YAPEKOPA

Panitia Konferensi V GKII Timika Kota Pastikan Persiapan Hampir Rampung, Pelaksanaan Dijadwalkan 18 November

2026-11-04T23:18:06.222+09:00

Rapat Panitia Pelaksana Konferensi V GKII Daerah Timika

TIMIKA, YAPEKOPA.ORG – Panitia pelaksana Konferensi V Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Timika Kota memastikan persiapan pelaksanaan konferensi yang dijadwalkan berlangsung pada 18–21 November 2026 telah berjalan dengan baik dan kini memasuki tahap akhir.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor GKII Daerah Timika Kota, Selasa (3/11/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Panitia, Aser Gobai, S.T., didampingi Sekretaris Panitia, Penias Janampa.

Konferensi V GKII Daerah Timika Kota nantinya akan berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor GKII Daerah Timika Kota dengan mengusung tema "Bertumbuh Bersama", berdasarkan Efesus 4:15-16.

Tema tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan iman, persatuan, dan kasih sebagai satu tubuh di dalam Kristus.

Ketua Panitia, Aser Gobai, S.T., mengatakan bahwa seluruh tahapan persiapan telah berjalan sesuai rencana. Saat ini, panitia tengah menyelesaikan sejumlah kebutuhan teknis dan administrasi menjelang pelaksanaan kegiatan.

"Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, persiapan Konferensi V GKII Daerah Timika Kota telah berjalan dengan baik dan kini memasuki tahap akhir. Dengan tema 'Bertumbuh Bersama' berdasarkan Efesus 4:15-16, kita diingatkan bahwa pertumbuhan rohani bukan perjalanan sendirian, melainkan kita tumbuh bersama sebagai satu tubuh di dalam Kristus," ujar Aser.

Ia menjelaskan, seluruh seksi panitia telah menyusun program kerja dan rancangan anggaran sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan konferensi.

Aser juga mengajak seluruh jemaat, tokoh masyarakat, serta pihak terkait untuk memberikan dukungan, baik melalui doa maupun partisipasi lainnya, agar kegiatan tersebut dapat berlangsung lancar, tertib, dan membawa berkat bagi seluruh jemaat.

Sementara itu, Sekretaris Panitia, Penias Janampa, memaparkan sejumlah perkembangan persiapan yang telah dilakukan.

Menurutnya, pembentukan seluruh seksi panitia telah rampung. Saat ini, penyempurnaan rencana program kerja masing-masing seksi dan perincian rancangan anggaran masih berlangsung untuk selanjutnya disatukan.

Selain itu, pendaftaran peserta masih dibuka hingga pertengahan November 2026. Panitia juga sedang melakukan koordinasi terkait penjemputan peserta yang akan datang dari luar daerah.

Untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai jadwal, panitia telah menetapkan beberapa agenda penting, yakni pengumpulan program kerja final pada 10 November 2026, penyerahan rincian anggaran pada 12 November 2026, serta rapat kesiapan akhir pada 16 November 2026.

Panitia berharap seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu sebelum konferensi resmi dibuka.

Dalam kesempatan tersebut, panitia turut mengajak masyarakat Timika, khususnya seluruh jemaat GKII, untuk bersama-sama mendoakan kelancaran kegiatan, memberikan dukungan moril maupun materil, serta turut menjaga keamanan dan ketertiban selama konferensi berlangsung.

Masyarakat juga diharapkan dapat menjadi tuan rumah yang ramah bagi para peserta yang datang dari berbagai daerah di Timika Kota.

Undang Media Liput Pembukaan Konferensi

Panitia Konferensi V GKII Daerah Timika Kota juga membuka kesempatan bagi insan pers untuk meliput kegiatan pembukaan yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026 pukul 09.00 WIT.

Media yang ingin melakukan konfirmasi kehadiran maupun memperoleh informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Kantor GKII Daerah Timika Kota.

Panitia berharap Konferensi V ini tidak hanya menjadi agenda organisasi gereja, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong pertumbuhan iman seluruh jemaat.

"Semoga Konferensi V ini menjadi sarana bagi kita semua untuk sungguh-sungguh bertumbuh bersama di dalam kasih dan pengetahuan akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati langkah kita semua," demikian harapan Panitia Konferensi V GKII Daerah Timika Kota.

Email admin@yapekopa.org

Aser Gobai Minta Owner Jhoel EO Cabut Laporan Polisi, Tegaskan OAP Berhak Mengawasi Penggunaan Dana Otsus

2026-10-23T10:08:03.443+09:00

Anggota Badan Anggaran DPRK Mimika minta pihak Owner Jhoel EO untuk mencabut laporan polisi, dan Polisi dan Kejaksaan usut penggunaan anggaran

Timika – Anggota Badan Anggaran DPRK Mimika, Aser Gobai, S.T., meminta owner Jhoel Event Organizer (EO), Melda Pentury, mencabut laporan polisi terhadap akun Facebook Mingo Agimukinaming terkait polemik pelaksanaan pelatihan public speaking di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Aser menegaskan, polemik yang berkembang di tengah masyarakat seharusnya dijawab melalui klarifikasi terbuka, penyampaian data yang transparan, serta penjelasan mengenai pelaksanaan dan penggunaan anggaran kegiatan. Bukan dengan membawa kritik warga ke ranah hukum, selama kritik tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang publik.

“Kalian mendapatkan kegiatan dari pemerintah. Di situlah peran warga sipil untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD ataupun dana Otsus Papua. Jadi, ketika muncul kritik, jawablah dengan klarifikasi dan data yang terbuka, bukan langsung melaporkan warga ke polisi,” tegas Aser.

Menurutnya, setiap pihak yang menerima pekerjaan atau kegiatan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah harus memahami bahwa penggunaan uang publik merupakan bagian dari kepentingan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tidak boleh dipandang sebagai urusan internal antara penyelenggara kegiatan dan instansi pemerintah semata.

“Kalau tidak mau menjadi sorotan publik, jangan mengambil pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah. Ketika uang rakyat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan, masyarakat berhak bertanya, mengkritik, dan meminta pertanggungjawaban. Itu bagian dari kontrol publik,” ujarnya.

Aser menjelaskan, berdasarkan informasi anggaran yang menjadi sorotan, kegiatan tersebut tercantum dalam pagu anggaran sebesar Rp13.408.222.200 yang bersumber dari Dana Otsus Papua. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, memberikan penjelasan terbuka mengenai perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan realisasi anggarannya.

Ia juga menegaskan bahwa sorotan warga tidak semata-mata ditujukan kepada Jhoel EO. Dalam unggahan yang dipersoalkan, terdapat pula kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRK Mimika, dan Disnakertrans Mimika. Dengan demikian, persoalan ini tidak tepat jika hanya dipersempit menjadi persoalan reputasi atau kerugian usaha pihak penyelenggara kegiatan.

“Kritik warga itu jelas tidak hanya menyebut Jhoel EO. Pemerintah daerah dan DPRK Mimika juga ikut disorot. Karena itu, jangan mengalihkan persoalan pengawasan anggaran menjadi seolah-olah hanya persoalan nama baik satu perusahaan. Semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut harus berani memberikan penjelasan sesuai kewenangannya,” jelas Aser.

Aser menilai, apabila terdapat keluhan peserta mengenai konsumsi, durasi pelatihan, uang transportasi, maupun aspek lain dari pelaksanaan kegiatan, maka keluhan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius. Terlebih, ketika anggaran yang menjadi sorotan mencapai miliaran rupiah, masyarakat patut memperoleh penjelasan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia meminta Disnakertrans Mimika tidak bersikap pasif atau membiarkan polemik berkembang tanpa penjelasan resmi. Sebagai OPD yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, dinas harus memberikan informasi yang jelas mengenai besaran anggaran, mekanisme pengadaan atau penunjukan penyedia, ruang lingkup pekerjaan Jhoel EO, realisasi pembayaran, serta hasil kegiatan yang diterima peserta.

“Kalau anggarannya miliaran rupiah, tetapi peserta masih menyampaikan keluhan, maka keluhan itu harus dijawab dengan data. Disnakertrans tidak boleh lepas tangan. Harus ada penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, dan hasil kegiatan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, tentu perlu ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang,” katanya.

Lebih lanjut, Aser menilai laporan polisi yang dibuat owner Jhoel EO justru dapat memperluas perhatian terhadap persoalan penggunaan anggaran tersebut. Ia mendorong aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk menelaah informasi yang berkembang dan melakukan pemeriksaan apabila terdapat dasar hukum serta indikasi yang memadai.

“Jangan sampai perhatian hanya tertuju pada siapa yang dilaporkan. Substansi persoalannya juga harus diperiksa. Jika ada keluhan peserta dan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran miliaran rupiah, aparat penegak hukum dapat menelaahnya sesuai kewenangan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, silakan ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Aser juga mengingatkan bahwa Dana Otsus Papua memiliki arti penting bagi masyarakat asli Papua. Di Mimika, terdapat ratusan suku yang hidup berdampingan, termasuk lebih dari 260 kelompok suku Orang Asli Papua sebagaimana disampaikan Aser. Karena itu, setiap penggunaan Dana Otsus harus mengedepankan kepentingan masyarakat Papua, transparansi, dan pertanggungjawaban.

“Dana Otsus Papua bukan uang yang boleh diperlakukan seolah-olah tidak perlu diawasi. Dana itu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan dan kesejahteraan orang asli Papua. Siapa pun yang menerima pekerjaan dari pemerintah dengan sumber dana tersebut harus memahami bahwa masyarakat berhak mengawasi penggunaannya,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan sikap penyelenggara kegiatan yang dinilai lebih memilih menempuh jalur hukum daripada terlebih dahulu memberikan klarifikasi menyeluruh terhadap kritik yang berkembang.

“Ketika kegiatan menggunakan Dana Otsus Papua dan muncul keluhan dari masyarakat, apakah warga Papua harus diam saja? Apakah masyarakat tidak boleh bertanya ketika anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka digunakan untuk suatu kegiatan? Jangan membungkam ruang kritik. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan, bukan intimidasi terhadap warga yang menjalankan fungsi pengawasan,” kata Aser.

Aser menegaskan, ia tidak sedang menyimpulkan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut. Namun, besarnya nilai anggaran dan munculnya keluhan peserta merupakan alasan yang cukup untuk meminta penjelasan secara terbuka dan mendorong pemeriksaan sesuai prosedur apabila diperlukan.

Ia kembali meminta Melda Pentury mempertimbangkan pencabutan laporan polisi dan menyelesaikan persoalan melalui klarifikasi berbasis data. Pada saat yang sama, ia mendesak Disnakertrans Mimika dan pihak-pihak terkait agar tidak menghindari pertanyaan publik mengenai penggunaan anggaran.

“Jhoel EO harus menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya. Disnakertrans juga harus menjelaskan tanggung jawab dinas sebagai OPD terkait. Jangan hanya masyarakat yang diminta berhati-hati berbicara, sementara pertanyaan mengenai uang publik tidak dijawab. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas,” tutup Aser. ***

Email admin@yapekopa.org

Said Iqbal: Hak Pekerja Freeport Harus Segera Diselesaikan

2026-10-21T10:11:16.566+09:00

Penasehat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, minta Freeport dan Pansus selesaikan permasalahan Moker Freeport

Timika, yapekopa.com – Said Iqbal, Penasehat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, menegaskan bahwa persoalan hak-hak pekerja PT Freeport Indonesia yang telah berlangsung lama harus segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikannya setelah mempertemukan perwakilan PT Freeport Indonesia dengan DPRK Mimika pada Selasa (20/10/2026).

Dalam pernyataan yang diterima redaksi yapekopa.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (20/10/2026), Said Iqbal menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya membuka ruang dialog, menyamakan data, dan mencari solusi yang dapat diterima seluruh pihak.

Ia menegaskan, persoalan hak pekerja tidak boleh terus berlarut-larut. Setiap pekerja yang terbukti memiliki hak harus memperoleh kepastian, baik terkait upah normatif, masa kerja, manfaat pensiun, maupun hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, perbedaan data dan pandangan antara pihak-pihak terkait perlu diselesaikan melalui pemeriksaan dokumen secara terbuka dan objektif. Ketidakjelasan administrasi, kata dia, tidak boleh menjadi alasan yang membuat pekerja dan keluarganya terus menunggu tanpa kepastian.

Said Iqbal berharap pertemuan tersebut menghasilkan kemajuan konkret dalam penyelesaian persoalan hak pekerja, bukan sekadar mengulang pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Karena itu, seluruh pihak diminta menunjukkan itikad baik, keterbukaan, dan komitmen untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian yang adil dan bermartabat, dengan tetap memberikan kepastian kepada pekerja serta menjaga hubungan industrial dan keberlangsungan perusahaan.

“Semoga penyelesaian dapat dicapai secara adil, bermartabat, dan memberikan kepastian bagi pekerja maupun perusahaan. Hak pekerja harus dipenuhi, sementara hubungan industrial serta keberlangsungan perusahaan tetap dijaga bersama,” demikian pernyataan Said Iqbal.

Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas hak-hak pekerja yang telah lama diperjuangkan sekaligus mendorong hubungan industrial yang kondusif antara pekerja dan perusahaan. ***

Email admin@yapekopa.org

Pansus Moker DPRD Mimika Serahkan SK Rekomendasi kepada Penasehat Khusus Presiden

2026-10-10T11:52:38.559+09:00

Penyerahan Surat keputusan DPRD Kabupaten Mimika No 11 Tahun 2026 Tentang Penetapan Persetujuan Panitia khusus DPRK Kab Mimika

Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Karyawan Mogok (Moker) DPRD Kabupaten Mimika menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Mimika yang memuat sejumlah rekomendasi terkait persoalan pekerja mogok di lingkungan PT Freeport Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Selasa, 6 Oktober 2026, di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan anggota Pansus Moker DPRD Kabupaten Mimika, Aser Gobai, Sabtu (10/10/26).

Aser mengatakan, SK DPRD Kabupaten Mimika tersebut berisi sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai lembaga dan instansi terkait, termasuk PT Freeport Indonesia. Ia berharap rekomendasi tersebut mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

"SK DPRD Kabupaten Mimika yang berisi rekomendasi terkait persoalan karyawan mogok telah kami serahkan secara langsung melalui Staf Khusus Presiden di Kantor Staf Presiden di Jakarta," kata Aser.

Menurutnya, persoalan pekerja mogok di lingkungan PT Freeport Indonesia bukan semata-mata persoalan hubungan industrial, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta pemenuhan hak-hak pekerja di Kabupaten Mimika.

Aser berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan mendorong adanya penyelesaian yang adil, termasuk pemulihan terhadap hak-hak pekerja yang terdampak.

Selain kepada Presiden, Aser mengatakan, SK DPRD Kabupaten Mimika yang sama juga telah diserahkan kepada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pada Senin, 5 Oktober 2026, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta.

"Kami juga telah menyerahkan SK yang sama kepada Menteri HAM. Harapan kami, Kementerian HAM dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan persoalan hak asasi manusia yang berkaitan dengan pekerja mogok di lingkungan PT Freeport Indonesia dapat diselesaikan dan hak-hak korban dapat dipulihkan," ujarnya.

Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten Mimika juga menyampaikan SK tersebut kepada Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Aser berharap rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika tersebut dapat menjadi perhatian Said Iqbal dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang dapat mendorong penyelesaian persoalan pekerja mogok.

"Kami berharap Bung Said Iqbal juga dapat menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika, terutama menyangkut hak-hak pekerja mogok agar dapat dipulihkan," kata Aser.

Menurut Aser, penyampaian SK kepada sejumlah lembaga pemerintah pusat merupakan bagian dari upaya DPRD Kabupaten Mimika untuk memastikan persoalan pekerja mogok tidak berhenti pada tingkat daerah, tetapi mendapat perhatian dan penyelesaian dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Mimika akan terus mengawal rekomendasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti oleh lembaga dan instansi terkait.

"Intinya, kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat. Hak-hak pekerja harus diperhatikan dan persoalan ini harus diselesaikan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," pungkasnya. ***

DPRK Mimika Sahkan Rekomendasi Pansus Mogok Kerja Freeport, Tetapkan Dua Opsi Penyelesaian

2026-09-23T13:43:05.900+09:00

Pansus Moker DPRD Kabupaten Mimika foto bersama dengan Penasehat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh dan Danantara

Timika — DPRK Mimika mengesahkan hasil kerja dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Mogok Kerja Freeport melalui rapat paripurna di Kantor DPRK Mimika, Selasa (22/9/2026).

Dalam penetapan tersebut, Pansus mencatat sebanyak 2.679 pekerja terdampak persoalan mogok kerja sejak 1 Mei 2017. Data tersebut mencakup pekerja langsung, pekerja privatisasi, serta pekerja pada kontraktor PT Freeport Indonesia.

DPRK Mimika menetapkan dua opsi penyelesaian. Opsi A, apabila hubungan kerja berlanjut, pekerja mendapatkan pembayaran upah dan tunjangan yang tertunggak. Sedangkan Opsi B, apabila hubungan kerja berakhir atau terjadi PHK, pekerja mendapatkan hak sebagaimana Opsi A ditambah pesangon sesuai PKB yang berlaku.

Anggota Pansus Mogok Kerja, Aser Gobai, ST, saat dihubungi usai rapat paripurna, Selasa (22/9/2026), mengatakan pengesahan tersebut menjadi dasar bagi DPRK Mimika untuk mengawal tindak lanjut penyelesaian persoalan pekerja.

“Dengan disahkannya hasil kerja dan rekomendasi Pansus dalam paripurna hari ini, DPRK Mimika sudah menetapkan dua opsi penyelesaian. Kalau hubungan kerja masih berlanjut, maka upah dan tunjangan yang tertunggak harus dibayarkan,” kata Aser.

Rekomendasi tersebut dibacakan Sekretaris Pansus Yan Pieterson Laly, ST. Pansus dipimpin Ketua Derek Tenouye, dengan Abrian Katagame sebagai wakil ketua. Anggota Pansus lainnya antara lain Elias Mirip, Merry Pongutan, Adolfina Magal, Ancelina Beanal, Matius Uwe Yanengga, dan Sasiel Abugau. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau.

Aser mengatakan, setelah rekomendasi ditetapkan, perhatian Pansus akan diarahkan pada proses tindak lanjut. Menurut dia, hasil kerja Pansus tidak boleh berhenti sebagai dokumen, tetapi perlu dikawal sampai terdapat langkah penyelesaian terhadap hak para pekerja.

“Setelah ini tugas kami bukan berhenti pada penetapan. Pansus akan mengawal dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi ini, termasuk memastikan hak-hak pekerja benar-benar diproses,” ujarnya.

Dasar kerja Pansus antara lain merujuk pada hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melalui surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua dan surat penegasan Gubernur Papua. Pansus juga mencantumkan temuan Komnas HAM serta rekomendasi sejumlah lembaga negara terkait persoalan tersebut.

Persoalan ini, kata Aser, telah berlangsung sejak 1 Mei 2017 dan menyangkut ribuan pekerja. Karena itu, DPRK Mimika akan mendorong agar tahapan setelah penetapan memiliki tindak lanjut yang jelas.

“Persoalan ini sudah berlangsung sejak 1 Mei 2017 dan menyangkut ribuan pekerja. Kami akan mendorong agar ada langkah nyata, baik pekerja dapat kembali bekerja maupun apabila hubungan kerja berakhir, hak-hak mereka tetap diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Selanjutnya, Pansus menyatakan akan mengawal tindak lanjut rekomendasi, termasuk mendorong pembayaran hak pekerja paling lambat 1 x 30 hari sejak penetapan, serta memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan.

Dokumen hasil kerja empat Pansus DPRK Mimika, termasuk Pansus Mogok Kerja Freeport, juga telah diterima Pemerintah Kabupaten Mimika untuk ditindaklanjuti. Dokumen tersebut diterima Pj Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau.

Pengesahan dalam rapat paripurna tersebut menandai berlanjutnya proses penanganan persoalan mogok kerja Freeport pada tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah ditetapkan DPRK Mimika. ***

Email admin@yapekopa.org

Bertemu Said Iqbal, Pansus Menyampaikan Rencana Paripurna DPRK Mimika

2026-09-20T13:10:47.667+09:00

Foto bersama antara Penesehat Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Pansus Moker DPRK Mimika

Timika – Persoalan mogok kerja karyawan di lingkungan PT Freeport Indonesia telah berlangsung sejak 2017. Selama kurun waktu tersebut, para pekerja yang melakukan mogok kerja menghadapi berbagai persoalan, terutama kehilangan pendapatan serta dampak ekonomi dan sosial lainnya.

Dalam upaya mencari penyelesaian, pada 10 September 2026, Panitia Khusus (Pansus) Mogok Kerja Freeport DPRK Mimika melakukan pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah penyelesaian persoalan mogok kerja yang telah berlangsung selama sembilan tahun.

Anggota Pansus Mogok Kerja Freeport DPRK Mimika, Aser Gobay, menyampaikan hasil pertemuan tersebut melalui sambungan telepon pada Sabtu, 19 September 2026.

Menurut Aser, pertemuan pada 10 September 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam agenda Pansus karena berkaitan langsung dengan kepentingan para pekerja maupun perusahaan.

Aser menjelaskan beberapa alasan mengenai pertemuan langsung bersama Penasehat Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal.

“Kami menyampaikan mengenai rencana rapat paripurna dan kami mendorong agar penyelesaian persoalan antara karyawan dan pihak perusahaan harus mendapat titik temu,” kata Aser.

Aser menjelaskan, dalam proses penyelesaian tersebut, Pansus DPRK Mimika akan mengambil peran untuk mempertemukan pihak perusahaan dan para pekerja guna mencari titik temu.

“Pansus akan berperan yang mungkin sebagai fasilitator atau mediator. Intinya tuntutan pekerja harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak,” jelasnya.

Selanjutnya, DPRK Mimika dalam beberapa hari ke depan akan menggelar Rapat Paripurna untuk membahas dan menerbitkan rekomendasi terkait penyelesaian persoalan mogok kerja tersebut.

“Rekomendasi akan menghasilkan penyelesaian yang konkret. Tidak ada alasan bagi perusahaan maupun pekerja untuk tidak melaksanakan rekomendasi nantinya,” ujar Aser.

Aser menilai, sembilan tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama persoalan tersebut berlangsung, para pekerja tidak hanya kehilangan pendapatan setiap bulan, tetapi juga menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Bahkan, menurut Aser, telah banyak pekerja yang meninggal dunia.

“Bukan main-main, tapi ini kesengsaraan di halaman sendiri yang penuh emas dan madu. Makanya Pansus bersama pemerintah akan mendorong agar mogok kerja harus mencapai akhir sehingga surat pengakhiran mogok kerja diterbitkan,” tegas Aser.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan melalui meja perundingan dengan mempertemukan pihak perusahaan dan para pekerja.

“Pihak perusahaan maupun pekerja harus mendapat titik temu di atas meja perundingan. Tidak boleh lagi manajemen Freeport menyalahgunakan kekuasaannya untuk terus membuat pekerja mogok mengalami penderitaan secara ekonomi,” tutup Aser. ***

Email admin@yapekopa.org

GERAKAN ANTI-DAI-DAI (LAWAN FASISME) PAPUA BARAT

2026-09-06T19:49:45.928+09:00

Karel Gobay, Tokoh Suku Mee

Dibangun di bawah kepemimpinan Karel Gobay

Catatan Awal

Berdasarkan jejak sejarah Karel Gobay dan konteks perjuangan rakyat Papua pada masa itu, istilah “Dai-Dai” dalam tulisan ini dimaknai sebagai sebutan rakyat terhadap sistem kekuasaan yang menindas, memaksakan kehendak, menginjak martabat manusia, dan memperlakukan orang Papua seolah-olah bukan manusia. Karakter tersebut dipandang memiliki kemiripan dengan sifat-sifat fasisme, yaitu penindasan, pembungkaman suara rakyat, perampasan hak hidup, serta anggapan bahwa suatu kekuasaan berada di atas segala-galanya.

Karel Gobay berdiri pada masa yang sangat gelap, yaitu masa transisi kekuasaan dari Belanda kepada UNTEA, kemudian kepada Indonesia. Pada masa tersebut, hak menentukan nasib sendiri rakyat Papua dipandang diabaikan, suara para pemimpin dibungkam, dan kekuatan militer mulai bertindak secara sewenang-wenang.

Gerakan ini lahir bukan untuk membenci siapa pun, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan upaya mempertahankan martabat serta kemanusiaan rakyat Papua.

TUJUAN DAN MAKSUD PENDIRIAN GERAKAN

1. Mempertahankan Hak Asasi dan Martabat Bangsa Papua

Karel Gobay melihat bahwa sistem kekuasaan yang datang mulai memperlakukan rakyat Papua sebagai objek, bukan sebagai subjek; sebagai manusia yang tidak dihargai martabatnya. Karena itu, gerakan ini bertujuan menegaskan bahwa orang Papua adalah manusia yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya, memiliki budaya sendiri, tanah leluhur sendiri, serta hak untuk dihormati.

Tidak ada kekuasaan apa pun yang berhak merampas hak hidup, hak untuk berbicara, serta hak untuk memelihara adat dan iman masyarakat Papua.

2. Menolak Penindasan Fasisme dan Kekuasaan Sewenang-wenang

Maksud utama perlawanan terhadap “Dai-Dai” adalah menolak segala bentuk kekuasaan yang:

- memaksakan kehendak tanpa melibatkan rakyat;

- membungkam pendapat yang berbeda melalui ancaman dan kekerasan;

- merampas tanah dan kekayaan alam untuk kepentingan segelintir orang; serta

- menganggap satu kelompok lebih tinggi dan memiliki hak untuk menguasai kelompok lainnya.

Karel Gobay menegaskan:

“Saya tidak melawan orang. Saya melawan perbuatan yang tidak benar, yang menindas saudara sendiri.”

3. Mewujudkan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Gerakan ini lahir karena proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dipandang tidak adil, tidak melibatkan seluruh rakyat, dan tidak memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan secara sejati.

Karel Gobay berjuang agar rakyat Papua sendiri memiliki hak untuk menentukan jalan hidup, masa depan, serta bentuk pemerintahan di tanah mereka sendiri, bukan ditentukan oleh pihak asing ataupun kekuatan militer.

4. Menjaga Persatuan dan Solidaritas Antarsuku

Di tengah ancaman dan ketakutan, gerakan ini bertujuan menyatukan suku-suku di tanah Papua, khususnya di wilayah Paniai, wilayah masyarakat Mee, dan Pegunungan Tengah, agar tidak terpecah belah.

Karel Gobay mengajak masyarakat untuk membangun persatuan karena kekuatan rakyat terletak pada kebersamaan. Persatuan dipandang sebagai salah satu kekuatan utama dalam menghadapi berbagai bentuk penindasan.

5. Membela Kebenaran dan Keadilan di Hadapan Tuhan

Sebagai seorang pemimpin yang juga beriman, Karel Gobay menegaskan bahwa melawan ketidakadilan merupakan bagian dari tanggung jawab iman.

Gerakan ini didasari oleh keyakinan bahwa Tuhan menciptakan semua manusia dalam kesetaraan. Setiap bentuk penindasan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehendak Tuhan.

Perjuangan tersebut bukan didasarkan pada kebencian, melainkan pada kebenaran dan kasih, dengan harapan terciptanya perdamaian yang sejati di tanah Papua.

INTI PESAN KAREL GOBAY

“Orang boleh mengambil jabatan saya, boleh menahan saya, boleh mengancam nyawa saya. Namun, tidak ada yang berhak mengambil martabat bangsa saya dan tidak ada yang berhak memutuskan nasib kami tanpa persetujuan kami sendiri. Melawan ketidakadilan bukanlah pemberontakan, melainkan menjaga kemanusiaan yang Tuhan berikan kepada kita semua.”

CATATAN SEJARAH

Sejarah gerakan ini sebagian besar tersimpan dalam ingatan para saksi hidup serta catatan-catatan perjuangan di wilayah Paniai dan sekitarnya.

Penulisan ini disusun berdasarkan jejak pemikiran, sikap, dan perjuangan Karel Gobay yang disebut tercatat dalam berbagai sumber sejarah lokal serta kesaksian masyarakat.

Tulisan ini perlu dipandang sebagai catatan awal yang masih dapat dikembangkan melalui penelitian sejarah, penelusuran arsip, wawancara dengan saksi hidup, serta verifikasi terhadap sumber-sumber sejarah yang relevan. ***

Email admin@yapekopa.org

Pansus Moker DPRK Mimika Pastikan Kawal Penyelesaian Sengketa Pekerja dan Freeport

2026-08-24T20:42:37.348+09:00

Foto bersama Pansus Moker DPRK Mimika bersama Manajemen PT Freeport Indonesia usai gelaran RDP, Senin, 19 Agustus 2026

Timika — Panitia Khusus (Pansus) Mogok Kerja (Moker) DPRK Mimika memastikan akan mengawal proses penyelesaian sengketa antara pekerja dan manajemen PT Freeport Indonesia hingga akhir masa jabatan Pansus.

Anggota Pansus Moker DPRK Mimika, Papua Tengah, Aser Gobai, S.T., mengatakan Pansus telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong penyelesaian persoalan mogok kerja.

Hal tersebut disampaikan Aser Gobai di sela-sela kesibukannya, Senin (24/8/2026).

Menurut Aser, Pansus memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Freeport Indonesia. Selain itu, Pansus juga akan melakukan sejumlah langkah untuk memastikan proses penyelesaian sengketa antara pekerja dan manajemen benar-benar berjalan.

"Kenapa Pansus sudah RDP dengan manajemen Freeport? Pansus punya wewenang merekomendasikan kepada manajemen freeport, selain kepada instansi terkait. Pansus juga akan melakukan langkah-langkah untuk memastikan penyelesaian ini benar-benar berjalan," kata Aser.

Ia mengatakan posisi Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil sekaligus wilayah pengelolaan kekayaan alam menjadi salah satu alasan Pansus terus mendorong penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan.

Aser menjelaskan, data pekerja yang melakukan mogok kerja dan yang telah diidentifikasi oleh Pansus selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penyelesaian bersama manajemen PT Freeport Indonesia.

"Data mogok kerja yang telah diidentifikasi oleh Pansus, manajemen Freeport akan melaksanakan atau mengacu pada itu, dan Pansus akan mengawal untuk menyelesaikan sengketa buruh ini," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil RDP dan pembahasan yang telah dilakukan antara Pansus dan manajemen freeport telah menjadi dasar adanya kesepahaman dalam upaya penyelesaian persoalan mogok kerja.

"Masalah mogok kerja itu satu kesepahaman antara Pansus dengan manajemen freeport," kata Aser.

Menurut dia, pengawalan terhadap proses penyelesaian tersebut tidak hanya dilakukan dalam jangka pendek. Pansus akan terus mengawal prosesnya melalui tim mediator antara manajemen dan pekerja hingga akhir masa jabatan.

"Betul-betul Pansus akan mengawal ini sampai akhir masa jabatan melalui tim mediator antara manajemen dengan buruh," katanya.

Sejalan dengan proses tersebut, Aser mengingatkan agar berbagai informasi atau pernyataan yang beredar mengenai persoalan mogok kerja tidak dijadikan sebagai rujukan apabila tidak berasal dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembahasan resmi.

Ia menegaskan, informasi atau pernyataan dari pihak di luar Pansus Moker maupun manajemen PT Freeport Indonesia yang telah melaksanakan RDP tidak dapat dijadikan pegangan dalam memahami proses dan hasil penyelesaian persoalan mogok kerja.

"Untuk itu, semua informasi dan pernyataan di luar dari pernyataan Pansus Mogok Kerja maupun manajemen PT Freeport Indonesia yang telah melaksanakan RDP, maka pernyataan tersebut tidak bisa menjadi pegangan apa pun," tegas Aser.

Ia menambahkan, perkembangan penyelesaian persoalan mogok kerja sebaiknya mengacu pada hasil pembahasan dan komunikasi resmi antara Pansus Moker DPRK Mimika dan manajemen PT Freeport Indonesia. Red

Email admin@yapekopa.org

RDP Diskors, Ketua Pansus Moker Sebut Pernyataan VP PT Freeport Menyesatkan Publik

2026-08-02T16:15:52.143+09:00

Ketua Pansus Moker: Narasi VP PT Freeport Bertolak Belakang dengan Fakta (gambar/ilustrasi)

Timika – Panitia Khusus Mogok Kerja (Pansus Moker) DPRK Mimika memberikan tanggapan atas pernyataan Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, yang dipublikasikan oleh salah satu media daring di Timika.

Pansus menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan fakta yang terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan mogok kerja dan berpotensi menyesatkan opini publik. Pernyataan itu disampaikan usai pelaksanaan RDP pada Senin (27/7/2026).

Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tenouye, mengatakan informasi yang disampaikan pihak manajemen PT Freeport Indonesia melalui pesan WhatsApp kepada wartawan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya terjadi selama RDP berlangsung di Ruang Serbaguna DPRK Mimika.

Menurut Derek, isi pernyataan tersebut tidak sejalan dengan jalannya rapat. Karena itu, Pansus menilai informasi yang disampaikan kepada publik tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di ruang sidang.

Ia menjelaskan bahwa dalam RDP tersebut tidak pernah ada kesimpulan ataupun persetujuan dari Pansus yang menyatakan penyelesaian persoalan mogok kerja telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, rapat justru berakhir dengan keputusan untuk diskors.

Derek menerangkan, keputusan skors diambil karena perwakilan PT Freeport Indonesia yang hadir tidak memiliki kewenangan sebagai pengambil keputusan dalam struktur manajemen perusahaan. Para utusan hanya membawa nota tugas untuk menyampaikan laporan kepada pimpinan, sehingga tidak dapat mengambil maupun menetapkan keputusan dalam forum RDP.

Ia juga menegaskan bahwa agenda RDP bukan untuk membenarkan langkah perusahaan ataupun melakukan verifikasi data, melainkan meminta penjelasan langsung dari pihak yang memiliki otoritas mengambil keputusan.

Pansus selanjutnya mengimbau manajemen PT Freeport Indonesia, khususnya jajaran yang bertugas menyampaikan informasi kepada publik, agar setiap pernyataan yang disampaikan kepada media didasarkan pada fakta yang terjadi serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Pansus mengundang secara terbuka VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, untuk hadir langsung dalam RDP berikutnya di Mimika agar dapat mengikuti pembahasan secara langsung bersama DPRK Mimika.

Sebelumnya, menjelang pelaksanaan RDP, Pansus memperoleh konfirmasi bahwa sejumlah pimpinan PT Freeport Indonesia akan menghadiri rapat tersebut. Nama-nama yang disebut dijadwalkan hadir antara lain President Director PTFI Tony Wenas, Director PTFI Claus Wamafma, Executive Vice President Government Relations Riza Pratama, serta Chief Financial Officer Clementino Lamury.

Sementara itu, dari pihak PT Kuala Pelabuhan Indonesia (PT KPI), pimpinan yang dikonfirmasi hadir yakni Direktur PT KPI Djibril M.A. Bahar bersama jajaran Site Manager yang berkaitan dengan pembahasan.

Namun, pada hari pelaksanaan RDP, jajaran pimpinan PT Freeport Indonesia yang sebelumnya disebut akan hadir tidak datang memenuhi agenda tersebut. Kondisi tersebut membuat Ketua Pansus Moker DPRK Mimika memutuskan menskors rapat dan menyatakan akan kembali memanggil pimpinan PT Freeport Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian persoalan mogok kerja. Ywn

Email admin@yapekopa.org

Pansus Bantah Klaim Freeport, Sebut Penjelasan Perusahaan Tak Sesuai Fakta Rapat

2026-08-01T16:10:07.534+09:00

Pansus Moker Freeport DPRK Mimika sorot pernyataan VP PT Freeport Indonesia terkait mogok kerja freeport

Timika – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Mogok Kerja (Moker) Freeport DPRK Mimika, Aser Gobai, membantah pernyataan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dimuat dalam sejumlah pemberitaan media terkait hasil rapat audiensi bersama Pansus DPRK Mimika pada Senin, 27 Juli 2026.

Saat dihubungi melalui WhatsApp, Sabtu (1/8/2026), Aser mengatakan bahwa PTFI tidak memaparkan substansi persoalan mogok kerja 2017 sebagaimana yang kemudian disampaikan kepada publik melalui keterangan tertulis perusahaan yang disampaikan Katri Krisnati melalui media siluman Timika eXpress.

Menurut Aser, dalam rapat tersebut PTFI juga tidak menjelaskan dasar mekanisme hukum maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pekerja yang melakukan mogok kerja pada 2017.

"Yang kami pertanyakan adalah dasar hukum yang digunakan perusahaan sebelum mengambil tindakan terhadap para pekerja mogok. Hal itu bukan saja tidak dijelaskan secara substansial dalam rapat Pansus, melainkan tidak sempat diajukan karena rapat itu diskors oleh pimpinan rapat kerena ketidakhadiran pengambil keputusan dari PTFI," ujar Aser.

Aser juga menyatakan bahwa Vice President Corporate Communication PTFI, Katri Krisnati, tidak hadir dalam rapat audiensi tersebut. Karena itu, ia mempertanyakan pernyataan yang disampaikan atas nama hasil rapat.

"Yang hadir dalam rapat bukan Ibu Katri Krisnati. Karena itu, kami mempertanyakan bagaimana bisa disampaikan seolah-olah merupakan penjelasan yang diberikan dalam forum tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Aser menilai PTFI tidak menunjukkan penghormatan terhadap forum resmi DPRK Mimika. Menurutnya, perusahaan tidak menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait penyelesaian persoalan mogok kerja.

"Yang hadir bukan pengambil keputusan perusahaan, yang hadir adalah justru pelayan atau orang-orang yang dipakai freeport untuk membenturkan orang papua dengan orang papua. Padahal yang dibutuhkan Pansus adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan sekaligus mengambil keputusan atas persoalan yang sedang dibahas," ujarnya.

Aser juga membantah pernyataan PTFI yang menyebut persoalan hubungan kerja telah diselesaikan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Menurutnya, hingga kini belum ada satu pun instansi yang menyatakan persoalan mogok kerja Freeport telah selesai.

Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan pembentukan Pansus DPRK Mimika adalah karena sejumlah rekomendasi pemerintah, termasuk Surat Gubernur Papua, menurutnya belum dijalankan oleh PTFI. Rekomendasi tersebut, kata Aser, pada pokoknya meminta perusahaan memenuhi hak-hak pekerja mogok selama belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai status hubungan kerja mereka.

Mengacu pada berbagai dokumen resmi yang telah dipelajari Pansus, Aser berpendapat para pekerja tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja yang mangkir.

"Mereka sedang melaksanakan mogok kerja yang dipicu gagalnya perundingan serta kondisi tidak aman di lokasi kerja yang menurut berbagai dokumen telah menjadi perhatian instansi pemerintah. Karena itu, status mereka tidak bisa disamakan dengan pekerja yang mangkir," katanya.

Menurut Aser, selama pekerja masih menjalankan mogok kerja yang sah akibat gagalnya perundingan dan kondisi tidak aman di lokasi kerja, perusahaan tidak dapat memperlakukan mereka sebagai pekerja mangkir. Ia berpendapat bahwa setiap komunikasi terkait mogok kerja semestinya dilakukan melalui organisasi atau pihak yang mewakili para pekerja sesuai mekanisme yang telah disepakati dalam PKB.

Aser juga mempertanyakan klaim PTFI yang menyebut telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap seluruh pekerja mogok.

"Faktanya, menurut dokumen dan keterangan yang kami pelajari, tidak semua pekerja menerima pemanggilan sebagaimana diklaim perusahaan. Karena itu, kami mempertanyakan dasar perusahaan menyatakan telah melakukan pemanggilan secara patut kepada seluruh pekerja ketika para pekerja sedang melakukan mogok kerja," ujarnya.

Ia menambahkan, Pansus juga belum menemukan fakta yang mendukung klaim perusahaan mengenai pemberian bantuan kemanusiaan kepada pekerja mogok pada 2017.

"Yang kami ketahui adalah adanya berbagai tawaran penyelesaian dari perusahaan. Namun, hal itu bukan merupakan kesepakatan yang lahir dari perundingan dengan para pekerja mogok sebagai pihak yang terdampak langsung atau korban," katanya.

Menurut Aser, tuntutan utama para pekerja mogok sejak awal tetap sama, yakni memperoleh kepastian hukum mengenai status hubungan kerja serta pemenuhan hak-hak normatif yang masih belum dipenuhi selama berlangsungnya mogok kerja.

Selain itu, Aser berpendapat bahwa penggantian pekerja yang sedang menjalankan mogok kerja dengan tenaga kerja lain juga menjadi salah satu persoalan yang perlu dikaji dari perspektif hukum ketenagakerjaan. "Karena yang kami pahami adalah bahwa ini adalah pelanggaran".

"Pansus akan terus mengkaji seluruh dokumen, peraturan perundang-undangan, serta keterangan dari semua pihak sebelum menyampaikan rekomendasi resmi. Tujuan kami adalah memastikan persoalan ini diselesaikan berdasarkan hukum, dengan tetap mengedepankan keadilan bagi para pekerja maupun perusahaan," tutup Aser. Ywn

Email admin@yapekopa.org

Reses Bersama Panitia Konferda GKII, Aser Gobai Terima Aspirasi Perlindungan Tanah Adat dan Perdamaian Papua

2026-07-16T09:58:55.502+09:00

Aser Gobai Aspirasi Umat GKII melalui Panitia Konferda V GKII

Timika – Anggota DPRK Mimika, Aser Gobai, S.T., memanfaatkan kegiatan reses Tahap II untuk berdialog dengan Panitia Konferensi Daerah (Konferda) V Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di Timika.

Dalam pertemuan tersebut, panitia menegaskan pentingnya peran gereja sebagai pelopor perdamaian, persatuan, dan rekonsiliasi di tengah dinamika kehidupan masyarakat Papua.

Selain itu, panitia juga menyampaikan harapan agar DPRK Mimika terus mengawal kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk menjaga keberadaan tanah ulayat dari berbagai tekanan pembangunan.

Aser Gobai menyatakan bahwa aspirasi tersebut menjadi perhatian penting dan akan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRK Mimika sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap komunikasi antara DPRK Mimika dan lembaga keagamaan terus diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan hak masyarakat adat. Red

Email admin@yapekopa.org

Aser Gobai Serap Aspirasi Panitia Konferda V GKII, Beasiswa Jadi Harapan Umat

2026-07-16T09:48:59.198+09:00

Serap aspirasi Panitia Konferda II saat Reses Tahap II, Aser Gobai akan dorong beasiswa umat

Timika - Anggota DPRK Mimika dari Fraksi Eme Neme Yauware, Aser Gobai, S.T., melaksanakan reses Tahap II dengan mengunjungi Panitia Konferensi Daerah (Konferda) V Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di Sekretariat Panitia Konferda, Timika.

Dalam dialog tersebut, panitia menyampaikan berbagai masukan terkait persiapan penyelenggaraan Konferda sekaligus kebutuhan masyarakat yang menjadi perhatian gereja.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah perlunya dukungan terhadap sektor pendidikan, khususnya melalui program beasiswa bagi anak-anak jemaat yang berprestasi, tetapi berasal dari keluarga kurang mampu.

Selain itu, panitia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur pendukung di sekitar lokasi kegiatan Konferda agar pelaksanaan agenda gerejawi dapat berjalan dengan baik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Aser Gobai mengatakan seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke DPRK Mimika untuk diperjuangkan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat perhatian bersama karena akan menentukan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mimika. Red

Email admin@yapekopa.org

Partai Buruh Papua Tengah Desak Penyelesaian PHK Sepihak 2.406 Pekerja Freeport

2026-07-03T17:26:52.130+09:00

Hanok Herison Pigai, Ketua Partai Buruh Papua Tengah, siap mengawal perjuangan Buruh Mogok Kerja Karyawan di lingkungan PT Freeport Indonesia

Papua Tengah, Nabire, 3 Juli 2026 – Exco Partai Buruh Provinsi Papua Tengah mendesak pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan seluruh pihak terkait untuk segera menuntaskan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 2.400 pekerja PT Freeport Indonesia yang terjadi pada 2017.

Desakan tersebut disampaikan menyusul pertemuan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Jakarta pada Rabu (1/7/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah isu ketenagakerjaan, termasuk penyelesaian kasus PHK massal yang hingga kini belum menemukan titik akhir.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Said Iqbal menegaskan bahwa dari perspektif serikat pekerja, aksi yang dilakukan para pekerja pada 2017 merupakan mogok kerja yang sah (legal). Karena itu, PHK terhadap sekitar 2.400 pekerja dinilai masih menyisakan persoalan hukum dan keadilan yang harus diselesaikan melalui dialog serta mekanisme yang berlaku.

Exco Partai Buruh Papua Tengah menilai kasus tersebut tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Delapan tahun setelah PHK terjadi, para pekerja masih menantikan kepastian hukum dan penyelesaian yang berkeadilan.

Sebagai daerah tempat beroperasinya PT Freeport Indonesia, Papua Tengah memiliki kepentingan agar setiap persoalan hubungan industrial diselesaikan secara transparan, bermartabat, dan menghormati hak-hak konstitusional pekerja.

Atas dasar itu, Exco Partai Buruh Provinsi Papua Tengah menyatakan sikap:

1. Mengapresiasi langkah Said Iqbal yang membuka ruang dialog dengan COO Danantara untuk membahas penyelesaian kasus PHK sekitar 2.400 pekerja PT Freeport Indonesia.

2. Mendesak pemerintah, PT Freeport Indonesia, Danantara, dan seluruh pihak terkait agar segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan kasus tersebut secara adil dan berkeadilan.

3. Mendorong penyelesaian melalui dialog sosial yang mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Mengajak seluruh buruh di Papua Tengah untuk tetap menjaga persatuan, solidaritas, serta memperjuangkan hak-haknya secara damai, konstitusional, dan bermartabat.

Exco Partai Buruh Provinsi Papua Tengah menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian kasus PHK 2.400 pekerja PT Freeport Indonesia hingga tercapai kepastian hukum dan keadilan bagi para pekerja yang terdampak. Menurut mereka, penyelesaian kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh serta mewujudkan hubungan industrial yang adil di Indonesia, khususnya di Tanah Papua. Red

Email admin@yapekopa.org

Derek Tenouye Bongkar Dugaan di Balik Mundurnya Ferri Nuzarli dari Partai Buruh

2026-06-30T15:59:39.896+09:00

Ferri Nuzarli (tengah, pegang mic) mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Buruh

Papua Tengah – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Mogok Kerja PT Freeport Indonesia DPRD Kabupaten Mimika, Derek Tenouye, menilai pengunduran diri Ferri Nuzarli dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Buruh tidak memengaruhi perjuangan ribuan buruh PT Freeport Indonesia yang tengah memperjuangkan pemulihan hak-hak normatif mereka.

Hal tersebut disampaikan Derek Tenouye saat dihubungi melalui sambungan telepon aplikasi WhatsApp, Senin (29/6/2026).

Menurut Derek, perjuangan buruh Freeport selama ini tidak pernah bergantung pada satu figur di dalam struktur Partai Buruh. Yang menjadi penentu, kata dia, adalah keberpihakan nyata kepada para pekerja, baik mereka yang masih aktif bekerja maupun para pekerja yang menjalankan mogok kerja sah.

"Perjuangan buruh Moker Freeport tidak akan berhenti hanya karena ada satu orang yang terganggu dengan sikap pemerintahan pusat yang menerima aspirasi Pansus Moker, kemudian ia mundur dari kepengurusan partai. Yang dibutuhkan buruh adalah keberpihakan yang nyata terhadap pemulihan hak-hak mereka," ujar Derek.

Derek menilai Penasehat Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, justru telah menunjukkan komitmennya terhadap perjuangan buruh setelah menerima audiensi Pansus DPRD Kabupaten Mimika untuk membahas penyelesaian mogok kerja PT Freeport Indonesia.

Menurutnya, kesediaan Said Iqbal menerima Pansus dan membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat menunjukkan bahwa kepentingan pekerja tetap menjadi prioritas, tanpa membedakan pekerja aktif maupun pekerja yang sedang menjalankan mogok kerja.

"Pak Said Iqbal menerima kami, mendengar seluruh persoalan yang kami sampaikan, dan membuka ruang agar penyelesaian ini dapat diperjuangkan melalui pemerintah pusat. Itu menunjukkan keberpihakan kepada buruh tanpa melihat latar belakang organisasi maupun status pekerjanya," katanya.

Sebaliknya, Derek mengaku menyesalkan sikap Ferri Nuzarli yang menurut penilaiannya selama ini tidak mendukung upaya pemulihan hak-hak pekerja mogok kerja PT Freeport Indonesia.

"Bagi kami, sikap tersebut tidak mencerminkan semangat perjuangan buruh. Buruh berharap hak-haknya dipulihkan, bukan ditolak," ujarnya.

Derek juga mengaitkan pengunduran diri Ferri Nuzarli dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Buruh dengan dinamika perjuangan buruh PT Freeport Indonesia yang belakangan mendapat perhatian pemerintah pusat melalui audiensi Pansus Moker Freeport dengan Said Iqbal.

Menurut Derek, Ferri memiliki rekam jejak yang, dalam penilaiannya, lebih berpihak kepada kepentingan penindasan manajemen PT Freeport Indonesia ketika masih menjabat sebagai Komandan Brigade SP KEP SPSI. Karena itu, ia menduga keputusan Ferri mundur dari kepengurusan Partai Buruh merupakan sikap politik yang ingin ditunjukkan kepada pihak manajemen PT Freeport Indonesia.

"Saya menduga pengunduran diri Ferri merupakan bentuk sikap politik untuk menunjukkan kepada manajemen PT Freeport Indonesia bahwa dirinya masih konsisten berada pada posisi yang selama ini ia ambil yakni memihak manajemen freeport. Saya menilai keberpihakannya lebih condong kepada penguasa dan kepentingan penindasan perusahaan daripada kepada pekerja akar rumput yang sedang memperjuangkan hak-haknya," kata Derek.

Menurut Derek, waktu pengunduran diri Ferri yang terjadi setelah Said Iqbal menerima aspirasi Pansus Moker Freeport menjadi bagian dari dinamika politik yang patut dicermati publik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan penilaian pribadinya berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi.

"Saya berharap dugaan saya keliru. Namun jika tidak, maka publik buruh berhak menilai sendiri apakah sikap Ferri selama ini lebih mencerminkan keberpihakan kepada manajemen PT Freeport Indonesia dengan segala pelanggarannya daripada kepada para pekerja yang hak-haknya sedang diperjuangkan," ujarnya.

Derek menegaskan bahwa Pansus DPRD Kabupaten Mimika tetap fokus mengawal penyelesaian mogok kerja hingga hak-hak normatif para pekerja dipulihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Perjuangan kami bukan soal konflik internal partai. Fokus kami adalah memastikan hak-hak pekerja mogok dipulihkan dan pemerintah hadir memberikan keadilan. Apa pun dinamika politik yang terjadi, perjuangan buruh Freeport harus tetap menjadi prioritas semua pihak," tegas Derek. Stv

Email admin@yapekopa.org

DPD RI Bentuk Pansus Papua, Fokus Konflik dan Kemanusiaan

2026-06-28T11:23:03.701+09:00

Yorrys Raweyai

Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyatakan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI mulai menyusun arah kerja untuk mengawasi berbagai persoalan strategis di Tanah Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Yorrys melalui akun media sosial resminya usai mengikuti rapat pleno Pansus Papua di Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut Yorrys, rapat pleno membahas sejumlah agenda utama, mulai dari pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, penyusunan program kerja, hingga rencana pelaksanaan tugas panitia khusus tersebut.

"Pansus Papua dibentuk sebagai instrumen DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan negara yang berdampak pada masyarakat Papua, khususnya terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan situasi keamanan di Tanah Papua," tulis Yorrys.

Ia menjelaskan, Pansus Papua memiliki mandat untuk menginventarisasi sekaligus melakukan investigasi guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai berbagai persoalan di Papua. Cakupan kajian tersebut meliputi aspek pembangunan, sosial, hingga persoalan kemanusiaan.

Yorrys menegaskan, kehadiran negara di Tanah Papua harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta menjamin terciptanya situasi keamanan yang kondusif.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi prasyarat penting dalam mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

Karena itu, ia berharap Pansus Papua mampu menghasilkan rekomendasi yang objektif dan konstruktif sebagai landasan bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua secara menyeluruh.

"Pansus Papua diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang objektif, konstruktif, dan mampu menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua secara menyeluruh," ujar Yorrys. Red

Email admin@yapekopa.org

Aser Gobai Bongkar Dugaan Gratifikasi di Balik Kasus Moker Freeport

2026-06-27T22:56:38.986+09:00

Aser Gobai, S.T., Anggota Pansus Moker Freeport DPRD Kabupaten Mimika

Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Mogok Kerja PT Freeport Indonesia DPRD Kabupaten Mimika mengungkap sejumlah persoalan yang dinilai menjadi penyebab berlarut-larutnya penyelesaian kasus mogok kerja ribuan pekerja PT Freeport Indonesia.

Anggota Pansus Moker Freeport DPRD Kabupaten Mimika, Aser Gobai, mengatakan berbagai temuan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dan Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, dalam rangka mendorong penyelesaian persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Kami menjelaskan secara utuh duduk persoalan, mulai dari kondisi sebelum mogok kerja terjadi hingga proses dimulainya mogok kerja. Tujuannya agar pemerintah pusat memperoleh gambaran yang lengkap mengenai akar persoalan yang dihadapi para pekerja," kata Aser Gobai melalui sambungan telepon WhatsApp dari Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Aser, salah satu poin penting yang disampaikan Pansus adalah keberadaan Surat Gubernur Papua dalam kewenangan Otonomi Khusus serta Nota Pemeriksaan Pertama yang telah diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua, namun tidak pernah dijalankan oleh manajemen PT Freeport Indonesia.

Ia menilai tidak adanya tindak lanjut terhadap Nota Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu penyebab penyelesaian sengketa ketenagakerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami juga menyoroti mengapa Nota Pemeriksaan Kedua tidak pernah diterbitkan hingga hari ini. Sorotan kami mengarah kepada pengawas lapangan serta dugaan adanya ASN yang menerima gratifikasi dari PT Freeport Indonesia sehingga berpotensi mengganggu independensi pengawasan ketenagakerjaan," ujarnya.

Aser menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu merupakan persoalan serius karena dapat memengaruhi objektivitas aparat pengawas dalam menjalankan tugas penegakan hukum ketenagakerjaan.

Meski demikian, Pansus mengapresiasi respons yang diberikan Menteri HAM Natalius Pigai maupun Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal. Keduanya, kata Aser, menyatakan komitmen untuk membantu menuntaskan persoalan mogok kerja PT Freeport Indonesia sekaligus mendorong pemulihan hak-hak normatif para pekerja.

"Kami mengapresiasi komitmen yang telah disampaikan. Harapan kami, komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret sehingga penyelesaian mogok kerja ini dapat segera memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pekerja," pungkasnya. Red

Email admin@yapekopa.org

Pansus Moker DPRK Mimika Temui Said Iqbal, Kasus Freeport Masuk Istana

2026-06-27T19:21:38.229+09:00

Penasehat Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal

Jakarta – Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Tenaga Kerja, Ir. H. Said Iqbal, M.E., menyatakan kesiapannya mendukung penyelesaian persoalan mogok kerja ribuan pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) yang telah berlangsung sejak 2017. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Mogok Kerja DPRK Mimika di Gedung Mandiri, Kebun Jeruk, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Said Iqbal, yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja, menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan fungsi memberikan analisis serta rekomendasi kebijakan kepada Presiden terkait penyelesaian persoalan tersebut.

Ia mengatakan akan berupaya memperoleh arahan khusus dari Presiden agar penanganan kasus mogok kerja PTFI dapat berjalan lebih terarah. Selanjutnya, arahan tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti penyelesaiannya.

"Tugas kami meliputi penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan. Setelah disampaikan kepada Presiden, kami akan berusaha mendapatkan arahan khusus penanganan. Pelaksanaannya nanti akan kami jalankan secara terpadu bersama kementerian terkait," ujar Said Iqbal.

Sebelumnya, Ketua Pansus Penanganan Mogok Kerja DPRK Mimika, Derek Tenouye, menyampaikan bahwa pembentukan pansus merupakan bentuk tanggung jawab DPRK dalam memperjuangkan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang telah berlangsung hampir sembilan tahun dan hingga kini belum memperoleh penyelesaian secara menyeluruh.

Menurut Derek, pansus hadir membawa aspirasi lebih dari 2.400 pekerja yang melakukan mogok kerja sejak 2017 dan berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serta menghadirkan keadilan bagi para pekerja.

"Kami hadir menyampaikan aspirasi karena persoalan ini sudah berjalan lama. Selama sembilan tahun kehadiran negara dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja di Papua Tengah masih dirasakan belum cukup jelas dan nyata," kata Derek.

Ia menambahkan, pansus akan terus mengawal proses penyelesaian karena telah terdapat dokumen dari instansi berwenang yang menegaskan status mogok kerja tersebut sah. Pansus juga menetapkan batas waktu hingga Agustus mendatang untuk mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Derek Tenouye bersama Wakil Ketua Abrian Katageme, Sekretaris Yan Pieterson Laly, anggota Elias Mirip, Aser Gobai, Merry Pungutan, Ancelina Beanal, dan Adolina Magal. Turut hadir penasihat hukum pekerja dari LBH Papua Emanuel Gobai, Koordinator Buruh Mogok Kerja PTFI Billy Laly, serta Obet Mbiam-biam. Red

Email admin@yapekopa.org

Derek Tenouye Tetapkan Batas Waktu Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Freeport

2026-06-27T19:00:53.451+09:00

Ketua Pansus Moker Freeport DPRD Kabupaten Mimika, Derek Tenouye

Jakarta – Panitia Khusus Penanganan Mogok Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika melakukan pertemuan resmi dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja, Ir. H. Said Iqbal, M.E. Pertemuan berlangsung di Gedung Mandiri, kawasan Kebun Jeruk, Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Said Iqbal sendiri baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026.

Delegasi yang hadir dipimpin Ketua Pansus Derek Tenouye, didampingi Wakil Ketua Abrian Katageme, Sekretaris Yan Pieterson Laly, serta anggota Elias Mirip, Aser Gobai, Merry Pungutan, Ancelina Beanal, dan Adolina Magal. Turut hadir staf ahli sekaligus penasihat hukum pekerja dari LBH Papua Emanuel Gobai, Koordinator Buruh Mogok Kerja PTFI Billy Laly, serta Obet Mbiam‑biam.

Dalam pembicaraan tersebut, Derek Tenouye menjelaskan bahwa pembentukan panitia bertindak sebagai wadah perlindungan atas masalah ketenagakerjaan yang dialami ribuan tenaga kerja di Mimika. Masalah ini berlangsung hampir sembilan tahun namun belum mendapatkan penyelesaian menyeluruh dari negara.

“Kami hadir menyampaikan aspirasi karena persoalan ini sudah berjalan lama. Selama sembilan tahun kehadiran negara dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja di Papua Tengah masih dirasakan belum cukup jelas dan nyata,” ujar Derek.

Ia menambahkan, durasi tersebut bukan waktu singkat. Kondisi kemanusiaan yang dialami para pekerja menjadi alasan utama panitia bekerja sungguh‑sungguh mencari jalan keluar. Pansus menyampaikan harapan agar negara hadir mewujudkan keadilan bagi lebih dari 2.400 pekerja PT Freeport Indonesia yang mulai melakukan aksi mogok sejak tahun 2017.

Derek juga menegaskan komitmen tim untuk terus mengawal proses hukum, mengingat dokumen yang menyatakan keabsahan mogok kerja telah dikeluarkan oleh instansi berwenang. Tugas ini dijalankan semata‑mata demi mendengar dan memperjuangkan hak rakyat yang terus menyampaikan keluhan kepada wakil rakyat.

“Kami bekerja bukan atas kepentingan kelompok politik maupun lembaga pemerintahan saja, melainkan karena rakyat yang setiap hari datang menyampaikan harapan agar hak‑hak mereka diperhatikan,” tegasnya.

Pansus menetapkan batas waktu hingga bulan Agustus mendatang guna mendorong respons dan langkah nyata dari pemerintah pusat serta pihak terkait. Apabila hingga batas waktu tersebut belum ada kemajuan berarti, panitia berencana meningkatkan langkah perjuangan di tingkat daerah agar perhatian terhadap masalah ini makin diperkuat.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal menyatakan kesiapannya mendukung penyelesaian masalah tersebut sesuai fungsi utamanya: memberikan masukan kebijakan dan analisis langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga berjanji akan berusaha mendapatkan arahan khusus dari Presiden agar penanganan dapat berjalan lebih terarah. Selanjutnya, hasil masukan tersebut akan diselaraskan dan dikoordinasikan erat dengan kementerian‑kementerian yang memiliki kewenangan pelaksanaan di lapangan.

“Tugas kami meliputi penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan. Setelah disampaikan kepada Presiden, kami akan berusaha mendapatkan arahan khusus penanganan. Pelaksanaannya nanti akan kami jalankan secara terpadu bersama kementerian terkait,” jelas Said Iqbal. Red

Email admin@yapekopa.org

Said Iqbal Janji Bantu Tuntaskan Kasus Mogok Kerja Freeport, Singgung Hak Pekerja yang Tertahan 8 Tahun

2026-06-27T12:31:34.634+09:00

Penasehat Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, buka suara tegaskan hak pekerja mogok harus dipenuhi

Jakarta – Penasehat Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menyatakan komitmennya untuk membantu penyelesaian kasus mogok kerja ribuan pekerja PT Freeport Indonesia yang telah berlangsung sejak 2017.

Komitmen tersebut disampaikan Said Iqbal melalui akun Facebook resminya pada Jumat (26/6/2026), usai menerima audiensi Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika di Jakarta.

Dalam keterangannya, Said Iqbal menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi DPRK Mimika Nomor 400.14.6/180/DPRK tertanggal 10 Juni 2026 mengenai permohonan audiensi strategis terkait penyelesaian persoalan mogok kerja PT Freeport Indonesia.

"Saya menerima audiensi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRK Mimika untuk membahas penyelesaian persoalan mogok kerja di lingkungan PT Freeport Indonesia," tulis Said Iqbal.

Pada pertemuan itu, ia mengaku mendengarkan secara langsung pemaparan DPRK Mimika mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencari solusi atas persoalan mogok kerja yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut hubungan industrial, tetapi juga berdampak terhadap aspek kemanusiaan dan stabilitas ekonomi daerah, sehingga membutuhkan perhatian bersama agar dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Said Iqbal menegaskan bahwa setiap perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan melalui dialog yang konstruktif dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

"Pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang memberikan kepastian bagi semua pihak," ujarnya.

Ia juga menyambut baik langkah DPRK Mimika yang membentuk Panitia Khusus untuk menangani persoalan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar penyelesaian konflik hubungan industrial dapat berlangsung secara adil, menjaga iklim investasi, sekaligus melindungi hak dan martabat para pekerja.

Said Iqbal berharap komunikasi dan koordinasi yang telah dimulai melalui audiensi tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan mogok kerja di PT Freeport Indonesia.

Menutup pernyataannya, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk ikut mendorong percepatan penyelesaian kasus tersebut.

"Dan tentu saja, saya berkomitmen untuk membantu penyelesaian kasus ini, secepatnya. Sudah lebih dari delapan tahun, pekerja Freeport belum mendapatkan haknya," tegasnya. Red

Email admin@yapekopa.org

Pansus Moker DPRK Mimika Bawa Surat Gubernur Papua Temui Said Iqbal, Penasehat Presiden RI

2026-06-27T09:51:02.156+09:00

Pansus Moker Freeport DPRD Kabupaten Mimika lakukan foto bersama dengan Penasehat Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal (Tengah)

Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Mogok Kerja (Moker) PT Freeport Indonesia DPRK Mimika membawa Surat Penegasan Gubernur Papua beserta Nota Dinas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua saat melakukan pertemuan dengan Penasehat Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, Jakarta, Jumat (26/06/26).

Anggota Pansus Moker DPRK Mimika, Aser Gobai, mengatakan kedua dokumen tersebut menjadi salah satu dasar yang dibawa Pansus untuk menunjukkan bahwa status mogok kerja ribuan buruh PT Freeport Indonesia pada 2017 merupakan mogok kerja yang sah.

Menurut Aser, dokumen resmi Pemerintah Provinsi Papua tersebut menjadi salah satu bukti penting yang digunakan Pansus dalam memperjuangkan penyelesaian kasus yang telah berlangsung hampir sembilan tahun.

"Pansus juga membawa Surat Penegasan Gubernur Papua dan Nota Dinas Dinas Tenaga Kerja Papua sebagai bukti bahwa status mogok kerja ribuan buruh Freeport adalah sah," ujar Aser Gobai ketika dihubungi usai pertemuan dengan Said Iqbal.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Pansus meminta agar Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap sikap Kementerian Ketenagakerjaan yang selama ini dinilai cenderung berpihak kepada perusahaan.

Selain itu, Pansus juga mendorong agar Presiden RI mengeluarkan kebijakan atau keputusan politik tingkat tinggi guna mengakhiri kebuntuan penyelesaian kasus yang telah berlangsung selama hampir satu dekade.

"Pansus meminta agar Presiden turun tangan melalui Keputusan Presiden untuk menyelesaikan kebuntuan hukum yang sudah berlangsung hampir sembilan tahun," katanya.

Aser menambahkan, Pansus juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia. Menurutnya, penolakan terhadap putusan Mahkamah Agung maupun Surat Penegasan Gubernur Papua dipandang sebagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial para pekerja.

Ia menilai Surat Penegasan Gubernur Papua memiliki bobot administratif dan politik yang penting karena menunjukkan pengakuan pemerintah provinsi terhadap dugaan adanya kekeliruan prosedur dalam penanganan mogok kerja oleh PT Freeport Indonesia.

"Dokumen tersebut juga membantah anggapan yang selama ini menyebut para pekerja sebagai pemogok liar atau mangkir," ujarnya.

Lebih lanjut, Aser menegaskan perjuangan Pansus tidak berhenti pada pengakuan status mogok kerja, tetapi juga menuntut pemulihan hak-hak para pekerja.

Menurutnya, Pansus mendorong adanya pemulihan status hubungan kerja atau pemberian kompensasi finansial yang setara dengan hak-hak pekerja yang hilang selama sembilan tahun.

Selain itu, Pansus juga meminta dilakukan investigasi terhadap oknum aparatur sipil negara maupun pejabat yang diduga menerima gratifikasi sehingga memperkeruh penyelesaian perkara tersebut.

"Langkah Pansus membawa Surat Gubernur Papua merupakan strategi hukum untuk mendorong Pemerintah Pusat segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan hak-hak ribuan buruh Freeport," tutup Aser. Stv

Email admin@yapekopa.org

Desak Penyelesaian Nasib Ribuan Pekerja Moker Freeport, Ketua Pansus: Negara Telah Mengorbankan Mereka

2026-06-25T14:22:34.666+09:00

Ketua Pansus Moker Freeport, Derek Tenouye (Kiri), Menteri HAM Natalius Pigai (Kanan)

Papua Tengah – Panitia Khusus (Pansus) DPRK Mimika yang menangani persoalan pekerja mogok kerja (moker) PT Freeport Indonesia terus mendorong percepatan penyelesaian kasus yang telah berlangsung selama sembilan tahun.

Dalam upaya mencari jalan keluar yang lebih konkret, pansus menemui Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Ketua Pansus DPRK Mimika, Derek Tenouye, menegaskan bahwa persoalan ribuan pekerja yang hingga kini belum memperoleh kepastian penyelesaian tidak boleh terus berlarut-larut. Menurutnya, negara perlu hadir untuk memberikan solusi terhadap nasib para pekerja yang terdampak.

Derek mengungkapkan bahwa Menteri HAM memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disampaikan pansus.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Natalius Pigai menegaskan komitmennya terhadap persoalan kemanusiaan yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kementerian yang dipimpinnya.

“Beliau menyatakan bahwa memang persoalan kemanusiaan itu tugas dan posisi saya sebagai Menteri HAM,” ujar Derek menirukan pernyataan Menteri HAM.

Ia memastikan DPRK Mimika akan terus mengawal perjuangan para pekerja moker hingga ada penyelesaian yang jelas dan berkeadilan.

Selain berkoordinasi dengan Kementerian HAM, pansus juga berencana menemui Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, guna memperluas dukungan terhadap upaya penyelesaian kasus tersebut.

“Karena negara mengorbankan mereka ini luar biasa,” tegas Derek.

Persoalan mogok kerja yang melibatkan ribuan pekerja PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi, dan kontraktor diketahui bermula pada 1 Mei 2017. Saat itu para pekerja melakukan aksi mogok sebagai respons terhadap kebijakan furlough yang diterapkan perusahaan tanpa kesepakatan bersama pekerja.

Konflik tersebut kemudian berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja yang terlibat dalam aksi mogok.

Hingga kini, para pekerja masih memperjuangkan berbagai hak yang mereka nilai belum terpenuhi, termasuk tuntutan kompensasi dan keinginan untuk kembali bekerja.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 2.406 pekerja moker PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi, dan kontraktor masih berupaya memperjuangkan hak-hak mereka.

Para pekerja moker juga mengaku mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan setelah kepesertaan BPJS mereka dihentikan sepihak oleh PTFI. Bahkan, beberapa di antaranya dilaporkan meninggal dunia akibat sakit.

Sekretaris Pansus DPRK Mimika Penanganan Karyawan Moker, Yan Pieterson Laly, mengatakan kunjungan ke Kementerian HAM bertujuan mencari langkah penyelesaian yang lebih efektif terhadap persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Poin utamanya kami ingin menyelesaikan masalah penanganan mogok kerja ini, apa cara cepat yang substantif yang bisa menyelesaikan,” ujar Yan.

Menurut Yan, penyelesaian kasus moker tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut persoalan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak.

“Kalau kita tarik ulur ke belakang, sisi kemanusiaan yang harus dinilai sebenarnya dari penanganan masalah ini,” katanya.

Sementara itu, pendamping hukum pekerja moker, Emanuel Gobay, menilai penyelesaian kasus tersebut perlu mengacu pada prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Ia menyebut terdapat regulasi yang mengatur mekanisme pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM oleh korporasi.

Emanuel berharap regulasi tersebut dapat segera diberlakukan sehingga menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelesaian kasus pekerja moker yang telah berlangsung hampir satu dekade.

“Kami menunggu pemberlakuan peraturan ini karena korelasinya kuat sekali dengan pelanggaran HAM di sektor bisnis,” pungkas Emanuel. Red

Email admin@yapekopa.org

Pansus DPRK Mimika Temui Menteri HAM Bahas Mogok Kerja PTFI

2026-06-25T13:40:41.108+09:00

Pansus Moker Freeport DPRK Mimika bertemu Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta

Papua Tengah - Panitia Khusus (Pansus) Mogok Kerja (Moker) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika terus mengawal penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang dihadapi ribuan buruh di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Seperti dilansir dari tambelopapua.com, langkah pengawalan ini diperkuat setelah Pansus DPRK Mimika melakukan pertemuan dengan Menteri Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, di Jakarta, Selasa (24/6/2026) pagi.

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Pansus Derek Tenouye, Wakil Ketua Abrian Katageme, Sekretaris Yan Pieterson Laly, Anggota Elias Mirip, Anggota Aser Gobai, Staf Ahli Emanuel Gobai, serta Koordinator Buruh Mogok Kerja PTFI Billy Laly dan Obet Mbiam-Mbiam.

Sekretaris Pansus Mogok Kerja, Yan Pieterson Laly, usai pertemuan menegaskan tim Pansus DPRK Mimika akan terus mengawal persoalan mogok kerja PTFI. Pengawalan itu diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang resmi diimplementasikan melalui aturan turunan yang lebih mengikat.

Laly menyatakan pertemuan dengan pihak kementerian membuahkan poin penting. Salah satunya rencana penerbitan regulasi atau undang-undang baru terkait bisnis dan HAM yang di dalamnya juga akan memuat Perpres penunjang.

“Poin paling penting yang kami dapat adalah dalam waktu dekat ada undang-undang tentang bisnis dan HAM, dan di dalamnya ada Perpres. Di mana itu akan menjadi rujukan dalam bisnis dan HAM,” ujarnya saat memberikan keterangan di depan gedung Kementerian HAM RI.

Menurutnya, regulasi ini sangat mendukung karena akan menjadi payung hukum yang kuat dan bersifat mengikat bagi semua pihak untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di sektor industri dan bisnis.

“Untuk menyelesaikan masalah ini dalam konteks HAM, kita harus ada payung hukum seperti itu, dan ini sifatnya mengikat dan diwajibkan nantinya,” tambah dia.

Yan menjelaskan bahwa Tim Pansus Mogok Kerja PT Freeport Indonesia saat ini tengah mengikuti alur mekanisme yang ada agar penanganan dan pemetaan kasus mogok kerja ini bisa diselesaikan secara tuntas dan komprehensif.

“Hasil dari koordinasi dan perkembangan regulasi ini nantinya akan dibawa ke Timika sebagai bentuk rekomendasi resmi dari Pansus DPRK Mimika yang telah dibentuk sejak bulan Maret lalu,” kata Yan.

Ia menambahkan, “Jadi kita mengikuti alur dulu supaya penanganan dan pemetaan kasus ini dapat benar-benar selesai. Tentunya, hal ini juga akan kami tampung sebagai rekomendasi dari Pansus DPRK yang terbentuk dari bulan Maret,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pansus Mogok Kerja DPRK Mimika dibentuk sejak Maret 2026 sebagai respons atas aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan karyawan PT Freeport Indonesia. Pembentukan Pansus ini dilatarbelakangi tuntutan buruh terkait pemenuhan hak-hak normatif ketenagakerjaan yang dinilai belum tuntas.

Sejak terbentuk, Pansus telah melakukan serangkaian kerja mulai dari pemanggilan dan pertemuan bersama para pihak, audiensi dengan serikat pekerja, hingga koordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta. Pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai menjadi salah satu langkah strategis Pansus untuk mencari payung hukum yang lebih kuat dalam penyelesaian kasus mogok kerja freeport yang telah berlangsung sejak tahun 2017.

Hingga saat ini, kasus mogok kerja karyawan PTFI di Mimika belum sepenuhnya tuntas. Dinamika antara perusahaan dan pekerja masih terus berlangsung. Pansus DPRK Mimika berkomitmen membawa hasil koordinasi dan perkembangan regulasi terbaru ini ke Timika sebagai bahan rekomendasi resmi untuk penyelesaian yang berkeadilan bagi semua pihak. Red

Email admin@yapekopa.org

Dukungan Anggota DPRK Mimika Antar SSB Kokonao ke Kapolda Papua Tengah Cup 2026

2026-06-12T19:35:30.020+09:00

Tim Mini Soccer SSB Kokonau usai melakukan screening pemain

Timika, Papua Tengah – Sebanyak 14 pemain muda asal Kokonao, Distrik Mimika Barat, telah tiba di Timika dan siap mengikuti turnamen yang digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Bhayangkara yang dimulai 14 Juni 2026.

Keikutsertaan Tim Mini Soccer SSB Kokonao dalam turnamen Kapolda Papua Tengah Cup 2026 tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang membantu sejak tahap persiapan hingga keberangkatan ke Timika.

Official tim, Yakobus Suway, menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRK Mimika Fredewina Matirani dan Dessy Putrika yang memberikan dukungan sehingga anak-anak Kokonao dapat mengikuti kompetisi tersebut.

Keikutsertaan Tim Mini Soccer SSB Kokonao dalam Kapolda Papua Tengah Cup, kata Yakobus, tidak terlepas dari dukungan logistik, operasional, dan transportasi dari berbagai pihak yang membantu sejak tahap persiapan hingga keberangkatan ke Timika

“Keberangkatan tim ini dapat terlaksana berkat dukungan ke dua Ibu Anggota DPRK Mimika, Ibu Fredewina dan Ibu Dessy yang membantu sejak awal persiapan hingga anak-anak tiba di Timika,” ujar Yakobus atau yang biasa disapa Om Jack, Jumat, 12 Juni 2026.

Selain itu, Jack menjelaskan, proses mobilisasi tim dari Kokonao menuju Timika juga mendapat dukungan dari Kapolsek Mimika Barat, Iptu Muhamad Yani.

"Melalui koordinasi dan fasilitasi transportasi laut maupun darat oleh bapak Kapolsek, seluruh pemain akhirnya dapat melakukan perjalanan dengan aman dari Kokonao menuju Pelabuhan Pomako hingga tiba di lokasi penampungan di Jalan Busiri, Timika," ujarnya.

"Kami apresiasi dan ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang tidak bisa kami sebut namanya satu-persatu," sambungnya.

Menurut Jack, berbagai dukungan tersebut menjadi bukti nyata perhatian terhadap pengembangan bakat olahraga anak-anak asli Mimika di wilayah pesisir Mimika Barat.

Ia menilai, kesempatan mengikuti turnamen tingkat kabupaten merupakan pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan serta menambah pengalaman bertanding para pemain muda Timika.

Masyarakat dan keluarga di Kokonao turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu membuka jalan bagi generasi muda daerah untuk tampil dan berkompetisi di ajang Kapolda Papua Tengah Cup 2026.

Dengan dukungan tersebut, para pemain SSB Kokonao diharapkan dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama Kokonao di ajang yang lebih luas. Red.

Email admin@yapekopa.org

Konflik Kapiraya Mee-Kamoro: Akar Masalah & Solusi Adat

2026-06-08T16:50:08.075+09:00

Peta Konflik (ilustrasi/redaksi)

Timika, Papua Tengah – Anggota Komisi IV DPRK Mimika dari Fraksi Eme Neme Yaware Partai NasDem, Aser Gobai, menilai konflik yang terjadi di wilayah Kapiraya antara masyarakat adat Suku Mee dan Suku Kamoro bukanlah konflik yang lahir dari sejarah permusuhan kedua suku, melainkan akibat perubahan kebijakan dan masuknya berbagai kepentingan setelah tahun 2006.

Pandangan tersebut disampaikan Aser Gobai dalam karya tulis berjudul "Kapiraya: Sejarah, Penyebab Konflik, dan Solusi Damai Suku Mee dan Suku Kamoro" yang diterbitkan pada Juni 2026.

Menurut Aser, sebelum tahun 2006 masyarakat Mee dan Kamoro hidup berdampingan secara damai berdasarkan hukum adat yang telah diwariskan turun-temurun oleh leluhur mereka. Kedua suku memiliki batas wilayah adat yang jelas dan dihormati bersama, dengan Sungai Emouwoo atau Sungai Merah sebagai batas alam yang disepakati melalui upacara adat.

"Masyarakat Mee dan Kamoro selama ribuan tahun hidup sebagai saudara. Mereka saling bertukar hasil bumi, melakukan perkawinan adat, serta hidup berdampingan tanpa konflik tanah maupun peperangan," tulis Aser dalam kajiannya.

Namun kondisi tersebut berubah setelah pemekaran wilayah administratif yang berlangsung sejak tahun 2006. Ia menjelaskan bahwa pembagian wilayah antara Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai menyebabkan munculnya batas-batas administratif baru yang tidak mengacu pada batas adat masyarakat setempat.

Akibatnya, muncul klaim dan kontra-klaim mengenai tanah ulayat yang sebelumnya telah diatur melalui hukum adat.

Selain persoalan batas wilayah, Aser juga menyoroti masuknya berbagai kepentingan ekonomi di kawasan Kapiraya, termasuk aktivitas penebangan hutan serta potensi sumber daya mineral di sejumlah wilayah seperti Kali Wakia dan Mogodagi.

Menurutnya, kehadiran investor, oknum tertentu, dan pihak-pihak berkepentingan turut memperkeruh situasi melalui praktik adu domba, klaim kepemilikan tanah, serta berbagai bentuk intervensi yang mengabaikan kesepakatan adat yang telah berlaku selama bertahun-tahun.

"Kekayaan alam menjadi sumber perebutan baru yang kemudian menggeser nilai persaudaraan dan hukum adat yang sebelumnya menjadi fondasi hubungan kedua suku," ujarnya.

Aser juga menilai pemerintah belum maksimal melibatkan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Berbagai kebijakan, perizinan, maupun penetapan wilayah dinilai dilakukan tanpa musyawarah yang memadai dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Akibat berbagai persoalan tersebut, konflik yang awalnya berupa ketegangan dan saling tuduh berkembang menjadi bentrokan yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah warga, serta pengungsian masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk mengakhiri konflik, Aser Gobai menawarkan sejumlah langkah penyelesaian. Di antaranya adalah mengembalikan pengakuan terhadap batas adat asli, memperkuat posisi hukum adat dalam pengambilan kebijakan, menghentikan pemberian izin investasi yang tidak mendapat persetujuan kedua suku, serta melaksanakan rekonsiliasi adat yang dipimpin para tetua Mee dan Kamoro.

Ia juga mendorong agar pengelolaan sumber daya alam di Kapiraya dilakukan secara adil dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat adat yang memiliki hak atas wilayah tersebut.

Aser menegaskan bahwa konflik Kapiraya bukanlah warisan leluhur, melainkan persoalan yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam dua dekade terakhir.

"Jika dahulu Mee dan Kamoro dapat hidup damai sebagai saudara, maka perdamaian yang sama juga dapat diwujudkan kembali dengan mengembalikan penghormatan terhadap adat, sejarah, dan nilai persaudaraan yang diwariskan nenek moyang," tulisnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama mencari jalan damai yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat serta mencegah konflik serupa terulang di masa mendatang. Red

Email admin@yapekopa.org

Bukan Tanah Kosong: Kisah Salib Merah di Balik Proyek 3 Juta Hektar Papua

2026-05-28T20:00:54.425+09:00

Aser menyebut, sejak 2014 ribuan salib kayu setinggi 7 meter telah ditancapkan di sejumlah kabupaten, mulai dari Boven Digoel, Mappi, Merauke, hingga Jayapura.

Timika – Anggota Komisi IV DPRD Mimika Aser Gobai, S.T., menyatakan bahwa gerakan Palang Adat dan Salib Merah di Papua Selatan muncul sebagai respons masyarakat adat terhadap masuknya proyek strategis nasional di wilayah ulayat mereka.

Aser menyebut, sejak 2014 ribuan salib kayu setinggi 7 meter telah ditancapkan di sejumlah kabupaten, mulai dari Boven Digoel, Mappi, Merauke, hingga Jayapura.

Proses penancapan itu, menurutnya, selalu disertai ritual adat dan doa bersama dengan seruan “Wiha Nasohoa” yang berarti “Ini Tanahairku”.

Ia menilai gerakan tersebut merupakan adaptasi dari tradisi Hayo dan Miri masyarakat Awyu yang dulu berfungsi menjaga batas wilayah antarsuku.

Terkini, kata Aser, simbol itu diarahkan untuk menolak ekspansi perusahaan dan kebijakan negara yang menyasar 3 juta hektar lahan dalam program PSN Pangan dan Energi.

Aser juga menyoroti aspek hukum yang kerap tidak berpihak. Ia mengatakan, ketika upaya gugatan masyarakat adat kalah di pengadilan, simbol salib merah menjadi penanda terakhir bahwa tanah tersebut masih dijaga pemiliknya.

Lebih jauh, ia melihat gerakan ini sebagai bentuk Kekristenan Pribumi yang diadaptasi dalam konteks lokal Papua.

Menurutnya, iman yang hidup di masyarakat tidak lagi menjadi alat kolonial, melainkan dipakai untuk memperkuat perlawanan damai sekaligus menjaga lingkungan.

“Pembangunan yang mengabaikan hak ulayat hanya akan melahirkan konflik dan kerusakan lingkungan,” ujar Aser seperti yang dikutip dari opininya.

Ia menegaskan, hutan bagi masyarakat adat bukan lahan kosong, melainkan sumber pangan, obat, dan warisan budaya yang dijaga turun-temurun.

Aser menutup dengan menekankan bahwa pengakuan terhadap hak adat adalah syarat mutlak bagi pembangunan yang adil di Papua.

Ia menilai kekuatan gerakan Salib Merah ada pada sifatnya yang damai, terbuka, dan sepenuhnya digerakkan oleh masyarakat sendiri. Red

Sumber: Opini tertulis Aser Gobai, S.T., Anggota Komisi IV DPRD Mimika | Pemerhati Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan dengan judul Salib Merah sebagai Bentuk Perlawanan Masyarakat Adat Papua

Email admin@yapekopa.org