LUGAS 28th

Pemkot Bitung Dukung Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke Pulau 3T, KRI Sidat-851 Dilepas Laksda Dery

2026-09-11T20:26:29.979+07:00

LUGAS | BITUNG — Pemerintah Kota Bitung turut mendukung pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat Tahun 2026 yang digelar Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut untuk menjangkau wilayah terluar, terpencil dan terdepan (3T).

Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Drs. Benny Lontoh, M.A. Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bitung, yang mewakili Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, dalam upacara pelepasan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Dermaga Samuel Languyu, Satrol Kodaeral VIII, Manado, Jumat (11/9/2026).

Kehadiran Pemkot Bitung dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap upaya Bank Indonesia dan TNI AL memastikan ketersediaan uang Rupiah di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan akses distribusi.

Ekspedisi ini tidak hanya membawa uang Rupiah ke daerah sasaran, tetapi juga menjalankan misi menarik uang yang sudah tidak layak edar, mendistribusikan uang layak edar, serta memperkuat edukasi dan kecintaan masyarakat terhadap Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.

Benny Lontoh hadir bersama jajaran TNI AL, Bank Indonesia Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta unsur terkait lainnya dalam prosesi pelepasan KRI Sidat-851 yang menjadi salah satu unsur pendukung ekspedisi menuju wilayah 3T.

Sementara itu, Dankodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi, S.E., M.Tr.Opsla., memimpin langsung upacara pelepasan. Prosesi ditandai dengan penyematan atribut Satgas Ekspedisi Rupiah Berdaulat kepada personel yang akan menjalankan misi.

Keterlibatan Pemkot Bitung dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan TNI AL dan Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran distribusi Rupiah, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara. Rupiah tidak hanya diedarkan di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga dibawa hingga ke pulau-pulau terluar sebagai bagian dari menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

Kapolsek Pedan AKP Nyoto Dekatkan Polisi dengan Warga Lewat Jumat Curhat

2026-09-11T13:46:23.910+07:00

Kapolsek Pedan AKP Nyoto, S.H., MH. menyampaikan himbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka Jumat Curhat

KLATEN — Kapolsek Pedan AKP Nyoto, S.H., MH. menyampaikan himbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka Jumat Curhat kepada jamaah usai pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Nurul Huda, Dukuh Tandan, Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jumat (11/9/2026).

AKP Nyoto mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah potensi gangguan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi cuaca, penyalahgunaan narkoba, serta penggunaan knalpot brong oleh anak-anak dan remaja.

Himbauan pertama berkaitan dengan antisipasi dampak cuaca panas yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kapolsek mengingatkan warga agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan titik api maupun kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

“Cuaca panas perlu kita waspadai bersama. Jangan sampai ada kelalaian yang menimbulkan kebakaran,” pesan AKP Nyoto.

Himbauan kedua menyangkut upaya pencegahan anak-anak dan generasi muda dari gangguan serta penyalahgunaan narkoba. Kapolsek meminta orang tua meningkatkan pengawasan dan membangun komunikasi yang baik dengan anak. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui perhatian keluarga, lingkungan yang positif, serta keberanian masyarakat melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi peredaran atau penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, AKP Nyoto mengingatkan para orang tua agar mengawasi anak-anak dalam penggunaan kendaraan bermotor, terutama terkait penggunaan knalpot brong. Suara bising dari knalpot tidak standar dinilai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi menimbulkan keresahan di lingkungan.

Kapolsek mengajak orang tua memberikan pemahaman kepada anak agar tidak menggunakan knalpot brong serta menaati aturan lalu lintas. Edukasi dan pengawasan keluarga dinilai penting agar anak-anak tidak terjerumus pada kebiasaan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Melalui kegiatan Jumat Curhat atau sambang dan himbauan Kamtibmas tersebut, Polsek Pedan berharap terjalin kerja sama yang semakin baik antara kepolisian dan masyarakat. AKP Nyoto menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Warga pun diharapkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. (Rizal PM)

Tali KRI Sidat-851 Dilepas, Laksda Dery dan BI Antar Rupiah Berdaulat ke Pulau 3T

2026-09-11T13:20:13.206+07:00

LUGAS | BITUNG — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bersama Bank Indonesia kembali menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat Tahun 2026. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya memastikan ketersediaan dan kelayakan uang Rupiah hingga ke wilayah terluar, terpencil, dan terdepan (3T).

Pelepasan ekspedisi dipimpin Komandan Kodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi, S.E., M.Tr.Opsla., dalam upacara di Dermaga Samuel Languyu, Satuan Kapal Patroli (Satrol) Kodaeral VIII, Manado, Jumat, 11 September 2026.

Upacara diawali sambutan perwakilan Bank Indonesia, Joko Supratikto. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyematan atribut Satuan Tugas (Satgas) Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 kepada personel yang akan menjalankan misi.

Penyematan atribut dilakukan secara berjenjang. Kepala Bank Indonesia menyematkan atribut kepada Komandan KRI Sidat-851, kemudian Dankodaeral VIII kepada Ketua Tim Satgas Bank Indonesia. Selanjutnya, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyematkan atribut kepada anggota Satgas Bank Indonesia.

Ekspedisi Rupiah Berdaulat tidak sekadar mengangkut uang tunai. Program ini merupakan kerja bersama untuk menjaga keberadaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus memastikan masyarakat di wilayah sasaran memperoleh uang dalam kondisi layak edar.

Bagi TNI AL, keterlibatan dalam ekspedisi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas negara di wilayah kepulauan, terutama daerah yang secara geografis sulit dijangkau melalui jalur distribusi reguler.

Dankodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi menegaskan kesiapan TNI AL mendukung program tersebut melalui penyediaan unsur kapal dan personel.

“Dalam tahun ini kita menyiapkan dua kali program Rupiah Berdaulat. TNI Angkatan Laut selalu siap menyiapkan unsur atau KRI untuk mengantar Rupiah Berdaulat ke pulau-pulau 3T, yaitu terluar, terpencil dan terdepan,” ujar Dery.

Dukungan personel juga disiapkan untuk memastikan misi berjalan aman dan lancar. Selain personel TNI AL, unsur pendukung dari instansi terkait turut dilibatkan, termasuk untuk kebutuhan kesehatan dan pengamanan selama pelayaran.

“Personel TNI AL kita siapkan, termasuk dukungan personel tambahan untuk kesehatan dan keamanan. Semuanya menjadi bagian dari kesiapan Satgas selama melaksanakan ekspedisi,” katanya.

Dery mengatakan keberadaan unsur TNI AL di wilayah terluar menjadi salah satu modal penting dalam mendukung program pemerintah yang menjangkau masyarakat kepulauan.

“Di pulau-pulau terluar memang ada pangkalan dan satuan tugas pulau-pulau terluar dari TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

Sinergi TNI AL dan Bank Indonesia dalam Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 sekaligus memperlihatkan bahwa distribusi Rupiah ke wilayah 3T membutuhkan lebih dari sekadar sistem logistik. Faktor geografis, keamanan, ketersediaan transportasi laut, serta keberadaan aparat negara di pulau-pulau sasaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Melalui ekspedisi tersebut, Rupiah diupayakan tetap hadir hingga wilayah paling luar Indonesia. Negara tidak hanya memastikan uang beredar, tetapi juga memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memiliki akses terhadap mata uang nasional dalam kondisi yang layak.

Turut hadir dalam upacara tersebut antara lain Wakil Komandan Kodaeral VIII, Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara, Ketua Tim Satgas Bank Indonesia Sulut, Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Ir Kodaeral VIII, Kapoksahli Kodaeral VIII, para Asisten Dankodaeral VIII, Dansathantai Kodaeral VIII, Dansatrol Kodaeral VIII, Kakuwil Kodaeral VIII, Kadiskes Kodaeral VIII, Kadister Kodaeral VIII, Pjs. Karumkital dr. Wahyu Slamet Bitung, Kaakun Kodaeral VIII, serta Kafasharkan Bitung.

Kemendikdasmen melalui SEAMEO RECFON Dorong Kebijakan Gizi Berbasis Bukti untuk Murid

2026-09-11T10:27:17.026+07:00

LUGAS | Jakarta, 10 September 2026 – Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON), salah satu dari tujuh pusat regional di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menggelar Konferensi Pers Pertemuan Dewan Pembina (_Governing Board Meeting_/GBM) ke-16 di Jakarta, Rabu (9/9).

Pertemuan tahunan yang diikuti 11 anggota Dewan Pembina yang mewakili negara-negara anggota SEAMEO ini turut meluncurkan tiga _policy brief_ berbasis bukti ilmiah untuk mendukung kesehatan, gizi, dan kualitas pembelajaran murid di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Dalam acara pembukaan GBM ke-16, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa pemenuhan gizi berkualitas merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pendidikan anak. “Gizi yang baik adalah kondisi yang memungkinkan proses pembelajaran secara optimal. Murid mungkin belajar di sekolah yang bagus, guru yang profesional, dan kurikulum yang sesuai, tetapi jika murid tersebut datang ke kelas dalam keadaan lapar atau kurang gizi, pembelajaran yang optimal akan sulit terjadi,” tegas Suharti.

Suharti juga mengapresiasi peran SEAMEO RECFON dalam mendukung Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang mencatat penurunan angka _stunting_ balita dari 21,5 persen (2023) menjadi 19,8 persen. Ia menggarisbawahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau sekitar 60 juta murid pada tahun 2027 sebagai peluang besar untuk mengintegrasikan edukasi gizi, keamanan pangan, dan kebiasaan hidup sehat.

Lebih lanjut, Direktur SEAMEO RECFON, Rini Sekartini, memaparkan _policy brief_ pertama mengenai penguatan sistem biomarker zat gizi mikro dalam SSGI 2026 melalui teknologi _multiplex immunoassay_ dan peningkatan kapasitas laboratorium guna meningkatkan akurasi data serta efisiensi evaluasi percepatan penurunan _stunting_. Rini menjelaskan, “Peluncuran _policy brief_ ini merupakan wujud nyata mandat kami dalam menjembatani sains, kebijakan, dan praktik. Penguatan biomarker zat gizi mikro berguna untuk mendukung penetapan prioritas dan evaluasi kebijakan percepatan penurunan _stunting_ di Indonesia yang lebih efektif dan efisien”.

Sementara itu, Deputi Direktur Program SEAMEO RECFON, Brian Sri Prahastuti, menambahkan pentingnya mendeteksi akar penyebab anemia pada murid secara menyeluruh, “Anemia menjadi perhatian kami karena berhubungan langsung dengan kemampuan murid untuk menangkap pelajaran akibat berkurangnya suplai oksigen ke sel-sel otak. Dengan sekali pemeriksaan darah yang lebih lengkap, kita dapat memberikan rekomendasi intervensi yang jauh lebih tepat sasaran,” tutur Brian.

_Policy brief_ kedua mengangkat Penerapan Panduan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal (PGS-PL) dalam Kebijakan Gizi Sekolah berdasarkan riset terhadap 4.219 murid usia 7–18 tahun di 12 kabupaten/kota di 12 provinsi menggunakan WHO Optifood. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan asupan zat gizi mikro pada murid, dengan kesenjangan asupan folat mencapai 100 persen, kalsium 78 persen, dan vitamin A 25 persen, disusul vitamin C dan zinc.

Hasil penelitian tersebut diterjemahkan menjadi siklus menu tujuh hari berbasis pangan dan kuliner lokal sebagai rujukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan sekolah dalam penyusunan menu lokal untuk mendukung MBG. Penelitian dilakukan sebelum MBG berjalan. Temuannya menggambarkan variasi masalah gizi mikro antardaerah dan pentingnya penyesuaian menu dengan potensi pangan lokal.

Selain itu, _policy brief_ ketiga berfokus pada penguatan implementasi paket program gizi sekolah di tingkat ASEAN melalui penjaminan mutu dan pemantauan regional. “Melalui program unggulan Gizi untuk Prestasi atau _Nutrition Goes to School_, kami telah mendampingi negara mitra seperti Laos dan Kamboja. Di Indonesia, langkah ini berjalan selaras dengan penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) di Kemendikdasmen, khususnya kebiasaan makan sehat bergizi,” ujar Deputi Direktur Administrasi SEAMEO RECFON, M. Dzaky F. Surapranata.

Peluncuran tiga _policy brief_ tersebut semakin mengukuhkan peran SEAMEO RECFON sebagai _Centre of Excellence_ dan _regional knowledge hub_ di bidang pangan dan gizi di Asia Tenggara, sekaligus menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik. Kemendikdasmen melalui SEAMEO RECFON berkomitmen memperkuat kebijakan gizi, pemanfaatan pangan lokal, dan edukasi di lingkungan sekolah guna mewujudkan generasi murid Indonesia dan Asia Tenggara yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Polda Jambi Tindak 6 Perkara Penyalahgunaan Migas, 22.800 Liter Minyak dan BBM Diamankan

2026-09-11T05:27:19.674+07:00

LUGAS | JAMBI – Penertiban terhadap praktik penyalahgunaan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah hukum Polda Jambi terus digencarkan. Dalam kurun waktu satu pekan, kepolisian menangani enam perkara, mengamankan delapan tersangka, enam kendaraan, serta barang bukti minyak bumi dan BBM dengan total mencapai 22.800 liter atau sekitar 22,8 ton.

Informasi tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jambi pada Kamis (10/9/2026). Penindakan dilakukan melalui patroli dan penyelidikan yang melibatkan Ditreskrimsus Polda Jambi, Polresta Jambi dan Polres Muaro Jambi.

Enam perkara tersebut mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan migas dengan modus beragam. Mulai dari pengangkutan minyak bumi yang diduga berasal dari aktivitas illegal drilling, pengangkutan minyak mentah, hingga penyalahgunaan dan peredaran BBM yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Delapan orang yang diamankan masing-masing berinisial AP (25), SP (37), IA (19), RU (34), MAR (26), FN (20), IHS (31), dan S (36).

Mereka diamankan di sejumlah wilayah, yakni Sungai Bahar, Jaluko dan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, serta Alam Barajo, Kota Jambi.

22,8 Ton Minyak dan BBM Disita

Dari rangkaian penindakan tersebut, polisi mengamankan barang bukti dalam jumlah signifikan.

Sebanyak 10.000 liter minyak mentah/minyak bumi yang diduga berasal dari aktivitas illegal drilling diamankan bersama satu unit Mitsubishi Canter.

Kemudian, polisi mengamankan sekitar 3.000 liter minyak mentah/minyak bumi yang diangkut menggunakan satu unit Mitsubishi Colt L300.

Petugas juga menyita sekitar 2.000 liter bensin olahan yang diangkut menggunakan satu unit Wuling Confero. BBM tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam perkara lainnya, polisi menemukan sekitar 1.190 liter solar yang dikemas dalam 34 jeriken plastik berkapasitas 35 liter. BBM tersebut diduga akan diperjualbelikan kembali kepada pihak lain.

Sementara itu, sekitar 5.600 liter minyak mentah/minyak bumi turut diamankan dari dua unit Suzuki Carry. Masing-masing kendaraan diketahui membawa dua tedmon dan empat drum plastik.

Jika seluruh barang bukti tersebut ditotal, jumlahnya mencapai sekitar 22.800 liter minyak dan BBM.

Polisi Bidik Praktik yang Merugikan Negara

Penindakan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan migas masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Peredaran minyak dan BBM di luar mekanisme yang ditentukan tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga dapat mengganggu tata kelola energi dan merugikan negara.

Untuk dugaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi migas tanpa perizinan berusaha atau kontrak kerja sama, penyidik merujuk Pasal 52 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 7 UU Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Sedangkan untuk dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, penyidik menerapkan Pasal 55 UU Migas sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Untuk perkara yang berkaitan dengan BBM atau bensin olahan, penyidik juga mempertimbangkan Pasal 54 UU Migas dan/atau Pasal 591 huruf a juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai hasil penyidikan.

Sampel BBM Diuji di Lemigas Jakarta

Polda Jambi menegaskan, proses hukum terhadap enam perkara tersebut masih berjalan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli untuk memperkuat konstruksi perkara.

Tidak berhenti pada pemeriksaan lapangan, penyidik juga melakukan pengambilan sampel minyak dan BBM untuk dilakukan pengujian di Lemigas Jakarta.

Pengujian tersebut diperlukan untuk memastikan jenis serta karakteristik barang bukti yang diamankan. Hasil pemeriksaan dan pengujian selanjutnya menjadi bagian dari proses penyidikan sebelum perkara dikoordinasikan dengan penuntut umum.

Polda Jambi: Penindakan Tidak Berhenti

Polda Jambi menegaskan penindakan terhadap penyalahgunaan migas akan terus dilakukan. Kepolisian menempatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor migas sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

Masyarakat juga diminta tidak terlibat dalam aktivitas pengangkutan, penyimpanan, pembelian maupun penjualan minyak dan BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Polda Jambi akan terus melakukan penertiban dan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan di bidang migas di wilayah hukum Polda Jambi,” tegas Polda Jambi.

Enam perkara, delapan tersangka dan 22,8 ton barang bukti menjadi sinyal keras bahwa praktik penyalahgunaan migas di Jambi tidak akan dibiarkan. Polisi memastikan penindakan akan terus diarahkan kepada siapa pun yang bermain di balik rantai peredaran minyak dan BBM ilegal.

Ciptakan Rasa Aman, Koramil 04/Jati Asih Perkuat Patroli Malam Bersama Polsek Jati Asih.

2026-09-10T22:53:29.903+07:00

LUGAS | Kota Bekasi - Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, personel Koramil 04/Jati Asih melaksanakan patroli malam bersama Polri di wilayah binaan pada Kamis (10/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen TNI dalam menciptakan situasi lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat.

Patroli malam dilakukan dengan menyambangi sejumlah titik yang dinilai rawan serta kawasan permukiman warga. Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gangguan kamtibmas.

Danramil 04/Jati Asih Mayor Kav Su’ud Mulyadi mengatakan, patroli malam bersama Polri merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan dan kriminalitas di wilayah.

“Patroli ini kami laksanakan sebagai langkah pencegahan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan,” ujar Danramil.

Lebih lanjut, Danramil menegaskan bahwa sinergi antara TNI, Polri dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Dengan adanya patroli secara rutin, diharapkan potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

“Kami akan terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan seluruh komponen masyarakat. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Kegiatan patroli berlangsung dengan aman dan tertib sebagai wujud nyata kehadiran aparat kewilayahan dalam memberikan perlindungan serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat di wilayah Jati Asih.

(Kodim 0507/Bekasi)

Direktorat SDM Pothan: Kemhan Perkuat Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli di Jawa Barat

2026-09-10T22:00:00.000+07:00

LUGAS | Bandung - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) memperkuat pemahaman regulasi kebijakan di bidang Bela Negara dan pembinaan tenaga ahli melalui Sosialisasi Regulasi Kebijakan di Bidang Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Grand Tjokro Premiere Bandung, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI tersebut melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat sebagai panitia daerah. Peserta berasal dari unsur Forkopimda, pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, akademisi, tenaga ahli serta lembaga terkait.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutan yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Drs. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si., menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai sosialisasi memiliki arti strategis dalam memperkuat kesadaran Bela Negara serta tata kelola Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

“Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertahanan RI atas diselenggarakannya kegiatan yang sangat strategis ini di Jawa Barat,” demikian sambutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dibacakan Wahyu Mijaya.

Menurut Dedi, tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya berdimensi militer tetapi juga mencakup dimensi nonmiliter yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, kesadaran Bela Negara dan pengelolaan sumber daya nasional menjadi fondasi dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa.

Sambutan Gubernur tersebut kemudian dilanjutkan dengan sambutan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI yang dibacakan Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Brigadir Jenderal TNI R. Yoga Raharja, S.E., M.M., M.I.Pol., sekaligus membuka kegiatan sosialisasi.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI R. Yoga Raharja menegaskan bahwa pembinaan kesadaran Bela Negara merupakan investasi strategis bagi bangsa. Menurutnya, Bela Negara tidak cukup dipahami sebagai kewajiban konstitusional tetapi harus tumbuh sebagai karakter dan budaya bersama seluruh masyarakat dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pembinaan kesadaran Bela Negara merupakan investasi strategis bangsa. Bela Negara bukan sekadar kewajiban konstitusional, tetapi menjadi karakter, budaya dan semangat kolektif seluruh anak bangsa dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Brigjen TNI R. Yoga Raharja.

Ia menjelaskan, perubahan lingkungan strategis dan perkembangan ancaman terhadap kepentingan nasional menuntut keterlibatan seluruh komponen bangsa. Ancaman tidak hanya bersifat militer tetapi dapat berkembang dalam berbagai bidang sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan kontribusi masyarakat sesuai kapasitas masing-masing.

Dalam kerangka tersebut, pembinaan tenaga ahli menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan sumber daya manusia nasional. Tenaga ahli dengan beragam latar belakang keilmuan dan profesi memiliki kompetensi yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi forum untuk menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai regulasi dan kebijakan Bela Negara serta pola pembinaan dan pendayagunaan tenaga ahli. Kesamaan persepsi diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan secara efektif dan berkesinambungan.

Materi sosialisasi disampaikan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan Kemhan RI Dr. S. R. M. Indah Permata Sari, S.T., M.M. Materi yang diberikan membahas kebijakan dan regulasi Bela Negara serta arah pembinaan dan pendayagunaan tenaga ahli untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Drs. Wahyu Mijaya, S.H., M.Si., memberikan perspektif mengenai peran pemerintah daerah dalam membangun kesadaran kebangsaan dan memperkuat sinergi lintas sektor. Sementara Pabandya Bakti Sterdam III/Siliwangi Letkol Inf Drs. Agung Subekti memaparkan aspek kewilayahan dalam mendukung pembinaan kesadaran Bela Negara.

Adapun Analis Kebijakan Madya Perumusan Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli Direktorat Sumber Daya Manusia Potensi Pertahanan Kemhan RI Letkol Arm Muhamad Tatang, S.Sos., M.M., menyampaikan materi mengenai kebijakan dan implementasi pembinaan tenaga ahli serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat.

Penguatan kebijakan tersebut berlandaskan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Permenhan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara serta Permenhan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembinaan Dalam Pengabdian Sesuai dengan Profesi.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penegasan kembali pentingnya menjadikan nilai Bela Negara sebagai bagian dari pengabdian setiap warga negara. Dalam sambutan penutupan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI yang disampaikan Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Brigjen TNI R. Yoga Raharja, ditegaskan bahwa kontribusi kepada bangsa tidak hanya diwujudkan melalui kesiapan fisik menghadapi ancaman.

“Bela Negara bukan hanya diwujudkan melalui kesiapan fisik dalam menghadapi ancaman, tetapi juga melalui integritas, disiplin, profesionalisme, kepatuhan terhadap hukum, semangat gotong royong, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kontribusi nyata sesuai bidang keahlian masing-masing,” tegas Brigjen TNI R. Yoga Raharja.

Penekanan tersebut menjadi bagian penting dari pesan penutupan kegiatan, bahwa kekuatan pertahanan negara tidak hanya bertumpu pada aspek militer tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas, kompetensi dan kesadaran kebangsaan. Karena itu, nilai-nilai dasar Bela Negara perlu terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui kegiatan tersebut, Kemhan RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong terbentuknya jejaring kerja yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, tenaga ahli serta unsur masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan Bela Negara sekaligus mengoptimalkan potensi tenaga ahli untuk mendukung pertahanan dan ketahanan nasional.

Dengan demikian, sosialisasi tidak berhenti pada pemahaman terhadap regulasi tetapi diarahkan menjadi penguatan kapasitas dan komitmen bersama. Setiap profesi memiliki ruang untuk berkontribusi melalui kompetensi, integritas dan pengabdian sehingga Bela Negara dapat hadir dalam berbagai bentuk kehidupan sehari-hari. (TJ)

Jaga Jakarta On The Spot, Kapolsek Bekasi Barat Ajak Jakmania Dukung Tim dengan Tertib dan Sportif

2026-09-10T19:41:31.805+07:00

LUGAS | Kota Bekasi – Upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan Polsek Bekasi Barat melalui program Jaga Jakarta On The Spot. Salah satunya dengan merangkul komunitas suporter untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah.

Kapolsek Bekasi Barat AKP Diaman Saragih, SH., MH., bertemu dengan perwakilan Pengurus Jakmania Korwil Bekasi Barat. Kamis (10/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sekaligus mengajak para suporter untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaan dengan cara yang tertib dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Mari kita dukung tim kebanggaan dengan tertib dan penuh sportivitas. Jangan terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik maupun melanggar aturan,” pesan AKP Diaman Saragih.

Kapolsek juga mengajak Jakmania Bekasi Barat untuk berperan aktif menjaga keamanan bersama, khususnya di wilayah Bekasi Barat, sehingga setiap kegiatan suporter dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan komunitas suporter menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mencegah potensi gangguan Kamtibmas.

“Kita jaga bersama Kota Bekasi, khususnya Bekasi Barat, agar tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Melalui kegiatan Jaga Jakarta On The Spot tersebut, Polsek Bekasi Barat berharap terjalin komunikasi yang semakin baik dengan komunitas suporter sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Polsek Bekasi Barat Sosialisasikan Pemanfaatan Artificial Intelligence kepada Pelajar SMKN 1 Kota Bekasi

2026-09-10T19:36:54.580+07:00

LUGAS | KOTA BEKASI – Polsek Bekasi Barat Polres Metro Bekasi Kota terus mendorong pelajar agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Salah satunya melalui sosialisasi pemahaman Artificial Intelligence (AI) kepada para siswa SMK Negeri 1 Kota Bekasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Kota Bekasi, Jalan Bintara 8 RW 03, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis (11/9/2026).

Sosialisasi dipimpin Kanit Binmas Polsek Bekasi Barat IPTU Samsul Ma'arif bersama tim. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polres Metro Bekasi Kota dalam memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai perkembangan dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence.

Dalam penyampaiannya, tim sosialisasi memberikan pemahaman agar AI dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung kegiatan belajar, menambah wawasan, serta menunjang kreativitas dan produktivitas pelajar.

Para pelajar juga didorong untuk memahami penggunaan teknologi secara bijak, sehingga perkembangan AI tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kegiatan berlangsung interaktif di ruang laboratorium komputer dan mendapat perhatian dari para siswa. Polsek Bekasi Barat berharap edukasi tersebut dapat meningkatkan literasi digital sekaligus membentuk generasi pelajar yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan tetap mengedepankan etika dan tanggung jawab.

Polsek Bekasi Barat menegaskan akan terus bersinergi dengan pihak sekolah dan berbagai elemen masyarakat dalam memberikan edukasi kepada pelajar, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, positif, dan kondusif.

Di Balik Berita Tiga Guru, Sekolah Mengaku Diminta Uang untuk Take Down Berita

2026-09-10T14:45:34.200+07:00

LUGAS | BITUNG — Polemik pemberitaan mengenai tiga guru PNS di SMK Muhammadiyah Bitung berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Pihak sekolah mengaku dimintai uang Rp3 juta setelah meminta klarifikasi atas pemberitaan yang dinilai merusak nama baik sekolah. Uang tersebut, menurut Kepala SMK Muhammadiyah Bitung, Arismiaty Soeri, dikaitkan dengan tiga media yang telah memuat berita dan disebut sebagai syarat agar pemberitaan diturunkan atau dihapus.

Persoalan bermula ketika sejumlah orang yang mengaku wartawan mendatangi SMK Muhammadiyah Bitung dengan membawa proposal permohonan dukungan dana untuk kegiatan Rapat Kerja Daerah Media Group Mabes TNI-Polri.

Dalam lembar proposal yang diperlihatkan kepada pihak sekolah, tercantum sejumlah nama sekolah beserta nominal bantuan. Arismiaty mengaku hanya sanggup memberikan Rp500 ribu. Bantuan tersebut kemudian didokumentasikan bersama lembar proposal sebagai bagian dari administrasi sekolah.

Namun, persoalan kemudian bergeser. Bukan hanya soal permintaan dana, melainkan juga mengenai kebenaran daftar sekolah yang disebut telah memberikan bantuan dalam proposal tersebut.

Konfirmasi awak media terhadap sejumlah sekolah yang namanya tercantum justru menghasilkan bantahan.

Kepala SMK Negeri 1 Bitung, Drs. Christo A. Lewan, membantah sekolahnya pernah memberikan bantuan sebagaimana nominal yang tercantum dalam daftar proposal.

Menurut Christo, SMK Negeri 1 Bitung tidak pernah memberikan bantuan seperti yang tertulis dalam dokumen tersebut.

Hal serupa disampaikan Kepala SMK Negeri 3 Bitung, Yessie Pinontoan, S.Th. M.Si., Nama SMK Negeri 3 Bitung tercantum dalam daftar dengan nominal bantuan Rp1 juta.

Ketika dikonfirmasi mengenai pencantuman nama dan nominal tersebut, Yessie membantahnya.

> “Itu tidak benar, dorang itu siapa?” tegas Yessie.

Dua bantahan tersebut dengan sendirinya membuktikan seluruh daftar dalam proposal tidak benar. Namun, bantahan dari pimpinan sekolah yang namanya tercantum sebagai pemberi bantuan membuat isi dokumen tersebut patut diverifikasi lebih jauh.

Berita Tiga Guru dan Permintaan Rp3 Juta.

Di sisi lain, setelah proposal tersebut dibawa ke SMK Muhammadiyah Bitung, muncul pemberitaan mengenai tiga guru PNS yang disebut meninggalkan sekolah sebelum jam pulang.

Pihak sekolah membantah gambaran tersebut.

Menurut Arismiaty, ketiga guru tidak meninggalkan tugas begitu saja. Mereka disebut telah menyelesaikan agenda tertentu, meminta izin untuk keperluan sementara, dan berencana kembali karena masih terdapat kegiatan sekolah.

Arismiaty kemudian berupaya meminta klarifikasi kepada pihak yang mengaku sebagai wartawan.

Namun, menurut pengakuannya, komunikasi berlangsung melalui WhatsApp. Ia mengaku meminta agar berita yang dinilai merugikan nama baik sekolah ditinjau kembali, termasuk kemungkinan diturunkan atau dihapus.

Menurut Arismiaty, dalam komunikasi tersebut muncul permintaan uang Rp3 juta.

Nilai tersebut disebut berkaitan dengan tiga pemberitaan, masing-masing Rp1 juta. Setelah terjadi komunikasi lebih lanjut, angka tersebut menurut pengakuannya sempat dinegosiasikan menjadi Rp2 juta.

PWI: Narasumber Perlu Bijak, Identitas Media Harus Jelas.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bitung, Muaz Taizar Basalama, turut menanggapi polemik tersebut.

Tezar mengingatkan bahwa penggunaan nama lembaga negara atau institusi resmi oleh media maupun pihak yang mengaku sebagai wartawan perlu menjadi perhatian serius, terutama apabila nama institusi tersebut digunakan untuk membangun kredibilitas di hadapan narasumber.

“Mengacu pada ketegasan Dewan Pers pada 5 Agustus 2025 bahwa Dewan Pers akan menertibkan media-media yang menggunakan nama lembaga negara secara tidak sah, seperti KPK, Polri, dan sejumlah institusi lainnya,” ujar Tezar.

Menurut dia, penertiban tersebut dilakukan menyusul maraknya media yang mencatut nama lembaga resmi demi meningkatkan kredibilitas di mata publik, padahal tidak memiliki afiliasi atau hubungan struktural dengan institusi terkait.

“Untuk itu diharapkan kepada narasumber agar mampu membijaki bila menemui hal tersebut,” katanya.

Tezar mengatakan PWI Kota Bitung juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai literasi media massa dan media sosial, termasuk kepada kalangan dunia pendidikan.

“Kami juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi terutama di dunia pendidikan terkait literasi media massa dan media sosial, serta menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang persoalan catut-mencatut nama institusi sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Ketua PWI Bitung.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan identitas dan kredibilitas media sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari polemik yang terjadi.

Sebab, bagi narasumber, kedatangan seseorang yang mengaku sebagai wartawan bukan semata persoalan menerima atau menolak permintaan wawancara. Ada pula kewajiban untuk memastikan media yang dibawa benar-benar memiliki identitas dan menjalankan kegiatan jurnalistik secara bertanggung jawab.

PDM Minta Persoalan Diperiksa Secara Proporsional

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bitung, Muhammad Rusdi Baso, S.E., bersama Wakil Ketua PDM Hasan Harun, S.Pd.I., menyatakan kedatangan mereka ke sekolah bukan untuk membela secara membabi buta.

PDM mengaku ingin memastikan apakah informasi yang beredar sesuai dengan fakta.

Jika benar terdapat pelanggaran disiplin oleh guru, PDM menyatakan tidak akan menghalangi proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, PDM juga mempertanyakan mekanisme pemberitaan apabila informasi yang dimuat tidak terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak sekolah.

Bagi PDM, kritik terhadap lembaga pendidikan merupakan bagian dari kontrol publik. Tetapi kritik tidak semestinya menghilangkan hak pihak yang diberitakan untuk memberikan penjelasan.

Muscab Pramuka Bitung VIII Dibuka Hengky Honandar: Bukan Sekadar Memilih Ketua, tetapi Menentukan Arah Lima Tahun ke Depan

2026-09-10T12:33:00.000+07:00

LUGAS | BITUNG — Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kota Bitung VIII resmi dibuka Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE, Kamis, 10 September 2026. Forum yang berlangsung di Ruang Lantai IV Kantor Wali Kota Bitung itu diharapkan tidak berhenti pada agenda pergantian kepengurusan, tetapi menjadi momentum mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyusun arah gerakan untuk lima tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Hengky Honandar menempatkan Muscab sebagai bagian penting dari proses memperkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda.

Menurut dia, musyawarah organisasi bukan sekadar mekanisme memilih siapa yang akan memimpin, melainkan kesempatan untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan dan apa yang masih harus dibenahi.

“Muscab ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai forum pergantian kepengurusan, tetapi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, dan merumuskan langkah strategis Gerakan Pramuka Kota Bitung untuk lima tahun ke depan.”

Pesan tersebut menjadi penting di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat. Generasi muda hidup dalam lingkungan yang semakin dipengaruhi teknologi, arus informasi dan perubahan pola komunikasi.

Dalam situasi itu, Gerakan Pramuka dituntut tidak kehilangan relevansinya. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, gotong royong dan pengabdian tetap harus dipertahankan, namun cara menyampaikannya perlu menyesuaikan perkembangan zaman.

Hengky berharap kepengurusan Gerakan Pramuka Kota Bitung ke depan mampu menghadirkan inovasi dalam pembinaan generasi muda. Program-program yang telah berjalan baik perlu dipertahankan, sementara ruang untuk pembaruan harus terus dibuka.

Ia juga mengingatkan agar proses Muscab berlangsung demokratis, tertib dan dalam suasana persaudaraan. Perbedaan pilihan dalam organisasi, menurutnya, tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan.

Kepentingan Gerakan Pramuka harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bagi Pemerintah Kota Bitung, pembinaan generasi muda merupakan investasi jangka panjang. Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga manusia yang memiliki karakter, integritas, keterampilan dan kemampuan memimpin.

Karena itu, Gerakan Pramuka diharapkan terus mengambil peran dalam membentuk generasi muda Bitung yang tidak hanya cakap menghadapi perubahan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan daerahnya.

“Mari kita jadikan Gerakan Pramuka sebagai salah satu kekuatan dalam membentuk generasi muda Kota Bitung yang tangguh, disiplin, kreatif, peduli, dan siap menjadi pemimpin di masa depan.”

Pesan itu sekaligus menjadi tantangan bagi kepengurusan yang nantinya menerima mandat Muscab.

Sebab, ukuran keberhasilan sebuah organisasi bukan semata-mata terletak pada siapa yang terpilih menjadi ketua. Ukurannya justru terlihat dari seberapa jauh kepemimpinan baru mampu mengubah amanah menjadi program, program menjadi kegiatan, dan kegiatan menjadi manfaat nyata bagi generasi muda.

Pemerintah Kota Bitung pun mendorong penguatan sinergi antara Gerakan Pramuka, pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Gerakan Pramuka tidak mungkin bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan pembinaan generasi muda. Dibutuhkan kerja bersama agar nilai-nilai yang ditanamkan dalam kepramukaan dapat tumbuh menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari.

Pembukaan Muscab Pramuka Kota Bitung VIII akhirnya bukan sekadar penanda dimulainya sebuah agenda organisasi. Ia menjadi titik awal untuk menentukan apakah Gerakan Pramuka Bitung mampu membaca perubahan, beradaptasi dengan zaman, dan tetap menjadi ruang penting bagi lahirnya generasi yang berkarakter.

Lima tahun ke depan akan menjadi ujian bagi kepengurusan baru: apakah Muscab hanya menghasilkan kepemimpinan baru, atau benar-benar melahirkan gerakan baru.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Hadapi Karhutla Gambut, Pemadaman Terus Diperkuat di 8 Titik

2026-09-10T11:18:05.226+07:00

BENGKALIS – Kodam XIX/Tuanku Tambusai melalui jajaran Kodim 0303/Bengkalis bersama tim terpadu terus memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di delapan titik wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (10/9/2026).

Di Kabupaten Bengkalis, penanganan dilakukan di lima titik, yakni Pematang Pudu, Pangkalan Libut, Buluh Apo, Tasik Serai Timur, dan Tanjung Leban. Sementara di Kepulauan Meranti, upaya pemadaman berlangsung di Desa Gemala Sari, Sungai Anak Kamal, dan Renak Dungun.

Kondisi lapangan masih menantang. Api sempat muncul kembali di sejumlah lokasi, sementara kepulan asap masih ditemukan pada lahan gambut yang kering. Cuaca panas, angin kencang serta ketersediaan sumber air yang semakin terbatas turut memperberat proses pemadaman dan pendinginan.

Di Desa Gemala Sari, Kecamatan Rangsang, tim menghadapi area terdampak sekitar 80 hektare. Sekitar 26 hektare telah ditangani, sementara upaya pemadaman terus dilakukan pada area lainnya. Tim juga mengerahkan alat berat untuk membuat embung sebagai sumber air pendukung.

Petugas gabungan membuka jalur darurat dengan menebas semak dan ranting agar peralatan pemadaman dapat menjangkau lokasi. Penyekatan dilakukan pada titik tertentu untuk mencegah api merambat lebih luas.

“Pemadaman terus dilakukan pada titik api dan asap yang masih ditemukan. Fokus kami adalah mencegah api meluas, sekaligus memastikan area yang telah dipadamkan benar-benar aman melalui proses pendinginan,” ujar salah seorang personel TNI di lapangan.

Penanganan Karhutla melibatkan unsur TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, MPA, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor terus diperkuat untuk mempercepat pengendalian api sekaligus mengantisipasi munculnya titik baru (pendam19)

Ciptakan Rasa Aman, Koramil 03/Teluk Pucung Laksanakan Patroli Malam dan Imbau Warga Jaga Kamtibmas

2026-09-10T09:37:45.415+07:00

LUGAS | Kodam Jaya - Kota Bekasi – Dalam upaya menciptakan rasa aman dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah binaan, personel Koramil 03/Teluk Pucung melaksanakan patroli malam dengan menyambangi sejumlah titik yang dinilai rawan serta lokasi aktivitas masyarakat, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan patroli tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan bentuk kepedulian TNI terhadap keamanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, personel Koramil turut berkomunikasi dengan warga sekaligus memberikan imbauan agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, khususnya pada malam hari.

Personel juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Danramil 03/Teluk Pucung Mayor Arh Niko Kantohe mengatakan bahwa patroli malam dilaksanakan secara rutin sebagai langkah untuk memantau perkembangan situasi di wilayah binaan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Patroli ini merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian TNI di tengah masyarakat. Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan adanya sinergi antara aparat dan masyarakat, diharapkan situasi wilayah tetap aman dan kondusif,” ujar Mayor Arh Niko Kantohe.

Ia menambahkan, kegiatan patroli juga menjadi sarana bagi personel untuk mempererat komunikasi dengan masyarakat sehingga setiap perkembangan situasi di wilayah dapat diketahui dan ditindaklanjuti dengan cepat.

Koramil 03/Teluk Pucung berkomitmen untuk terus meningkatkan kegiatan pemantauan wilayah dan membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah binaan.

(Kodim 0507/Bekasi)

Jaga Jakarta On The Spot, Kapolsek Pondok Gede Perkuat Sinergitas Tiga Pilar di Pondok Melati

2026-09-09T20:56:59.823+07:00

LUGAS | BEKASI — Dalam rangka memperkuat koordinasi dan menjaga kondusifitas wilayah, Kapolsek Pondok Gede AKP Dr. H. Wahyudi, S.H., M.H. melaksanakan kunjungan silaturahmi dan perkenalan resmi ke Kantor Kecamatan Pondok Melati, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Jaga Jakarta On The Spot tersebut menjadi momentum memperkuat sinergitas antara Polsek Pondok Gede dan Pemerintah Kecamatan Pondok Melati dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Kedatangan Kapolsek disambut langsung Camat Pondok Melati Cecep Miftah Farid, S.STP., M.Si. beserta jajaran. Pertemuan membahas penguatan koordinasi dan kolaborasi Tiga Pilar dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang semakin solid. Kami berharap koordinasi Polsek, Kecamatan dan Kelurahan semakin presisi demi menciptakan wilayah yang aman dan kondusif,” ujar AKP Wahyudi.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuhkeakraban dan diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol soliditas serta komitmen bersama menjaga keamanan wilayah Pondok Melati.

Wali Kota Bitung Hadiri Penutupan Pendidikan Tamtama TNI AD Gelombang II, 326 Prajurit Muda Resmi Dilantik

2026-09-09T16:10:45.141+07:00

LUGAS | BITUNG — Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI Angkatan Darat Gelombang II Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Rindam XIII/Merdeka, Rabu (9/9/2026).

Dalam upacara tersebut, sebanyak 326 Tamtama Remaja di lingkungan Rindam XIII/Merdeka dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan dan resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua (Prada).

Kehadiran Wali Kota Bitung menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Bitung terhadap pembinaan sumber daya manusia sekaligus penghormatan atas proses pendidikan dan pembentukan para prajurit muda TNI AD yang akan menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Hengky Honandar hadir didampingi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Bitung.

Penutupan pendidikan tersebut menjadi momentum penting bagi para mantan siswa Dikmata. Setelah menjalani pendidikan dasar keprajuritan selama sekitar delapan minggu, mereka selanjutnya akan memasuki tahapan pengabdian sebagai prajurit TNI AD.

Secara nasional, 19.114 mantan siswa Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2026 resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD berpangkat Prada. Sementara itu, Rindam XIII/Merdeka menjadi salah satu lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan bagi para calon prajurit tersebut, dengan 326 Tamtama Remaja yang dinyatakan lulus dan dilantik.

Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut juga memperlihatkan kuatnya hubungan koordinatif antara Pemerintah Kota Bitung dan institusi TNI dalam mendukung stabilitas, pertahanan serta pembangunan daerah.

Terlebih, TNI AD saat ini terus memperkuat pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (YonTP) di sejumlah wilayah. Kehadiran satuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tugas pertahanan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat di wilayah penugasan.

Bagi para prajurit yang baru dilantik, berakhirnya pendidikan bukan berarti berakhirnya proses belajar. Pendidikan dasar yang telah mereka jalani menjadi fondasi untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga disiplin dan menjalankan tugas secara profesional.

Mereka juga dituntut menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas.

Bagi Pemerintah Kota Bitung, kehadiran Wali Kota dalam momentum tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap perjalanan panjang pembentukan prajurit sekaligus dukungan terhadap pengabdian TNI kepada bangsa dan negara.

Penutupan pendidikan bukan sekadar seremoni. Bagi 326 prajurit muda di Rindam XIII/Merdeka, hari itu menjadi garis awal perjalanan pengabdian—meninggalkan ruang pendidikan untuk memasuki medan tugas, tanggung jawab dan pengabdian kepada negara.

Jaga Jakarta On The Spot : Kapolsek Bekasi Barat Sambangi Tokoh Masyarakat, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

2026-09-09T15:53:36.232+07:00

LUGAS | Kota Bekasi – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif melalui kegiatan Jaga Jakarta On The Spot, Kapolsek Bekasi Barat AKP Diaman Saragih, SH., MH., bersama Waka Polsek Bekasi Barat AKP Parwoto, SH., menyambangi tokoh masyarakat di wilayah Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengunjungi kediaman tokoh masyarakat H. Delia dan H. Bagus yang berlokasi di Jalan Bansepco No. 15, RT 02/RW 05, Kelurahan Bintara, Bekasi Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Bekasi Barat AKP Diaman Saragih memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Bekasi Barat yang baru sekaligus bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara kepolisian dengan elemen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kapolsek meminta dukungan serta peran aktif para tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing. Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana yang aman sekaligus mencegah berbagai potensi gangguan keamanan.

“Kami mengharapkan dukungan dan kerja sama para tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, khususnya dalam mencegah terjadinya tawuran remaja,” ujar Kapolsek.

Selain itu, Kapolsek juga mengimbau para tokoh masyarakat agar turut memberikan penerangan kepada warga supaya tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, khususnya berita bohong atau hoaks yang dapat memicu keresahan dan mengganggu situasi kamtibmas.

Melalui kegiatan Jaga Jakarta On The Spot tersebut, Polsek Bekasi Barat terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan masyarakat sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Kapolsek berharap hubungan yang telah terjalin dengan para tokoh masyarakat dapat terus ditingkatkan sehingga setiap potensi gangguan kamtibmas dapat diantisipasi secara bersama-sama sejak dini.

19.114 Tamtama Dilantik, Pangdam XIII/Merdeka Tegaskan Masuk TNI Gratis: Jangan Percaya Calo

2026-09-09T12:45:37.161+07:00

LUGAS | BITUNG — Bertambahnya kebutuhan prajurit TNI Angkatan Darat seiring rencana pembentukan sejumlah Batalyon Teritorial Pembangunan (YonTP) tak boleh menjadi ladang bagi praktik percaloan. Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus, S.IP. menegaskan, penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya alias gratis.

Penegasan itu disampaikan Mirza Agus seusai memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah 326 Tamtama Remaja di lingkungan Rindam XIII/Merdeka, Rabu (9/9/2026). Mereka merupakan bagian dari 19.114 mantan siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2026 yang secara nasional resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua (Prada).

“Jangan sekali-kali masyarakat percaya kalau masuk tentara itu membayar. Jangan percaya. Semuanya gratis. Kalau ada anggota saya ataupun staf saya ataupun yang lain bermain masalah uang, saya proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Mirza.

Menurut dia, seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan prajurit telah disiapkan negara. Karena itu, masyarakat yang diminta membayar dengan alasan menjamin kelulusan patut mencurigai adanya praktik penipuan atau percaloan.

“Kalau sudah membayar, itu Bapak-Ibu dibohongi. Uang Bapak-Ibu hilang, bukan untuk dipakai membayar kepada pemerintah ataupun kepada kami. Tidak ada, gratis. Semuanya sudah disiapkan oleh negara untuk biaya kami mengadakan pendidikan ini,” ujarnya.

Mirza mengatakan peringatan tersebut bukan sekadar imbauan. Ia mengungkapkan, sudah ada personel yang diproses secara hukum karena persoalan uang dalam proses penerimaan prajurit.

“Saya tidak main-main. Sudah ada dua anggota saya yang diproses sesuai hukum yang berlaku. Kita buat prajurit-prajurit yang militan, yang tangguh tanpa harus membayar dan sebagainya,” katanya.

326 Prajurit Tamtama Remaja

Pelantikan 326 Tamtama Remaja di Rindam XIII/Merdeka sekaligus menandai berakhirnya pendidikan sekitar delapan minggu. Selama menjalani pendidikan, para mantan siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan dasar keprajuritan sebagai fondasi awal sebelum melanjutkan pengabdian di satuan masing-masing.

Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang dibacakan pada upacara tersebut, keberhasilan menyelesaikan pendidikan disebut sebagai hasil dari kesungguhan, disiplin dan kerja keras para prajurit, yang tidak terlepas dari dukungan lembaga pendidikan serta doa orang tua.

“Atas nama pribadi dan selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan selamat kepada 19.114 orang mantan siswa yang hari ini telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan dan secara resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Prajurit Dua atau Prada,” demikian amanat KSAD.

Status sebagai prajurit baru sekaligus menjadi awal perjalanan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Mereka dituntut menjaga kehormatan diri, nama baik satuan serta terus meningkatkan kemampuan setelah meninggalkan lembaga pendidikan.

Kebutuhan Prajurit Meningkat

Pelantikan ribuan prajurit tersebut berlangsung di tengah rencana penguatan organisasi TNI AD, termasuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di sejumlah wilayah.

Mirza mengatakan kebutuhan prajurit pada tahun mendatang berpotensi meningkat cukup signifikan.

“Tahun depan itu jumlah prajurit yang akan diambil lebih banyak, karena pembentukan satuan batalyon teritorial pembangunan. Tahun ini ada empat satuan yang sudah terbentuk. Tahun depan itu bisa delapan, sepuluh, bahkan bisa 18 satuan,” ungkapnya.

Untuk wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara saja, kebutuhan personel disebut dapat mencapai sekitar 6.000 atau lebih prajurit yang akan menjalani pendidikan.

Kondisi tersebut membuka peluang lebih besar bagi putra-putri daerah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses rekrutmen TNI AD.

“Mari sama-sama kita daftarkan. Saatnya membantu pemerintah, mengabdi kepada negara, selain dalam bentuk pertempuran juga tadi disiapkan untuk mempercepat visi pemerintah dalam pembangunan daerah,” ujar Mirza.

YonTP Tak Sekadar Pertempuran

Dalam amanat KSAD, pembentukan YonTP merupakan bagian dari pembangunan kekuatan TNI AD. Satuan tersebut tidak hanya diproyeksikan untuk menjalankan tugas pertahanan dan pertempuran, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan.

“Kepercayaan yang diberikan negara kepada kalian untuk menjadi bagian dari pembentukan YonTP merupakan tugas terhormat yang harus dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab, disertai dedikasi yang tinggi,” demikian amanat KSAD.

Para prajurit baru juga diminta menjadikan pendidikan dasar yang telah dijalani sebagai modal awal untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Disiplin, kemampuan teknis serta taktik militer harus terus diasah agar mereka tumbuh menjadi prajurit profesional.

KSAD memberikan empat pesan kepada prajurit yang baru dilantik, yakni memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri, mengasah naluri militer serta menjaga disiplin, memberikan kemampuan terbaik bagi satuan, masyarakat dan negara, serta menjadikan setiap tantangan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan ketangguhan mental.

Bagi Mirza Agus, meningkatnya kebutuhan prajurit tidak boleh membuka ruang bagi praktik percaloan. Justru ketika kesempatan rekrutmen semakin besar, proses seleksi harus semakin bersih dan transparan.

Sebab, pintu masuk menjadi prajurit TNI bukanlah uang atau jasa perantara. Yang menentukan adalah persyaratan, kemampuan dan hasil seleksi melalui mekanisme resmi.

Penyertaan Modal PAM Duasudara Disahkan DPRD Bitung, Publik Menanti Dampaknya

2026-09-09T12:05:44.713+07:00

LUGAS | BITUNG — Pemerintah Kota Bitung dan DPRD Kota Bitung menyepakati perubahan regulasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Duasudara. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat kapasitas perusahaan daerah sekaligus memperluas pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Kota Bitung, Selasa, 8 September 2026. Agenda paripurna antara lain penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan penyertaan modal Pemerintah Kota Bitung pada Perumda Air Minum Duasudara.

Seluruh fraksi di DPRD Kota Bitung, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasional Demokrat Persatuan Indonesia, dan Demokrat, menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Regulasi baru itu merupakan perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Duasudara Kota Bitung.

Wali Kota Bitung Hengky Honandar hadir dalam rapat paripurna tersebut. Sementara rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bitung Vivi Ganap, didampingi Wakil Ketua I Ronald Kansil dan Wakil Ketua II Keegen Kojoh.

Sebanyak 14 anggota DPRD hadir dalam rapat tersebut. Paripurna juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran Asisten Sekretariat Daerah, kepala perangkat daerah, serta Direktur Perumda Air Minum Duasudara beserta jajaran.

Bukan Sekadar Tambahan Modal

Perubahan perda penyertaan modal ini membawa konsekuensi yang lebih besar daripada sekadar penambahan kemampuan finansial perusahaan daerah. Tambahan modal seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Perumda Air Minum Duasudara merupakan salah satu BUMD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Karena itu, penguatan modal semestinya diterjemahkan ke dalam perbaikan sistem produksi, distribusi, jaringan perpipaan, kontinuitas aliran, serta kualitas air yang diterima pelanggan.

Pemerintah Kota Bitung menyatakan penguatan regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat kelembagaan Perumda Air Minum Duasudara sekaligus membuka ruang bagi pengembangan jaringan pelayanan air bersih.

Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam kebijakan penyertaan modal kepada BUMD pengelola air minum.

Namun, tambahan modal juga membawa tuntutan terhadap tata kelola perusahaan. Publik pada akhirnya akan mengukur kebijakan itu bukan dari besarnya modal yang dikucurkan, melainkan dari seberapa jauh investasi pemerintah tersebut menghasilkan pelayanan yang lebih baik.

Perluasan jaringan pipa, peningkatan kapasitas pelayanan, dan optimalisasi kualitas distribusi menjadi pekerjaan yang harus dapat dibuktikan kepada masyarakat.

Bagi pelanggan PAM Duasudara, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut sederhana: air mengalir lebih lancar, cakupan layanan bertambah, kualitas terjaga, dan gangguan distribusi dapat ditekan.

Karena itu, setelah regulasi disahkan, pekerjaan pemerintah daerah dan manajemen Perumda Air Minum Duasudara justru memasuki tahap yang lebih penting—memastikan setiap rupiah penyertaan modal benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan air bersih yang lebih baik.

Patroli Tanpa Henti, Koramil 02/Pondok Gede Bersama Polri dan Satpol PP Pantau Kamtibmas Malam Hari

2026-09-09T00:19:54.881+07:00

LUGAS | Kodam Jaya - Kota Bekasi – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Koramil 02/Pondok Gede melaksanakan patroli malam secara rutin di wilayah binaan, Selasa malam (8/9/2026).

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan secara sinergis bersama jajaran Kepolisian dan Satpol PP. Patroli menyasar sejumlah titik yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, sekaligus memantau situasi dan kondisi wilayah guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun tindak kriminalitas pada malam hari.

Selain melakukan pemantauan, personel gabungan juga menyempatkan diri berdialog dengan warga. Dalam kesempatan tersebut, petugas memberikan imbauan Kamtibmas agar masyarakat turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Danramil 02/Pondok Gede Mayor Inf Fajar Fitrianto mengatakan bahwa patroli malam merupakan bentuk komitmen TNI dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Ia menambahkan, sinergi antara TNI, Polri, Satpol PP dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, tertib dan kondusif.

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan komunikasi dan kepedulian yang baik, berbagai potensi gangguan keamanan dapat kita cegah sejak dini,” pungkasnya.

Melalui kegiatan patroli yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, Koramil 02/Pondok Gede berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat serta memastikan situasi wilayah binaan tetap aman dan kondusif.

(Kodim 0507/Bekasi)

SENKOM Pedan Siap Bersinergi Dukung Kapolsek Baru Jaga Kamtibmas

2026-09-08T12:43:17.902+07:00

LUGAS | Klaten – Selasa, 8 September 2026, Ketua SENKOM MITRA POLRI Kecamatan Pedan Wiyono menyampaikan selamat datang kepada Kapolsek Pedan yang baru, AKP Nyoto, S.H., M.H., dalam audiensi yang berlangsung di Mapolsek Pedan, Kabupaten Klaten.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyono memperkenalkan pengurus SENKOM MITRA POLRI Kecamatan Pedan yang hadir mendampinginya. Ia berharap Kapolsek Pedan yang baru dapat terus memberikan pembinaan kepada SENKOM MITRA POLRI, sehingga koordinasi dan komunikasi dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat berjalan semakin baik.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak AKP Nyoto, S.H., M.H. sebagai Kapolsek Pedan yang baru. Kami berharap ke depan SENKOM MITRA POLRI terus mendapatkan pembinaan dan arahan, sehingga dapat semakin optimal dalam membantu menjaga kamtibmas,” ujar Wiyono.

Wiyono menegaskan, SENKOM MITRA POLRI Kecamatan Pedan senantiasa siap membantu Kapolsek Pedan Polresta Klaten dalam menjaga kamtibmas. Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Sementara itu, Kapolsek Pedan AKP Nyoto, S.H., M.H. menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja atau audiensi yang dilakukan SENKOM MITRA POLRI Kecamatan Pedan. Ia mengapresiasi sambutan serta kesiapan SENKOM untuk mendukung tugas kepolisian di wilayah Pedan.

“Saya merasa bangga, baru bertugas di Polsek Pedan sini SENKOM langsung menyambut dengan tangan terbuka dan SENKOM menyatakan kesiapannya untuk membantu Saya selaku Kapolsek Pedan,” ungkap AKP Nyoto.

AKP Nyoto berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Dengan dukungan berbagai unsur masyarakat, Polsek Pedan diharapkan mampu menjaga situasi kamtibmas sekaligus membangun hubungan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, Wiyono didampingi Wakil Ketua Harjanto, Sekretaris Samsul Hadi Setiawan, Bendahara Danang Subiyanto, dan Humas Rizal Putra Milda.

Kegiatan audiensi berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Pertemuan tersebut menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi SENKOM MITRA POLRI Kecamatan Pedan dengan Polsek Pedan dalam mendukung terciptanya kamtibmas yang aman dan kondusif. (Rizal PM)

Kapolsek Bekasi Barat Silaturahmi ke Koramil 01 Kranji, Perkuat Sinergitas TNI-Polri

2026-09-08T12:08:06.145+07:00

LUGAS | KOTA BEKASI – Dalam rangka memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolsek Bekasi Barat AKP Diaman Saragih, SH., MH., bersama Waka Polsek, Kanit Binmas, Kanit Provost, dan Kasi Humas melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Koramil 01 Kranji, Jalan Jenderal Sudirman No. 19A RT 01 RW 07, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Selasa (8/9/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Danramil 01 Kranji Mayor Inf. Suranto, S.A.P., didampingi Wadan Ramil Kapten Inf. Mayorono serta sejumlah anggota Koramil 01 Kranji.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Bekasi Barat AKP Diaman Saragih memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Bekasi Barat yang baru. Ia menyampaikan harapan agar hubungan kerja sama dan sinergitas yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Polsek Bekasi Barat dan Koramil 01 Kranji dapat terus dipertahankan serta semakin ditingkatkan.

“Sinergitas dan kebersamaan TNI-Polri di lapangan yang selama ini sudah terjalin dengan baik agar terus kita tingkatkan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan wilayah agar tetap kondusif,” ujar Kapolsek.

Menurutnya, soliditas TNI-Polri menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Melalui koordinasi dan komunikasi yang baik, berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah Bekasi Barat diharapkan dapat diantisipasi secara bersama-sama.

Sementara itu, Danramil 01 Kranji Mayor Inf. Suranto, S.A.P., menyambut baik kunjungan Kapolsek Bekasi Barat beserta jajaran. Ia menegaskan bahwa hubungan dan kerja sama antara Koramil 01 Kranji dengan Polsek Bekasi Barat selama ini telah berjalan solid dalam menjaga keamanan wilayah.

“Selama ini Koramil dan Polsek sudah sangat solid dalam menjaga keamanan wilayah. Ke depan, sinergitas dan kebersamaan ini akan terus kita tingkatkan agar masyarakat Bekasi Barat dapat merasa aman dan nyaman,” ungkap Danramil.

Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi TNI-Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum Polsek Bekasi Barat.

Saat Abu Vulkanik Krakatau Sampai Bekasi, kepsek SDN Pekayon Jaya Vl Dukung Penuh Kebijakan PJJ

2026-09-08T11:32:20.411+07:00

Hj. Siti Masruroh, S. Pd,.M.M., Kepala Sekolah Dasar Negeri Pekayon Jaya Vl, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi (Foto: Dok LUGAS)

LUGAS | Kota Bekasi - Dinas Pendidikan Kota Bekasi meningkatkan kewaspadaan seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta terhadap potensi paparan abu vulkanik menyusul terjadinya erupsi Anak Gunung Krakatau.

Seluruh sekolah di Kota Bekasi diinstruksikan untuk memindahkan aktivitas belajar-mengajar secara daring. Langkah ini diambil demi melindungi siswa dan kelompok rentan dari ancaman bahaya paparan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3/6/DISDIK.Set tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibhowo.

Dalam edaran tersebut, Disdik Kota Bekasi menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta se-Kota Bekasi untuk menggelar PJJ selama dua hari, yakni Selasa, 8 September 2026 dan Rabu, 9 September 2026.

"Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh pada 8 dan 9 September 2026 dapat diperpanjang dengan memperhatikan perkembangan kualitas udara," bunyi poin pertama surat edaran tersebut.

Disdik Kota Bekasi juga menginstruksikan para kepala sekolah untuk tetap melakukan pemantauan serta pendampingan terhadap siswa, termasuk memfasilitasi solusi jika ditemukan kendala teknis selama PJJ dengan berkoordinasi bersama Disdik Kota Bekasi.

Hj. Siti Masruroh, S. Pd,.M.M., Kepala Sekolah Dasar Negeri Pekayon Jaya Vl, mengatakan, pelaksanaan PJJ pada hari ini berjalan lancar dengan memastikan para peserta didik tetap berada di rumah mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Sebelum pembelajaran dimulai, guru membuat tautan Zoom untuk keperluan absensi peserta didik. Setelah mengisi absensi, para murid mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Google Meet," ujarnya, Selasa (8/9/2026)

Hj. Siti Masruroh menjelaskan, selain menyampaikan materi pelajaran, guru juga memberikan motivasi dan edukasi kepada peserta didik mengenai pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi adanya abu vulkanik.

Ia menuturkan, SDN Pekayon Jaya Vl tercatat memiliki 630 peserta didik dengan jumlah 21 guru dan 6 tenaga kependidikan.

"Kita tentu berharap erupsi Gunung Anak Krakatau cepat selesai dan tidak menimbulkan dampak lebih besar lagi," tandas Hj. Siti Masruroh.

Ia menjelaskan, pihak sekolah terus memantau perkembangan dari aktivitas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

"Kita terus pantau situasinya, kalau memang harus PJJ ya kita akan PJJ. Seperti yang dilakukan hari ini. Kita akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi," katanya.

Terkait adanya paparan abu vulkanik, ia menghimbau para siswa senantiasa menjaga kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan hingga makan-makanan bergizi.

"Himbauannya kepada siswa selalu menggunakan masker terutama saat di luar ruangan dan juga senantiasa mencuci tangan dan makan bergizi. Kami tentu berharap kondisi Gunung Anak Krakatau kembali normal seperti sedia kala," pungkasnya.

(Agus W)

Pelindo Bitung Perkuat K3, James David Hukom: Jangan Tunggu Kecelakaan Baru Bertindak

2026-09-08T10:14:47.178+07:00

LUGAS | BITUNG — Keselamatan kerja tidak boleh baru menjadi perhatian setelah kecelakaan terjadi. Di tengah aktivitas bongkar muat dan pergerakan alat berat yang terus berlangsung di Pelabuhan Bitung, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Bitung kembali mempertegas budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Komitmen itu ditegaskan melalui Apel Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digelar di area Pelabuhan Bitung, Senin (7/9/2026). Apel diikuti insan pelabuhan dari berbagai unsur sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab seluruh pekerja.

General Manager Pelindo Regional 4 Bitung James David Hukom menempatkan keselamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan operasional pelabuhan.

Pesan yang dibangun bukan sekadar penggunaan helm, rompi keselamatan, atau kelengkapan alat pelindung diri. Lebih jauh, budaya K3 menuntut setiap pekerja mampu mengenali potensi bahaya, mematuhi prosedur dan mengambil tindakan sebelum risiko berubah menjadi kecelakaan.

Pelabuhan merupakan lingkungan kerja dengan tingkat dinamika tinggi. Aktivitas bongkar muat, pergerakan kendaraan dan alat berat, pelayanan kapal serta mobilitas pekerja berlangsung dalam ruang yang sama. Kondisi tersebut membuat disiplin terhadap prosedur keselamatan menjadi kebutuhan mutlak.

Manajemen Pelindo Regional 4 Bitung karena itu menekankan sejumlah standar yang wajib dijalankan secara konsisten. Penggunaan APD secara lengkap, pemeriksaan berkala terhadap kondisi peralatan kerja, pelaporan segera terhadap potensi bahaya, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta kepedulian antarrekan kerja menjadi bagian penting dalam sistem pencegahan kecelakaan.

Keselamatan, dalam konteks ini, bukan perkara keberuntungan. Ia merupakan hasil dari disiplin yang dilakukan terus-menerus.

Target yang hendak dicapai adalah zero accident atau nihil kecelakaan kerja. Namun, target tersebut tidak akan tercapai hanya melalui slogan atau apel keselamatan. Dibutuhkan kepatuhan setiap individu, pengawasan yang konsisten, peralatan yang laik digunakan, serta keberanian menghentikan atau melaporkan pekerjaan ketika ditemukan kondisi yang berpotensi membahayakan.

Penerapan K3 juga memiliki kaitan langsung dengan keandalan operasional pelabuhan. Lingkungan kerja yang aman akan mendukung produktivitas pekerja sekaligus menjaga kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa dan arus logistik.

Karena itu, pesan “Bekerja Aman, Pulang dengan Selamat” kembali ditegaskan sebagai prinsip yang harus melekat dalam setiap aktivitas di kawasan Pelabuhan Bitung.

Bagi Pelindo, keselamatan bukan sekadar urusan pekerja yang berada di lapangan. Keselamatan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan.

Sebab pelabuhan tidak hanya berbicara mengenai kapal yang datang dan pergi atau barang yang dibongkar dan dimuat. Di balik seluruh aktivitas tersebut terdapat manusia yang bekerja dengan risiko masing-masing.

Dan ukuran keberhasilan sebuah operasi pada akhirnya bukan hanya seberapa cepat pekerjaan diselesaikan, melainkan berapa banyak pekerja yang dapat menyelesaikan tugasnya dan kembali ke rumah dengan selamat.

Negara Harus Hadir, Kanwil Kemenkum Sulut dan Pemkot Bitung Perkuat Tata Kelola Penanganan Undocumented Person

2026-09-08T07:34:52.376+07:00

LUGAS | BITUNG — Penanganan undocumented person di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Bitung, membutuhkan lebih dari sekadar penyelesaian administrasi. Persoalan tersebut menuntut tata kelola yang mampu mempertemukan kewenangan berbagai instansi melalui koordinasi, sinergitas dan kolaborasi agar hak-hak dasar masyarakat tetap terpenuhi dan negara benar-benar hadir di tengah persoalan kemanusiaan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Bitung, Senin (7/9/2026), di Aula S.H. Sarundajang, Kota Bitung.

PKS ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling, S.H., M.H., bersama Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E. Kegiatan tersebut turut disaksikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H., yang juga hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Penanganan Person of Filipino Descent (PFD).

Bagi Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara, kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola koordinasi, sinergitas dan kolaborasi dalam penyelesaian serta penanganan undocumented person di Kota Bitung.

Persoalan undocumented person selama ini masih membutuhkan komitmen bersama antarlembaga. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh satu institusi karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari identitas, administrasi kependudukan, kewarganegaraan, keimigrasian hingga pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Karena itu, PKS tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk memperjelas pola koordinasi dan langkah bersama dalam melakukan pendataan, verifikasi, fasilitasi serta penyelesaian setiap persoalan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi.

Substansi kerja sama bukan semata-mata menghasilkan dokumen kesepakatan, melainkan membangun mekanisme kerja yang memungkinkan setiap persoalan undocumented person ditangani secara lebih terkoordinasi dan memiliki jalur penyelesaian yang jelas sesuai ketentuan hukum.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Johannes Victor Mailangkay menegaskan agar kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan.

“Pelaksanaan kegiatan ini jangan sampai hanya berhenti pada penandatanganan dokumen atau kegiatan seremonial saja. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan setelahnya untuk melahirkan langkah-langkah nyata, mulai dari koordinasi, pendataan, verifikasi, fasilitasi sampai dengan penyelesaian setiap persoalan kewarganegaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Mailangkay.

Ia menilai penanganan persoalan kewarganegaraan maupun undocumented person membutuhkan keterlibatan berbagai tingkatan pemerintahan dan instansi terkait.

“Jangan sampai kewenangan berjalan sendiri-sendiri. Kita duduk bersama, kita lihat persoalannya secara utuh, kemudian kita mencari solusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” katanya.

Dalam konteks tersebut, keberadaan PKS antara Kanwil Kementerian Hukum Sulut dan Pemkot Bitung menjadi bagian dari upaya membangun pola kerja lintas sektor yang lebih terstruktur. Pemerintah daerah tidak bekerja sendiri, sementara Kementerian Hukum juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memperoleh data serta memahami kondisi faktual masyarakat di lapangan.

Wali Kota Bitung Hengky Honandar menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap sinergi yang dibangun dapat diterjemahkan dalam program konkret yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi serta kerja sama yang telah terbangun. Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi dapat diwujudkan melalui program-program konkret yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bitung,” ujar Hengky.

Bagi Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara, penanganan undocumented person pada akhirnya bukan hanya persoalan administrasi. Di balik ketiadaan dokumen terdapat persoalan mengenai akses seseorang terhadap hak-hak dasar, pelayanan publik, perlindungan hukum dan kepastian mengenai kedudukannya di hadapan negara.

Karena itu, sinergitas antarlembaga menjadi penting agar tidak ada persoalan yang berhenti karena keterbatasan koordinasi atau terputus di antara kewenangan masing-masing instansi.

Kota Bitung menjadi salah satu wilayah yang strategis dalam konteks tersebut. Letaknya sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan internasional dengan mobilitas masyarakat yang tinggi membuat persoalan administrasi kependudukan, keimigrasian dan kewarganegaraan membutuhkan penanganan yang terintegrasi.

PKS tersebut diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperkuat koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum Sulut dan Pemkot Bitung, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan instansi lain yang memiliki kewenangan terkait.

Ukuran keberhasilan kerja sama itu bukan terletak pada penandatanganan dokumen, melainkan pada kemampuan seluruh pihak membangun sistem penanganan yang bekerja di lapangan—dari pendataan, verifikasi, koordinasi, fasilitasi hingga penyelesaian.

Pada titik itulah kehadiran negara diuji: memastikan persoalan undocumented person tidak dibiarkan berlarut dan hak-hak dasar kemanusiaan tetap mendapatkan perlindungan sesuai hukum yang berlaku.

Polsek Pedan Amankan 3 Motor Berknalpot Brong Saat Patroli Antisipasi Kenakalan Remaja

2026-09-08T07:29:50.427+07:00

Klaten - Polisi mengamankan tiga sepeda motor (SPM) yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong saat patroli harkamtibmas di wilayah Kecamatan Pedan, Klaten. Patroli tersebut dilakukan menyusul adanya keresahan masyarakat terkait aktivitas remaja dan penggunaan knalpot brong.

Patroli dipimpin Kapolsek Pedan AKP Nyoto, S.H., M.H., bersama personel Polsek Pedan dan anggota Koramil 04 Pedan, menyasar Jalan Lingkar Kedungan Pedan, Troketon, Senin (7/9/2026). Kegiatan berlangsung mulai pukul 17.10 hingga 17.40 WIB.

Petugas mendapati sejumlah remaja yang diduga menggunakan kendaraan dengan knalpot tidak sesuai standar. Saat petugas datang, para remaja tersebut langsung membubarkan diri, sementara tiga unit sepeda motor berhasil diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Pedan AKP Nyoto mengatakan patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus merespons keluhan warga.

"Patroli ini kami laksanakan terkait adanya aduan keresahan masyarakat mengenai kenakalan remaja dengan kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau brong. Saat petugas datang, para remaja tersebut langsung membubarkan diri dan kami sempat mengamankan tiga unit kendaraan dengan knalpot tidak sesuai standar," kata AKP Nyoto.

Tiga kendaraan tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Pedan. Polisi melakukan pembinaan dan meminta pemilik kendaraan melengkapi surat-surat serta mengembalikan perlengkapan kendaraan sesuai ketentuan.

Nyoto menegaskan penanganan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga pembinaan agar para remaja memahami pentingnya tertib berlalu lintas dan menjaga ketertiban lingkungan.

"Kendaraan kami amankan di Polsek Pedan untuk dilakukan pembinaan dengan menghadirkan orang tua dan melengkapi kendaraan sesuai standar. Kami juga mengimbau kepada para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya supaya tidak ikut-ikutan dalam kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat," ujarnya.

Patroli gabungan dengan melibatkan personel TNI tersebut diharapkan dapat mencegah penggunaan knalpot brong dan potensi kenakalan remaja lainnya. Polisi juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.