TGX News

Dari Semangat Persatuan, Trenggalek Ajak Pemuda Tumbuh dengan Empati

2026-10-28T13:31:23.596+07:00

TGX News - Semangat Sumpah Pemuda tidak cukup hanya dikenang melalui ikrar yang diucapkan 98 tahun silam. Nilai persatuan itu perlu diwujudkan dalam karakter, pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama demi membangun Indonesia yang lebih maju dan berperikemanusiaan.

Pesan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Trenggalek, Triadi Admono, saat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026.

Upacara diikuti aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek di halaman Kantor Setda, Rabu (28/10/2026).

Dalam amanatnya, Triadi mengingatkan bahwa ikrar para pemuda pada 1928 menjadi tonggak penting yang menyatukan berbagai perbedaan dalam satu tekad kebangsaan.

Semangat tersebut harus terus dipupuk agar tidak sekadar menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga tertanam dalam karakter generasi penerus bangsa.

Menurutnya, kemajuan Indonesia tidak semata-mata diukur dari pembangunan gedung, kecanggihan teknologi, maupun melimpahnya kekayaan.

Lebih dari itu, kemajuan sejati berawal dari kualitas manusia, karakter, dan kecintaan terhadap tanah air.

“Semangat kita membangun Indonesia yang maju, tetapi kemajuan bukan hanya tentang gedung yang menjulang tinggi, teknologi yang semakin canggih, atau kekayaan yang berlimpah. Kemajuan sejati itu dimulai dari manusia, dari karakter,” ucap Triadi.

Mantan Kasatpol PP dan Kebakaran Trenggalek itu menambahkan, generasi masa depan perlu memiliki tiga karakter utama, yakni patriotik, gigih, dan berempati.

Patriotik berarti mencintai Indonesia melalui pengabdian dan tindakan nyata. Gigih berarti tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan maupun kegagalan.

Sementara berempati berarti memiliki kepedulian terhadap kesulitan orang lain dan bersedia mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan.

“Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Melalui tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, Triadi mengajak generasi muda agar berani memiliki cita-cita besar, tanpa melupakan nilai kemanusiaan.

Ia juga berpesan agar pemuda tidak hanya berani memimpin, tetapi bersedia melayani serta menjadikan ilmu, karya, dan pengorbanan sebagai bentuk nyata kecintaan kepada bangsa.

“Jadilah generasi yang berani memimpin, tetapi juga bersedia melayani,” pungkasnya.

Peringatan Sumpah Pemuda ini menjadi pengingat bahwa membangun Indonesia bukan hanya tentang pencapaian, melainkan juga tentang menjaga persatuan, memperkuat karakter, dan menghadirkan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.

Lewat Gerdu Praja, ASN Trenggalek Diajak Peduli Keselamatan Tetangga

2026-10-27T11:33:00.446+07:00

TGX News - Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dibutuhkan pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan sehari-hari.

Mulai dari tukang ojek, pengemudi ojek online, hingga pekerja bangunan, mereka memiliki risiko kerja yang perlu mendapat perhatian.

Untuk memperluas perlindungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui inovasi Gerdu Praja, yang mengajak aparatur sipil negara (ASN) membantu mendaftarkan warga di lingkungan tempat tinggalnya.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, menjelaskan, kebijakan ini diarahkan untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja bukan penerima upah yang selama ini rentan belum memiliki perlindungan jaminan sosial.

Melalui Gerdu Praja, setiap ASN di Trenggalek diwajibkan mendaftarkan tetangga di sisi kanan dan kirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Pendekatan ini diharapkan membuat perlindungan pekerja semakin dekat dengan masyarakat, dimulai dari lingkungan tempat tinggal sendiri.” ucapnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Triadi, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Trenggalek sebelumnya berada di kisaran 30 persen berdasarkan data awal.

“Program perluasan kepesertaan kemudian terus didorong melalui berbagai upaya, termasuk inovasi Gerdu Praja.”imbuhnya.

Pada Oktober 2026, angka kepesertaan disebut berada di kisaran 22 persen. Namun, angka tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut karena lebih rendah dibandingkan angka awal yang disebutkan, sehingga belum dapat dipastikan menggambarkan peningkatan kepesertaan.

“Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting bagi pekerja informal yang menghadapi risiko kecelakaan saat bekerja.” imbuhnya.

Dengan menjadi peserta, pekerja dapat memperoleh perlindungan sesuai program yang diikuti dan ketentuan yang berlaku.

Manfaatnya juga dapat dirasakan keluarga.

Dalam program tertentu, ahli waris peserta yang memenuhi persyaratan berhak menerima santunan kematian. Anak peserta juga berpeluang mendapatkan beasiswa sesuai ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui rencana pembentukan Perda dan inovasi Gerdu Praja, Pemkab Trenggalek berupaya membangun kesadaran bahwa perlindungan kerja bukan hanya kebutuhan pekerja formal.

Harapannya, semakin banyak pekerja informal yang terlindungi sehingga ketika risiko kerja terjadi, mereka dan keluarganya tidak harus menghadapi beban sendirian.

Agar Jalan Tak Gelap, Pemkab Trenggalek Siapkan Skema Penerangan

2026-10-27T09:51:30.067+07:00

TGX News - Kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Di tengah penyesuaian terhadap regulasi terbaru, pemerintah daerah berupaya mencari skema agar kebutuhan penerangan masyarakat tetap terpenuhi.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penentuan lokasi pemasangan PJU yang harus menyesuaikan aturan serta status kepemilikan aset.

Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, menjelaskan bahwa regulasi terbaru memberikan sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan PJU.

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah.

Namun, apabila kebutuhan penerangan berada di lokasi yang menggunakan aset desa, pemerintah kabupaten dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mencari skema yang sesuai ketentuan.

“Salah satu anjurannya adalah menggunakan lahan milik pemerintah daerah. Tapi kan pemerintah daerah bisa koordinasi dengan pemerintah desa,” kata Triadi.

Menurutnya, pemasangan PJU tidak bisa hanya didasarkan pada kebutuhan penerangan di suatu wilayah.

Penentuan titik juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program tidak terkendala persoalan administrasi maupun status kepemilikan aset.

Koordinasi dengan pemerintah desa menjadi salah satu alternatif untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan aturan yang harus dipatuhi.

Jika nantinya fasilitas PJU ditempatkan pada aset desa, skema pendanaannya masih dapat dibahas lebih lanjut. Salah satu kemungkinan yang dapat dipertimbangkan adalah melalui bantuan keuangan khusus (BKK), sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Artinya tetap bisa. Tetap diupayakan,” tegas Triadi.

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah masih berupaya mencari jalan keluar agar kebutuhan penerangan masyarakat tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Selain membahas PJU, rapat TAPD dan Banggar DPRD juga menindaklanjuti sejumlah catatan dari Komisi I hingga Komisi IV.

Berbagai masukan tersebut merupakan hasil pembahasan sebelumnya bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

Triadi menjelaskan, forum tersebut menjadi kesempatan untuk memastikan catatan dan kebutuhan yang belum terakomodasi dapat kembali dibahas sebelum pembahasan APBD 2027 berlanjut.

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan penerangan jalan tetap diupayakan, sembari memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai regulasi dan tata kelola aset pemerintah.

Berbekal Semangat dan Kerja Keras, Atlet Trenggalek Bidik Prestasi Lebih Baik

2026-10-26T15:50:55.438+07:00

TGX News - Semangat membawa nama Kabupaten Trenggalek kembali berkobar menjelang keberangkatan para atlet ke ajang olahraga pelajar tingkat Jawa Timur.

Pemberangkatan atlet tersebut berlangsung di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kabupaten Trenggalek.

Sebanyak 126 atlet dari 16 cabang olahraga (cabor) dipersiapkan untuk berlaga dengan harapan mampu menorehkan prestasi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kontingen Trenggalek dijadwalkan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpedalda) III. Persiapan keberangkatan direncanakan pada minggu pertama November 2026.

Penjabat Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan pemerintah berharap para atlet mampu meningkatkan capaian prestasi yang telah diraih sebelumnya.

Pada penyelenggaraan tahun lalu, kontingen Trenggalek berhasil membawa pulang empat medali emas.

Capaian tersebut menjadi modal sekaligus motivasi bagi para atlet untuk tampil lebih baik pada kompetisi tahun ini.

“Harapannya tahun ini bisa meningkat. Ada 16 cabang olahraga yang kita kirimkan, mudah-mudahan prestasi pencak silat dan cabang olahraga lainnya bisa membanggakan Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Trenggalek, Arief Setiawan, menjelaskan bahwa kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 126 atlet yang mewakili 16 cabang olahraga, termasuk lima cabang mandiri serta perwakilan POPDA dan POMPROV Kabupaten Trenggalek.

“Rangkaian pertandingan dijadwalkan berlangsung di dua lokasi. Kompetisi di Surabaya berlangsung pada 29 Oktober hingga 5 November, kemudian dilanjutkan di Kabupaten Ngawi pada 5–11 November 2026.” ucapnya.

Arief berpesan agar para atlet, pelatih, dan ofisial menjaga semangat selama mengikuti pertandingan.

Menurutnya, kemampuan bertanding harus diimbangi kondisi fisik yang prima serta kedisiplinan selama menjalani kompetisi.

Semangat tersebut diharapkan menjadi bekal bagi para atlet untuk memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah.

“Untuk mendukung pembinaan, tahun ini tersedia anggaran sekitar Rp93 juta yang dialokasikan bagi atlet berprestasi.” katanya.

Sementara itu, pemberian bonus atau penghargaan bagi peraih medali akan menyesuaikan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD secara berjenjang, dengan kemungkinan tambahan dukungan lainnya.

“Bagi para atlet, ajang ini bukan sekadar mengejar medali, melainkan juga kesempatan membuktikan hasil latihan dan kerja keras.” imbuhnya.

Pemerintah daerah berharap perjuangan mereka dapat menghasilkan prestasi membanggakan sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Trenggalek untuk terus berkembang melalui olahraga.

Menimbang Waktu Belajar Anak, Trenggalek Belum Putuskan Sekolah Lima Hari

2026-10-26T15:14:13.299+07:00

TGX News - Wacana penerapan lima hari sekolah atau full day school di Kabupaten Trenggalek kembali menjadi perhatian. Di balik gagasan perubahan jadwal belajar tersebut, penguatan pendidikan karakter anak menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum pemerintah daerah menentukan kebijakan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek bersama DPRD masih mengkaji pilihan penerapan lima atau enam hari sekolah.

Kajian ini diharapkan tidak sekadar mengubah jadwal belajar, tetapi juga memastikan anak mendapatkan pendidikan yang seimbang antara ilmu umum, pembentukan karakter, dan pendidikan agama.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menilai persoalan mendasar pendidikan bukan semata-mata terletak pada jumlah hari sekolah.

Menurutnya, manajemen pendidikan dan pola kepemimpinan di masing-masing sekolah justru perlu menjadi bahan evaluasi.

“Gagasan sekolah lima hari sebelumnya pernah mencuat secara nasional, tetapi kemudian diurungkan setelah melalui berbagai kajian dan menimbulkan perdebatan.” terangnya.

Sukarodin juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter, yang menurutnya memiliki porsi besar dalam pembentukan kepribadian anak.

Ia menyebut porsi pendidikan karakter mencapai 50 persen untuk usia sekolah dasar (SD) dan 40 persen untuk sekolah menengah pertama (SMP).

Karena itu, ia mendorong Dinas Pendidikan mempelajari sekolah atau lembaga pendidikan yang berhasil menerapkan pendidikan karakter sebagai referensi dalam menyusun konsep pembelajaran.

Di sisi lain, Sukarodin mengkhawatirkan penerapan sekolah lima hari berpotensi membuat anak kelelahan.

“Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi kesempatan mereka mengikuti pendidikan di madrasah diniyah maupun pondok pesantren.” tegasnya.

Menurutnya, anak juga membutuhkan suasana berbeda setelah mengikuti pembelajaran formal. Waktu di lingkungan rumah, kampung, dan madrasah dapat dimanfaatkan untuk bersosialisasi sekaligus memperdalam ilmu agama.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Agus Dwi Karyanto, menjelaskan bahwa kajian yang sedang disiapkan berfokus pada penguatan pendidikan karakter sejak jenjang PAUD hingga SMP.

Ia mengatakan, pilihan lima atau enam hari sekolah masih membutuhkan pembahasan mendalam.

“Komisi IV DPRD telah merekomendasikan enam hari sekolah, tetapi keputusan akhir akan mempertimbangkan hasil kajian dan berbagai masukan.” ucapnya.

Penjajakan pendapat juga akan dilakukan dengan melibatkan murid serta pihak terkait untuk mengetahui efektivitas masing-masing pilihan.

Proses kajian dapat berlangsung selama enam bulan, satu tahun, atau sesuai kebutuhan.

“Pemerintah berharap kebijakan yang nantinya dipilih benar-benar mendukung tumbuh kembang anak tanpa mengabaikan pendidikan karakter dan kebutuhan mereka di luar sekolah.” tutupnya.

Hujan Bawa Harapan, Modifikasi Cuaca Diharapkan Tekan Risiko Karhutla

2026-10-26T12:48:27.912+07:00

TGX News - Setelah kemarau panjang membuat sejumlah wilayah Kabupaten Trenggalek dilanda kekeringan, langit mendung dan hujan ringan mulai menyapa beberapa kawasan dalam beberapa hari terakhir.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tengah mengupayakan modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama instansi terkait ini menjadi salah satu upaya menghadapi dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang rawan kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan, upaya tersebut menjadi salah satu arahan dalam pertemuan kepala daerah dan kepala BPBD bersama Kepala BNPB di Jawa Timur.

“Untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, salah satunya adalah dilaksanakan operasi modifikasi cuaca,” ujar Triadi.

Menurutnya, operasi tersebut berkaitan dengan kondisi hujan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Trenggalek.

Meski demikian, belum ada kepastian teknis bahwa hujan yang turun di daerah tersebut merupakan dampak langsung penyemaian awan.

“BNPB, kemarin BMKG, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu melaksanakan operasi modifikasi cuaca yang terjadi seperti beberapa hari ini di beberapa wilayah Kabupaten Trenggalek terjadi hujan,” jelasnya.

Triadi berharap turunnya hujan dapat membantu mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi ancaman di sejumlah kawasan Jawa Timur.

Operasi modifikasi cuaca tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 29 Oktober 2026, dengan cakupan wilayah dari Malang hingga Situbondo.

Bahan semai berupa natrium klorida (NaCl) yang digunakan dalam operasi ini mencapai 1.000 kilogram per hari.

Dalam pelaksanaan pada Sabtu (24/10/2026), pesawat Cessna Caravan yang dioperasikan BNPB membawa 1.000 kilogram NaCl untuk penyemaian awan.

Berdasarkan laporan BPBD Jawa Timur yang dikutip Media Indonesia, penerbangan berlangsung selama dua jam, mulai pukul 14.45 hingga 16.45 WIB, dengan penyemaian di wilayah Probolinggo, Pasuruan, dan sekitarnya.

Modifikasi cuaca juga menjadi bagian dari upaya membantu penanganan kebakaran di sejumlah kawasan, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Gunung Arjuno.

Bagi Trenggalek yang masih menghadapi dampak kemarau, hujan menjadi harapan untuk membantu mengurangi kekeringan sekaligus menekan risiko kebakaran.

Di Tengah Kemarau, Kepedulian Alumni UNEJ Hadir untuk Warga Kedungsigit

2026-10-25T17:12:44.620+07:00

TGX News - Sebulan terakhir menjadi masa yang tidak mudah bagi warga Dusun Tenggong dan Dusun Jeruk, Desa Kedungsigit, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek.

Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari mengering, membuat warga harus mengandalkan bantuan air bersih untuk mencuci hingga memasak.

Di tengah kondisi tersebut, bantuan air bersih dari Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Koordinator Daerah Trenggalek bersama Universitas Jember (UNEJ) menjadi harapan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Penyaluran bantuan yang berlangsung pada Minggu (25/10/2026) ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-62 Universitas Jember.

Program sosial tersebut menyasar tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.

Ketua KAUJE Korda Trenggalek, Mugo Utomo, mengatakan, kolaborasi dengan almamaternya dilakukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kami dari KAUJE Korda Trenggalek berkolaborasi dengan Universitas Jember dalam rangka Dies Natalis ke-62 untuk mendistribusikan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di musim kemarau ini,” ujar Mugo.

Dalam penyaluran kali ini, dua tangki air bersih berkapasitas masing-masing sekitar 5.000 liter dikirimkan untuk warga di kedua dusun tersebut.

Sebelum berkolaborasi dengan UNEJ, KAUJE Korda Trenggalek juga telah bergerak secara mandiri dengan menyalurkan enam tangki air bersih ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kecamatan Bendungan dan Panggul.

Bantuan serupa direncanakan berlanjut ke daerah lain yang memiliki medan cukup berat, salah satunya Desa Pringapus, Kecamatan Dongko.

Bagi warga Kedungsigit, bantuan ini sangat berarti.

Nurani, salah seorang warga, mengungkapkan bahwa kekeringan pada 2026 menjadi yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kondisi kekeringan di Kedungsigit tahun 2026 ini adalah yang paling parah, terutama di Dukuh Tenggong dan Dusun Jeruk. Pompa air warga sudah tidak bisa berfungsi karena kering total. Praktis sejak sebulan terakhir kami hanya mengandalkan bantuan air bersih,” tuturnya.

Berdasarkan data BPBD Trenggalek per 24 Oktober 2026, kekeringan telah melanda 67 desa di 14 kecamatan, berdampak pada 14.541 kepala keluarga atau 43.019 jiwa.

Sebanyak 4.011.000 liter air bersih telah didistribusikan melalui 858 rit perjalanan tangki.

Di tengah kemarau yang belum mereda, gotong royong berbagai pihak diharapkan terus membantu warga bertahan menghadapi krisis air bersih.

14 Medali Jadi Awal Mimpi Besar Wushu Trenggalek

2026-10-24T07:42:35.841+07:00

TGX News - Usia yang masih seumur jagung tak menghalangi atlet wushu Kabupaten Trenggalek untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Baru sekitar dua bulan memulai perjalanan pembinaan, mereka langsung menorehkan prestasi dengan membawa pulang 14 medali dari kejuaraan tingkat provinsi dan nasional.

Capaian membanggakan itu diraih dalam Kejuaraan Provinsi Wushu Jawa Timur dan Kejuaraan Nasional Piala Wali Kota Kediri 2026 yang berlangsung di GOR Jayabaya, Kediri, pada 15–18 Oktober 2026.

Kontingen Trenggalek berhasil mengoleksi empat medali emas, empat perak, dan enam perunggu.

Bagi cabang olahraga yang baru berkembang di Trenggalek tersebut, hasil ini menjadi awal yang menjanjikan.

Di balik medali yang dibawa pulang, ada proses latihan, keberanian menghadapi lawan, serta dukungan orang tua dan pelatih yang turut mengiringi langkah para atlet muda.

Ketua Pengurus Kabupaten Wushu Indonesia Kabupaten Trenggalek, Iqmal Eaby Mugy Mahawidya, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang telah tampil dalam kompetisi tersebut. Ia berharap pencapaian perdana ini menjadi penyemangat untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.

“Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan teknik, kedisiplinan, mental bertanding, dan sportivitas,” ujar Iqmal.

Menurutnya, keberhasilan meraih belasan medali pada kejuaraan pertama menjadi modal penting untuk memperkuat pembinaan wushu di daerah. Namun, perjalanan para atlet masih panjang.

Konsistensi latihan dan kesempatan mengikuti lebih banyak pertandingan diperlukan agar kemampuan mereka terus berkembang.

Pengurus Wushu Trenggalek pun menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, mulai dari meningkatkan kualitas latihan rutin, menjaring bibit atlet berbakat, hingga menambah pengalaman bertanding melalui keikutsertaan dalam berbagai kompetisi.

“Sinergi dengan berbagai pihak juga akan diperkuat untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang mendukung perkembangan atlet sejak usia dini.” imbuhnya.

Lebih dari sekadar mengejar medali, Iqmal berharap prestasi tersebut dapat memperkenalkan wushu kepada lebih banyak generasi muda di Trenggalek.

Dengan begitu, semakin banyak anak yang tertarik menekuni olahraga bela diri sekaligus belajar tentang disiplin, keberanian, dan sportivitas.

Bagi Wushu Trenggalek, 14 medali ini menjadi langkah awal untuk membangun mimpi yang lebih besar.

Dari perjalanan yang baru dimulai, para atlet diharapkan terus bertumbuh dan kelak mampu membawa nama daerah ke panggung kompetisi yang lebih tinggi, baik regional maupun nasional.

Menjaga Anak di Era Digital, Trenggalek Bangun Komitmen Bersama

2026-10-23T16:08:16.449+07:00

TGX News - Dunia digital membuka banyak kesempatan bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengenal hal-hal baru.

Namun, di balik kemudahan tersebut, ada risiko yang perlu diwaspadai, mulai dari perundungan siber hingga paparan konten yang tidak sesuai usia.

Kepedulian terhadap keselamatan anak di dunia maya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Pemkab setempat mendeklarasikan perlindungan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak melalui kegiatan deklarasi dan edukasi publik di Gedung Smart Center Trenggalek.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah daerah, lembaga pendidikan hingga instansi vertikal yang mengikuti acara secara langsung maupun daring.

Deklarasi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara aman di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, ST Triadi Atmono, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anak.

Menurutnya, ruang digital memberikan peluang luas bagi anak untuk mengakses pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Namun, pemanfaatannya juga perlu diimbangi dengan pendampingan agar anak tidak terpapar berbagai ancaman.

“Ruang digital menyediakan peluang tanpa batas untuk belajar dan berkreasi, namun di sisi lain juga menyimpan potensi risiko ancaman,” tutur Triadi.

Ia menjelaskan, risiko tersebut antara lain perundungan siber (cyberbullying), paparan konten tidak layak, kekerasan, hingga eksploitasi anak melalui platform digital.

Karena itu, Pemkab Trenggalek menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perlindungan anak dalam ekosistem digital.

Triadi mengajak seluruh pihak mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing. Dinas Pendidikan bersama Kementerian Agama diminta mendorong satuan pendidikan agar aktif memberikan literasi digital yang sehat dan aman kepada siswa.

Sementara itu, perangkat daerah terkait diharapkan memastikan program perlindungan anak berjalan terpadu sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

”Perhatian khusus juga ditujukan kepada orang tua, bahwa pendampingan penggunaan media sosial dan platform digital tidak kalah penting dibandingkan pengawasan anak dalam aktivitas sehari-hari.” terangnya.

Melalui deklarasi tersebut, pemerintah daerah berharap sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat membangun lingkungan digital yang lebih ramah bagi anak.

“Upaya ini bukan semata membatasi penggunaan teknologi, melainkan membantu anak mengenali risiko, menggunakan internet secara bijak, serta memanfaatkan dunia digital untuk kegiatan yang positif dan mendukung tumbuh kembang mereka.” tutupnya.

Petani Trenggalek Bersiap, Penebusan Pupuk Subsidi 2027 Mulai Diuji Lewat Koperasi Desa

2026-10-23T15:53:13.574+07:00

TGX News - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai disiapkan sebagai alternatif tempat penebusan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Trenggalek. Pemerintah daerah berencana menguji skema tersebut pada 2027, dengan melibatkan kelompok tani di 26 desa dan kelurahan sebagai proyek percontohan.

Meski demikian, penerapannya tidak langsung menyasar seluruh kelompok tani di wilayah tersebut.

Pada tahap awal, hanya satu kelompok tani di setiap desa atau kelurahan yang ditunjuk untuk melakukan penebusan pupuk melalui KDKMP.

Analis Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Sadriyati, mengatakan skema ini masih akan dievaluasi untuk melihat pelaksanaannya di lapangan.

“Di Kabupaten Trenggalek itu tadi ada 26 desa kelurahan untuk tahun 2027 sebagai pilot project, ada satu kelompok tani menebus di KDKMP,” kata Sadriyati.

Ia mencontohkan, apabila satu desa memiliki empat kelompok tani, hanya satu kelompok yang mengikuti uji coba penebusan pupuk bersubsidi melalui koperasi desa.

Kelompok tani lainnya tetap dapat menggunakan mekanisme penebusan yang selama ini berlaku.

Menurut Sadriyati, perubahan tersebut tidak mengubah prosedur penebusan pupuk bersubsidi.

Perbedaannya hanya terletak pada lokasi petani mengambil pupuk, yakni melalui koperasi desa, bukan kios atau titik serah yang biasa digunakan.

“Sistemnya sama, prosesnya sama dengan pengambilan di kios atau di titik serah itu,” jelasnya.

Sementara itu, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi pada 2027 secara umum masih mengacu pada sistem tahun sebelumnya.

Petani diperkirakan dapat mulai menebus pupuk pada Januari setelah alokasi resmi ditetapkan.

Penentuan alokasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Alokasi dari pemerintah pusat diteruskan melalui pemerintah provinsi, kemudian ditetapkan untuk setiap kecamatan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Trenggalek melalui surat keputusan.

Perhitungan kebutuhan tersebut menggunakan rekapitulasi data dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), yang kemudian disesuaikan dengan alokasi dari pemerintah provinsi.

Untuk menebus pupuk, petani dapat datang langsung ke kios dengan membawa KTP asli. Penebusan juga bisa diwakilkan kepada pengurus kelompok tani menggunakan surat kuasa.

“Surat kuasa dapat mencakup 20 petani dengan menyertakan KTP asli masing-masing petani,” terangnya.

Melalui uji coba ini, pemerintah daerah akan mengevaluasi pelaksanaan penebusan pupuk melalui KDKMP sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Skema tersebut diharapkan menjadi alternatif layanan bagi petani tanpa mengubah ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku.

Bukan Sekadar Meja Biliar, Trenggalek Ingin Buka Jalan bagi Atlet Muda

2026-10-23T12:27:51.370+07:00

TGX News - Olahraga tak hanya menjadi ruang untuk mengejar prestasi, tetapi juga berpeluang membuka sumber pendapatan baru bagi daerah.

Hal inilah yang ingin dikembangkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Trenggalek melalui pengadaan dua meja biliar menggunakan anggaran perubahan 2026.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, pengadaan tersebut memiliki pagu anggaran Rp120.920.000 yang bersumber dari APBD Perubahan 2026.

Fasilitas yang disiapkan mencakup perangkat pendukung biliar dengan spesifikasi profesional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Trenggalek, Arief Setiawan, mengatakan pengadaan ini memiliki dua tujuan, yakni mendukung pembinaan atlet biliar sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Memang benar bahwa di tahun 2026 ini kita mengadakan sedikit terobosan. Salah satunya pengadaan meja biliar yang tujuannya selain untuk pembinaan atlet biliar, juga ada nilai untuk peningkatan PAD di Kabupaten Trenggalek,” ujar Arief.

Rencananya, fasilitas tersebut akan dikelola melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga dan disewakan.

Namun, besaran tarif serta proyeksi pendapatan yang bisa masuk ke kas daerah masih akan dihitung bersama organisasi perangkat daerah terkait, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Di balik rencana tersebut, Dispora juga ingin memastikan fasilitas olahraga tidak semata-mata berorientasi pada pendapatan.

Kesempatan berlatih bagi atlet muda tetap menjadi perhatian agar potensi olahraga biliar di Trenggalek dapat berkembang.

Arief menjelaskan, klausul perjanjian kerja sama nantinya akan mengatur waktu khusus untuk pembinaan atlet.

Hari tertentu, misalnya Jumat hingga Minggu, direncanakan dapat dimanfaatkan sebagai jadwal latihan bagi atlet yang membutuhkan fasilitas tersebut.

“Di klausul perjanjian nanti ada klausul yang menyatakan bahwa pada hari-hari tertentu itu bisa digunakan untuk pembinaan atlet-atlet kita atau tempat latihan bagi adik-adik yang akan berlatih biliar,” jelasnya.

Selain biliar, Dispora juga melakukan peningkatan fasilitas wall climbing dan skate park.

Menurut Arief, atlet panjat tebing dan skateboard Trenggalek memiliki potensi, bahkan telah mengikuti kejuaraan tingkat provinsi hingga nasional.

Upaya pembinaan itu turut diimbangi pemberian penghargaan Rp93,5 juta bagi atlet pelajar berprestasi di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda).

Pemerintah daerah juga meningkatkan standar insentif hingga dua kali lipat untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2027.

Melalui langkah tersebut, Dispora berharap fasilitas olahraga dapat menjadi ruang tumbuhnya prestasi sekaligus peluang pendapatan daerah, tanpa mengesampingkan kebutuhan atlet untuk berlatih.

Hampir 10 Tahun Terapkan Lima Hari Sekolah, SD Inovatif Trenggalek Pulangkan Anak Tanpa PR

2026-10-23T12:21:03.634+07:00

TGX News – Lima hari sekolah bukan hal baru bagi SD Inovatif Trenggalek. Saat wacana penerapan sistem serupa di sekolah negeri masih dimatangkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sekolah swasta ini telah menjalankannya sejak tahun ajaran 2017–2018.

Menariknya, seluruh pembelajaran diupayakan selesai di sekolah sehingga siswa bisa menikmati waktu bersama keluarga tanpa terbebani pekerjaan rumah (PR).

Kepala SD Inovatif Trenggalek, Ikhsan Nur Wahyudi, mengatakan penerapan lima hari sekolah sejak awal dirancang melalui perencanaan bersama.

Sekolah tidak hanya mengatur pemenuhan kurikulum nasional, tetapi juga memasukkan pendidikan karakter dan pembiasaan keagamaan dalam kegiatan harian siswa.

“Penerapan lima hari sekolah itu sudah berjalan sejak tahun ajaran 2017–2018. Jadi, semuanya bukan asal menentukan saja, melainkan melalui perencanaan yang matang dari pihak sekolah,” ujar Ikhsan, Kamis.

Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari pembelajaran ialah mengaji melalui Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) setiap hari di sekolah.

Siswa juga dibiasakan melaksanakan salat berjemaah, sehingga kegiatan akademik dan pendidikan karakter berjalan beriringan.

Aktivitas siswa dimulai pukul 06.45 WIB dengan kegiatan pagi, kemudian pembelajaran formal dimulai pukul 08.00 WIB.

Jadwal kepulangan disesuaikan dengan tingkat kelas. Siswa kelas 1 hingga 3 pulang pukul 14.00 WIB, sedangkan kelas 4 sampai 6 menyelesaikan kegiatan hingga pukul 15.30 WIB setelah salat Ashar berjemaah.

Dengan waktu belajar yang lebih panjang dalam lima hari, sekolah berupaya menuntaskan materi dan tugas selama siswa berada di lingkungan sekolah.

Tujuannya, anak-anak tetap memiliki kesempatan beristirahat dan berkumpul bersama keluarga setelah pulang.

“Kami upayakan setiap kelas semua pembelajaran tuntas di sekolah, sehingga tidak ada PR dari kelas 1 sampai kelas 6,” jelasnya.

Program makan siang bersama juga menjadi bagian dari rutinitas siswa. Program tersebut telah berjalan sejak sekolah berdiri pada 2010.

Siswa makan siang dan menunaikan salat Dzuhur di sekolah sebelum melanjutkan aktivitas belajar.

Menurut Ikhsan, kebijakan lima hari sekolah dahulu dibahas bersama dewan guru dan disosialisasikan kepada wali murid.

Melalui mekanisme pemungutan suara, lebih dari 80 persen wali murid menyatakan persetujuan tertulis.

Dukungan tersebut, menurutnya, muncul karena orang tua melihat anak-anak memperoleh pembelajaran, pembiasaan ibadah, dan pendidikan karakter dalam satu lingkungan.

Pengalaman SD Inovatif Trenggalek ini menjadi salah satu praktik yang dapat dipelajari ketika pemerintah daerah merumuskan kebijakan lima hari sekolah.

Meski demikian, penerapannya di sekolah lain tetap perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga pendidik, kebutuhan siswa, serta kesepakatan dengan orang tua.

Dari Kelas hingga Layar Digital, Guru SD Trenggalek Bersiap Dampingi Anak Belajar

2026-10-23T08:30:11.492+07:00

TGX News - Dunia pendidikan dasar di Kabupaten Trenggalek bersiap menghadapi sejumlah penyesuaian kebijakan. Salah satunya wacana pemberlakuan mata pelajaran Bahasa Inggris mulai kelas 3 sekolah dasar (SD).

Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan langkah untuk meningkatkan kemampuan guru agar siap menghadapi perubahan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Agus Dwi Karyanto, mengatakan pihaknya berencana mengusulkan anggaran untuk pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) bagi guru SD kelas 3 hingga kelas 6.

“Program ini diharapkan dapat membantu guru meningkatkan kompetensi dalam mengajarkan Bahasa Inggris kepada siswa.” ucapnya.

Persiapan tersebut menjadi perhatian karena selama ini belum tersedia guru khusus Bahasa Inggris di tingkat SD.

Dengan kondisi itu, guru kelas akan menjadi pihak yang dipersiapkan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik.

”Melalui pelatihan, guru diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengenalkan Bahasa Inggris kepada anak-anak.” imbuhnya.

Namun, pelaksanaannya masih memerlukan kesiapan anggaran serta penyesuaian kemampuan tenaga pendidik.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Trenggalek juga masih menunggu kepastian mengenai wacana siswa tidak naik kelas.

Agus menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan arahan lebih lanjut karena masih menantikan petunjuk resmi dari kementerian.

”Kepastian kebijakan tersebut dinilai penting agar sekolah memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa.” ucapnya.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan nantinya dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain mempersiapkan kompetensi guru, perhatian terhadap keamanan siswa selama kegiatan sekolah juga menjadi hal penting.

Agus mengingatkan para guru, terutama guru olahraga dan pembimbing kegiatan, untuk selalu mendampingi serta mengawasi anak-anak.

”Pengawasan perlu dilakukan agar keselamatan dan keamanan siswa tetap terjaga, baik selama pembelajaran maupun ketika mengikuti kegiatan di lingkungan sekolah.” tambahnya.

Guru diharapkan memastikan setiap aktivitas berlangsung dengan memperhatikan risiko yang mungkin membahayakan peserta didik.

Sementara itu, peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran juga terus dilakukan.

Dinas Pendidikan Trenggalek menggelar pelatihan penggunaan Smart TV dan platform digital Interactive Flat Panel (IFP).

Pelatihan ini ditujukan untuk membantu guru memanfaatkan perangkat digital dalam proses belajar mengajar di kelas.

Setelah mengikuti bimtek, para guru diharapkan dapat menerapkan teknologi tersebut sekaligus membagikan pengetahuan kepada rekan sejawat melalui kegiatan pengimbasan.

”Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan tenaga pendidik menghadapi perkembangan pendidikan, mulai dari penguatan kompetensi bahasa, pemanfaatan teknologi, hingga penerapan kebijakan pembelajaran yang tetap memperhatikan keselamatan siswa.” pungkasnya.

Harga Gabah Makin Baik, Petani Trenggalek Bisa Bernapas Lega

2026-10-22T12:10:52.526+07:00

TGX News - Kepastian harga gabah menjadi angin segar bagi petani di Kabupaten Trenggalek. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram yang diberlakukan sejak 15 Januari 2025 membantu petani menjaga nilai hasil panen, terutama ketika produksi melimpah saat musim panen raya.

Manfaat kebijakan tersebut dirasakan Supriadi, anggota Kelompok Tani (Poktan) Tani Mulyo, Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Trenggalek. Ia menilai penetapan HPP dan penyerapan gabah oleh Perum Bulog memberikan dukungan nyata bagi perekonomian petani.

“Dampaknya sangat bagus sekali. Dengan adanya penetapan harga dari pemerintah dan juga serapan Bulog, itu sangat membantu perekonomian para petani di Desa Pandean, khususnya di Poktan Tani Mulyo,” ujar Supriadi.

Menurutnya, sebelum ada penetapan HPP, harga gabah basah saat panen bisa turun menjadi Rp 5.000 hingga Rp 5.500 per kilogram. Kondisi itu membuat pendapatan petani tidak menentu, meskipun mereka telah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mengolah sawah.

Kini, harga gabah di tingkat tengkulak bahkan dilaporkan mencapai lebih dari Rp 7.800 per kilogram. Pada panen musim tanam ketiga (MT3) sebelumnya, petani juga bisa memperoleh harga sekitar Rp 7.000 per kilogram.

Supriadi menyebut, kelompok taninya turut merasakan manfaat penyerapan Bulog. Pada tahun lalu, gabah dari wilayah Desa Pandean yang diserap Bulog mencapai lebih dari 40 ton.

“Alhamdulillah, tahun kemarin kita dapat sedikit banyak kurang lebih 40 ton lebih sudah diserap Bulog,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tulungagung, Yonas Haryadi Kurniawan, menyampaikan realisasi penyerapan gabah dan beras di wilayah kerjanya hingga Oktober 2026 mencapai 71.289 ton setara beras, melampaui target 64.000 ton.

“Khusus Trenggalek, serapan tercatat mencapai 10.600 ton setara beras, meningkat dibandingkan sekitar 5.000 ton pada 2025.” ucapnya.

Bulog memastikan tetap siap menyerap gabah petani sesuai ketentuan pemerintah. Untuk target penyerapan 2027, pihaknya masih menunggu arahan resmi, termasuk kemungkinan perluasan komoditas strategis dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Guru Masih Kurang, Trenggalek Matangkan Rencana Lima Hari Sekolah

2026-10-22T09:05:51.794+07:00

TGX News - Ketersediaan tenaga pendidik masih menjadi salah satu pekerjaan rumah dunia pendidikan di Kabupaten Trenggalek.

Di tengah upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, jumlah guru sekolah dasar (SD) di daerah ini masih belum memenuhi kebutuhan.

Pemerintah daerah pun terus melakukan penataan formasi sesuai dengan ketersediaan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Agus Dwi Karyanto, menyampaikan bahwa saat ini kekurangan guru SD di Trenggalek mencapai sekitar 480 orang.

“Penataan formasi guru dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan PKPSDM, dengan mempertimbangkan formasi yang masih kosong.“ katanya.

Kekurangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan optimal.

“Ketersediaan guru yang sesuai kebutuhan diperlukan agar pendampingan terhadap siswa dapat berlangsung maksimal, sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di setiap sekolah.” imbuhnya.

Namun, upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik juga harus mengikuti ketentuan administrasi dan kepegawaian.

Agus menjelaskan, status Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk guru saat ini masih terkunci. Kondisi tersebut turut menjadi bagian dari proses penataan data dan formasi tenaga pendidik.

Di sisi lain, peluang pemenuhan kebutuhan guru melalui pengangkatan tenaga honorer kini tidak lagi tersedia.

“Pemerintah tidak memperbolehkan pengangkatan honorer baru, sehingga jalur pengadaan tenaga pendidik harus melalui skema aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).” terangnya.

Ketentuan tersebut membuat penataan kebutuhan guru perlu dilakukan secara cermat, dengan menyesuaikan formasi yang tersedia dan mekanisme pengadaan ASN.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan proses tersebut agar kebutuhan tenaga pendidik di sekolah tetap menjadi perhatian.

Selain persoalan formasi guru, Dinas Pendidikan Trenggalek juga tengah mematangkan rencana penerapan lima hari sekolah. Kebijakan tersebut belum diputuskan secara final karena konsepnya masih dalam tahap perumusan dan penyempurnaan.

Agus menyebutkan, pihaknya menargetkan proses finalisasi konsep dapat dilakukan pada bulan ini. Setelah konsep benar-benar matang, rencana tersebut akan disosialisasikan sebelum diterapkan.

Penerapan lima hari sekolah ditargetkan bisa dimulai pada tahun ajaran mendatang, dengan kemungkinan pelaksanaan pada semester genap atau tahun ajaran baru.

“Kepastian waktu penerapan masih menunggu hasil finalisasi.” tambahnya.

Melalui penataan formasi guru dan pematangan rencana lima hari sekolah, Dinas Pendidikan Trenggalek berupaya menyiapkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih terarah, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan sekolah, tenaga pendidik, serta kesiapan pelaksanaan kebijakan.

Data Pajak Makin Akurat, Trenggalek Ingin Warga Lebih Nyaman Membayar

2026-10-21T15:47:20.118+07:00

TGX News - Membayar pajak daerah diharapkan semakin praktis seiring langkah Pemerintah Kabupaten Trenggalek mematangkan digitalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Ke depan, wajib pajak berpeluang menikmati kemudahan pembayaran melalui berbagai platform digital tanpa harus datang langsung ke loket pelayanan.

Namun, sebelum layanan tersebut berjalan optimal, pemerintah daerah masih perlu menyelesaikan pekerjaan penting, yakni menghubungkan data objek pajak, data bidang tanah, dan identitas kependudukan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Trenggalek, Edi Santoso, mengatakan proses digitalisasi saat ini masih berada pada tahap pemadanan dan sinkronisasi data.

“Yang terpenting adalah konektivitas data, antara data Nomor Objek Pajak (NOP), kemudian Nomor Induk Bidang (NIB) tanah dan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Edi.

Menurutnya, keterhubungan ketiga data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menelusuri informasi objek pajak secara lebih akurat. Dengan begitu, kepastian data wajib pajak juga semakin baik dan proses pelayanan bisa dilakukan secara lebih mudah.

Edi menyebut dasbor digitalisasi pengelolaan PBB-P2 sudah berjalan. Meski demikian, konektivitas data antarlembaga belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih perlu disempurnakan.

Jika sistem tersebut semakin matang, pembayaran pajak diharapkan dapat dilakukan melalui m-banking, layanan Payment Point Online Bank (PPOB), marketplace, dan platform digital lainnya.

Lebih dari sekadar kemudahan transaksi, digitalisasi juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.

“Harapannya petugas bisa menjalankan amanah dengan lebih baik, lebih mudah dan lebih cepat dalam memberikan pelayanan. Dan yang paling penting, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak bahwa pajak di Trenggalek itu dikelola dengan baik, dengan modern dan transparan,” tegasnya.

Di sisi penerimaan, Pemkab Trenggalek juga ingin mengoptimalkan potensi pajak tanpa menaikkan tarif. Salah satu caranya melalui pembaruan data kondisi objek pajak, misalnya tanah yang sebelumnya kosong tetapi kini telah berdiri bangunan.

Edi menyebut Kabupaten Malang dan Madiun menjadi referensi dalam upaya meningkatkan penerimaan melalui penguatan basis data pajak.

Hingga saat ini, penerimaan PBB-P2 Trenggalek telah mencapai lebih dari Rp19 miliar dari target Rp22 miliar atau hampir 87 persen. Sementara itu, sekitar 500 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebar di 152 desa dan lima kelurahan.

Melalui pembenahan data tersebut, pemerintah berharap pelayanan pajak semakin transparan, penerimaan daerah meningkat, dan masyarakat memperoleh kemudahan tanpa terbebani kenaikan tarif.

Bayar Pajak Lebih Mudah, Trenggalek Mulai Berbenah dengan Sistem Digital

2026-10-21T08:29:32.915+07:00

TGX News - Mengurus pajak daerah kini dituntut semakin mudah, akurat, dan transparan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek pun mulai mendorong digitalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan harapan masyarakat bisa membayar pajak lebih praktis sekaligus membantu meningkatkan pendapatan daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek, ST. Triadi Admono, membuka sosialisasi digitalisasi pengelolaan PBB-P2 di Hall Prigi Hotel Bukit Jawa Permai.

Melalui penerapan sistem digital, pemerintah berharap pendataan objek pajak menjadi lebih akurat dan potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Target penerimaan PBB-P2 Kabupaten Trenggalek pada 2026 mencapai sekitar Rp22 miliar. Hingga saat ini, realisasinya baru menyentuh Rp19 miliar.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembenahan data agar potensi pajak yang ada bisa teridentifikasi dengan lebih baik.

Triadi mengatakan, digitalisasi diharapkan mampu memperkecil celah ketidaksesuaian data sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pajak.

“Dengan digitalisasi pengelolaan PBB-P2, harapannya dapat meningkatkan akurasi, transparan kemudian kemudahan serta tepat waktu. Selain itu proyeksi ke depan dapat meningkatkan PAD karena celah data dan kebocoran itu bisa diminimalisir,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang ingin dibenahi adalah perubahan kondisi objek pajak yang belum sepenuhnya tercatat dalam data administrasi. Sebidang tanah yang sebelumnya kosong, misalnya, kini bisa saja telah berdiri bangunan.

Jika perubahan tersebut belum tercatat, potensi penerimaan pajak daerah pun belum tergambar secara optimal.

Melalui sinkronisasi data digital, kondisi objek pajak diharapkan dapat diperbarui sesuai perkembangan di lapangan.

Pemerintah juga berencana memanfaatkan peta blok digital dan aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk mendukung pendataan yang lebih presisi.

“Untuk pengukuran masih manual, dengan adanya peta blok digital, aplikasi GIS dan sebagainya bisa akurat nanti,” jelas Triadi.

Manfaat digitalisasi juga diharapkan dirasakan langsung oleh masyarakat. Wajib pajak nantinya dapat memanfaatkan platform digital untuk melakukan pembayaran tanpa harus selalu datang ke loket pelayanan atau menyesuaikan diri dengan jam kerja perkantoran.

Dengan pembenahan data dan kemudahan layanan tersebut, Pemkab Trenggalek berharap kepatuhan wajib pajak meningkat, sementara penerimaan PBB-P2 dapat bertambah melalui optimalisasi potensi yang sudah ada.

“Langkah ini menjadi upaya memperkuat PAD sekaligus menghadirkan pelayanan pajak yang lebih praktis bagi masyarakat.” tutupnya.

Kemarau Belum Berujung, Krisis Air Bersih Meluas ke 65 Desa di Trenggalek

2026-10-20T16:00:41.611+07:00

TGX News - Bagi sebagian warga Trenggalek, mendapatkan air bersih selama musim kemarau kini menjadi perjuangan tersendiri.

Ketika sumber air mulai menyusut, bantuan distribusi air dari pemerintah menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak hingga mencuci.

Hingga Senin (19/10/2026), kekeringan telah melanda 65 desa yang tersebar di seluruh 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Bantuan air bersih pun terus disalurkan secara bergiliran untuk menjangkau warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan dampak kekeringan tidak terjadi secara merata di setiap kecamatan. Sebagian wilayah hanya mengalami kesulitan air di desa tertentu, bahkan terbatas pada lingkungan RT dan RW.

“Berdasarkan laporan dari desa maupun kecamatan, sampai hari ini ada 65 desa yang terdampak kekeringan dan tersebar di 14 kecamatan. Namun, bukan berarti seluruh wilayah di setiap kecamatan mengalami kekeringan,” kata Triadi.

Kecamatan Panggul menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup luas. Dari total 17 desa di kecamatan tersebut, sebanyak 13 desa dilaporkan terdampak kekeringan.

Untuk membantu warga bertahan selama kemarau, BPBD tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih. Berbagai perlengkapan penampungan air juga disalurkan agar bantuan yang datang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hingga saat ini, BPBD telah mendistribusikan 142 tandon air ke 68 desa, sekitar 400 jeriken untuk 50 desa, serta 151 lembar terpal yang tersebar di 55 desa.

Di tengah upaya tersebut, tantangan belum sepenuhnya berakhir. Prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan wilayah Trenggalek masih berpotensi belum diguyur hujan dalam 10 hari ke depan.

BPBD juga berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, untuk membahas kemungkinan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu upaya memicu hujan. Namun, pelaksanaannya masih bergantung pada kondisi dan pertimbangan teknis.

“Musim hujan di Trenggalek diperkirakan baru mulai pada minggu pertama atau kedua Desember 2026.” imbuhnya.

Dengan perkiraan tersebut, kebutuhan air bersih warga masih berpotensi tinggi dalam beberapa pekan mendatang.

BPBD pun terus memantau laporan daerah terdampak dan menyalurkan bantuan berdasarkan kebutuhan di lapangan agar warga tetap memperoleh akses air bersih selama kemarau belum berakhir.

Anggaran 2027 Menurun, Trenggalek Berupaya Menjaga Pembangunan Tetap Berjalan

2026-10-20T15:22:57.877+07:00

TGX News - Menyusun anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik harus direncanakan dengan lebih cermat agar tetap berjalan di tengah proyeksi kemampuan keuangan daerah yang menyusut pada 2027.

Pemkab Trenggalek memproyeksikan pendapatan daerah tahun depan sebesar Rp1,75 triliun, sedangkan belanja diperkirakan mencapai Rp1,76 triliun.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp10 miliar antara pendapatan dan belanja yang masih harus diperhitungkan dalam penyusunan APBD.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 masih berlangsung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan komisi-komisi DPRD.

Dalam proses tersebut, pemerintah daerah berupaya mempertajam program sekaligus menentukan kegiatan yang paling mendesak untuk dilaksanakan. Penyesuaian diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Triadi menjelaskan, proyeksi kemampuan anggaran tahun depan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah berkurangnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Memang ada penurunan berkaitan dengan anggaran, terkait juga dengan TKD kita. Kalau dulu bisa mencapai Rp1,9 triliun, tahun ini diperkirakan Rp1,7 triliun sekian,” terangnya.

Di tengah keterbatasan itu, Pemkab Trenggalek juga perlu menyelaraskan program daerah dengan prioritas pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Sejumlah usulan program masih ditelaah untuk menentukan kebutuhan yang perlu didahulukan.

Kepastian alokasi transfer dari pemerintah pusat, termasuk TKD dan dana bagi hasil, turut menjadi pertimbangan penting sebelum penyusunan anggaran dituntaskan.

“Termasuk berkaitan dengan TKD maupun dana bagi hasil, kita juga menunggu alokasi dari pusat,” jelas Triadi.

Sementara itu, persoalan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga masih menunggu kejelasan kebijakan.

Pemkab Trenggalek belum menerima arahan tertulis dari pemerintah pusat yang dapat dijadikan dasar pembahasan lebih lanjut.

Kondisi tersebut membuat penajaman anggaran masih harus berjalan beriringan dengan penantian kepastian kebijakan.

Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan sekadar menyesuaikan angka pendapatan dan belanja, melainkan memastikan program prioritas serta pelayanan kepada masyarakat tetap mendapat ruang di tengah kemampuan fiskal yang terbatas.

Empat Destinasi Wisata Trenggalek Bersiap Berbenah, Revitalisasi Mundur ke 2027

2026-10-20T08:36:31.592+07:00

TGX News - Upaya mempercantik destinasi wisata di Kabupaten Trenggalek harus menunggu sedikit lebih lama. Rencana revitalisasi empat lokasi wisata yang semula dijadwalkan pada 2026 kini digeser ke 2027 karena sejumlah persyaratan pelaksanaan belum terpenuhi.

Meski tertunda, harapan untuk menghadirkan wajah baru destinasi wisata unggulan tetap dipertahankan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek memastikan lokasi dan konsep utama revitalisasi tidak berubah, termasuk rencana pembiayaan yang bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek, Tony Widianto, mengatakan penundaan dilakukan agar persyaratan yang dibutuhkan dapat dipenuhi sebelum pekerjaan dilaksanakan.

“Untuk revitalisasi destinasi wisata yang akan kita laksanakan itu masih tetap sama konsepnya dengan rencana tahun ini. Karena ada persyaratan yang belum bisa tercukupi di tahun 2026, pelaksanaannya digeser atau ditunda ke tahun 2027,” ujar Tony.

Empat destinasi yang masuk dalam rencana pembenahan tersebut yakni Goa Lowo, Pantai Prigi 360, Pantai Karanggongso, dan Hutan Kota.

Berdasarkan data yang dihimpun, revitalisasi Goa Lowo direncanakan menelan anggaran sekitar Rp5 miliar.

Pantai Prigi 360 mendapat alokasi sekitar Rp3 miliar, Pantai Karanggongso Rp2 miliar, sedangkan Hutan Kota sekitar Rp1,9 miliar.

Jika seluruh rencana tersebut terealisasi, total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp11,9 miliar.

Menurut Tony, pembenahan tidak semata-mata bertujuan mempercantik tampilan kawasan wisata. Perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan selama masa pemanfaatan juga menjadi bagian penting dari program tersebut.

“Jadi tidak hanya untuk menambah daya tarik wisata saja, tetapi termasuk pemeliharaan yang cukup berat, yang mungkin biayanya cukup tinggi, juga akan kita prioritaskan,” jelasnya.

Penyempurnaan desain, estetika, serta prasarana pendukung masih dimungkinkan untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing destinasi.

Dengan begitu, anggaran diharapkan dapat menjawab persoalan fasilitas sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Pemerintah daerah menargetkan pembenahan tersebut mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, realisasi program masih bergantung pada kesiapan persyaratan dan pembiayaan. Tony menyebut pinjaman menjadi sumber utama yang sementara difokuskan untuk mendukung revitalisasi pada 2027.

Kini, empat destinasi tersebut masih menunggu giliran untuk berbenah. Harapannya, penundaan ini menjadi kesempatan mematangkan persiapan agar pembenahan wisata Trenggalek nantinya lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Dua Tahun Prabowo-Gibran, PMII Trenggalek Soroti MBG hingga Kebakaran Hutan

2026-10-20T08:34:02.436+07:00

TGX News - Dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi PC PMII Trenggalek untuk menyuarakan sejumlah catatan kritis.

Mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi anggaran, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mahasiswa menilai kebijakan pemerintah perlu diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Kritik tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap bertajuk Evaluasi Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Pemerintahan yang Rimpang Menyebabkan Rakyat Terseok-seok.

Dokumen yang ditandatangani Ketua PC PMII Trenggalek, Beni Kusuma Wardani, pada 19 Oktober 2026 itu memuat tujuh tuntutan evaluasi kebijakan pemerintah.

Dalam pernyataannya, PMII menekankan pentingnya transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan publik.

“PC PMII Trenggalek memandang bahwa pelaksanaan kebijakan publik harus senantiasa disertai transparansi, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban yang terbuka. Menurut pemantauan kami, pemerintahan Prabowo-Gibran penuh rimpang,” tulis Beni.

Program MBG menjadi salah satu perhatian utama. Berdasarkan inventarisasi data publik yang digunakan organisasi tersebut, terdapat 626 korban keracunan MBG selama Agustus hingga September 2026.

PMII juga menyoroti sejumlah laporan mengenai kualitas makanan yang dinilai perlu ditindaklanjuti secara terbuka.

Organisasi mahasiswa itu mendesak pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), dan instansi terkait melakukan investigasi menyeluruh terhadap laporan keracunan, termasuk menelusuri penyebab kejadian serta tanggung jawab pihak yang terbukti lalai.

PMII turut meminta rencana penerapan sistem penilaian atau rapor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Trenggalek segera direalisasikan. Penilaian diharapkan mencakup keamanan pangan, kualitas gizi, kebersihan dapur, distribusi, dan rekam jejak pengaduan masyarakat.

Hasil evaluasi juga diminta diumumkan secara berkala agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Di sektor lingkungan, PMII mencatat 30 kejadian karhutla di 50 titik dengan total luas lahan terbakar mencapai 105,75 hektare.

Mereka mendesak penguatan sistem peringatan dini, patroli kawasan rawan, kesiapan pemadaman, hingga penegakan hukum.

Selain itu, PMII meminta evaluasi belanja birokrasi nasional. Anggaran yang dinilai tidak efektif diharapkan dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.

Bagi PMII Trenggalek, evaluasi dua tahun pemerintahan bukan sekadar kritik, melainkan dorongan agar kebijakan lebih transparan, berpihak kepada masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Jaga KTP dan KK, Agar Hak Warga Menerima Bansos Tetap Terlindungi

2026-10-19T13:12:27.248+07:00

TGX News - Niat membantu orang lain dengan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) ternyata bisa berujung masalah.

Di Kabupaten Trenggalek, masyarakat diingatkan agar lebih berhati-hati menjaga dokumen identitas karena penyalahgunaannya berpotensi memengaruhi penilaian kelayakan penerima bantuan sosial (bansos).

Persoalan ini menjadi perhatian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek.

Identitas yang digunakan orang lain untuk mengajukan kredit bank atau membeli kendaraan dapat membuat aset tersebut tercatat atas nama pemilik identitas, meskipun sebenarnya bukan miliknya.

Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek, Habib Solehudin, mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan dokumen identitas untuk berbagai kepentingan keuangan.

“Bagi masyarakat agar tidak meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) kepada orang lain untuk mengajukan pinjaman atau membeli kendaraan,” kata Habib.

Menurutnya, pencatatan aset menjadi salah satu hal yang dapat memengaruhi penilaian kesejahteraan masyarakat melalui sistem Perlinsos.

Warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan bisa menghadapi kendala apabila sistem menunjukkan kepemilikan aset yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Jangan sampai identitasnya, KTP-nya, KK-nya ini dipinjam orang lain untuk pinjam bank, untuk pinjam beli kendaraan dan yang lain-lain sehingga ini akan memengaruhi keberadaan aset yang ada di orang tersebut,” ujarnya.

Melalui Perlinsos, masyarakat dapat memeriksa status pendataan hingga mengetahui alasan ketika dinilai belum memenuhi kriteria penerima bantuan.

Indikator yang ditampilkan dapat mencakup posisi desil kesejahteraan serta data kepemilikan aset, seperti sepeda motor dan mobil.

Jika menemukan data yang tidak sesuai, warga diharapkan menelusuri penyebabnya, termasuk kemungkinan identitas digunakan pihak lain.

Habib menjelaskan, pemutakhiran data Perlinsos mencakup bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dari Kementerian Sosial. Ke depan, integrasi data juga direncanakan menjangkau program bantuan dari lembaga lain.

Program Perlinsos mulai diberlakukan di Trenggalek dan Tulungagung pada 1 Oktober 2026.

Pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan melalui agen Perlinsos karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu.

“Enggak ada masa penutupan, terus bergerak terus,” katanya.

Sementara itu, terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Habib menyebut kewenangannya berada pada Badan Pusat Statistik (BPS). Dinas Sosial menggunakan data tersebut untuk mendukung pelaksanaan program bantuan.

Karena itu, menjaga identitas pribadi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga langkah melindungi hak masyarakat agar penilaian penerima bantuan sosial tidak terkendala oleh data aset yang keliru.

Suspend Divanut, SPPG Tamanan Masih Menanti Lampu Hijau Untuk Kembali Melayani

2026-10-19T13:08:50.528+07:00

TGX News - Kabar baik datang bagi keberlanjutan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek.

Sanksi penghentian sementara atau suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tamanan telah dicabut sejak 13 Oktober 2026.

Namun, pencabutan sanksi tersebut belum menjadi akhir dari masa penantian. SPPG yang berada di bawah naungan Yayasan Petuk Tadah Lillah Billah itu masih belum bisa kembali beroperasi karena harus menunggu terbitnya Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat atau SPS 2.

Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Trenggalek, Sheila Ammanda Yadu Fadilla, menjelaskan bahwa surat pencabutan suspend telah diterbitkan.

Meski demikian, ada tahapan administrasi yang harus diselesaikan sebelum pelayanan MBG dapat kembali berjalan.

“Sudah ada surat pencabutan untuk suspend kemarin per 13 Oktober. Namun, saat ini harus menunggu surat penetapan sementara penerima manfaat untuk bisa operasional kembali,” kata Sheila.

Menurutnya, SPS 2 memiliki peran penting sebagai dasar administrasi bagi kelompok penerima manfaat untuk memperoleh layanan MBG.

Karena itu, kelengkapan data penerima manfaat menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan sebelum SPPG kembali menjalankan aktivitasnya.

Sheila berharap seluruh kelompok penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya dilayani SPPG Tamanan dapat tercantum dalam dokumen tersebut.

Dengan begitu, pelayanan program dapat kembali menjangkau seluruh penerima sesuai data yang telah ditetapkan.

“Diharapkannya full semua KPM terdaftar dalam SPS 2,” ujarnya.

Sebelumnya, SPPG Tamanan dijatuhi sanksi penghentian sementara selama 30 hari menyusul dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat MBG.

Insiden tersebut dilaporkan terjadi di SMPN 1 Trenggalek, SD Integral Luqman Hakim, serta sejumlah posyandu yang menerima layanan dari SPPG tersebut.

Hasil pengujian Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya mengungkap adanya kontaminasi bakteri Bacillus cereus pada nasi dan Escherichia coli (E. coli) pada semangka dalam menu MBG yang disalurkan SPPG Tamanan.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat, terutama terkait keamanan pangan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Kini, meski sanksi telah dicabut, SPPG Tamanan masih harus melewati satu tahapan administratif. Masyarakat pun masih menunggu kepastian kapan layanan MBG dari SPPG tersebut dapat kembali berjalan.

Terbitnya SPS 2 menjadi langkah penting agar pelayanan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Belum Semua Koperasi Berjalan, Penghasilan Bendahara KDKMP Trenggalek Menanti Usaha Berkembang

2026-10-19T10:24:11.630+07:00

TGX News - Harapan mendapatkan penghasilan dari mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Trenggalek masih harus menunggu.

Sebab, belum semua koperasi menjalankan usaha secara maksimal sehingga penghasilan pengurus, termasuk bendahara, belum bisa dipastikan secara merata.

Di balik pembentukan koperasi yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa tersebut, ada tantangan untuk membuat usaha benar-benar berjalan dan menghasilkan keuntungan.

Penghasilan pengurus nantinya tidak sekadar ditentukan oleh jabatan, tetapi juga bergantung pada kemampuan usaha koperasi masing-masing.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Komindag) Kabupaten Trenggalek, Saniran, menjelaskan bahwa bendahara akan memperoleh penghasilan ketika koperasi sudah beroperasi. Sumbernya dapat berasal dari pembiayaan koperasi maupun pembagian sisa hasil usaha (SHU), sesuai ketentuan yang disepakati.

“Jadi bendahara itu akan mendapatkan gaji kalau koperasinya sudah jalan. Gaji diperoleh dari pembiayaan atau mungkin nanti dia mendapat SHU,” kata Saniran.

Menurutnya, besaran penghasilan pengurus KDKMP tidak akan sama. Koperasi dengan skala usaha besar dan perkembangan yang baik berpeluang memberikan penghasilan lebih tinggi dibandingkan koperasi yang masih merintis kegiatan usaha.

“Enggak sama, jadi tergantung. Sama dengan koperasi yang sekarang. Koperasi yang maju atau besar, tentu penghasilan dari pengurus juga tinggi, yang kecil ya kecil,” jelasnya.

Saat ini, sejumlah koperasi masih berada dalam tahap uji coba awal. Kondisi tersebut membuat kemampuan usaha masing-masing KDKMP belum dapat menjadi dasar untuk menetapkan penghasilan pengurus secara merata.

Selain mendorong operasional koperasi, Komindag juga menekankan pentingnya penyusunan anggaran rumah tangga (ART). Dokumen ini menjadi pedoman lebih terperinci untuk mengatur pembagian SHU yang dalam anggaran dasar masih bersifat umum.

“Makanya kami menekankan pada koperasi, susunlah anggaran rumah tangga secepatnya. Karena di anggaran dasar kemarin bunyinya masih global. SHU selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga,” ujarnya.

Pembagian SHU nantinya mencakup sejumlah peruntukan, antara lain anggota, dana cadangan, pengurus dan pengawas, pendidikan, serta sosial. Persentase masing-masing bagian ditentukan melalui mekanisme rapat anggota dan dituangkan dalam ART.

Saniran juga menyebut adanya ketentuan penyisihan minimal 20 persen SHU untuk disetorkan ke desa sebagai pendapatan asli desa.

Namun, dasar hukum dan mekanisme penerapannya perlu dipastikan sesuai regulasi.

Dengan demikian, tantangan KDKMP saat ini bukan hanya menjalankan organisasi, melainkan juga membangun usaha yang sehat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan anggota, pengurus, dan masyarakat desa.

132 Atlet Pelajar Trenggalek Bersiap ke POPDA Jatim 2026, Bawa Harapan Pulang dengan Prestasi

2026-10-17T18:06:19.936+07:00

TGX News - Semangat membawa nama daerah mulai mengiringi langkah 132 atlet pelajar Kabupaten Trenggalek yang bersiap tampil di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026.

Mereka akan berjuang di 17 cabang olahraga dengan harapan mampu mencatatkan prestasi lebih baik dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Persiapan kontingen kini telah memasuki tahap verifikasi kedua. Para atlet dijadwalkan berlaga di Kabupaten Ngawi dan Surabaya dalam ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Trenggalek, Arief Setiawan, mengatakan persiapan terus dilakukan agar para atlet dapat tampil maksimal saat pertandingan.

"Alhamdulillah, sampai saat ini teman-teman sudah melakukan persiapan hingga verifikasi kedua. Trenggalek nantinya akan mengikuti 17 cabang olahraga dengan atlet yang dikirim ke POPDA tahun 2026," ungkap Arief.

Menurutnya, pemilihan cabang olahraga telah mempertimbangkan hasil evaluasi sebelumnya. Sejumlah cabor dinilai memiliki peluang untuk menyumbangkan medali bagi Trenggalek.

Namun, tidak seluruh kontingen dapat diberangkatkan menggunakan pembiayaan Dispora. Beberapa cabang olahraga memilih mengikuti kompetisi secara mandiri.

Meski demikian, Dispora tetap memberikan dukungan melalui fasilitasi persyaratan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

"Memang kemarin tidak semuanya bisa kita berangkatkan melalui Dispora. Ada yang bersedia berangkat secara mandiri, tetapi tetap kita fasilitasi aturan dan persyaratan harus dilengkapi. Jadi, kita tetap saling mendukung meskipun mereka berangkat secara mandiri," jelasnya.

Untuk target prestasi, Arief memilih bersikap realistis. Pihaknya berharap hasil POPDA tahun ini setidaknya melampaui capaian sebelumnya, seiring persiapan atlet yang terus didorong agar semakin baik.

Ia juga berpesan agar para atlet tidak hanya mengejar medali, tetapi turut menjaga nama baik daerah dan menjunjung tinggi sportivitas.

"Tetap semangat, teman-teman atlet, karena kalian adalah anak-anak yang terpilih dari Kabupaten Trenggalek," pesannya.

Selain kontingen POPDA, Trenggalek juga menyiapkan tujuh atlet untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PAPERDA) di Kabupaten Ngawi.

Keikutsertaan para atlet, termasuk atlet disabilitas, diharapkan menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus mengembangkan prestasi olahraga pelajar.

Bagi Trenggalek, ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan juga kesempatan bagi para pelajar untuk menunjukkan hasil latihan dan membawa kebanggaan bagi daerah.