LUGAS 28th

Waka Polda Jambi Brigjen Pol K. Yani Jalin Silaturahmi ke De Jangek, Ajak Senkom dan LIRA Bersinergi Jaga Kamtibmas

2026-11-11T17:05:32.302+07:00

LUGAS | JAMBI – Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan antara kepolisian dan elemen masyarakat, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Waka Polda) Jambi Brigjen Pol K. Yani melaksanakan kunjungan silaturahmi ke De Jangek Jambi, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Rabu (11/11/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Owner De Jangek Jambi, Widodo yang akrab disapa Pakde Widodo. Turut mendampingi, Penjabat (Pj) Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Jambi Lilik Ruspanto dan Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Jambi Yulianto.

Hadir pula Pembina Senkom Faqih Abdillah, Bendahara Senkom H. Agus, Ketua Senkom Kota Jambi Rahmat serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Suka Karya.

Dalam suasana penuh keakraban dan obrolan santai, Brigjen Pol K. Yani menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bukan hanya menjadi tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

"Tanggung jawab kamtibmas merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan terciptanya situasi yang aman dan kondusif, kualitas hidup masyarakat akan semakin meningkat. Kita tentu berharap kehidupan masyarakat berjalan damai, nyaman, aman, dan sejahtera," ujar Brigjen Pol K. Yani.

Ia juga mengapresiasi terjalinnya silaturahmi antara kepolisian, Senkom Mitra Polri, LIRA, dan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, hubungan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan semangat Polisi Bersama Masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi silaturahmi ini. Ini merupakan wujud dari Polisi Bersama Masyarakat. Polri tidak bisa bekerja sendiri, sehingga diperlukan kebersamaan dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kamtibmas," jelasnya.

Brigjen Pol K. Yani kemudian memaparkan sejumlah kegiatan kepolisian yang dilakukan secara langsung di tengah masyarakat. Salah satunya melalui program kegiatan setiap Senin, ketika personel kepolisian melaksanakan salat Subuh berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan pengaturan lalu lintas pada pagi hari hingga menjadi pembina upacara di sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, personel Polri juga memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai berbagai persoalan yang dapat mengganggu masa depan generasi muda.

"Setelah salat Subuh, anggota Polri melaksanakan pengaturan lalu lintas di jalan. Kemudian dilanjutkan menjadi pembina upacara di sekolah sekaligus memberikan pembekalan tentang bahaya narkoba, bullying, tawuran, kenakalan remaja, dan berbagai persoalan lainnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap Senkom Mitra Polri dan LIRA terus mengambil peran aktif membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Saya berharap Senkom Mitra Polri dan LIRA terus membantu kepolisian menjaga kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Mari bersama-sama menjaga keamanan di tengah masyarakat. Intinya, kita harus terus berkolaborasi dan berkoordinasi demi kebaikan bersama," tegas Brigjen Pol. K. Yani.

Sementara itu, Owner De Jangek Jambi, Widodo atau Pakde Widodo, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Waka Polda Jambi tersebut.

"Terima kasih atas kunjungan Bapak Waka Polda Jambi. Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya karena De Jangek Jambi dikunjungi langsung oleh Brigjen Pol K. Yani. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas," tutur Widodo.

Pada kesempatan yang sama, Pj Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Jambi, Lilik Ruspanto, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus bersinergi dan berkoordinasi dengan kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

"Saya menyampaikan bahwa Senkom akan selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif. Saat ini, keberadaan Senkom di Provinsi Jambi sudah menjangkau hingga tingkat kecamatan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Senkom selama ini turut dilibatkan dalam sejumlah kegiatan dan operasi kepolisian sebagai bentuk dukungan terhadap tugas-tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, setiap ada operasi kepolisian, Senkom selalu dilibatkan. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk membantu dan mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua LIRA Provinsi Jambi, Yulianto, menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, komunikasi dan silaturahmi antarlembaga perlu terus dijaga agar sinergi dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik.

"Silaturahmi seperti ini harus terus dijalin dengan baik. Kami berharap LIRA, Senkom, dan kepolisian selalu dapat bersinergi serta membangun komunikasi yang baik demi kepentingan masyarakat," ungkap Yulianto.

Kunjungan silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara kepolisian dengan organisasi kemasyarakatan. Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.

Dari Upacara hingga Tabur Bunga, Wakapolres Bitung Kenang Jasa Para Pahlawan

2026-11-10T17:45:15.841+07:00

LUGAS | BITUNG — Wakapolres Bitung Kompol Bartholomeus Junov Dambe, S.H., menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Bitung, Selasa (10/11/2026). Kehadiran jajaran kepolisian dalam peringatan tersebut menjadi bagian dari penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus penguatan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Dambe hadir mewakili Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI, pemerintah daerah, serta sejumlah pejabat instansi vertikal.

Upacara dipimpin Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Hengky membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dengan tema Hari Pahlawan tahun ini, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.

Amanat tersebut menekankan bahwa perjuangan generasi masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja nyata, pembangunan manusia, pemberantasan kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan sosial.

Bagi institusi kepolisian, semangat kepahlawanan juga berkaitan dengan tanggung jawab menjaga keamanan, melindungi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas.

Kehadiran Wakapolres bersama unsur TNI dan Forkopimda mencerminkan keterlibatan lintas institusi dalam memperingati momentum bersejarah tersebut.

Upacara berlangsung khidmat. Seusai kegiatan di halaman Kantor Wali Kota, rangkaian peringatan dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Bitung sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah gugur.

Pajak Restoran Bukan Beban Pengusaha, Bapenda Bitung Ingatkan Pentingnya Kejujuran Pelaporan

2026-11-10T15:43:31.188+07:00

LUGAS | BITUNG — Kejujuran melaporkan transaksi usaha menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pajak daerah di Kota Bitung. Terutama pada sektor rumah makan, hotel, resort, dan usaha jasa lainnya yang menggunakan sistem penghitungan pajak secara mandiri atau self-assessment.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan dan konfirmasi awak media dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung, Theo Rorong, S.E., di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026). Pembahasan tersebut menyoroti kepatuhan wajib pajak sekaligus pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan daerah.

Theo menjelaskan, melalui sistem self-assessment, wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak berdasarkan transaksi atau pembayaran yang diterima dari konsumen. Karena itu, laporan yang disampaikan harus mencerminkan seluruh aktivitas transaksi sebenarnya.

“Prinsipnya, kami mengharapkan setiap wajib pajak melaporkan transaksi usahanya secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Jangan sampai aktivitas transaksi yang terjadi tidak tercermin dalam laporan yang disampaikan kepada pemerintah daerah,” ujar Theo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif umum Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ditetapkan sebesar 10 persen. Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang diterima penyedia barang atau jasa tertentu. Dalam mekanisme tersebut, konsumen menjadi subjek pajak, sedangkan pengusaha bertindak sebagai wajib pajak yang memungut dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah.

Theo menegaskan, PBJT makanan dan minuman pada prinsipnya dibayarkan konsumen akhir. Pengusaha berkewajiban memungut dan menyetorkannya sesuai ketentuan, bukan menanggung pajak tersebut sebagai beban usahanya.

“Pajak ini sebenarnya dibayarkan oleh konsumen yang menikmati makanan, minuman, atau menggunakan jasa yang dikenakan pajak. Pengusaha bertugas memungut dan menyetorkannya. Jadi, perlu ada pemahaman yang benar,” katanya.

Persoalannya, masih terdapat anggapan di kalangan pengusaha lokal bahwa pajak daerah merupakan beban tambahan yang dapat mengganggu arus kas atau cash flow usaha. Kondisi itu membutuhkan edukasi berkelanjutan, terutama mengenai mekanisme pemungutan, pencatatan, pelaporan, dan penyetoran pajak.

Theo mengakui, kemampuan administrasi rumah makan besar dengan jaringan usaha nasional berbeda dengan warung makan dan usaha kuliner milik masyarakat lokal. Karena itu, pendekatan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan skala usaha masing-masing.

“Kami juga harus melihat kondisi pelaku usaha di lapangan. Pengusaha besar dan UMKM tentu memiliki kemampuan yang berbeda. Karena itu, edukasi harus terus dilakukan supaya masyarakat memahami aturan perpajakan,” ungkapnya.

Dalam pembahasan tersebut, ketentuan pengecualian PBJT bagi usaha makanan dan minuman juga menjadi perhatian. Perda Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pengecualian bagi usaha dengan peredaran usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp4 juta per bulan. Ketentuan ini perlu dipahami agar pelaku UMKM tidak keliru menafsirkan kewajiban pajaknya.

Theo mengatakan, pemerintah tidak ingin kurangnya informasi membuat pelaku usaha merasa terbebani atau salah memahami aturan. Edukasi harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain rumah makan dan usaha kuliner, sektor perhotelan, resort, penginapan, vila, serta fasilitas akomodasi lainnya turut menjadi perhatian Bapenda. Sektor tersebut memiliki potensi kontribusi terhadap pendapatan daerah seiring perkembangan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kota Bitung.

Tantangan Bapenda, menurut Theo, adalah memastikan seluruh pelaku usaha yang memenuhi kriteria wajib pajak terdata, memahami kewajibannya, dan menyampaikan laporan berdasarkan transaksi sebenarnya. Pengawasan diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian antara aktivitas usaha dan laporan pajak yang disampaikan.

“Kami berharap ada kesadaran dan keterbukaan dari seluruh wajib pajak. Kalau transaksi yang dilaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka kontribusi sektor usaha terhadap daerah juga dapat dihitung secara tepat. Ini untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Theo.

Optimalisasi pajak daerah pada akhirnya bukan hanya soal meningkatkan penerimaan pemerintah. Kejujuran pelaporan, ketepatan penyetoran, serta pemahaman terhadap aturan menjadi kunci agar kontribusi dunia usaha terhadap pendapatan asli daerah berjalan secara transparan, adil, dan berkelanjutan.

Kemerdekaan Bukan Garis Akhir, Hengky Ingatkan Perjuangan Belum Usai

2026-11-10T15:27:39.835+07:00

LUGAS | BITUNG — Wali Kota Bitung Hengky Honandar mengajak masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, integritas, dan kepedulian sosial. Menurut dia, semangat kepahlawanan tidak cukup diwujudkan dengan mengenang sejarah, tetapi harus tercermin dalam upaya membangun manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Bitung, Selasa (10/11/2026). Hengky bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.

Upacara dihadiri Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, Ketua TP PKK Kota Bitung Ellen Honandar-Sondakh, Sekretaris TP PKK Jacinta Marybell Maringka-Gumolung, Sekretaris Daerah Ignatius Rudi Theno, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Hadir pula Dansatrol Kodaeral VIII Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D., Dansathantai Kodaeral VIII Kolonel Laut (P) Dedi Wardana, Dandim 1310 Bitung Letkol Inf I Dewa Made Dharmawan Juniarta, Kajari Bitung Erwin Widihantono, Kapolres Bitung yang diwakili Wakapolres Kompol Bartholomeus Junov Dambe, serta Kepala Karumkital dr. Wahyu Slamet Bitung Letkol Laut (K) dr. R. Prabowo Herbanu. Sejumlah pimpinan perangkat daerah juga mengikuti upacara tersebut.

Dalam amanat Menteri Sosial yang dibacakannya, Hengky menyampaikan tema Hari Pahlawan tahun ini, yakni “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.

Tema tersebut mengandung pesan agar keteladanan para pahlawan tidak berhenti sebagai ingatan sejarah, melainkan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Medan perjuangan, menurut amanat itu, telah berubah. Jika dahulu para pahlawan mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut serta mempertahankan kemerdekaan, perjuangan saat ini diarahkan pada pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan, dan pemerataan kesejahteraan sosial.

“Perjuangan di era modern ini berfokus pada upaya pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, kebodohan, serta pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian pesan Menteri Sosial dalam amanat yang dibacakan Hengky.

Amanat tersebut juga menyoroti tanggung jawab negara dalam menjalankan pembangunan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sejumlah ketentuan yang ditekankan antara lain Pasal 31 tentang pendidikan, Pasal 33 mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pembangunan, dalam kerangka tersebut, tidak semestinya hanya diukur dari capaian fisik dan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan kesempatan, perlindungan sosial, serta jaminan agar masyarakat tidak tertinggal juga menjadi bagian penting dari perjuangan bangsa.

Momentum Hari Pahlawan pun diarahkan untuk memperkuat kesetiakawanan sosial, menumbuhkan empati, dan mendorong masyarakat berkontribusi sesuai bidang pengabdian masing-masing.

Upacara berlangsung khidmat. Seusai kegiatan di halaman Kantor Wali Kota, rombongan pejabat pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri melanjutkan rangkaian peringatan dengan berziarah dan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Bitung.

Ziarah Hari Pahlawan di Bitung, Dandim 1310 Pimpin Penghormatan kepada Arwah Pejuang

2026-11-10T14:56:13.891+07:00

LUGAS | BITUNG — Menghormati jasa para pahlawan tidak cukup dilakukan melalui upacara peringatan setiap tahun. Ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan menjadi salah satu cara merawat ingatan kolektif tentang pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kota Bitung, Selasa (10/11/2026), dilanjutkan dengan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Bitung. Komandan Kodim 1310/Bitung bertindak sebagai inspektur upacara.

Kegiatan tersebut diikuti rombongan Pemerintah Kota Bitung, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, serta pimpinan perangkat daerah.

Sebelumnya, rangkaian peringatan diawali dengan upacara di Lapangan Kantor Wali Kota Bitung yang dipimpin Wali Kota Hengky Honandar, S.E. Setelah itu, rombongan bergerak menuju TMP untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur.

Upacara ziarah menjadi bagian penting dari peringatan 10 November. Penghormatan kepada arwah para pejuang dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan.

Momentum tersebut mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati bangsa Indonesia hari ini tidak terlepas dari keberanian, pengorbanan, dan persatuan para pejuang.

Tema Hari Pahlawan 2026, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, mengandung pesan bahwa nilai-nilai kepahlawanan harus terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Perjuangan pada masa kini tidak lagi berlangsung di medan perang, melainkan melalui pengabdian, menjaga persatuan, membangun solidaritas sosial, dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.

Melalui ziarah tersebut, peringatan Hari Pahlawan di Kota Bitung tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga ruang untuk mengenang dan menghargai jasa mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kolonel Marvill Pimpin Penghormatan Hari Pahlawan, Tabur Bunga dari Geladak KRI Kakap-811

2026-11-10T14:37:04.674+07:00

LUGAS | BITUNG — Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Kodaeral VIII Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D. memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di atas Kapal Republik Indonesia (KRI) Kakap-811, Selasa (10/11/2026). Upacara yang berlangsung di perairan Bitung itu menjadi bentuk penghormatan TNI Angkatan Laut terhadap jasa para pahlawan sekaligus pengingat akan tanggung jawab menjaga kedaulatan negara.

Peringatan tersebut mengangkat tema nasional, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Tema ini menegaskan bahwa perjuangan tidak berhenti setelah kemerdekaan diraih. Generasi saat ini dituntut meneruskan cita-cita para pendahulu melalui pengabdian, pembangunan, dan kerja nyata sesuai bidang tugas masing-masing.

Dalam amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf yang dibacakan pada upacara tersebut, ditegaskan bahwa medan perjuangan bangsa telah berubah. Jika generasi terdahulu berjuang mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan, perjuangan masa kini diarahkan pada pembangunan manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan.

Amanat itu juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai keberanian, persatuan, pengorbanan, dan ketulusan yang diwariskan para pahlawan. Nilai-nilai tersebut tidak cukup dikenang melalui upacara seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa.

Bagi prajurit TNI Angkatan Laut, momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat atas sejarah perjuangan bangsa sekaligus peneguhan komitmen menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah perairan nasional.

Upacara di atas KRI Kakap-811 itu juga dihadiri Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., Wakil Wali Kota Randito Maringka, S.Sos., Ketua TP PKK Kota Bitung Ellen Honandar-Sondakh, dan Sekretaris TP PKK Jacinta Marybell Maringka-Gumolung.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Bitung Ignatius Rudi Theno, Dansathantai Kodaeral VIII Kolonel Laut (P) Dedi Wardana, S.T., M.Tr.Hanla., Kepala Karumkital dr. Wahyu Slamet Bitung Letkol Laut (K) dr. R. Prabowo Herbanu, Sp.B., M.Tr.Opsla., serta Dandim 1310 Bitung Letkol Inf I Dewa Made Dharmawan Juniarta dan Letkol Inf Aditia Yoga Pramana.

Unsur Forkopimda lainnya yang hadir antara lain Kajari Bitung Erwin Widihantono, S.H., M.H., serta Kapolres Bitung yang diwakili, AKP Denny Stenly Tampenawas, S.Sos., S.H. Kegiatan itu turut dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah Pemerintah Kota Bitung.

Peringatan Hari Pahlawan dari geladak KRI Kakap-811 menjadi pengingat bahwa semangat kepahlawanan tidak mengenal batas ruang. Di darat maupun di laut, setiap komponen bangsa memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan melalui disiplin, persatuan, dan pengabdian nyata.

Sinergi Aparat Keamanan, Koramil 01/Kranji Hadir Pastikan Lingkungan Tetap Aman dan Kondusif

2026-11-09T22:18:22.512+07:00

LUGAS | Kodam Jaya – Kota Bekasi – Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, Koramil 01/Kranji terus memperkuat sinergi bersama unsur aparat keamanan melalui kegiatan patroli dan pemantauan wilayah guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif. (9/11/2026)

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen TNI AD, khususnya Koramil 01/Kranji, dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah binaan. Kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas serta menciptakan suasana lingkungan yang tertib, nyaman, dan harmonis.

Danramil 01/Kranji, Mayor Inf Suranto, S.A.P., menegaskan bahwa sinergi dan kerja sama antarunsur aparat keamanan merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Melalui koordinasi yang baik dan pelaksanaan patroli secara rutin, diharapkan berbagai potensi gangguan kamtibmas dapat diantisipasi sejak dini.

Selain itu, Koramil 01/Kranji juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing, meningkatkan kepedulian terhadap situasi sekitar, serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Dengan adanya sinergi yang solid antara TNI, Polri, aparat terkait, dan masyarakat, Koramil 01/Kranji berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat demi mewujudkan wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

(Kodim 0507/Bekasi)

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolsek Bekasi Barat Edukasi Siswa SMK dan MTs Al Alawiyah Kranji

2026-11-09T09:40:52.984+07:00

LUGAS | KOTA BEKASI – Dalam upaya melindungi generasi muda dari aksi kekerasan dan perilaku berbahaya, Kapolsek Bekasi Barat AKP Usep Aramsyah, SH., MH., bersama Unit Binmas memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada para siswa SMK dan MTs Al Alawiyah di Kampus Yayasan Al Alawiyah, Jalan Lapangan RW 01, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Senin (9/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek memberikan motivasi kepada para siswa agar lebih giat belajar, menghormati guru dan orang tua, serta membangun sikap saling menghargai terhadap sesama. Para siswa juga diingatkan untuk menumbuhkan rasa empati, menjaga pergaulan, dan menjadi generasi muda yang berprestasi serta berakhlak baik.

AKP Usep Aramsyah turut membagikan tips belajar yang efektif, termasuk cara meningkatkan daya ingat agar materi pelajaran lebih mudah dipahami dan dihafal. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan, konsistensi dalam belajar, serta menghormati guru sebagai pembimbing dalam menuntut ilmu.

Selain memberikan motivasi pendidikan, Kapolsek mengingatkan para pelajar agar tidak terlibat dalam aksi tawuran, menjauhi penyalahgunaan narkoba, serta tidak mudah terpengaruh ajakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kapolsek menegaskan, kunjungan ke sekolah-sekolah merupakan bagian upaya Polsek Bekasi Barat untuk peduli pendidikan memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelajar mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Para siswa juga diimbau agar tidak mengikuti aksi unjuk rasa yang tidak jelas tujuan dan pertanggungjawabannya, serta selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan.

Melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini, Polsek Bekasi Barat berharap para pelajar dapat lebih fokus meraih prestasi, menjaga perilaku, dan menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja.

PWI Sulut Award 2026: Kapolda Sulut Diapresiasi atas Keterbukaan Informasi Publik

2026-11-08T19:03:53.662+07:00

LUGAS | MANADO — Komitmen Polda Sulawesi Utara membangun kemitraan dengan pers dan membuka akses informasi kepada masyarakat mendapat apresiasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara. Kapolda Sulut Irjen Pol Yudo Hermanto menerima penghargaan kategori Mitra Strategis Pers dan Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik dalam Malam Anugerah PWI Sulut Award 2026 di Courtyard by Marriott Hotel Manado, Sabtu (7/11/2026).

Penghargaan tersebut diterima Wakapolda Sulut Brigjen Pol Susetio Cahyadi, didampingi Kepala Bidang Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo, yang mewakili Kapolda.

Endrastiawan mengatakan penghargaan itu menjadi bentuk pengakuan atas upaya Polda Sulut membangun hubungan kemitraan dengan insan pers sekaligus memperkuat keterbukaan informasi kepada publik.

Menurut dia, penghargaan tersebut bukan sekadar apresiasi kepada pimpinan, melainkan juga menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Polda Sulut untuk menjaga komunikasi dan kerja sama dengan media.

"Penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Polda Sulut untuk terus mempererat kemitraan strategis dengan rekan-rekan media. Polri dan pers memiliki visi yang sama dalam mengawal kemajuan daerah, menjaga keamanan, serta merawat demokrasi di Sulawesi Utara," ujar Endrastiawan.

Malam penganugerahan itu dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala daerah kabupaten dan kota, pimpinan perbankan, BUMN dan BUMD, serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Munir menekankan posisi wartawan sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa. Pers, menurut dia, tidak hanya menjalankan fungsi penyampaian informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun hubungan yang terbuka dengan insan pers profesional. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendorong transparansi, menjaga kepercayaan publik, dan mendukung kemajuan daerah.

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolsek Bekasi Barat Pastikan Ibadah di Gereja GKO Okomene Berjalan Aman dan Nyaman

2026-11-08T11:50:58.377+07:00

LUGAS | KOTA BEKASI – Kapolsek Bekasi Barat AKP Usep Aramsyah, SH., MH., bersama Waka Polsek dan Kanit Binmas melakukan monitoring pengamanan ibadah rutin di Gereja GKO Okomene, Jalan Komodo Raya, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Minggu pagi (8/11/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Polsek Bekasi Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi kamtibmas dengan pengurus gereja dan jemaat.

Dalam kegiatan itu, Kapolsek memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif sehingga jemaat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Selain itu, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk mengecek kesiapsiagaan anggota yang bertugas melaksanakan pengamanan di lokasi.

AKP Usep Aramsyah menegaskan bahwa monitoring ke tempat-tempat ibadah akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama.

Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Bekasi Barat terus memperkuat sinergi dengan masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Minggu Kasih, Polsek Pedan Hadir Berikan Rasa Aman kepada Jemaat GSJA Sobayan

2026-11-08T09:47:45.821+07:00

LUGAS | KLATEN – Polsek Pedan Polresta Klaten menggelar kegiatan Minggu Kasih di Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Sobayan, Kecamatan Pedan, untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman, Minggu (08/11/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dipimpin Kapolsek Pedan AKP Nyoto, S.H., M.H., didampingi Kanit Binmas Aipda Suwandi, S.H. Kegiatan diikuti sekitar 100 jemaat dan disambut Pendeta Mangido Rafparully.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek menyampaikan bahwa Polri hadir untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Ia juga mengajak jemaat menjaga toleransi, kerukunan, serta memperkuat persaudaraan antarumat beragama di Kecamatan Pedan.

Kapolsek turut mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun informasi terkait keamanan melalui layanan Call Center Polri 110 atau langsung kepada Kapolsek dan anggota Polsek Pedan.

“Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita terus membangun komunikasi dan berkolaborasi menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Pedan agar tetap aman dan kondusif,” kata AKP Nyoto.

Sementara itu, Pendeta Mangido Rafparully menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan perhatian jajaran Polsek Pedan dalam memberikan rasa aman kepada jemaat selama pelaksanaan ibadah. Ia berharap kegiatan Minggu Kasih dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Terima kasih dan maturnuwun kepada jajaran Polsek Pedan yang telah membersamai kami dalam menciptakan rasa aman dan nyaman saat jemaat melaksanakan ibadah di gereja GSJA. Sukses selalu dan semoga kegiatan ini terus berlanjut demi menjaga kamtibmas tetap kondusif,” ujar Pendeta Mangido Rafparully.

Melalui kegiatan Minggu Kasih, Polsek Pedan berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat sehingga toleransi, kerukunan antarumat beragama, serta situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kecamatan Pedan dapat terus terjaga.

Siapa Berhak atas Lahan Dua Kantor Dinas? Pemkot Bitung Buka Suara

2026-11-08T06:31:46.240+07:00

LUGAS | BITUNG — Pemerintah Kota Bitung membantah pemberitaan yang menyebut lahan kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dikuasai selama puluhan tahun tanpa alas hak yang sah. Pemkot menegaskan, kedua kantor pemerintahan tersebut berdiri di atas tanah yang telah memiliki sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Bitung.

Penegasan itu disampaikan melalui pernyataan resmi Pemerintah Kota Bitung sebagai tanggapan atas pemberitaan RI News tertanggal 5 November 2026 mengenai sengketa penguasaan lahan kedua kantor dinas tersebut.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung, Budi Kristiarso, SH, MH, Pemerintah Kota menyatakan memiliki dasar hukum dan dokumen pertanahan yang menjadi landasan penguasaan lahan.

Pemkot juga menegaskan bahwa pemanfaatan tanah tersebut bukan merupakan penguasaan tanpa dasar hukum. Namun, apabila terdapat pihak lain yang mengajukan alas hak berbeda atas bidang tanah yang sama, keabsahan masing-masing dokumen harus diuji melalui mekanisme hukum oleh instansi atau lembaga yang berwenang.

Pemerintah Kota menyatakan tidak akan menetapkan keabsahan klaim secara sepihak, baik melalui pemberitaan maupun tindakan di lapangan.

Menghormati Proses Hukum

Di tengah sengketa tersebut, Pemerintah Kota Bitung menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, termasuk melalui somasi maupun laporan polisi di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Pemkot menyatakan akan menghadapi seluruh proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyerahkan data dan dokumen yang diperlukan melalui jalur resmi.

Dalam pernyataan itu, Pemkot juga mengingatkan bahwa perkara tersebut, sebagaimana disebut dalam pemberitaan yang ditanggapi, masih berada pada tahap penyelidikan.

Karena itu, pemerintah meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan demikian, tudingan bahwa Pemerintah Kota Bitung telah melakukan penyerobotan tanah tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan sebelum ada pemeriksaan dan penetapan melalui mekanisme hukum yang berwenang.

Peringatkan Risiko Pemagaran

Persoalan lain yang menjadi perhatian Pemkot adalah adanya rencana pemagaran dan penutupan akses kantor Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga Kerja.

Pemerintah Kota menyayangkan rencana tersebut. Sebab, kedua bangunan itu merupakan fasilitas pemerintahan yang digunakan untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pemkot menegaskan memiliki kewajiban mengamankan barang milik daerah, baik secara administratif, fisik maupun hukum. Kewajiban itu merujuk pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Apabila pemagaran atau tindakan sepihak lainnya menghalangi akses, mengganggu penggunaan bangunan kantor, atau menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, Pemkot menyatakan akan menempuh langkah hukum yang diperlukan.

Langkah tersebut, menurut pernyataan resmi, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak seluruh pihak.

Pemerintah Kota juga mengimbau agar tidak ada tindakan yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban maupun menyebabkan terhentinya pelayanan kepada masyarakat.

Penyelesaian Melalui Jalur Hukum

Pada bagian akhir pernyataannya, Pemerintah Kota Bitung menegaskan komitmen untuk melindungi kepentingan hukum pemerintah daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Pemkot menyatakan terbuka terhadap penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan mekanisme hukum yang berlaku, dengan berpedoman pada dokumen yang sah serta hasil pemeriksaan instansi atau lembaga berwenang.

Pemerintah juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dan menjaga situasi tetap kondusif. Setiap keberatan maupun klaim kepemilikan tanah, menurut Pemkot, semestinya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan tindakan pemaksaan atau langkah sepihak di lapangan.

Pernyataan resmi tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung, Budi Kristiarso, SH, MH, yang dalam dokumen tersebut tercantum sebagai Jaksa Madya.

Hengky Honandar Raih PWI Sulut Awards 2026, Dinilai Berhasil Dorong Ekspor dan Ekonomi Maritim

2026-11-07T21:41:34.060+07:00

LUGAS | BITUNG — Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., menerima penghargaan Kepala Daerah Terbaik Penggerak Ekspor dan Ekonomi Maritim dalam ajang PWI Sulut Awards 2026. Penghargaan yang diberikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara itu menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota Bitung dalam mendorong sektor ekspor dan memperkuat ekonomi maritim.

Penghargaan tersebut diterima Hengky dalam acara Gala Dinner dan Malam Penganugerahan PWI Sulut Awards 2026 yang berlangsung di Courtyard by Marriott Manado, Sabtu (7/11/2026).

Penghargaan ini menempatkan pengembangan sektor ekspor dan ekonomi maritim sebagai salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah di Sulawesi Utara.

Sebagai kota yang memiliki posisi strategis di kawasan pesisir dan didukung aktivitas kepelabuhanan, Bitung memiliki potensi besar dalam pengembangan perdagangan, industri perikanan, serta kegiatan ekspor.

Apresiasi dari PWI Sulut tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas peran pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan potensi tersebut sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.

Bagi Pemerintah Kota Bitung, penghargaan ini diharapkan tidak berhenti sebagai bentuk pengakuan, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperkuat kebijakan dan program pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Bukan Sekadar Rapat, Senkom se-Eks Kawedanan Delanggu Matangkan Arah Pengabdian 2027

2026-11-07T11:26:16.870+07:00

LUGAS | KLATEN – Memperkuat koordinasi organisasi dan meningkatkan kontribusi dalam mendukung keamanan serta ketertiban masyarakat, SENKOM MITRA POLRI se-Eks Kawedanan Delanggu, Kabupaten Klaten, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka penyusunan program kerja tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Juwiring, Klaten, Jumat (6/11/2026).

Rakor tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua SENKOM MITRA POLRI Kabupaten Klaten, Poniman M. Rosyied, bersama puluhan pengurus SENKOM MITRA POLRI dari berbagai wilayah se-Eks Kawedanan Delanggu.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi sekaligus menyusun arah kebijakan dan rencana kerja yang lebih terstruktur, terukur, serta berorientasi pada peningkatan peran SENKOM MITRA POLRI di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Poniman M. Rosyied menegaskan bahwa penyusunan program kerja tahun 2027 harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, tantangan di lapangan, serta peluang untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

“Program kerja tahun 2027 harus disusun dengan perencanaan yang matang, realistis, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Jangan sampai program hanya menjadi catatan di atas kertas, tetapi harus benar-benar diwujudkan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan organisasi,” ungkap Poniman.

Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan SENKOM MITRA POLRI terletak pada kebersamaan, komunikasi, dan soliditas seluruh pengurus. Menurutnya, koordinasi yang baik di setiap tingkatan organisasi menjadi modal penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Poniman mengimbau seluruh jajaran SENKOM MITRA POLRI agar senantiasa menjaga kekompakan dan soliditas serta terus meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung program pemerintah, khususnya program-program Pemerintah Kabupaten Klaten.

“Saya berharap seluruh pengurus SENKOM MITRA POLRI tetap solid, guyub, dan saling menguatkan. Mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah, khususnya di Kabupaten Klaten, baik dalam bidang keamanan, ketertiban, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Keberadaan SENKOM harus mampu memberikan kontribusi positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Melalui rakor ini, diharapkan tersusun program kerja tahun 2027 yang mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan peran SENKOM MITRA POLRI sebagai mitra strategis Polri dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Semangat kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut menjadi landasan untuk melangkah lebih maju, menjaga soliditas organisasi, dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
(Rizal PM)

HUT ke-73 KPU, 50 Awak Media Terima Apresiasi atas Kontribusi Bersama KPU Bitung

2026-11-06T20:44:22.747+07:00

LUGAS | BITUNG — BITUNG — Peringatan HUT ke-73 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi momentum bagi KPU Kota Bitung untuk menegaskan komitmen menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dalam kegiatan itu, KPU juga memberikan penghargaan kepada 50 awak media atas kontribusi mereka dalam mendukung publikasi dan penyebarluasan informasi kepemiluan.

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Bitung, Jumat (6/11/2026), dengan mengusung tema Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi. Peringatan tersebut dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan doa bersama.

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bitung Jhon Michael Toar Sondakh, M.A.P., yang mewakili Wali Kota Bitung Hengky Honandar. Turut hadir Ketua KPU Kota Bitung Deslie Deriel Sumampouw bersama seluruh komisioner KPU Kota Bitung, Ketua Bawaslu Kota Bitung Deiby A. Londok bersama seluruh komisioner Bawaslu, Kapolres Bitung yang diwakili Kabag Ops AKP Novrianto Sadia, S.Sos., Camat Matuari Fonda Femmy Orah, S.Sos., Ketua PWI Bitung Tezar Basalama, Ketua SMSI Bitung Paulus Marinus, para pimpinan partai politik, serta tamu undangan dan awak media.

Ketua KPU Kota Bitung Deslie Deriel Sumampouw dalam sambutannya mengingatkan bahwa perjalanan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia merupakan bagian dari sejarah panjang demokrasi. Ia menyinggung pembentukan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada 1970 dan perubahan kelembagaan setelah Reformasi 1998 hingga penyelenggaraan Pemilu 1999.

Menurut dia, sejarah demokrasi juga memiliki catatan penting di Sulawesi Utara. Salah satunya adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1953 tentang pembubaran DPRD Minahasa dan pemilihan anggota DPRD yang baru.

Catatan sejarah tersebut, kata Deslie, memperlihatkan bahwa praktik demokrasi telah tumbuh melalui proses panjang, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Suara rakyat bukan sekadar angka dalam proses penghitungan suara, melainkan wujud kedaulatan rakyat yang harus dihormati, dilindungi, dan dipertanggungjawabkan,” ujar Deslie dalam sambutannya.

Ia menegaskan, mengawal suara rakyat berarti memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi, independensi, dan akuntabilitas.

Karena itu, peringatan hari lahir KPU tidak semestinya berhenti sebagai kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi ruang refleksi bagi seluruh jajaran penyelenggara untuk memperkuat komitmen pengabdian sekaligus menjaga kehormatan institusi.

Deslie juga mengaitkan peringatan HUT ke-73 dengan kegiatan santunan dan doa bersama anak yatim. Menurut dia, kepedulian sosial merupakan bagian dari nilai kemanusiaan yang perlu terus hadir dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.

“Nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan kebersamaan harus senantiasa hadir dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian kita,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bitung Hengky Honandar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Jhon Michael Toar Sondakh menyampaikan apresiasi kepada KPU atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.

Pemerintah Kota Bitung, menurut Hengky, memandang KPU sebagai salah satu institusi penting dalam perjalanan demokrasi yang membutuhkan dukungan dan kepercayaan masyarakat.

“Setiap suara rakyat merupakan amanah yang harus dijaga dan dihormati. Karena itu, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional, berintegritas, transparan, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat,” demikian sambutan Wali Kota yang dibacakan Jhon Michael.

Pemerintah Kota Bitung juga berharap KPU semakin profesional, mandiri, dan terpercaya, sekaligus terus meningkatkan pendidikan politik serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

Hengky melalui sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun sinergi dan koordinasi dengan KPU serta seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah Kota Bitung berkomitmen untuk terus membangun sinergi dan koordinasi dengan KPU serta seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya demokrasi yang sehat, aman, dan damai,” ujar Jhon Michael membacakan sambutan tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan itu, KPU Kota Bitung juga memberikan sertifikat penghargaan kepada 50 awak media yang dinilai telah berkontribusi dalam mendukung publikasi dan penyebarluasan informasi kegiatan KPU.

Penyerahan penghargaan tersebut diwakili Ketua PWI Bitung Tezar Basalama bersama Ketua SMSI Kota Bitung Paulus Marinus.

Penghargaan kepada insan pers itu menjadi bagian dari pengakuan atas peran media dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Sebab, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi juga oleh tersedianya informasi yang benar, terbuka, dan dapat diakses publik.

Peringatan HUT ke-73 KPU Kota Bitung pun ditutup dengan semangat memperkuat integritas kelembagaan, kepedulian sosial, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga demokrasi.

Dosen HTN Desak DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR, Minta Pemberhentian Gibran

2026-11-06T20:33:43.354+07:00

LUGAS | JAKARTA, 6 November 2026 – Polemik mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Seorang akademisi hukum tata negara, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., mendesak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengambil langkah kelembagaan dengan meneruskan aspirasi penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).

Desakan tersebut disampaikan melalui dokumen Permohonan dan Penyampaian Aspirasi Ketatanegaraan yang secara resmi diserahkan kepada pimpinan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Teguh merupakan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana sekaligus Ketua Dewan Pembina DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Jakarta Timur. Dalam penyampaian dokumen tersebut, ia didampingi tim kuasa hukum yang menamakan diri Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi.

Permohonan itu diajukan menyusul dua putusan pengadilan yang dinilai pemohon memiliki implikasi terhadap persoalan persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran.

Putusan pertama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Putusan kedua adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026. Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan kasasi penggugat dan mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang menjadi objek sengketa.

Putusan MA itu menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Kedua putusan tersebut menjadi dasar bagi Teguh untuk mendorong pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme ketatanegaraan.

DPD Diminta Mengambil Peran

Dalam argumentasi yang disampaikan, Teguh menilai DPD RI perlu mengambil peran lebih aktif dalam merespons persoalan yang dinilainya menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi.

Ia berpendapat, dinamika politik di DPR RI berpotensi menjadi hambatan bagi pembahasan persoalan tersebut melalui mekanisme politik. Karena itu, DPD RI diminta menjadi saluran alternatif penyampaian aspirasi konstitusional kepada MPR RI.

Menurut pemohon, DPD RI dapat menjalankan fungsi representasi daerah sekaligus mendorong agar persoalan yang menyangkut prinsip konstitusional tidak semata-mata terjebak dalam pertimbangan politik praktis.

Melalui permohonannya, Teguh meminta DPD RI memproses aspirasi tersebut secara kelembagaan, membawanya ke dalam pembahasan atau sidang paripurna, serta meneruskan usulan kepada MPR RI untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa atau sidang paripurna khusus.

Langkah itu, menurut pemohon, merupakan bagian dari tanggung jawab akademis dan etis sebagai dosen hukum tata negara dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Tiga Tuntutan kepada DPD RI

Dalam dokumen permohonan tersebut, terdapat tiga pokok tuntutan yang diajukan Teguh kepada DPD RI.

Pertama, meminta DPD RI menerima dan mengabulkan seluruh permohonan serta penyampaian aspirasi ketatanegaraan yang diajukan pemohon.

Kedua, meminta pimpinan DPD RI menerbitkan keputusan atau rekomendasi resmi berupa tindakan administrasi pemerintahan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan, termasuk pembahasan dalam sidang paripurna DPD RI.

Ketiga, meminta DPD RI mengajukan usulan resmi dan memprakarsai penyelenggaraan Sidang Istimewa atau Sidang Paripurna Khusus MPR RI.

Dalam forum tersebut, pemohon menghendaki tiga agenda utama, yakni membatalkan keabsahan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029, memberhentikannya dari jabatan Wakil Presiden dengan mendasarkan argumentasi pada kedua putusan pengadilan tersebut, serta menyelenggarakan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang baru sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Mekanisme Pemakzulan Menjadi Perhatian

Permohonan tersebut sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga-lembaga negara dalam menyelesaikan persoalan pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR mengambil keputusan melalui sidang paripurna dengan persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana ditentukan konstitusi.

Dengan demikian, secara konstitusional, DPD RI tidak memiliki kewenangan menggantikan DPR dalam mengajukan usul pemakzulan. Aspirasi yang disampaikan Teguh perlu ditempatkan sebagai permintaan agar DPD menggunakan fungsi kelembagaannya dalam menyampaikan aspirasi, bukan sebagai kewenangan langsung untuk memberhentikan Wakil Presiden.

Di sisi lain, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut merupakan mekanisme pengisian jabatan setelah kekosongan terjadi, bukan dasar untuk secara langsung membatalkan pelantikan pejabat yang sedang menjabat.

Putusan MA dan Konsekuensi terhadap Jabatan Wapres

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah sejauh mana putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 dapat berimplikasi terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Objek perkara yang diperiksa MA adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019, bukan keputusan penetapan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ataupun keputusan pelantikan Wakil Presiden.

Karena itu, pembatalan surat keterangan tersebut tidak serta-merta identik dengan pembatalan pelantikan atau pemberhentian Gibran dari jabatannya. Persoalan mengenai akibat hukum putusan terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan masih memerlukan analisis berdasarkan peraturan pemilu, ketentuan persyaratan calon, serta mekanisme konstitusional yang berlaku.

Pembedaan ini penting agar penegakan hukum tidak mencampuradukkan pembatalan suatu dokumen administrasi dengan proses pemberhentian pejabat negara.

Terlepas dari perdebatan mengenai kewenangan dan konsekuensi hukumnya, langkah Teguh menunjukkan bahwa polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden kini tidak hanya berlangsung di ruang peradilan, tetapi juga mulai memasuki ranah aspirasi kelembagaan dan perdebatan ketatanegaraan.

Publik kini menantikan bagaimana DPD RI merespons permohonan tersebut dan apakah aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi lembaga perwakilan daerah.

Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi

Dalam penyampaian permohonan tersebut, Teguh didampingi sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi.

Mereka adalah Dr. Bahrain, S.H., M.H.; Marulitua Rajagukguk, S.H.; Hincat Silalahi, S.H.; Muhammad Ratho Priyasa, S.H., M.H.; Suluh Utomo, S.H.; Dinda Wulan Ariani, S.H.; Abdul Rozak, S.H.; Tamrin, S.H., M.H.; dan Karsedi, S.H.

Permohonan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan DPD RI untuk menelaah aspirasi yang disampaikan berdasarkan kewenangan dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Hengky Honandar Sambut Danrem 131/Santiago, Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Mengemuka

2026-11-06T20:19:09.045+07:00

LUGAS | BITUNG — Kunjungan kerja Komandan Korem (Danrem) 131/Santiago Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi, S.I.P., M.Han., CGCAE., ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1310/Bitung, Jumat (6/11/2026), menjadi momentum memperkuat hubungan antara TNI dan Pemerintah Kota Bitung.

Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), turut hadir menyambut kedatangan Danrem 131/Santiago bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 131 PD XIII/Merdeka, Ny. Evy Yuri E. Mamahi, di Makodim 1310/Bitung, Jalan Babe Palar, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir.

Kedatangan Danrem dan rombongan disambut langsung oleh Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ bersama Ketua Persit KCK Cabang LXII Kodim 1310/Bitung Ny. Meryah Dewa Made, para perwira staf, Danramil jajaran, prajurit, PNS, serta anggota Persit.

Penyambutan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Prosesi diawali dengan pengalungan syal, penyerahan buket bunga, penghormatan berjajar, serta penampilan Tarian Cakalang sebagai ungkapan selamat datang kepada Danrem beserta rombongan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Danrem bersama Ibu dan rombongan mengikuti foto bersama dengan Dandim beserta Ibu dan Forkopimda. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Agenda berikutnya diisi dengan paparan Dandim 1310/Bitung mengenai kondisi satuan dan pelaksanaan tugas pokok Kodim 1310/Bitung di Ruang Pancasila. Setelah itu, Danrem memberikan pengarahan kepada prajurit, PNS, dan anggota Persit di Aula Makodim.

Dalam arahannya, Danrem menekankan pentingnya semangat pengabdian, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kewilayahan. Ia secara khusus mengingatkan para Bintara Pembina Desa (Babinsa) agar senantiasa hadir di tengah masyarakat, menjadi teladan, serta memberikan kontribusi nyata melalui pembinaan wilayah secara berkelanjutan.

"Seluruh prajurit harus selalu hadir di tengah masyarakat dengan sikap teladan, mampu memberikan dampak positif, dan terus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat," tegas Danrem.

Sementara itu, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 131 PD XIII/Merdeka Ny. Evy Yuri E. Mamahi, didampingi Ketua Persit KCK Cabang LXII Kodim 1310/Bitung Ny. Meryah Dewa Made, melaksanakan agenda tersendiri dengan mengunjungi Kantor Persit Kodim 1310/Bitung. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan pengurus serta anggota Persit.

Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ menyampaikan bahwa kunjungan kerja Danrem merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi keluarga besar Kodim 1310/Bitung.

Menurut dia, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda kedinasan, tetapi juga menjadi kesempatan mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, dan memperkuat hubungan antara pimpinan dengan prajurit, PNS, serta keluarga besar Persit di lingkungan Kodim 1310/Bitung.

"Kami juga merasa bangga dan termotivasi atas perhatian serta arahan yang diberikan oleh Danrem 131/Santiago. Berbagai penekanan dan petunjuk yang disampaikan menjadi pedoman sekaligus motivasi bagi seluruh personel untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, loyalitas, tanggung jawab, dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok TNI AD, khususnya di wilayah teritorial Kodim 1310/Bitung," ujar Dandim.

Kehadiran Wali Kota Hengky Honandar bersama unsur Forkopimda dalam kunjungan tersebut memperlihatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas institusi dalam menjaga stabilitas serta mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, Danrem 131/Santiago bersama Ibu dan rombongan meninggalkan Makodim 1310/Bitung untuk kembali ke Manado.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasiops Kasrem 131/Santiago Letkol Inf Juber Nixon Purnama, S.Th., M.Pd., Kasilog Kasrem 131/Santiago Kolonel Inf Romkeni Abraham Yansen, S.E., Kasipers Kasrem 131/Santiago Kolonel Kav Yudi Koswara, S.T., Danyonif TP 916/Bara Sakti Letkol Inf Aditya Yoga Pramana, S.S.T.Han., Dansubdenpom XIII/1-2 Bitung Kapten Cpm Rizky Haryanto, S.Tr.(Han), perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, perwakilan Kapolres Bitung, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bitung, Camat Madidir, serta tamu undangan lainnya.

Di Balik Kunjungan Danrem 131/Santiago ke Bitung, Ada Agenda Penting di Makodim

2026-11-06T20:06:00.511+07:00

LUGAS | BITUNG — Komandan Korem (Danrem) 131/Santiago Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi, S.I.P., M.Han., CGCAE., menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dan kehadiran Babinsa di tengah masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1310/Bitung, Jalan Babe Palar, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Jumat (6/11/2026).

Danrem datang bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 131 PD XIII/Merdeka, Ny. Evy Yuri E. Mamahi, beserta rombongan. Kedatangan mereka disambut Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ bersama Ketua Persit KCK Cabang LXII Kodim 1310/Bitung, Ny. Meryah Dewa Made, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para perwira staf, Danramil jajaran, prajurit, PNS, dan anggota Persit.

Penyambutan berlangsung dengan pengalungan syal, pemberian buket bunga, penghormatan berjajar, serta penampilan Tarian Cakalang sebagai ungkapan selamat datang kepada Danrem dan rombongan.

Rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan foto bersama Dandim dan Forkopimda, kemudian penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Di Ruang Pancasila, Danrem menerima paparan Dandim mengenai kondisi satuan serta pelaksanaan tugas pokok Kodim 1310/Bitung. Setelah itu, Danrem memberikan pengarahan kepada prajurit, PNS, dan anggota Persit di Aula Makodim.

Dalam arahannya, Danrem menekankan pentingnya semangat, tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas teritorial. Secara khusus, ia mengingatkan para Babinsa agar tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga hadir dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Seluruh prajurit harus selalu hadir di tengah masyarakat dengan sikap teladan, mampu memberikan dampak positif, dan terus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat," tegas Danrem.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Persit KCK Koorcab Rem 131 PD XIII/Merdeka, Ny. Evy Yuri E. Mamahi, didampingi Ketua Persit KCK Cabang LXII Kodim 1310/Bitung, Ny. Meryah Dewa Made, mengunjungi Kantor Persit Kodim 1310/Bitung. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan pengurus serta anggota Persit.

Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ menyebut kunjungan tersebut sebagai kehormatan sekaligus momentum untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan komunikasi antara pimpinan dengan seluruh personel serta keluarga besar Persit di lingkungan Kodim 1310/Bitung.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, Danrem 131/Santiago bersama Ketua Persit dan rombongan meninggalkan Makodim 1310/Bitung untuk kembali ke Manado.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., bersama Ibu; Kasiops Kasrem 131/Santiago Letkol Inf Juber Nixon Purnama, S.Th., M.Pd.; Kasilog Kasrem 131/Santiago Kolonel Inf Romkeni Abraham Yansen, S.E.; Kasipers Kasrem 131/Santiago Kolonel Kav Yudi Koswara, S.T.; Danyonif TP 916/Bara Sakti Letkol Inf Aditya Yoga Pramana, S.S.T.Han.; Dansubdenpom XIII/1-2 Bitung Kapten Cpm Rizky Haryanto, S.Tr.(Han); perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung; perwakilan Kapolres Bitung; Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bitung; Camat Madidir; serta undangan lainnya.

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolsek Bekasi Barat Sholat Jumat Bersama Siswa SMKN 1 Kota Bekasi di Masjid Ad Dzikra

2026-11-06T15:32:45.599+07:00

LUGAS | KOTA BEKASI – Kapolsek Bekasi Barat AKP Usep Aramsyah, SH., MH., bersama Waka Polsek AKP Marsono, SH., dan anggota melaksanakan Sholat Jumat bersama para siswa di Masjid Ad Dzikra, lingkungan SMKN 1 Kota Bekasi, Jalan Bintara 8 RW 03, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi antara kepolisian dan kalangan pelajar sekaligus membangun komunikasi positif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Usai melaksanakan Sholat Jumat, Kapolsek Bekasi Barat bersama para siswa menggelar dialog dan tanya jawab interaktif. Dalam suasana akrab, para siswa diberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Kapolsek sekaligus menerima pesan-pesan pembinaan terkait pendidikan, pergaulan, dan keamanan.

Dalam dialog tersebut, AKP Usep Aramsyah mengingatkan para siswa agar tetap fokus belajar, meraih prestasi, serta menjaga nama baik sekolah. Ia juga mengajak para pelajar untuk menjauhi narkoba, tidak terlibat tawuran, dan menggunakan media sosial secara bijak.

Kapolsek turut mengimbau para siswa agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang berpotensi mengarah pada tindakan anarkis, termasuk ajakan mengikuti unjuk rasa yang tidak dipahami tujuan dan risikonya.

Melalui kegiatan Sholat Jumat keliling dan dialog bersama pelajar ini, Polsek Bekasi Barat berharap terjalin kedekatan yang semakin kuat antara polisi dan generasi muda. Kehadiran polisi di lingkungan sekolah dan tempat ibadah diharapkan dapat memberikan edukasi serta mendorong para pelajar menjadi generasi yang berprestasi, berkarakter, dan turut menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

PAC LDII Mamuju Barat Dorong Pembinaan Generasi Muda Melalui Pencak Silat ASAD

2026-11-05T23:46:56.050+07:00

LUGAS | MAMUJU BARAT — Pengenalan seni bela diri pencak silat sejak usia dini menjadi salah satu upaya membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter. Hal itu dilakukan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Mamuju Barat melalui pembinaan pesilat kategori caberawit (usia dini) dan praremaja dalam kegiatan latihan Persinas ASAD.

Latihan yang digelar pada 5 November 2026 di Masjid Baitul Mansurin, Mamuju Barat, tersebut diikuti belasan pesilat usia dini. Mereka tampak antusias mengikuti setiap materi yang diberikan oleh pelatih.

Pembinaan ini tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bela diri. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya melestarikan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa sekaligus membentuk karakter generasi muda.

PAC LDII Mamuju Barat mendorong pembinaan generasi penerus (generus) melalui Persinas ASAD atau Persatuan Silat Nasional ASAD (Ampuh, Sehat, Aman, Damai). Program ini diharapkan mampu membentuk generasi yang berakhlakul karimah, alim dan faqih, serta mandiri.

Selain itu, latihan pencak silat diharapkan dapat meningkatkan ketahanan fisik, kedisiplinan, keberanian, dan kemampuan mempertahankan diri.

Pelatih Persinas ASAD, Afdol Panji, yang akrab disapa Panji, mengatakan, materi latihan bagi pesilat kategori caberawit disesuaikan dengan usia dan kemampuan peserta.

"Materi yang diberikan meliputi teknik dasar jurus tunggal baku, pembentukan fisik ringan, serta penanaman nilai-nilai disiplin dan kebersamaan sejak usia dini," ujar Panji.

Menurut dia, pengenalan pencak silat kepada anak-anak perlu dilakukan sejak dini. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh, aktivitas tersebut juga menjadi sarana membangun karakter positif.

Pencak silat, kata dia, bukan sekadar olahraga atau kemampuan untuk membela diri. Di dalamnya terdapat nilai-nilai mental, adab, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap budaya bangsa.

Melalui latihan yang dilakukan secara rutin dan berjenjang, para pesilat caberawit diharapkan dapat berkembang menjadi generasi yang sehat, berkarakter, serta mampu meraih prestasi.

Pembinaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Persinas ASAD dalam menyiapkan regenerasi pesilat sejak usia dini. Dengan demikian, nilai-nilai luhur pencak silat tidak hanya dipelajari sebagai keterampilan bela diri, tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya.

Laporan: Ibrahim Rudali

Editor: Mahar Prastowo

Sebelum Anak Masuk SD, Bitung Menyiapkan Satu Tahun yang Menentukan

2026-11-05T21:33:19.463+07:00

LUGAS | BITUNG — Pemerintah Kota Bitung mulai menyusun grand desain strategi pelaksanaan wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah. Penyusunan dokumen ini menjadi langkah awal untuk menyiapkan kebijakan pendidikan anak usia dini secara lebih terarah, sekaligus memetakan kesiapan regulasi, satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan pendataan anak sebelum program diterapkan.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Penyusunan Draf Grand Desain Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar Satu Tahun Pendidikan Prasekolah di Kota Bitung, Kamis (5/11/2026). Kegiatan diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Bitung melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD/PNF).

Rapat menghadirkan Asisten I Sekretaris Daerah Kota Bitung, Forsman Dandel, S.Sos., sebagai pemateri, bersama Kabid P3M Bappeda Kota Bitung Heintje Pangalila, S.Pi., serta perwakilan Bagian Hukum, Jekson. Pembahasan turut melibatkan jajaran bidang PAUD/PNF, termasuk Kabid PAUD/PNF Nolfrid Manalang, S.Pd., serta unsur terkait lainnya.

Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Salah satunya adalah sinkronisasi regulasi daerah dengan ketentuan yang telah berlaku.

Perwakilan Bagian Hukum menjelaskan, substansi yang direncanakan dalam rancangan peraturan wali kota (Perwali) perlu dikaji kembali karena sebagian pengaturannya telah tercantum dalam Perwali Nomor 45 Tahun 2019. Karena itu, pemerintah daerah masih mempertimbangkan mekanisme hukum yang tepat, termasuk kemungkinan pencabutan sebagian ketentuan atau penyusunan regulasi baru yang saling melengkapi.

Koordinasi juga telah dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan penyusunan kembali konsep regulasi sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Persoalan lain yang mengemuka ialah ketersediaan data anak usia prasekolah, terutama anak yang belum mengakses pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan kesiapan berkolaborasi dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga data anak dapat terintegrasi dengan sistem pendataan pendidikan atau Dapodik.

Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan dapat teridentifikasi dan menjadi sasaran intervensi pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga mengusulkan penguatan perlindungan anak melalui pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMP.

Selain itu, pembaruan penetapan Sekolah Ramah Anak perlu dilakukan. Keputusan sebelumnya dinilai perlu dievaluasi agar sesuai dengan kondisi sekolah yang masih aktif dan perkembangan kebijakan Kota Layak Anak.

Dalam pembahasan, peserta rapat turut mengingatkan agar penyusunan kebijakan memperhatikan hak dan kewajiban peserta didik, tenaga pendidik, serta orang tua. Pengaturan mengenai masa transisi dan waktu pemberlakuan juga dinilai penting agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah belum adanya ketentuan yang mewajibkan ijazah atau sertifikat PAUD sebagai persyaratan masuk sekolah dasar. Karena itu, penerapan wajib belajar satu tahun prasekolah perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa pemerintah pusat sedang menyiapkan tim implementasi di tingkat kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan serta pemetaan pelaksanaan program. Tahapan persiapan disebut memiliki rentang hingga 2029, sedangkan kemungkinan penerapan kewajiban secara penuh masih menunggu ketentuan lebih lanjut.

Asisten I Sekda Kota Bitung, Forsman Dandel, dalam arahannya mendorong agar hasil pembahasan lintas perangkat daerah disempurnakan melalui koordinasi lanjutan. Masukan dari Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait perlu dihimpun agar dokumen grand desain yang disusun memiliki landasan perencanaan dan regulasi yang kuat.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bitung menyiapkan pelaksanaan pendidikan prasekolah yang tidak berhenti pada penyusunan aturan, tetapi juga memperhatikan kesiapan pelayanan, pemerataan akses, dan perlindungan anak.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersusunnya dokumen kebijakan, melainkan juga kemampuan pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan mengakses pendidikan sejak usia dini.

Polisi Bersama Masyarakat, Perkuat Sinergi Kamtibmas dan Buka Peluang Kerja bagi Warga

2026-11-05T18:57:32.212+07:00

LUGAS | KOTA BEKASI – Kapolsek Bekasi Barat AKP Usep Aramsyah, SH., MH., bersama Bhabinkamtibmas Bintarajaya mengunjungi PT Bumindo yang berlokasi di Jalan Bintara Raya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek Bekasi Barat diterima oleh Bapak Subur selaku perwakilan manajemen PT Bumindo. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergi antara kepolisian dengan pihak perusahaan.

Pada kesempatan itu, AKP Usep Aramsyah memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Bekasi Barat yang baru. Ia juga menyampaikan program Polisi Peduli Pengangguran, sebagai bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Melalui program tersebut, Polsek Bekasi Barat siap memfasilitasi warga yang masih menganggur untuk memperoleh informasi dan peluang kerja sesuai dengan ijazah, bakat, serta keterampilan yang dimiliki, termasuk melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak perusahaan.

Selain membahas peluang kerja, Kapolsek juga mengajak manajemen PT Bumindo untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di lingkungan perusahaan dan sekitarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, perusahaan, dan masyarakat dalam mencegah potensi gangguan keamanan, seperti tawuran remaja dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Sementara itu, Bapak Subur menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kapolsek Bekasi Barat beserta anggota. Pihaknya menyatakan siap mendukung kegiatan Polsek Bekasi Barat, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Polsek Bekasi Barat berharap hubungan kemitraan dengan dunia usaha semakin erat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka peluang kerja, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Iming-Iming Pekerjaan Bisa Berujung Eksploitasi, Enam Calon Korban TPPO Diselamatkan di Pelabuhan Bitung

2026-11-05T16:13:42.539+07:00

LUGAS | BITUNG — Tawaran pekerjaan ke Jakarta diduga menjadi pintu masuk perekrutan enam orang yang terindikasi rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Keberangkatan mereka melalui Pelabuhan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, berhasil dicegah personel Polsek Kawasan Pelabuhan Samudera (KPS) Bitung, Rabu (4/11/2026).

Keenam orang tersebut diduga hendak diberangkatkan menggunakan kapal penumpang KM Sinabung. Tiket perjalanan mereka disebut telah dibayarkan seseorang berinisial S yang diduga berperan sebagai perantara atau calo.

Pengungkapan awal bermula dari patroli, pengamanan, dan pemantauan arus penumpang oleh personel Piket Jaga Regu II/B Polsek KPS di kawasan terminal pelabuhan. Saat mengawasi calon penumpang KM Sinabung, petugas mencurigai keberadaan sejumlah orang dengan pola keberangkatan yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Kecurigaan itu ditindaklanjuti melalui wawancara awal dengan melibatkan tim Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU) dan Yayasan Pembela Putra Putri Indonesia (YPPPI).

Dari hasil wawancara, ditemukan indikasi bahwa keenam orang tersebut direkrut dengan janji memperoleh pekerjaan di Jakarta. Dua di antaranya masih berusia di bawah umur.

Mereka masing-masing berinisial J.M. (15), I.M. (19), A.M. (16), J.R. (19), V.P. (26), dan A.T. (27).

Menindaklanjuti temuan tersebut, personel Polsek KPS mengamankan keenam orang itu ke Markas Polsek KPS Bitung untuk dimintai keterangan sekaligus memastikan kondisi dan kebutuhan perlindungan mereka.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Samudera Bitung, Nicky W. R. Winerungan, S.I.P., M.H., menegaskan bahwa pemberantasan TPPO tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk mengenali dan melaporkan aktivitas perekrutan maupun pemberangkatan orang yang mencurigakan.

“Pemberantasan TPPO membutuhkan mata dan telinga dari seluruh masyarakat. Jika Anda melihat, mendengar, atau mencurigai adanya aktivitas perekrutan dan pemberangkatan sekelompok orang yang mencurigakan di sekitar lingkungan Anda atau di area pelabuhan, segera laporkan ke pos polisi terdekat atau layanan hotline kepolisian. Informasi sekecil apa pun sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa seseorang,” ujar Nicky.

Dalam penanganan awal, Polsek KPS berkoordinasi dengan YKYU dan YPPPI untuk mendukung upaya perlindungan serta pendalaman perkara. Petugas juga menelusuri pihak yang diduga mengurus tiket dan keberangkatan keenam orang tersebut.

Selanjutnya, tim YKYU membawa keenam orang itu ke Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Sulawesi Utara untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Peran S, proses perekrutan, identitas pihak yang menjanjikan pekerjaan, hingga tujuan penempatan di Jakarta masih perlu ditelusuri. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana perdagangan orang maupun keterlibatan pihak lain.

Dugaan TPPO dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan aparat berwenang. Namun, pencegahan keberangkatan tersebut menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan yang tidak jelas dapat menempatkan seseorang dalam situasi rentan terhadap eksploitasi.

Masyarakat diimbau tidak mudah tergiur janji pekerjaan, terutama jika identitas perekrut, perusahaan pemberi kerja, jenis pekerjaan, upah, dan tujuan penempatan tidak dapat dipastikan. Memeriksa legalitas perekrut dan memastikan kejelasan pekerjaan merupakan langkah penting untuk menghindari jerat perdagangan orang.

Selama kegiatan patroli, pengamanan, dan penanganan awal berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek KPS Bitung dilaporkan aman dan kondusif.

Cegah Kriminalitas dan Antisipasi Tawuran, Koramil 02/Pondok Gede Intensifkan Patroli Malam Jaga Kondusivitas Wilayah

2026-11-04T22:28:28.714+07:00

LUGAS | Kodam Jaya - Kota Bekasi - 4/11/2026 Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Koramil 02/Pondok Gede terus mengintensifkan kegiatan patroli malam dengan menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya tindak kejahatan maupun aksi tawuran antarwarga pada malam hari.

Kegiatan patroli ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab TNI AD melalui aparat kewilayahan dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Personel patroli melakukan pemantauan di sejumlah lokasi strategis, kawasan permukiman, jalan-jalan yang sepi, serta titik-titik yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya kelompok remaja.

Danramil 02/Pondok Gede, Mayor Inf Fajar Fitrianto, menyampaikan bahwa kegiatan patroli malam merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, khususnya tindak kriminalitas, aksi tawuran, mauaman dan nyaman sekaligus mencegah munculnya niat maupun kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu keamanan wilayah.

"Melalui patroli malam ini, kami berupaya memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Kami juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya pada malam hari serta bersama-sama menjaga lingkungan dari potensi tindak kejahatan dan aksi tawuran," ujar Mayor Inf Fajar Fitrianto.

Selain melaksanakan pemantauan, personel patroli juga mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan serta segera melaporkan apabila menemuI hal-hal mencurigakan.

(Kodim 0507/Bekasi)

Antisipasi Gangguan Lingkungan, Jajaran Polsek Pedan Evakuasi ODGJ ke RSJ

2026-11-04T19:10:19.512+07:00

LUGAS | KLATEN – Polsek Pedan bersama Puskesmas Pedan, pemerintah Desa Keden, dan keluarga mengevakuasi seorang warga berinisial A.S umur 50 th ke RSJD Soedjarwadi, Wedi, Klaten, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, Rabu (4/11/2026).

Evakuasi dilakukan sekitar pukul 13.05 WIB di Balai Desa Keden, Kecamatan Pedan. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya laporan bahwa yang bersangkutan kerap berteriak dan mengamuk kepada warga sekitar sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Kapolsek Pedan AKP Nyoto, S.H., M.H., mengatakan evakuasi dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.

"Setelah menerima laporan, kami langsung berkoordinasi dengan unsur terkait untuk melakukan evakuasi secara humanis. Melalui komunikasi dan pendekatan persuasif oleh Kanit Binmas, yang bersangkutan akhirnya bersedia dibawa ke RSJD Soedjarwadi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut," kata AKP Nyoto.

Kepala Desa Keden Agit Aditya Putra mengapresiasi keterlibatan Polsek Pedan, Puskesmas Pedan, pemerintah kecamatan, dan keluarga dalam proses evakuasi tersebut. Ia berharap yang bersangkutan mendapatkan penanganan yang tepat sehingga nantinya dapat kembali beraktivitas dan bersosialisasi dengan masyarakat.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses evakuasi. Kami berharap yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi sehat dan dapat bersosialisasi dengan baik," ujar Agit.

Seluruh proses evakuasi berlangsung aman dan lancar. Penanganan ini menjadi bentuk sinergi kepolisian, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan keluarga dalam membantu warga yang membutuhkan penanganan medis.