LUGAS 28th

Buku "SakMadyoNomics" Diluncurkan, Curhat Seorang Lansia Menjadi Warisan Nilai bagi Generasi Penerus

2026-07-31T20:48:26.921+07:00

LUGAS | Jakarta – Sebuah buku dapat lahir dari penelitian, pengalaman profesional, atau pergulatan intelektual. Namun buku "SakMadyoNomics: Mutiara Hati untuk Generasi Penerus" karya Nina Tri justru lahir dari ruang yang paling sunyi: kesepian seorang ibu di usia senja yang kemudian diubah menjadi karya tulis sebagai warisan nilai bagi generasi penerus.

Buku tersebut resmi diluncurkan dalam sebuah acara di NR Resto, Padang Golf Pangkalan Jati (PGPJ), Kamis (30/07/2026) yang dihadiri berbagai tokoh dari kalangan militer, budayawan, akademisi, jurnalis, dan pegiat literasi.

Acara dibuka dengan sambutan Brigjen Marinir (Purn.) Lasmono, General Manager PGPJ, yang dibacakan Laksma (Purn) Anang Sufiantoro, dilanjutkan "Sepatah Kata" dari penulis, Nina Tri, yang mengisahkan proses lahirnya buku tersebut sebagai teman di tengah kesunyian sekaligus ikhtiar mewariskan pengalaman hidup kepada generasi muda.

Peluncuran buku dilakukan oleh Dr. Nies Endang Mangunkusumo, disaksikan para narasumber, tamu undangan, dan pegiat literasi.

Dalam sesi Sekilas Bincang Buku, hadir Frans Padak Demon, Saryanto mewakili Bambang Soelistyo (Ketua Umum SENAWANGI/Sekretariat Nasional Wayang Indonesia), Rajudin Musba dari Pejuang Arah Bangsa, Adhi Lukman dari GAPMMI serta Elman Bago, S.H., M.H., yang memberikan apresiasi terhadap isi dan pesan yang dibangun melalui buku tersebut.

Bukan Sekadar Autobiografi

Bagi Nina Tri, buku ini bukan sekadar catatan perjalanan hidup.

Dalam pengantarnya, ia mengakui bahwa proses menulis berawal dari upaya menghibur diri ketika menghadapi kesepian di masa tua. Namun, pengalaman pribadi itu kemudian berkembang menjadi refleksi yang ingin diwariskan kepada anak, cucu, dan generasi penerus sebagai bekal menghadapi kehidupan. Gagasan tersebut juga selaras dengan tujuan penerbitan buku, yakni mendukung Program Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, Gerakan Literasi Nasional, dan Gerakan Pembudayaan Literasi.

Curhat yang Menjadi "Kompas"

Jurnalis senior Frans Padak Demon menilai kekuatan utama buku ini justru terletak pada kejujurannya.

Menurut Frans, "SakMadyoNomics" memang berangkat dari sebuah curhat pribadi seorang lansia. Namun, curahan hati itu tidak berhenti sebagai keluhan atau nostalgia. Di tangan Nina Tri, pengalaman hidup berkembang menjadi ruang kontemplasi yang mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada generasi berikutnya.

Frans melihat buku ini sebagai upaya mengabadikan nilai-nilai yang mulai memudar di tengah perubahan zaman: penghormatan kepada keluarga, keteguhan menghadapi cobaan, kesabaran, kasih sayang, dan semangat untuk terus berkarya meski usia bertambah.

Ia mengingatkan adagium klasik dari bahasa Latin: Verba volant, scripta manent _ Ucapan akan berlalu, tetapi tulisan akan tetap tinggal.

Menurut Frans, nilai-nilai yang selama ini diwariskan secara lisan kini memperoleh "rumah" baru melalui tulisan, sehingga dapat terus dibaca, direnungkan, dan diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Warisan Kehidupan

Ketua Umum SENAWANGI memandang karya seperti ini memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan budaya dan karakter bangsa. Melalui autobiografi, pengalaman hidup tidak berhenti pada lingkup keluarga, tetapi menjadi bagian dari memori kolektif yang dapat dipelajari masyarakat.

Sementara itu, Elman Bago, S.H., M.H. mengapresiasi keberanian penulis menuangkan pengalaman hidup secara terbuka sebagai inspirasi bagi pembaca.

Peluncuran buku berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Setelah prosesi peluncuran oleh Dr. Nies Endang Mangunkusumo, acara dilanjutkan dengan foto bersama, ramah tamah, serta penandatanganan buku oleh penulis.

Menulis sebagai Amal Jariyah

Bagi Nina Tri, menulis bukan lagi sekadar aktivitas literasi.

Ia berharap buku ini menjadi jembatan yang menghubungkan pengalaman generasinya dengan generasi muda. Harapan itu sejalan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa ketika manusia meninggal dunia, amalnya terputus kecuali tiga perkara, salah satunya ilmu yang bermanfaat.

Karena itu, "SakMadyoNomics" bukan hanya autobiografi.

Ia adalah ikhtiar menjadikan pengalaman hidup sebagai ilmu yang terus memberi manfaat, sekaligus meninggalkan jejak yang tidak hilang ditelan waktu.

Di tengah derasnya arus informasi digital yang serba singkat, buku ini mengingatkan kembali bahwa ada nilai-nilai kehidupan yang tidak cukup disampaikan melalui percakapan sesaat. Nilai-nilai itu perlu dituliskan, agar tetap hidup lintas generasi.

Seperti ungkapan yang dikutip dalam acara peluncuran buku tersebut:

Verba volant, scripta manent.

Ucapan boleh menghilang bersama angin. Namun tulisan akan tetap tinggal, menjadi saksi perjalanan hidup sekaligus warisan bagi masa depan.

HUT ke-14, IWO Pusat dan Daerah Tanam Ribuan Mangrove di Tanjung Pasir

2026-07-31T19:53:23.237+07:00

LUGAS | TANGERANG — Ikatan Wartawan Online (IWO) melakukan aksi nyata dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dengan menanam 1.400 pohon mangrove di Hutan Mangrove Tanjung Pasir, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (31/07/26).

Aksi penghijauan bertajuk "Wartawan Peduli Lingkungan: Menanam Mangrove untuk Pesisir yang Tangguh" ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 IWO.

Langkah ini diambil sebagai respons atas ancaman krisis lingkungan di pesisir utara Pulau Jawa. Konversi lahan, penurunan muka tanah, hingga intrusi air laut terus memicu abrasi masif dan risiko banjir rob yang mengancam mata pencaharian warga pesisir.

Ketua Umum IWO, Dwi Christianto, menegaskan bahwa peran wartawan saat ini tidak boleh hanya terbatas pada aktivitas peliputan di balik meja, tetapi juga harus ikut terjun langsung memberikan solusi fisik bagi lingkungan.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Sebagai wartawan, kita harus turun langsung memberikan kontribusi nyata sekaligus memberitakan isu lingkungan dengan akurat dan bertanggung jawab. Mangrove adalah benteng alam kita. Dengan menanam hari ini, kita juga menanam harapan untuk pesisir yang lebih tangguh," tegas Dwi Christianto di sela-sela acara penanaman.

Dalam pelaksanaannya, Pengurus Pusat IWO bersinergi dengan Pengurus Daerah (PD) IWO Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Ciamis. Gerakan ini juga terwujud berkat dukungan sejumlah korporasi, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Pelni (Persero), PT Garudafood Tbk, dan PT Pantai Indah Kapuk Tbk.

Aksi peduli lingkungan dari organisasi pers ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat setempat. Supriyanto, Ketua RW 05 Kelurahan Tanjung Pasir yang mewakili warga, mengaku terkejut dengan inisiatif tersebut.

"Baru kali ini ada organisasi wartawan tingkat nasional yang peduli dan turun langsung untuk melakukan penanaman mangrove di kawasan Tanjung Pasir, PIK 2 ini," ungkap Supriyanto.

Lebih lanjut, Dwi Christianto berharap sinergi antara komunitas media, masyarakat, dan dunia usaha tidak berhenti sampai di sini. Ia meyakini kolaborasi tersebut bisa menjadi kampanye literasi lingkungan yang efektif bagi publik.

"Melalui kolaborasi yang kuat, kedua belah pihak dapat secara konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi Indonesia," pungkas Dwi.

Sebagai informasi, puncak perayaan HUT ke-14 IWO yang jatuh pada 8 Agustus 2026 mendatang rencananya akan dipusatkan di Kota Bengkulu, dan bakal dihadiri oleh jajaran pengurus tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatra.

Wasit dan Juri Jadi Penjaga Sportivitas Batanghari Super Tangguh Championship 2026

2026-07-31T19:52:34.743+07:00

LUGAS | BATANG HARI — Di balik setiap kemenangan dan kekalahan dalam arena pencak silat, ada peran penting yang kerap luput dari perhatian. Mereka adalah wasit dan juri yang memastikan setiap pertandingan berjalan sesuai aturan, adil, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Peran tersebut tampak sepanjang pelaksanaan Batanghari Super Tangguh Championship 2026 yang berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, pada 29–30 Juli 2026. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Bupati Batang Hari itu diikuti ratusan pesilat dari berbagai perguruan pencak silat.

Selama dua hari penyelenggaraan, para wasit dan juri memimpin jalannya pertandingan sekaligus memberikan penilaian berdasarkan peraturan pertandingan pencak silat yang berlaku. Ketelitian, konsistensi, dan kemampuan mengambil keputusan dalam waktu singkat menjadi tuntutan utama agar setiap laga berlangsung secara objektif.

Profesionalisme perangkat pertandingan menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran seluruh rangkaian kejuaraan. Dengan mengedepankan integritas dan sikap netral, para wasit dan juri berupaya menjaga kepercayaan atlet, pelatih, maupun penonton terhadap hasil pertandingan.

Kejuaraan ini tidak hanya menjadi arena perebutan prestasi, tetapi juga bagian dari proses pembinaan atlet. Para pesilat memperoleh pengalaman bertanding yang berharga sekaligus kesempatan menunjukkan kemampuan terbaik sebagai bekal menuju kejuaraan pada level yang lebih tinggi, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Suksesnya Batanghari Super Tangguh Championship 2026 merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari panitia penyelenggara, wasit dan juri, pelatih, atlet, hingga dukungan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan kejuaraan sebagai agenda pembinaan olahraga pencak silat di Kabupaten Batang Hari.

Melalui kompetisi yang dikelola secara profesional, diharapkan lahir atlet-atlet pencak silat yang tidak hanya berprestasi di arena pertandingan, tetapi juga memiliki karakter kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas yang menjadi ruh olahraga bela diri tradisional Indonesia.

Kontributor: Romli

Editor: Mahar Prastowo

Hari Terakhir Pendaftaran Warga Tanpa Dokumen, Verifikasi Faktual Dijadwalkan 10 Agustus

2026-07-31T18:40:12.068+07:00

LUGAS | BITUNG — Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bitung, Roni Biringan, menghadiri kegiatan sosialisasi dan pendaftaran warga undocumented stateless atau warga tanpa dokumen kewarganegaraan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Jumat (31/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan hari ketiga sekaligus hari terakhir pelaksanaan sosialisasi dan registrasi sebagai bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan warga tanpa status kewarganegaraan di Sulawesi Utara.

Sosialisasi dan pendaftaran menyasar warga yang selama ini belum memiliki dokumen kewarganegaraan maupun identitas kependudukan. Peserta yang lolos verifikasi administrasi selanjutnya akan menjalani verifikasi faktual sebagai dasar pengusulan Surat Keputusan (SK) Penetapan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Ronny mengatakan Disdukcapil Kota Bitung telah menyiapkan dukungan teknis pada tahapan verifikasi faktual, terutama melalui perekaman biometrik berupa sidik jari, retina mata, dan identitas biometrik lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap calon benar-benar belum pernah terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

"Verifikasi biometrik menjadi langkah penting untuk memastikan warga yang diusulkan memang belum memiliki dokumen kependudukan dan belum pernah melakukan perekaman di daerah lain. Setelah Surat Keputusan Penetapan sebagai Warga Negara Indonesia diterbitkan oleh Kementerian Hukum, Disdukcapil akan menindaklanjutinya dengan penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik hingga akta kelahiran," ujar Ronny.

Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Siahaya, mengatakan rangkaian sosialisasi dan pendaftaran selama tiga hari menjadi tahapan awal penyelesaian status kewarganegaraan warga tanpa dokumen.

"Hari ini merupakan hari ketiga sekaligus hari terakhir pendaftaran. Selanjutnya peserta yang telah terdata akan mengikuti verifikasi faktual yang dijadwalkan pada 10 Agustus 2026 di Kelurahan Wangurer. Pada tahap verifikasi nanti kami juga membuka peluang bagi warga yang belum sempat mendaftar selama tiga hari pelaksanaan kegiatan ini," kata Hendrik.

Menurut Hendrik, seluruh tahapan dilakukan secara berjenjang melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebelum usulan diteruskan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Proses tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya negara memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak-hak sipil warga yang selama ini hidup tanpa status kewarganegaraan.

Lurah Wangurer, Siti Mariam Lariha, S.STP, mengatakan pelaksanaan pendaftaran tidak berhenti pada hari terakhir registrasi. Pemerintah bersama Kanwil Kementerian Hukum masih akan melanjutkan proses verifikasi faktual pada 10 hingga 11 Agustus 2026 di lokasi yang sama.

"Kami berharap seluruh warga yang sudah mendaftar dapat segera memperoleh SK Penetapan sebagai Warga Negara Indonesia sehingga bisa diproses penerbitan dokumen kependudukannya. Hingga hari terakhir ini jumlah pendaftar sudah mencapai sekitar 400 orang. Sekitar 200 hingga 300 orang berasal dari Kelurahan Wangurer, sedangkan sisanya berasal dari wilayah lain di Kota Bitung," ujar Siti Mariam.

Ia menegaskan pendaftaran tidak hanya diperuntukkan bagi warga Wangurer, melainkan terbuka bagi seluruh warga Kota Bitung yang memenuhi syarat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan implementasi komitmen Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, bersama Kementerian Hukum untuk menuntaskan persoalan warga stateless di Kota Bitung.

Sementara itu, koordinator sekaligus pendamping warga non-dokumen keturunan Indonesia–Filipina di kawasan Pantai Wangurer, Sartika Manuel, mengapresiasi kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bitung yang dinilainya telah membuka jalan bagi ratusan warga memperoleh kepastian status kewarganegaraan setelah puluhan tahun hidup tanpa identitas.

Menurut Sartika, sejak pendataan dimulai pada 29 Juli 2026, sedikitnya 300 warga yang didampinginya telah terdaftar. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Kota Bitung, termasuk sejumlah kelurahan di daratan maupun Pulau Lembeh, seperti Kecamatan Aertembaga. Pendampingan tidak hanya menyasar masyarakat pesisir Pantai Wangurer dan Pantai Dodik, melainkan juga warga dari berbagai kelurahan yang mengalami persoalan dokumen kewarganegaraan.

"Harapan kami, melalui program ini mereka segera mendapatkan penegasan status kewarganegaraan sehingga tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Selama ini mereka mengalami kesulitan mengurus administrasi sekolah anak, BPJS, hingga berbagai layanan publik karena tidak memiliki identitas," kata Sartika.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., Lurah Kelurahan Wangurer Siti Mariam Lariha, S.STP dan Camat Girian, Rukman Rasyid, S.Sos., yang dinilai memberikan dukungan penuh terhadap program kemanusiaan tersebut. Menurutnya, pelayanan yang diberikan jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara selama proses pendaftaran berlangsung secara humanis dan tidak menemui kendala berarti.

"Alhamdulillah, warga pesisir Wangurer yang kami dampingi sudah seluruhnya terdata. Jika nantinya masih ada warga lain yang belum terjangkau, kami berharap mereka tetap dapat difasilitasi pada tahapan verifikasi mendatang," ujarnya.

Sinergitas TNI–Polri, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Sambangi Tokoh Masyarakat di Jakasampurna

2026-07-31T16:32:26.141+07:00

LUGAS | KOTA BEKASI – Dalam rangka memperkuat sinergitas TNI–Polri serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Bhabinkamtibmas Kelurahan Jakasampurna Polsek Bekasi Barat AIPTU Sulistanto bersama Babinsa SERDA Rahmadi melaksanakan patroli wilayah dan sambang kepada warga di Kampung Pulo Gede, Jalan Cendana 19 RT 08 RW 011, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jumat (31/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, petugas bertemu dengan tokoh masyarakat setempat, Ustadz Rudi dan Haji Jayadi. Pertemuan berlangsung hangat dengan membahas berbagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Pada kesempatan itu, AIPTU Sulistanto mengajak para tokoh masyarakat untuk terus bersinergi dengan TNI dan Polri dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Ia juga mengimbau agar warga bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan, mengawasi aktivitas anak-anak dan remaja guna mencegah terjadinya aksi tawuran, serta mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online.

Selain memberikan imbauan kamtibmas, kegiatan juga diisi dengan dialog dan tanya jawab interaktif terkait berbagai persoalan yang dihadapi warga di lingkungan sekitar. Melalui komunikasi yang terbuka, diharapkan setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama sehingga tercipta situasi yang aman, nyaman, dan harmonis.

Kegiatan patroli sambang ini merupakan bagian dari komitmen Polsek Bekasi Barat bersama Koramil dalam mempererat sinergitas TNI–Polri sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bekasi Barat.

Engkus Kustara Pensiunan PNS Kota Bekasi, Pekerja Keras dan Siap Mengabdi

2026-07-30T21:03:42.273+07:00

LUGAS | Kota Bekasi - Purna bakti adalah masa pensiun resmi bagi pejabat atau aparatur negara yang menandai akhir tugas formal, namun tetap membuka ruang luas untuk terus mengabdi kepada masyarakat melalui cara dan peran yang berbeda.

Bagi Engkus Kustara pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal baru untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat lewat cara yang berbeda, seperti menjadi relawan, aktif di lingkungan sekitar atau membagikan keahlian.sebagai bentuk pengabdian baru.

Ditemui Redaksi LUGAS , Engkus Kustara yang pernah menjabat Sekretaris Kelurahan (Sekel) Jatiwarna 4 tahun dan terakhir Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kasi Permasbang) Kelurahan Kayungin Jaya, menceritakan pengalaman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi selama lebih dari tiga dekade untuk Kota Bekasi Kustara mengatakan, purna tugas merupakan fase yang akan dilalui setiap ASN. Menurutnya, masa pensiun bukan akhir pengabdian, melainkan awal dari babak baru kehidupan setelah menuntaskan tugas kepada negara.

Engkus Kustara menilai warisan terbesar sebagai pejabat bukan hanya karya fisik, tetapi juga nilai kepemimpinan yang ditanamkan kepada generasi penerus.

"Setelah mengabdi sebagai PNS ini selesai, saya akan membantu penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, setelah koordinasi dengan dinsos dan tagana, mengingat perlunya pembinaan terkait dengan kampung siaga bencana yang telah terbentuk di beberapa kelurahan," papar Kustara, Kamis (30/7/2026).

Kustara juga siap membantu penjajagan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

"Saya telah mempunyai pengalaman sebagai ketua taruna siaga bencana dan telah mengikuti platihan pelatihan baik di kementrian sosial RI dan di dinsos propinsi Jawa barat," jelasnya.

Kustara menegaskan, pengabdian kepada bangsa tidak berhenti saat memasuki masa pensiun, melainkan terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda. (Agus W)

Ratusan Warga Keturunan Indonesia-Filipina Antre Pendataan, Tersandung Surat Domisili

2026-07-30T18:30:18.883+07:00

LUGAS | BITUNG – Upaya pemerintah menata status kewarganegaraan warga keturunan Indonesia-Filipina di Kota Bitung kembali memperlihatkan persoalan administrasi yang belum tuntas. Dalam kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Penegasan Status Kewarganegaraan bagi pemukim tanpa dokumen (undocumented person) keturunan Indonesia-Filipina yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara pada Rabu, 29 Juli 2026, sejumlah peserta mengaku kesulitan memperoleh surat keterangan domisili dari pemerintah setempat. Padahal, dokumen itu menjadi salah satu instrumen penting dalam proses verifikasi status kewarganegaraan.

Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Siahaya, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan kepastian hukum bagi warga keturunan Indonesia-Filipina yang selama ini belum memiliki dokumen kewarganegaraan. "Pendataan ini bertujuan mengetahui berapa banyak warga yang belum memiliki dokumen. Setelah itu kami akan melakukan verifikasi secara faktual melalui wawancara untuk menelusuri garis keturunan, alasan perpindahan, serta alasan mereka menetap di Kota Bitung. Jika memenuhi persyaratan, mereka akan diusulkan memperoleh Surat Keputusan Penegasan Status Kewarganegaraan dari Menteri Hukum Republik Indonesia," ujar Hendrik.

Dalam proses pendataan, kata Hendrik, tim menerima laporan adanya warga yang mengalami kesulitan memperoleh surat keterangan domisili. Menurut dia, dokumen tersebut dibutuhkan untuk memastikan lamanya seseorang berdomisili di Bitung maupun riwayat perpindahannya. "Surat keterangan domisili menjadi salah satu acuan kami dalam mengevaluasi data. Karena itu, kami berharap tidak ada kendala dalam penerbitannya agar proses verifikasi dapat berjalan optimal," katanya.

Hendrik menjelaskan, setelah pendataan selesai, tim akan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh peserta. Hasilnya akan menjadi dasar bagi Kementerian Hukum untuk menentukan kelayakan penerbitan SK Penegasan Status Kewarganegaraan. Sebelumnya, sebanyak 149 warga telah terdata dan tujuh orang telah menerima SK penegasan status kewarganegaraan.

Menurut Hendrik, antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya harapan untuk memperoleh kepastian hukum. Posko pendataan yang dibuka selama tiga hari di Kelurahan Wangurer dipadati warga yang ingin mengurus status kewarganegaraannya. "Mereka sudah lama tinggal di Indonesia, memiliki garis keturunan Indonesia, telah berkeluarga, bahkan anak cucunya lahir dan besar di sini. Melalui penegasan status kewarganegaraan, mereka diharapkan dapat memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan bekerja, serta rasa aman sebagai warga negara Indonesia," ujar Hendrik.

Sinergitas TNI–Polri, Polsek Bekasi Barat Gelar Jakarta On The Spot di Kawasan Industri Rawapasung

2026-07-30T11:12:44.551+07:00

LUGAS | KOTA BEKASI – Dalam rangka memperkuat sinergitas TNI–Polri sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Bekasi Barat menggelar kegiatan Jakarta On The Spot di Kawasan Industri Rawapasung, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Bekasi Barat, IPTU Samsul Ma'arif, didampingi Panit Binmas, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kota Baru, serta diikuti oleh para karyawan perusahaan yang berada di kawasan industri tersebut.

Dalam sambutannya, IPTU Samsul Ma'arif menyampaikan permohonan maaf dari Kapolsek Bekasi Barat AKP Dr. H. Wahyudi, SH., MH., yang tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas lain yang tidak dapat diwakilkan.

Pada kesempatan itu, Kanit Binmas mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama menjaga kondusivitas lingkungan kerja maupun tempat tinggal dengan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar atau berita hoaks yang mengarah pada ajakan aksi unjuk rasa. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar menjauhi praktik judi online yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi tanya jawab, di mana para peserta menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Menanggapi hal tersebut, IPTU Samaul Ma'arif memberikan solusi dan masukan sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Melalui kegiatan Jakarta On The Spot, Polsek Bekasi Barat terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan kalangan dunia usaha sebagai upaya membangun kemitraan dalam menjaga keamanan wilayah serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.

Penyebab Jakarta Selalu Macet Terungkap, Ini 8 Solusi Mengatasi Kemacetan Ibu Kota hingga 2040

2026-07-30T02:34:29.743+07:00

LUGAS | JAKARTA – Sebagai Jurnalis Infestigasi & konflik, Pastinya merasakan penderitaan warga Jakarta dan sekitarnya yang sangan lelah setiap harinya di jalan, yang lebih menguras waktu karena macet.

Saya lahir di Jakarta hingga saya keluar dari jakarta ke Sumatera, namun ketika kembali ke Jakarta, Suasana macet bukannya ada penyelesaian namun makin tambah parah.

Dulu saya sering menggunakan jalur "tikus" untuk menghindari kemacetan yang tak ada ujungnya ini. Namun sekarang jalan tikuspun sudah macet parah.

Selama 2 bulan 2026, saya mencoba menganalisis apa yang terjadi di tempat kelahiran saya, dengan mencoba mengendai motor, mobil hingga menggunakan transportasi seperti Kereta hingga Bus Way yang selalu padat penumpangnya, hasilnya kemacetan di Jakarta belum ada obatnya untuk bisa di atasi.

Kemacetan Jakarta hingga kini masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan perekonomian Indonesia, Jakarta setiap hari menampung jutaan perjalanan masyarakat dari berbagai wilayah Jabodetabek. Akibatnya, jalan-jalan utama, ruas tol, hingga kawasan pusat bisnis kerap mengalami kepadatan, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.

Para ahli transportasi menilai, penyebab kemacetan Jakarta bukan hanya karena jumlah kendaraan yang terus meningkat. Kemacetan terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan kendaraan yang melampaui kapasitas jalan, tingginya mobilitas komuter, hingga konsentrasi aktivitas ekonomi di pusat kota.

Mengapa Jakarta Selalu Macet?

Berikut beberapa faktor utama yang menyebabkan kemacetan di Jakarta semakin kompleks.

1. Jumlah Kendaraan Bertambah Lebih Cepat daripada Kapasitas Jalan

Pertumbuhan mobil dan sepeda motor di Jakarta terus meningkat setiap tahun. Sementara itu, pembangunan maupun pelebaran jalan tidak mampu mengimbangi laju pertambahan kendaraan.

Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan volume kendaraan pada jam sibuk sering kali melebihi kapasitas jalan yang tersedia.

2. Aktivitas Masih Terpusat di Kawasan Tertentu

Sebagian besar kantor pemerintahan, pusat bisnis, kawasan perkantoran, hingga pusat perbelanjaan masih terkonsentrasi di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Akibatnya, jutaan masyarakat melakukan perjalanan menuju lokasi yang sama setiap pagi dan kembali pada sore hari sehingga menciptakan lonjakan lalu lintas.

3. Tingginya Arus Komuter Jabodetabek

Banyak pekerja tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, namun bekerja di Jakarta.

Setiap hari jutaan komuter menggunakan jalan tol, jalan arteri, maupun transportasi umum menuju Ibu Kota. Kondisi tersebut membuat kemacetan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga meluas ke kawasan penyangga.

4. Kendaraan Pribadi Masih Mendominasi

Walaupun layanan MRT, LRT, KRL, dan TransJakarta terus berkembang, kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama sebagian masyarakat karena dinilai lebih fleksibel dan nyaman.

Tingginya penggunaan mobil dan sepeda motor menyebabkan beban lalu lintas terus meningkat.

5. Titik Penyempitan Jalan atau Bottleneck

Kemacetan juga dipicu oleh berbagai hambatan seperti persimpangan padat, pintu tol, putaran balik, proyek pembangunan, parkir liar, hingga kendaraan yang berhenti sembarangan.

Hambatan tersebut menurunkan kapasitas jalan sehingga antrean kendaraan cepat terbentuk.

6. Distribusi Kendaraan Logistik

Aktivitas kendaraan angkutan barang pada jam-jam tertentu turut memperbesar kepadatan, terutama di jalan tol dan kawasan industri.

7. Gangguan Insidental

Kecelakaan lalu lintas, banjir, kendaraan mogok, demonstrasi, hingga pekerjaan perbaikan jalan sering kali membuat kemacetan memburuk dalam waktu singkat.

Ketika kondisi ini terjadi bersamaan dengan jam sibuk, antrean kendaraan dapat memanjang hingga beberapa kilometer.

8. Koordinasi Lalu Lintas yang Masih Menjadi Tantangan

Meski rekayasa lalu lintas terus diperbaiki, koordinasi antarwilayah di Jabodetabek masih menjadi tantangan karena mobilitas masyarakat tidak hanya berlangsung di dalam wilayah Jakarta.

Mengapa Jakarta Bisa Mengalami Macet Total?

Fenomena macet total di Jakarta biasanya terjadi ketika beberapa faktor muncul secara bersamaan, seperti jam pulang kerja, hujan lebat, kecelakaan di jalan utama, proyek konstruksi, serta volume kendaraan yang sudah melampaui kapasitas jalan.

Dalam kondisi tersebut muncul fenomena traffic shockwave, yaitu gelombang perlambatan kendaraan yang terus menyebar ke belakang. Akibatnya, sedikit gangguan saja dapat menyebabkan antrean panjang dan lalu lintas berhenti hampir total.

8 Solusi Mengatasi Kemacetan Jakarta

Pengalaman kota-kota besar dunia seperti Singapura, Tokyo, Seoul, dan London menunjukkan bahwa kemacetan tidak dapat dihilangkan secara instan. Namun, kepadatan lalu lintas dapat dikurangi melalui kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang.

Beberapa solusi yang dinilai paling efektif antara lain:

1. Memperluas transportasi umum massal, termasuk percepatan pembangunan MRT, LRT, KRL, dan TransJakarta agar semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

2. Mengintegrasikan transportasi Jabodetabek melalui penambahan kereta komuter, fasilitas park and ride, bus pengumpan (feeder), serta sistem tarif yang terintegrasi.

3. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan penerapan congestion pricing, penyesuaian tarif parkir, pembatasan ruang parkir, serta tarif jalan elektronik.

4. Mengembangkan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) sehingga masyarakat dapat tinggal dan bekerja di sekitar simpul transportasi massal.

5. Memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mengatur lampu lalu lintas secara real time, mendeteksi kecelakaan, mengawasi parkir liar, dan mengoptimalkan arus kendaraan.

6. Memperbaiki fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda agar perjalanan jarak pendek tidak selalu bergantung pada kendaraan bermotor.

7. Menata distribusi logistik dengan menggeser sebagian operasional angkutan barang ke luar jam sibuk.

8. Mendorong pola kerja fleksibel, seperti Work From Home (WFH) dan pengaturan jam kerja bergeser, sehingga kepadatan lalu lintas pada jam tertentu dapat berkurang.

Tantangan Jakarta Menuju 2040

Keberhasilan mengurangi kemacetan tidak hanya bergantung pada pembangunan jalan baru. Sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek menjadi kunci utama.

Selain itu, pendanaan proyek transportasi, peningkatan kualitas layanan angkutan umum, serta perubahan kebiasaan masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama.

Jika seluruh kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten, Jakarta memiliki peluang besar menjadi kota metropolitan dengan sistem transportasi yang lebih efisien pada 2040. Kemacetan mungkin tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun waktu tempuh dapat ditekan secara signifikan dan transportasi umum berpotensi menjadi pilihan utama masyarakat. (BT)

Pemkot Bitung Ajak Warga Kibarkan Merah Putih Sepanjang Agustus

2026-07-29T15:41:26.206+07:00

LUGAS | BITUNG — Pemerintah Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat mengibarkan Bendera Merah Putih selama 1–31 Agustus 2026 sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan itu disampaikan melalui flyer resmi yang menampilkan Wali Kota Bitung Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka sebagai simbol komitmen pemerintah membangun semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

Gerakan mengibarkan Merah Putih diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah Kota Bitung mengimbau seluruh instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat memasang bendera di lingkungan masing-masing selama bulan kemerdekaan sebagai bentuk partisipasi menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Bapenda Bitung Sisir Kendaraan Penunggak Pajak di Kantor Wali Kota

2026-07-29T12:38:20.853+07:00

LUGAS | BITUNG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung bersama UPTD Pelayanan Pajak Daerah (PPD) Samsat Bitung, Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, menggelar operasi pengawasan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kawasan Kantor Wali Kota Bitung, Rabu.

Tim gabungan memeriksa satu per satu kendaraan roda dua dan roda empat yang terparkir di kompleks perkantoran. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan data administrasi kendaraan untuk memastikan status pembayaran pajak.

Kendaraan yang diketahui belum melunasi kewajiban pajaknya langsung diberi stiker bertuliskan "Belum Lunas Pajak". Penempelan stiker dilakukan sebagai bentuk peringatan terbuka sekaligus mendorong pemilik kendaraan segera menyelesaikan tunggakan.

Sasaran pemeriksaan tidak hanya kendaraan milik aparatur sipil negara, tetapi juga kendaraan masyarakat yang berada di lingkungan Kantor Wali Kota. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Melalui kegiatan itu, Bapenda Kota Bitung dan Bapenda Provinsi Sulawesi Utara memperkuat sinergi dalam intensifikasi penerimaan pajak daerah. Pemerintah menilai kepatuhan masyarakat membayar pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan publik.

Bapenda Kota Bitung mengimbau seluruh pemilik kendaraan agar segera melunasi kewajiban pajaknya sebelum dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan membayar pajak, menurut pemerintah, bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Karya Bakti TNI Ajendam Jaya di Kebon Pala, Fogging DBD hingga Edukasi Warga dan Siswa

2026-07-29T11:10:13.050+07:00

Foto: Kolase

LUGAS | JAKARTA TIMUR – Deru mesin fogging memecah suasana pagi di RT 007 RW 05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Rabu (29/7/2026). Asap putih perlahan menyelimuti gang-gang permukiman sebagai bagian dari Karya Bakti TNI Satnonkowil TA 2026 yang digelar Ajendam Jaya. Namun, kegiatan itu tidak berhenti pada upaya memberantas nyamuk penyebab demam berdarah.

Sejak pukul 09.00 WIB, personel TNI bersama perangkat Kelurahan Kebon Pala dan masyarakat melaksanakan rangkaian kegiatan yang meliputi fogging di kawasan permukiman dan SDN 07 Kebon Pala, pembersihan lingkungan, pembagian masker kesehatan, serta komunikasi interaktif bersama warga.

Dalam sambutannya, Kapten CAJ Abdul Halim, Kaurpaops Ajendam Jaya yang mewakili Kolonel CAJ Sandy, mengatakan Karya Bakti TNI merupakan wujud kepedulian TNI AD terhadap masyarakat sekaligus implementasi tugas pembinaan teritorial. Ia menyampaikan bahwa program yang digagas TNI AD ini, tidak hanya menghadirkan kegiatan fogging, pembersihan lingkungan, pembagian masker, dan komunikasi sosial, tetapi juga bertujuan memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kelurahan Kebon Pala, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta meningkatkan kepedulian bersama terhadap kebersihan dan pencegahan penyakit," ujarnya.

Program tersebut tidak hanya menyasar aspek fisik berupa pemeliharaan lingkungan dan dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah, tetapi juga aspek nonfisik. Melalui komunikasi sosial, TNI mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai fondasi ketahanan wilayah.

Lurah Kebon Pala, Dian Eka Harianti, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Ajendam Jaya yang memilih wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan Karya Bakti TNI.

Ia menilai kehadiran TNI di tengah masyarakat menjadi bentuk sinergi yang penting dalam menjaga kesehatan lingkungan sekaligus membangun kepedulian warga.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dari Ajendam Jaya atas pelaksanaan Karya Bakti TNI di Kelurahan Kebon Pala. Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif sehingga lingkungan RW 05 menjadi semakin bersih, sehat, dan masyarakat terhindar dari berbagai penyakit," katanya.

Rangkaian kegiatan ditutup di SDN 07 Kebon Pala. Kehadiran para prajurit TNI AD di lingkungan sekolah menjadi pengalaman yang berkesan bagi para guru dan siswa.

Kepala SDN 07 Kebon Pala, Siti Halimah Yuniarsih, mengaku terkejut sekaligus gembira atas kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran prajurit TNI memberikan teladan kedisiplinan, semangat pengabdian, serta nilai-nilai keteladanan yang penting dikenalkan kepada peserta didik sejak dini.

Ia berharap pertemuan langsung dengan para prajurit dapat memotivasi siswa untuk memiliki cita-cita mengabdi kepada bangsa, termasuk melalui profesi sebagai prajurit TNI.

Melalui Karya Bakti TNI Satnonkowil TA 2026, Ajendam Jaya menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas pertahanan negara, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan warga, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesadaran hidup sehat, hingga menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi muda.

Laporan: M. Deni Suseno | Editor: Mahar Prastowo

Bersathu: Kuota Haji Khusus Perlu Dipertahankan, Hormati Uji Materi UU Haji di Mahkamah Konstitusi

2026-07-28T22:00:00.000+07:00

Ketua Harian Bersathu sekaligus Direktur Utama PT Tur Silaturrahmi Nabi (Tursina Tours), Farid Aljawi. Foto: Redaksi

LUGAS | Jakarta - Permohonan uji materi terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Hermawanto yang mempersoalkan ketentuan kuota haji khusus sebesar delapan persen dari kuota haji nasional.

Pemohon menilai ketentuan tersebut memberikan kesempatan lebih cepat menunaikan ibadah haji kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi sehingga dianggap bersifat diskriminatif.

Menyikapi permohonan uji materi tersebut, Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh seorang warga negara, namun Bersathu menegaskan kuota haji khusus tetap perlu dipertahankan karena memiliki dasar hukum yang jelas, dilindungi konstitusi serta menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji nasional.

Bersathu Hormati Hak Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Dihubungi media, Ketua Harian Bersathu sekaligus Direktur Utama PT Tur Silaturrahmi Nabi (Tursina Tours), Farid Aljawi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami menghargai masyarakat yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena itu merupakan hak setiap warga negara. Namun perlu dipahami bahwa penyelenggara haji khusus merupakan kegiatan usaha yang memiliki dasar hukum yang jelas dan dilindungi konstitusi," ujar Farid Aljawi yang juga Ketua Dewan Penasihat DPP PJS di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Farid, penyelenggaraan haji khusus merupakan bagian dari kebebasan berusaha sekaligus memberikan alternatif layanan kepada masyarakat yang menginginkan fasilitas berbeda melalui pembiayaan mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.

"Haji khusus adalah pilihan layanan. Fasilitas yang diberikan berbeda dengan haji reguler karena seluruh pembiayaannya ditanggung jamaah. Menghilangkan pilihan layanan tersebut justru berpotensi mengurangi hak masyarakat untuk memilih layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan," katanya.

Penghapusan Kuota Haji Khusus Dinilai Bukan Solusi Antrean Haji

Farid menilai persoalan panjangnya antrean haji reguler tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghapus kuota haji khusus. Menurutnya, penyebab utama lamanya daftar tunggu adalah keterbatasan kuota haji yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia.

"Kalaupun kuota haji khusus dihapus, belum tentu antrean haji reguler berkurang secara signifikan. Persoalan utamanya adalah keterbatasan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi sehingga penyelesaiannya harus dilihat secara menyeluruh," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian persoalan haji memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan diplomasi kuota, penguatan tata kelola, serta perbaikan sistem pelayanan kepada seluruh calon jamaah.

Industri Haji Khusus Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Selain memberikan pilihan layanan kepada masyarakat, Farid menilai industri penyelenggaraan haji khusus juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor tersebut melibatkan ribuan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah serta menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

Karena itu, menurutnya, setiap perubahan kebijakan terkait kuota haji khusus perlu mempertimbangkan dampak ekonomi, keberlangsungan dunia usaha, serta perlindungan terhadap tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.

"Jika kebijakan ini berdampak terhadap penyelenggara haji khusus maka perlu dihitung pula dampaknya terhadap ribuan perusahaan travel dan puluhan ribu tenaga kerja yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini," ujarnya.

Bersathu Dorong Edukasi dan Dialog

Farid juga menilai masih diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelenggaraan haji khusus agar tidak muncul anggapan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk perlakuan istimewa. Menurutnya, haji khusus adalah layanan yang disediakan bagi masyarakat yang memilih fasilitas dan pembiayaan secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bersathu mendorong pemerintah, penyelenggara ibadah haji khusus, asosiasi, akademisi, dan masyarakat untuk membangun dialog yang konstruktif dalam menyikapi uji materi terhadap ketentuan kuota haji khusus.

"Sebaiknya semua pihak duduk bersama untuk saling memberikan pemahaman dan mencari solusi terbaik. Yang terpenting adalah penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan dengan baik, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat," pungkas Farid. (TJ)

Ketum dan Sekjen DPP PJS Ajak Seluruh Pengurus Bersatu Songsong Verifikasi Dewan Pers

2026-07-28T17:07:46.576+07:00

LUGAS | JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Mahmud Marhaba bersama Sekretaris Jenderal DPP PJS Rikky Fermana, dan Bendahara Umum Sofyan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga besar PJS di Indonesia atas dukungan, dedikasi, serta kebersamaan yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) III PJS.

Hal tersebut disampaikan Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana dalam rilis resmi yang dikirimkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS se-Indonesia pada Senin (27/7/2026).

Dalam pernyataannya, keduanya menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan Munas III PJS yang berlangsung lancar, demokratis, dan penuh semangat persaudaraan. Menurut mereka, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengurus dan anggota PJS dari Sabang hingga Merauke.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Ketua DPD, DPC, pengurus, dan anggota PJS yang telah hadir, memberikan dukungan, serta berpartisipasi aktif sehingga seluruh rangkaian Munas III dapat berjalan dengan baik dan sukses," tulis Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana.

Mereka juga menyampaikan bahwa amanah yang kembali diberikan untuk memimpin DPP PJS merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian demi kemajuan organisasi.

Selain suksesnya pelaksanaan Munas, Mahmud dan Rikky menegaskan bahwa PJS juga berhasil mencatat sejarah penting dengan resmi menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon Konstituen Dewan Pers.

Menurut mereka, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran organisasi di berbagai daerah yang selama ini telah melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan kelembagaan.

"Ini bukan hanya keberhasilan pengurus pusat, tetapi prestasi seluruh keluarga besar PJS. Kita patut bersyukur karena cita-cita besar organisasi mulai terwujud melalui kebersamaan dan semangat gotong royong," ungkapnya.

Namun demikian, keduanya mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Tahapan berikutnya adalah mempersiapkan organisasi menghadapi proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dari Dewan Pers.

Karena itu, seluruh DPD dan DPC diminta segera memperkuat administrasi organisasi, melengkapi legalitas, memastikan keberadaan sekretariat yang aktif, serta membangun kepengurusan yang solid dan profesional.

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana juga mengajak seluruh keluarga besar PJS untuk terus menjaga kekompakan, mempererat komunikasi, dan memperkuat persatuan sebagai modal utama mewujudkan PJS menjadi organisasi profesi wartawan siber yang profesional, berintegritas, bertanggung jawab, serta diakui sebagai konstituen Dewan Pers.

"Mari kita lanjutkan sejarah yang telah kita mulai ini dengan kerja nyata, semangat baru, dan keyakinan bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar PJS. Bersama, kita songsong masa depan organisasi yang lebih baik demi kemajuan pers Indonesia," tutup mereka. (DPP PJS)

Bank Sampah Mutiara RW 13 Pondok Surya Mandala Kelurahan Jakamulya Bekasi Selatan Terima Setoran Sampah 2,1 Ton

2026-07-28T16:00:26.381+07:00

LUGAS | Kota Bekasi - Bank Sampah Mutiara RW 13 Pondok Surya Mandala Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kembali menunjukkan peran aktifnya dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sepanjang bulan Juni 2026, Bank Sampah Mutiara berhasil menerima setoran sampah dari Masyarakat RW 13 Kelurahan Jakamulya sebanyak 2,1 ton. Berdasarkan estimasi menggunakan pendekatan faktor emisi pengelolaan sampah daur ulang, jumlah tersebut setara dengan potensi pengurangan emisi sekitar 5,9 ton karbon dioksida ekuivalen atau CO₂e, apabila sampah yang terkumpul dapat dialihkan dari tempat pemrosesan akhir dan dimanfaatkan kembali melalui proses pemilahan serta daur ulang.

Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan bank sampah memberikan manfaat ekonomi bagi Masyarakat dan juga berkontribusi terhadap pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, penghematan penggunaan bahan baku baru, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Apabila capaian 2,1 ton sampah per bulan dapat dipertahankan, Bank Sampah Mutiara berpotensi mengelola sekitar 25,2 ton sampah per tahun, yang setara dengan potensi pengurangan emisi sekitar 70,8 ton CO₂ ekuivalen per tahun.

Ketua RW 13 Kelurahan Jakamulya, Dedy Rudyanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah Mutiara.

"Capaian setoran sampah sebanyak 2,1 ton selama bulan Juni menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat RW 13 terhadap kebersihan dan pengelolaan lingkungan terus meningkat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga, pengurus RT, dan pengelola Bank Sampah Mutiara yang terus bekerja secara konsisten," ujar Dedy Rudyanto, selasa (28/7/2026).

Ketua RT 05 RW 13 Pondok Surya Mandala, Kelurahan Jakamulya, Setyono, menambahkan bahwa keberadaan Bank Sampah Mutiara telah membantu membangun kebiasaan baru di lingkungan masyarakat, terutama dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah.

"Kami terus mengajak warga agar tidak mencampurkan seluruh sampah rumah tangga. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi sebaiknya dipilah dan disetorkan ke Bank Sampah Mutiara. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga," jelas Setyono.

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Mutiara, Ambarwati, menjelaskan bahwa capaian 2,1 ton merupakan hasil kerja sama antara pengurus, nasabah, relawan, dan masyarakat RW 13 Pondok Surya Mandala Kelurahan Jakamulya.

"Kami sangat bersyukur atas kepercayaan dan partisipasi warga. Setoran sebanyak

2,1 ton ini menjadi penyemangat bagi pengurus untuk terus meningkatkan pelayanan, pencatatan, pemilahan, dan pengelolaan sampah secara lebih profesional. Kami berharap jumlah warga yang menjadi nasabah Bank Sampah Mutiara semakin bertambah," ungkap Ambarwati.

Pengurus Bank Sampah Mutiara juga menyampaikan apresiasi kepada Gentra Waste Management, khususnya kepada ketuanya, Aam Amaningsih Jumhur, yang selama ini memberikan dukungan, pendampingan, serta penguatan kegiatan pengelolaan sampah di masyarakat.

Aam Amaningsih Jumhur merupakan relawan lingkungan sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta yang secara konsisten mendukung pengembangan Bank Sampah Mutiara melalui kegiatan edukasi, pendampingan masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gentra Waste Management serta Ibu Aam Amaningsih Jumhur atas perhatian, pendampingan, dan dukungannya kepada Bank Sampah Mutiara. Dukungan tersebut sangat berarti dalam meningkatkan kapasitas pengurus dan menjaga keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah di RW 13 Kelurahan Jakamulya," kata Ambarwati.

Melalui capaian ini, Bank Sampah Mutiara berkomitmen untuk terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang edukatif, produktif, dan berkelanjutan. Bank Sampah Mutiara juga mengajak seluruh warga untuk semakin disiplin memilah sampah dari rumah serta menjadikan kegiatan menabung sampah sebagai bagian dari budaya hidup bersih dan peduli lingkungan, berharap bergabung dengan Bank Sampah Mutiara RW 13 Kelurahan Jakamulya.

Keberhasilan menerima setoran sampah sebanyak 2,1 ton dalam satu bulan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain dalam membangun kolaborasi antara masyarakat, pengurus lingkungan, akademisi, dan komunitas pengelola sampah.

Tentang Bank Sampah Mutiara

Bank Sampah Mutiara merupakan bank sampah berbasis masyarakat yang berada di Perumahan Pondok Surya Mandala RW 13 Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Bank Sampah Mutiara menjalankan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penimbangan, pencatatan tabungan sampah, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.

Hengky Honandar Perkuat Diplomasi Maritim Bitung, Hadiri Audiensi ASPEKSINDO–KKP di Jakarta

2026-07-28T13:54:27.273+07:00

LUGAS | BITUNG — Di tengah upaya pemerintah daerah memperkuat posisi Kota Bitung sebagai kota maritim, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E. menghadiri audiensi Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan itu bukan sekadar agenda seremonial. Audiensi digelar sebagai tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara ASPEKSINDO dan KKP RI, yang menjadi landasan penguatan kerja sama dalam mempercepat pembangunan wilayah kepulauan dan pesisir di berbagai daerah.

Bagi Pemerintah Kota Bitung, forum tersebut memiliki arti strategis. Sebagai kota yang pertumbuhan ekonominya bertumpu pada sektor kelautan, perikanan, dan jasa kepelabuhanan, Bitung membutuhkan dukungan kebijakan nasional yang mampu mempercepat pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Kehadiran Hengky Honandar dalam forum itu mencerminkan langkah aktif Pemerintah Kota Bitung membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar berbagai program nasional di bidang kelautan dapat disinergikan dengan kebutuhan daerah.

Melalui kolaborasi antara ASPEKSINDO dan KKP, pemerintah daerah berharap lahir program-program yang tidak hanya memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pengembangan ekonomi maritim, serta penguatan daya saing daerah kepulauan.

Forum tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai tantangan pembangunan wilayah pesisir sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

Dengan keterlibatan aktif dalam agenda nasional tersebut, Pemerintah Kota Bitung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor, sehingga potensi maritim yang dimiliki daerah dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. (Syarif Umar)

Sinergitas TNI–Polri, Polsek Bekasi Barat Gelar Jakarta On The Spot Bersama Warga Jakasampurna

2026-07-28T12:18:26.938+07:00

LUGAS | KOTA BEKASI – Sinergitas TNI dan Polri kembali ditunjukkan melalui kegiatan Jakarta On The Spot yang digelar Polsek Bekasi Barat di RT 01 RW 01, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Selasa (28/7/2026). Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi antara aparat keamanan dengan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban lingkungan.

Kegiatan dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Bekasi Barat IPTU Samaul Ma'arif bersama Wadanramil 01 Kranji Kapten Martono. Turut hadir Panit Binmas, Bhabinkamtibmas Kelurahan Jakasampurna, serta warga setempat yang antusias mengikuti dialog interaktif.

Mengawali sambutannya, IPTU Samaul Ma'arif menyampaikan permohonan maaf dari Kapolsek Bekasi Barat AKP Dr. H. Wahyudi, SH., MH., yang berhalangan hadir karena sedang melaksanakan tugas kedinasan lain yang tidak dapat diwakilkan.

Dalam kesempatan tersebut, IPTU Samaul Ma'arif mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan, khususnya mencegah aksi tawuran yang melibatkan remaja serta menghindari praktik judi online yang dapat merusak kehidupan keluarga dan berdampak pada meningkatnya potensi tindak kriminal.

Suasana berlangsung hangat melalui sesi tanya jawab interaktif. Warga menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan, mulai dari keamanan hingga upaya pencegahan gangguan kamtibmas. Berbagai masukan dan solusi disampaikan sebagai langkah bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

Melalui kegiatan Jakarta On The Spot, sinergitas TNI–Polri bersama masyarakat diharapkan semakin kuat sehingga tercipta kerja sama yang berkesinambungan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Bekasi Barat.

Kapolda Metro Jaya Pimpin Sertijab PJU dan Kapolres Jajaran, Penyegaran Organisasi Perkuat Pelayanan Masyarakat

2026-07-28T11:27:58.201+07:00

LUGAS | Jakarta - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran Polda Metro Jaya di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Selasa (28/7/2026).

Sertijab tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Kapolri tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri dan sebagai bentuk penghormatan bagi pejabat lama sekaligus penyambutan bagi pejabat baru yang mengemban amanah di lingkungan Polda Metro Jaya. Kegiatan ini dihadiri para Pejabat Utama Polda Metro Jaya dan Kapolres jajaran.

Sebanyak 22 pejabat yang melaksanakan sertijab di antaranya Karoops, Karo SDM, Dirlantas, Dirpamobvit, Kabidpropam, Dirbinmas, Kabiddokkes, Ka SPN, Dirtahti, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Depok, hingga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polda Metro Jaya.

"Kepada Pejabat yang baru bergabung, Selamat datang dan selamat bertugas di Polda Metro Jaya. Saya yakin dengan pengalaman yang dimiliki, saudara dapat melanjutkan serta meningkatkan capaian yang telah diraih. Bangun sinergi, jaga soliditas, dan berikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Kapolda juga berpesan agar seluruh personel selalu mengedepankan pelayanan yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Jangan pernah menyakiti hati masyarakat. Jadilah polisi yang kehadirannya selalu memberikan manfaat, menghadirkan rasa aman, serta menjadi solusi bagi setiap persoalan yang dihadapi masyarakat," tegasnya.

Wali Kota Bitung Kawal Istbat Nikah Terpadu, Dokumen Kependudukan Dituntaskan dalam Satu Layanan

2026-07-27T20:44:58.279+07:00

LUGAS | BITUNG — Pemerintah Kota Bitung memperkuat layanan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi melalui program Istbat Nikah Terpadu 2026. Program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Kota Bitung, Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bitung, Senin (27/7/2026).

Penandatanganan kerja sama itu dikawal langsung oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui skema pelayanan terpadu tersebut, masyarakat tidak lagi harus mengurus dokumen secara terpisah di berbagai instansi. Setelah memperoleh penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama, peserta dapat langsung menerima buku nikah yang diterbitkan Kementerian Agama serta pembaruan dokumen administrasi kependudukan oleh Disdukcapil.

Dokumen yang dapat diselesaikan dalam satu rangkaian layanan meliputi penetapan pengadilan, buku nikah resmi, Kartu Keluarga (KK) terbaru, KTP elektronik yang telah disesuaikan dengan status perkawinan, hingga akta kelahiran anak.

Wali Kota Hengky Honandar menegaskan, kolaborasi lintas instansi tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan setiap warga memperoleh hak-hak sipilnya secara utuh. Legalitas perkawinan yang tercatat tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga menjamin hak-hak keperdataan anak serta kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik.

Sinergi antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Disdukcapil diharapkan menjadi model pelayanan yang semakin efektif, memangkas birokrasi, sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Program Istbat Nikah Terpadu 2026 menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi antarinstansi, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum secara cepat, mudah, dan terpadu.(Sumber: PB)

Polsek Bekasi Barat Gelar Razia Stasioner dan Patroli Cegah Kejahatan Jalanan serta Tawuran

2026-07-27T11:00:27.378+07:00

LUGAS | KOTA BEKASI – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, Polsek Bekasi Barat menggelar kegiatan Jaga Jakarta On The Spot melalui razia stasioner dan patroli skala wilayah pada Minggu (26/7/2026) dini hari.

Kegiatan dipimpin oleh Perwira Pengendali (Padal) IPTU Andi Iwan, KH, SH.,MH., dan diawali dengan apel pengarahan (APP) pada pukul 00.00 WIB di halaman Mapolsek Bekasi Barat. Apel tersebut bertujuan memberikan arahan kepada personel sebelum pelaksanaan patroli dan razia guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan, tawuran, serta gangguan kamtibmas lainnya.

Usai apel, personel bergerak melakukan patroli ke sejumlah titik yang dinilai rawan dan menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya Jalan Patriot, Jalan KH Noer Ali, Gerbang Tol Bintarajaya, Jalan Raya Bintara, serta kawasan Pasar Pagi Bintara.

Selain patroli mobile, petugas juga melaksanakan razia stasioner di Jalan I Gusti Ngurah Rai dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara selektif terhadap kendaraan maupun pengguna jalan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi tindak kriminalitas.

Kegiatan patroli dan razia ini merupakan bagian dari upaya preventif Polsek Bekasi Barat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus menekan angka kejahatan jalanan dan mencegah terjadinya aksi tawuran, khususnya pada waktu rawan di malam hingga dini hari.

Polsek Bekasi Barat menegaskan akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan razia secara rutin sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat di wilayah hukumnya.

Lewat Bimtek, FKDM Jakarta Timur Diasah Membaca Denyut Sosial Masyarakat

2026-07-27T10:04:57.379+07:00

LUGAS | JAKARTA — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Suban Kesbangpol) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Angkatan I di Ruang Srigunting, Blok A Lantai 2 Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kapasitas anggota FKDM sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat sejak dini.

Sebanyak 100 anggota FKDM dari berbagai kelurahan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan melalui metode tatap muka, ceramah, dan diskusi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan dalam dua angkatan.

Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur Eliazer Hutapea, SE., MM. menjelaskan, penyelenggaraan Bimtek ini tujuan utamanya meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota FKDM sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini, meningkatkan akurasi deteksi berbagai potensi ancaman, serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

"Kami berharap momentum ini benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang berbagi ilmu, pengalaman, dan penguatan kompetensi anggota FKDM," ujarnya.

Eliazer menjelaskan, kegiatan deteksi dini seyogianya melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun, pada tahap awal ini peserta didominasi anggota FKDM agar mereka memiliki fondasi pemahaman yang sama mengenai kewaspadaan dini.

"Dari total 556 anggota FKDM Jakarta Timur, baru sekitar 290 orang yang mengikuti Bimtek. Sisanya akan mengikuti pelatihan pada angkatan berikutnya," katanya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan Bimtek melibatkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi guna memperkaya wawasan peserta dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.

Salah satu narasumber adalah Hartono Priadi Sastra, S.Sos., M.Psi.T., Agen Intelijen Ahli Madya pada Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DKI Jakarta. Sementara jalannya diskusi dipandu anggota FKDM Kota Administrasi Jakarta Timur, Fuadi Zainal Muttaqin sebagai moderator.

Dalam paparannya, Hartono menekankan bahwa hakikat FKDM bukan sekadar forum yang dibentuk melalui regulasi, melainkan menjadi mata dan telinga negara yang berada paling dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, anggota FKDM merupakan social sensor atau sensor sosial yang bertugas membaca denyut kehidupan masyarakat, mengenali perubahan sosial, mencermati gejala, melakukan analisis awal, serta menyampaikan informasi secara objektif kepada pemerintah.

"FKDM bukan mencari-cari kesalahan masyarakat. Tugas utamanya adalah membaca dinamika sosial," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa anggota FKDM bukan aparat penegak hukum, bukan pula provokator maupun mediator utama dalam konflik. Peran mereka adalah menjadi early warning officer di tingkat masyarakat.

Hartono menjelaskan, keberhasilan deteksi dini sangat ditentukan oleh kemampuan mengumpulkan bahan, data, dan informasi secara sistematis. Informasi yang dihimpun harus diverifikasi, dianalisis, kemudian dilaporkan sesuai mekanisme sehingga mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

Dalam perspektif intelijen, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) sering kali muncul dari gejala-gejala kecil yang luput dari perhatian. Karena itu, anggota FKDM dituntut peka membaca perubahan situasi sosial, mulai dari meningkatnya ketegangan antarwarga, penyebaran hoaks, penyalahgunaan media sosial, potensi intoleransi, penyalahgunaan narkotika, hingga munculnya bibit-bibit konflik sosial.

Paradigma kerja FKDM, lanjut Hartono, harus sederhana namun disiplin, yakni "Lihat – Catat – Analisis Awal – Laporkan." Dengan pola tersebut, setiap informasi yang disampaikan memiliki nilai strategis sebagai peringatan dini bagi pemerintah.

Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Dr. Munjirin, S.Sos., M.Si, dalam sambutannya mengingatkan bahwa FKDM memiliki tugas strategis menjaga stabilitas wilayah.

Dengan nada berseloroh ia mengatakan, "FKDM bukan akronim Foto Kirim Duit Masuk." Menurutnya, FKDM adalah forum yang bekerja melakukan deteksi dini dan menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan.

Ia mengungkapkan, jumlah laporan kasus tawuran yang diterima Pemerintah Kota menunjukkan tren penurunan. Sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar 105 kasus, sedangkan hingga Juli 2026 jumlahnya berkisar 17 hingga 20 kasus.

Penurunan tersebut, menurutnya, tidak lepas dari peran aktif anggota FKDM bersama pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya dalam memberikan edukasi kepada remaja mengenai dampak buruk tawuran.

Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah membangun komunikasi langsung dengan kelompok-kelompok remaja yang selama ini kerap terlibat konflik.

Wali Kota menceritakan pengalamannya mengumpulkan sejumlah kelompok yang dikenal sebagai "gangster", termasuk Gang Amerika dan Bajak, dalam sebuah pertemuan santai di sebuah kafe di kawasan Pondok Bambu.

"Awalnya hanya tiga kelompok yang saya ajak. Lama-lama menjadi sepuluh kelompok. Kami hanya ngobrol dari hati ke hati. Mereka ternyata senang karena merasa diperhatikan," ujarnya.

Dari pendekatan tersebut lahir program Ring Tinju sebagai wadah penyaluran energi dan pembinaan remaja melalui olahraga. Program yang telah berjalan di Pasar Rebo itu direncanakan diperluas ke Kampung Melayu melalui kolaborasi Pemerintah Kota, Polri, TNI, dan masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terbuka terhadap berbagai usulan dan kolaborasi masyarakat dalam menangani kenakalan remaja, karena penyelesaian persoalan sosial tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah.

Selain persoalan keamanan, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang identik dengan meningkatnya risiko kebakaran.

Ia mendorong FKDM ikut menyosialisasikan Gerakan Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lingkungan masyarakat, dan melibatkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk memberikan pelatihan penggunaan APAR kepada warga.

"Api tidak langsung menjadi besar. Kalau masih kecil dan dapat dipadamkan menggunakan APAR, berarti kita menyelamatkan diri sendiri sekaligus masyarakat sekitar," katanya.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Menurut Wali Kota, persoalan sampah harus dideteksi sejak dini karena dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik, baik antara warga dengan tempat penampungan sampah maupun antarwarga sendiri.

Ia mengingatkan pentingnya pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tentang pemilahan sampah dari sumber. Pemilahan harus dimulai dari tempat sampah terkecil, bahkan dari kotak makanan ringan yang digunakan dalam kegiatan perkantoran.

Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber menjadi kunci karena dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, meningkatkan nilai ekonomi sampah yang masih dapat didaur ulang, mencegah pencemaran lingkungan, sekaligus meminimalkan potensi konflik akibat penumpukan sampah. Pemerintah Kota sendiri telah menerapkan sistem tersebut sebagai teladan sebelum mengajak masyarakat melaksanakannya.

Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kota berharap FKDM semakin profesional, adaptif, dan responsif dalam menjalankan fungsi deteksi dini. Dengan anggota yang mampu membaca denyut sosial masyarakat, melakukan analisis awal, serta menyampaikan laporan yang akurat, FKDM diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial di Jakarta Timur.

Laga Persahabatan Mini Soccer, FS MAKSEL SATU Menang Tipis 4-3 atas FS SENKOM Sulsel

2026-07-27T07:37:07.544+07:00

LUGAS | MAKASSAR, Minggu (26/7/2026) – Biro Pemuda dan Olahraga (PORA) SENKOM Mitra Polri Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertandingan persahabatan mini soccer antara FS SENKOM Sulsel melawan FS MAKSEL SATU Makassar di Lapangan Arso Mini Soccer, Jalan Talasalapang, Kota Makassar.

Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi, meningkatkan kebugaran jasmani, sekaligus memperkuat soliditas organisasi dan sinergi antarpengurus serta mitra melalui olahraga.

Turut hadir memberikan dukungan Wakil Ketua SENKOM Mitra Polri Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Haroen PM, didampingi Haris, S.E., M.M., serta Sekretaris SENKOM Mitra Polri Provinsi Sulawesi Selatan, H.M. Rusli Daeng Mattawang, bersama jajaran pengurus lainnya. Kehadiran para pimpinan menunjukkan komitmen SENKOM Mitra Polri dalam membangun organisasi yang sehat, solid, dan penuh semangat kebersamaan.

Sementara itu, tim FS MAKSEL SATU Makassar mendapat dukungan langsung dari Dewan Pembina, Ir. H. Arif Nurhadi, M.T., yang turut mencetak satu gol dalam pertandingan sekaligus memberikan motivasi kepada seluruh pemain.

Sejak peluit kick-off dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan yang cepat, atraktif, dan saling menyerang. Jual beli serangan tersaji sepanjang pertandingan sehingga mampu menghibur para penonton yang hadir.

Setelah berlangsung sengit hingga peluit panjang dibunyikan, FS MAKSEL SATU Makassar berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 4-3 atas FS SENKOM Sulsel.

Meski berlangsung kompetitif, seluruh pemain tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan persaudaraan. Pertandingan ini tidak semata-mata menjadi ajang mencari kemenangan, tetapi juga momentum memperkuat komunikasi, kekompakan, serta mempererat hubungan antarpeserta.

Biro PORA SENKOM Mitra Polri Provinsi Sulawesi Selatan berharap kegiatan olahraga seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari pembinaan fisik, penguatan silaturahmi, serta peningkatan sinergitas dengan berbagai komunitas dan mitra strategis.

"Skor boleh berbeda, tetapi persaudaraan tetap menjadi juara. Melalui olahraga, kita perkuat solidaritas, kesehatan, dan semangat pengabdian untuk negeri."

Laga Persahabatan Mini Soccer, FS MAKSEL SATU Menang Tipis 4-3 atas FS SENKOM Sulsel

2026-07-27T07:36:18.571+07:00

Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi, meningkatkan kebugaran jasmani, sekaligus memperkuat soliditas organisasi dan sinergi antarpengurus serta mitra melalui olahraga.

Setelah berlangsung sengit hingga peluit panjang dibunyikan, FS MAKSEL SATU Makassar berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 4-3 atas FS SENKOM Sulsel.

"Skor boleh berbeda, tetapi persaudaraan tetap menjadi juara. Melalui olahraga, kita perkuat solidaritas, kesehatan, dan semangat pengabdian untuk negeri."

Update Peraturan Terbaru PERSINAS ASAD Diikuti Ratusan Pelatih dan Pesilat Seluruh Wilayah Indonesia

2026-07-27T07:09:48.850+07:00

LUGAS | Sumedang (26/07) - Pengurus Besar Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD (PERSINAS ASAD) sukses menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Pertandingan Pencak Silat (PPPS) Tahun 2026 secara masif pada Minggu, 26 Juli 2026. Acara yang berpusat di Studio Utama Graha Aulia Jatinangor, Sumedang ini, diikuti serentak oleh para peserta dari 340 titik di seluruh Indonesia melalui sambungan virtual.

Sosialisasi ini menjadi langkah krusial bagi PERSINAS ASAD dalam melakukan pemerataan informasi mengenai regulasi terbaru bagi seluruh Wasit Juri sertifikasi IPSI dan Pelatih di seluruh tanah air. Tak tanggung-tanggung, jalannya materi dipandu langsung oleh dua wasit juri internasional ternama, Deni Hendrik Akbar dan Abdul Wahid.

Dalam pemaparannya, fokus utama revisi aturan tahun 2026 mencakup berbagai aspek teknis yang lebih ketat dan modern. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah penggunaan Video Assistant Referee (VAR). Pelatih kini memiliki hak untuk meminta VAR berdasarkan kartu yang dimiliki, dan keputusan tertinggi dalam sebuah pertandingan kini merujuk pada hasil VAR tersebut.

Selain itu, terdapat perubahan signifikan pada sistem penilaian dan kategori pelanggaran. Misalnya, pesilat kini akan dikenakan hukuman jika melakukan tarikan langsung pada body protector tanpa serangan, yang dikategorikan sebagai pelanggaran sedang. Untuk aspek keselamatan, pesilat yang dinyatakan tidak fit oleh dokter akibat cedera leher atau kepala kini wajib dirujuk ke rumah sakit sebelum diperbolehkan bertanding kembali.

Ketua Umum PB PERSINAS ASAD, Marsma TNI (Purn) H. Sukur, M.Si (Han), diwakili oleh Ketua Bidang Organisasi, H. Deni Hendrik Akbar, dalam arahannya menekankan bahwa pemahaman aturan baru ini sangat vital agar para pesilat dan pelatih dapat beradaptasi dengan standar kompetisi internasional terbaru.

Dengan adanya sosialisasi di 340 titik ini, ASAD berharap seluruh perangkat pertandingan dan pelatih memiliki persepsi yang sama demi kemajuan prestasi pencak silat Indonesia di kancah dunia.

Dua Terduga Pelaku Penganiayaan di Kafe Bitung Dibekuk, Polisi Sita Dua Sajam

2026-07-27T06:27:06.736+07:00

LUGAS | BITUNG — Aparat gabungan dari Polsek Maesa, Tim Resmob Polres Bitung, dan Tim Patroli Timur bergerak cepat mengungkap dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di salah satu kafe di Kota Bitung. Kurang dari sehari setelah laporan polisi diterima, dua pria yang diduga terlibat berhasil diamankan beserta barang bukti berupa dua bilah senjata tajam.

Penangkapan dilakukan pada Minggu, 26 Juli 2026, sekitar pukul 14.20 WITA. Operasi dipimpin Katim Resmob Polsek Maesa AIPTU Janny Tumbuan, berkolaborasi dengan Tim Resmob Polres Bitung di bawah pimpinan AIPTU Arnol Moningka serta Tim Patroli Timur yang dipimpin AIPTU Frangky Paduli.

Pengungkapan kasus itu merupakan tindak lanjut atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/65/VII/2026/SULUT/RES BITUNG/SEK MAESA tertanggal 26 Juli 2026. Penyidik menduga telah terjadi tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari hasil penyelidikan awal, polisi mengamankan dua orang berinisial Z.D. alias B dan R.S. alias I. Keduanya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan yang mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka.

Selain mengamankan para terduga, polisi turut menyita dua bilah senjata tajam dan satu potong kaos yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Seluruh barang bukti bersama kedua terduga kini diamankan di Mapolsek Maesa untuk kepentingan penyidikan.

Kapolsek Maesa AKP Darus Tuegeh, S.Sos mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil sinergi antarunit yang merespons cepat setiap laporan masyarakat.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Tim Resmob Polsek Maesa, Tim Resmob Polres Bitung, dan Tim Patroli Timur dalam merespons cepat setiap laporan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan kekerasan, melainkan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum," ujar Darus.

Meski demikian, penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi dugaan penganiayaan tersebut. Polisi juga masih memeriksa saksi-saksi, para terduga pelaku, serta melakukan gelar perkara guna melengkapi alat bukti dan memastikan konstruksi hukum perkara.

Hingga proses hukum berkekuatan tetap, kedua orang yang diamankan masih berstatus terduga pelaku. Polsek Maesa menegaskan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.