3
5. Tulisan harus dilampiri biodata singkat penulis dan fotokopi KTP/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang sah.
6. Tulisan dikirim melalui alamat email: lombamenulis.fpks@gmail.com
7. Bagi karya tulis yang ditetapkan sebagai pemenang lomba menjadi hak panitia

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian terhadap karya tulis meliputi:
1. Format/sistematika penulisan (bobot 10%)
2. Bahasa dan redaksional (15%)
3. Data dan sumber informasi (15%)
4. Kesesuaian topik dan manfaat tulisan (25%)
5. Pembahasan dan kesimpulan (35%)

Dewan Juri

Dewan Juri Lomba Karya Tulis Kebangsaan 2015 terdiri dari:
1. Ahli/Akademisi
2. LIPI
3. Lemhanas
4. TNI
5. Polri
6. Budayawan
7. Unsur Anggota FPKS DPR RI  Hidayat Nurwahid, TB Sunmanjaya, Adang Daradjatun

Waktu Pengiriman Tulisan

1. Waktu pengiriman tulisan dibuka tanggal 1 April 2015 dan ditutup tanggal 21 April 2015 Pukul 15.00 WIB
2. Pengumuman Pemenang Kamis, 30 April 2015
3. Penyerahan Hadiah Minggu, 3 Mei 2015

Hadiah

Juara 1 : Rp 7.500.000
Juara 2 : Rp 5.500.000
Juara 3 : Rp 3.500.000
Juara Harapan 1 : Rp. 2.000.000 + voucher buku
Juara Harapan 2 : Rp. 1.500.000 + voucher buku
Juara Harapan 3 : Rp. 1.000.000 + voucher buku
(Semua peserta diberikan piagam)
(alt: utk pemenang Piala Ketua Fraksi PKS DPR RI)

*fraksidpr.pks.id

Bidang Perempuan Tulang Punggung Rekrutmen di Sulsel

2015-04-06T10:21:00.001+07:00

pkssumut.or.id, MAKASSAR – Ketua Bidang Perempuan (Bidpuan) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Susy Smita mengatakan pada agenda pemenangan 11 Pilkada di Sulsel, Bipuan menjadi tulang punggung dalam Tim Rekrutmen.

"Perempuan punya ceruk pasar sendiri. Oleh karena itu, Bidang Perempuan menjadi tulang punggung dalam tim rekrutmen ini. Untuk pemenangan Pilkada, kami harus bekerja dari sekarang, suara perempuan sangat signifikan," tutur Susy.

Kerja keras Bidpuan merupakan salah satu strategi pemanasan mesin partai. Selain Bidpuan dalam Tim Pokja Rekrutmen, DPW PKS Sulsel juga menyiapkan Tim Pokja Pilkada. Kedua tim dituntut bergerak cepat ke daerah-daerah.

"Program ini berjalan beriringan. Tahun ini (2015) DPW PKS fokus pada 2 agenda kerja pemenangan pemilu dan rekrutmen kader. Kami butuh kader siap dimobilisasi untuk menjalankan semua program-program pemenangan," ujar Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Sulsel, Yusuf Halid.

Yusuf menjelaskan agenda kerja DPW PKS Sulsel untuk pemenangan Pilkada berusaha mengonsolidasikan Tim Pokja Pilkada serta Tim Pokja Rekrutmen. Seperti pada Ahad (5/4) diselenggarakan konsolidasi kader di Selayar, setelah sebelumnya dilakukan di Luwu Timur, Maros, dan Gowa. [pks.id]

HUT ke-67 Sumatera Utara, Perdalam Semangat Keberagaman

2015-04-06T10:17:00.000+07:00

pkssumut.or.id, RANTAUPRAPAT - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho bersama jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumut melakukan road show (kunjungan keliling) ke enam kabupaten/kota untuk memberdayakan potensi dan memperdalam semangat keberagaman masyarakat.

Demikian kata Gatot saat melakukan road show selama 2-4 April 2015 dalam rangka peringatan HUT Provinsi Sumatera Utara ke-67. Gatot beserta jajarannya memulai kunjungan dari Kota Sibolga, Padang Sidempuan, Sibuhuan - Kabupaten Padang Lawas, Gunungtua - Padanglawasutara, Kota Pinang - Labuhan Batu Selatan, dan Rantauprapat - Labuhan Batu.

“Ini adalah sebagai modal dalam percepatan Sumut Bangkit sesuai visi dan misi menjadikan Sumut sebagai provinsi yang sejahtera dan berdaya saing,” ujar Gatot.

Selama tiga hari perjalanan, Gatot bersama jajaran pejabat Eselon II melakukan berbagai kegiatan. Diantaranya bakti sosial, menghadiri majelis taklim Sumut Bangkit, penanaman perdana padi, tabur benih ikan di Lubuk Larangan, serta memantau kondisi bendungan dan daerah irigasi Batang Ilung di Paluta.

Dalam kegiatan bakti sosial, Gatot mengunjungi beberapa panti asuhan di Sibolga dan Paluta, Kamis (2/4). Selain memberi bantuan, Gubernur juga memberi motivasi kepada anak-anak yatim piatu. Sedangkan saat menghadiri majelis taklim Sumut Bangkit, Gubernur Gatot memberikan tausiyah dalam pengajian di beberapa lokasi. Dimulai dari Masjid Raya Sibuhuan pada Jumat (3/4), di Labuhan Batu Selatan dan Rantauprapat, Sabtu (4/4).

“Pengajian ini tidak hanya sebatas taklim, akan tetapi membangun komunikasi antara pejabat Pemprov dan pejabat kabupaten/kota, juga Pemprov dengan masyarakat langsung untuk menerima masukan bagi kinerja kami. Selain itu, Pemprov berencana mengakselerasi kabupaten/kota untuk bersama mewujudkan berberapa program strategis, diantaranya ketahanan pangan,” jelas Gatot. [pks.id]

Cegah Paham Radikalisme, Fraksi PKS DPR Gelar Lomba Penulisan Kebangsaan

2015-04-02T13:49:00.002+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Berkembangnya paham radikalisme di sebagian kalangan umat beragama di Indonesia mesti disikapi dengan bijak. Fraksi Partai keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar lomba penulisan bertema kebangsaan untuk mencegah paham radikalisme.

Mengambil tajuk "Nasionalisme Indonesia Menjawab Tantangan Global", FPKS meyakini bahwa lebih banyak orang Indonesia yang mencintai negerinya daripada 'menjual' negara hanya demi pemahaman sempit baik kedaerahan atau keyakinan agama. Demikian disampaikan ketua FPKS DPR RI, Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (01/04)

Jazuli menuturkan, bahwa latar belakang lomba karya tulis kebangsaan ini diantaranya adalah globalisasi yang menjadi salah satu tantangan terbesar nasionalisme setiap bangsa. Selain itu, lomba ini juga diadakan untuk memperingati ulang tahun PKS ke-17.

"Oleh karena itu, tujuan dari diselenggarakannya lomba penulisan kebangsaan ini diantaranya adalah membangkitkan semangat jiwa nasionalisme Indonesia di tengah arus globalisasi. Selain itu, Fraksi PKS ingin ikut serta mengokohkan nilai-nilai agama sebagai perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jazuli.

Ada beberapa tema dalam lomba karya tulis kebangsaan ini. Diantaranya "Karakteristik Demokrasi Pancasila", "Peran Generasi Muda dalam Menjaga Keutuhan NKRI", dan beberapa tema lainnya.

Peserta lomba karya tulis kebangsaan ini terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama, kategori pelajar dan mahasiswa. Kedua, kategori umum. Ketiga, kategori ibu rumah tangga. Ketika ditanya mengenai mengapa ibu rumah tangga masuk dalam kategori peserta lomba karya tulis kebangsaan ini, Jazuli dengan tegas tidak ingin menafikan peran mereka sebagai faktor ketahanan keluarga Indonesia.

"Jangan salah, ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat vital dalam ketahanan republik ini. Jangan nafikan peran mereka," kata Jazuli.

Dewan juri untuk lomba karya tulis kebangsaan ini terdiri dari unsure ahli (LIPI, Lemhanas, TNI, POLRI, dan Budayawan) dan unsure Anggota FPKS DPR RI (Hidayat Nur Wahid, Soenmandjaya Rukmandis, dan AdangDaradjatun). Waktu pengiriman tulisan dibuka tanggal 1 April dan ditutup tanggal 21 april 2015.

Seluruh warga negara Indonesia, ujarJazuli, dapat mengikuti kegiatan ini dan mengakses syarat serta ketentuannya di website FPKS, yaitu fraksidpr.pks.id

"Kami undangpelajar, mahasiswa, profesional, petani, pekerja, ibu rumah tangga dan lainnya untuk mengirimkan karyanya ke panitia lomba," pungkas Jazuli. [pks.or.id]

PKS Optimis Usung Kader di Pilkada Selayar

2015-04-02T11:41:00.001+07:00

pkssumut.or.id, SELAYAR - PKS telah mendapat 3 kursi di DPRD Selayar. Dengan sebaran posisi pimpinan di alat kelengkapan dewan, berarti PKS hanya butuh 2 kursi lagi untuk bisa maju di Pilkada Selayar. Peta politik ini membuat tim Pilkada optimis bisa mengusung kader. Selain itu, beberapa kalangan dari berbagai unsur juga sudah memberikan dukungannya kepada kader PKS untuk maju.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pilkada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan (Sulsel), Syamsari Kitta melakukan safari ke daerah-daerah di provinsi tersebut.

"2 hari ini sampai besok kami melakukan kunjungan langsung ke DPD-DPD yang akan melakukan Pilkada. Hari ini (Rabu, 01/04) di Selayar, besok (Kamis, 02/04) ke Bulukumba dan Gowa. Agenda kami adalah memastikan seluruh mekanisme proses Pilkada berjalan dengan baik," ujar Sekretaris Tim Pilkada DPW PKS Sulsel, Sri Rahmi saat ditemui di Selayar, Rabu (01/04).

Sementara itu terkait rencana safari ke berbagai daerah, Syamsari Kitta menyampaikan bahwa proses persiapan pilkada di Selayar harus dipercepat, agar PKS memiliki kepastian kandidat yang diusung.

"Proses Pilkada Selayar harus dipercepat agar para bakal calon punya kepastian. PKS punya target tinggi di Selayar, kita punya SDM yang mumpuni untuk maju," jelas Syamsari.

Di sisi lain Ketua Pembina Daerah Dakwah (PDD) 1 Mallarangan mengingatkan kepada Tim Pilkada DPD PKS Selayar untuk segera melaporkan secara tertulis nama-nama bakal calon yang akan dilanjutkan proses penyaringannya di tingkat provinsi (DPW PKS Sulawesi Selatan).

Foto: Ketua Tim Pilkada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan (Sulsel), Syamsari Kitta. [DPW PKS Sulsel]

Gubernur Irwan dan Walikota Mahyeldi Resmikan Jembatan Batu Busuk

2015-04-02T11:20:00.001+07:00

pkssumut.or.id, PADANG - Setelah puluhan tahun, masyarakat Batu Busuak, Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang akhirnya memiliki jembatan yang representatif dan permanen. Menyusul diresmikannya penggunaan jembatan tersebut oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Rabu (1/4) petang.

Gubernur Irwan yang didampingi Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah melakukan penandatanganan prasasti sekaligus pengguntingan pita menandai peresmian dua jembatan. Yaitu, jembatan Batu Busuak dan Jembatan Arai Pinang. Kedua jembatan ini dibangun dengan biaya tahun jamak Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 14,3 miliar.

Menurut Irwan, jembatan yang diresmikan hari ini merupakan dua dari enam jembatan yang dibangun Pemerintah Provinsi di Kota Padang. Sedangkan sebelumnya sudah diresmikan beberapa jembatan, seperti Jembatan Pasia Jambak. Saat ini tinggal melanjutkan pembangunan jembatan Gunung Nago, Kuranji.

“Mudah – mudahan dalam waktu dekat pembangunan jembatan yang masih terbengkalai di Gunung Nago tersebut dapat kita lanjutkan dan selesai di tahun ini,”ujar Irwan.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Mahyeldi mengatakan, selain jembatan yang dibangun melalui anggaran provinsi, Pemko Padang sendiri juga sudah membangun empat jembatan.

“Kita akan terus meningkatkan kualitas akses bagi masyarakat, baik dengan melakukan pembangunan jembatan maupun pembukaan jalan – jalan baru,” ujar Mahyeldi.

Sementara itu, dengan selesainya jembatan yang menghubungkan kampung Kapalo Koto dengan Batu Busuak Lambuang Bukik ini, disambut baik oleh masyarakat setempat. Seperti diungkapan Martius, selama puluhan tahun warga Batu Busuak kesulitan membawa hasil panen untuk bisa dibawa langsung menggunakan kendaraan roda empat, namun dengan adanya jembatan ini akan membuat akses lebih mudah.

“Kami bersyukur, pembangunan jembatan yang sejak lama diharapkan saat ini sudah terwujud dan sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Kami berharap, masyarakat disini akan lebih meningkat taraf hidupnya karena sudah adanya akses jalan dan jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat,” tuturnya. [Humas Kota Padang]

Legislator PKS Jakarta Siap Perjuangkan dan Kawal Anggaran Musrenbang

2015-04-02T10:09:00.000+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) jangan hanya menjadi pepesan kosong dan sebagai ritual rutin untuk menggugurkan kewajiban atas Peraturan Daerah (Perda). Demikian sambutan yang disampaikan Anggota Komisi B yang menangani bidang Perekonimian DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Nasrullah di acara Musrenbang Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, di gedung Walikota Jakarta Barat, Rabu (1/4).

Lebih jauh Nasrullah menjelaskan, masyarakat sering mengalami kekecewaan terutama di tingkat RT dan RW, pasalnya ada usulan yang tidak terakomodasi karena dipotong batasan-batasannya dan ada yang tidak terealisasi, “Nah inilah dua kekecewaan masyarakat saat ini atas adanya forum Musrenbang ini,” jelas Nasrullah yang juga Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta.

Sebenarnya, masih menurut Nasrullah, Musrenbang ini forum usulan dalam penyusunan program pembangunan di APBD yang akan datang, dalam prosesnya APBD ada 2 jenis usulan, pertama dari atas ke bawah atau Top Down, dan yang kedua usulan dari bawah ke atas atau Bottom Up, “Yang terakhir ini ada di Musrenbang di tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan kemudian terakhir di Walikota,” urai Haji Nas, begitu dirinya akrab disapa.

Usulan Musrenbang yang di Kelurahan dan Kecamatan jika sudah naik keatas yang diakomodasi hanya sedikit, namun tergambar alokasi anggaran riil sesuai kebutuhan masyarakat sekitar 8-10 miliar per kecamatan. Jika dihitung, per Kecamatan di alokasikan 10 miliar artinya di Pemprov DKI hanya membutuhkan anggaran 440 miliar untuk 44 Kecamatan se-Jakarta, dan ini belum sampai 1 triliun,

“Kenapa sampai hilang, kenapa tidak dilaksanakan, padahal ini rill yang bersentuhan langsung dengan pembangunan di masyarakat, harusnya ini diperjuangkan dan saya siap sebagai anggota dewan mengawal ini,” sambung Nasrullah tegas.

Kebutuhan riil ini tidak bisa mengandalkan Dinas-Dinas terkait dalam melaksanakan pembangunan, karenanya Pemprov DKI melalui Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya hanya membuat program yang besar, yang kecil-kecil seperti misalnya jalan rusak di gang-gang kecil, jalan berlubang, dan sebagainya, yang dapat dijangkau pihak Kelurahan dan Kecamatan dengan Musrenbang ini, inilah sebenarnya kebutuhan mendasar pada masyarakat.

Dalam kesempatan Musrenbang tersebut Nasrullah juga menyampaikan permohonan maaf atas kasus-kasus yang selama ini terjadi dan terekam oleh warga Jakarta, karena salah satunya adalah masalah komunikasi pemimpin di Jakarta, komunikasi yang tidak bagus juga bisa mengakibatkan hubungan yang kurang baik dalam membangun pemerintahan bersama di Jakarta.

“Kita diajarkan untuk berkata yang benar, berkata yang lembut, jadi sebagai pemimpin yang sedang diamanahi untuk berkuasa juga tidak boleh seenaknya melontarkan cacian di depan publik, hal ini akan hilang rasa cinta dan percaya publik Jakarta kepada sosok pemimpin yang dipilihnya,” demikian Nasrullah.

Dalam Musrenbang yang berlangsung di Gedung Walikota Jakarta Barat ini, dihadiri pula Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, para Lurah dan Camat, LMK dan Tokoh Masyarakat se-Jakarta Barat.

Blokir Situs, Dewan Syariah PKS Menilai Pemerintah Ketakutan

2015-04-01T12:20:00.000+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku dapat surat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk segera memblokir 22 situs yang diduga mengajarkan gerakan radikal.

Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat menilai wacana tersebut merupakan gambaran dari ketakutan pemerintah yang berlebihan atas isu terorisme dan bermuatan radikalisme.

"Iya. Pemerintah itu terlalu ketakutan. Kalau orang ketakutan, hal yang tidak perlu dilakukan ya dilakukan," ujar Surahman saat dihubungi oleh CNN Indonesia, Selasa (31/3).

Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Kehormatan DPR ini mengimbau pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan rencana pemblokiran 22 situs tersebut. Menurutnya, wacana ini malah dapat menyerang balik pemerintah karena membuat masyarakat menjadi anti-pemerintah.

"Jangan paranoid sehingga melakukan langkah-langkah yang tidak proporsional bahkan tidak simpatik. Ini malah menundang orang yang tidak simpatik malah jadi tidak pro-pemerintah, dan bisa jadi nekat. Jadi harus hati-hati," tegasnya.

Hal serupa diutarakan oleh Ketua DPP PKS Ahmad Zainuddin. Ia menilai kesewenangan seperti yang dilakukan BNPT maupun Kemenkominfo dikhawatirkan menimbulkan antipati dari anak bangsa terhadap pemerintah.

"Pemerintah, baik BNPT dan Kemenkominfo, perlu memiliki standar yang jelas tentang situs Islam yang harus diblokir dan perlu membuka dialog dengan pengelola situs-situs tersebut," imbuh Anggota Komisi I DPR RI ini.

Oleh sebab itu, Zainuddin ini mengimbau Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) harus menjelaskan hal ini agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Hal tersebut disebabkan, lanjut Zainuddin, media-media Islam yang disebutkan telah diberlakukan pemblokiran justru selama ini menentang paham radikalisme ISIS.

"Sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi dari Menkominfo. Tapi tiba-tiba saja menyeruak di masyarakat. Maksudnya apa, apakah operasi, atau apa. Pemerintah sebaiknya terbuka saja. Jangan tiba-tiba saja dan diam-diam. Pemerintah harus jelaskan," ujar Anggota Pengawas TKI DPR RI tersebut.

Kominfo melakukan blokir 22 situs Islam atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pemblokiran dilakukan karena situs-situs tersebut dianggap menyebarkan ajaran radikal.

Kominfo telah melayangkan surat ke penyedia jasa layanan internet (ISP) untuk memblokir 19 situs yang diduga menampilkan konten Islam radikal. Situs tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, dan eramuslim.com.

Namun Selasa pagi (31/3), situs yang diblokir bertambah dua lagi yaitu indonesiasupportislamicatate.blogspot.com dan azzammedia.com. [cnnindonesia]

Beberapa Tokoh Berpeluang Jadi Ketua Majelis Syuro PKS

2015-04-01T10:23:00.000+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Raya (BPPR) Anggota MS PKS 2015-2020, Sunmanjaya Rukmandis menyatakan sejauh ini belum ada pembahasan siapa yang nantinya akan menduduki Ketua Majelis Syuro PKS yang baru. Namun beberapa tokoh menurutnya layak untuk menduduki posisi tersebut.

"Ya figur yang pantas seperti Hilmi Aminudin, Salim Segaf, Hidayat Nur Wahid maupun Anis Matta. Itu nama yang berpeluang jadi ketua majelis syuro" ujar dia, Selasa (31/3).

Sunmanjaya mengatakan nama-nama yang disebut memiliki kapasitas untuk menduduki posisi ketua majelis syuro. Karena nama nama tersebut memilik kapasita dan track record yang baik.

Menurutnya saat ini internal masih fokus pada perhitungan suara untuk pemilihan anggota majelis syuro yang baru. Hal ini kata dia menjadi step awal sebelum berbicara siapa yang nantinya akan duduk menjadi Ketua Majelis Syuro PKS.

"Jadi pada dasarnya internal PKS belum berbicara terkait siapa yang akan menjadi ketua majelis syuro," katanya.

Sebelumnya, Ahad (29/3) PKS melakukan pemilihan raya serentak di 34 kabupaten dan kota se Indonesia. Seluruh calon anggota MS wajib memenuhi syarat sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD-ART) partai.

Di antaranya, bakal calon sudah menjadi anggota ahli tidak kurang dari tujuh tahun, berusia paling sedikit 30 tahun, berpengalaman sebagai pengurus pada struktur partai tingkat provinsi. [ROL]

Politisi PKS: Pemblokiran Situs Islam Seperti Rezim Orde Baru

2015-04-01T09:57:00.000+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengajukan pemblokiran terhadap beberapa website Islam tanpa klarifikasi dan ketelitian kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

"Pemblokiran sembarangan terhadap website Islam sangat disayangkan. Jika itu dilakukan kita kembali ke rezim Orde Baru yang represif dan otoriter," kata Muzzammil dalam keterangan pers, Rabu (1/4/2015).

Menurut Muzzammil, seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir.

"Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola website tersebut. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Tujuan dialog adalah untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Jika mereka menolak dan tidak kooperatif saya kira wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk jadi catatan publik," kata Ketua DPP PKS itu.

Selain itu, kata Muzzammil, BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

"Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam," imbuhnya.

Jangan sampai, website yang menyampaikan ayat Alquran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal.

"Jika demikian, kedepan eksistensi website media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang gunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam," katanya.

Dengan banyaknya aspirasi di media sosial, surat pengaduan, dan SMS ke DPR maka Komisi III DPR akan memanggil pihak Pemerintah.

"Teman-teman di Komisi I, III dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Menag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini," imbuh Muzzammil. [tribunnews]

Penembakan Anggota TNI-Polri Terkait Kasus Narkoba di Aceh

2015-03-31T10:19:00.000+07:00

pkssumut.or.id, BANDA ACEH - Komisi I dan Komisi III DPR RI menyimpulkan kasus penculikan dan penembakan terhadap dua Anggota TNI di Kabupaten Aceh Utara serta penembakan terhadap satu personil Polri di Kabupaten Pidie erat kaitannya dengan peredaran narkoba di Provinsi Aceh.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil usai rapat kerja Komisi I dan Komisi III DPR RI dengan Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Aceh, Pemerintah Aceh, dan Kepala BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), Senin (30/3) di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Aceh.

Nasir Djamil mengatakan penculikan dan pembunuhan tersebut merupakan tindakan kriminal murni. Pihaknya meminta Polda Aceh untuk mengusut tuntas serta menangkap para pelaku. Nasir mengingatkan semakin lama kasus tersebut diungkap, maka dikhawatirkan semakin rendah kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum.

”Kami menyimpulkan bahwa apa yang terjadi terhadap TNI di Aceh Utara dan Polri di Pidie adalah bagian dari kejahatan peredaran narkoba di Provinsi Aceh dan itu adalah kriminal murni. Makanya tadi kami meminta Polda Aceh agar bisa menangkap dan mengungkap pelakunya,” ujar Politisi PKS asal Aceh itu.

Nasir menambahkan dalam hal pengungkapan kasus, Kapolda disarankan untuk meminta bantuan aparat TNI, apalagi yang menjadi korban adalah Anggota TNI. Selain itu, pihaknya juga mendukung razia-razia kepemilikan senjata secara ilegal yang selama ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan kriminal.

Sementara itu, Nasir berharap kepada Pemerintah Aceh untuk melibatkan bekas-bekas kombatan dalam pembangunan, sehingga tidak muncul kelompok-kelompok baru yang merasa tidak diperhatikan pemerintah.

”Ini harapan kita bersama, Kalau mereka tidak dilibatkan, maka mereka cari jalan lain yang meresahkan masyarakat. Jadi ini bukan hanya tugas penegak hukum tapi juga tugas pemerintah daerah, atau dengan kata lain proses intergrasi harus segera tuntas,” katanya.

Meskipun demikian, lanjut Nasir, Komisi I dan Komisi III DPR RI menilai situasi Aceh secara umum sangat kondusif dan terkendali saat ini. Ia juga mengatakan hasil dari pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi I dan Komisi III untuk disampaikan dalam rapat kerja dengan mitra terkait, yaitu Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BNN. [pks.or.id]

Politisi PKS: Menkominfo Harus Terbuka Soal Pemblokiran Media-media Islam

2015-03-31T10:02:00.001+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Wacana pemblokiran situ-situs online media Islam oleh pemerintah di media sosial menyeruak sepanjang hari ini. Pemblokiran tersebut dikabarkan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait penyebaran paham Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).

Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin menegaskan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) harus menjelaskan hal ini agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Pasalnya, media-media Islam yang disebutkan telah diberlakukan pemblokiran justru selama ini menentang paham radikalisme ISIS.

"Sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi dari Menkominfo. Tapi tiba-tiba saja menyeruak di masyarakat. Maksudnya apa, apakah operasi, atau apa. Pemerintah sebaiknya terbuka saja. Jangan tiba-tiba saja dan diam-diam. Pemerintah harus jelaskan," ujar Zainuddin di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Komisi I DPR, menurut Zainuddin, mendukung upaya pemerintah dalam melakukan upaya-upaya mencegah penyebaran paham ISIS. Sebagaimana ormas-ormas Islam dan juga media-media Islam resmi di Indonesia, lanjut dia, menolak cara-cara kekerasan yang dilakukan ISIS atas nama Islam.

Namun dengan melakukan pemblokiran secara diam-diam dan tertutup, Zainuddin menegaskan, sama dengan membredel kebebasan pers. Kebebasan pers dijamin dalam UU No 40 tahun 1999 ayat 1 yang berbunyi 'Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara'; ayat 2 'Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran'; dan ayat 3 yang berbunyi 'Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.'

"Kita mencoba menegakkan demokrasi dan menolak radikalisme agama. Tapi dengen membredel media, itu membunuh kebebasan pers yang menjadi pilar demokrasi," tegasnya.

KEtua DPP PKS ini juga mengatakan, pemerintah dan penegak hukum sebaiknya lebih erat lagi bekerjasama dengan unsur-unsur umat Islam, termasuk di dalamnya media Islam, dalam mencegah paham ISIS, dan bukan sebaliknya. Apalagi ada Dewan Pers yang menaungi kode etik media nasional, menurut Zainuddin, Menkominfo juga harus melibatkan Dewan Pers.

"Tidak hanya menerima permintaan begitu saja dari BNPT. Menkominfo juga harus berdialog dengan tokoh-tokoh Islam soal situs-situs yang dianggap radikal menurut definisi BNPT. Bagaimana penanganannya yang adil," ucapnya.

Zainuddin juga mengatakan kesewenangan seperti yang dilakukan BNPT maupun Kemenkominfo dikhawatirkan menimbulkan antipati dari anak bangsa terhadap pemerintah.

"Pemerintah baik BNPT dan Kemenkominfo perlu memiliki standar yang jelas tentang situs Islam yang harus diblokir dan perlu membuka dialog dengan pengelola situs-situs tersebut," imbuh politisi yang juga anggota pengawas TKI dari DPR ini.

Sebuah surat perintah untuk memblokir laman internet yang diduga mendukung ISIS beredar di dunia maya. Pemblokiran dilakukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Dalam surat tersebut, terdapat 19 laman internet yang diblokir karena diduga menyebar paham dan ajaran radikalisme. Laman tersebut antara lain arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, dan daulahislam.com.

Situs tersebut dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut BNPT, seluruh laman tersebut merupakan penggerak dan simpatisan radikalisme.

Pemilih Pemira PKS di Luar Negeri Pakai Sistem Online

2015-03-30T10:41:00.000+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Pemilihan Raya (Pemira) Anggota Majelis Syura (MS) Partai Keadilan Sejahtera Masa Khidmah 2015-2020 tidak hanya diselenggarakan di 34 provinsi se-Indonesia, melainkan juga di 22 negara. Berbeda dengan di Indonesia, mekanisme Pemira di luar negeri (LN) berjalan unik, yaitu menggunakan sistem online.

Hal ini disampaian Ketua Badan Hubungan Luar Negeri (BHLN) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Taufik Ramlan Wijaya saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (28/3) malam. Taufik mengungkapkan perbedaan mekanisme pemilihan disebabkan jumlah kader dan kantor resmi PKS di luar negeri (Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera/PIP PKS) belum tersebar merata.

"Kalau di Indonesia setiap kota/kabupaten ada kantor resmi PKS. Sehingga kader yang punya hak suara mendatangi masing-masing DPD (Dewan Pengurus Daerah) sebagai TPS (Tempat Pemungutan Suara). Tetapi kalau di luar negeri masing-masing daerah belum tentu ada DPD. Oleh karena itu, sudah diputuskan menggunakan perangkat teknologi informasi atau sistem online," ungkapnya.

Sistem online dalam Pemira MS di luar negeri, lanjut Taufik, berupa suatu website tertentu yang harus dikunjungi oleh kader PKS pemilik hak suara. Ia menjelaskan waktu pemilihan di LN menyesuaikan di Indonesia yaitu pukul 8.00 - 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Sedangkan durasi akses website Pemira diperkirakan tidak lebih dari 3 menit.

"Bisa dikatakan pemilih di LN memiliki rentang waktu yang cukup lama untuk menggunakan hak suaranya melalui website. Jadi kalau ada kendala koneksi internet, Insya Allah dapat diatasi dalam rentang waktu yang cukup panjang itu," tuturnya.

Taufik mengungkapkan diantara 22 negara di luar Indonesia yang juga menyelenggarakan Pemira Anggota MS antara lain Amerika Serikat, Australia, Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lain-lain. Meskipun mengunakan sistem online, suara kader PKS di LN akan dimasukkan kedalam Dapil DKI Jakarta.

"Untuk di luar negeri mengikuti daerah pemilihan Jakarta. Tidak ada dapil tersendiri. Ini sudah keputusan BPPR (Badan Pelaksana Pemilihan Raya). Sehingga formatnya sama seperti di Indonesia. Ada 25 calon dengan nomor urut 1-25 dan sudah dikirimkan data profil para Calon MS sesuai ketetapan," kata Taufik.

Dengan mekanisme yang berbeda, Taufik berharap para kader PKS di LN dapat lebih mudah dan tetap semangat untuk berpartisipasi dalam pemilihan raya. Ia mengimbau para kader PKS di LN menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya.

"Mari luangkan waktu sejenak untuk memberikan suara kepada calon-calon Anggota MS PKS yang telah ditetapkan. Mohon diingat, bahwa kuota MS untuk di LN ialah 5 orang sama seperti di Jakarta. Pelajari profil-profilnya dengan cermat. Pilihlah calon yang dapat memberikan kontribusi terbaiknya," pesan Taufik.

Pemira Anggota MS PKS Masa Khidmah 2015-2020 (1436-1441 H) merupakan suatu mekanisme pemilihan anggota lembaga tertinggi dalam struktur PKS. MS bertugas merumuskan, mengubah, dan menetapkan AD-ART, platform, maupun kebijakan-kebijakan strategis partai lainnya. Pemira MS dilaksanakan serentak pada Ahad, 29 Maret 2015 di 34 provinsi seluruh Indonesia serta 22 negara lainnya. [pks.or.id]

PKS Aman dari Upaya Golkarisasi

2015-03-30T10:29:00.000+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan pemilihan raya Majelis Syuro (MS) hari ini, Ahad (29/3). Dalam pemilihan itu, PKS telah melakukan berbagai upaya untuk menjauhkan partai dari upaya pecah belah.

Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) meyakini pemilihan MS PKS akan terjaga dari upaya 'menggolkarkan' partai. Sebelum pemilihan, PKS sudah melarang seluruh kader yang mencalonkan diri untuk tidak berkampanye dan melakukan money politic.

“Kita yakin upaya Golkarisasi di PKS tidak akan terjadi,” kata HNW saat dihubungi ROL, Ahad (29/3)

Kalaupun ada upaya menggolkarkan PKS. Upaya itu jelas akan gagal. Sebab itu HNW mengingatkan jangan pernah melakukan upaya menggolkarkan PKS. Sebab upaya yang benuansa orde baru itu tidak akan baik bagi partai PKS atau partai manapun.

PKS melakukan pemilihan raya serentak di 34 kabupaten dan kota se Indonesia. Seluruh calon anggota MS wajib memenuhi syarat sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD-ART) partai. Di antaranya, bakal calon sudah menjadi anggota ahli tidak kurang dari tujuh tahun, berusia paling sedikit 30 tahun, berpengalaman sebagai pengurus pada struktur partai tingkat provinsi.

"Bersifat amanah, disiplin, profesional, serta berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan," kata HNW. [ROL]

Anggota Komisi I DPR Pertanyakan Kabar 23 WNI Ditangkap Kelompok Al Houthi di Yaman

2015-03-30T10:20:00.000+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Ribuan warganegara Indonesia (WNI) masih terjebak dalam peperangan di Yaman. Kabar terakhir, sekitar 23 WNI ditangkap petugas keamanan pendukung pemberontak Syiah al-Houthi.

Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin meminta pemerintah RI segera melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap 23 WNI yang ditangkap petugas keamanan dari pemberontak Syiah Al-Houthi.

"Saya dengar dari KBRI di sana, ada 23 WNI yang ditangkap pemberontak Al-Houthi. Pemerintah harus pastikan lagi kebenaran kabar ini. Pastikan keselamatan mereka, dan WNI yang masih tertahan di sana harus segera dikeluarkan," ujar Zainuddin di Jakarta, Senin (30/3).

MEnurut Zainuddin,situasi di Yaman saat ini sangat tidak stabil dan tidak aman. Kenyamanan sosial dan politik di salah satu negara semenanjung Arab itu telah hilang menyusul serangan militer Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk lainnya hingga hari ini. Masih ada sekitar 2000 WNI di Yaman saat ini. Mereka ada yang bekerja sebagai tenaga kerja, ada juga sebagai pelajar.

"Jangan sampai ada korban dari WNI. Kedutaan kita di sana saya yakin sudah melakukan proses evakuasi. Jangan menunggu WNI melapor. Saya harap petugas di KBRI kita di sana proaktif mendata dan menjemput para WNI untuk ke KBRI seterusnya dipulangkan. Karena pasti keluarga yang di sini banyak yang bertanya-tanya keselamatan anggota keluarganya," ucap anggota Tim Pengawas TKI dari DPR ini.

Antisipasi Dampak Yaman

Serangan negara-negara Arab dibawah kordinasi Arab Saudi terhadap Yaman, lanjut Zainuddin, bisa berdampak luas. Tidak hanya dalam skala kawasan di Timur Tengah.

"Juga harus diantisipasi dampak konfliknya ke Indonesia. Negara Arab menyerang kelompok Al-Houti karena menumbangkan penguasa Sunni yang sah. Sementara isu ISIS belum juga reda," ujarnya.

Bercermin dari kasus WNI yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS memerangi Syiah yang menguasai Suriah dan Irak, menurut Zainuddin, pemerintah perlu mewaspadai WNI di Yaman agar juga tidak terlibat konflik. Zainuddin memprediksi perang yang baru mulai di Yaman ini bisa berlangsung lama.

"Evakuasi segera WNI di Yaman sangat mendesak, agar jangan sampai ada WNI yang terjebak terlibat konflik. Serangan Arab ke Yaman sangat kuat nuansa ideologis," jelas politisi PKS ini.

Sementara itu mengutip laman online Hidayatullah, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konselor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaman, M Akbar Maulana menyampaikan ada sekitar 23 mahasiswa Indonesia yang studi di Yaman, diculik oleh kelompok pemberontak Syiah al-Hautsi (Syiah al-Houthi).

“Info terakhir yang didapat sebanyak 23 Warga Negara Indoneisa (WNI) yang diculik oleh pemberontak Syiah al-Hautsi,” kata Akbar, Ahad (29/03).

Menurut pengakuan temannya yang diculik, kata Akbar, ada sejumlah pria berpakaian aparat keamanan yang menggeledah rumah pelajar dengan alasan untuk memeriksa kelengkapan dokumen (seperti paspor, izin tinggal dan sebagainya).

“Mereka yang tidak punya izin tinggal ditangkap,” imbuh Akbar yang saat ini berada di kantor KBRI Sana’a bersama WNI lain yang meminta perlindungan.

Akbar mengatakan para mahasiswa itu mengontrak rumah di sekitar masjid tempat mereka belajar, yaitu di daerah Sa’wan ibukota Sana’a.

“Jumlah mahasiswa Indonesia sendiri menurut data terakhir itu ada sekitar 2162 orang,” imbuh Akbar.

Akbar menuturkan untuk mahasiswa Indonesia yang dikabarkan diculik oleh kelompok pemberontak Syiah al-Hautsi itu, sampai saat ini masih terus ditelusuri kebenarannya.

Serangan Arab Saudi terjadi hanya dua hari setelah Menteri Luar Negeri Yaman Riad Yassin memohon negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk melakukan intervensi militer terhadap pemberontak Houthi, Kamis (26/3/2015).

Konflik di Yaman terjadi setelah kubu pemberontak Houthi yang Syiah melengserkan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi. Hadi kemudian berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan mengungsi dari ibukota Sanaa dan mendirikan pusat pemerintahan di kota Aden. Operasi militer ini dilakukan setelah Houthi terus bergerak mendekati kota Aden, dan ini dikhawatirkan akan mengancam keselamatan Presiden Hadi.

Sepak terjang kaum Houthi membangkitkan kecurigaan Arab Saudi, bahwa aksi mereka disokong pemerintah Iran, yang juga beraliran Syiah. Namun, baik kaum Houthi dan Iran menepis dugaan tersebut. Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa operasi militer Saudi dkk akan memicu konflik baru yang menyeret Iran. Iran pun telah bersuara keras terhadap aksi Arab Saudi dan koalisinya.

PKS Terjunkan Al Muzzammil Untuk Pilot Project Perbaikan

2015-03-30T10:12:00.000+07:00

pkssumut.or.id, LAMPUNG - PKS menurunkan kader sekaligus tokoh kaliber nasional di pilkada Kabupaten Pesawaran dalam upaya mendesain hadirnya pilot project kemajuan dan perbaikan bagi daerah setempat.

Demikian arahan Johan Sulaiman, Wakil Ketua PKS Lampung di hadapan kader utama PKS Se Pesawaran dalam rangka konsolidasi dan pemantapan pemenangan Bang Jamil (Al Muzzammil Yusuf) sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran yang diusung PKS, di Kantor PKS Pesawaran, Ahad (29/3).

Johan juga kembali menyampaikan bahwa penetapan Bang Jamil telah sesuai aspirasi kader di Pesawaran. Sehingga kemudian pada hari ini Johan meminta keikhlasan dari seluruh kader yang hadir untuk bekerja maksimal, full tenaga tidak setengah kopling, sebab jika setengah kopling justru mesin menjadi cepat rusak. "DPP telah mengikhlaskan kader nasionalnya, begitu juga DPW dan DPD telah ikhlas" kata Pimpinan DPRD Lampung. "Tinggal antum sebagai kader, apakah antum ikhlas?" tanya Aleg PKS Dapil Pesawaran, Pringsewu dan Metro, yang kemudian ditegaskan para kader dengan jawaban semua kader siap dan ikhlas bekerja. " iya kami siap dan ikhlas bekerja memenangkan Bang Jamil" seru seluruh kader.

Sementara dalam sambutannya di hadapan kader, Al Muzzammil Yusuf yang akrab di panggil Bang Jamil menyatakan terimakasih atas kepercayaan seluruh kader Pesawaran menjadikan dirinya calon kepala daerah dari PKS. Dirinya menyampaikan pula kesiapan maju dalam pilkada, selain atas dorongan seluruh kader Pesawaran, juga diperkuat melalui hasil Shalat Istikharah ibu dan istrinya.

Sebelum sambutan Al Muzzammil l, terlebih dahulu dilakukan jajak pendapat/polling terbuka desain resmi alat peraga sosialisasi Bang Jamil dengan Tagline Hadir Melayani. Dari lima desain yang dipollingkan kepada kader, desain dengan kombinasi warna putih, hitam, hijau dan background foto berwarna kuning menjadi pilihan terbanyak para kader.

Hadir dalam konsolidasi dan pemantapan pemenangan Bang Jamil, Sekretaris MPW PKS Lampung yang juga koordinator tim Pemenangan Pilkada Pesawaran, Fahmi Sasmita. [pkslampung]

PKS Sumut Adakan Pemira di 18 TPS di Sumut

2015-03-30T10:04:00.001+07:00

pkssumut.or.id, MEDAN – Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara mengadakan Pemilihan Raya (Pemira) anggota Majelis Syuro (MS) Masa Khidmah 1436-1441 H (2015-2020 M), Ahad (29/3).

Pemira Majelis Syuro ini diselenggarakan serentak di 18 TPS di Provinsi Sumatera Utara. Untuk Medan Pemira ini dilaksanakan Ahad pagi (29/3) di DPD PKS Kota Medan Jalan Sei Beras No. 34 Medan Baru.

Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara ada 10 nama Bakal Calon (Balon) MS yang diusung PKS Sumut. Dari 10 nama Balon MS, pemilih berhak memilih 2 nama. Salah satu dari 10 nama yakni Muhammad Hafez, Lc, yang juga merupakan Ketua DPW PKS Sumut.

Ketua DPW PKS Sumut, Muhammad Hafez, Lc mengatakan, ini salah satu bentuk proses demokrasi dalam pemilihan kepemimpinan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera. “Daerah memiliki kesempatan untuk jadi anggota Majelis Syuro dengan syarat sesuai kriteria yang telah ditentukan AD-ART partai,” ungkap Hafez.

Menurut Hafez, PKS mengutamakan kaderisasi internal sebagai kekuatan partai. Proses pemilihan anggota MS dalam PKS juga berbeda dengan partai politik lainnya. Pemira PKS bersifat terbuka, sehingga dalam pemilihannya tidak ada perpecahan di PKS. “Pemira PKS jauh dari konflik internal seperti yang terjadi di partai lain. Partai dakwah ini mengedapankan soliditas dan ukhuwah serta jauh dari ambisi perorangan,” ujarnya.

Hafez berharap Pemira Anggota Majelis Syura periode 2015-2020 yang diadakan di 18 titik di Sumatera Utara dapat berjalan dengan aman dan tertib. Pemira yang diselenggarakan serentak diseluruh Indonesia ini, Insyaallah hasilnya akan diumumkan 24 April 2015 mendatang.

Seperti diketahui Majelis Syuro merupakan lembaga tertinggi dalam struktur kepengurusan PKS, menjadi Balon MS harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam keanggotaannya. Balon anggota MS ditetapkan dalam AD-ART partai. Diantaranya sudah menjadi Anggota Ahli tidak kurang dari 7 tahun, berusia paling sedikit 30 tahun, berpengalaman sebagai pengurus paling rendah pada struktur partai tingkat provinsi, amanah, disiplin, juga profesional, serta berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan.

PKS sudah mengatur dengan jelas proses dan tahapan yang harus dilalui anggota dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya. Anggota MS terpilih nantinya akan mengemban amanah yang tidak ringan. Selain berwenang mengubah dan menetapkan AD-ART, anggota MS juga berwenang menetapkan falsafah dasar dan platform pembangunan partai. [sak]

Legislator PKS Berharap TNI Perbolehkan Prajuritnya Berjilbab

2015-03-27T10:26:00.001+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap TNI memperbolehkan para prajurit wanita menggunakan jilbab, sama seperti Polri yang sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri yang membolehkan penggunaan jilbab bagi para Polisi Wanita.

"Ini juga preseden penting bagi TNI karena ada aspirasi agar prajurit TNI yang wanita menggunakan jilbab bagi yang muslimah," katanya di Gedung Nusantara I Jakarta, Kamis (26/3).

Dia mengatakan rencana penerapan jilbab bagi prajurit TNI sudah lama sehingga tinggal dibuat kebijakannya.

Menurut dia sejumlah negara sekalipun profesi warga negaranya berada di ruang publik sudah diperbolehkan penggunaan jilbab termasuk dalam institusi keamanan dan pertahanan.

"Banyak negara yang tentara perempuannya sudah menggunakan jilbab, meskipun warga negaranya bukan mayoritas beragama Islam," ujarnya.

Sementara itu Mahfudz menyambut baik Peraturan Kapolri yang memperbolehkan para Polwan menggunakan jilbab saat bekerja di institusi tersebut.

Menurut dia penggunaan busana muslimah itu tentu disesuaikan denfan aturan internal dan kebutuhan kerja di institusi kepolisian.

"Pertama ini bagian dari hak asasi dan kedua karena ini juga menyangkut keyakinan ajaran agama. Salain itu tidak ada agama yang dibatasi atau dihalangi oleh sebuah profesi," katanya.

Dia menegaskan tidak alasan bagi sebuah profesi yang boleh menghalangi WNI menjalankan hak sebagai warga negara dan kewajiban memeluk sebuah agama. [ant]

Cegah Narkoba di Parlemen, Anggota Fraksi PKS Tes Urine

2015-03-27T09:55:00.001+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan tes urine bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis (26/3).

Hal ini dilakukan sebagai respon penghormatan dan penghargaan Fraksi PKS terhadap Undang-Undang (UU) dan pelaksana UU yaitu BNN itu sendiri.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dalam konferensi pers di ruang rapat pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (26/3).

"Kedua kita juga ingin menjadi contoh bagi teman-teman di fraksi lain tentang persoalan narkoba," kata Jazuli.

Menurut Jazuli, sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus menjadi panutan dalam persolan narkoba. "Bagaimana kita bisa selesaikan persoalan narkoba kalau DPR-nya tidak steril dari narkoba," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini. [RMOL]

PKS Bersiap Gelar Pemilihan Majelis Syuro

2015-03-27T09:48:00.001+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyelenggarakan pemilihan raya (Pemira) anggota Majelis Syuro (MS) Masa Khidmah 1436-1441 H (2015-2020 M) serentak di 34 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pemilihan akan berlangsung pada Minggu 29 Maret 2015.

Ketua Badan Pelaksana Pemilu Raya (BPPR) TB Soenmandjaya Rukmandis dalam keterangan persnya, Kamis 26 Maret 2015, menjelaskan Majelis Syuro merupakan lembaga tertinggi dalam struktur kepengurusan PKS.

“Balon Anggota MS harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam AD-ART partai. Diantaranya sudah menjadi Anggota Ahli tidak kurang dari 7 tahun, berusia paling sedikit 30 tahun, berpengalaman sebagai pengurus paling rendah pada struktur partai tingkat provinsi, amanah, disiplin, juga profesional, serta berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan,” papar pria yang akrab disapa Kang Soenman ini.

Meskipun memiliki syarat-syarat tertentu, lanjut Kang Soenman, keanggotaan MS PKS tidak sesulit yang diperkirakan masyarakat. PKS sudah mengatur dengan jelas proses dan tahapan yang harus dilalui anggota dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya.

“Tidak sulit seperti yang dibayangkan. Dalam hal ini anggota terbina atau angkatan muda memang belum dilibatkan. Namun, sudah ketentuan partai apabila Balon MS sudah menjadi Anggota Ahli selama 7 tahun, berarti dalam Pemira 2015 ini sudah sejak 28 Februari 2008. Di AD-ART partai yang terpublikasikan pun sudah dicantumkan bagaimana proses naik tingkat keanggotaan melalui pendidikan dan pembinaan,” katanya.

Kang Soenman menambahkan, anggota MS terpilih akan mengemban amanah yang tidak ringan. Selain berwenang mengubah dan menetapkan AD-ART, anggota MS juga berwenang menetapkan falsafah dasar dan platform pembangunan partai.

"Anggota MS juga wajib memegang teguh sumpah setia untuk mengabdi kepada agama dan bangsa," kata Ketua Fraksi PKS di DPR itu. [viva]

PKS Dalami Naskah Akademik RUU Pertembakauan

2015-03-26T11:21:00.000+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2015. RUU ini diusulkan oleh beberapa fraksi dengan semangat untuk melindungi petani tembakau di Indonesia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memiliki sikap resmi soal pengajuan RUU yang akan mengatur pertembakauan di Indonesia. Ketua fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan saat ini fraksinya masih memelajari Naskah Akademik dari RUU ini.

"Kita pertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, positif dan negatifnya," kata dia pada Republika, Rabu (25/3) malam.

Dalam isi Naskah Akademik yang diajukan di RUU itu, ada tudingan RUU ini akan melindungi petani dengan perlindungan jumlah produksi rokok di Indonesia. Artinya, RUU ini akan dianggap lebih menguntungkan produsen rokok di Indonesia.

"Justru itulah yang mau kita dalami, apakah ini terlalu menguntungkan produsen rokok atau tidak," kata dia. [ROL]

PKS Apresiasi SK Kapolri yang Bolehkan Polwan Berjilbab

2015-03-25T12:21:00.004+07:00

pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, mengapresiasi Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti yang secara resmi telah mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor 245/III/2015 pada 25 Maret 2015. Keputusan itu memuat aturan yang membolehkan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (Polwan) di Indonesia.

"Alhamdulillah, akhirnya peraturan resmi Polwan berjilbab keluar. Fraksi PKS sangat mengapresiasi langkah Plt Kapolri Pak Badrodin Haiti yang telah resmikan jilbab Polwan," kata Almuzzammil Yusuf, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Menurut Muzzammil, hal ini merupakan perjuangan semua pihak, termasuk mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Sutarman dan Timur Pradopo dengan jajarannya dan fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI yang sudah membahas dan mengesahkan anggaran jilbab Polwan dalam APBN 2015.

"Dan ini juga perjuangan para tokoh, ormas Islam, dan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui berbagai media masa dan media sosial," ujar Muzammil.

Surat keputusan itu, kata Muzzammil, merupakan kabar gembira, terutama bagi Polwan yang ingin berjilbab. "Ini kegembiraan kita semua. Saya mengajak kepada para Polwan yang Muslimah, ayo jangan ragu kenakan jilbab," kata dia.

Badrodin Haiti membenarkan telah menandatangani izin Jilbab bagi Polwan melalui Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri No Pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Dengan demikian, peraturan Kapolri (perkap) tersebut sudah bisa dijadikan dasar untuk digunakan di seluruh Indonesia. [kompas]

Sumatera Utara Provinsi Pertama Jamin Asuransi Nelayan

2015-03-25T12:21:00.002+07:00

pkssumut.or.id, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho menegaskan Pemprov Sumut sedang dan terus berupaya mensejahterakan nelayan, salah satunya dengan pemberian asuransi. Hal ini ditegaskan Gatot dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (24/3).

"Sumatera Utara adalah provinsi yang pertama memberikan asuransi kepada nelayan, dari tahun 2011 hingga saat ini jumlah nelayan yang sudah diasuransikan sebanyak 3.342 nelayan. Namun dari jumlah nelayan Sumut sebanyak 27.679 jiwa," ujarnya.

Gatot mengaku jumlah tersebut masih minim. Oleh karena itu, Gatot meminta bantuan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten/kota ikut mengalokasikan anggaran perlindungan jiwa bagi nelayan yang memang memiliki resiko tinggi dalam operasionalnya. Sumut sendiri, kata Gatot, memiliki panjang pantai 1.300-an kilometer, terdiri dari 554 kilometer di pantai timur dan sisanya di Nias serta Pantai Barat.

“Dari 33 kabupaten/kota, 17 daerah tercatat memiliki wilayah laut. Namun, ia mengakui dari potensi perikanan sebanyak 842 ton, baru bisa dieksplor 67 persen. Makanya, selain terus melakukan pemberdayaan SDM Kelautan, juga dilakukan penertiban perizinan,” jelas Gatot.

Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rapat bertujuan membahas pencegahan operasi kapal ikan ilegal, khususnya asing, di perairan Indonesia.

Selain Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, rapat juga dihadiri Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan empat pimpinan daerah, antara lain Gubenur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, serta Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Azhari. [pks.or.id]